Blog - Laman 628 dari 630 -

Ada Infrastruktur Pengendali Banjir di Jawa Barat yang Baru Diresmikan Jokowi

Rafi Mukarram 5 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa Barat, pada Minggu, 5 Maret 2023. Peresmian tersebut dipusatkan di area Kolam Retensi Andir yang ada di Kabupaten Bandung.

“Ada tiga yang akan kita resmikan yaitu floodway (Sodetan) Cisangkuy, Kolam Retensi Cieunteung, dan yang di sini Kolam Retensi Andir,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menyebut bahwa pembangunan kolam retensi bertujuan untuk mengendalikan banjir, utamanya di sekitar Kota dan Kabupaten Bandung. Pembangunan sejumlah proyek infrastruktur tersebut juga menghabiskan dana yang tidak sedikit.

“Untuk yang Cisangkuy ini menelan anggaran Rp632 miliar, yang Kolam Retensi Cieunteung Rp204 miliar, yang Kolam Retensi Andir—yang di sini Rp142 miliar. Duitnya gede banget,” ungkap Presiden.

Kolam Retensi Andir memiliki luas genangan 3,4 hektare dengan volume tampungan air 160.000 meter kubik. Kehadirannya diharapkan dapat mereduksi banjir seluas 210 hektare yang berdampak pada 1.250 KK.

Sementara Kolam Retensi Cieunteung memiliki luas genangan 4,7 hektare dengan volume tampungan air 190.000 meter kubik. Kolam tersebut diharapkan mampu mengurangi banjir sebanyak 91 hektare.

Adapun Sodetan Cisangkuy memiliki panjang 5,45 kilometer yang bermanfaat untuk mengalirkan debit banjir sebesar 230 meter kubik per detik dari Sungai Cisangkuy.

Selain infrastruktur pengendali banjir, Presiden juga meresmikan flyover (jalan layang) Kopo. Menurut Presiden, jalan layang Kopo dibangun untuk mengurai kemacetan serta memperlancar lalu lintas yang ada di Kota Bandung.

“Juga telah dibangun flyover Kopo senilai Rp288 miliar. Totalnya yang telah dibangun oleh pemerintah pusat di Kota Bandung dan di Kabupaten Bandung sebesar Rp1,26 triliun,” tutur Presiden.[MT]

Pemerintah Luncurkan Insentif Pembelian KBLBB Roda Empat dan Bus Per 1 April 2023 PLN Unit Induk Distribusi UID Jakarta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum SPKLU PLN ultra-fast charging 150 kiloWatt

PLN Unit Induk Distribusi UID Jakarta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum SPKLU PLN ultra-fast charging 150 kiloWatt

Pemerintah Luncurkan Insentif Pembelian KBLBB Roda Empat dan Bus Per 1 April 2023

Ali Ramadan 4 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Komitmen pemerintah untuk mengakselerasi transformasi ekonomi terus berlanjut.

Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Insentif PPN DTP ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 dengan mulai berlaku masa pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023.

Pemberian insentif PPN DTP terhadap pembelian KBLBB roda empat dan bus tersebut diberikan untuk: Pertama, Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat dan Bus dengan TKDN ≥40%, akan diberikan PPN DTP sebesar 10% sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1%, Kedua, KBL Berbasis Baterai Bus dengan 20% ≤ TKDN < 40% diberikan PPN DTP sebesar 5%, sehingga PPN yang harus dibayar sebesar 6%.

“Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik, perluasan kesempatan kerja, percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik sehingga kedepan diharapkan akan mempercepat pengurangan emisi sekaligus efisiensi subsidi energi,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu.

Model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang Atas Penyerahannya Dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memperhatikan keselarasan dengan Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 serta roadmap program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari Kemenperin.

“Dengan berjalannya program fasilitasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah untuk KBLBB roda empat tertentu dan bus tertentu, pemerintah berharap minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik meningkat, dan mendukung penciptaan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air, dalam tahap awal diperkirakan sebanyak 35.862 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik pada tahun 2023” ujar Dirjen ILMATE Kemenperin Taufiek Bawazier.

Untuk teknis pelaksanaan fasilitasi perpajakan tersebut, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin melakukan pengawasan atas kesesuaian nilai TKDN.

Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh Dirjen ILMATE. Apabila dalam pengawasan terdapat KBLBB yang tidak memenuhi nilai TKDN, Dirjen ILMATE dapat memberikan sanksi administratif berupa penghapusan dari daftar KBLBB tertentu yang dapat memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah.[MT]

Pemerintah Optimis Ekonomi Tetap Tumbuh Positif di Tahun 2023 Ilustrasi - Foto: Freepik

Pemerintah Optimis Ekonomi Tetap Tumbuh Positif di Tahun 2023

Rafi Mukarram 2 Maret 2023

BALI, MoneyTalk – Di tengah terpaan tantangan global dan pertumbuhan ekonomi negara-negara besar yang melambat, Indonesia dan ASEAN menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan Indonesia disebut merupakan the bright spot in the dark di tengah ketidakpastian global.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh solid sebesar 5,3% (yoy). Pada sisi pengeluaran, konsumsi masih menjadi kontributor utama terbesar dan kinerja ekspor mampu tumbuh pada angka dua digit. Pada sisi lapangan usaha, sektor utama masih tumbuh kuat seperti manufaktur, perdagangan, transportasi, dan infokom.

“Kalau kita lihat, kinerja ekonomi Indonesia itu tahun 2022 kemarin, dua indikator utama, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sekali, 5,31%, di sisi yang lainnya inflasi cukup terkendali. Inflasi kemarin di angka 5,5%. Dua hal ini yang menjadi nilai lebih kita di mata dunia. Dan dari surveinya Bloomberg, mengukur suatu negara terjadi resesi atau tidak, Indonesia relatif pada posisi paling rendah. Jadi paling jauh dari terjadinya resesi,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Rapat Kerja Teknis PROPAM POLRI 2023, Kamis (2/03).

Berbagai leading indicator baik dari sektor riil dan eksternal, menunjukkan prospek ekonomi ke depan berada di level yang baik, tercermin dari nilai IKK yang masih optimis, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang masih dalam level aman.

Namun, Pemerintah tetap waspada dan antisipatif dalam menghadai risiko kedepan, mengingat pertumbuhan global diperkirakan masih melambat di tahun 2023. Hal ini terjadi karena berbagai risiko seperti ketidakpastian tensi geopolitik, potensi terjadinya extreme weather, tingginya tingkat suku bunga, dan kebijakan fiskal yang relatif sempit. Sehingga, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023.

“Di 2023 kita optimis ekonomi kita akan tetap tangguh di tengah-tengah resiko perlambatan global. Dengan kita mulai buka PPKM kemarin, kita harapkan mobilitas masyarakat terus meningkat. Kemudian juga berbagai kenaikan investasi dan perbaikan demand global. Dan yang paling penting, Bapak Presiden terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, pelarangan ekspor sumber daya alam, surplus Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan, memanfaatkan bonus demografi, digitalisasi. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang kita dorong sekarang ini,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Dengan puncak bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini dan hanya dapat dirasakan satu kali dalam setiap sejarah suatu bangsa, Pemerintah mendorong untuk memanfaatkan kesempatan tersebut agar dapat keluar dari middle income trap dan menjadi negara sejahtera (high income).

“Pemerintah akan fokus dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali, ini harus bisa gunakan untuk menciptakan lapangan kerja karena jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Kita harus menurunkan tingkat kemiskinan dengan berbagai program yang sedang kita jalankan, serta meningkatkan kualitas SDM,” kata Sesmenko Susiwijono.

Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi kebijakan 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Inflasi kita kontribusi terbesar dari pangan. Karena itu, temen-temen seluruh K/L dan dari Kepolisian sebagai salah satu yang ada di Tim Pengendalian Inflasi Nasional, bersama-sama dengan Pemda mengontrol pengendalian inflasi sebagai salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi kita,” tutup Sesmenko Susiwijono.[MT]

Inflasi Indonesia pada Februari 2023 Menurun Ilustrasi - Foto: Freepik

Inflasi Indonesia pada Februari 2023 Menurun

Rafi Mukarram 1 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Inflasi Februari 2023 menurun dibandingkan inflasi bulan sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statisitk (BPS), inflasi IHK pada Februari 2023 menurun dari 0,34% (mtm) pada bulan sebelumnya menjadi 0,16% (mtm), terutama didorong oleh penurunan inflasi kelompok inti dan volatile food.

Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh positif respons kebijakan moneter Bank Indonesia serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tetap terkendali sebesar 5,47% (yoy), meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 5,28% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi IHK kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023.

Bank Indonesia akan terus memperkuat pengendalian inflasi, termasuk melalui koordinasi dengan Pemerintah guna memastikan berlanjutnya penurunan inflasi, termasuk pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Inflasi inti Februari 2023 menurun. Inflasi inti tercatat sebesar 0,13% (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,33% (mtm).

Penurunan inflasi inti sejalan dengan normalisasi pola musiman awal tahun, khususnya dari komoditas kelompok perumahan. Secara tahunan, inflasi inti Februari 2023 tercatat sebesar 3,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,27% (yoy).

Inflasi kelompok volatile foods juga menurun dibandingkan dengan perkembangan bulan sebelumnya. Kelompok volatile foods mencatat inflasi sebesar 0,28% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,40% (mtm).

Perkembangan tersebut terutama disumbang oleh komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit. Namun demikian, kelompok volatile foods secara tahunan mengalami inflasi 7,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 5,71% (yoy).

Kelompok administered prices mencatat inflasi sebesar 0,14% (mtm), meningkat dari realisasi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,55% (mtm). Perkembangan ini terutama disumbang oleh peningkatan harga rokok kretek filter dan rokok putih akibat kenaikan cukai tembakau.

Peningkatan inflasi kelompok administered prices lebih lanjut tertahan oleh deflasi tarif angkutan udara seiring dengan penurunan harga avtur. Secara tahunan, komponen administered prices tercatat inflasi sebesar 12,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 12,28% (yoy).[MT]

Jalan Tol Kartasura-Klaten Rampung Desember 2023

Krisna Arjun 28 Februari 2023

SURAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama badan usaha jalan tol (BUJT) tengah melaksanakan proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo untuk meningkatkan konektivitas dan mengurai kemacetan di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan tol ini merupakan proyek super prioritas untuk meningkatkan konektivitas kawasan segitiga emas Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang).

Sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi regional Jawa Tengah dan Yogyakarta, mengingat Pulau Jawa merupakan pulau dengan kontribusi PDB terbesar di tanah air.

“Tol ini sangat ditunggu masyarakat karena lebih dari 25 ribu kendaraan lewat Solo-Jogja setiap harinya, sehingga sudah crowded, bahkan di periode tertentu sangat macet. Segera kita selesaikan supaya lalu lintasnya lebih lancar lagi,” kata Menteri Basuki.

Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo sepanjang 96,57 km terdiri dari 3 seksi, yakni seksi 1 paket 1.1 ruas Kartasura-Klaten 22,3 km, seksi 1 paket 1.2 ruas Klaten-Purwomartani 20,08 km, seksi 2 paket 2.1 ruas Purwomartani-Monjali 9,43 km, seksi 2 paket 2.2 ruas Monjali-Gamping 14 km, seksi 3 paket 3.1 ruas Gamping-Wates 17,45 km, dan seksi 3 paket 3.2 ruas Wates-Purworejo 13,32 km.

Saat ini tengah dilakukan pembebasan lahan dan pekerjaan konstruksi pada seksi 1.

“Pembebasan lahan sampai Klaten sudah 94,06%, akan diselesaikan pada akhir triwulan pertama 2023. Kalau tanahnya selesai, maka progres fisiknya insya allah Desember 2023 selesai,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga mengatakan seksi 1 tepatnya sekitar 6 km dari interchange Kartasura ke arah Klaten ditargetkan dapat fungsional sebagai jalur Lebaran 2023. Pembukaan jalan fungsional ini untuk memecah kemacetan yang sering terjadi di Kartasura selama Lebaran.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan total investasi untuk Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo sebesar Rp27,48 triliun. Biaya pembebasan lahannya sendiri mencapai Rp5,902 triliun yang bersumber dari APBN.

“Masyarakat yang tanahnya dibebaskan mendapat ganti untung sesuai hasil negosiasi sehingga masyarakat tetap mendapatkan keuntungan, demi proyek nasional yang dampaknya pasti akan lebih besar bagi perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.” katanya.

Sejumlah warga yang lahannya terdampak proyek Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo menyampaikan bahwa ganti untung yang didapat dari pemerintah memberikan dampak positif yang besar.

“Saya dapat ganti rugi Rp2,41 miliar, tanahnya 2.163 m2. Alhamdulillah dari situ yang awalnya sawahnya 1 patok saja sekarang bisa punya 3 patok sawah, lalu juga bisa usaha kos-kosan dan ruko,” tutur Retno Triastuti, warga Klaten.

Darmanto, warga Boyolali, juga merasa senang dengan ganti untung proyek tol ini Solo-Yogyakarta ini. Ia mendapatkan uang ganti untung sebesar Rp1,8 miliar dari tanah warisan orang tua seluas 535 m².

“Alhamdulillah ganti untung tanah warisan orang tua tersebut dibagi ke 6 saudara, keluarga saya dapat Rp 400 juta. Saya alhamdulillah bisa bangun rumah, bisa kuliahin anak dan buat usaha ternak ikan,” katanya.

Turut hadir pada acara ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming, Bupati Karanganyar Juliyatmono, Bupati Klaten Sri Mulyani, Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi, Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur, Direktur Utama PT Jogjasolo Marga Makmur Suchandra Hutabarat, Direktur Utama PT Adhi Karya Entus Asnawi, serta para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan.[MT]

Pertamina Hulu Energi Ingin Operasikan Sumur YYA di Lepas Pantai Jawa Barat Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi selaku Subholding Upstream Pertamina, Wiko Migantoro bersama Direksi PHE lainnya meninjau kesiapan pengoperasian kembali proyek Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL) migas lepas pantai YY di perairan utara Karawang, Jawa Barat, (26/1/2023).

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi selaku Subholding Upstream Pertamina, Wiko Migantoro bersama Direksi PHE lainnya meninjau kesiapan pengoperasian kembali proyek Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL) migas lepas pantai YY di perairan utara Karawang, Jawa Barat, (26/1/2023).

Pertamina Hulu Energi Ingin Operasikan Sumur YYA di Lepas Pantai Jawa Barat

Krisna Arjun 28 Februari 2023

KARAWANG, MoneyTalk – PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang tergabung dalam Zona 5 Regional Jawa Subholding Upstream siap melanjutkan proyek Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL) migas lepas pantai YY di perairan utara Karawang, Jawa Barat.

Sejumlah tahapan telah dituntaskan antara lain modifikasi, instalasi dan konstruksi ulang anjungan YYA di lokasi sumur YYA-1RW (relief well). Proyek PHE ONWJ ini menambah bukti kemampuan Pertamina, melalui anak perusahaannya di sektor hulu, dalam mengelola lapangan minyak dan gas lepas pantai.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi selaku Subholding Upstream Pertamina, Wiko Migantoro pada Kamis, 26 Januari 2023 memeriksa langsung kesiapan pengoperasian guna memastikan aspek keamanan dan keselamatan kerja, serta kehandalan fasilitas operasi di sumur yang akan menjadi salah satu penyumbang produksi migas nasional.

“Kami menekankan agar aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan, serta keandalan operasi di berbagai lini harus dipastikan dengan cermat dan dikelola mulai dari tahapan planning, eksekusi dan kelak saat sudah beroperasi,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut hadir juga Direktur Pengembangan & Produksi PHE Awang Lazuardi, Direktur PHE ONWJ Wisnu Hindadari, General Manager Zona 5 Achmad Agus dan jajaran manajemen Zona 5 Regional Jawa serta manajemen Subholding Upstream Pertamina.

Sumur YYA-1RWST ini merupakan re-entry dan side-track dari sumur Relief Well YYA-1RW dengan melakukan refurbishment instalasi lama. Ke depan, sumur ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari sumur produksi di lapangan ONWJ.

Saat ini, keseluruhan produksi minyak PHE ONWJ mencapai sebesar 27.080 BOPD dan gas mencapai 80,01 MMSCFD. Jumlah tersebut diproduksikan dari sekitar 247 sumur. Namun demikian, jumlah sumur tersebut akan terus bergerak karena PHE ONWJ melakukan upaya well intervention dan juga pemboran.

Hingga saat ini tim Optimasi Pengembangan Lapangan fokus menyelesaikan tahapan akhir dan ditargetkan dapat on stream pada akhir Januari ini.

Dengan akan diproduksikannya sumur YYA, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara signifikan atas kenaikan produksi di PHE ONWJ. Cadangan Optimasi Pengembangan Lapangan YY mencapai 2,7 Million Barrels of Oil (MMBO) dan 3,1 Billion Cubic Feet (BCF).[MT]

Kementerian BUMN dan BEI Ingin Pasar Modal Indonesia Berkembang

Ali Ramadan 27 Februari 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Dalam mendukung pengembangan pasar modal di Indonesia, Kementerian BUMN menjalin kerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Wujud kolaborasi tersebut disepakati dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama BEI, Iman Rachman di Main Hall BEI pada hari Senin (27/2).

Kerja sama antara BEI dengan Kementerian BUMN bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan, serta entitas anak usaha BUMN. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan daya saing perusahaan BUMN di tingkat nasional maupun global.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, ruang lingkup kerja sama ini dapat mendukung pengembangan pasar modal melalui sosialisasi, edukasi, serta pendampingan mengenai go public, termasuk di dalamnya penerbitan instrument pendanaan pasar modal lainnya untuk perusahaan dan entitas anak usaha BUMN.

Selain itu, kerja sama ini juga meliputi pengembangan dan penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), Environmental, Social & Governance (ESG), serta kerja sama dalam memajukan ekosistem startup khususnya di lingkungan BUMN.

“Karena ini adalah sebuah symbiosis yang saling mengutungkan, kita mendorong BUMN untuk go public, sehingga ada pengawasan tambahan check and balance. Dan ini juga tantangan BUMN agar bisa benchmarking dari private sector agar kita bisa menilai kinerja kita dibandingkan dengan perusahan lain. Dan kita berharap Good Corporate Governance bisa terus kita tingkatkan,” ujar Erick.

Sampai dengan hari Jumat (24/2), telah terdapat 37 perusahaan tercatat dari BUMN dan entitas anak usaha BUMN. Dari 37 perusahaan tersebut, 14 di antaranya adalah perusahaan BUMN dan 23 lainnya adalah entitas anak BUMN.

“Aksi korporasi di BUMN tidak lain untuk pengembangan dan juga untuk menjaga ekonomi secara nasional. Dapat kita lihat performance BUMN di bursa dari sektor IDBUMN 20 tingkat return-nya mencapai 10,4% lebih tinggi dari private sector dan gabungan yang sebesar 4,1% dan LQ45 yang nilainya 0,6%. Ini menandakan tranformasi yang dilakukan sudah ke arah yang yang lebih baik”, ujar Erick.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan beberapa hari setelah pencatatan saham salah satu entitas anak BUMN, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) . Hal ini merupakan bentuk komitmen kerja sama dari kedua belah pihak untuk memajukan pasar modal Indonesia.

Selain MoU dengan Kementerian BUMN, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara BEI dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Penandatangan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman dan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Arisudono Soerono. Kerja sama antara kedua belah pihak dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan pasar karbon di Indonesia.[MT]

Uang Rp8.271,7 Triliun Beredar di Januari 2023 Ilustrasi - Foto: Wirestock/Freepik

Uang Rp8.271,7 Triliun Beredar di Januari 2023

Ali Ramadan 24 Februari 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2023 tetap tumbuh positif. Posisi M2 pada Januari 2023 tercatat sebesar Rp8.271,7 triliun atau tumbuh 8,2% (yoy).

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit[1] (M1) sebesar 8,5% (yoy).

Perkembangan M2 pada Januari 2023 terutama didorong oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus).

Penyaluran kredit[2] pada Januari 2023 tumbuh sebesar 10,2% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 11,0% sejalan dengan perkembangan kredit produktif maupun konsumtif.

Sementara itu, tagihan bersih kepada Pempus terkontraksi sebesar 20,5% (yoy), setelah bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 13,9% (yoy).[MT]

Pabrik Pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda Mulai Beroperasi Menteri BUMN, Erick Thohir Saat meresmikan Pabrik Pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda

Pabrik Pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda Mulai Beroperasi

Krisna Arjun 10 Februari 2023

LHOKSEUMAWE, MoneyTalk – Menteri BUMN, Erick Thohir menegaskan perusahaan BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk siap menjaga amanat konstitusi berupa penguatan industri pupuk NPK yang berperan strategis dalam ketahanan pangan nasional.

Kementerian BUMN akan konsisten dalam menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dalam penyediaan pupuk berkualitas untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan.

Hal itu dinyatakan Erick saat mendampingi Presiden RI, Joko Widodo meresmikan pengoperasian Pabrik Pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, Aceh, Jumat (10/2/2023).

Pabrik milik anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) tersebut mempunyai kapasitas produksi 500 ribu ton per tahun dan dipastikan menambah kapasitas produksi pupuk NPK nasional serta memenuhi sebagian kebutuhan pupuk NPK di Sumatera Bagian Utara.

“Pengoperasian pabrik pupuk khusus NPK ini bukti komitmen, sekaligus menjalankan amanat konstitusi dan arahan Presiden dalam penyediaan pupuk yang strategis dalam ketahanan pangan demi mendukung visi Indonesia Emas 2045. Keberadaan pabrik ini diharapkan tak hanya memenuhi sebagian kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tapi juga menjaga stabilitas harga pangan nasional,” jelasnya.

Erick menyampaikan saat ini total kapasitas produksi pupuk jenis NPK di Pupuk Indonesia Group mencapai 3,2 juta ton per tahun. Kehadiran pabrik NPK baru menjadikan total kapasitas produksi PI Group menjadi 3,7 juta ton.

Proyeksi kebutuhan NPK nasional mendekati 13,5 juta ton yang sebagian besar dipenuhi produsen NPK swasta dan produk impor.

Erick Thohir juga memberikan apresiasi karena dalam pendayagunaan pabrik pupuk NPK tersebut semua proses kimia yang digunakan merupakan hasil karya anak bangsa karena dikerjakan oleh Petrokimia Gresik yang juga anak perusahaan Pupuk Indonesia, dan kontraktornya adalah BUMN, yaitu PT PP.

Terlebih pabrik yang dibangun dengan nilai investasi Rp 1,67 triliun ini juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.189 orang selama masa proyek dan 240 orang di fase operasional.

“Dengan segala keunikan dan kelebihannya, proyek ini akan memberikan multiplier efek bagi perekonomian masyarakat Aceh dan diproyeksikan menambah produk domestik regional bruto (PDRB) Aceh sebesar 4,13%”, ucap Erick.

Tak hanya pembangunan pabrik NPK, Erick menyampaikan PT PIM juga berhasil melakukan reaktivasi pabrik urea PIM-1. Pabrik berkapasitas terpasang 570 ribu ton per tahun ini sebelumnya berhenti beroperasi sejak 2012 karena kehabisan pasokan gas.

“Dengan pengaktifan kembali, PIM-1 siap membantu memenuhi kebutuhan urea nasional,” ucap Pria berdarah Lampung tersebut.

Erick menyebut hal ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan prioritas kerja pemerintah. Kementerian BUMN bersama BUMN, dia katakan, terus mendukung dan melakukan langkah nyata dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Untuk ketahanan pangan, BUMN Pupuk Indonesia terus menggenjot kapasitas dan diversifikasi produksi untuk memenuhi kebutuhan pupuk di tanah air.

“Khusus untuk Aceh dan wilayah sekitarnya, kami melakukan langkah strategis melalui Pupuk Iskandar Muda atau PIM yang mendapat dukungan penuh dari Bapak Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait,” sambung dia.

Erick mengatakan Pupuk Indonesia pada 2022 telah mengoperasikan kembali Pabrik PIM I yang pada 2005 sempat berhenti beroperasi sehingga total kapasitas produksi urea sebesar 1,14 juta ton per tahun dan Ammonia sebesar 726 ribu ton per tahun.

Erick menyebut pabrik Pupuk NPK yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional siap beroperasi dengan kapasitas produksi 500 ribu ton per tahun.

“Pabrik NPK ini sebagai bagian dari diversifikasi produk untuk peningkatan pendapatan dan memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman di wilayah Sumatera dan Indonesia bagian Barat,” lanjutnya.

Untuk memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi di KEK Arun Lhokseumawe, BUMN juga akan mengembangkan Klaster Industri Hijau seluas 2.600 hektare.

Erick mengatakan, Klaster industri ini akan memproduksi energi bersih seperti biomethane, blue ammonia, green ammonia, serta menjadi LNG Hub dengan memanfaatkan potensi besar gas dari Blok Andaman, sehingga berkontribusi dalam pencapaian komitmen net-zero emission pada 2060.

Dalam kegiatan ini, lanjut Erick, konsorsium BUMN yang beranggotakan Pupuk Indonesia, Pertamina, Pelindo bersama PT Pembangunan Aceh akan menandatangani Head of Agreement terkait penyertaan modal di PT Patriot Nusantara Aceh selaku Pengelola KEK Arun Lhokseumawe menuju Kawasan Industri Hijau.

“Kami percaya, semua langkah ini akan berkontribusi pada perekonomian Indonesia, termasuk memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh,” kata Erick.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Bakir Pasaman, mengungkapkan pihaknya siap mendukung program Menteri BUMN dalam ketahanan pangan nasional.

“Selain pabrik NPK PIM ini, kami juga akan mendirikan Pabrik Urea Pusri 3B di Palembang dan pengembangan industri pupuk di Papua,” ungkap Bakir.[MT]

Dosen Fikom Universitas Pancasila Laksanakan Literasi Digital di Desa Cirumpak Kabupaten Tangerang

Krisna Arjun 30 Oktober 2022

Jakarta, MoneyTalk – Literasi Digital saat ini sangat dibutuhkan terutama pada desa-desa yang ada di Indonesia, mengingat bahwa banyak sekali potensi yang ada di desa seperti potensi wisata maupun potensi SDM yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi desa.

Desa-desa pun sudah memiliki BUMDes yang dikelola oleh pemerintah desa, sehingga diharapkan seluruh desa mampu mendorong pengembangan dan pembangunan desa dari berbagai sektor, baik dari pariwisata, pertanian, UMKM hingga SDM masyarakat desa, agar masyarakat desa tidak ada lagi yang meninggalkan desanya menuju perkotaan hanya untuk bekerja agar meningkatkan ekonominya melainkan dengan mengembangkan dan mengelola apa yang sudah ada dan dimiliki oleh desanya.

Cirumpak merupakan salah satu desa yang memiliki potensi digital yang bisa dikembangkan dan diperkenalkan, mengingat pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan desa Cirumpak sebagian besar sudah dilakukan secara digital, sehingga perlu diberikan pemahaman lebih mendalam dalam mengelola informasi serta pelayanan berbasis IT.

Dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Cirumpak, dengan memberikan Materi mengenai pentingnya Literasi Digital bagi perangkat desa terutama dalam mengelola data maupun informasi yang ada di desa serta pengelolaan BUMDes dan potensi wisata maupun UMKM agar dapat meningkatkan pembangunan masyarakat terutama sektor ekonomi masyarakat yang ada di Desa Cirumpak.

Kegiatan Literasi Digital di Desa Cirumpak menjadi salah satu agenda penting dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dalam meningkatkan potensi desa, bahkan dapat sangat membantu terutama bagi perangkat desa dan penggerak desa yang ada di Cirumpak, karena hingga saat ini tidak semua desa yang ada di Indonesia bisa dan mampu mengelola data serta informasi desa secara digital, hal itu disampaikan oleh Ihsan Suri selaku Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila pada saat kegiatan literasi digital di desa cirumpak.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan desa cirumpak, yaitu A. Yani Kasna yang juga merupakan sekretaris desa Cirumpak yang berharap, dengan adanya kegiatan Literasi Digital ini, diharapkan mampu memberikan pembenahan dan pengelolaan data dan informasi secara digital sekaligus pelayanan terbaik dan terintegrasi bagi masyarakat desa Cirumpak. Karena dengan sudah masuknya internet di desa-desa yang ada di Indonesia, maka penggerak maupun perangkat desa juga harus bisa menguasai perangkat teknologi yang ada.

Kegiatan literasi digital ini disambut antusias oleh perangkat serta penggerak desa yang hadir, karena mereka memang sangat membutuhkan pemahaman mengenai IT terutama dalam pengoperasian internet terutama memberikan bagi pelayanan terbaik untuk masyarakat desa, dan bahkan mereka juga ingin memperkenalkan produk-produk UMKM yang ada di Cirumpak, karena mereka melihat ada potensi pengembangan dibidang ekonomi sekaligus memperkenalkan produk-produk unggulan yang dimiliki oleh desa Cirumpak.

Kegiatan literasi digital ini diharapkan mampu dikembangkan lebih lanjut oleh perangkat desa, karena di era yang serba digital saat ini, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi desa-desa terutama bagi desa Cirumpak yang wilayahnya sangat dekat dengan kota Industri yang ada di wilayah Tangerang.

Desa Cirumpak banyak sekali produk UMKM yang dihasilkan, ada yang dari Industri barang hingga peternakan, dan yang menjadi produk unggulan salah satunya adalah dari sektor peternakan, akan tetapi karena masih minimnya pengetahuan dalam memasarkan produk-produk UMKM yang dimiliki oleh desa Cirumpak sehingga pelatihan mengenai literasi digital menjadi salah satu solusi yang harus dilakukan dalam memperkenalkan hasil UMKM desa Cirumpak.

Ada Infrastruktur Pengendali Banjir di Jawa Barat yang Baru Diresmikan Jokowi

Pemerintah Luncurkan Insentif Pembelian KBLBB Roda Empat dan Bus Per 1 April 2023

Pemerintah Optimis Ekonomi Tetap Tumbuh Positif di Tahun 2023

Inflasi Indonesia pada Februari 2023 Menurun

Jalan Tol Kartasura-Klaten Rampung Desember 2023

Pertamina Hulu Energi Ingin Operasikan Sumur YYA di Lepas Pantai Jawa Barat

Uang Rp8.271,7 Triliun Beredar di Januari 2023

Pabrik Pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda Mulai Beroperasi

Dosen Fikom Universitas Pancasila Laksanakan Literasi Digital di Desa Cirumpak Kabupaten Tangerang

Baca Juga Berita Ini

Kredit Macet Puluhan Miliar Rupiah Menyelimuti Bank Ganesha

Ketika Hutan Dibakar demi Sawit: Orangutan Terusir, Alam Menanggung Derita

Jokowi dan Ijazah Tak Dihadirkan di Persidangan, Beathor Suryadi: Roy Suryo Cs Harus Dibebaskan

WeKa Institute Sebut Prabowo “Makelar Oligarki”, Soroti Bisnis Kuota Internet hingga Sawit 12,7 Juta Hektare