23 November 2026

Korupsi

JAKARTA, MoneyTalk – Melanjutkan kinerja penyaluran kredit yang solid di tahun 2022, PT Bank Central Asia Tbk (IDX: BBCA) dan entitas anak membukukan kenaikan total kredit sebesar 12,0% secara tahunan (YoY) per Maret 2023.

Di sisi profitabilitas, BCA dan entitas anak mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 43,0% YoY menjadi Rp11,5 triliun di kuartal I 2023.

Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi volume kredit, perbaikan kualitas pinjaman, imbal hasil yang lebih tinggi dari penempatan dana pada obligasi negara sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional, serta kenaikan pendapatan fee dan komisi selaras dengan peningkatan jumlah transaksi.

“Secara umum, kami belum menaikkan suku bunga kredit untuk senantiasa menyediakan suku bunga yang kompetitif di pasar serta mendorong pemulihan perekonomian. Menjelang perayaan Idul Fitri, kami melihat momentum permintaan kredit modal kerja yang kuat.

Minat kredit konsumer juga terus membaik, terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung BCA Expoversary 2023. Atas dasar tersebut, kami memperpanjang jadwal penutupan expoversary selama sebulan lebih menjadi 30 April 2023, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih lama untuk menikmati promo suku bunga spesial KPR hingga KKB,” ucap Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Jahja Setiaatmadja.

Kredit korporasi naik 11,7% YoY mencapai Rp320,5 triliun di Maret 2023, dan masih menjadi kontributor utama bagi total kredit BCA. Seiring dengan peningkatan aktivitas bisnis, kredit komersial dan UKM meningkat 11,8% YoY mencapai Rp211,1 triliun.

Dukungan BCA pada sektor UKM tercermin pada Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang tercatat sebesar 22,1%, di atas target yang ditetapkan.

Sementara itu, KPR tumbuh 11,6% YoY menjadi Rp109,6 triliun, dan KKB naik 15,2% YoY menjadi Rp47,9 triliun, ditopang oleh gelaran BCA Expoversary 2023 yang sedang dilaksanakan.

Saldo outstanding kartu kredit juga tumbuh 16,2% YoY menjadi Rp14,0 triliun, sehingga total portofolio kredit konsumer naik 12,7% YoY menjadi Rp174,5 triliun. Secara keseluruhan, total kredit BCA naik 12,0% YoY menjadi Rp713,8 triliun di Maret 2023.

Penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan naik 11,9% YoY mencapai Rp180,8 triliun di Maret 2023, berkontribusi hingga 25,0% terhadap total portofolio pembiayaan BCA.

Dalam rangka mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, BCA telah menyalurkan kredit untuk kendaraan listrik sebesar Rp327 miliar.

BCA juga memberikan promo suku bunga kredit bagi debitur komersial dan UKM yang bergerak pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, serta menghadirkan program Kredit Multiguna Usaha #KaMUKartini dengan suku bunga mulai dari 3,21% eff.p.a. bagi pengusaha wanita atau usaha dengan mayoritas karyawan wanita.

Dukungan untuk ekonomi sirkular terus diperluas dengan inisiatif daur ulang plastik pembungkus uang, sehingga total limbah non-organik yang dikelola BCA mencapai 11 ton di kuartal I 2023, atau meningkat 319% YoY.

Pertumbuhan kredit BCA diikuti oleh perbaikan kualitas pinjaman, sejalan dengan portofolio kredit yang direstrukturisasi berangsur kembali ke pembayaran normal. Rasio loan at risk (LAR) turun ke 9,5% di kuartal I 2023, dibandingkan 13,8% di tahun sebelumnya.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat sebesar 1,8% di kuartal I 2023, turun dari 2,3% di tahun sebelumnya. Rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang baik, masing-masing sebesar 285,4% dan 57,9%.

“Ditopang oleh likuiditas yang memadai, kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan kredit berkualitas secara berkelanjutan. BCA senantiasa mengelola risiko likuiditas dan risiko pasar secara pruden, untuk memastikan terhindar dari dampak dinamika yang tengah terjadi di pasar global,” kata Jahja Setiaatmadja.

“Saat ini, liquidity coverage ratio (LCR) mencapai 386,1% per kuartal I 2023, jauh di atas ketetapan regulator. Ekses likuiditas BCA ditempatkan pada instrumen investasi berkualitas tinggi dengan tenor yang relatif pendek,” papar Jahja Setiaatmadja.

Di sisi pendanaan, CASA naik 5,7% YoY mencapai Rp843,3 triliun per Maret 2023, berkontribusi hingga 81,2% dari total dana pihak ketiga.

Secara keseluruhan, total dana pihak ketiga tumbuh 4,1% YoY menjadi Rp1.039 triliun, sehingga mendorong total aset BCA naik 4,9% YoY menjadi Rp1.322 triliun.

Pada kuartal I 2023, total volume transaksi BCA naik 27,3% YoY mencapai 6,9 miliar transaksi.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh perluasan kanal online dan offline yang konsisten melalui investasi di multi-channels, serta pertumbuhan basis nasabah. Khusus di kanal digital, volume transaksi mobile banking dan internet banking mencapai 5,8 miliar, atau meningkat 29,5% YoY.

Terkait pengembangan aplikasi myBCA yang dipersiapkan menjadi aplikasi pelayanan terintegrasi masa depan, BCA terus menambahkan sejumlah fitur untuk meningkatkan kenyamanan bertransaksi, di antaranya kontrol kartu debit, kontrol kartu kredit, hingga fitur cardless untuk melakukan tarik dan setor tunai tanpa kartu di ATM BCA.

myBCA dan BCA mobile akan berjalan bersamaan ke depan untuk memberikan solusi komprehensif layanan perbankan bagi nasabah.

BCA membukukan pertumbuhan positif pada pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) selama kuartal I 2023, yakni naik 28,0% YoY menjadi Rp18,5 triliun.

Pendapatan selain bunga tumbuh 5,6% YoY menjadi Rp6,3 triliun, ditopang kenaikan pendapatan fee dan komisi sebesar 6,9% YoY. Secara total, pendapatan operasional tercatat sebesar Rp24,8 triliun atau naik 21,5% YoY.

Seiring dengan peningkatan kualitas aset, biaya provisi tercatat turun Rp1,4 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, laba bersih tumbuh 43,0% YoY menjadi Rp11,5 triliun.

JAKARTA, MoneyTalk – Setiap pelaku usaha pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau produk impor dalam kemasan eceran wajib mengantongi izin edar.

Bagi para pelaku usaha yang telah ataupun baru memulai bisnis pangan olahan wajib memiliki izin edar pangan. Peraturan tersebut berlaku pada setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) nomor 27 tahun 2017. Izin edar pangan olahan yang diperdagangkan di Indonesia dapat diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Aplikasi OSS ataupun Badan POM sesuai dengan kategori pangan dan tingkat risiko.

Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Kewajiban memiliki izin edar tersebut dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Bagi industri rumah tangga diwajibkan memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga/SPP-IRT (nomor PIRT).

Izin edar pangan olahan yang dikeluarkan oleh Badan POM terdiri dari BPOM RI MD (bagi makanan yang diproduksi di dalam negeri) dan BPOM RI ML (bagi makanan yang diproduksi di luar negeri). Seperti dilansir dari laman BPOM, tentunya untuk mendapatkan izin edar tersebut perlu diperhatikan persyaratannya, antara lain:

  1. Lokasi produksi tersendiri (terpisah dengan rumah tangga);
  2. Pangan olahan diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, dan retort;
  3. Jenis pangan:
  • Pangan yang diproduksi di dalam negeri/yang diimpor dijual dalam kemasan eceran;
  • Pangan fortifikasi;
  • Pangan wajib SNI;
  • Pangan program pemerintah;
  • Pangan yang ditujukan untuk uji pasar;
  • Bahan tambahan pangan (BTP).

Peraturan teknis: Peraturan Kepala BPOM nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran

  • Pangan Olahan. Registrasi diajukan untuk setiap pangan olahan termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal:
  • Jenis pangan;
  • Jenis kemasan;
  • Komposisi;
  • Desain label;
  • Nama dan/atau alamat produsen wilayah Indonesia;
  • Nama dan/atau alamat importir/distributor;
  • Nama dan/atau alamat produsen asal luar negeri.

Selanjutnya, langkah registrasi pangan olahan BPOM melalui dua tahap, di antaranya registrasi akun perusahaan dan registrasi produk pangan olahan. Registrasi pangan olahan dilakukan dengan cara elektronik/berbasis web melalui http://e-reg.pom.go.id/.

  1. Registrasi Akun Perusahaan

Persyaratan Produk Dalam Negeri (MD):

  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • Nomor Induk Berusaha (NIB), jika melalui jalur OSS;
  • Izin Usaha (IUI/IUMK/SKDU);
  • Hasil audit sarana produksi (PSB) rekomendasi Balai POM setempat;
  • Untuk produk minuman beralkohol harus menggunakan IUI yang diterbitkan oleh BKPM Pusat.

Persyaratan Produk Impor (ML):

  • NPWP;
  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Angka Pengenal Impor (API)/Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk minuman beralkohol;
  • Hasil audit sarana distribusi (PSB) rekomendasi Balai POM setempat;
  • Surat penunjukan (LOA) yang disahkan oleh notaris, kamar dagang setempat, atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  • Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Sertifikat audit dari pemerintah setempat.

2. Registrasi Produk Pangan

Persyaratan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sangat Rendah:

  • Komposisi;
  • Proses produksi;
  • Penjelasan kode produksi;
  • Penjelasan masa simpan/kedaluwarsa;
  • Rancangan label;
  • Hasil analisa zat gizi (kecuali untuk usaha mikro dan kecil);
  • Spesifikasi bahan.

Persyaratan Pangan Olahan Risiko Sedang dan Tinggi:

  • Komposisi;
  • Proses produksi;
  • Penjelasan kode produksi;
  • Penjelasan masa simpan/kedaluwarsa;
  • Rancangan label;
  • Hasil analisa (cemaran mikroba, logam berat, zat gizi, BTP tertentu);
  • Spesifikasi bahan.

Persyaratan Produk Bahan Tambahan Pangan (BTP):

  • Komposisi;
  • Proses produksi;
  • Penjelasan kode produksi;
  • Penjelasan masa simpan/kedaluwarsa;
  • Rancangan label;
  • Hasil analisa (untuk BTP campuran dan perisa);
  • Spesifikasi bahan;
  • Izin produsen BTP (Produksi dalam negeri).[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Bank Mandiri berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif pada awal tahun 2023 setelah memperoleh laba bersih konsolidasi pada kuartal I 2023 yang mencapai Rp 12,6 triliun.

Angka tersebut tumbuh menembus 25,2% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyampaikan, pertumbuhan laba tersebut merupakan hasil dari strategi Bank Mandiri yang berfokus pada pendekatan ekosistem bisnis baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan.

Hasilnya, total aset Bank Mandiri secara konsolidasi tercatat sampai dengan akhir Maret 2023 berhasil tumbuh 10,04% secara year on year (YoY) mencapai Rp 1.908 triliun.

Hal tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit Bank Mandiri mencapai sebesar 12,36% YoY secara konsolidasi menjadi Rp 1.205 triliun.

Darmawan menilai, peningkatan kredit Bank Mandiri tentunya tidak terlepas dari semakin membaiknya fundamental ekonomi Indonesia yang solid.

“Melalui pencapaian fungsi intermediasi ini, Bank Mandiri mempertegas peranan sebagai agen pembangunan yang berupaya untuk berkontribusi maksimal terhadap perekonomian di Indonesia,” ujar Darmawan.

Fungsi intermediasi yang impresif tersebut, lanjut Darmawan, merata di seluruh segmen.

Salah satunya antara lain kredit wholesale yang berhasil meningkat 9,09% secara YoY pada kuartal I 2023 menjadi Rp 599 triliun serta kredit ritel yang meningkat 11,92% YoY dengan realisasi mencapai Rp 327 triliun.

Darmawan menambahkan, dalam mendorong penyaluran kredit Bank Mandiri tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan inovasi layanan bagi seluruh nasabah dan stakeholder untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Upaya tersebut pun berbuah manis, terlihat dari rasio non-performing loan (NPL) bank only yang terus terjaga hingga ke level 1,70% per Maret 2023, turun dari 2,74% di periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Di samping itu, Bank Mandiri juga telah membentuk pencadangan yang cukup, tercermin dari coverage ratio yang berada di level 337% secara bank only.

Perbaikan dari sisi kualitas kredit tersebut juga berhasil menekan biaya kredit atau cost of credit (CoC).

Hasilnya, posisi CoC Bank Mandiri telah berada di level terendah sepanjang sejarah yakni 1,00% per akhir Maret 2023 secara bank only, membaik dari posisi setahun sebelumnya yang sempat menyentuh level 1,45%.

“Dalam mendorong penyaluran kredit, kami tetap fokus pada sektor yang prospektif dan merupakan bisnis turunan dari ekosistem segmen wholesale di setiap wilayah. Pencapaian kinerja Bank Mandiri yang solid juga selaras dengan kondisi ekonomi Indonesia yang masih bertumbuh di tengah ketidakpastian global,” jelas Darmawan.

Kinerja positif Bank Mandiri juga terlihat dari sisi profitabilitas yang terus meningkat. Return on Equity (ROE) Tier-1 bank only telah menyentuh 24,6% atau naik 241 basis poin (bps) secara YoY. Sementara posisi net interest margin (NIM) konsolidasi terjaga solid di level 5,40%.

JAKARTA, MoneyTalk – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (IDX: GOTO, “Grup GoTo” atau “Perseroan”), ekosistem digital terbesar di Indonesia mengumumkan kinerja kuartal pertama 2023.

GoTo mencatatkan penurunan rugi bersih sebesar 3,89 triliun, atau turun 41% pada kuartal 1 (Q1) 2023. Penurunan ini merupakan raihan yang signifikan dibandingkan kuartal 1 tahun 2022 yakni sebesar Rp 6,61 triliun.

Namun, EBITDA yang disesuaikan GoTo tumbuh sebesar 67% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp-1,6 triliun.

Capaian ini didukung oleh kinerja kuat khususnya dari unit bisnis On-Demand Services dan E-Commerce.

“Pada kuartal pertama 2023, kami terus melangkah menuju profitabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan EBITDA yang disesuaikan sebesar 67% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan 49% dibandingkan kuartal sebelumnya,” kata Andre Soelistyo, Direktur Utama Grup GoTo.

“Perseroan telah berada pada pertengahan jalan menuju target EBITDA yang disesuaikan positif pada kuartal keempat. Fokus kami pada pelanggan setia yang profitabel serta kedisiplinan dalam pengelolaan beban, telah meningkatkan efisiensi secara signifikan, sekaligus memberikan sekilas gambaran prospek GoTo di masa depan. GTV3 jangka pendek diperkirakan lebih moderat, sejalan dengan strategi Perseroan.”

Perseroan akan terus membangun infrastruktur ekosistem yang semakin solid untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan menuju profitabilitas dalam jangka panjang.

Pada kuartal pertama 2023, Perseroan terus meningkatkan monetisasi dan menerapkan penghematan beban usaha secara menyeluruh.

Pendapatan bruto meningkat 14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi Rp6 triliun, sedangkan biaya insentif dan pemasaran turun sebesar Rp2,6 triliun atau 39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Margin kontribusi Grup2 mencatatkan angka positif sebesar 0,4% sebagai persentase dari GTV3, tumbuh pesat sebesar 224 basis poin (bps) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencapai Rp636 miliar.

“Dengan tercapainya margin kontribusi positif keseluruhan Grup pada kuartal ini, Perseroan berada pada titik penting di tengah upaya mendorong profitabilitas seluruh unit bisnis,” lugas Jacky Lo, Direktur Keuangan Grup GoTo.

Hal ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan pendapatan serta rasionalisasi insentif secara konsisten. Pengelolaan beban operasional tetap secara cermat turut mendukung Perseroan dalam langkahnya mencapai profitabilitas, dan secara signifikan telah mengurangi biaya operasional serta tingkat cash burn.

“Menjaga kedisiplinan dalam pengelolaan beban juga merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang Perseroan, di mana basis biaya yang lebih rendah akan memberikan kami keleluasaan lebih besar untuk mengalokasikan modal demi percepatan pertumbuhan di masa depan.”

Posisi kas GoTo dan neraca keuangan tetap solid dengan jumlah kas dan setara kas sebesar Rp26,8 triliun dan fasilitas kredit sekitar Rp4,65 triliun, di mana Rp1,5 triliun telah digunakan per 31 Maret 2023. Perseroan meyakini akan mencapai arus kas operasional positif tanpa tambahan pendanaan eksternal.

JAKARTA, MoneyTalk – Produktivitas industri pulp dan kertas di dalam negeri terus meningkat seiring peningkatan kebutuhan domestik dan ekspor.

Agar upaya peningkatan produktivitas terus berjalan lancar, diperlukan kebijakan yang dapat menjaga ketersediaan bahan baku untuk indutri pulp dan kertas.

“Salah satu kebutuhan bahan baku itu adalah kertas bekas atau daur ulang. Adapun Uni Eropa merupakan pemasok utama bahan baku tersebut, yang hingga saat ini masih belum bisa dipenuhi dari dalam negeri, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika.

Dirjen Industri Agro mengungkapkan, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan atau larangan ekspor limbah non-B3 termasuk kertas bekas. Hal ini sesuai dengan Proposal European Union Waste Shipment Regulation (EUWSR).

“Guna mengatasi hal tersebut, Delegasi Indonesia telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan likeminded countries, Komisi Uni Eropa (UE) dan Parlemen UE,” ungkapnya.

Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, KBRI Brussels dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).

Pertemuan dengan likeminded countries dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran negara pengimpor limbah dari UE, di antaranya Turki, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Mesir untuk menyusun strategi dalam mengurangi dampak penerapan regulasi UE.

Mayoritas likeminded countries belum mengetahui perkembangan terkini terkait proposal EUWSR, kecuali Turki yang sudah menyampaikan tanggapan resmi pada notifikasi EUWSR melalui WTO.

“Pemerintah RI akan menyusun position paper untuk kemudian dibahas bersama dengan likeminded countries dan disampaikan kepada UE,” ujar Putu.

Selanjutnya, Direktur Ekonomi Sirkular, DG Environment, UE menyampaikan bahwa regulasi EUSWR bertujuan untuk memastikan bahwa limbah yang diekspor dari Uni Eropa ke negara lain dikelola dengan baik, termasuk pengolahan impuritas dari limbah (misalnya plastik yang ada di limbah kertas), dan tidak bermaksud untuk menghambat perdagangan.

Menurut Putu, Indonesia menekankan bahwa limbah non-B3 seperti kertas bekas hanya dapat diimpor sebagai bahan baku industri dan berkontribusi penting bagi perekonomian Indonesia khususnya untuk peningkatan implementasi ekonomi sirkular.

“Kemudian dijelaskan regulasi prosedur impor limbah non-B3 yang sudah sangat kompleks dan ketat sehingga Indonesia eligible masuk dalam The List,” ujarnya.

Saat ini, Delegasi Indonesia juga meminta klarifikasi atas beberapa ketentuan pada proposal EUWSR.

“UE percaya bahwa Indonesia adalah parter terpercaya. Pihak UE juga terbuka untuk berkomunikasi lebih lanjut jika diperlukan, terutama mengenai penerapan EUWSR, misalnya terkait mekanisme untuk masuk ke dalam The List,” imbuhnya.

Kemudian, terkait hasil pertemuan dengan Parlemen UE, pihak Parlemen UE menyampaikan bahwa prioritas implementasi EUWSR adalah pasar domestik untuk mengembangkan ekonomi sirkular. Lebih lanjut disampaikan bahwa UE tidak akan menyusun regulasi turunan untuk implementasi.

“Indonesia menyampaikan agar peraturan UE tidak berdampak pada hubungan bilateral kedua negara dan mengharapkan agar disusun juknis implementasi EUWSR,” ungkap Putu.

Delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan dengan European Union Recycle Industry Confederation (EURIC). Mereka siap mendukung agar Indonesia tetap dapat mengimpor kertas bekas sebagai bahan baku industri.

“Mayoritas anggota UE mendukung EUWSR berdasarkan dua pertimbangan, yakni melindungi industri daur ulang di Eropa, dan industri UE belum mampu menyerap kertas bekas dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan di Eropa,” jelas Putu.

Oleh karenanya, Indonesia meminta agar EURIC dapat mengkonsolidasikan industri daur ulang di Eropa untuk berkoordinasi dengan Pemerintah negara anggota Uni Eropa untuk menyampaikan pendapat melalui Dewan Uni Eropa, di antaranya agar dapat mengecualikan kertas bekas dari kategori limbah seperti yang dinyatakan oleh Prancis, Italia dan Spanyol.

“Kami juga melakukan kunjungan ke Peute Recycling di Dordrecht, Belanda. Delegasi berkesempatan untuk melihat proses koleksi kertas bekas terutama untuk pemilahan kertas bekas untuk memastikan impuritas sesuai dengan standar internasional,” jelasnya.

“Standar impuritas maksimal Indonesia cukup ketat yaitu sebesar 2% sesuai standar ISRI. Lebih ketat dibandingkan standar yang digunakan di negara importir lainnya,” ungkap Putu.

Menurutnya, tindak lanjut dari rangkaian pertemuan dan kunjungan kerja tersebut, Indonesia akan mengadakan pertemuan via online dengan likeminded countries untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Komisi UE dan Parlemen UE dalam kesempatan pertama.

“Indonesia juga akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak Komisi UE untuk memastikan mekanisme pengusulan negara masuk dalam The List dimana Indonesia harus memetakan jenis limbah non-B3 yang akan terdampak proposal regulasi EUWSR, seperti kertas bekas, scrap logam, tekstil, dan lain-lain,” tandasnya.

Bahkan, Indonesia perlu mendorong pembahasan EUWSR dalam pertemuan bilateral seperti Indonesia EU CEPA atau regional seperti ASEAN Uni Eropa.

Selain itu, mendorong EURIC untuk berkoordinasi dengan anggota konfederasi di negara anggota UE agar dapat menyampaikan pertimbangan kepada Pemerintah negara anggota UE untuk dapat mengecualikan kertas bekas dalam kategori limbah non-B3 karena merupakan komoditi yang digunakan sebagai bahan baku.

JAKARTA, MoneyTalk – Sepanjang tahun 2022 hingga April 2023, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah menyelesaikan proyek-proyek prestisius yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk di dalam negeri misalkan, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Gedung OJK di Maluku, dan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. Ada pula proyek Waskita yang sudah diresmikan terletak di Kota Solo, Jawa Tengah yaitu Masjid Sheikh Zayed Solo.

Peresmian saat itu dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab.

Ada pula Masjid Baiturrahman Semarang yang sudah diresmikan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin. Sedangkan pada tahun 2023 ini proyek Waskita yang sudah diresmikan itu seperti CMU 3 Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Kawasan Suci Pura Besakih yang diresmikan Presiden Joko Widodo.

Sementara untuk di luar negeri, Perseroan pernah membangun King Abdullah Makkah Extension (KAME) yang berada di Tanah Suci Makkah. Dalam proyek ini, Perseroan menambahkan tingkatan lantai di Masjidil Haram dari tiga lantai menjadi 9 lantai.

Tak hanya di Masjidil Haram saja, di negara Raja Abdullah ini, Waskita juga pernah membangun King Abdullah Financial District (KAFD). “KAFD merupakan sebuah pusat keuangan untuk Arab Saudi. Bangunan ini juga merupakan bangunan hijau dan bangunan hemat energi. Bangunan ini juga menggunakan LED sebagai lampu penerang di area gedungnya,” kata Senior Vice President Corporate Secretary Perseroan Ermy Puspa Yunita.

Perseroan juga dipercaya membangun Abu Dhabi Financial Centre-Podium & Stock Exchange yang berlokasi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Selain itu, Perseroan merupakan salah satu BUMN Karya yang ikut andil dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ada 6 proyek yang didapatkan Perseroan di IKN, seperti Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4, Tol IKN Segmen 5A, Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung, Kementerian Koordinator 3, Kementerian Koordinator 4, dan IPAL 123.

Hingga saat ini, Perseroan terus mengebut pembangunan proyek-proyek tersebut. Tentunya dengan memperhatikan segi kualitas dan kuantitas proyek yang sedang dibangun.

Proyek Sekretariat Presiden, Proyek Kemenko 3 dan Kemenko 4 mempunyai keunggulan bahwa Perseroan menerapkan sistem smart forest city dan benar-benar mengoptimalkan lahan yang ada.

“Penebangan pohon sebatas pada lahan yang dibangun gedung saja. Lalu pada lereng-lereng, Perseroan Kembali menanami tumbuh-tumbuhan agar tak terjadi deforestasi yang cukup besar. Tentunya kami optimis proyek-proyek tersebut akan selesai di triwulan I tahun 2024 dengan hasil yang bagus dan berkualitas,” harap Ermy Puspa Yunita.

Untuk keseluruhan, total nilai kontrak di IKN yang sudah didapat Perseroan sebesar Rp4,16 Triliun.

Sedangkan sejak Januari hingga Maret 2023 ini, Perseroan sudah mendapatkan nilai kontrak baru (NKB) sebesar 4,05 Triliun atau sebesar 20% dari target nilai kontrak baru di tahun 2023.

NKB tersebut didapatkan salah satunya dari proyek di Luar Negeri, yang berasal dari proyek pembangunan Bandara Internasional President Nicolau Lobato yang ada di Timor Leste dengan total nilai kontrak Rp1.1 Triliun.

Setelah sukses menyelesaikan proyek Bandara Suai dan jalan Sakato – Noefafan yang rampung pada 2020, Waskita kembali dipercaya Pemerintah Timor Leste pada tahun 2022 untuk mengerjakan proyek Jalan Noefefan – Oenuno di Oé-Cusse, Timor Leste senilai 22,1 juta dolar AS atau setara dengan Rp 322 milliar. Per Maret tahun ini, progressnya sudah mencapai 23,75%.

“Rencananya pada tahun 2024 mendatang tepatnya bulan Maret, proyek ini akan rampung dikerjakan,” tutur Ermy Puspa Yunita.

Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proyek – proyek yang sedang dikerjakan dengan tepat waktu dan selalu menjunjung tinggi Quality, Safety, Health, and Environment (QHSE).

Perseoran juga bertekad untuk menjadi kontraktor terkemuka dengan pengembangan ESG yang maju dengan membangun ekosistem yang berkelanjutan dengan kualitas tinggi melalui implementasi QSHE yang ketat.

JAKARTA, MoneyTalk – Sepanjang 2022, Pertamina Group telah berkontribusi terhadap penerimaan negara mencapai Rp307,2 triliun yang terdiri dari pajak, dividen, PNBP, Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara, dan signature bonus.

PT Pertamina berhasil membukukan kinerja positif untuk periode tahun 2022 dengan mencatatkan laba bersih sebesar US$3,8 miliar atau Rp56,6 triliun. Raihan tersebut meningkat 86% dari laba perusahaan pada tahun 2021.

Di tengah kondisi volatilitas harga minyak dan dinamisnya nilai tukar Rupiah, Pertamina terbukti tetap dapat meningkatkan kinerja tahun 2022 dengan melakukan berbagai upaya baik secara operasional maupun finansial.

Sepanjang 2022, Pertamina Group telah berkontribusi terhadap penerimaan negara mencapai Rp307,2 triliun yang terdiri dari pajak, dividen, PNBP, Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara, dan signature bonus.

Jumlah setoran ke negara ini meningkat 83% dibandingkan tahun 2021. Adapun khusus setoran pajak, Pertamina pada tahun 2022 telah membayarkan pajak sebesar Rp219,06 triliun, meningkat 88% dibandingkan tahun 2021.

“Pencapaian ini tentu berkat kerja bersama seluruh Perwira Pertamina. Kinerja positif ini juga tentu tidak terlepas dari dukungan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Jakarta.

Pertamina, dengan komitmen untuk selalu bertumbuh, telah berhasil meningkatkan kinerja operasional tahun 2022 di semua Subholding.

Produksi minyak dan gas mencapai 967 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) atau tumbuh 8% dari pencapaian 2021, produksi kilang mencapai 313,9 juta BBL atau tumbuh 6%, realisasi penjualan produk BBM dan Non-BBM mencapai 97,86 juta KL atau tumbuh 5%, efektivitas pengangkutan muatan kapal Pertamina mencapai 89% atau tumbuh 3%, produksi listrik dari Geothermal dan new renewable energy lainnya mencapai 4.659 GWh, pemasangan jaringan gas rumah tangga mencapai 254.063 sambungan rumah tangga atau tumbuh 4.760%.

Pertamina sangat mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.159/2022 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana kompensasi.

Dengan perubahan PMK tersebut Pemerintah melakukan percepatan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp319,81 triliun (termasuk pajak) yang terdiri atas piutang 2019 – 2021 sebesar Rp83,41 triliun (termasuk pajak) dan periode sampai dengan Triwulan III 2022 sebesar Rp236,40 triliun (termasuk pajak).

Pembayaran dana kompensasi tersebut berdampak kepada perbaikan arus kas operasi sehingga rasio-rasio keuangan dapat terjaga dengan baik pada kinerja tahun 2022.

Dalam memitigasi pergerakan nilai tukar kurs yang dinamis, Pertamina secara aktif melakukan transaksi lindung nilai dan penyeimbangan akun moneter yang berhasil memitigasi risiko nilai tukar sebesar US$657 juta.

Pertamina juga telah melakukan upaya-upaya untuk menekan biaya bunga atas pinjaman yang meningkat akibat dampak dari fluktuasi Indonesia Crude Price (ICP) dengan optimalisasi pengelolaan dana secara konsolidasi dan melakukan early repayment saat dana kompensasi telah diterima. Upaya ini menghasilkan penghematan atas biaya bunga secara konsolidasian sebesar US$466,75 juta.

Sebagai upaya untuk memitigasi volatilitas harga minyak mentah dunia, Pertamina melakukan penghematan melalui lindung nilai komoditas, strategi inventory management yang optimal, serta optimalisasi penggunaan minyak mentah domestik.

Selama tahun 2022, Pertamina berhasil melakukan pengendalian penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sehingga realisasi penyaluran berada di bawah kuota yang ditetapkan Pemerintah.

Realisasi penyaluran JBT Solar adalah 17,5 juta KL vs kuota 17,6 juta KL dan realisasi penyaluran JBKP Pertalite adalah 29,5 juta KL vs kuota 29,9 juta KL.

Pertamina terus berupaya agar BBM bersubsidi dikonsumsi oleh yang berhak melalui berbagai program antara lain digitalisasi SPBU, penggunaan dashboard berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan distribusi BBM Bersubsidi di SPBU secara real time, mendorong masyarakat mendaftar Program Subsidi Tepat melalui website, dan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

Dalam hal efisiensi, Pertamina telah melaksanakan program efisiensi di seluruh Pertamina Group yang berkontribusi pada penghematan sebesar US$838,4 juta.

Program-program tersebut di antaranya program penghematan biaya transportasi & handling minyak mentah di Subholding Upstream, optimasi biaya pengadaan minyak mentah dan ekspor produk di Subholding Refining & Petrochemicals, efisiensi pengadaan impor BBM di Subholding Commercial & Trading, optimasi biaya sewa kapal di Subholding Integrated Marine Logistics, dan sentralisasi serta penghematan pengadaan barang dan jasa di Holding Pertamina dan subholding PNRE, serta liability management di subholding Gas.

Pertamina terus mengajak masyarakat untuk mengonsumsi BBM secara bijak dan mulai mengonsumsi BBM yang ramah lingkungan sebagai bentuk dukungan masyarakat untuk mengurangi emisi karbon dan melestarikan bumi.

Pertamina juga menyadari bahwa tantangan tahun 2023 tidak lebih mudah dibandingkan 2022.

“Oleh karena itu, Pertamina tetap akan menjaga dan meningkatkan kinerjanya serta memohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Pertamina akan terus berkomitmen memenuhi kebutuhan energi, serta menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional,” pungkas Nicke.

JAKARTA, MoneyTalk – PT PLN (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Siemens Energy dalam rangka kerja sama dan implementasi teknologi energi berkelanjutan.

Kolaborasi ini dijalin dalam rangka mengakselerasi transisi energi di tanah air.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan kedua belah pihak akan bekerja sama dalam menyukseskan transisi energi di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah studi kelayakan awal untuk menyertakan anak perusahaan dan perusahaan afiliasi masing-masing.

“Kami mengapresiasi Siemens Energy selaku perusahaan global yang akan membawa teknologi terbarunya dalam program energi hijau dan dekarbonisasi ini. Kolaborasi ini searah dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mereduksi emisi karbon sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi,” jelas Darmawan.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo menyampaikan melalui kerja sama ini akan ada peningkatan kapasitas pegawai di PLN untuk mengembangkan teknologi energi berkelanjutan. Hal ini merupakan langkah penting PLN dalam rangka mengurangi ketergantungan akan energi fosil.

“Di tengah cepatnya peningkatan demand energi dewasa ini, pengembangan teknologi berkelanjutan adalah langkah besar yang diambil PLN untuk meningkatkan ketahanan energi domestik,” ujar Hartanto.

Hartanto memaparkan, setelah peluncuran Energy Transition Mechanism (ETM) di KTT G20, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya pengembangan sektor energi yang adil dan terjangkau bagi masyarakat. Tujuannya ialah mencapai target net zero emission di tahun 2060.

Hartanto berharap dengan dukungan dan kolaborasi Siemens Energy yang merupakan perusahaan teknologi terdepan di kancah global, implementasi teknologi berkelanjutan bisa segera terwujud di Indonesia.

“Semoga kolaborasi ini berjalan lancar dan memberikan keuntungan untuk semua pihak. Hal ini juga menjadi cerminan bahwa kita bersama-sama untuk maju demi menciptakan masa depan yang lebih baik,” tutup Hartanto.

JAKARTA, MoneyTalk – Berkomitmen menjadi ekosistem perdagangan omnichannel halal dan gaya hidup terpercaya di Indonesia, PT Global Digital Niaga (‘Blibli’; ‘Perseroan’; kode saham BEI: ‘BELI’) Blibli menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Ini adalah bentuk dukungan Blibli untuk mengakselerasi terciptanya ekosistem perdagangan halal. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJPH dengan Blibli yang dilaksanakan pada Rabu, 12 April 2023 di Kantor BPJPH.

“Melalui sinergi ini, Blibli menjadi e-commerce pertama yang kredibel dalam menyediakan berbagai macam produk halal, menyediakan seller yang amanah, menyediakan layanan gudang halal dan tim audit khusus yang memonitoring produk-produk halal.

Selain itu, Blibli akan memiliki bank data produk halal terintegrasi dengan BPJPH dan bertindak sebagai fasilitator bagi seller dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya,” ungkap Kusumo Martanto, CEO & Co-Founder Blibli.

Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim paling banyak di dunia dengan potensi ekonomi industri halal tanah air yang menjanjikan.

Hal ini juga ditegaskan oleh pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menargetkan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia, sekaligus kiblat industri fashion dunia di tahun 2024.

“Kami mengapresiasi langkah Blibli sebagai salah satu pelaku e-commerce Indonesia yang berkomitmen untuk mengintegrasikan data produk halal dan memfasilitasi seller dalam mendapatkan sertifikasi halal,” kata Dr. Muhammad Aqil Irham selaku Kepala BPJPH.

“Di Oktober 2022 sendiri kami mencatat peningkatan untuk pendaftaran produk halal 2.5x dari tahun sebelumnya,” tambahnya.

Hal ini menjadi indikator positif dukungan Blibli terhadap target pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia tahun 2024.

Ke depannya BPJPH berharap sinergi ini dapat mengoptimalkan peranan yang berbeda-beda, untuk satu tujuan yang sama, menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal nomor satu dunia.”

Sejak 2019, Blibli telah meluncurkan Blibli Hasanah, sebuah kanal khusus yang menghadirkan ragam kurasi produk halal yang disertai dengan sistem operasional penanganan produk dari hulu ke hilir yang halal.

Hingga akhir tahun lalu, di Blibli Hasanah telah tersedia sembilan sub-kategori produk dengan 54.000 seller dan kenaikan transaksi sebanyak 9,9 kali lipat.

Dukungan Blibli terhadap pemerintah dalam mewujudkan industri Halal di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2019 saat Blibli melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah).

Hingga saat ini Blibli menjadi satu-satunya platform perdagangan yang tergabung dalam Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengakselerasi kemajuan UMKM Industri Halal berbasis ekosistem digital.

“Dalam mendukung program implementasi produk wajib Halal 2024, kami harap penandatanganan nota kesepakatan ini bisa menjadi awal untuk langkah yang lebih besar lagi dalam memberikan rasa aman bagi pelanggan ketika berbelanja produk di Blibli Hasanah.” tutup Kusumo Martanto.

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk bulan April.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 71.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan April Tahun 2023.

Dalam regulasi tersebut, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 12,58% (dua belas koma lima puluh delapan persen), total sulphur 0,71% (nol koma tujuh puluh satu persen), dan Ash 7,58% (tujuh koma lima puluh persen) ditetapkan pada angka USD265,26 per ton.

“Harga ini digunakan sebagai HBA acuan selama bulan April ini dalam penentuan tarif royalti dan pada perhitungan HPB kalori >6000,” ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agung Pribadi, di Jakarta.

Selanjutnya, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 5.200 kcal/kg GAR, Total Moisture 23,12% Total Sulphur 0,69%), dan Ash 6%.

Penetapan yang dikategorikan HBA I digunakan sebagai HBA acuan pada perhitungan HPB kalori > 5.200 – 6.000. “HBA I ini ditetapkan di level USD102,53 per ton,” ujar Agung.

Terakhir, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 4.200 kcal/kg GAR, Total Moisture 35,29%, Total Sulphur 0,2% dan Ash 4,21% diperoleh angka sebesar USD87,81 per ton. “HBA II digunakan sebagai HBA acuan pada perhitungan HPB kalori <=5.200,” sebutnya.

Sebelumnya Agung mengungkapkan, formula penetapan HBA pada prinsipnya bertujuan untuk mendapatkan harga batubara acuan yang dapat diterima oleh pasar dengan mempertimbangkan penerimaan negara.

“Pertimbangan ini jadi dasar diperlukannya menerbitkan peraturan terkait harga berdasarkan mekanisme pasar,” jelas Agung di Jakarta, Sabtu (17/3) lalu.

Agung menambahkan, HBA dibentuk dari rata-rata realisasi harga jual batubara dua bulan sebelumnya, dengan proporsi 70% dari realisasi harga satu bulan sebelumnya.

Di samping itu, pembentukan HBA diambil dari 30% realisasi harga dua bulan sebelumnya berdasarkan data realisasi penjualan batubara yang disampaikan oleh Badan Usaha Pertambangan pada saat pemenuhan kewajiban pembayaran royalti batubara.