23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menjemput paksa pengusaha Heri Setiyono alias Heri Black yang dikabarkan mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik.

Menurut Muslim langkah tegas diperlukan agar proses penegakan hukum dalam kasus dugaan suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berjalan transparan dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.

“Heri Black sudah dipanggil sebagai saksi tetapi tidak hadir. Kalau memang mangkir tanpa alasan yang jelas, KPK harus segera melakukan jemput paksa. Jangan sampai publik melihat ada perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu,” ujar Muslim kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Muslim menilai, kasus dugaan suap impor tersebut menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan praktik permainan impor dan pengurusan barang di kawasan pelabuhan. Karena itu, ia meminta KPK bergerak cepat mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat.

“Kasus ini harus dibuka terang-benderang. Jangan hanya berhenti pada level pelaksana, tetapi telusuri juga aktor-aktor yang diduga menikmati aliran dana suap,” katanya.

Sebelumnya, KPK dikabarkan melakukan penggeledahan terhadap kontainer milik Heri Setiyono alias Heri Black di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Informasi yang beredar menyebutkan, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen dan barang yang berada di dalam kontainer tersebut. Namun hingga kini, KPK belum memberikan penjelasan rinci mengenai hasil penggeledahan.

Dalam perkara ini, Heri Black diketahui dipanggil sebagai saksi oleh penyidik KPK. Akan tetapi, ia dikabarkan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

Muslim menegaskan, ketidakhadiran saksi penting dapat menghambat proses penyidikan. Karena itu, ia meminta lembaga antirasuah menunjukkan ketegasan agar penanganan kasus tidak berlarut-larut.

“Kalau memang serius memberantas mafia impor dan praktik suap di Bea Cukai, KPK harus berani bertindak tegas kepada siapa pun,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena hingga kini belum memeriksa Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama dalam dugaan kasus suap terkait perusahaan kargo Blueray Cargo.

Menurut Uchok, langkah KPK yang belum menyentuh pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama menimbulkan pertanyaan besar di tengah fakta persidangan yang telah mengungkap adanya pertemuan penting antara pejabat Bea Cukai dan pihak pengusaha.

“KPK jangan terlihat penakut. Kalau memang nama Dirjen Bea Cukai muncul dalam fakta persidangan, ya harus diperiksa untuk membuat terang perkara,” kata Uchok dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Uchok menilai publik membutuhkan keseriusan KPK untuk membongkar dugaan praktik suap dan permainan impor yang selama ini dinilai merugikan negara. Ia mengatakan, jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada level pelaksana sementara pejabat tinggi yang disebut dalam persidangan justru tidak disentuh.

Kasus ini mencuat setelah jaksa KPK dalam persidangan mengungkap adanya pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Juli 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama bersama sejumlah pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar, dengan pihak pengusaha kargo Blueray Cargo, John Field.

Dalam persidangan disebutkan bahwa pertemuan itu diduga berkaitan dengan upaya memuluskan proses importasi barang milik perusahaan tertentu, termasuk menghindari jalur merah pemeriksaan dan mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan.

Uchok menegaskan, fakta persidangan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap seluruh pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Kalau memang ada dugaan pertemuan untuk mengatur jalur impor supaya tidak masuk pemeriksaan ketat, ini sangat serius. Potensi kerugian negara besar dan bisa merusak sistem pengawasan kepabeanan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam pengawasan arus barang impor dan penerimaan negara. Karena itu, dugaan permainan dalam proses importasi harus diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Selain itu, Uchok meminta KPK tidak ragu memanggil pejabat aktif meskipun memiliki jabatan tinggi. Menurutnya, keberanian lembaga antirasuah diuji ketika harus menyentuh elite birokrasi yang memiliki kekuasaan besar.

“Jangan sampai publik melihat ada tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Semua yang disebut dalam fakta persidangan harus diperiksa,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait desakan pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama dalam perkara dugaan suap Blueray Cargo tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menyoroti film Pesta Babi yang dinilainya menggambarkan praktik perampasan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN) dan kepentingan bisnis tertentu.

Melalui pernyataannya di media sosial, Bivitri menyebut apa yang digambarkan dalam film tersebut bukan hanya terjadi di layar lebar, tetapi juga disebut berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

“Apa yang digambarkan di film Pesta Babi itu: perampasan tanah buat proyek strategis nasional (PSN) dll, terjadi juga di banyak tempat :(,” tulis Bivitri, Rabu (13/5/2026).

Ia mengatakan, praktik tersebut sering kali memiliki dasar hukum formal sehingga sulit dilawan masyarakat kecil. Namun menurutnya, regulasi tersebut justru menjadi instrumen yang dimanfaatkan kelompok berkepentingan ekonomi.

“Kalau ditanya dasar hukumnya, ya ada! :(( itulah memang cara kerja oligarki, memanipulasi UU buat cari cuan,” lanjutnya.

Bivitri kemudian menyinggung sejumlah regulasi yang dianggap membuka ruang dominasi kepentingan oligarki, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, hingga berbagai peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Pernyataan tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional yang selama ini diklaim pemerintah sebagai upaya mempercepat pembangunan dan investasi. Di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai sebagian PSN berpotensi menimbulkan konflik agraria, penggusuran warga, hingga persoalan lingkungan hidup.

Film Pesta Babi sendiri belakangan menjadi perbincangan publik karena dianggap menyentil relasi kuasa antara negara, pemodal, dan masyarakat kecil dalam konflik lahan dan pembangunan.

Hingga kini, pemerintah terus menegaskan bahwa PSN dijalankan untuk kepentingan pembangunan nasional dan peningkatan ekonomi. Namun kritik dari akademisi dan aktivis terus bermunculan terkait dampak sosial yang ditimbulkan di sejumlah wilayah.

MoneyTalk, Jakarta – Kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melibatkan 15 debitur. Beberapa terdakwa sudah divonis, misalnya Jimmy Masrin (Komut PT.Petro Energy), Susy Mira Dewi Sugiarta (Komisaris PT.Petro Energy) dan Newin Nugroho (Direktur Utama PT Petro Energy). “Kita mempertanyakan KPK soal kelanjutan pemeriksaan Direktur Human Capital and Compliance PT Bank Negara Indonesia (BNI) Munadi Herlambang dalam kasus ini,” kata Direktur eksekutif Center for Budget Analisys (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa direksi Bank BNI Munadi Herlambang tersebut mangkir dari panggilan pada 8 Desember 2025. “Kita minta KPK terbuka ke publik terkait pengembangan kasus korupsi LPEI. Karena menyangkut uang rakyat sekitar Rp11 Triliun,” ujarnya lagi.

Kemarin, Senin (11/5/2026), KPK memeriksa pihak dari PT Badja Baru dan PT Fairco Bumi Lestari sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama DHB selaku pihak PT Badja Baru, dan JK selaku pihak PT Fairco Bumi Lestari,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Senin.

Berdasarkan catatan KPK pada pukul 11.15 WIB, saksi DHB memenuhi panggilan dengan tiba pada pukul 08.56 WIB. Sementara kehadiran saksi JK belum terinformasikan. Sebelumnya, pada 3 Maret 2025, KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara tersebut, yakni dua orang dari LPEI dan tiga orang dari pihak debitur PT Petro Energy.

Dua tersangka dari LPEI adalah Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan. KPK juga menetapkan Hendarto sebagai tersangka pada 28 Agustus 2025 terkait klaster debitur PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera dalam grup PT Bara Jaya Utama.

Ditempat terpisah, Direktur sekaligus pemilik manfaat sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Grup Bara Jaya Utama (Grup BJU), Hendarto, menjalani sidang tuntutan kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Ruang Wirjono Projodikoro 2 dengan majelis hakim dipimpin Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien.

KPK Beberkan 90 Persen Pembiayaan LPEI Diselewengkan Petro Energy

Dalam perkara ini, Hendarto didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,06 triliun dan US$ 49,88 juta terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI pada periode 2014-2016.

Jaksa menyebut kerugian negara terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Hendarto dengan memperkaya diri sendiri senilai total kerugian negara dalam kasus tersebut.

Selain itu, Hendarto juga diduga memperkaya sejumlah pihak lain, yakni Dwi sebesar Rp 7 miliar dan US$ 227.000 dolar AS, Arif sebesar US$ 50.000 dolar AS, serta Kukuh sebesar Rp 500 juta dan US$ 120.000 dolar AS. Dalam dakwaan disebutkan Hendarto bersama sejumlah pejabat LPEI menggunakan fasilitas pembiayaan dari lembaga tersebut untuk membiayai usaha perkebunan yang berada di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi.

Perbuatan tersebut diduga dilakukan bersama Kepala Divisi Pembiayaan I LPEI Kukuh Wirawan, Direktur Eksekutif LPEI Ngalim Sawega, Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana III LPEI Basuki Setyadjid, Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan, serta Direktur Pelaksana V LPEI Omar Baginda Pane. Namun, penuntutan terhadap para pejabat LPEI tersebut dilakukan secara terpisah.

Atas perbuatannya, Hendarto didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) juncto Pasal 618 KUHP Nasional atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis, Uchok Sky Khadafi, menyoroti proyek pengadaan kompor di lingkungan Kementerian Sosial yang nilainya mencapai miliaran rupiah pada tahun anggaran 2025 hingga 2026. Kritik tersebut disampaikan setelah mencuatnya momen salam antara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Gedung KPK.

Menurut Uchok Sky, salam yang dititipkan Gus Yaqut kepada Gus Ipul merupakan “salam kompor” yang dianggap berkaitan dengan proyek pengadaan kompor di Kementerian Sosial.

“Salam dari Gus Yaqut ke Gus Ipul itu namanya salam kompor yang sering kali dikaitkan dengan konteks memanaskan suasana. Dari kasus Gus Yaqut dan kasus harga sepatu Rp700 ribu Gus Ipul bikin suasana panas di media sosial dan ruang publik,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Kementerian Sosial melalui Sekretariat Jenderal disebut mengadakan Kompor SR 1C dengan total anggaran sekitar Rp1,8 miliar untuk 264 unit. Jika dihitung, rata-rata harga per unit mencapai sekitar Rp7 juta.

Namun, menurut Uchok, pengadaan tidak berhenti di situ. Pada tahun yang sama, Kemensos kembali menganggarkan pembelian kompor dengan nilai mencapai Rp5,3 miliar. Ia menyebut harga rata-rata per unit mencapai sekitar Rp13,2 juta.

“Belum selesai rasa kaget, ternyata di tahun yang sama Gus Ipul juga memborong kompor dengan anggaran sebesar Rp5,3 miliar. Dengan harga rata-rata sebesar Rp13.255.000,” katanya.

Uchok Sky menambahkan, pada tahun 2026 proyek pengadaan kompor kembali berlanjut. Kali ini disebut sebanyak 416 unit kompor dianggarkan dengan nilai mencapai Rp5,5 miliar, dengan rata-rata harga per unit tetap berada di kisaran Rp13,2 juta.

Sindiran pun dilontarkan Uchok terhadap harga pengadaan tersebut. Ia mempertanyakan spesifikasi kompor yang dibeli oleh Kemensos.

“Wah, jenis kompor apa sih yang mau dibeli oleh Kemensos? Apakah bahan bakunya campuran emas murni, atau apinya bisa menyala abadi tanpa butuh gas? Padahal harga kompor di pasaran paling mahal pun biasanya cuma jutaan rupiah,” sindirnya.

Menurutnya, publik berhak mempertanyakan transparansi dan urgensi pengadaan tersebut, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.

Uchok juga menyebut istilah “kompor” di lingkungan kementerian seolah memiliki makna berbeda.

“Bagi rakyat kompor cuma buat masak nasi dan lauk, tapi sepertinya di sana kompor ini punya fungsi lain, mungkin buat memanaskan anggaran, atau sekadar memastikan bara api proyek pengadaan tetap menyala terang,” lanjutnya.

Karena itu, ia mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membuka penyelidikan terhadap proyek pengadaan kompor tersebut agar tidak menimbulkan kerugian negara.

“Dengan harga semahal itu, publik cuma berharap apinya jangan sampai malah membakar nama baik lembaga dan kepercayaan publik terhadap Kemensos,” tegas Uchok Sky.

Ia juga membandingkan proyek pengadaan kompor tersebut dengan program bantuan kompor biomassa yang pernah dijalankan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Kemensos di Aceh Timur. Dalam program itu, sebanyak 244 kompor rakyat didistribusikan kepada warga Desa Seunobok Simpang, Kecamatan Idi Rayeuk, dengan total anggaran sekitar Rp61 juta.

Menurut Uchok, program semacam itu dinilai lebih tepat sasaran karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dengan biaya yang jauh lebih realistis dan terjangkau.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis, Uchok Sky Khadafi, menyoroti pembagian dividen PT Delta Djakarta yang dinilai janggal dan meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membuka penyelidikan atas laporan keuangan perusahaan tersebut.

Menurut Uchok Sky, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki saham di PT Delta Djakarta sebanyak 210.200.700 lembar atau sekitar 26,25 persen dari total saham perusahaan pada tahun 2024.

PT Delta Djakarta sendiri diketahui bergerak di bidang produksi dan distribusi minuman beralkohol dengan berbagai merek, seperti “Anker”, “Anker Stout”, “Anker Lychee”, “Anker Pineapple”, “Carlsberg”, “San Miguel”, “San Mig Light”, “San Miguel Cerveza Negra”, “San Miguel Blanca”, “Kuda Putih”, hingga “Batavia”.

“Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tanggal 19 Juni 2025 telah menyetujui pembagian dividen total sebesar Rp137,7 miliar. Sedangkan pada 16 Mei 2024, dividen yang dibayarkan mencapai Rp224,9 miliar,” kata Uchok Sky kepada awak media, Ahad (10/5/2026).

Ia menilai pembagian dividen tersebut tidak sejalan dengan laba perusahaan yang diperoleh dalam dua tahun terakhir.

“Diukur dari laba perusahaan, pembagian dividen ini aneh bin janggal. Laba perusahaan pada tahun 2025 sebesar Rp149,9 miliar, tetapi dividen yang dibagikan mencapai Rp137,7 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Uchok Sky, keuntungan perusahaan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp136,5 miliar, namun dividen yang dibagikan justru mencapai Rp224,9 miliar.

“Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegasnya.

Ia juga memaparkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta memperoleh dividen sekitar Rp36,1 miliar pada tahun 2025 dari perusahaan pembuat bir tersebut. Sedangkan pada tahun 2024, dividen yang diterima Pemprov DKI mencapai sekitar Rp59 miliar.

Atas dasar itu, CBA meminta Kejati DKI Jakarta mendalami mekanisme pembagian dividen serta aliran penerimaan ke kas daerah.

“Maka untuk itu, tidak ada salahnya jika CBA mendorong Kejati DKI Jakarta membuka penyelidikan atas keanehan laporan keuangan PT Delta Djakarta tersebut,” kata Uchok Sky.

Menurutnya, Kejati DKI Jakarta dapat memfokuskan penyelidikan pada penerimaan dividen PT Delta Djakarta ke kas daerah, termasuk menelusuri perbedaan antara besaran laba perusahaan dan nilai dividen yang dibagikan.

“Kasus dividen Pemerintah DKI Jakarta yang laba kecil tapi dividen besar, dan laba besar tapi dividennya kecil perlu dibuka secara terang kepada publik,” tutup Uchok Sky.

MoneyTalk, Jakarta – Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan pejabat Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Ahmad Dedi, menunjukkan adanya komitmen untuk membongkar dugaan praktik mafia di lingkungan bea cukai.

Menurut Iskandar, Ahmad Dedi merupakan sosok yang dinilai memiliki pengaruh kuat meski sudah tidak lagi aktif sebagai pejabat di lingkungan Ditjen Bea Cukai.

“Berarti KPK sudah terlihat komitmennya untuk membongkar orang-orang yang menurut analisa kami merupakan ‘mafia’ bea cukai, sebab dia mantan orang dalam yang walau sudah pensiun masih mampu memiliki pengaruh, walau tujuannya buruk,” kata Iskandar Sitorus kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Ia mengatakan, praktik mafia di sektor bea cukai diyakini melibatkan oknum internal yang memahami secara detail mekanisme kerja dan celah dalam sistem pengawasan.

“Kami yakin mafia itu dari unsur oknum-oknum bea cukai, sebab mereka yang lebih paham mekanisme dan antitesenya,” ujarnya.

Iskandar juga menyinggung informasi mengenai Ahmad Dedi yang disebut-sebut memiliki posisi sebagai staf khusus di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam). Menurutnya, hal tersebut layak ditelusuri lebih jauh oleh wartawan.

“Nah, soal ini mungkin ideal bagi wartawan untuk eksplor. Namun jika itu benar, dia terlihat mengambil posisi untuk keberlanjutan ‘bisnis mafia’ tersebut agar tetap eksis di pusaran itu. Tidak ada nama lain Ahmad Dedi selain dia. Coba ditelusuri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iskandar berharap KPK fokus membantu pemerintah membersihkan oknum-oknum yang diduga terlibat dalam praktik mafia di tubuh bea cukai.

“Harapan kita KPK dominan memfokuskan membantu pemerintah membersihkan oknum-oknum seperti AD itu dari bea cukai,” katanya.

Ia juga mendorong agar penegak hukum menerapkan pasal tindak pidana korupsi juncto pidana pemerasan guna membuka keterlibatan jaringan yang lebih luas.

“Dan idealnya menerapkan pasal tipikor jo pidana pemerasan sehingga seluruh forwarder yang sudah dirugikan selama ini mau ikut membongkar jaringan mafia-mafia yang sudah lama. Itu sudah puluhan tahun,” pungkas Iskandar.

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ahmad Dedi, terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan impor barang serta bea masuk.

Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan dilakukan karena Ahmad Dedi diduga mengetahui aliran dana dan proses pengurusan importasi yang melibatkan perusahaan jasa kepabeanan, termasuk PT Blueray Cargo.

KPK mendalami dugaan adanya penerimaan uang yang berkaitan dengan pengurusan bea masuk dan impor barang.

Dalam perkara ini, KPK juga memeriksa pengusaha bernama Heri Black. Kasus tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK sebelumnya yang berkaitan dengan praktik suap di lingkungan Bea Cukai.

Setelah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Ahmad Dedi menghindari wartawan dan tidak memberikan komentar terkait materi pemeriksaan.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta pemerintah segera mencopot Djaka Budi Utama dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah namanya disebut dalam perkara dugaan suap pengurusan impor yang menyeret perusahaan Blueray Cargo.

Menurut Muslim Arbi, pencopotan perlu dilakukan untuk menjaga integritas institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara transparan tanpa intervensi.

“Kalau nama seorang Dirjen sudah disebut dalam dakwaan kasus suap dan ada dugaan keterlibatan dalam rangkaian pertemuan dengan pihak yang kini menjadi tersangka, maka sebaiknya segera dinonaktifkan atau dicopot sementara demi menjaga marwah institusi,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).

Muslim menyoroti kemunculan nama Djaka Budi Utama dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (6/5/2026).

Dalam dakwaan tersebut, nama Djaka disebut berada dalam rangkaian pertemuan antara pejabat DJBC dengan sejumlah pengusaha kargo sebelum dugaan praktik pengondisian jalur impor terjadi.

Muslim juga menyinggung pertemuan di Hotel Borobudur yang diduga dihadiri Djaka Budi Utama bersama bos Blueray Cargo, John Field. Diketahui, John Field telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini soal etika jabatan dan kepercayaan publik. Presiden dan Menteri Keuangan harus bertindak cepat agar tidak muncul persepsi adanya pembiaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah pencopotan sementara merupakan hal lazim dalam proses penegakan hukum terhadap pejabat publik yang namanya telah disebut dalam proses persidangan.

“Kalau pemerintah ingin serius memberantas mafia impor dan praktik suap di Bea Cukai, maka semua pihak yang disebut dalam dakwaan harus diperiksa secara terbuka, termasuk Djaka Budi Utama,” tegasnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari Djaka Budi Utama terkait namanya yang disebut dalam surat dakwaan perkara tersebut.

Djaka Budi juga belum memberikan pernyataan terkait permintaan Muslim Arbi yang mendesak untuk mundur dari Dirjen Bea Cukai.

MoneyTalk, Jakarta – Kedatangan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul ke Gedung Merah Putih KPK, Jumat pagi (8/5/2026) menjadi sorotan publik. Kunjungan tersebut disebut dalam rangka pencegahan dan kajian program di lingkungan Kementerian Sosial.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo mengatakan agenda pertemuan tersebut berkaitan dengan aspek pencegahan tata kelola program pemerintah.

Namun, kunjungan itu langsung dikaitkan dengan polemik pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat yang nilainya fantastis hingga mencapai Rp700 ribu per pasang.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis, Uchok Sky Khadafi menilai langkah Gus Ipul mendatangi KPK terkesan terlambat dan hanya untuk membersihkan citra di tengah derasnya kritik publik.

“Kalau sekarang baru bicara pencegahan, ini aneh. Programnya sudah berjalan sejak 2025, anggarannya sudah cair, barang sudah dibagikan. Jadi mau mencegah apa lagi?” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Menurut catatan CBA, pada tahun 2025 pengadaan sepatu Sekolah Rakyat menelan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk 16.005 pasang sepatu. Artinya, rata-rata harga per pasang mencapai Rp500 ribu.

Sementara pada tahun 2026, anggaran melonjak drastis menjadi Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang sepatu, dengan harga rata-rata sekitar Rp700 ribu per pasang.

Uchok menilai lonjakan harga tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena dianggap tidak wajar untuk program bantuan sosial pendidikan.

“Kalau tahun 2025 saja proyeknya sudah selesai dan uang negara sudah keluar, maka sekarang bukan lagi soal pencegahan. Ini harus masuk tahap penelusuran dan penyelidikan,” ujarnya.

Ia bahkan menyebut langkah KPK saat ini berpotensi menjadi kegiatan yang mubazir bila hanya berhenti pada pembahasan pencegahan administrasi tanpa penindakan konkret.

Menurut Uchok, publik justru melihat Kejaksaan Agung Republik Indonesia lebih serius karena disebut telah mulai melakukan penyelidikan dan memanggil pihak-pihak terkait di lingkungan Kemensos.

“Jangan sampai kunjungan ke KPK ini hanya jadi ajang pencitraan atau foto bersama. Rakyat ingin jawaban kenapa sepatu bantuan sosial bisa semahal itu,” sindirnya.

Ia pun mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk bersama-sama menelusuri aliran anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat, termasuk kemungkinan adanya pemborosan maupun dugaan penyimpangan penggunaan uang negara.

“Rakyat tidak butuh drama pencegahan yang terlambat. Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi dan penegakan hukum,” pungkas Uchok Sky.