23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik keras terhadap langkah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang membebastugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial.

Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara tersebut masing-masing berasal dari jabatan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja Sekretariat Jenderal serta Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Menurut Uchok Sky, langkah pembebastugasan itu dinilai hanya sebatas upaya pencitraan untuk meredam sorotan publik terkait proyek Sekolah Rakyat yang belakangan menjadi perhatian.

“Dengan membebaskan dua pejabat di lingkungan Kemensos ini, Gus Ipul sedang akting lucu ketoprak ala NU,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Ia menilai, dalam polemik proyek Sekolah Rakyat, pihak yang disorot justru pejabat pelaksana di lapangan, sementara aktor utama kebijakan dianggap berusaha menjaga jarak dari persoalan.

“Di panggung terbuka yang disalahkan adalah dua pejabat alias pemain sendiri. Sedang sang sutradara di belakang panggung bertepuk tangan, senyum, dan ketawa untuk membersihkan diri sendiri,” sindirnya.

Uchok Sky mengatakan, persoalan dalam proyek Sekolah Rakyat bukan hanya terkait pengadaan sepatu, namun juga menyangkut sejumlah item lain yang dinilai memiliki harga tidak wajar.

Ia mencontohkan pengadaan foto bingkai Presiden dan Wakil Presiden yang disebut dibanderol hingga Rp530 ribu per buah.

“Kalau bikin lawakan ketoprak mengenai foto bingkai Presiden dan Wapres jangan mahal-mahal dong. Itu harga foto bingkai Presiden seharga Rp530 ribu beli toko di mana, atau borong dari bursa efek mana,” katanya.

Selain itu, Uchok juga menyoroti pengadaan Seragam Dinas Lapangan Siswa SR 1C untuk Sekolah Rakyat dengan nilai mencapai Rp4,4 miliar. Menurutnya, satu stel seragam siswa disebut dihargai sekitar Rp729 ribu.

“Ini harga barang Kemensos betul-betul mahal-mahal, di luar akal sehat,” tegasnya.

Atas dasar itu, CBA meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera membuka penyelidikan terhadap seluruh proyek Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Maka untuk itu, CBA meminta kepada Kejaksaan Agung untuk segera membuka penyelidikan atas semua proyek Sekolah Rakyat program unggulan Presiden Prabowo tersebut,” ujar Uchok Sky.

Ia menambahkan, pembebastugasan dua pejabat Kemensos tersebut justru dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mendalami dugaan persoalan dalam proyek pengadaan di Kemensos.

“Dengan dipecat dua pejabat Kemensos ini, sudah menandakan salah satu bukti dan pintu masuk Kejagung untuk segera memanggil dua pejabat tersebut sebagai permulaan penyelidikan aparat hukum,” pungkasnya

MoneyTalk, Jakarta  –  Praktisi hukum Damai Hari Lubis menilai Komisi Pemberantasan Korupsi harus berani menindak seluruh pihak yang diduga menerima aliran dana hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

Menurut Damai, penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada penyitaan aset semata. Ia menegaskan, pihak-pihak yang diduga menikmati hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang juga harus diproses secara hukum demi menjaga rasa keadilan publik.

“Kalau memang ada aliran dana dan sudah ditemukan fakta hukum terkait penerimaan uang hasil tindak pidana, maka KPK harus berani menetapkan siapa saja yang diduga menerima dan menikmati hasil kejahatan tersebut,” ujar Damai dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap pengembangan kasus TPPU Rita Widyasari yang selama beberapa tahun terakhir terus bergulir di KPK. Dalam perkara tersebut, penyidik KPK diketahui telah melakukan berbagai penyitaan aset bernilai besar yang diduga berasal dari hasil korupsi dan pencucian uang saat Rita menjabat sebagai kepala daerah di Kutai Kartanegara.

Damai menilai, apabila proses hukum hanya berhenti pada penyitaan barang dan aset tanpa menjerat pihak-pihak yang menerima aliran dana, maka publik dapat melihat adanya ketimpangan dalam penegakan hukum.

Ia menyebut, penegakan hukum akan terlihat “tajam ke bawah namun tumpul ke atas” jika aparat penegak hukum tidak menyentuh pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun pengaruh politik.

“Jangan sampai publik melihat ada standar berbeda dalam penegakan hukum. Ketika rakyat kecil cepat diproses, tetapi pihak yang punya kekuatan ekonomi atau politik justru tidak tersentuh,” katanya.

Dalam pandangan Damai, prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus benar-benar diterapkan dalam penanganan kasus korupsi dan pencucian uang. Ia menilai, keberanian penegak hukum mengusut seluruh pihak yang terlibat akan menjadi ukuran keseriusan negara dalam memberantas korupsi.

Damai menegaskan bahwa rezim hukum TPPU di Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang menerima maupun menyamarkan hasil tindak pidana.

Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam aturan tersebut, terdapat sejumlah ketentuan yang memungkinkan aparat hukum memperluas penyelidikan dan penindakan terhadap penerima aliran dana.

Dalam Pasal 3 UU TPPU disebutkan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang maupun surat berharga, atau melakukan tindakan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dapat dipidana maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Sementara Pasal 5 UU TPPU juga mengatur bahwa pihak yang menerima atau menguasai hasil tindak pidana, termasuk melalui transfer, hibah, penitipan, penukaran, maupun penggunaan harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Menurut Damai, ketentuan tersebut tidak hanya menyasar pelaku utama tindak pidana korupsi, tetapi juga pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan.

“Pasal-pasal itu jelas memberikan ruang bagi penyidik untuk menelusuri siapa saja yang diduga menerima, menggunakan, atau menikmati aliran dana hasil tindak pidana,” ujarnya.

Kasus yang menjerat Rita Widyasari memang menjadi salah satu perkara korupsi daerah yang menyita perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Selain menyangkut dugaan gratifikasi dan suap, perkara tersebut berkembang ke dugaan tindak pidana pencucian uang dengan nilai aset yang sangat besar.

Dalam proses penyidikan, KPK diketahui telah melakukan penyitaan terhadap berbagai aset, mulai dari kendaraan mewah, properti, hingga aset bernilai ekonomi tinggi lainnya yang diduga terkait hasil korupsi dan pencucian uang.

Publik juga menyoroti adanya dugaan aliran dana ke berbagai pihak. Karena itu, desakan agar penegakan hukum diperluas tidak hanya berhenti pada pelaku utama semakin menguat.

Damai menilai, penanganan kasus TPPU semestinya tidak hanya berorientasi pada pengembalian aset negara, tetapi juga pada pembongkaran keseluruhan jaringan pihak yang terlibat.

Menurutnya, pencucian uang umumnya melibatkan banyak pihak dan dilakukan melalui pola transaksi yang kompleks. Karena itu, penyidik harus memiliki keberanian dan independensi dalam menelusuri seluruh rantai aliran dana.

Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap pemberantasan korupsi, Damai meminta KPK membuktikan komitmennya dengan menindak seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya aset yang disita, tetapi juga dari kemampuan aparat hukum membawa seluruh pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan ke hadapan pengadilan.

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penyitaan aset semata. Harus ada keberanian untuk menyeret pihak-pihak yang diduga menerima dan menikmati hasil tindak pidana pencucian uang tersebut ke proses peradilan,” tegasnya.

Menurut Damai, langkah tegas dan konsisten dari KPK akan menjadi pesan penting bahwa negara tidak memberikan ruang bagi praktik korupsi maupun pencucian uang, siapa pun pihak yang terlibat di dalamnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah sangat bergantung pada keberanian penegak hukum dalam menangani perkara besar secara transparan, profesional, dan tanpa diskriminasi.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama, terkait pengembangan kasus dugaan korupsi importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Desakan itu disampaikan Uchok Sky setelah KPK menyita satu unit kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, dalam rangka pengembangan perkara dugaan korupsi importasi yang tengah diusut lembaga antirasuah tersebut.

Penyitaan dilakukan usai tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di wilayah Semarang pada 11-12 Mei 2026. Dalam penggeledahan itu, penyidik juga menyasar rumah pengusaha Heri Sutiyono alias Heri Black.

“Tanpa memeriksa Djaka Budi Utama, KPK hanya melakukan penyelidikan yang menjadi tontonan publik saja. KPK hanya berani kepada pejabat kelas teri seperti kepala daerah,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Uchok juga menyinggung posisi Djaka Budi Utama yang disebut sebagai sosok dekat Presiden Prabowo Subianto.

“Bisa juga KPK tidak berani memeriksa Djaka Budi Utama karena Djaka adalah bekas anak buah dan orang kepercayaan Presiden Prabowo sehingga KPK ketakutan dengan Presiden,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kontainer yang disita diduga milik importir yang terafiliasi dengan korporasi PT Blueray Cargo.

“Diduga milik importir yang terafiliasi dengan PT BR,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Menurut Budi, kontainer tersebut menjadi perhatian penyidik karena tertahan selama sekitar 30 hari di pelabuhan tanpa adanya pengajuan dokumen clearance untuk keluar dari kawasan kepabeanan.

KPK kini mendalami proses administrasi dan mekanisme perizinan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Tentu ini akan dicek bagaimana proses clearance-nya, proses izinnya kepada Ditjen Bea dan Cukai itu seperti apa,” kata Budi.

Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik menemukan spare part kendaraan di dalam kontainer yang masuk kategori barang larangan dan pembatasan (lartas). Barang dengan kategori tersebut memerlukan dokumen dan izin tertentu sebelum dapat dikeluarkan dari kawasan pelabuhan.

“Di dalamnya berisi spare part kendaraan yang masuk kategori lartas atau dilarang ataupun dibatasi,” ujarnya.

KPK juga masih mendalami identitas korporasi pemilik barang serta keterkaitannya dengan struktur afiliasi PT Blueray Cargo.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK dalam perkara dugaan suap importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

MoneyTalk, Jakarta – Satu unit kontainer yang tertahan selama sebulan di Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Mas kini menjadi pusat perhatian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kontainer tersebut disita dalam pengembangan perkara dugaan korupsi importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya menyeret korporasi logistik besar, PT Blueray Cargo.

Penyitaan dilakukan usai tim penyidik KPK menggelar penggeledahan di wilayah Semarang pada 11-12 Mei 2026. Salah satu lokasi yang digeledah merupakan rumah pengusaha Heri Sutiyono alias Heri Black.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa kontainer tersebut diduga milik importir yang terafiliasi dengan PT Blueray Cargo.

“Diduga milik importir yang terafiliasi dengan PT BR,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Yang membuat kasus ini semakin mencurigakan, kontainer tersebut diketahui tertahan selama sekitar 30 hari tanpa adanya pengajuan dokumen clearance untuk keluar dari kawasan pelabuhan.

KPK menilai kondisi tersebut tidak lazim dan berpotensi mengindikasikan adanya persoalan serius dalam proses administrasi maupun pengawasan kepabeanan.

“Ini akan dicek bagaimana proses clearance-nya, proses izinnya kepada Ditjen Bea dan Cukai itu seperti apa,” kata Budi Prasetyo.

Dalam pemeriksaan awal, penyidik menemukan spare part kendaraan di dalam kontainer yang masuk kategori barang larangan dan pembatasan (lartas). Barang dengan status lartas wajib memiliki dokumen dan izin tertentu sebelum dapat keluar dari kawasan kepabeanan.

“Di dalamnya berisi spare part kendaraan yang masuk kategori lartas atau dilarang ataupun dibatasi,” ujar Budi Prasetyo.

Temuan tersebut memunculkan dugaan baru mengenai kemungkinan adanya praktik “main mata” dalam pengawasan importasi, khususnya terhadap barang-barang yang memerlukan izin khusus.

KPK kini mendalami identitas korporasi pemilik barang, termasuk menelusuri pola afiliasi bisnis yang diduga terhubung dengan PT Blueray Cargo.

Menurut KPK, PT BR diduga memiliki sejumlah cabang dan jaringan korporasi yang bergerak di bidang importasi barang. Pola afiliasi itu dianggap penting untuk mengurai alur distribusi, kepemilikan, hingga tanggung jawab administratif atas kontainer yang disita.

“Nah ini kita akan telusuri afiliasi itu seperti apa, kemudian proses dan mekanisme di lapangan bagaimana,” kata Budi Prasetyo.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK dalam perkara dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai.

Dalam perkara sebelumnya, KPK telah menetapkan enam tersangka dan menyita barang bukti fantastis senilai Rp40,5 miliar. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai Rp1,89 miliar, dolar AS 182.900, dolar Singapura 1,48 juta, yen 55 ribu, logam mulia 5,3 kilogram, serta jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

Tak hanya itu, tiga petinggi PT Blueray Cargo kini telah menjalani proses persidangan atas dugaan pemberian uang suap sebesar Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura serta fasilitas mewah senilai Rp1,8 miliar.

Pengembangan terbaru di Tanjung Mas dinilai dapat menjadi pintu masuk baru bagi KPK untuk membongkar dugaan praktik korupsi sistemik dalam tata kelola importasi dan pengawasan kepabeanan di Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Institusi Bea Cukai kembali tercoreng. Kali ini nama Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama ikut terseret dalam kasus suap importasi barang Rp61,3 miliar yang melibatkan pimpinan Blueray Cargo, John Field.

LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) pun mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa agar segera memecat petinggi Bea dan Cukai itu.

“Sebaiknya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan harus segera memecat Dirjen Bea Cukai. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan perubahan dan pembersihan di Direktorat Bea dan Cukai, guna menciptakan pemerintahan yang bersih,” tegas KRH.HM.Jusuf Rizal,SH, Presiden LSM LIRA kepada media di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Pernyataan Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak, Relawan Prabowo Subianto itu disampaikan menjawab pertanyaan media usai diskusi Tipikor yang dilaksanakan Pemuda Lira, Adam Irham, terkait nama Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama yang muncul dalam dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat belum lama ini.

LSM LIRA merupakan LSM yang kerap mengkritisi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bahkan seringkali membongkar berbagai kasus penyelundupan yang merugikan negara.

Terkait kasus Dirjen Bea dan Cukai, LSM LIRA akan turun aksi demo ke Kementerian Keuangan, dan secara khusus mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto maupun DPR agar Dirjen Bea Cukai segera dipecat.

Sebagaimana dilansir media, nama Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama terseret kasus suap importasi barang di luar ketentuan dengan memberikan fasilitas jalur hijau (tanpa pemeriksaan) kepada Blueray Cargo milik John Field. Penyalahgunaan wewenang ini dilakukan bersama-sama aparat Bea Cukai dan diketahui Dirjen Bea dan Cukai.

Dalam dakwaan Jaksa KPK, nama Djaka Budi disebut hadir dalam rangkaian pertemuan antara pejabat DJBC dengan pengusaha kargo sebelum dugaan pengondisian jalur impor terjadi. Pertemuan dengan pengusaha ini dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, sekitar Juli 2025.

“Dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama, Rizal Fadillah, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo,” bunyi surat dakwaan jaksa KPK

Setelah pertemuan ini, pada periode Juli 2025 hingga Januari 2026, John Field diketahui bersama memberikan uang total Rp61.301.939.000 (Rp61,3 miliar) dalam bentuk dolar Singapura kepada para pejabat DJBC. Selain itu, dari dakwaan, tercatat ada juga fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1.845.000.000 (Rp1,8 miliar) yang diberikan kepada sejumlah pejabat.

Rizal selaku mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC disebut menerima Rp2 miliar hampir di setiap penyerahan uang dan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono menerima Rp1 miliar.

Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan menerima Rp450 juta hingga Rp600 juta a.l. fasilitas hiburan senilai Rp1,45 miliar dan jam tangan Tag Heuer senilai Rp65 juta.

Pihak Dirjen Bea dan Cukai merespon Dakwaan Jaksa KPK, Budi Prasetiyo, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, menyatakan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara,” kata Budi Prasetiyo, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Kamis (7/5/2026).

Jusuf Rizal, Ketum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara itu, juga menghargai pendapat Budi Prasetiyo. Namun tambah Jusuf Rizal, sepanjang pemahamannya dalam tindak pidana korupsi, kehadiran Dirjen Bea dan Cukai dalam pertemuan-pertemuan dengan pengusaha Cargo, kemudian adanya pemberian fasilitas jalur hijau dan ada aliran suap Rp61,3 miliar, sudah masuk dalam penyalahgunaan wewenang.

“LSM LIRA mendukung KPK membongkar kasus ini agar terang benderang, serta mengusut ke mana saja aliran dana haram Rp61,3 miliar itu. Patut diduga aliran dananya mengalir ke oknum-oknum di atasnya, misalnya di Kementerian Keuangan,” tegas Jusuf Rizal, aktivis penggiat anti korupsi itu.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis hukum dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, kembali menyoroti dugaan maraknya aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Selatan.

Melalui pernyataannya di media sosial, Denny mengungkap adanya dugaan aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Tabalong yang disebut berlangsung di kawasan Kecamatan Bintang Ara, tepatnya Desa Sei Misim.

“Tambang illegal batubara dan emas agaknya masih marak di Kalsel. Setelah saya upload beberapa, sempat viral, lalu sunyi lagi. Tidak ada lagi yang berani mengirim video ke saya. Banyak yang mendapatkan ancaman,” tulis Denny, Sabtu (16/5/2026).

Ia menyebut, dirinya kembali menerima kiriman video yang memperlihatkan dugaan aktivitas tambang emas ilegal di Sungai Pasuwang. Dalam informasi yang diterimanya, tenda mess para penambang disebut berada di muara Sungai Kangkung.

Selain itu, Denny juga mengungkap dugaan lokasi penempatan alat berat yang terindikasi berada di kawasan Riam Basiru atau Riam Semakau di kaki Gunung Tungku Lalung, berdekatan dengan Gunung Kiring.

Menurutnya, praktik eksploitasi alam yang diduga berlangsung secara ilegal itu berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan ekosistem di wilayah pegunungan dan aliran sungai setempat.

“Sampai kapan alam kita terus diluluhlantakkan oleh keserakahan,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Denny juga melontarkan nada pesimistis terkait penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut. Ia mempertanyakan apakah laporan kepada Presiden Prabowo Subianto masih memiliki arti.

“Masihkan ada gunanya melaporkan ini ke Presiden Prabowo? Entahlah!” tulisnya.

Pernyataan Denny tersebut memicu perhatian publik di media sosial. Sejumlah warganet mendesak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga kementerian terkait segera melakukan investigasi lapangan atas dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan Tabalong.

Publik juga meminta perlindungan terhadap warga maupun pihak-pihak yang berani melaporkan dugaan praktik pertambangan ilegal agar tidak mengalami intimidasi maupun ancaman.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah terkait dugaan aktivitas tambang emas ilegal yang disebutkan Denny Indrayana tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat hukum dan politik Muslim Arbi menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini belum memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, dalam kasus dugaan suap impor yang menyeret perusahaan Blueray Cargo. Menurutnya, kondisi itu membuat citra lembaga antirasuah semakin memburuk di mata publik.

Muslim Arbi mengatakan, nama Djaka Budi Utama telah disebut dalam fakta persidangan kasus dugaan suap impor Blueray Cargo. Karena itu, KPK dinilai tidak memiliki alasan untuk mengabaikan pemeriksaan terhadap pejabat tinggi tersebut demi membuat perkara menjadi terang.

“Kalau nama seorang pejabat tinggi sudah muncul dalam fakta persidangan tetapi tidak diperiksa, publik akan mempertanyakan keberanian KPK. Ini membuat citra KPK makin buruk,” kata Muslim Arbi, Jumat (15/5/2026).

Kasus Blueray Cargo sendiri menjadi perhatian luas setelah jaksa KPK mengungkap adanya dugaan praktik pengaturan jalur impor dan pengondisian pemeriksaan barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam dakwaan jaksa, disebut adanya pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta, yang melibatkan bos Blueray Cargo bersama sejumlah pejabat Bea Cukai.

Bos Blueray Cargo, John Field, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Sementara dalam fakta persidangan, nama Djaka Budi Utama disebut hadir dalam pertemuan yang juga diikuti sejumlah pejabat lain di lingkungan Bea Cukai.

Menurut Muslim Arbi, pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama tidak berarti langsung menyatakan yang bersangkutan bersalah. Namun langkah itu penting untuk menunjukkan bahwa KPK bekerja secara profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.

“Pemeriksaan itu bagian dari proses hukum. Justru kalau tidak diperiksa, publik bisa menilai ada perlakuan khusus terhadap pejabat tertentu,” ujarnya.

Ia menilai perkara dugaan suap impor tidak bisa dianggap sederhana karena berkaitan langsung dengan tata kelola perdagangan dan potensi penerimaan negara. Jika benar terjadi praktik permainan jalur impor, maka dampaknya dinilai sangat serius terhadap sistem kepabeanan nasional.

“Kasus seperti ini menyangkut mafia impor. Kalau ada pengondisian jalur pemeriksaan barang, maka negara bisa dirugikan dan sistem pengawasan menjadi rusak,” katanya.

Muslim Arbi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap KPK dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi sorotan. Karena itu, penanganan kasus besar seperti Blueray Cargo akan menjadi ujian penting bagi lembaga antirasuah tersebut.

Menurutnya, masyarakat saat ini menunggu keberanian KPK untuk menindak siapa pun yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara korupsi, tanpa memandang jabatan.

“Jangan sampai KPK hanya berani pada level bawah, tetapi tidak menyentuh pejabat tinggi yang namanya muncul dalam persidangan. Itu akan memperkuat persepsi negatif masyarakat,” tegasnya.

Sorotan terhadap kasus Blueray Cargo juga memunculkan kembali isu lama mengenai dugaan keberadaan mafia impor di Indonesia. Sejumlah kalangan menilai praktik semacam itu sulit diberantas apabila tidak ada langkah tegas terhadap oknum pejabat yang diduga memiliki kedekatan dengan pelaku usaha tertentu.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri merupakan institusi strategis yang memiliki kewenangan besar dalam pengawasan arus barang masuk dan keluar Indonesia. Karena itu, integritas aparat di lembaga tersebut dinilai sangat menentukan sehat atau tidaknya sistem perdagangan nasional.

Sampai saat ini, KPK belum memberikan penjelasan rinci terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama. Namun sejumlah pihak mendesak agar lembaga antirasuah segera mengambil langkah hukum guna menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Muslim Arbi menegaskan, transparansi dan keberanian menjadi kunci penting agar KPK tetap dipercaya publik sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang independen.

“Kalau KPK ingin memulihkan kepercayaan masyarakat, maka semua pihak yang disebut dalam perkara harus diperiksa. Jangan ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menuding proses tender pembangunan Kantor Wilayah Sulawesi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, Kota Makassar, sarat ketidaktransparanan dan diduga mengarah pada praktik kongkalikong untuk memenangkan kontraktor tertentu.

Menurut Anshar, dugaan tersebut menguat setelah salah satu peserta lelang menerima surat resmi bertanggal 25 Juli 2025 dengan perihal “Pengumuman Pengadaan Batal”.

Surat itu diterbitkan oleh Divisi Procurement and Fixed Asset Management BTN dan menyatakan bahwa meskipun perusahaan telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan prakualifikasi, proses pengadaan dibatalkan karena adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan.

Jika peserta sudah lolos seluruh tahapan dan dinyatakan memenuhi syarat, lalu tiba-tiba tender dibatalkan dengan alasan perubahan ruang lingkup, tentu publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ini hanya modus untuk membuka jalan bagi rekanan tertentu,” kata Anshar Ilo, Selasa (13/05).

Belakangan, Proyek strategis dengan nilai lebih dari Rp100 miliar tersebut diduga berlangsung secara tidak transparan dan terindikasi diarahkan untuk memenangkan kontraktor tertentu, yang disebut-sebut merupakan anak perusahaan dari PT Binayasa.

“Publik patut mempertanyakan mengapa tender yang sudah berjalan dan diikuti peserta yang memenuhi seluruh persyaratan justru dibatalkan, kemudian hasil akhirnya disebut-sebut dimenangkan oleh perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pihak tertentu. Ini menimbulkan dugaan kuat adanya pengaturan pemenang,” ujar Anshar Ilo.

Ia menegaskan bahwa proyek bernilai ratusan miliar rupiah harus dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.

“Jika benar ada skenario untuk mengarahkan proyek kepada perusahaan tertentu, maka ini merupakan bentuk penyimpangan serius yang harus diusut. Dana negara tidak boleh dikelola dengan praktik yang mencederai prinsip persaingan sehat,” tegasnya.

Logis 08 mendesak manajemen BTN dan Danantara Indonesia untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan pembatalan tender awal, proses pengadaan ulang, serta dasar penetapan pemenang proyek.

Selain itu, Logis 08 meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memantau dan menelusuri kemungkinan adanya praktik persekongkolan dalam tender tersebut.

“Proyek pembangunan Gedung Kanwil BTN Sulampua harus menjadi contoh tata kelola yang bersih, bukan justru memunculkan dugaan kongkalikong. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada penjelasan yang transparan kepada publik,” tutup Anshar Ilo.

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Center For Budget Analisis, Jajang Nurjaman, meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk membuka penyelidikan terhadap proyek pembangunan tanggul dan breakwater di wilayah Kepulauan Seribu yang berada di bawah pengelolaan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Kepulauan Seribu.

Menurut Jajang, penyelidikan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menggandeng auditor negara guna melakukan audit investigasi terhadap seluruh tahapan proyek, mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan.

“Jangan lupa Kejati DKI agar menggandeng auditor negara untuk melakukan audit investigasi mulai dari proses lelang sampai pembangunan tanggul dan breakwater di Kepulauan Seribu tersebut,” tegas Jajang Nurjaman dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Ia menyoroti proses lelang proyek pada tahun 2024 maupun 2025 yang menurutnya patut dicermati karena diduga mengarah pada pola pengondisian pemenang tender. Jajang menyebut perusahaan bernama PT Pitaco Mitra Perkasa disebut memenangkan proyek tersebut selama dua tahun berturut-turut dengan total nilai kontrak mencapai Rp138,6 miliar.

“Dari proses lelang tahun 2024 maupun 2025 seperti diatur rapi untuk memenangkan dua tahun berturut-turut perusahaan yang bernama PT Pitaco Mitra Perkasa dengan mengantongi anggaran kontrak sebesar Rp138,6 miliar,” ujarnya.

Jajang menilai aparat penegak hukum perlu mendalami seluruh dokumen pengadaan untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dalam proses tender proyek tersebut. Ia menyebut penyidik dapat meminta dokumen lelang kepada pihak Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Kepulauan Seribu maupun kepada PT Pitaco Mitra Perkasa selaku pelaksana proyek.

Menurutnya, dari dokumen-dokumen tersebut aparat penegak hukum dan auditor investigatif dapat menelusuri pola persyaratan maupun mekanisme lelang yang diduga mengarah pada penguncian pemenang tender.

“Dari dokumen lelang tersebut, pihak Kejati DKI Jakarta bisa mempelajari dan menemukan sandi kuncian agar perusahaan tersebut bisa dimenangkan dan mengalahkan perusahaan lain,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Kepulauan Seribu, maupun PT Pitaco Mitra Perkasa terkait tudingan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) melayangkan desakan keras kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi DKI Jakarta. Proyek dengan pagu anggaran senilai Rp108,8 miliar ini disinyalir kuat menjadi ajang “bancakan” oknum penguasa.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa pemenang tender proyek raksasa ini adalah PT MAM Energindo dengan nilai penawaran Rp94,9 miliar. Uchok menilai kemenangan perusahaan tersebut sangat tidak wajar mengingat rekam jejaknya yang hitam di dunia hukum.

Ia membeberkan bahwa PT MAM Energindo merupakan kontraktor yang terjerat skandal korupsi pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar. Dalam kasus tersebut, eks Direktur Utamanya, Ali Amril, telah divonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Semarang.

“Jangankan gedung kantor, tempat ibadah yang sakral saja mereka ‘makan’. Ini menunjukkan ada anomali besar dalam proses lelang di Jakarta. Bagaimana mungkin perusahaan dengan rekam jejak kriminal bisa menyingkirkan 177 perusahaan lain untuk proyek ratusan miliar?” tegas Uchok Sky kepada awak media, rabu (13/05/26).

CBA mengendus adanya keterlibatan “tangan dingin” dari oknum kuat di lingkungan legislatif DKI Jakarta yang membantu memuluskan jalan PT MAM Energindo. Uchok secara spesifik menyebut adanya dugaan intervensi dari sosok yang dijuluki sebagai pengatur proyek di Gedung Kebun Sirih.

“Kalau Kejati DKI berani membuka kotak pandora proyek Gedung Dispora ini, akan banyak orang berkuasa di Kebun Sirih yang terseret. Sosok yang selama ini dianggap sebagai ‘Ratu Proyek’ harus segera dipanggil dan diperiksa,” cetus Uchok dengan nada tajam.

Guna menindaklanjuti temuan tersebut, CBA meminta Kejati DKI Jakarta segera mengambil langkah strategis yaitu, melakukan Audit Investigatif dengan Segera menggandeng auditor negara (BPK/BPKP) untuk membedah konstruksi fisik dan aliran dana proyek Gedung Dispora DKI.

Melakukan pemanggilan terhadap seluruh jajaran komisaris dan direksi PT MAM Energindo guna mendalami dugaan aliran fee kepada pejabat terkait dan Mengusut tuntas dugaan gratifikasi kepada oknum anggota dewan yang diduga menjadi “beking” dalam memenangkan tender tersebut.

Uchok mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak gentar menghadapi tekanan politik dalam kasus ini.

“Kejati DKI jangan loyo. Rakyat Jakarta berhak tahu ke mana uang pajak mereka mengalir. Jangan sampai gedung olahraga ini hanya menjadi ladang korupsi bagi para mafia proyek,” pungkasnya.***