23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi melontarkan pernyataan keras terkait kasus dugaan suap importasi yang menyeret perusahaan Blueray Cargo dan sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Muslim menduga ada aliran dana yang tidak hanya berhenti pada oknum internal Bea Cukai, tetapi juga mengalir ke pihak eksternal, termasuk oknum anggota DPR dan sebagian aktivis 98.

Menurut Muslim Arbi, dugaan tersebut perlu dibongkar secara transparan oleh aparat penegak hukum agar publik tidak terus dibayangi spekulasi adanya “operasi pengamanan” terhadap pejabat tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Publik sekarang bertanya-tanya, mengapa ada pihak-pihak yang begitu agresif membela dan mengamankan posisi Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama. Jangan-jangan ada aliran dana yang mengalir ke oknum DPR maupun sebagian aktivis 98,” kata Muslim Arbi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Muslim menilai kasus dugaan suap importasi Blueray Cargo bukan perkara kecil. Sebab, dalam dakwaan jaksa KPK disebut adanya dugaan pemberian uang hingga puluhan miliar rupiah kepada sejumlah pejabat Bea Cukai demi melancarkan proses impor barang.

Ia menegaskan, kasus tersebut harus dibuka seterang-terangnya karena menyangkut dugaan praktik mafia impor yang selama ini disebut merusak sistem perdagangan nasional dan merugikan negara.

“Kalau benar ada mafia impor bermain di balik kasus ini, maka pasti ada jaringan perlindungan kekuasaan. Tidak mungkin praktik sebesar itu berjalan tanpa dukungan oknum-oknum tertentu,” ujarnya.

Muslim juga menyoroti munculnya nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama dalam fakta persidangan kasus dugaan suap importasi Blueray Cargo. Dalam sejumlah pemberitaan, nama Djaka disebut hadir dalam pertemuan bersama pihak Blueray Cargo dan sejumlah pejabat Bea Cukai lainnya.

Karena itu, Muslim mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada langkah tegas untuk mendalami dugaan keterlibatan pejabat tinggi di lingkungan Bea Cukai tersebut.

“Kalau nama sudah muncul dalam dakwaan dan fakta persidangan, mestinya diperiksa secara terbuka. Jangan ada kesan ada pihak yang dilindungi,” katanya.

Lebih jauh, Muslim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar seluruh rekam jejak komunikasi dan pertemuan pejabat Bea Cukai dengan berbagai pihak, termasuk aktivis dan elite politik.

Ia bahkan secara terbuka meminta rekaman CCTV di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperiksa untuk mengetahui siapa saja yang keluar masuk menemui Dirjen Bea Cukai dalam periode perkara dugaan suap tersebut berlangsung.

“Bongkar saja CCTV di kantor Dirjen Bea Cukai. Publik harus tahu siapa saja yang sering bertemu. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus takut dibuka?” tegasnya.

Muslim mengatakan pemeriksaan terhadap aliran komunikasi dan pertemuan itu penting untuk menghindari dugaan adanya upaya sistematis mengondisikan opini publik maupun proses hukum.

Menurutnya, apabila benar ada aktivis atau oknum anggota DPR yang ikut bermain dalam pengamanan kasus, maka hal tersebut menjadi ancaman serius terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Jangan sampai ada aktivis yang berubah fungsi menjadi tameng mafia impor. Aktivis seharusnya membela kepentingan rakyat, bukan melindungi kekuasaan dan jaringan mafia,” ucapnya.

Bos Blueray Cargo, John Field, bersama sejumlah pihak lain telah didakwa dalam perkara tersebut. Jaksa juga mengungkap adanya dugaan pemberian dalam bentuk dolar Singapura dan fasilitas hiburan kepada sejumlah pejabat terkait.

Muslim menilai kasus ini harus menjadi momentum besar untuk membersihkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari dugaan praktik mafia impor dan permainan jalur kepabeanan.

Ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak membiarkan kasus tersebut berhenti di level bawah.

“Kalau Presiden Prabowo benar-benar serius memberantas korupsi dan mafia impor, maka kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya operator kecil yang diproses,” ujarnya.

Muslim juga mendesak DPR ikut mendorong transparansi penanganan perkara tersebut, bukan justru menjadi bagian dari dugaan pengamanan terhadap pejabat tertentu.

“Kalau ada oknum DPR yang ikut bermain, itu harus dibuka juga. Jangan sampai lembaga pengawas malah ikut menjadi pelindung mafia,” katanya.

Hingga saat ini, KPK masih terus mendalami kasus dugaan suap importasi yang melibatkan Blueray Cargo dan sejumlah pejabat Bea Cukai. Sejumlah pihak mendesak agar pengusutan tidak berhenti pada level teknis, tetapi juga membongkar kemungkinan adanya jaringan pengaruh dan perlindungan politik di balik kasus tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto, terkait strategi penyidik dalam mengusut dugaan penerimaan uang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan sinyal kuat bahwa kasus tersebut akan terus dikembangkan, termasuk kemungkinan menyeret pejabat tinggi di institusi tersebut.

Menurut Muslim Arbi, kehati-hatian Setyo Budiyanto dalam memberikan komentar ke publik justru menunjukkan bahwa KPK sedang menyiapkan langkah hukum yang lebih besar. Ia menilai publik tidak boleh melihat pernyataan Ketua KPK hanya sebagai jawaban normatif, melainkan sebagai kode bahwa penyidik tengah mendalami keterlibatan pihak-pihak lain.

“Pernyataan Ketua KPK itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa kasus ini tidak berhenti pada level bawahan atau penerima teknis saja. Ada kemungkinan penyidik sedang mengembangkan perkara hingga ke level pimpinan, termasuk Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Muslim menilai, dalam praktik penegakan hukum di KPK, pimpinan lembaga antirasuah biasanya tidak akan membuka langkah penyidikan secara terang-terangan ke publik sebelum alat bukti dianggap cukup kuat. Karena itu, ucapan Setyo mengenai “strategi penyidik” menurutnya menjadi bagian penting yang patut dicermati.

“Kalau Ketua KPK mengatakan ada strategi dan prosesnya sedang diolah oleh kedeputian penindakan, itu berarti perkara ini serius. Biasanya KPK sedang mencocokkan fakta persidangan dengan berita acara pemeriksaan untuk menemukan konstruksi hukum yang lebih besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik terkait strategi pengusutan kasus dugaan penerimaan uang oleh sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului dalam memberikan tanggapan. Karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik,” kata Setyo kepada wartawan di Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (21/5/2026).

Setyo juga menegaskan bahwa penyidik akan mencermati kembali kesesuaian antara berita acara pemeriksaan dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Hasil pengolahan tersebut nantinya menjadi dasar langkah berikutnya yang akan ditempuh oleh KPK.

Bagi Muslim Arbi, pernyataan tersebut menandakan bahwa KPK tidak ingin gegabah, tetapi juga tidak ingin membiarkan perkara berhenti di tengah jalan. Ia menilai publik kini menunggu keberanian KPK dalam menuntaskan dugaan korupsi di tubuh Bea Cukai yang selama ini kerap menjadi sorotan.

“Kasus-kasus di Bea Cukai selama ini sering menimbulkan pertanyaan publik karena menyangkut arus barang impor, fasilitas kepabeanan, hingga dugaan permainan yang nilainya besar. Karena itu, jika KPK serius membongkar perkara ini, publik tentu akan mendukung,” katanya.

Muslim juga menilai posisi Dirjen Bea Cukai menjadi sorotan karena jabatan tersebut memiliki kewenangan strategis dalam sistem pengawasan keluar-masuk barang dan penerimaan negara. Menurutnya, apabila ada dugaan penerimaan uang oleh pejabat di lingkungan Bea Cukai, maka pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar persoalan.

“Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan. Harus ditelusuri aliran dana, siapa yang menerima, siapa yang memberi perintah, dan apakah ada jaringan sistematis di dalamnya,” tegasnya.

Ia mengatakan, langkah KPK dalam mengembangkan kasus ini juga akan menjadi ujian serius terhadap komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor penerimaan negara.

Menurut Muslim, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan telah menegaskan pentingnya membersihkan aparat negara dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, ia menilai aparat penegak hukum harus menangkap pesan politik tersebut dengan langkah konkret.

“Kalau pemerintah serius memberantas korupsi, maka kasus seperti ini harus dibuka terang-benderang. Jangan sampai publik melihat ada perlindungan terhadap pejabat tertentu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muslim Arbi menilai pengembangan perkara ini berpotensi membuka tabir praktik lama yang selama ini disebut-sebut terjadi di sektor kepabeanan. Ia mengatakan institusi Bea Cukai merupakan salah satu titik rawan karena berkaitan langsung dengan aktivitas impor dan ekspor bernilai besar.

“Ini bukan hanya soal individu, tetapi soal tata kelola dan kultur birokrasi. Kalau ada praktik penerimaan uang secara sistematis, maka reformasi total diperlukan,” katanya.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan pernyataan keras terkait upaya penegakan Pasal 33 UUD 1945 yang belakangan disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui unggahan di platform media sosial X pada 21 Mei 2026, Said Didu menyebut ada sejumlah pihak yang disebutnya akan merasa terganggu apabila Pasal 33 UUD 1945 benar-benar dijalankan secara konsisten.

“Kita semua tahu bahwa pihak yang akan marah saat Presiden @prabowo ingin melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 adalah: 1) Oligarki, 2) Para bintang (coklat dan hijau) yang selama ini jadi pelindung perampokan negara, 3) Politisi busuk, 4) Koruptor. Mereka bergabung dalam Geng SOP,” tulis Said Didu dalam unggahannya.

Pernyataan tersebut langsung memantik perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Istilah “Geng SOP” yang digunakan Said Didu pun memunculkan berbagai tafsir di kalangan warganet.

Pasal 33 UUD 1945 sendiri selama ini kerap dijadikan rujukan dalam wacana pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi nasional, terutama terkait penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam sejumlah kesempatan menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat konstitusi, termasuk pengelolaan kekayaan alam Indonesia agar lebih berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam unggahan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Praktisi hukum Damai Hari Lubis menilai posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama, semakin tertekan setelah namanya disebut dalam persidangan kasus dugaan suap impor yang menyeret pemilik Blueray Cargo Group, John Field.

Menurut Damai, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pembenahan total di institusi Bea dan Cukai hingga sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka kemungkinan pencopotan pejabat apabila terbukti terlibat, menjadi sinyal kuat bahwa pergantian Dirjen Bea Cukai hanya tinggal menunggu waktu.

“Kalau kita membaca arah politik hukum pemerintah hari ini, terutama setelah Presiden Prabowo berbicara keras soal pembersihan aparat dan mafia di sektor strategis, maka pencopotan Dirjen Bea Cukai tinggal soal waktu,” kata Damai Hari Lubis kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Damai menilai, pemerintah tidak mungkin mempertahankan pejabat tinggi yang namanya sudah muncul dalam dakwaan perkara korupsi besar, terlebih kasus tersebut menyangkut institusi strategis penerimaan negara.

Ia mengatakan, publik saat ini menunggu konsistensi pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi, terutama di sektor perpajakan, kepabeanan, dan perdagangan internasional.

“Presiden sudah memberikan pesan keras bahwa aparat tidak boleh menjadi backing kepentingan tertentu. Kalau ada pejabat yang disebut menerima aliran dana suap, maka langkah evaluasi hingga pencopotan merupakan konsekuensi logis,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung praktik aparat yang dipakai oleh kelompok kapital tertentu dan meminta pembenahan di tubuh institusi negara, termasuk sektor kepabeanan dan perpajakan. Pernyataan tersebut dinilai banyak pihak sebagai sinyal kuat reformasi di lingkungan Bea dan Cukai.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan akan melihat proses hukum yang berjalan terkait munculnya nama Djaka Budi Utama dalam persidangan kasus suap impor. Purbaya menegaskan pemerintah akan mengambil langkah sesuai perkembangan hukum.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa penuntut umum KPK mengungkap adanya dugaan pemberian uang kepada sejumlah pejabat Bea Cukai melalui kode tertentu.

Jaksa bahkan menyebut kode “1” dalam daftar penerimaan uang merujuk kepada Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama. Nilai uang yang disebut diterima mencapai 213.600 dolar Singapura dalam satu kali penyerahan pada Agustus 2025.

Damai Hari Lubis mengatakan fakta persidangan tersebut bukan persoalan kecil karena telah masuk dalam proses pembuktian hukum di pengadilan.

“Ketika nama pejabat tinggi disebut secara eksplisit dalam persidangan dan jaksa menyatakan memiliki bukti, maka itu bukan lagi rumor politik. Itu sudah masuk domain hukum yang serius,” katanya.

Ia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dasar untuk memanggil pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan maupun fakta persidangan.

Menurut Damai, jika KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, maka status hukum pihak yang disebut menerima aliran dana dapat meningkat dari saksi menjadi tersangka.

“Dalam hukum pidana korupsi, siapa pun yang menerima hadiah atau janji karena jabatan dan berkaitan dengan kewenangannya dapat diproses pidana,” ujarnya.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, dugaan penerimaan uang oleh pejabat negara dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Kedua, Pasal 11 UU Tipikor juga mengatur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Ancaman pidana dalam pasal tersebut yakni pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Selain itu, apabila uang yang diterima dikategorikan sebagai gratifikasi dan tidak dilaporkan kepada KPK, maka dapat dijerat Pasal 12B UU Tipikor.

Pasal gratifikasi menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Kalau benar ada penerimaan uang dalam konteks pengurusan impor, maka konstruksi hukumnya bisa masuk suap aktif, suap pasif, maupun gratifikasi,” ujar Damai.

Ia menambahkan, kasus ini dapat menjadi pintu masuk membongkar dugaan mafia impor dan praktik permainan di pelabuhan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Menurutnya, reformasi Bea dan Cukai tidak cukup hanya dengan pergantian pejabat, tetapi harus disertai pembenahan sistem pengawasan internal dan digitalisasi layanan.

Sementara itu, KPK menyatakan akan mencermati seluruh fakta yang muncul di persidangan dan membuka peluang memanggil pihak-pihak yang namanya disebut dalam dakwaan.

MoneyTalk, Jakarta – Center For Budget Analysis (CBA) kian gencar membongkar dugaan kejanggalan dalam proyek pembangunan tanggul dan pemecah ombak (breakwater) di bawah Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Kepulauan Seribu. Memasuki babak baru, Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menuntut tindakan konkret dari jajaran pengawas internal maupun aparat penegak hukum karena mencium adanya potensi kerugian negara yang cukup besar.

Uchok mendesak Inspektorat DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk tidak hanya terpaku pada pemeriksaan berkas di atas meja, melainkan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke lokasi proyek di Kepulauan Seribu guna mengaudit fisik infrastruktur tersebut.

Sorotan tajam tertuju pada alokasi anggaran serta pola pemenangan tender tahun anggaran 2024 dan 2025 yang disapu bersih oleh satu perusahaan, yakni PT Pitaco Mitra Perkasa, dengan total nilai kontrak mencapai Rp138,6 miliar.

“Proyek ini didanai anggaran jumbo selama dua tahun berturut-turut dan pemenangnya itu-itu saja. Ini jelas tidak masuk akal dan memicu tanda tanya besar. Oleh karena itu, kami meminta Inspektorat DKI segera turun ke lapangan untuk mengecek langsung fisik pembangunan tanggul tersebut,” tegas Uchok Sky Khadafi dalam keterangan terbarunya, Kamis (21/05/2026).

Menurut Uchok, Inspektorat memiliki tanggung jawab moral dan fungsional untuk memastikan bahwa pemanfaatan APBD DKI Jakarta tidak menjadi bancakan lewat modus pengaturan lelang.

CBA memperingatkan bahwa pola tender yang diduga kuat mengarah pada praktik monopoli ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pintu masuk terjadinya kebocoran anggaran daerah. Tanpa adanya kompetisi yang sehat, harga perkiraan sendiri (HPS) dan nilai kontrak rentan dimanipulasi (kemahalan harga).

“Jika proses lelang dari awal sudah dikondisikan atau diatur rapi untuk memenangkan satu perusahaan, maka potensi kerugian negara menjadi sangat tinggi. Risiko terbesarnya adalah terjadinya penurunan kualitas (downgrade) spesifikasi material bangunan di lapangan demi meraup keuntungan sepihak,” papar Uchok secara kritis.

Ia menambahkan, tanggul yang dibangun dengan anggaran Rp138,6 miliar tersebut terancam cepat rusak sebelum waktunya jika pengawasan abai, yang pada akhirnya akan kembali membebani keuangan daerah untuk biaya perbaikan.

Selain pengawasan internal oleh Inspektorat, CBA meminta Kejati DKI Jakarta mengambil langkah hukum yang lebih agresif. Penyidik Kejati didesak untuk mengagendakan kunjungan lapangan langsung menyeberang ke Kepulauan Seribu guna melihat progres fisik dan melakukan pemutakhiran (update) data pembangunan.

“Kejati DKI harus berani turun ke lapangan, kunjungi langsung titik-titik proyek di Pulau Seribu. Lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perkembangan pembangunannya, apakah sebanding dengan uang rakyat Rp138,6 milar yang digelontorkan,” ujar Uchok.

Lebih lanjut, demi melahirkan pembuktian hukum yang solid terkait potensi kerugian negara tersebut, Uchok meminta Korps Adhyaksa segera menggandeng lembaga auditor negara, baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Sinergi antara Kejati DKI dan auditor negara mutlak diperlukan untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Jangan sampai kualitas infrastruktur pelindung pantai yang krusial bagi warga Kepulauan Seribu ini dikorbankan akibat praktik monopoli dan dugaan kongkalikong sejak proses tender,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengganti pimpinan Bea Cukai yang bermasalah merupakan sinyal kuat adanya evaluasi serius terhadap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Muslim Arbi, pesan yang disampaikan Prabowo bukan sekadar teguran umum, melainkan peringatan politik yang memiliki arah jelas kepada pejabat strategis di lingkungan Bea Cukai. Ia menilai Presiden mulai menunjukkan ketidaksabaran terhadap berbagai polemik yang terus menyeret institusi tersebut ke ruang publik.

“Pernyataan Prabowo itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa posisi Dirjen Bea Cukai saat ini mulai digoyang. Presiden tentu sudah mendapatkan banyak laporan dan informasi di lapangan,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).

Muslim menyoroti nama Djaka Budi Utama yang belakangan menjadi perhatian publik menyusul berbagai isu yang berkembang terkait dugaan praktik penyimpangan di tubuh Bea Cukai. Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah dugaan keterkaitan dalam kasus yang dikenal publik sebagai “blueray cargo”.

Ia mengatakan, jika benar Presiden sampai meminta Menkeu mengganti pimpinan Bea Cukai yang bermasalah, maka hal itu menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi sudah masuk kategori serius dan dianggap mengganggu kredibilitas pemerintah.

“Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap aparat yang diduga bermain-main dengan praktik suap maupun mafia impor. Ini penting karena Bea Cukai merupakan pintu strategis keluar masuk barang dan berkaitan langsung dengan penerimaan negara,” ujarnya.

Menurut Muslim, selama ini publik menaruh sorotan besar terhadap kinerja Bea Cukai karena banyaknya keluhan dunia usaha mengenai dugaan praktik permainan di pelabuhan, pungutan tidak resmi, hingga persoalan barang impor yang diduga lolos tanpa prosedur yang semestinya.

Ia menilai Presiden Prabowo sedang membangun citra pemerintahan yang tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di sektor strategis. Karena itu, jika ditemukan pejabat yang dianggap menjadi beban politik pemerintahan, maka pergantian jabatan dinilai sangat mungkin dilakukan.

“Prabowo paham bahwa sektor kepabeanan sangat sensitif. Jika masyarakat melihat ada dugaan permainan di Bea Cukai dan pemerintah diam saja, maka kepercayaan publik bisa turun,” katanya.

Muslim juga menilai langkah Prabowo memberikan peringatan terbuka kepada jajaran Bea Cukai merupakan bagian dari konsolidasi kekuasaan sekaligus pesan keras kepada birokrasi agar tidak bermain-main dengan praktik rente.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo memang menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan pemberantasan mafia ekonomi. Ia bahkan meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak pihak-pihak yang merugikan negara melalui praktik korupsi maupun penyelundupan.

Menurut Muslim Arbi, langkah evaluasi di lingkungan Bea Cukai akan mendapat dukungan publik apabila dilakukan secara transparan dan berbasis penegakan hukum.

“Kalau memang ada dugaan keterlibatan pejabat dalam praktik suap atau permainan impor, harus dibuka secara terang. Jangan hanya berhenti di isu atau rumor. Pemerintah harus menunjukkan keberanian,” tegasnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan dan KPK,menelusuri berbagai dugaan penyimpangan yang berkembang di sektor kepabeanan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait tudingan maupun analisis politik yang disampaikan Muslim Arbi. Pemerintah juga belum mengumumkan adanya rencana pergantian pejabat di lingkungan Bea Cukai.

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan pengondisian dalam proyek pengadaan alat tulis kantor (ATK) untuk peserta didik Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok mulai menjadi sorotan publik. Proyek senilai Rp19,4 miliar itu disebut menyimpan sejumlah kejanggalan yang berpotensi melanggar prinsip transparansi dan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat segera membuka penyelidikan atas proyek tersebut. Ia menilai terdapat indikasi kuat adanya pengaturan dalam proses pengadaan, mulai dari negosiasi yang hanya bersifat formalitas hingga dugaan keterlibatan pihak luar berinisial AH.

“Pengadaan ini terindikasi penuh kejanggalan. Ada dugaan negosiasi formalitas, penguncian merek tertentu, hingga munculnya pihak luar berinisial AH yang disebut ikut mengatur proses pengadaan,” ujar Uchok Sky kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).

Menurut Uchok, pengadaan ATK untuk peserta didik SD tersebut dilakukan melalui mekanisme e-purchasing katalog elektronik dengan total realisasi anggaran mencapai Rp19.490.866.500.

Dalam pelaksanaannya, proyek itu melibatkan sejumlah penyedia. Di antaranya CV Murni Mulia Abadi (MMA) untuk pengadaan buku tulis, serta PT Karya Abadi Solusindo (KAS) untuk pengadaan pensil, penghapus, dan penggaris.

Sementara itu, produk buku tulis yang digunakan disebut berasal dari principal PT Solo Murni dengan merek Buku Tulis Okey 100.

Uchok menilai munculnya nama AH dalam proses pengadaan menjadi persoalan serius yang harus didalami aparat penegak hukum. Sebab, AH disebut bukan bagian resmi dari struktur pengadaan pemerintah namun diduga memiliki peran strategis dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Yang jelas, Kejati Jawa Barat harus segera memanggil orang luar yang berinisial AH. Karena disebut berperan menyiapkan formulir e-purchasing, menghubungkan principal dengan penyedia, hingga menentukan referensi harga pengadaan,” tegasnya.

Tak hanya itu, AH juga disebut menjadi penghubung antara Dinas Pendidikan Kota Depok, principal, dan perusahaan penyedia yang akhirnya mendapatkan kontrak pengadaan.

Padahal, dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, proses penyusunan kebutuhan hingga pelaksanaan e-purchasing seharusnya dilakukan oleh pejabat resmi yang memiliki kewenangan dan tidak boleh diintervensi pihak luar.

Uchok menegaskan, apabila dugaan tersebut benar, maka hal itu dapat mencederai prinsip persaingan sehat dalam pengadaan pemerintah serta berpotensi merugikan keuangan negara.

Ia meminta Kejati Jawa Barat tidak hanya memeriksa pihak penyedia dan pejabat di Dinas Pendidikan Kota Depok, tetapi juga menelusuri aliran komunikasi dan peran pihak-pihak nonstruktural yang diduga ikut menentukan arah proyek.

“Jangan sampai pengadaan dengan anggaran besar untuk kebutuhan pendidikan justru dijadikan ajang permainan segelintir pihak. Aparat penegak hukum harus bergerak cepat agar publik mendapat kepastian,” pungkas Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Pidato Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan segera mengganti pimpinan Bea Cukai yang tidak becus dinilai bukan sekadar teguran administratif biasa. Di mata pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, pernyataan keras tersebut merupakan sinyal politik bahwa Presiden mulai membuka perang terhadap kelompok-kelompok birokrasi yang selama ini dianggap menjadi “negara dalam negara”.

Dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak ragu mencopot pimpinan Bea Cukai yang dinilai gagal bekerja.

“Menteri keuangan kalau pimpinan bea cukai tidak mampu segera diganti,” tegas Prabowo.

Pernyataan itu langsung menjadi sorotan luas karena jarang seorang presiden menyampaikan kritik sangat terbuka terhadap institusi strategis yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Amir Hamzah menilai ucapan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan Presiden terhadap berbagai persoalan di lapangan, mulai dari lambannya pelayanan, kebocoran penerimaan negara, mafia impor, hingga dugaan permainan elite ekonomi yang selama bertahun-tahun sulit disentuh.

“Ini bukan sekadar kemarahan spontan. Dalam perspektif intelijen, pernyataan Presiden adalah kode bahwa ada persoalan serius yang sudah masuk kategori ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).

Menurut Amir, Bea Cukai memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi gerbang keluar masuk barang, arus perdagangan internasional, hingga pengawasan terhadap komoditas ilegal dan penyelundupan.

Karena itu, ketika Presiden berbicara keras soal reformasi Bea Cukai, maka sesungguhnya yang sedang disentuh adalah jantung kekuatan ekonomi nasional.

Amir Hamzah melihat ada pertarungan besar antara agenda nasionalisme ekonomi yang ingin dibangun Prabowo dengan kepentingan kelompok-kelompok ekonomi lama yang selama ini menikmati celah di sektor impor dan kepabeanan.

Menurutnya, selama bertahun-tahun Indonesia menghadapi persoalan klasik berupa kebocoran penerimaan negara akibat praktik permainan dokumen impor, under invoicing, manipulasi HS code, hingga penyelundupan komoditas tertentu.

“Presiden paham bahwa kebocoran negara itu bukan hanya karena korupsi biasa, tetapi ada jaringan ekonomi dan birokrasi yang bekerja sistematis. Karena itu beliau memakai bahasa sangat keras,” katanya.

Amir menyebut langkah Prabowo bisa dibaca sebagai upaya membangun kendali negara yang lebih kuat terhadap jalur perdagangan strategis. Hal ini penting di tengah situasi ekonomi global yang semakin tidak stabil akibat perang dagang, konflik geopolitik, dan tekanan rantai pasok internasional.

Dalam analisis geopolitik, Amir Hamzah menilai penguatan Bea Cukai berkaitan langsung dengan posisi Indonesia di tengah pertarungan ekonomi global.

Ia menjelaskan bahwa perang ekonomi modern tidak lagi hanya menggunakan senjata militer, tetapi juga melalui penguasaan jalur logistik, perdagangan, pelabuhan, hingga sistem kepabeanan.

“Kalau gerbang ekonomi sebuah negara lemah, maka negara itu mudah dipermainkan kepentingan asing,” ujarnya.

Menurut Amir, Indonesia saat ini sedang berada dalam pusaran persaingan kekuatan besar dunia, terutama antara Amerika Serikat dan China yang sama-sama berkepentingan terhadap jalur perdagangan Asia Tenggara.

Dalam situasi tersebut, institusi seperti Bea Cukai menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pengawasan barang strategis, industri nasional, hingga keamanan ekonomi negara.

Ia menilai pernyataan Prabowo juga bisa dimaknai sebagai pesan bahwa pemerintah tidak ingin ada lagi ruang kompromi terhadap mafia impor maupun kelompok yang mempermainkan regulasi perdagangan.

“Presiden ingin menunjukkan bahwa negara harus hadir penuh dalam menjaga kedaulatan ekonomi,” tegasnya.

Pernyataan Prabowo yang menyinggung era Orde Baru juga dinilai memiliki makna simbolik yang kuat.

Dalam pidatonya, Prabowo mengingat bagaimana pada masa lalu pengelolaan Bea Cukai sempat dialihkan kepada pihak swasta karena dianggap terlalu bermasalah.

“Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintahan kita. Bea Cukai harus kita perbaiki, saya masih ingat di zaman orde baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup Bea Cukai, kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik,” kata Prabowo.

Amir Hamzah menilai nostalgia politik itu sengaja dimunculkan untuk memberi tekanan psikologis kepada birokrasi agar segera melakukan pembenahan.

“Itu warning keras. Presiden sedang mengingatkan bahwa negara bisa mengambil langkah ekstrem kalau reformasi tidak berjalan,” katanya.

Amir memperkirakan pernyataan Presiden akan memunculkan efek besar di internal birokrasi Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurutnya, ada kemungkinan terjadi konsolidasi besar, rotasi pejabat, hingga operasi pembersihan internal apabila Presiden benar-benar serius menjalankan agenda reformasi tersebut.

Namun di sisi lain, langkah itu juga berpotensi memunculkan resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini menikmati status quo.

“Dalam dunia intelijen, setiap reformasi besar pasti melahirkan perlawanan tersembunyi. Karena yang disentuh bukan sekadar jabatan, tetapi jaringan kepentingan ekonomi yang nilainya sangat besar,” ujarnya.

Amir menilai tantangan terbesar Prabowo bukan hanya mengganti pejabat, tetapi memastikan sistem pengawasan benar-benar transparan dan mampu menutup celah permainan mafia impor.

Di tengah tekanan ekonomi global dan tuntutan publik terhadap pemerintahan yang cepat bekerja, Amir melihat Prabowo sedang membangun citra sebagai pemimpin yang tegas terhadap birokrasi.

Pidato yang menyebut pemerintah tidak boleh menjadi “pemerintah yang santai” dianggap sebagai pesan politik bahwa era kerja lambat tidak lagi bisa ditoleransi.

“Prabowo ingin publik melihat bahwa dia serius melakukan pembenahan. Ini bagian dari konsolidasi kekuasaan sekaligus upaya membangun legitimasi politik,” katanya.

Amir menambahkan, apabila reformasi Bea Cukai benar-benar dijalankan secara konsisten, maka dampaknya bisa sangat besar terhadap peningkatan penerimaan negara, penguatan industri nasional, hingga pengurangan praktik ekonomi ilegal.

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan praktik kongkalikong dalam transaksi jual beli aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, mulai menjadi sorotan publik. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha Sandiana Soemarko yang disebut terlibat dalam proses pembelian aset tersebut melalui PT Wismamas Citraraya.

Menurut Uchok, transaksi aset daerah tersebut diduga tidak dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan barang milik daerah. Ia menilai terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan hingga dugaan persekongkolan antara pihak swasta dengan unsur pemerintah daerah.

“Kasus ini perlu dibuka secara terang benderang. KPK harus memeriksa Sandiana Soemarko karena diduga ada praktik kongkalikong dalam pembelian aset milik Pemkab Kutai Timur di Jakarta Selatan,” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Uchok menilai, apabila benar terdapat proses pelepasan aset tanpa mekanisme yang sah, maka hal itu dapat menimbulkan kerugian negara dan melanggar ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan aset daerah.

Dugaan kongkalikong tersebut disebut melibatkan PT Wismamas Citraraya sebagai pihak pembeli aset. Uchok mengatakan, transaksi tersebut diduga dilakukan tanpa persetujuan atau sepengetahuan PT Kutai Timur Investama (KTI), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Kutai Timur.

“Sandiana ini membeli tanah aset Pemkab melalui PT Wismamas Citraraya tanpa seizin PT KTI yang merupakan BUMD Pemkab Kutai Timur. Ini patut dipertanyakan karena menyangkut aset negara atau aset daerah,” katanya.

Ia menegaskan bahwa aset milik pemerintah daerah tidak dapat diperjualbelikan secara sembarangan tanpa melalui kajian, persetujuan legislatif, appraisal independen, hingga mekanisme administrasi yang ketat sesuai regulasi.

Menurutnya, jika benar terdapat pengabaian prosedur dalam transaksi tersebut, maka aparat penegak hukum perlu mendalami siapa saja pihak yang terlibat dan menikmati keuntungan dari proses jual beli aset itu.

CBA menduga praktik tersebut berpotensi masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Uchok menyebut, dugaan persekongkolan itu dapat dikaitkan dengan upaya menghalangi atau menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan aset negara. Ia meminta KPK tidak hanya memeriksa pihak swasta, tetapi juga pejabat daerah yang memiliki kewenangan dalam pelepasan aset tersebut.

“Kalau memang ada pengaturan atau kesepakatan tertentu yang merugikan daerah, tentu ini harus diusut. Jangan sampai aset daerah berpindah tangan dengan cara yang tidak transparan,” ujarnya.

Ia juga meminta KPK menelusuri seluruh dokumen transaksi, mulai dari proses appraisal, keputusan penjualan, notulensi rapat, hingga aliran dana yang terkait dengan pembelian aset tersebut.

Kasus dugaan jual beli aset daerah memang kerap menjadi pintu masuk praktik korupsi di berbagai wilayah. Banyak aset pemerintah yang berada di lokasi strategis memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga rawan dipermainkan melalui manipulasi harga, pengalihan hak, maupun kerja sama yang tidak transparan.

Uchok menilai, lemahnya pengawasan terhadap aset daerah sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan transaksi yang menguntungkan pihak swasta.

Apalagi, aset yang berada di Jakarta Selatan memiliki nilai komersial yang sangat tinggi. Kawasan Cilandak dikenal sebagai salah satu wilayah premium dengan harga tanah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Karena itu, proses penjualan aset pemerintah seharusnya dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” jelasnya.

Uchok menilai KPK perlu segera turun tangan sebelum muncul spekulasi liar di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa penanganan kasus aset daerah penting dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap praktik mafia tanah maupun penyalahgunaan aset pemerintah.

“Jangan sampai ada kesan bahwa aset pemerintah bisa diperjualbelikan seenaknya kepada pihak tertentu. KPK harus hadir untuk memastikan tidak ada kerugian negara,” katanya.

Selain memeriksa Sandiana Soemarko, CBA juga meminta aparat penegak hukum memanggil pejabat terkait di lingkungan Pemkab Kutai Timur serta direksi PT KTI guna mengklarifikasi mekanisme transaksi tersebut.

Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta KPK untuk tidak takut memeriksa pengusaha Sandiana Soemarko terkait dugaan keterlibatan dalam kasus jual beli aset milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Menurut Muslim Arbi, KPK harus menunjukkan keberanian dan independensinya dalam mengusut dugaan kongkalikong aset daerah yang nilainya disebut sangat besar dan berpotensi merugikan negara.

“Kalau memang ada dugaan keterlibatan pihak tertentu, termasuk pengusaha, KPK wajib memanggil dan memeriksa. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).

Ia mengatakan, publik saat ini tengah menunggu langkah nyata KPK dalam menangani kasus tersebut. Sebab, persoalan aset daerah yang berpindah tangan secara kontroversial dinilai dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Jangan sampai KPK dianggap hanya berani kepada pejabat kecil, tetapi takut menyentuh pengusaha besar atau pihak yang punya pengaruh kuat,” katanya.

Muslim menilai citra KPK akan semakin merosot apabila tidak serius mengusut kasus dugaan pengalihan aset Pemkab Kutai Timur tersebut. Apalagi, kasus itu telah menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di berbagai kalangan.

“Citra KPK bisa semakin buruk jika tidak berani memeriksa Sandiana Soemarko. Publik bisa menilai ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Kasus dugaan pengalihan aset Pemkab Kutai Timur di Cilandak sebelumnya mencuat setelah adanya laporan dari sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa ke aparat penegak hukum. Aset berupa tanah strategis di Jakarta Selatan itu disebut memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dalam perkembangannya, muncul dugaan adanya permainan dalam proses pengalihan aset yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk pihak swasta. Nama Sandiana Soemarko kemudian ikut menjadi sorotan setelah disebut dalam berbagai laporan dan tudingan terkait proses transaksi tersebut.

Muslim Arbi meminta KPK tidak berhenti hanya pada pemeriksaan administratif, tetapi juga mendalami aliran dana, proses kepemilikan, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.

“Semua harus dibuka secara transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang ada unsur pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, maka harus diproses hukum,” ujarnya.

Ia juga menilai persoalan aset daerah sering kali menjadi pintu masuk praktik mafia tanah dan korupsi berjamaah yang melibatkan oknum pejabat serta pengusaha.

“Kasus-kasus aset seperti ini sering melibatkan jaringan kuat. Karena itu KPK harus menunjukkan keberanian dan profesionalismenya,” kata Muslim.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aset pemerintah daerah pada hakikatnya adalah milik rakyat sehingga negara wajib menjaga dan melindunginya dari praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah.

“Jangan sampai aset rakyat hilang karena permainan elite dan mafia tanah. Penegak hukum harus hadir menyelamatkan aset negara,” tandasnya.

Praktisi hukum Damai Hari Lubis menilai dugaan jual beli aset milik Pemkab Kutai Timur yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, mengandung unsur pelanggaran hukum serius dan berpotensi melibatkan praktik mafia tanah.

Menurut Damai, persoalan aset daerah tersebut tidak bisa dianggap sekadar sengketa perdata biasa. Ia menilai ada indikasi perbuatan melawan hukum yang harus segera diusut aparat penegak hukum, terutama karena objek yang disengketakan merupakan aset pemerintah daerah.

“Kalau aset pemerintah daerah bisa berpindah tangan tanpa mekanisme resmi dan tanpa persetujuan yang sah, maka patut diduga ada tindak pidana di dalamnya,” ujar Damai Hari Lubis dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Damai menegaskan, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh proses administrasi, dokumen pertanahan, hingga alur transaksi yang diduga berkaitan dengan pengalihan aset tersebut.

Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan pengusaha Sandiana Soemarko dalam polemik aset Pemkab Kutai Timur tersebut. Menurutnya, apabila ada pihak swasta yang ikut terlibat dalam penguasaan aset negara secara tidak sah, maka hal itu harus dibuka secara terang benderang.

“Semua pihak yang diduga mengetahui atau terlibat wajib diperiksa. Jangan sampai hukum kalah dengan mafia tanah,” katanya.

Damai menilai, dalam perkara tersebut terdapat sejumlah potensi pelanggaran hukum, mulai dari dugaan penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen, hingga kemungkinan tindak pidana korupsi apabila ditemukan kerugian negara.

Ia menyebut aparat penegak hukum dapat menggunakan berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila ditemukan adanya unsur memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.

Selain itu, dugaan pemalsuan dokumen pertanahan juga dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP jika ditemukan manipulasi administrasi dalam proses penguasaan aset.

Damai juga mengingatkan bahwa praktik mafia tanah selama ini sering memanfaatkan kelemahan administrasi aset pemerintah daerah, terutama aset yang belum memiliki perlindungan hukum kuat atau sertifikasi lengkap.

“Modus mafia tanah biasanya bermain di dokumen, administrasi, dan celah hukum. Karena itu penyidik harus membongkar secara menyeluruh,” ujarnya.

Damai menilai penanganan perkara itu akan menjadi ujian bagi keseriusan negara dalam memberantas mafia tanah yang selama ini dinilai semakin berani mengincar aset pemerintah.

“Kalau aparat penegak hukum tegas, mafia tanah tidak akan leluasa. Tapi kalau dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi pengamanan aset negara,” tegasnya.

Ia pun meminta KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian bekerja secara profesional dan independen dalam mengusut dugaan kasus tersebut tanpa pandang bulu.

Menurut Damai, masyarakat kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan aset milik negara tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang diduga memanfaatkan celah hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Negara harus hadir menjaga aset rakyat. Jangan sampai mafia tanah justru lebih kuat daripada hukum,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sandiana Soemarko maupun PT Wismamas Citraraya terkait tudingan tersebut. Demikian pula pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum memberikan penjelasan mengenai proses dan legalitas transaksi aset yang dipersoalkan.

MoneyTalk,Depok – Dugaan pengondisian dalam proyek pengadaan papan tulis interaktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan tajam. Proyek senilai Rp30,8 miliar itu diduga sarat persoalan, mulai dari pengaturan spesifikasi, proses pengadaan yang dinilai tidak kompetitif, hingga indikasi ketidakwajaran harga miliaran rupiah.

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman,mengungkapkan bahwa proyek pengadaan papan tulis interaktif tersebut terbagi dalam dua paket, yakni untuk SD sebesar Rp26,375 miliar dan SMP senilai Rp4,452 miliar.

“Sejak tahap perencanaan, pengadaan tersebut diduga telah diarahkan kepada spesifikasi dan merek tertentu,” ujar Jajang dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Proyek tersebut diketahui dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing katalog elektronik dengan dua penyedia, yakni CV Anugrah Pratama dan PT Surya Digital Makmur. Kedua perusahaan itu tercatat dalam data INAPROC dengan produk bertajuk “Papan Tulis Interaktif P-Series P859 C2 Pro”.

Menurut Jajang, salah satu hal yang dianggap janggal adalah tidak digunakannya fitur mini kompetisi dalam sistem e-katalog. Padahal, fitur tersebut dinilai penting untuk menciptakan persaingan harga yang sehat sehingga pemerintah dapat memperoleh harga terbaik.

“Yang paling aneh dan janggal adalah tidak dimanfaatkannya fitur mini kompetisi dalam e-katalog. Akibatnya, ditemukan adanya selisih ketidakwajaran harga sebesar Rp2.777.207.207,12,” katanya.

Ia merinci, dugaan selisih ketidakwajaran harga itu berasal dari pengadaan oleh CV Anugrah Pratama sebesar Rp2,376 miliar dan PT Surya Digital Makmur sekitar Rp401 juta.

Atas dasar itu, CBA mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera membuka penyelidikan terhadap proyek tersebut.

“CBA meminta KPK segera memanggil dan memeriksa Wali Kota Depok serta Kepala Dinas Pendidikan terkait proyek ini,” tegas Jajang.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga sempat menyoroti rencana pengadaan papan tulis interaktif di Kota Depok. Dedi meminta apabila anggaran dinilai terlalu besar dan tidak logis, maka pengadaan tersebut sebaiknya diubah bahkan dihilangkan.

Namun demikian, arahan tersebut diduga tidak diindahkan oleh Pemerintah Kota Depok. Faktanya, proyek pengadaan tetap berjalan hingga kontrak senilai Rp30,8 miliar direalisasikan.