23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk, Jakarta – Tim Advokat Immanuel Ebenezer Gerungan atau IEG mempertanyakan konstruksi hukum yang dibangun jaksa penuntut umum dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi penerbitan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam ringkasan nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan di persidangan, tim kuasa hukum menilai terdapat kejanggalan mendasar karena praktik “uang nonteknis” disebut telah berlangsung sejak 2012 dan berhenti pada September 2024, jauh sebelum IEG dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada 22 Oktober 2024.

Menurut Tim Advokat, fakta persidangan justru menunjukkan bahwa rangkaian praktik suap-menyuap terkait penerbitan sertifikat K3 telah berlangsung lama di internal birokrasi dan tidak berkaitan dengan posisi maupun kewenangan IEG. Karena itu, mereka mempertanyakan alasan penegak hukum melakukan penangkapan dengan prosedur yang disebut “seolah-olah Operasi Tangkap Tangan (OTT)” terhadap kliennya.

“Bagaimana mungkin seseorang yang baru menjabat Wakil Menteri pada Oktober 2024 diposisikan sebagai pelaku turut serta dalam praktik yang menurut fakta persidangan telah berlangsung sejak 2012 dan berhenti sebelum ia menjabat?” demikian salah satu pokok pembelaan Tim Advokat IEG, Senin (25/5/2026).

Dalam pledoi tersebut, tim kuasa hukum menyebut surat dakwaan jaksa dibangun berdasarkan “legal fiction” atau konstruksi hukum yang dipaksakan untuk menghubungkan IEG dengan praktik pungutan uang nonteknis dari PJK3. Mereka menilai jaksa telah mencampurkan dua peristiwa berbeda menjadi satu rangkaian pidana bersama-sama.

Tim Advokat juga menyoroti dakwaan bahwa IEG meminta jatah uang nonteknis kepada terdakwa lain, yakni Hery Sutanto, pada November 2024. Menurut mereka, tuduhan tersebut tidak pernah terbukti dalam persidangan.

“Tidak ada satu pun saksi yang menyatakan IEG meminta bagian dari uang nonteknis PJK3,” tulis tim kuasa hukum dalam dokumen pembelaannya.

Selain itu, dakwaan mengenai penerimaan uang Rp70 juta oleh IEG juga disebut tidak pernah dibuktikan di muka persidangan. Tim kuasa hukum menyatakan tidak ada saksi yang menerangkan adanya penerimaan uang tersebut.

Dalam persidangan, Tim Advokat juga menyinggung fakta mengenai aliran dana nonteknis yang disebut mengalir kepada pihak-pihak lain pada periode sebelum IEG menjabat. Mereka mengutip keterangan saksi dan terdakwa terkait dugaan aliran dana ke pesantren milik mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Informasi tersebut juga telah dimuat sejumlah media nasional, antara lain Tirto.id, Tribunnews.com, dan IDN Times.

Dalam analisa yuridisnya, Tim Advokat menyatakan dakwaan terhadap IEG tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana Pasal 12 huruf b maupun Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mereka menilai tuduhan penerimaan uang Rp1 miliar hanya didasarkan pada keterangan satu pihak, yakni Irvian Bobby Mahendro Putro, yang disebut sebagai testimonium de auditu atau keterangan tidak langsung.

Tim Advokat juga menyoroti bahwa sosok bernama David yang disebut sebagai perantara penyerahan uang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Karena itu, mereka berpendapat dakwaan tersebut tidak memenuhi asas pembuktian yang kuat.

Di sisi lain, pembelaan juga menegaskan bahwa IEG telah mengambil langkah administratif terhadap Irvian Bobby Mahendro Putro setelah mengetahui persoalan tersebut. Salah satunya dengan memberikan disposisi pemindahan jabatan terhadap Irvian dari posisi sebelumnya di Direktorat Bina Kelembagaan K3.

Dalam kesimpulannya, Tim Advokat menggambarkan IEG sebagai aktivis pembela buruh yang justru terseret dalam pusaran birokrasi korup yang telah berlangsung lama. Mereka menyebut kliennya tidak pernah terlibat dalam urusan teknis penerbitan sertifikat K3 maupun pengaturan setoran uang nonteknis dari PJK3.

“Immanuel Ebenezer Gerungan berada pada tempat dan waktu yang salah,” tulis tim kuasa hukum dalam nota pembelaan tersebut.

Tim Advokat juga menyampaikan bahwa IEG telah mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif, serta mengembalikan seluruh uang yang diterimanya kepada KPK. Mereka meminta majelis hakim menjatuhkan putusan yang adil dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan kondisi pribadi terdakwa.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Mutiara Sinar Indonesia yang juga Aktivis 98 Sandra Caya Binthahir, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Elisa Kambu dalam membongkar dugaan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dukungan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya dugaan penyaluran dana hibah kepada Yayasan Golden Gate yang kini menjadi sorotan publik.

Menurut Sandra, langkah tegas gubernur dalam mendorong pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran daerah merupakan bentuk keberanian politik yang patut diapresiasi. Ia menilai, komitmen pemberantasan korupsi di wilayah Papua Barat Daya menjadi sangat penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah yang masih relatif baru.

“Papua Barat Daya membutuhkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Kami mendukung penuh sikap Bapak Gubernur Elisa Kambu untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat. Tidak boleh ada kompromi terhadap penyalahgunaan uang rakyat,” ujar Sandra Caya Binthahir dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Sandra menegaskan, kasus dugaan hibah kepada Yayasan Golden Gate harus dibuka secara terang benderang kepada publik. Menurutnya, masyarakat Papua Barat Daya berhak mengetahui bagaimana proses penyaluran dana hibah dilakukan, siapa pihak yang bertanggung jawab, hingga apakah terdapat pelanggaran prosedur dan potensi kerugian negara.

Ia juga meminta aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, bekerja secara profesional dan independen tanpa tekanan politik. Sandra menilai pengusutan kasus korupsi tidak boleh berhenti pada level pelaksana teknis, melainkan harus menyentuh aktor utama apabila ditemukan adanya keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pencairan dana hibah tersebut.

“Jangan sampai ada kesan hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika memang ada empat oknum pejabat yang diduga terlibat, maka semuanya harus diperiksa secara transparan sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Lebih lanjut, Sandra menyebut praktik penyalahgunaan dana hibah merupakan persoalan serius karena anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, pembangunan sosial, pendidikan, hingga pemberdayaan warga. Apabila dana hibah justru disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat luas.

Ia mengingatkan bahwa Papua Barat Daya saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah anggaran daerah harus dipastikan digunakan secara tepat sasaran.

Dukungan terhadap langkah pemberantasan korupsi, lanjut Sandra, juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik. Mutiara Sinar Indonesia, kata dia, siap menjadi mitra kritis pemerintah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Sementara itu, sorotan terhadap dugaan penyalahgunaan dana hibah di Papua memang sebelumnya pernah menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kejaksaan Negeri Sorong, misalnya, pernah menangani kasus dugaan korupsi dana hibah di wilayah Papua Barat yang menyebabkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

Sandra berharap pengusutan dugaan hibah Yayasan Golden Gate dapat menjadi momentum bersih-bersih birokrasi di Papua Barat Daya. Ia menilai pemerintahan yang bersih akan memperkuat kepercayaan investor, mempercepat pembangunan, serta menciptakan stabilitas politik dan sosial di daerah tersebut.

“Ini momentum untuk memperlihatkan bahwa Papua Barat Daya mampu menjadi provinsi yang bersih dan berintegritas. Jangan biarkan praktik korupsi merusak harapan masyarakat terhadap masa depan daerah,” pungkasnya

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu kembali melontarkan kritik keras terkait dugaan praktik oligarki dan perampokan sumber daya negara.

Melalui unggahan di media sosial X pada Senin (25/5/2026), Said Didu menyinggung adanya pihak-pihak yang disebut digerakkan untuk melakukan serangan setelah berbagai data terkait dugaan perampokan negara mulai terbuka ke publik, termasuk yang berkaitan dengan Papua.

“Pasukan oligarki perampok negara lagi digerakkan utk menyerang setelah data mereka makin terbuka merampok negara, termasuk di Papua,” tulis Said Didu dalam unggahannya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah ramainya perbincangan publik mengenai penguasaan lahan dan sumber daya alam di Papua yang belakangan menjadi sorotan di media sosial.

Said Didu sendiri dikenal kerap menyuarakan kritik terhadap praktik oligarki, tata kelola sumber daya alam, serta kebijakan yang dinilai merugikan rakyat dan negara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disinggung dalam unggahan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Akun media sosial Opieeee mengunggah narasi panjang mengenai sosok pengusaha asal Kalimantan Selatan, Haji Isam, pada Senin (25/5/2026). Dalam unggahannya, akun tersebut menyoroti perjalanan hidup dan jaringan bisnis Haji Isam yang disebut memiliki pengaruh besar di Indonesia.

Haji Isam yang memiliki nama asli Andi Samsuddin Arsyad disebut lahir di Batu Licin, Kalimantan Selatan, pada 1 Januari 1977. Ia digambarkan berasal dari keluarga sederhana dan pernah menjalani berbagai pekerjaan kasar sebelum menjadi pengusaha besar.

“Pria ini sering ke mana-mana hanya pakai kaos oblong. Tidak pernah masuk daftar Forbes dunia. Tidak suka sorotan kamera. Tidak pernah berpidato di forum nasional,” tulis akun tersebut.

Unggahan itu juga menyebut Haji Isam pernah bekerja sebagai tukang ojek, sopir truk kayu, penebang pohon, buruh angkut pelabuhan, operator ekskavator hingga buruh tambang.

Menurut narasi yang diunggah, titik awal kebangkitan bisnis Haji Isam dimulai pada 2001 ketika ia bertemu pengusaha tambang lokal Johan Maulana. Dua tahun kemudian, ia disebut memperoleh pinjaman modal untuk menyewa alat berat dan mendirikan CV Jhonlin Baratama.

Perusahaan tersebut kemudian berkembang menjadi bagian dari jaringan bisnis besar bernama Jhonlin Group yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari tambang batu bara, perkebunan sawit, logistik, pelabuhan, kapal tongkang, hingga industri biodiesel dan gula.

Akun Opieeee juga menyoroti kuatnya pengaruh bisnis Haji Isam di Kalimantan Selatan, terutama dalam sektor logistik batu bara dan CPO.

“Kalau jalur logistik Jhonlin terganggu, maka pasokan energi nasional terganggu. Indonesia bisa gelap,” tulis unggahan itu.

Selain bisnis, unggahan tersebut turut menyinggung aktivitas sosial Haji Isam, mulai dari pembangunan rumah sakit, pembiayaan pendidikan masyarakat, hingga pemberangkatan umrah dan haji bagi warga.

Di bidang politik, akun itu menyebut Haji Isam pernah tercatat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019. Sementara pada Pemilu 2024, ia disebut mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Haji Isam terkait unggahan yang ramai diperbincangkan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mohammad Said Didu, kembali melontarkan kritik keras terkait penguasaan lahan dan hutan di Papua oleh kelompok oligarki.

Melalui unggahannya di platform X pada Senin (25/5/2026), Said Didu menyatakan bahwa seluruh proses pemberian lahan dan konsesi hutan di Papua harus dibuka ke publik, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian izin tersebut.

Dalam unggahannya, Said Didu mengaku berterima kasih kepada pembuat film “Pesta Babi” karena menurutnya film tersebut membuka informasi mengenai pihak-pihak oligarki yang memperoleh tanah di Papua.

“Semua harus dibuka. Kita berterima kasih kepada pembuat film ‘Pesta Babi’ karena dari film itulah kita tahu siapa saja oligarki yang mendapatkan tanah di Papua,” tulis Said Didu.

Ia juga menegaskan bahwa yang perlu diungkap bukan hanya penerima konsesi, tetapi juga pejabat maupun mantan pejabat yang memberikan lahan tersebut kepada para oligarki.

Said Didu menuding pemerintahan sebelumnya telah membagi-bagikan kawasan hutan Papua kepada kelompok tertentu. Namun demikian, ia menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui tim Penertiban Kawasan Hutan telah mulai mengembalikan sebagian kawasan tersebut kepada negara.

Menurutnya, hingga saat ini negara telah berhasil mengambil kembali hampir 1 juta hektare kawasan hutan, atau sekitar 900 ribu hektare, dari 16 perusahaan.

“Semoga pengembalian tersebut terus berlanjut,” lanjutnya.

Pada bagian akhir unggahannya, Said Didu juga melontarkan sindiran tajam dengan menyebut bahwa menteri yang dahulu membagikan hutan Papua kepada oligarki disebutnya masih menjabat sebagai menteri hingga saat ini.

Pernyataan tersebut kembali memantik perhatian publik terkait isu penguasaan lahan, konsesi hutan, dan relasi antara kekuasaan dengan oligarki di Papua, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan berbagai kelompok masyarakat sipil dan aktivis lingkungan.

MoneyTalk, Jakarta – Center For Budget Analisis (CBA) menyoroti besarnya anggaran kegiatan seremonial di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mulai dari proyek Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar hingga pengadaan piala juara dan pencetakan sertifikat pada tahun anggaran 2026.

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai terdapat ketimpangan antara besarnya anggaran program dengan nominal uang pembinaan yang diterima para pemenang lomba.

Menurutnya, juara LCC tingkat provinsi hanya memperoleh uang pembinaan sekitar Rp10 juta untuk juara pertama, Rp7,5 juta juara kedua, dan Rp5 juta juara ketiga. Sementara total anggaran proyek LCC 4 Pilar MPR tahun 2026 disebut mencapai sekitar Rp30,7 miliar.

“Miris melihat kondisi ini. Anggaran proyek LCC 4 Pilar sangat besar, tetapi uang pembinaan untuk para pemenang justru relatif kecil,” kata Jajang Nurjaman kepada wartawan, Minggu (24/5/2026).

Selain proyek LCC, CBA juga menyoroti anggaran pengadaan piala juara dan pencetakan sertifikat di lingkungan MPR yang dinilai mengalami kenaikan.

Jajang menyebut harga satuan pembuatan trofi juara pada tahun 2025 sebesar Rp5 juta per buah, namun naik menjadi Rp5,7 juta per buah pada tahun 2026.

“Kenaikan harga trofi juara MPR ini mahal dan tinggi. Dalam setahun saja nilainya naik Rp700 ribu per buah. Entah piala ini terbuat dari bahan apa, campuran emas murni atau ada ukiran khusus nama pejabat,” sindirnya.

Ia menambahkan, kenaikan tersebut dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat secara umum.

Tak hanya itu, CBA juga menyoroti anggaran pencetakan sertifikat yang menurutnya memiliki variasi harga cukup mencolok.

Menurut Jajang, pada Mei 2026 dialokasikan anggaran sekitar Rp120 juta untuk pencetakan sertifikat. Sementara pada tahun 2025, total anggaran sertifikasi disebut mencapai Rp3,9 miliar.

“Yang paling aneh adalah harga satuan pencetakan sertifikat berbeda-beda. Ada yang murah, ada juga yang mahal,” ujarnya.

Ia memaparkan, pada tahun 2026 terdapat harga pencetakan sertifikat sebesar Rp4.750 per lembar, Rp10 ribu per lembar, Rp11.548 per lembar, hingga Rp14.250 per lembar.

Sedangkan pada tahun 2025, harga satuan sertifikat disebut berkisar Rp5 ribu per lembar, Rp10 ribu per lembar, hingga Rp15 ribu per lembar.

Jajang menyindir adanya dugaan ketidakwajaran dalam penentuan harga tersebut. Namun ia mengaku pesimistis aparat penegak hukum akan menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Tidak usah dicurigai atau menyebut ini lahan korupsi. Karena aparat hukum seperti Kejaksaan Agung atau KPK pasti takut berhadapan dengan orang-orang MPR,” ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak MPR RI terkait kritik dan sorotan yang disampaikan CBA tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pemadaman listrik massal yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Riau pada Jumat (22/05/2026), menuai kritik keras dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai kejadian tersebut bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan cerminan lemahnya tata kelola dan kegagalan kepemimpinan di tubuh PT PLN (Persero).

Menurut Uchok Sky, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran komisaris tidak cukup hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas blackout yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera.

“Darmawan Prasodjo seolah menganggap semua cukup selesai hanya dengan sepucuk surat permohonan maaf. Seolah kata ‘maaf’ itu punya kekuatan ajaib yang bisa menyalakan ribuan lampu kembali, atau memulihkan kerugian yang sudah terjadi,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Ia menegaskan, jika Darmawan benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab, maka seharusnya berani mengambil sikap dengan mundur dari jabatannya sebagai Dirut PLN.

“Pemadaman bergilir alias blackout ini bukan kejadian satu dua kali, tapi sudah menjadi langganan yang meresahkan. Dampaknya sangat luas terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan hingga iklim investasi di Sumatera,” tegasnya.

Uchok Sky memaparkan, dampak blackout bukan hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga sektor-sektor vital seperti rumah sakit, UMKM hingga industri besar.

“Rumah sakit bisa terganggu pelayanan kritisnya, pelaku UMKM rugi karena dagangan rusak dan produksi berhenti, industri kehilangan miliaran rupiah, sekolah gagal menjalankan kegiatan belajar mengajar, dan investor makin ragu melihat kualitas layanan listrik di negeri ini,” katanya.

Ia juga menyindir keras jajaran pimpinan PLN yang dinilai hanya berlindung di balik permintaan maaf tanpa langkah nyata untuk memperbaiki sistem kelistrikan nasional.

“Semua pihak dirugikan, kecuali mungkin mereka yang duduk nyaman di kursi jabatan sambil terus meminta pengertian publik dan pura-pura minta maaf agar tidak dicopot dari kursi Dirut PLN,” sindirnya.

Karena itu, CBA mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan PLN, termasuk mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatannya.

“PLN membutuhkan penyegaran kepemimpinan baru. Presiden Prabowo harus segera mencopot Darmawan Prasodjo dari kursi Dirut PLN,” tegas Uchok Sky.

Bahkan, Uchok Sky mengingatkan bahwa jika Presiden Prabowo tetap mempertahankan Darmawan di tengah berulangnya blackout, maka hal tersebut dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap buruknya tata kelola kelistrikan nasional.

“Jika Presiden Prabowo tidak mencopot Darmawan Prasodjo dalam waktu dekat, itu sama saja membiarkan kegelapan dalam tanggung jawab kepemimpinan PLN. Artinya, jiwa kepemimpinan Prabowo juga ikut padam bersamaan dengan aliran listrik PLN,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal penggunaan teknologi radar untuk melacak bunker penyimpanan harta koruptor memunculkan gelombang spekulasi politik nasional. Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR RI, Prabowo menegaskan negara kini memiliki kemampuan teknologi untuk mendeteksi bunker bawah tanah yang selama ini diyakini dipakai menyembunyikan aset hasil korupsi.

Pernyataan itu menjadi perhatian publik karena disampaikan langsung di forum resmi negara dan bernada sangat keras. Prabowo menyebut teknologi pertahanan modern yang biasa dipakai mencari gudang senjata dan ranjau kini dapat digunakan untuk melacak bunker-bunker mencurigakan.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pidato tersebut bukan sekadar retorika politik biasa, melainkan sinyal serius bahwa pemerintah mulai mengubah pola pemberantasan korupsi dengan pendekatan teknologi dan operasi intelijen.

“Dalam bahasa intelijen, pidato seperti itu adalah psychological operation. Pesannya jelas: negara sedang menunjukkan bahwa ruang persembunyian para elite makin sempit. Prabowo memberikan sinyal memburu kekayaan “Geng Solo”. Politikus PDIP Beathor pernah menyebut Geng Solo menyimpan harta hasil koruptor di bunker,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Minggu (24/5/2026).

Menurut Amir, pernyataan Prabowo memiliki dua sasaran sekaligus. Pertama, menciptakan efek takut terhadap para koruptor. Kedua, membangun citra bahwa pemerintah memiliki teknologi pengawasan yang jauh lebih canggih dibanding era sebelumnya.

“Ini bukan hanya soal bunker fisik. Yang dimaksud Prabowo bisa lebih luas, termasuk hidden asset, aset nominee, jaringan pencucian uang, hingga penyimpanan kekayaan ilegal yang selama ini sulit disentuh aparat,” katanya.

Amir menjelaskan, teknologi seperti Ground Penetrating Radar (GPR), thermal imaging, hingga pemetaan satelit resolusi tinggi memang digunakan dalam operasi militer modern untuk mendeteksi objek bawah tanah.

“Teknologi itu lazim dipakai mencari terowongan senjata, bunker perang, hingga jalur penyelundupan. Kalau dipakai untuk investigasi korupsi, maka negara sedang menaikkan level pengawasan,” jelasnya.

Pidato Prabowo sendiri disampaikan dengan nada tegas di hadapan anggota DPR dan pejabat negara. Ia memperingatkan kepala daerah dan pejabat agar tidak bermain-main dengan uang rakyat karena pemerintah memiliki kemampuan mendeteksi penyimpangan hingga bunker bawah tanah.

Menurut Amir Hamzah, pernyataan itu juga harus dibaca sebagai pesan politik terhadap oligarki dan jaringan kekuasaan lama.

“Korupsi besar selalu dilindungi jaringan kuat. Tidak mungkin berdiri sendiri. Ketika Prabowo bicara soal radar dan bunker, maka elite yang merasa punya masalah masa lalu otomatis membaca itu sebagai ancaman langsung,” katanya.

Amir menilai suasana politik nasional pasca transisi kekuasaan memang sedang memasuki fase konsolidasi keras. Karena itu, isu pemberantasan korupsi kini bukan hanya soal hukum, tetapi juga pertarungan pengaruh antar-elite.

Ia menyoroti munculnya tudingan politisi senior PDIP Beathor Suryadi yang mengaitkan isu bunker dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Amir, tuduhan semacam itu harus dibedakan antara opini politik dan fakta hukum.

“Dalam analisa intelijen, semua informasi boleh muncul, tetapi harus diverifikasi. Jangan sampai publik terjebak trial by opinion. Kalau ada dugaan, maka institusi hukum harus bekerja dengan data dan pembuktian,” ujarnya.

Meski demikian, Amir melihat berkembangnya isu bunker menunjukkan adanya kegelisahan politik di kalangan elite nasional.

“Ketika Presiden bicara teknologi pemburu bunker, lalu publik langsung mengaitkan dengan tokoh tertentu, itu menunjukkan masyarakat membaca pidato itu sebagai kode politik, bukan sekadar pidato teknis,” katanya.

Amir juga menilai gaya komunikasi Prabowo saat ini mulai berubah menjadi lebih ofensif dibanding awal pemerintahannya. Ia melihat Presiden sedang membangun citra sebagai pemimpin yang siap menghadapi jaringan korupsi besar.

“Prabowo paham bahwa publik muak dengan korupsi. Maka beliau memakai simbol teknologi, radar, satelit, dan operasi militer untuk menunjukkan negara hadir dengan kekuatan penuh,” ujarnya.

Menurut Amir, pendekatan seperti itu lazim digunakan dalam operasi kontra-korupsi di berbagai negara. Negara terlebih dahulu menciptakan rasa takut psikologis sebelum operasi penegakan hukum dilakukan secara besar-besaran.

“Ketika elite mulai panik, biasanya muncul kebocoran informasi, konflik internal, bahkan saling bongkar. Itu pola klasik dalam perang intelijen,” katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga sempat menyinggung adanya aparat yang menjadi backing pengusaha nakal dengan “seragam hijau atau cokelat”. Pernyataan itu dinilai Amir sebagai sinyal bahwa Presiden memahami persoalan korupsi tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan jaringan kekuasaan lintas sektor.

Amir memperkirakan isu penggunaan teknologi radar dan satelit dalam memburu aset koruptor akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika pemerintah benar-benar mulai melakukan operasi investigasi besar.

“Kalau ini benar-benar dijalankan, maka kita akan melihat perubahan besar dalam pola pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak lagi sekadar OTT, tetapi juga asset hunting berbasis teknologi dan intelijen,” ujarnya.

MoneyTalk, Jakarta – Anggaran proyek Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi sorotan. Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menilai terdapat pola nomenklatur anggaran yang dinilai membingungkan dan berpotensi membuka celah dugaan penganggaran ganda dalam proyek JPO di lingkungan Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Menurut Jajang, penggunaan istilah atau nomenklatur berbeda dalam program JPO membuat publik sulit memahami detail penggunaan anggaran. Ia bahkan menyebut penyusunan nomenklatur tersebut terkesan “cerdas” karena memecah kategori pekerjaan ke dalam beberapa istilah berbeda.

“Orang-orang DKI Jakarta itu pintar-pintar mengakali nama nomenklatur dalam program APBD DKI Jakarta agar aparat hukum tidak paham dan mengerti bahwa ada dugaan double anggaran dalam proyek JPO,” ujar Jajang dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Ia menyoroti sejumlah nomenklatur yang digunakan dalam proyek JPO, mulai dari perencanaan, revitalisasi, pembangunan hingga pemeliharaan. Khusus untuk pemeliharaan, kata dia, terdapat tiga kategori berbeda yang masing-masing memiliki alokasi anggaran tersendiri.

“Untuk pemeliharaan saja ada tiga kategori, yakni Pemeliharaan JPO untuk Service Bulanan, Pemeliharaan JPO untuk Sparepart, dan Pemeliharaan JPO. Dengan nomenklatur yang berbeda, maka anggarannya juga berbeda,” katanya.

Jajang kemudian membeberkan rincian anggaran proyek JPO yang dipersoalkan tersebut, yakni:

-Anggaran Perencanaan JPO sebesar Rp199.175.200

-Anggaran Pemeliharaan JPO (Service Bulanan) sebesar Rp1.375.756.400

-Anggaran Pemeliharaan JPO (Sparepart) sebesar Rp1.721.810.320

-Anggaran Pemeliharaan JPO sebesar Rp12.569.100.000

-Anggaran Revitalisasi JPO sebesar Rp16.357.153.526

-Anggaran Pembangunan JPO sebesar Rp737.250.576

Menurutnya, nomenklatur yang memiliki kemiripan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

CBA meminta Kejati DKI segera melakukan penyelidikan terhadap penggunaan anggaran JPO tahun 2025 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dipimpin oleh Heru Suwondo.

“Dari gambaran di atas, CBA meminta Kejati DKI Jakarta melakukan penyelidikan anggaran JPO tahun 2025 di Dinas Bina Marga Provinsi Jakarta. Mumpung masih hangat dan anggarannya besar, tetapi nomenklaturnya ada kesamaan,” ujar Jajang.

Ia juga menyinggung kondisi sejumlah JPO di Jakarta yang dinilai masih jauh dari layak meski anggaran yang dialokasikan cukup besar. Menurutnya, masih ditemukan JPO dengan kondisi kumuh, cat memudar, hingga aroma tak sedap akibat kurangnya perawatan.

“JPO Jakarta ini mestinya sudah seindah istana dan sekuat jembatan di negeri dongeng. Tapi kenyataannya masih banyak JPO yang tampangnya kumuh, catnya memudar, dan bau pesingnya masih menusuk hidung,” sindirnya.

Karena itu, CBA mendesak Kejati DKI Jakarta memanggil pihak Dinas Bina Marga guna mengklarifikasi penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, penyelidikan diperlukan untuk memastikan tidak ada dugaan anggaran fiktif maupun penggelembungan biaya dalam proyek JPO.

“Siapa tahu dalam proses penyidikan dari nomenklatur dan anggaran JPO milik Dinas Bina Marga ini ada dugaan fiktif,” tutup Jajang.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menyoroti besarnya anggaran furnitur untuk Kantor Istana Wakil Presiden di proyek Ibu Kota Nusantara.

Sorotan itu muncul setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang IKN, sehingga status ibu kota negara saat ini dinilai masih melekat pada Jakarta. Meski demikian, pembangunan IKN tetap dilanjutkan pemerintah.

Menurut Uchok Sky, anggaran furnitur untuk Kantor Istana Wakil Presiden pada tahun 2026 mencapai Rp33,3 miliar. Nilai tersebut dinilainya sangat jauh berbeda dibandingkan anggaran furnitur dan perlengkapan ibadah untuk Masjid Negara IKN yang disebut hanya sebesar Rp1,8 miliar.

“Anggaran buat Furniture Kantor Istana Wakil Presiden mencapai Rp33,3 miliar. Sedangkan furniture ditambah perlengkapan ibadah pada Masjid Negara IKN hanya sebesar Rp1,8 miliar. Ya, Anda tidak salah baca, perabot kantor bernilai belasan kali lipat lebih mahal dibandingkan perlengkapan rumah Allah,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai perbedaan anggaran tersebut menunjukkan adanya ketimpangan prioritas dalam pembangunan fasilitas di kawasan IKN.

“Perbedaan furniture antara Wakil Presiden dengan Masjid Negara IKN seperti langit dan bumi, jaraknya jauh sekali. Satu sisi dihiasi kemewahan yang melimpah, sisi lainnya cukup seadanya untuk kebutuhan beribadah ribuan orang,” jelasnya.

Uchok juga menyinggung posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila nantinya mulai berkantor di Istana Wakil Presiden IKN.

“Seandai hari ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berkantor di Istana Wakil Presiden, suasana hati beliau pasti benar-benar seperti menempati istana sultan yang siap mengganti Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Ia menambahkan, anggaran furnitur yang besar tersebut menimbulkan kesan bahwa kemewahan fasilitas pejabat lebih diprioritaskan dibandingkan fasilitas publik dan kepentingan keagamaan.

“Dengan anggaran semewah itu, rasanya ruang kantor tersebut bukan sekadar tempat bekerja, melainkan tempat bersemayamnya kemegahan yang seolah-olah lebih diprioritaskan dibandingkan fasilitas untuk kepentingan umum dan nilai keagamaan,” tutup Uchok Sky.