23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang kritik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguat. Kali ini datang dari Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), Jalih Pitoeng, yang menilai KPK terlihat “impoten” karena hingga kini belum juga memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam pusaran kasus dugaan suap impor yang menyeret perusahaan ekspedisi PT Blueray Cargo.

Menurut Jalih, publik berhak mempertanyakan keseriusan KPK dalam membongkar dugaan praktik suap yang diduga melibatkan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apalagi, nama Djaka Budhi Utama beberapa kali muncul dalam fakta persidangan dan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK.

“Kalau nama seorang pejabat tinggi negara sudah disebut dalam surat dakwaan dan fakta persidangan, tetapi sampai sekarang belum juga diperiksa, maka publik wajar mempertanyakan keberanian KPK. Jangan sampai KPK terlihat impoten menghadapi kekuatan besar di balik kasus ini,” kata Jalih kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah persidangan kasus dugaan suap pengurusan impor yang melibatkan bos Blueray Cargo, John Field, mengungkap sejumlah fakta yang menyita perhatian publik. Dalam dakwaan jaksa KPK, disebut adanya pertemuan antara sejumlah pejabat Bea dan Cukai dengan pihak Blueray Cargo di Hotel Borobudur, Jakarta, pada pertengahan 2025. Nama Djaka Budhi Utama disebut turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap pengurusan impor barang. Dalam perkembangan penyidikan, KPK menetapkan sejumlah tersangka dari unsur pengusaha dan pejabat Bea Cukai. Jaksa kemudian mengungkap adanya rangkaian pertemuan antara pihak Blueray Cargo dengan sejumlah pejabat Bea Cukai yang diduga berkaitan dengan pengondisian jalur impor dan percepatan pengeluaran barang dari pelabuhan.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, nama Djaka Budhi Utama disebut hadir bersama sejumlah pejabat Bea Cukai lainnya dalam pertemuan dengan pengusaha kargo. Fakta itu kemudian memunculkan tuntutan dari berbagai kalangan agar KPK memanggil dan memeriksa Djaka guna mengklarifikasi keterlibatannya.

Jalih menilai, penyebutan nama seorang pejabat setingkat direktur jenderal dalam dokumen resmi dakwaan bukan persoalan ringan.

“Ini bukan sekadar rumor atau isu media sosial. Nama itu muncul dalam dokumen hukum resmi yang disusun berdasarkan hasil penyidikan. Kalau sampai sekarang belum diperiksa, maka muncul kesan ada perlakuan berbeda,” ujarnya.

Perhatian publik semakin besar setelah jaksa KPK mengungkap adanya dugaan pemberian uang kepada sejumlah pejabat Bea Cukai dengan nilai mencapai Rp61,3 miliar. Dana tersebut disebut diberikan secara bertahap dalam rentang Juli 2025 hingga Januari 2026 sebagai imbalan atas kemudahan dalam proses impor barang. Selain uang, terdapat pula dugaan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah bernilai miliaran rupiah.

Dalam berbagai pemberitaan dan fakta persidangan, juga muncul informasi mengenai kode-kode tertentu dalam distribusi uang yang diduga terkait dengan pejabat di lingkungan Bea Cukai. Hal inilah yang menurut Jalih harus ditelusuri secara mendalam oleh penyidik KPK.

“Kalau memang ada fakta soal amplop berkode dan dugaan aliran dana kepada pejabat tertentu, maka penyidik harus membongkar semuanya secara transparan. Jangan berhenti pada level bawah,” tegasnya.

Kritik terhadap KPK tidak hanya datang dari Jalih. Sejumlah pakar hukum dan pegiat antikorupsi juga mempertanyakan mengapa Djaka Budhi Utama belum terlihat diperiksa meski namanya telah muncul dalam dakwaan perkara. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasih, menilai seseorang yang namanya tercantum dalam surat dakwaan seharusnya setidaknya dimintai keterangan sebagai saksi.

Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Ito Sumardi bahkan menilai pemeriksaan terhadap pihak yang disebut dalam proses hukum merupakan langkah wajar untuk memperjelas duduk perkara dan menjaga objektivitas penegakan hukum.

Desakan serupa juga pernah disampaikan sejumlah kelompok masyarakat sipil yang meminta KPK menunjukkan konsistensi dalam pemberantasan korupsi tanpa memandang jabatan atau posisi seseorang.

Bagi Jalih Pitoeng, perkara Blueray Cargo kini bukan lagi sekadar kasus suap impor biasa. Kasus ini telah berkembang menjadi ujian besar bagi independensi dan keberanian KPK.

Menurutnya, publik sedang mengamati apakah lembaga antirasuah tersebut mampu menelusuri seluruh pihak yang disebut dalam persidangan atau justru berhenti pada pelaku lapangan dan level menengah.

“Jangan sampai masyarakat melihat bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau ada nama yang muncul berkali-kali dalam dakwaan dan fakta persidangan, maka harus diperiksa. Itu prinsip dasar penegakan hukum,” katanya.

Ia menambahkan, transparansi dalam penanganan perkara menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang selama beberapa tahun terakhir terus menghadapi sorotan terkait independensi dan efektivitas penanganan kasus korupsi.

Di sisi lain, KPK menyatakan masih terus mendalami perkara suap impor yang melibatkan Blueray Cargo. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa setiap fakta yang muncul dalam persidangan akan menjadi bahan analisis bagi penyidik maupun jaksa penuntut umum. KPK juga menyebut penyidikan terhadap pihak penerima suap masih terus berjalan dan belum berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan.

Meski demikian, hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pemeriksaan terhadap Djaka Budhi Utama.

Situasi tersebut membuat tekanan publik terhadap KPK semakin besar. Di tengah berbagai fakta yang terungkap di ruang sidang, pertanyaan yang terus bergema adalah apakah KPK berani menelusuri dugaan keterlibatan seluruh pihak yang disebut dalam perkara Blueray Cargo, atau justru membiarkan tanda tanya besar itu terus menggantung di hadapan publik.

MoneyTalk, Jakarta – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang kembali melakukan penggeledahan sekaligus penyegelan kantor PT Bumi Arta Sedayu (BAS), perusahaan pengembang perumahan yang diketahui menerima kucuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

PT BAS merupakan pengembang yang mengerjakan proyek perumahan Citra Swarna Grande (CSG) dan Kartika Residence. Perusahaan tersebut disebut menerima fasilitas pembiayaan KPR senilai ratusan miliar rupiah dari BTN.

Menanggapi langkah Kejari Karawang tersebut, Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, menyampaikan apresiasi atas upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat kejaksaan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Karawang yang kembali melakukan penggeledahan dan penyegelan kantor PT Bumi Arta Sedayu (BAS),” kata Febri dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).

Febri juga mendorong Kejaksaan Agung untuk turut menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait program KPR Subsidi atau KPR Simple yang melibatkan pengembang PT BAS maupun PT Banua Anugerah Sejahtera.

Menurutnya, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, BPK menemukan potensi kerugian yang mencapai Rp1,3 triliun yang berkaitan dengan pelaksanaan program KPR tersebut.

“Kejaksaan Agung jangan mau kalah dengan Kejari Karawang. Kejagung harus membuka penyelidikan atas temuan dalam IHPS II Tahun 2025. BPK telah menemukan potensi kerugian mencapai Rp1,3 triliun yang berkaitan dengan program KPR Simple yang dijalankan bersama pengembang PT BAS maupun PT Banua Anugerah Sejahtera,” ujar Febri.

Ia menilai laporan audit BPK telah memberikan data yang cukup bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Laporan audit BPK ini sudah siap saji. Pihak Kejagung tinggal melakukan pemanggilan terhadap manajemen BTN, mulai dari Direktur Utama hingga jajaran komisaris,” tegasnya.

Dalam laporan tersebut, lanjut Febri, BPK menemukan masih banyak sertifikat rumah milik debitur KPR yang belum selesai dan tertahan pada sejumlah pihak ketiga. Sertifikat tersebut disebut berada di pengembang, notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga bank lain.

Selain persoalan sertifikat, BPK juga mengungkap adanya 1.215 debitur KPR dengan baki debet mencapai Rp628,45 miliar yang diduga menggunakan modus pinjam nama. BPK juga menemukan indikasi proses persetujuan kredit yang disusun oleh pihak pengembang menggunakan data debitur yang tidak valid.

“Akibat berbagai permasalahan tersebut, berpotensi merugikan PT BTN minimal sebesar Rp707,18 miliar akibat proses penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut,” kata Febri.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen BTN maupun pihak PT Bumi Arta Sedayu terkait penggeledahan yang dilakukan Kejari Karawang dan berbagai temuan yang tercantum dalam laporan audit BPK tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Anggaran pengadaan pakaian dinas di sejumlah pemerintah provinsi di Tanah Papua menjadi sorotan publik setelah nilainya mencapai miliaran rupiah dalam dua tahun anggaran berturut-turut, yakni 2025 dan 2026. Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, menilai besarnya alokasi anggaran tersebut perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.

Menurut Uchok Sky, pada tahun 2025 Provinsi Papua Tengah menjadi daerah dengan anggaran pengadaan pakaian dinas terbesar, mencapai Rp9,4 miliar. Posisi berikutnya ditempati Provinsi Papua Barat sebesar Rp4,3 miliar, disusul Papua Selatan Rp3,5 miliar.

Selanjutnya, Provinsi Papua mengalokasikan Rp3,3 miliar untuk pakaian dinas, Papua Barat Daya Rp2,2 miliar, dan Papua Pegunungan sebesar Rp727,5 juta.

“Pada tahun 2025, juara pengadaan pakaian dinas adalah Papua Tengah dengan anggaran Rp9,4 miliar, kemudian Papua Barat Rp4,3 miliar, dan Papua Selatan Rp3,5 miliar,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).

Ia menambahkan, pada tahun anggaran 2026, Papua Tengah kembali menjadi daerah dengan alokasi terbesar untuk pengadaan pakaian dinas, yakni Rp4,9 miliar. Di posisi kedua terdapat Papua dengan anggaran sekitar Rp3 miliar.

Sementara itu, Papua Barat menempati urutan ketiga dengan anggaran Rp2,76 miliar, diikuti Papua Barat Daya Rp2,74 miliar, Papua Pegunungan Rp1,5 miliar, dan Papua Selatan sebesar Rp964,67 juta.

Uchok menilai besarnya anggaran tersebut menimbulkan tanda tanya karena dalam dokumen pengadaan yang ditelusuri pihaknya tidak tercantum secara rinci jumlah setel pakaian dinas yang akan dibeli.

“Anggaran pengadaan pakaian dinas ini sangat aneh dan janggal karena instansi pemerintah di provinsi-provinsi Papua tidak mencantumkan atau diduga menutupi informasi mengenai berapa jumlah setel pakaian dinas yang akan dibeli,” ujarnya.

Atas temuan tersebut, CBA meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membuka penyelidikan terhadap pengadaan pakaian dinas di pemerintah provinsi se-Papua.

Menurut Uchok, langkah penegakan hukum diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“CBA meminta Kejagung turun tangan membuka penyelidikan atas pemborongan pakaian dinas di pemerintah provinsi se-Papua yang nilainya tidak masuk akal ini,” tegasnya.

Ia berharap anggaran daerah dapat lebih diprioritaskan untuk pembangunan layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Dengan turunnya Kejagung ke Papua, diharapkan anggaran pakaian dinas tidak hanya menjadi simbol kemewahan birokrasi, tetapi dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua,” pungkas Uchok Sky.

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan PT Bumi Arta Sedayu kasus yang merugikan keuangan negara kembali mencuat, dan kali ini sorotan tertuju pada salah satu bank milik pemerintah. Di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang berjuang pulih, publik menaruh perhatian besar terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyelidikan Kejaksaan Negeri Karawang. Kedua lembaga ini kini menelusuri dugaan skandal besar dalam tata kelola Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di lingkungan Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Tbk.

‎Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Dedy Irwan Virantama, mengonfirmasi pihaknya telah memeriksa 91 orang saksi. Kelompok ini mencakup sejumlah pejabat bank dan pihak terkait. Menurut Dedy, indikasi penyalahgunaan mekanisme penyaluran kredit sangat kuat dan berpotensi merugikan negara.
‎
‎Penyidik menemukan bukti kuat adanya tindak pidana dalam penyaluran kredit kepada PT Bumi Arta Sedayu (BAS) selaku pengembang dua proyek perumahan besar, yaitu Citra Swarna Grande dan Kartika Residence. Rentang waktu transaksi mencurigakan ini berlangsung dari tahun 2021 hingga 2024.
‎
‎Pola kejanggalan yang terungkap sangat sistematis. Modus operandi utamanya meliputi penggunaan joki atau peminjaman identitas orang lain, pemalsuan data pribadi, hingga pembuatan dokumen palsu agar pengajuan kredit lolos verifikasi. Pihak pengembang bahkan membentuk tim khusus untuk mengatur alur rekayasa pengajuan tersebut.
‎
‎Proses hukum di kantor cabang BTN ini berjalan aktif sejak Maret 2026. Penyidik menelusuri alur dana dari kantor cabang hingga ke lokasi proyek. Tim juga melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda, mencakup wilayah Bekasi hingga Karawang, baik di kantor bank maupun kantor pengembang, guna mengamankan barang bukti kunci.
‎
‎Pihak kejaksaan juga memanggil ratusan debitur. Dari total 481 nama yang tercatat sebagai pembeli rumah dengan harga Rp500 juta hingga Rp1 miliar, baru 51 orang yang menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
‎
‎Sebelumnya, dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025, BPK telah mengungkap potensi kerugian negara yang sangat masif, mencapai angka Rp1,3 triliun. Temuan ini menyoroti kelemahan pengawasan dokumen dan pengendalian internal yang lemah di BTN.
‎
‎BPK mencatat dua poin kerugian utama. Pertama, potensi kerugian PT BTN Tbk mencapai Rp707,18 miliar akibat penundaan penyelesaian proses sertifikat kepemilikan tanah yang berlarut-larut. Kedua, kerugian sebesar Rp628,45 miliar yang merujuk pada 1.215 debitur KPR yang terhubung langsung dengan PT BAS.
‎
‎Selain persoalan data peminjam, tim pemeriksa juga menemukan masalah klasik yang merugikan nasabah. Banyak sertifikat rumah milik debitur KPR belum tuntas prosesnya dan tertahan di berbagai pihak, mulai dari pengembang, notaris, Badan Pertanahan Nasional, hingga bank lain. Kondisi ini berisiko memicu sengketa hukum baru dan kerugian finansial.
‎
Menurut catatan BPK, banyak debitur dalam kasus ini justru mendapatkan bantuan pembayaran angsuran dari pengembang PT BAS atau PT.Banua Anugerah Sejahtera itu sendiri. Hal ini memperkuat dugaan bahwa transaksi tersebut hanya rekayasa administrasi semata.

‎Lembaga pemeriksa juga menilai BTN lalai menerapkan klausul buyback guarantee atau jaminan pembelian kembali dalam program KPR Simple yang dijalankan bersama pengembang. Padahal, klausul itu berfungsi sebagai jaring pengaman keuangan. Di sisi lain, proses persetujuan kredit justru banyak diatur oleh pihak pengembang dengan memasukkan data debitur yang tidak sesuai kenyataan.
‎
‎Merespons berbagai temuan tersebut, BPK meminta Direktur Utama BTN segera mengambil langkah penyelamatan aset atas kredit bermasalah dalam program tersebut. BPK juga merekomendasikan evaluasi total terhadap kebijakan penyaluran kredit melalui skema KPR Simple.
‎
‎Saat ini, tim investigasi BPK masih mendalami seluruh alur penyaluran kredit konsumen yang melibatkan PT BAS. Selain itu, Dewan Komisaris BTN mendapat perintah khusus untuk memperketat pengawasan di lapangan, khususnya terkait penyelesaian sertifikat rumah agar hak nasabah dan aset negara tetap aman.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti anggaran pengadaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 yang nilainya mencapai Rp15,7 miliar. CBA menilai terdapat kejanggalan karena harga per stel pakaian dinas berbeda-beda secara signifikan antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi pemerintahan.

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengatakan perbedaan harga tersebut menimbulkan pertanyaan publik terkait standar pengadaan, efisiensi penggunaan anggaran, hingga potensi penyimpangan dalam proses belanja pemerintah daerah.

“Yang menjadi perhatian bukan hanya besarnya nilai anggaran, tetapi adanya perbedaan harga yang sangat mencolok untuk jenis pakaian dinas yang relatif sama. Hal ini perlu dijelaskan secara transparan kepada masyarakat,” ujar Jajang dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun CBA, salah satu anggaran terbesar terdapat pada pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp679,2 juta untuk 283 stel pakaian dinas. Jika dihitung, harga per stel mencapai sekitar Rp2,4 juta.

Menurut Jajang, angka tersebut tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan harga pakaian kerja lapangan yang umum beredar di pasaran.

“Publik tentu bertanya-tanya, apa yang membuat satu stel pakaian dinas lapangan bisa mencapai lebih dari Rp2 juta. Apakah terdapat spesifikasi khusus atau faktor lain yang menyebabkan harganya jauh di atas rata-rata pasar,” katanya.

Sorotan serupa juga diarahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang yang menganggarkan Rp759.546.360 untuk pengadaan 449 stel pakaian dinas. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp1,69 juta per stel.

Sementara itu, pada tingkat kelurahan, Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, tercatat mengalokasikan Rp18.288.000 untuk 12 stel PDL atau sekitar Rp1,52 juta per stel.

“Kalau memang spesifikasi dan kualitasnya berbeda, tentu harus dijelaskan secara rinci kepada publik. Namun jika jenis barangnya relatif sama, maka perbedaan harga yang terlalu jauh menjadi pertanyaan serius,” ujar Jajang.

Menariknya, kata dia, terdapat pengadaan pakaian dinas dengan nilai yang jauh lebih rendah. Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, anggaran sebesar Rp28.229.520 digunakan untuk 68 paket pengadaan, atau sekitar Rp470 ribu per paket.

Menurut CBA, angka tersebut justru terlihat lebih mendekati harga pasar untuk pakaian dinas dengan spesifikasi standar.

“Di sinilah letak pertanyaannya. Jika satu instansi bisa memperoleh harga sekitar Rp470 ribu per paket, mengapa di instansi lain bisa mencapai Rp1,5 juta hingga Rp2,4 juta per stel. Perbedaan ini harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.

Jajang menilai persoalan tersebut bukan hanya menyangkut efisiensi anggaran, melainkan juga menyentuh aspek akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah. Sebab seluruh anggaran pengadaan tersebut berasal dari uang rakyat yang dihimpun melalui pajak dan berbagai penerimaan daerah lainnya.

Karena itu, CBA mendesak pihak penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Banten, untuk melakukan penyelidikan terhadap proses pengadaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

“CBA meminta Kejati Banten melakukan penelusuran dan penyelidikan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran, mark up, atau penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut. Kami siap menyerahkan data-data yang kami miliki untuk membantu proses pendalaman,” kata Jajang.

Ia menegaskan bahwa transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah sangat penting agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Uang publik semestinya digunakan secara efektif untuk kebutuhan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Karena itu setiap belanja pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), Jalih Pitoeng, mendesak Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama untuk secara terbuka mengakui apabila benar menerima aliran dana suap sebagaimana yang mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jalih menilai langkah pengakuan dan pertobatan jauh lebih terhormat dibanding membiarkan polemik terus berkembang di ruang publik tanpa kejelasan.

Menurut Jalih, munculnya nama pejabat tertinggi Bea dan Cukai dalam fakta persidangan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai isu biasa. Ia menegaskan bahwa lembaga negara yang memiliki kewenangan strategis dalam mengawasi arus barang, penerimaan negara, dan aktivitas ekspor-impor harus dijaga dari praktik korupsi yang dapat merusak kepercayaan publik.

“Jika memang tidak terlibat, maka harus dibuktikan melalui proses hukum secara terang-benderang. Tetapi apabila benar menerima sesuatu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, maka sikap kesatria adalah mengakui kesalahan, bertobat, dan bertanggung jawab di hadapan hukum,” kata Jalih Pitoeng dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah berkembangnya sorotan publik terhadap perkara dugaan suap pengurusan impor yang menyeret sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pihak swasta. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, nama Djaka Budi Utama disebut dalam rangkaian fakta persidangan terkait pertemuan antara pejabat Bea Cukai dan sejumlah pengusaha kargo.

Jalih menilai kasus yang sedang disidangkan bukan sekadar perkara individu, melainkan cermin dari persoalan tata kelola yang selama ini kerap menjadi sorotan di sektor kepabeanan. Menurutnya, berbagai keluhan dunia usaha mengenai jalur impor, dwelling time, hingga dugaan permainan dalam pengawasan barang harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh.

Ia mengatakan bahwa masyarakat berhak mengetahui apakah dugaan praktik suap yang terungkap dalam persidangan hanya melibatkan oknum tertentu atau justru menunjukkan adanya pola yang lebih sistematis. Karena itu, Jalih meminta aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.

“Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Publik ingin melihat apakah ada aktor yang memiliki posisi lebih tinggi dan menikmati keuntungan dari praktik tersebut. Prinsip equality before the law harus benar-benar diterapkan,” ujarnya.

Desakan Formasi juga didasarkan pada berkembangnya informasi dalam persidangan yang menyebut adanya dugaan penerimaan dana dalam jumlah besar oleh sejumlah pihak. Dalam salah satu fakta yang muncul di persidangan, jaksa KPK menyebut adanya dugaan penerimaan uang sebesar 213.600 dolar Singapura yang dikaitkan dengan kode tertentu dalam pembagian dana suap. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian hukum yang berlangsung di pengadilan.

Bagi Jalih, persoalan ini bukan hanya menyangkut aspek pidana, tetapi juga moralitas pejabat publik. Ia menilai pejabat negara memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding masyarakat biasa karena mengelola amanah rakyat dan keuangan negara.

“Pertobatan bukan hanya urusan agama, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada bangsa. Ketika seorang pejabat mengakui kesalahan dan bersedia mempertanggungjawabkannya, itu justru menjadi pelajaran berharga bagi publik dan generasi mendatang,” katanya.

Lebih jauh, Jalih mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara saat ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan investasi. Karena itu, setiap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat strategis harus ditangani secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Di sisi lain, KPK sendiri menyatakan akan mencermati seluruh fakta yang muncul dalam persidangan dan melakukan analisis terhadap setiap informasi yang berkembang. Sejumlah pejabat KPK menegaskan bahwa langkah hukum lanjutan akan disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian dan perkembangan proses penyidikan yang sedang berjalan.

Jalih berharap kasus tersebut dapat menjadi momentum besar bagi reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan operasi tangkap tangan atau penindakan terhadap individu, melainkan harus disertai perbaikan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, serta penguatan integritas aparatur.

“Bangsa ini membutuhkan pejabat yang berani jujur. Jika memang ada kesalahan, akui. Jika tidak bersalah, buktikan di pengadilan. Namun yang paling penting adalah jangan mengkhianati kepercayaan rakyat,” tegas Jalih.

Kasus dugaan suap impor yang tengah bergulir kini menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian luas publik karena melibatkan pejabat strategis di sektor kepabeanan. Masyarakat menunggu apakah fakta-fakta yang muncul dalam persidangan akan berkembang menjadi temuan hukum baru atau justru membuktikan tidak adanya keterlibatan pihak-pihak yang namanya disebut dalam dakwaan maupun kesaksian di persidangan.

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan pencemaran lingkungan yang mencuat di wilayah Kali Kukuba dan Teluk Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, kembali menempatkan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dalam sorotan publik. Berbagai laporan yang berkembang di masyarakat memunculkan perhatian terhadap dampak aktivitas pertambangan terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan warga pesisir di kawasan tersebut.

Sejumlah kalangan menyoroti perubahan kondisi perairan di Kali Kukuba dan Teluk Buli yang disebut mengalami penurunan kualitas lingkungan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat, terutama nelayan dan warga yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada ekosistem pesisir dan perairan setempat.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai seluruh dugaan yang berkembang harus ditindaklanjuti secara serius, profesional, dan transparan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Menurutnya, perusahaan tambang, khususnya yang berstatus BUMN, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai regulasi lingkungan.

“ANTAM sebagai BUMN memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding perusahaan biasa. Selain mengejar target bisnis dan mendukung hilirisasi nasional, perusahaan juga wajib memastikan seluruh aktivitasnya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar,” ujar Uchok Sky Khadafi.

Ia menegaskan bahwa status perusahaan negara harus menjadi contoh dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk kepatuhan terhadap seluruh aturan perlindungan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia.

Menurut Uchok, berbagai laporan mengenai dugaan pencemaran di Kali Kukuba dan Teluk Buli perlu menjadi perhatian serius. Ia meminta dilakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

“Jika memang terdapat indikasi pencemaran lingkungan yang berdampak pada ekosistem pesisir, sungai, maupun kehidupan masyarakat sekitar, maka hal tersebut harus diusut secara objektif dan terbuka. Tidak boleh ada pembiaran terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan lingkungan hidup,” katanya.

Uchok menilai pembangunan ekonomi melalui sektor pertambangan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak boleh diukur semata dari nilai ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai status proyek strategis atau besarnya investasi dijadikan alasan untuk mengesampingkan aspek lingkungan. Justru perusahaan besar harus menjadi yang paling patuh terhadap aturan dan paling bertanggung jawab terhadap dampak operasionalnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Uchok menyatakan bahwa apabila hasil pengawasan dan pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran lingkungan, maka proses penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil tersebut juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik untuk menghindari spekulasi.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi perusahaan dalam menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan maupun pemerintah sebagai regulator.

“Kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui transparansi dan akuntabilitas. Setiap laporan yang berkembang harus dijawab dengan data, hasil pemeriksaan, dan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif,” ujar Uchok.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul desakan dari sejumlah elemen masyarakat dan pemerhati lingkungan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Halmahera Timur. Mereka menilai perlindungan lingkungan dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan industri ekstraktif.

Uchok berharap seluruh pihak, baik perusahaan, pemerintah daerah, kementerian terkait, maupun aparat penegak hukum, dapat bekerja secara profesional untuk memastikan dugaan yang berkembang mendapatkan kejelasan. Menurutnya, penguatan pengawasan menjadi kunci agar manfaat ekonomi dari sektor pertambangan tetap dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.

“Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.

Namun jika tidak ada pelanggaran, publik juga berhak mengetahui hasilnya. Yang terpenting adalah memastikan bahwa lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

Sampai saat ini,Pihak Antam belum berhasil dihubungi, dan memberikan tanggapan.

MoneyTalk, Jakarta – Sorotan publik terhadap pengelolaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN kian menguat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap potensi kerugian negara bernilai fantastis.

Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, BPK menemukan potensi kerugian mencapai Rp1,3 triliun yang diduga berkaitan dengan lemahnya pengawasan dokumen hingga tata kelola penyaluran KPR.

Temuan itu mencakup persoalan penyelesaian sertifikat rumah debitur yang berlarut-larut serta dugaan kredit bermasalah yang melibatkan ribuan debitur.

BPK juga menyoroti adanya dokumen persetujuan kredit yang disebut dibuat oleh pihak pengembang menggunakan data profil debitur yang tidak akurat.

“Akibatnya, berpotensi merugikan PT BTN minimal sebesar Rp707,18 miliar atas proses penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut,” tulis BPK dalam keterangannya, dikutip Selasa (19/5/2026).

“Dan sebesar Rp628,45 miliar atas 1.215 debitur KPR pada PT BAS selaku developer,” tambahnya.

Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan masih banyak sertifikat rumah milik debitur KPR yang belum selesai dan tertahan di sejumlah pihak ketiga. Sertifikat disebutkan berada di pengembang, notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga bank lain.

Selain persoalan sertifikat, BPK turut mengungkap adanya 1.215 debitur KPR dengan baki debet mencapai Rp628,45 miliar yang diduga menggunakan modus pinjam nama.

Temuan tersebut berkaitan dengan program KPR Simple yang dijalankan bersama pengembang PT BAS atau Banua Anugerah Sejahtera. BPK menyebut para debitur diduga memperoleh pembiayaan angsuran kredit langsung dari pihak pengembang.

Tak hanya itu, BTN juga dinilai tidak menerapkan klausul buyback guarantee dalam program KPR Simple tersebut. Kondisi itu dinilai memperbesar risiko kredit bermasalah.

BPK turut menyoroti proses persetujuan kredit yang disebut disusun pihak pengembang menggunakan data debitur yang tidak valid.

Atas temuan itu, BPK meminta Direktur Utama BTN segera mengambil langkah penyelamatan terhadap kredit bermasalah dalam program KPR tersebut.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penyaluran kredit melalui skema Program KPR Simple.

Saat ini, BPK masih melakukan pemeriksaan investigatif terkait penyaluran kredit konsumer perumahan yang melibatkan PT BAS.

Tak hanya kepada direksi, BPK juga meminta Dewan Komisaris BTN memperketat pengawasan terhadap proses penyelesaian sertifikat kepemilikan rumah debitur KPR.

MoneyTalk, Jakarta – Akun X milik media Independen Sumatra mengunggah kritik keras terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terkait dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan tambang yang disebut merusak sejumlah pulau di Maluku Utara.

Dalam unggahan pada Jumat (30/5/2026), Independen Sumatra menyebut sejumlah perusahaan yang diklaim berkaitan dengan Sherly Tjoanda dan dituding melakukan aktivitas pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di beberapa wilayah kepulauan.

“DAFTAR PERUSAHAAN SHARLY TJOANDA PENGHANCUR PULAU DI MALUKU UTARA,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Adapun daftar perusahaan yang disebut dalam unggahan itu antara lain:

1. PT Karya Wijaya — disebut menghancurkan Pulau Gebe

2. PT Bela Sarana Permai — disebut merusak Pulau Obi, Desa Wooi

3. PT Amazing Tabara — disebut merusak Pulau Obi, Desa Sambiki

4. PT Indonesia Mas Mulia — disebut merusak Pulau Bacan

5. PT Bela Kencana — disebut merusak Pulau Obi, Desa Soligi

Unggahan itu juga menyebut masih terdapat banyak perusahaan cangkang lain yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan di Maluku Utara.

Independen Sumatra mengutip sumber dari Jaringan Advokasi Tambang terkait data dan tudingan tersebut.

Selain menyoroti persoalan lingkungan, unggahan itu juga menyinggung kekayaan Sherly Tjoanda yang disebut mencapai hampir Rp1 triliun, sehingga disebut sebagai gubernur terkaya di Indonesia.

“Sepertinya Sharly Tjoanda tidak butuh gaji sebagai Gubernur Maluku Utara. Yang dibutuhkannya adalah posisi strategis untuk mengatur regulasi agar bisnis tambang keluarganya semakin lancar,” tulis akun tersebut.

Unggahan itu turut disertai sejumlah foto yang diklaim memperlihatkan dampak lingkungan di Pulau Gebe dan Pulau Obi akibat aktivitas pertambangan. Dalam narasinya, Independen Sumatra menyebut kawasan yang sebelumnya memiliki pantai biru dan hutan hijau kini berubah menjadi “lautan lumpur yang keruh”.

“Keuntungan berapa pun besarnya tidak akan pernah bisa menggantikan ekosistem ciptaan Tuhan. Jika lingkungan dirusak, akibatnya bisa terasa hingga 300 tahun ke depan,” demikian bunyi unggahan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Sherly Tjoanda maupun perusahaan-perusahaan yang disebut dalam unggahan terkait tudingan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk segera menindaklanjuti temuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dugaan manipulasi nilai ekspor atau underinvoicing dalam perdagangan minyak sawit mentah (CPO) yang diduga melibatkan 10 perusahaan besar eksportir kelapa sawit.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai pengungkapan data tersebut merupakan sinyal kuat bahwa negara mulai bersikap serius dan tidak lagi memberi ruang bagi praktik ekonomi yang merugikan negara, termasuk yang diduga dilakukan oleh jejaring oligarki yang selama ini berada di sekitar lingkar kekuasaan.

“Pengumuman 10 perusahaan yang diduga melakukan underinvoicing ini menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo serius melawan oligarki,” kata Hari, Jumat (29/5/2026).

Menurut Hari, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya juga harus dibaca sebagai peringatan keras sekaligus instruksi moral dan politik agar aparat penegak hukum segera bergerak mengusut tuntas dugaan pelanggaran tersebut tanpa pengecualian, tanpa pandang bulu.

Karena itu, ia menuntut Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak ragu menunjukkan keberanian, ketegasan, dan independensi dalam menangani kasus yang diduga melibatkan korporasi besar dengan nilai ekonomi yang sangat signifikan.

“Perlawanan terhadap oligarki sudah disampaikan secara terbuka oleh Presiden Prabowo. Pertanyaannya sekarang, mampukah APH mengusut kasus besar yang melibatkan oligarki? Peran APH sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum,” ujar Hari.

Ia juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh kembali gagal atau terkesan ragu-ragu dalam menindak kasus besar yang sarat kepentingan, karena hal tersebut hanya akan memperkuat dugaan adanya intervensi dan melemahkan wibawa penegakan hukum di Indonesia.