23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut secara menyeluruh dugaan praktik suap atau pemerasan yang menyeret perusahaan Blueray Cargo. Menurutnya, penegak hukum tidak boleh tebang pilih dan harus memeriksa seluruh pihak yang namanya muncul dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Uchok mengatakan dirinya memperoleh informasi dari keterangan saksi Hartanto yang tertuang dalam BAP terkait perkara yang menjerat tersangka Deddy Kurniawan Sukolo. Dalam dokumen tersebut, disebut adanya dugaan pendistribusian uang kepada sejumlah pihak yang diklaim berkaitan dengan oknum di tingkat Polsek, Polres, Polda Metro Jaya hingga Mabes Polri.

“Saya mendapat informasi keterangan dari BAP Hartanto yang menyebut adanya pengantaran setoran kepada oknum Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditelusuri sampai tuntas,” kata Uchok Sky Khadafi kepada redaksi, Minggu (21/6/2026).

CBA Minta KPK Periksa Semua Pihak yang Disebut dalam BAP

Menurut Uchok, keterangan yang tertuang dalam BAP tersebut perlu diuji dan diverifikasi oleh aparat penegak hukum, termasuk memanggil seluruh pihak yang disebut dalam dokumen pemeriksaan.

Ia menegaskan bahwa KPK harus mengusut dugaan aliran dana tersebut secara objektif tanpa memandang jabatan maupun institusi yang diduga terkait.

“Dalam BAP itu disebutkan bahwa urusan setoran untuk tingkatan Polda dan Mabes ditangani oleh saudara John Field. Kebenaran informasi ini harus diusut dan dibuktikan melalui proses hukum yang transparan,” tegas Uchok.

Nama John Field Disebut dalam Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan saksi Hartanto dalam BAP tertanggal 25 Februari 2026, disebutkan bahwa dirinya menjalankan tugas distribusi dana sesuai arahan pihak tertentu dan mempertanggungjawabkannya kepada seseorang bernama John Field.

Dalam dokumen pemeriksaan tersebut juga disebutkan adanya pola distribusi yang berlangsung secara berkala pada minggu pertama setiap bulan.

Hartanto mengaku pernah menerima instruksi untuk mengantarkan dana yang diambil dari seseorang bernama Viny Liverie Lie kepada pihak tertentu. Dalam keterangannya, saksi menyebut dirinya hanya menjalankan perintah dan tidak mengetahui secara rinci identitas penerima akhir dana tersebut.

Dugaan Distribusi Dana ke Lingkungan Kepolisian

Dalam salah satu bagian BAP, Hartanto menjelaskan bahwa dirinya pernah diperintahkan mengambil uang dari ruang kerja Viny Liverie Lie di kawasan yang disebut sebagai Mabes 5 lantai 2 pada Februari 2025.

Uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas jinjing hitam dan dibawa menggunakan kendaraan operasional bersama Dian Sopiono menuju kawasan Polda Metro Jaya.

Setelah menunggu selama beberapa waktu, Hartanto mengaku menerima arahan untuk berpindah ke sekitar Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Sesampainya di lokasi, ia mengaku bertemu seseorang yang menghubunginya melalui telepon dan kemudian menerima tas berisi uang tersebut.

Dalam keterangannya, Hartanto mengaku tidak mengetahui identitas penerima dana. Namun ia menyatakan bahwa distribusi tersebut bukan terkait urusan bea cukai, melainkan untuk pihak yang disebutnya berasal dari lingkungan kepolisian.

Terdapat Istilah “Kode Bantuan Freelance”

Dokumen BAP lainnya yang diperlihatkan kepada saksi juga memuat percakapan elektronik mengenai agenda pertemuan dengan topik “Kode Bantuan Freelance”.

Dalam keterangan saksi, istilah tersebut disebut sebagai kode internal yang berkaitan dengan distribusi bantuan uang kepada pihak tertentu. Saksi mengaku tim yang terlibat hanya bertugas mendistribusikan dana sesuai arahan atasan dan tidak menentukan jumlah maupun penerima dana.

Percakapan yang turut ditampilkan dalam dokumen elektronik tersebut menunjukkan adanya koordinasi terkait pertemuan dan distribusi bantuan yang disebut melibatkan sejumlah anggota tim humas.

KPK Diminta Bertindak Cepat

Atas munculnya sejumlah nama dan dugaan aliran dana dalam dokumen pemeriksaan tersebut, Uchok meminta KPK segera melakukan pendalaman dan memanggil pihak-pihak yang disebutkan untuk dimintai klarifikasi.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan apakah benar terjadi praktik suap, pemerasan, atau penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan aparat maupun pihak swasta.

“Jika ada dugaan setoran kepada oknum aparat, maka seluruh pihak yang disebut dalam BAP harus dipanggil dan diperiksa. Jangan sampai ada kesan penegakan hukum dilakukan secara tebang pilih,” ujar Uchok.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam BAP terkait dugaan aliran dana tersebut. Aparat penegak hukum juga belum menyampaikan hasil verifikasi atas keterangan saksi yang tercantum dalam dokumen pemeriksaan tersebut.

Sebagai informasi, seluruh keterangan yang termuat dalam BAP merupakan bagian dari proses penyidikan dan masih harus dibuktikan lebih lanjut melalui mekanisme hukum yang berlaku.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ratusan Petani Laoli di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saat ini menghadapi ancaman penggusuran paksa oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim).

Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas tanah, hak atas rasa aman, dan hak atas penghidupan yang layak sebagaimana dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Para petani telah menguasai dan mengelola lahan tersebut dengan pembukaan lahan sejak tahun 1998. Namun pada tahun 2023–2024, Pemkab Lutim mengklaim lahan seluas ±395 hektare sebagai Hak Pengelolaan (HPL) berdasarkan sertifikat yang diduga terbit tanpa proses yang transparan dan tanpa pelibatan masyarakat yang secara nyata menguasai fisik lahan tersebut.

Rencana penggusuran yang akan dilakukan dengan melibatkan aparat dan Satpol PP tidak memiliki dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hasbi Assidiq, Advokat Publik YLBHI LBH Makassar dan Kuasa Hukum Petani Laoli mengingatkan agar Pemkab Luwu Timur tidak memaksakan diri sebelum adanya proses penyelesaian objek tanah yang akan di bangun Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri.

“Upaya land clear yang direncanakan oleh Pemkab Luwu Timur, bisa berdampak terjadinya penggusuran secara paksa, ini jelas bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Jika Pemkab mengklaim lahan tersebut miliknya, maka seharusnya mereka menempuh upaya hukum di pengadilan. Tidak ada ruang bagi eksekusi sepihak tanpa putusan pengadilan,” tegas Hasbi Assidiq.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan dan mendesak agar aparat penegak hukum untuk tidak menjadi alat kekuasaan dan mendukung upaya perampasan tanah yang sudah digarap bertahun tahun oleh petani.

“Polres Luwu Timur sebagai penegak hukum harus menghentikan upaya penggusuran dari Pemkab Lutim dan mengarahkan penyelesaian melalui jalur hukum yang menghormati hak asasi manusia,” tambahnya.

Lebih lanjut, praktik penggusuran paksa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam Resolusi 1993/77 tentang Forced Evictions oleh Komisi HAM PBB, serta bertentangan dengan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 7 tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam yang mewajibkan negara mencegah penggusuran paksa dan menempatkan relokasi sebagai upaya terakhir melalui dialog yang tulus.

Jika Pemkab Luwu Timur tidak menyelesaikan persoalan ini secara baik dengan petani, maka potensi pelanggaran HAM yang terjadi akan berantai. Mulai dari kehilangan tanah yang berdampak terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini sama halnya upaya memiskinkan warga negara.

Pemkab Luwu Timur harus memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat atas ruang dan sumber daya alam. Negara bukanlah pemilik tapi negara diberikan ham menguasai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu artinya kepentingan warga negara menjadi prioritas utama.

Selain itu, Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih dengan itikad baik dan tidak disengketakan dapat menjadi dasar pembuktian hak atas tanah. Para petani Laoli telah memenuhi syarat tersebut.

Ironisnya, masyarakat mengaku tidak pernah melihat adanya pengukuran dan pemeriksaan fisik oleh BPN sebelum terbitnya sertifikat HPL tersebut. Iwan, salah satu petani Laoli, mengungkapkan pengabaian dan buruknya layanan pemerintah dalam urusan legalitas tanah.

“Kami sudah berupaya mengurus surat-surat tanah. Mengajukan penerbitan SKT sampai meminta penerbitan PBB. Tapi kami tidak dilayani, ditolak. Sekarang tiba-tiba terbit sertifikat HPL, dan hak kami dianggap gugur.” ungkap Iwan

Ia juga berharap perhatian langsung dari Presiden.

“Kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto tahu kondisi kami para petani. Sertifikat HPL Pemda Lutim diduga kuat terbit secara ilegal. Harapan kami hanya satu: keadilan,” tambah Iwan

Sementara itu, Nur Hafni, warga Desa Harapan yang telah mengantongi Surat Keterangan Tanah (SKT), menyatakan

“Saya ini punya SKT. Bagaimana dengan ini? Dan mungkin masih banyak warga lain yang juga punya SKT. Kenapa tidak pernah diakui?” tutur Nur Hafni

Fakta bahwa sebagian warga memiliki SKT dan bahkan dokumen PBB menunjukkan adanya pengakuan administratif terhadap penguasaan masyarakat, yang kini diabaikan sepihak dengan dalih terbitnya HPL pada tahun 2023–2024.

Negara Harus Hadir Melindungi, Bukan Merampas Hak Warga.

Peralihan hak dari PT Vale Indonesia (sebelumnya PT INCO) kepada Pemkab Luwu Timur atas lahan kompensasi pembangunan DAM Karebbe pada 2006 tidak serta-merta menghapus fakta penguasaan fisik oleh masyarakat sejak 1998. Prinsip kehati-hatian dan verifikasi data fisik serta yuridis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 seharusnya memastikan tidak adanya penguasaan pihak lain sebelum HPL diterbitkan.

Pengabaian terhadap fakta sosial ini memperlihatkan potensi maladministrasi dan pelanggaran prinsip keadilan agraria.

Tuntutan Petani Laoli, mendesak:

Penghentian segera segala bentuk ancaman dan rencana penggusuran paksa terhadap Petani Laoli.

Evaluasi dan investigasi menyeluruh atas penerbitan Sertifikat HPL oleh BPN.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan yang adil dan transparan.

Intervensi pemerintah pusat untuk memastikan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.

Negara tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk menghilangkan hak rakyat kecil. Jika penguasaan tanah oleh negara tidak dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka hal itu bertentangan dengan amanat konstitusi.

Petani Laoli telah mengelola dan menggantungkan hidup di tanah tersebut hampir 30 tahun. Mereka bukan pendudukan liar—mereka adalah warga negara yang menuntut hak konstitusionalnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi segera membuka penyelidikan terhadap pengadaan timbangan duduk di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi yang dianggarkan pada tahun 2025 dan 2026.

Menurut Jajang, pengadaan tersebut perlu ditelusuri karena terdapat sejumlah kejanggalan pada harga satuan timbangan yang dibeli menggunakan anggaran pemerintah daerah.

“Berdasarkan data yang kami telusuri, pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sekitar Rp181 juta untuk pengadaan timbangan duduk. Sementara pada tahun 2026 kembali dianggarkan sebesar Rp170 juta,” kata Jajang dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan, nilai pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan karena harga rata-rata per unit timbangan yang tercantum dalam dokumen anggaran dinilai relatif tinggi dibandingkan harga pasar yang umum ditemukan.

Pada tahun 2025, lanjutnya, terdapat timbangan duduk dengan harga sekitar Rp5.407.000 per unit dan ada pula yang mencapai Rp6.000.000 per unit. Bahkan pada tahun 2026 harga rata-rata per unit disebut meningkat menjadi sekitar Rp6.800.000.

“Perbedaan harga tersebut patut menjadi perhatian. Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri spesifikasi barang yang dibeli, apakah memang memiliki teknologi khusus atau terdapat faktor lain yang menyebabkan harganya jauh di atas rata-rata harga pasar,” ujarnya.

Jajang menambahkan, berdasarkan penelusuran CBA terhadap berbagai produk timbangan duduk yang beredar di pasaran, harga alat tersebut sangat beragam tergantung kapasitas dan jenisnya, baik manual maupun digital.

“Secara umum harga timbangan duduk berkisar mulai Rp135 ribu hingga lebih dari Rp2 juta. Karena itu kami mempertanyakan timbangan seperti apa yang dibeli oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sehingga harga per unitnya bisa mencapai lebih dari Rp5 juta bahkan mendekati Rp7 juta,” katanya.

Menurutnya, transparansi menjadi hal yang penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik terkait penggunaan anggaran daerah tersebut.

Jajang bahkan menyindir tingginya harga pengadaan itu dengan menyebut timbangan duduk tersebut seolah bukan lagi sekadar alat ukur berat barang.

“Dari harga yang tercantum dalam anggaran, timbangan duduk ini seperti memiliki nilai yang luar biasa. Publik tentu bertanya-tanya, apakah timbangannya terbuat dari emas atau memiliki fitur khusus yang belum diketahui masyarakat luas,” ucapnya.

Meski demikian, CBA menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif dan profesional oleh aparat penegak hukum.

Karena itu, pihaknya mendesak Kejari Kota Bekasi segera memanggil pejabat terkait di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi guna memberikan penjelasan mengenai kebutuhan, spesifikasi, metode pengadaan, hingga dasar penentuan harga barang tersebut.

“Kejari Kota Bekasi perlu turun tangan untuk memastikan apakah harga yang muncul dalam dokumen anggaran memang sesuai dengan spesifikasi barang yang dibeli atau justru terdapat potensi pemborosan bahkan penyimpangan anggaran,” tegas Jajang.

Ia menilai, pengadaan barang pemerintah harus selalu mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat wajib dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Kalau memang harga tersebut sesuai dengan kualitas dan spesifikasi barang, tentu harus dijelaskan kepada publik. Namun apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka harus ada langkah hukum yang tegas agar menjadi pelajaran bagi semua pihak,” ujarnya.

CBA berharap penyelidikan yang dilakukan nantinya mampu memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat mengenai polemik pengadaan timbangan duduk tersebut.

“Semoga penyelidikan Kejari dapat mengungkap apakah selisih harga tersebut murni karena faktor kualitas dan spesifikasi barang, atau justru terdapat angka-angka yang dibengkokkan sehingga terlihat berat di atas kertas namun ringan dalam pertanggungjawaban. Itu yang harus dibuka secara terang kepada publik,” pungkas Jajang Nurjaman.

MoneyTalk.id,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk sementara waktu tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Rabu (17/6/2026 mengatakan keputusan tersebut diambil karena Kejaksaan Agung (Kejagung) telah lebih dahulu melakukan proses penyidikan dan menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut.

“Saya kira kalau sudah ada upaya paksa atau segala macam, ya pasti kami untuk sementara waktu tidak perlu melakukan aktivitas lagi karena saat itu tahapan kami masih penyelidikan,” ujar Setyo Budiyanto di kawasan Senayan, Jakarta,

Setyo menegaskan KPK menghormati dan mempercayai proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung.

“Kami percaya bahwa aparat penegak hukum melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Kita bisa melihat transparansinya, segala sesuatunya sudah dipublikasikan dan itu bagian dari keterbukaan dalam proses penegakan hukum,” katanya.

Menurutnya, KPK akan terus memantau perkembangan perkara tersebut dan membuka peluang koordinasi dengan Kejagung apabila diperlukan.

“Proses penyidikan sudah berjalan. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sementara nanti kami lihat saja. Kalau memang perlu dikoordinasikan, ya dikoordinasikan,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, serta Sony Sanjaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Kejagung mengungkapkan, salah satu modus yang diduga dilakukan para tersangka adalah menunjuk sejumlah yayasan yang tidak memenuhi persyaratan dan terafiliasi dengan mereka untuk menjadi dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari penunjukan tersebut, para tersangka diduga memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu.

Selain itu, penyidik juga menduga terjadi praktik mark up atau penggelembungan harga dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, KPK sebelumnya mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi MBG di BGN. Hal tersebut disampaikan KPK pada 8 Juni 2026, bertepatan dengan pengumuman penahanan mantan pimpinan BGN oleh Kejaksaan Agung.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar, menyoroti kasus pemecatan seorang hakim yustisial di Pengadilan Tinggi Makassar yang terbukti menerima suap sebesar Rp1 miliar untuk memenangkan pihak berperkara.

Menurut Aziz, kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik korupsi di lembaga peradilan bukan semata-mata terkait besaran gaji atau kesejahteraan aparatur negara, melainkan menyangkut akhlak, integritas, dan kualitas moral individu yang menjalankan amanah jabatan.

“Ketika kenaikan gaji hakim hingga ratusan persen ternyata tidak mampu mencegah adanya oknum yang terlibat suap, maka yang menjadi masalah sesungguhnya bukan lagi soal uang, tetapi soal akhlak,” ujar Aziz Yanuar dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Sebagaimana diketahui, seorang hakim yustisial berinisial YM dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hakim tersebut terbukti menerima suap sebesar Rp1 miliar dalam enam kali transaksi untuk memengaruhi putusan perkara yang sedang ditangani.

Dalam persidangan etik terungkap bahwa dana hasil suap tersebut digunakan untuk menutupi berbagai kebutuhan pribadi, termasuk kerugian bisnis umrah, utang, hingga aktivitas judi online.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah upaya peningkatan kesejahteraan hakim yang selama ini diyakini sebagai salah satu cara untuk menekan praktik korupsi di lingkungan peradilan.

Aziz menilai, peningkatan pendapatan tanpa diiringi pembangunan karakter dan integritas hanya akan menjadi solusi yang tidak menyentuh akar persoalan.

“Yang menjadi masalah bukan uang. Yang menjadi masalah adalah akhlak. Pendidikan yang buruk hanya melahirkan orang bergelar tetapi miskin integritas, gemar mencari celah, dan menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi,” katanya.

Ia juga mengkritik sistem pendidikan yang menurutnya terlalu menekankan aspek akademik dan capaian formal, namun kurang memberikan perhatian terhadap pembentukan karakter, kejujuran, tanggung jawab, dan nilai-nilai moral.

Menurut Aziz, bangsa ini membutuhkan reformasi yang menyentuh dua aspek sekaligus, yakni pendidikan karakter yang berkualitas dan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.

“Pendidikan yang baik harus mampu melahirkan manusia berintegritas, bukan sekadar manusia yang memiliki gelar. Sementara penegakan hukum yang lemah hanya akan melahirkan sistem yang korup dan birokrat yang kehilangan rasa malu untuk mencuri uang rakyat,” tegasnya.

Terkait maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparat negara, Aziz berpandangan bahwa efek jera harus menjadi perhatian utama pemerintah dan penegak hukum. Ia menilai ketegasan dalam pemberian sanksi menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah berulangnya praktik korupsi.

Meski demikian, ia menekankan bahwa langkah represif harus berjalan beriringan dengan upaya preventif melalui pendidikan yang berkualitas, pembinaan moral, serta penguatan budaya integritas sejak dini.

“Perbaikan bangsa tidak cukup hanya dengan menaikkan gaji atau memperberat hukuman. Yang lebih penting adalah membangun manusia yang memiliki akhlak, integritas, dan rasa takut untuk berbuat zalim kepada masyarakat,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam terhadap meningkatnya kekayaan sejumlah petinggi Partai Amanat Nasional (PAN).

Kritik tersebut disampaikan melalui akun media sosial X miliknya pada Selasa, 17 Juni 2026.

Selamat ya — “sukses” buat PAN meningkatkan kekayaan pimpinannya sebagai pejabat negara, kata Muhammad Said Didu

Soroti Sejumlah Pemberitaan

Dalam unggahannya, Said Didu menyoroti beberapa pemberitaan media mengenai lonjakan harta kekayaan para pejabat yang berasal dari PAN.

Beberapa judul pemberitaan yang ia kutip antara lain:

1. “Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun”

2. “Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun”

3. “Harta Menteri dari PAN Dudy Purwagandhi Melonjak Rp35 Miliar dalam Dua Tahun”

4. “Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun”

Respons Warganet Beragam

Unggahan Said Didu tersebut langsung menuai beragam respons dari warganet. Sebagian mendukung kritik tersebut dan meminta transparansi lebih lanjut mengenai sumber kenaikan kekayaan para pejabat, sementara sebagian lainnya menilai peningkatan harta tidak selalu identik dengan penyalahgunaan jabatan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari PAN maupun para pejabat yang disebut dalam unggahan tersebut.

Sebagai informasi, data kekayaan pejabat negara umumnya dilaporkan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

MoneyTalk.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah menyoroti tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Informasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah beredar unggahan yang membahas hasil pemantauan dan evaluasi KPK terhadap sejumlah aspek pengadaan di daerah tersebut.

Unggahan yang beredar di platform X dan dipublikasikan oleh akun Lambe SahamJJA pada 15 Juni 2026 menyebutkan bahwa KPK menyoroti sejumlah hal terkait tata kelola pengadaan di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Dalam unggahan tersebut disebutkan adanya dugaan indikasi monopoli proyek melalui pengondisian pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Selain itu, KPK juga disebut menaruh perhatian terhadap penggunaan metode e-purchasing yang dinilai memiliki risiko korupsi tinggi apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.

Unggahan itu juga menyinggung Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2025 yang disebut menjadi salah satu dasar pendalaman KPK terkait dugaan monopoli dan pengondisian proyek. KPK dikabarkan akan menelaah lebih lanjut berbagai temuan yang muncul dalam proses evaluasi tersebut.

Selain itu, proses tender yang berlangsung melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) juga disebut menjadi perhatian. Dalam unggahan tersebut dinyatakan bahwa KPK telah membahas sejumlah persoalan terkait mekanisme pengadaan dan memberikan sejumlah kesimpulan yang akan ditindaklanjuti dalam waktu tiga bulan ke depan.

Unggahan tersebut juga mengaitkan sorotan KPK dengan rekam jejak kasus pengadaan di Maluku Utara pada periode pemerintahan sebelumnya. Disebutkan bahwa pernah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat pengadaan sehingga persoalan tata kelola proyek dinilai bukan isu baru di provinsi tersebut.

Meski demikian, informasi yang beredar menegaskan bahwa langkah KPK saat ini masih berada pada tahap pencegahan dan pemantauan melalui evaluasi tata kelola. Belum terdapat informasi mengenai penyelidikan, penyidikan, maupun penetapan tersangka dalam perkara yang dikaitkan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda terkait informasi yang beredar di media sosial tersebut. Sementara itu, publik dan warganet terus mengikuti perkembangan hasil evaluasi KPK terhadap tata kelola pengadaan di daerah tersebut.

MoneyTalk.id – Pusaran kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin memanas setelah beredar informasi di platform media sosial mengenai isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Sony Sonjaya yang menyebut sejumlah nama tokoh publik.

Informasi tersebut diunggah oleh akun Maria A Alkaff pada Minggu (15/6/2026) dan ramai diperbincangkan warganet.

Dalam informasi yang beredar disebutkan bahwa nama Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, serta Patris Rumbayan yang santer disebut sebagai ibunda Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, tercantum dalam BAP Sony Sonjaya.

Sony Sonjaya yang merupakan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) disebut memasukkan sejumlah nama setelah mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dalam perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony menyatakan siap membuka seluruh informasi yang dimilikinya kepada Kejaksaan Agung guna membantu pengungkapan kasus dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG.

Menurut keterangan yang beredar, terdapat lebih dari 20 nama yang disebut memiliki pengetahuan atau keterkaitan dengan tata kelola program tersebut.

Berdasarkan dokumen daftar nama yang beredar di kalangan media, nama Felly Estelita Runtuwene dan Patris Rumbayan memang tercantum dalam BAP. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai bentuk keterlibatan maupun peran spesifik dari masing-masing pihak yang namanya disebut.

Penyidik Kejaksaan Agung saat ini masih mendalami keterangan Sony Sonjaya. Proses penanganan perkara disebut masih berada dalam tahap penyelidikan sehingga seluruh informasi yang berkembang masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Tim kuasa hukum Sony menegaskan kliennya siap memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan penyidik. Menurut mereka, Sony berkomitmen membantu mengurai dugaan penyimpangan anggaran dalam program yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Felly Estelita Runtuwene maupun Patris Rumbayan terkait penyebutan nama mereka dalam informasi yang beredar. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya fakta hukum yang berkekuatan tetap.

MoneyTalk, Jakarta – Budayawan dan cendekiawan Muslim Muhammad Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun melontarkan kritik tajam terhadap para pemimpin yang menurutnya tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah ceramah yang diunggah melalui akun YouTube Rudy Ashari dan kembali menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial.

Dalam ceramahnya, Cak Nun menggunakan gaya khas yang sarat satire, perumpamaan, serta sindiran sosial-politik. Ia mempertanyakan dasar moral dan pengalaman hidup para pemimpin yang dinilainya mengambil kebijakan tanpa memahami kesulitan yang dialami masyarakat kecil.

Cak Nun menyinggung tokoh Sengkuni dalam kisah pewayangan sebagai simbol kelicikan politik. Namun, melalui analogi tersebut, ia justru mempertanyakan mengapa sebagian pemimpin masa kini dapat bertindak lebih keras terhadap rakyat meski tidak memiliki latar belakang penderitaan yang berat.

Menurutnya, banyak pemimpin berasal dari kalangan yang relatif berkecukupan dan tidak pernah mengalami kesulitan hidup seperti yang dirasakan sebagian besar rakyat. Karena itu, ia mempertanyakan alasan yang membuat mereka tega mengambil kebijakan atau tindakan yang dinilai merugikan masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Cak Nun berulang kali menyoroti pentingnya empati, kepekaan sosial, serta kedekatan pemimpin dengan realitas kehidupan rakyat. Ia menegaskan bahwa jabatan publik seharusnya digunakan untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan sebaliknya.

Ceramah tersebut disampaikan dengan nada emosional dan penuh penekanan, namun tetap dibalut gaya retorika khas Cak Nun yang menggabungkan kritik, humor, sindiran, serta refleksi moral.

Berikut petikan ceramah Cak Nur

Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini yang mana yang gak sengkuni?

Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu?

Kamu pernah ndak makan?

Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu?

Apa alasan sejarahmu? Wong kamu yang gak pernah utang seperti anak-anak utang. Kamu gak pernah kredit seperti mereka.

Kamu lancar-lancar saja kok. I toh kamu juga anak orang yang tidak miskin, cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok.

Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu?

Lha ini Indonesia ini kamu itu menderita apa sehingga kamu kejam begitu rupa kepada rakyat

Kamu pernah menderita apa ? Kamu pernah miskin apa?

Karena kamu pernah puasa kepada rakyat? Kamu pernah tirakat apa? . Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa bayar miliaran kok

Jadi pejabat, apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu . Padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu

Hingga berita ini ditulis, tidak ada pihak tertentu yang secara spesifik disebut oleh Cak Nun dalam ceramah tersebut. Karena itu, pernyataannya dapat dipahami sebagai kritik umum terhadap praktik kepemimpinan yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat.

Video ceramah tersebut telah menarik perhatian warganet dan memunculkan beragam tanggapan. Sebagian menilai kritik Cak Nun sebagai pengingat moral bagi para pemegang kekuasaan agar lebih peka terhadap kondisi masyarakat, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai bentuk kritik sosial yang menjadi bagian dari tradisi intelektual dan budaya yang selama ini kerap disampaikan budayawan asal Jombang tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Akun media sosial Jaksapedia mengunggah sebuah informasi terkait perkembangan penyidikan dugaan manipulasi ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pada Kamis (12/6/2026).

Dalam unggahannya, Jaksapedia menyebut bahwa Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan manipulasi ekspor CPO yang disebut melibatkan Grup Salim. Penyidikan disebut telah berkembang hingga menyentuh sektor perbankan, dengan seorang bankir dari Maybank Indonesia turut diperiksa oleh penyidik.

Menurut informasi yang dibagikan, fokus pendalaman penyidik mengarah pada dugaan praktik under-invoicing, yakni pencatatan nilai ekspor yang lebih rendah dibandingkan harga sebenarnya.

Praktik tersebut, apabila terbukti terjadi, berpotensi menyembunyikan keuntungan riil dari transaksi ekspor sehingga kewajiban yang harus disetorkan kepada negara menjadi lebih kecil dari semestinya.

Jaksapedia menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap pihak perbankan dilakukan untuk menelusuri rekam jejak transaksi serta aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas ekspor tersebut.

Meski demikian, proses hukum saat ini disebut masih berada pada tahap pengumpulan keterangan dan pendalaman fakta. Belum ada dakwaan maupun penetapan kesalahan terhadap pihak bank ataupun perusahaan yang diperiksa dalam perkara tersebut.

Lebih lanjut, unggahan itu menilai bahwa apabila dugaan manipulasi nilai ekspor terbukti, dampaknya tidak hanya bersifat administratif. Potensi kerugian juga dapat dirasakan negara melalui berkurangnya penerimaan dari sektor ekspor yang seharusnya masuk ke kas negara.

Kasus ini menjadi perhatian karena industri kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia, sehingga dugaan penyimpangan dalam aktivitas ekspornya dinilai berpotensi memengaruhi penerimaan negara dalam jumlah signifikan.

Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung, pihak Maybank Indonesia, maupun pihak Grup Salim belum memberikan keterangan resmi terkait informasi yang beredar mengenai pemeriksaan dan dugaan manipulasi ekspor CPO tersebut.