23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id,Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan pembaruan hukum pidana Indonesia harus diarahkan pada penguatan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, narkotika, kejahatan siber, hingga kejahatan ekonomi lintas negara. Orientasi penegakan hukum pada masa depan harus mengacu pada keberhasilan memulihkan kerugian negara dan mengembalikan hasil kejahatan kepada masyarakat, sejalan dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip due process of law.

“Perkembangan kejahatan saat ini jauh lebih cepat dibanding perkembangan regulasinya. Pelaku kejahatan memanfaatkan perusahaan cangkang, transaksi lintas negara, aset digital, cryptocurrency hingga penggunaan nominee untuk menyamarkan hasil kejahatan. Karena itu pembaruan hukum pidana harus mampu mengikuti perkembangan tersebut.” ujar Bamsoet saat mengajar mata kuliah ‘Pembaharuan Hukum Nasional’, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur di Kampus Universitas Borobudur Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, selama ini sistem hukum pidana Indonesia lebih banyak berorientasi pada penghukuman pelaku melalui pidana penjara. Padahal dalam berbagai perkara korupsi dan kejahatan ekonomi, persoalan utama justru terletak pada masih besarnya aset hasil kejahatan yang belum berhasil dipulihkan. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian negara belum sepenuhnya kembali kepada masyarakat. Pembahasan RUU Perampasan Aset yang saat ini terus dimatangkan di DPR menjadi momentum penting untuk membangun sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

“Paradigma penegakan hukum harus berkembang dari sekadar mengejar pelaku menuju mengejar hasil kejahatan. Ketika aset hasil tindak pidana masih dapat dinikmati pelaku atau dialihkan kepada pihak lain, efek jera menjadi berkurang. Pemulihan aset harus menjadi bagian integral dari pembaruan hukum pidana nasional,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, Indonesia sesungguhnya telah memiliki berbagai ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun berbagai aturan tersebut masih bergantung pada putusan pidana sehingga dalam kondisi tertentu, seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau berada di luar yurisdiksi Indonesia, proses pemulihan aset menjadi jauh lebih kompleks. Karena itu, berbagai negara mulai mengembangkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa putusan pidana dalam keadaan tertentu sebagaimana juga direkomendasikan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia.

“Indonesia dapat belajar dari praktik negara lain, namun penerapannya harus disesuaikan dengan sistem hukum nasional. Mekanisme perampasan aset tidak boleh mengurangi perlindungan terhadap hak milik yang sah, asas praduga tidak bersalah, maupun hak masyarakat untuk memperoleh proses peradilan yang adil. Keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak warga negara merupakan fondasi negara hukum,” tutur Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, pengalaman sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan ekonomi. Pendekatan tersebut berfokus pada pembuktian asal-usul kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana sehingga aset tidak mudah disembunyikan melalui jaringan perusahaan, rekening lintas negara, maupun aset digital. Indonesia dapat mengadopsi praktik-praktik tersebut dengan memperkuat pengawasan pengadilan, memperjelas standar pembuktian, melindungi pihak ketiga yang beritikad baik, serta memastikan seluruh proses berlangsung secara transparan.

“Keberhasilan penegakan hukum ke depan tidak cukup diukur dari banyaknya orang yang dipidana. Ukurannya juga harus dilihat dari besarnya aset negara yang berhasil dipulihkan dan dikembalikan kepada masyarakat. Hukum harus menghadirkan manfaat nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jakarta mendesak pemerintah menghentikan secara total program Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Organisasi mahasiswa tersebut menilai program itu tidak hanya bermasalah dari sisi manajemen, tetapi juga dinilai telah membebani anggaran negara serta menimbulkan korban jiwa.

Ketua DPD GMNI Jakarta, Deodatus Sunda Se atau yang akrab disapa Bung Dendy, mengatakan penghentian atau moratorium program perlu segera dilakukan bersamaan dengan evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurutnya, tuntutan pemeriksaan hingga pemecatan terhadap sejumlah pejabat terkait, termasuk jajaran Direksi PT Agrinas Pangan, harus dibarengi dengan penghentian program demi menyelamatkan anggaran negara sekaligus melindungi hak hidup warga negara.

“Negara tidak boleh terus membiayai program yang menurut kami telah gagal di lapangan dan tidak memiliki urgensi konstitusional bagi kemakmuran rakyat,” ujar Bung Dendy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6/2026).

Ia menilai anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat semestinya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk program yang dinilai sarat pemborosan.

“Uang negara yang bersumber dari pajak rakyat seharusnya digunakan untuk menyejahterakan kaum Marhaen, bukan dihambur-hamburkan untuk proyek pengadaan yang sarat korupsi dan pemborosan anggaran. Sangat biadab ketika anggaran negara yang boros ini justru digunakan untuk membiayai program yang mengorbankan nyawa dan darah rakyat sendiri,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, DPD GMNI Jakarta menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, menghentikan secara total Program Kopdes Merah Putih tanpa membuka ruang perbaikan sistem, karena dinilai hanya akan memperpanjang pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kedua, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran yang mengalir ke PT Agrinas Pangan untuk menelusuri dugaan pemborosan maupun potensi penyimpangan.

Ketiga, meminta dilakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran kemanusiaan terkait meninggalnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih yang, menurut GMNI Jakarta, diduga berkaitan dengan pola pendidikan dan pelatihan yang bersifat militeristis.

DPD GMNI Jakarta juga menilai persoalan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pangan dan koperasi yang dinilai tidak berjalan baik di bawah koordinasi pemerintah.

GMNI Jakarta menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga program dihentikan dan pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

MoneyTalk.id,Jakarta – Sebuah unggahan di media sosial mendadak viral setelah seorang pengguna Instagram dengan akun @haekalasyraf mengaku mengalami intimidasi, ancaman, hingga pemaksaan berhenti bekerja setelah mengembangkan sistem algoritma yang diklaim mampu mendeteksi dugaan fraud dan korupsi di sektor keuangan.

Unggahan tersebut menuai perhatian luas warganet karena berisi tuduhan serius terhadap sejumlah oknum di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam unggahannya, pemilik akun mengaku merupakan lulusan S1 Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan S2 Akuntansi UI dengan spesialisasi Assurance, Financial Report, dan Sistem Informasi Analitik. Ia juga mengklaim memiliki pengalaman lebih dari lima tahun di bidang keuangan dan teknologi.

Menurut pengakuannya, ia pernah direkrut sebagai calon pejabat OJK dan mendapat penugasan khusus untuk mengembangkan algoritma pendeteksi fraud pada sektor kredit.

Ia menyebut sistem yang dibuatnya berhasil hingga mendapat apresiasi dari jajaran pimpinan.

Namun, setelah melewati masa percobaan dan menjelang pengangkatan sebagai pegawai tetap, ia mengaku justru dipaksa mengundurkan diri.

Dalam narasinya, ia menuding mengalami intimidasi, ancaman, hingga tekanan agar menandatangani berita acara pemberhentian.

Tak hanya itu, unggahan tersebut juga memuat klaim bahwa dirinya mengalami berbagai bentuk teror setelah keluar dari lembaga tersebut, mulai dari dugaan penyadapan telepon genggam, pengawasan di sekitar rumah, hingga ancaman melalui pesan media sosial.

“Kalau kamu miskin diamlah, suaramu tidak didengar,” demikian salah satu kutipan ancaman yang diklaim diterimanya, Jumat (26/6/2026).

Unggahan itu kemudian memicu beragam respons dari warganet. Sebagian meminta aparat penegak hukum dan lembaga terkait mengusut dugaan tersebut secara transparan apabila memang terdapat bukti yang mendukung. Sebagian lainnya mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan karena seluruh tuduhan tersebut masih merupakan klaim sepihak yang belum terverifikasi.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai isi unggahan tersebut. OJK selama ini memiliki mekanisme pengaduan dan tata kelola internal terkait dugaan pelanggaran etik maupun administrasi.

Kasus ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut isu perlindungan terhadap pelapor dugaan penyimpangan (whistleblower), integritas lembaga negara, serta pentingnya penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Apabila tuduhan tersebut benar, maka diperlukan penyelidikan menyeluruh oleh pihak berwenang. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, klarifikasi resmi juga penting agar tidak berkembang menjadi disinformasi yang merugikan berbagai pihak.

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kasus dugaan suap pengurusan impor yang melibatkan Blueray Cargo tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga mengandung unsur persaingan politik.

Uchok menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak akan menjerat pihak-pihak yang diduga sebagai penerima suap dari kalangan aparat penegak hukum.

Menurut Uchok, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Hartanto yang merupakan pegawai Blueray telah mengakui menyerahkan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum di tingkat kecamatan dan kota madya atas perintah John Field selaku bos Blueray.

“Kasus John Field atau suap Blueray Cargo bukan kasus korupsi semata, tetapi ada unsur politiknya. Ada persaingan politik untuk rebutan jabatan strategis sipil antara tentara dan polisi,” kata Uchok, Jumat (26/6/2026).

Ia mengatakan, indikasi persaingan politik tersebut terlihat dari penanganan perkara yang hingga kini, menurutnya, belum menyentuh oknum-oknum dari kepolisian, BPK, BPOM, maupun Kementerian Perdagangan yang disebut dalam dugaan suap pengurusan impor.

“Tanda-tanda persaingan politik antara tentara dengan polisi bisa dilihat dari cara KPK yang sampai saat ini tidak menyentuh oknum-oknum dari polisi, BPK, BPOM, dan Kementerian Perdagangan dalam suap pengurusan impor tersebut,” ujarnya.

Uchok juga menilai KPK yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi sengaja memfokuskan penanganan perkara kepada institusi Bea dan Cukai, khususnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.

“Sepertinya KPK yang dipimpin oleh jenderal polisi ini sengaja fokus kepada institusi Bea dan Cukai, khususnya pada Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang disebut menerima uang suap sebesar 213.600 dolar Singapura agar anak buah Presiden Prabowo ini kariernya mati total,” ungkap Uchok.

Lebih lanjut, Uchok menilai kasus Blueray Cargo memperlihatkan adanya kecemburuan dari institusi kepolisian terhadap semakin banyaknya personel militer yang mengisi jabatan sipil di berbagai lembaga negara.

“Dari kasus suap Blueray Cargo ini sudah kelihatan bahwa polisi menyimpan kecemburuan kepada tentara. Saat ini lembaga-lembaga negara mulai banyak diisi oleh kaum tentara,” katanya.

Menurut Uchok, kondisi tersebut juga menjadi peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepolisian tetap memperoleh perhatian dalam penempatan jabatan strategis sebagaimana pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Ini peringatan kepada Presiden Prabowo agar polisi juga harus diperhatikan oleh pemerintah seperti zaman Presiden Jokowi yang banyak mengisi jabatan sipil,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat sipil cukup mengamati dinamika yang terjadi.

“Dan masyarakat sipil dalam konflik tentara melawan polisi cukup nonton saja. Karena saat ini Presiden Prabowo lebih percaya kepada tentara daripada polisi,” tutup Uchok.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari KPK maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut. Seluruh pernyataan di atas merupakan pendapat dan analisis dari Uchok Sky Khadafi, serta belum merupakan fakta yang telah diputuskan melalui proses hukum.

MoneyTalk.id,Jakarta – Lonjakan harta Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menjadi sorotan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan putra bungsu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu meningkat sekitar 733,18 persen dalam kurun empat tahun.

Jika pada 2021 total kekayaannya tercatat sebesar Rp42,57 miliar, maka pada laporan periode 2025 yang disampaikan pada 16 Maret 2026 jumlah tersebut melonjak menjadi Rp354,72 miliar. Artinya, dalam empat tahun terakhir harta Ibas bertambah sekitar Rp312,1 miliar.

Data LHKPN menunjukkan, sumber kekayaan terbesar Ibas berasal dari kepemilikan surat berharga yang mencapai Rp161,9 miliar. Selain itu, ia juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp133,2 miliar.

Dua komponen tersebut menyumbang hampir 83 persen dari total kekayaan yang dilaporkannya.

Selain aset finansial, Ibas memiliki tanah dan bangunan senilai Rp19,2 miliar. Properti tersebut tersebar di sejumlah daerah seperti Bogor, Bandung, Pacitan, dan Ponorogo.

Aset properti terbesar yang dimiliki Ibas adalah tanah seluas 3.586 meter persegi di Bogor dengan nilai mencapai Rp7,1 miliar. Ia juga memiliki sejumlah tanah dan bangunan lain di kawasan Bogor yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Di sektor kendaraan, Ibas tercatat memiliki koleksi alat transportasi dan mesin senilai Rp5,4 miliar. Beberapa kendaraan yang dimiliki antara lain KIA EV9 tahun 2023 senilai Rp1,9 miliar, Hyundai Ioniq tahun 2023 senilai Rp900 juta, serta BMW i7 xDrive60 tahun 2023 dengan nilai Rp2,1 miliar.

Tak hanya mobil mewah, Ibas juga melaporkan kepemilikan sejumlah sepeda premium seperti Cervelo, S-Works, dan Brompton.

LHKPN juga mencatat harta bergerak lainnya senilai Rp17,6 miliar serta harta lainnya sebesar Rp24,6 miliar. Setelah dikurangi utang Rp7,4 miliar, total kekayaan Ibas tercatat mencapai Rp354.720.769.377.

Menariknya, lonjakan kekayaan terbesar terjadi setelah 2021. Pada laporan tahun 2022, total kekayaan Ibas langsung melonjak menjadi Rp320,44 miliar. Angka tersebut kemudian berada di level Rp317,43 miliar pada 2023, meningkat menjadi Rp337,12 miliar pada 2024, dan kembali naik menjadi Rp354,72 miliar pada 2025.

Sebagai perbandingan, sebelum periode tersebut harta Ibas relatif stabil. Pada 2018 total kekayaannya tercatat Rp32,97 miliar, naik menjadi Rp33,60 miliar pada 2019 dan Rp36,60 miliar pada 2020.

Kenaikan yang sangat signifikan dalam rentang 2021 hingga 2022 membuat publik menyoroti perubahan struktur aset Ibas, terutama pada komponen surat berharga dan kas yang kini menjadi tulang punggung kekayaannya.

Meski demikian, seluruh data tersebut merupakan laporan resmi yang disampaikan sendiri oleh Ibas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui mekanisme LHKPN sebagaimana diwajibkan bagi penyelenggara negara.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan potensi penerimaan negara hingga *Rp450 triliun* yang disebut berasal dari pelanggaran tata kelola perkebunan sawit di kawasan hutan dan hingga kini belum sepenuhnya ditagih negara.

Menurut Uchok, angka tersebut bukan sekadar statistik dalam laporan audit atau dokumen penegakan hukum, melainkan menyangkut hak masyarakat yang semestinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial hingga bantuan bagi masyarakat miskin.

“Kalau memang ada potensi penerimaan negara mencapai Rp450 triliun berdasarkan data Satgas Sawit dan hasil audit BPKP, maka publik berhak mengetahui mengapa yang ditagih hanya sebagian kecilnya. Ini bukan uang milik pejabat, bukan milik korporasi, tetapi hak rakyat yang seharusnya masuk ke kas negara,” kata Uchok Sky Khadafi kepada media, Kamis (25/6/2026).

Potensi Penerimaan Negara dari Kasus Sawit

Kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit periode 2015–2024 yang saat ini masih ditangani Kejaksaan Agung.

Berdasarkan berbagai data yang beredar dalam proses penyidikan, sekitar 3,37 juta hektare kebun sawit disebut beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari luasan tersebut, potensi penerimaan negara apabila seluruh kewajiban dan sanksi diterapkan secara maksimal diperkirakan mencapai sekitar Rp450 triliun.

Namun, menurut sejumlah pemberitaan dan dokumen yang beredar di ruang publik, nilai yang ditargetkan untuk dipulihkan saat ini berada di kisaran Rp70 triliun.

Perbedaan angka tersebut menjadi perhatian CBA karena terdapat selisih sekitar **Rp380 triliun** yang dinilai berpotensi tidak masuk ke kas negara.

“Pertanyaan publik sederhana, ke mana potensi Rp380 triliun itu? Kalau memang ada dasar hukum yang membuat negara hanya menagih Rp70 triliun, harus dijelaskan secara terbuka. Transparansi sangat penting agar tidak muncul spekulasi di masyarakat,” ujar Uchok.

Nilainya Lebih Besar dari Sejumlah Program Strategis Nasional

Uchok menilai besarnya angka tersebut perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas.

Bila dibandingkan dengan berbagai program pemerintah, nilai Rp450 triliun disebut melampaui sejumlah anggaran strategis nasional.

Menurutnya, angka tersebut bahkan lebih besar dibanding sebagian program bantuan sosial dan mendekati dua kali lipat anggaran kesehatan nasional dalam satu tahun anggaran.

“Bayangkan kalau dana sebesar itu berhasil masuk ke kas negara. Dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat, mulai dari pembiayaan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan program perlindungan sosial. Karena itu proses penegakan hukumnya harus dilakukan secara serius dan transparan,” kata Uchok.

CBA Soroti Lambatnya Perkembangan Kasus

Selain soal potensi kerugian dan penerimaan negara, CBA juga menyoroti perkembangan perkara yang dinilai belum memberikan kepastian kepada publik.

Menurut Uchok, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan penyidikan, terutama setelah muncul sejumlah pernyataan yang dinilai berbeda terkait status penanganan perkara.

Dalam berbagai pemberitaan sebelumnya, sempat muncul pernyataan pejabat Kejaksaan Agung mengenai adanya pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun pada kesempatan lain disebutkan bahwa perkara masih berada dalam tahap penyidikan umum dan belum ada tersangka yang diumumkan secara resmi.

“Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan. Jangan sampai muncul kesan ada kontradiksi informasi. Penegakan hukum yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyidikan,” ujar Uchok.

Meski demikian, CBA menegaskan bahwa seluruh pihak yang namanya disebut dalam proses penyidikan tetap harus dihormati hak hukumnya dan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Belajar dari Kasus Duta Palma

Uchok juga menyinggung penanganan kasus korupsi sawit yang melibatkan Grup Duta Palma sebagai contoh penegakan hukum yang dinilai berjalan relatif cepat dan terbuka.

Dalam perkara tersebut, proses penetapan tersangka, penahanan, hingga persidangan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan kasus secara jelas.

Menurutnya, pola yang sama perlu diterapkan dalam perkara tata kelola sawit yang saat ini masih berlangsung agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

“Publik tidak meminta seseorang langsung dinyatakan bersalah. Yang diminta adalah keterbukaan proses hukum, pemeriksaan semua pihak yang relevan, dan penyampaian perkembangan perkara secara jelas kepada masyarakat,” katanya.

Desak Pemulihan Hak Negara dan Rakyat

CBA menilai fokus utama dari perkara ini seharusnya tidak hanya pada aspek pidana, tetapi juga bagaimana negara dapat memulihkan seluruh potensi penerimaan yang menjadi hak masyarakat.

Menurut Uchok, kerugian akibat persoalan tata kelola sawit tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga pada kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan hilangnya manfaat ekonomi yang seharusnya diterima rakyat.

“Yang harus menjadi prioritas adalah bagaimana hak negara dan hak rakyat bisa dipulihkan. Semakin lama perkara ini berlarut-larut, semakin besar pertanyaan publik mengenai komitmen penegakan hukum dan pemulihan aset negara,” tegas Uchok.

Ia berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai perkembangan penyidikan, potensi pemulihan kerugian negara, serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memastikan seluruh kewajiban terhadap negara dapat ditagih sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

MoneyTalk.id,Jakarta –  Pelapor Farizky Widiyana, secara resmi telah menyampaikan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan PT PLN (Persero) Tahun Buku 2024–2025 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Kamis, 25 Juni 2026.

Laporan tersebut telah diterima dan tercatat dalam administrasi Kejaksaan Agung dengan Nomor Surat 1320/LP-Dugaan Tindak Pidana Kerugian Negara/VI/2026.

Pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya pada badan usaha milik negara yang mengelola sektor strategis ketenagalistrikan nasional.

Menurut pelapor, terdapat sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum guna memastikan tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun kepentingan publik.

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pendalaman, penyelidikan, dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan laporan ini adalah untuk mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.”jelas Farizky Widiyana

Selanjutnya, Farizky Widiyana berharap Kejaksaan Agung RI dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, independen, dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Laporan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara agar setiap dugaan penyimpangan dapat diperiksa secara terbuka dan dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Pelapor juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan BUMN harus senantiasa berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mengingat dana yang dikelola pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan publik dan keuangan negara.

MoneyTalk.id,Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta membuka penyelidikan atas pengadaan mobil derek di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan Kejati DKI perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengadaan tersebut karena nilai anggarannya tergolong sangat besar.

“Kejati DKI fokus kepada anggaran pengadaan mobil derek itu, lantaran anggaran sangat jumbo mencapai sebesar Rp62,8 miliar,” ujar Ucok Sky Khadafi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2026).

Selain itu, lanjut Ucok, Kejati DKI Jakarta juga harus menghitung dan memastikan kebenaran jumlah mobil derek yang diadakan dalam proyek tersebut.

“Kejati DKI Jakarta juga harus fokus, dan menghitung benar atau tidak jumlah mobil derek tersebut sebanyak 28 unit atas pengadaan Dinas Perhubungan tahun 2023 tersebut,” ujarnya.

Menurut Ucok, hal yang tidak kalah penting adalah melakukan penyelidikan terhadap kesesuaian harga satuan mobil derek dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

“Yang lebih penting, Kejati DKI Jakarta harus menyelidiki, atau menyesuaikan antara harga rata-rata satu mobil derek sebesar Rp2,2 miliar dengan spek dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan,” kata Ucok.

Ia juga menyoroti kinerja penegakan aturan lalu lintas yang dilakukan Dishub DKI Jakarta.

Ucok menambahkan, meskipun razia terhadap kendaraan pribadi dinilai jarang dilakukan, anggaran pemeliharaan kendaraan derek tetap terus dialokasikan.

“Biarpun jarang melakukan razia kendaraan pribadi, tetapi pada tahun 2025 terdapat anggaran Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Derek sebesar Rp211.680.000, dan pada tahun 2026 terdapat anggaran Pemeliharaan Dashcam Kendaraan Derek sebesar Rp271.436.480,” tegasnya.

Tak hanya itu, Ucok juga mengungkap adanya pengadaan kendaraan operasional lainnya di lingkungan Dishub DKI Jakarta.

“Belum lagi pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Mobil Towing sebesar Rp890.100.000 untuk 1 unit,” tutup Ucok Sky Khadafi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Munculnya foto Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam persidangan kasus dugaan suap impor di lingkungan Bea Cukai memantik sorotan publik. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas peran Nyoman dalam perkara tersebut.

Dalam sidang kasus dugaan suap impor Bea Cukai pada 12 Juni 2026, Jaksa KPK menampilkan foto Nyoman Adhi Suryadnyana di hadapan majelis hakim dan terdakwa John Field. Nama Nyoman disebut muncul dalam kontak telepon mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, dengan label “John Nyoman BPK BR”.

Menurut Uchok Sky, fakta persidangan tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai posisi dan peran seorang pejabat tinggi negara yang memiliki fungsi pengawasan keuangan.

“Apakah Nyoman hanya sekadar jembatan perkenalan, atau ia benar-benar terlibat dalam aliran suap dan penyalahgunaan wewenang?” ujar Uchok dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Ia menilai kemunculan nama Nyoman dalam persidangan tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Terlebih, terdapat dugaan bahwa yang bersangkutan menjadi pihak yang memperkenalkan pengusaha importir dengan pejabat Bea Cukai.

“Fakta bahwa nama Nyoman muncul di persidangan, apalagi disebut sebagai pihak yang memfasilitasi perkenalan antara pengusaha importir dengan pejabat Bea Cukai, patut dipertanyakan karena berpotensi menyimpang dari tugas dan fungsi Anggota BPK,” katanya.

Uchok menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, tugas utama lembaga tersebut adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Karena itu, seorang anggota BPK semestinya berfokus pada fungsi audit dan pengawasan.

“Seorang Anggota BPK seharusnya fokus pada fungsi audit dan pengawasan, bukan menjadi perantara atau penghubung antara pelaku usaha dengan pejabat di lingkungan yang diawasi,” tegasnya.

Menurut dia, apabila benar terdapat peran mempertemukan pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut, maka muncul pertanyaan serius mengenai kemungkinan penyalahgunaan pengaruh dan jaringan yang melekat pada jabatan publik.

“Apakah peran itu sejalan dengan tupoksinya sebagai pengawas keuangan negara, atau justru merupakan penyalahgunaan jaringan dan pengaruh yang melekat pada jabatannya?” lanjut Uchok.

Karena itu, CBA meminta KPK untuk mendalami secara menyeluruh keterkaitan Nyoman Adhi Suryadnyana dalam perkara yang sedang disidangkan tersebut. Menurut Uchok, langkah hukum diperlukan agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

“KPK memiliki kewajiban untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap Nyoman Adhi Suryadnyana guna mendalami apakah ia hanya sekadar pengenal atau benar-benar terlibat dalam aliran uang suap dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara,” ujarnya.

Uchok menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih. Menurutnya, pembiaran tanpa proses hukum yang jelas berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Pembiaran tanpa proses hukum yang jelas hanya akan memperkuat anggapan bahwa hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai penanganan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan oknum di lingkungan Bea Cukai dan perusahaan kargo Blue Ray Group menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara tuntas oleh penyidik.

Menurut Uchok Sky, ruang lingkup penyidikan yang saat ini berfokus pada rentang waktu 2024 hingga 2026 dinilai janggal karena berpotensi mengabaikan dugaan praktik yang terjadi pada periode sebelumnya.

“Dalam berkas perkara yang ada, perkara ini hanya dibatasi dari tahun 2024 sampai 2026. Pertanyaannya, apakah dugaan suap dan gratifikasi sebelum tahun 2024 tidak akan ditangani atau justru sengaja ditinggalkan oleh penyidik? Ini yang perlu dijelaskan kepada publik,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Ia berpendapat bahwa penelusuran perkara seharusnya dilakukan lebih jauh ke belakang, khususnya sejak 2018 ketika Dedy Kurniawan Sukolo mulai bekerja di Blue Ray Group Jakarta sebagai Ketua Tim Lapangan.

Menurutnya, jika dugaan praktik suap dan gratifikasi memang telah berlangsung secara sistematis, maka penyidik perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa sejak awal untuk mendapatkan gambaran yang utuh.

Uchok Sky juga menyoroti isi Berkas Perkara Nomor BP/31/DIK.02.00/23/03/2026 yang disebut hanya mengungkap dugaan aliran suap dari Blue Ray Group kepada oknum Bea Cukai pada periode Juni 2025 hingga Januari 2026.

“Kalau hanya periode itu yang diungkap, publik tentu bertanya apakah praktik yang terjadi sebelumnya memang tidak ada atau belum berhasil diungkap,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya memusatkan perhatian pada satu perusahaan semata. Menurutnya, dugaan praktik suap dalam proses impor berpotensi melibatkan lebih banyak pelaku usaha yang bergerak di sektor yang sama.

Uchok Sky mengungkapkan bahwa berdasarkan sejumlah fakta yang muncul dalam proses penyidikan, terdapat indikasi keterlibatan pihak lain yang perlu didalami oleh penyidik.

Salah satu peristiwa yang disorot adalah pertemuan pada 22 Juli 2025 di Hotel Borobudur Jakarta yang disebut mempertemukan sejumlah pengusaha importir dengan pejabat Bea Cukai. Dalam pertemuan tersebut, John Field disebut diperkenalkan kepada Dirjen Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budhi Utama, oleh Orlando Hamonangan Sianipar.

Menurut informasi yang disampaikan Uchok Sky, pertemuan tersebut berlangsung hingga larut malam dan John Field mendapat giliran terakhir dalam antrean para pengusaha importir yang hadir.

Selain itu, ia juga menyinggung nama Sisprian Subiakto yang disebut pernah meminta sejumlah uang kepada Aditya Rachman Rony Putra yang berasal dari para pengusaha importir. Dugaan tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian penyidik untuk ditelusuri lebih lanjut.

“Atas dasar itu, KPK perlu memperluas penyelidikan dan memanggil perusahaan-perusahaan importir lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan praktik suap dan gratifikasi di sektor kepabeanan,” ujar Uchok Sky.

Ia memperkirakan terdapat sekitar 20 hingga 24 perusahaan impor maupun kargo yang layak diperiksa guna memastikan apakah terdapat pola yang sama dalam pengurusan aktivitas impor barang di Indonesia.

Uchok Sky menegaskan bahwa pengungkapan perkara secara menyeluruh penting dilakukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.

“KPK harus membuka seluruh jaringan yang terlibat. Jangan sampai penanganan perkara hanya berhenti pada satu perusahaan saja, sementara dugaan keterlibatan pihak lain belum disentuh,” pungkasnya.