23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengungkapkan tiga kejanggalan yang menurutnya terdapat dalam proses pengembalian amplop yang diterima Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing).

Dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Ahad (5/7/2026), Said Didu menyampaikan bahwa terdapat tiga hal yang patut menjadi perhatian publik di tengah mencuatnya polemik dugaan gratifikasi yang kini ramai menjadi sorotan.

“Tiga keanehan pengembalian amplop yang diterima Menhut dari Bupati Kuansing,” tulis Said Didu.

Menurutnya, kejanggalan pertama adalah amplop tersebut sempat diterima dan disimpan selama sekitar 10 hari.

“Kalau menolak harusnya langsung dikembalikan,” ujarnya.

Kedua, Said Didu mempertanyakan mekanisme pengembalian yang dilakukan melalui pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan dikembalikan langsung kepada pemberi.

“Pengembalian gratifikasi bukan ke pemberi, tapi dilaporkan ke KPK,” katanya.

Ketiga, ia menyoroti tidak adanya saksi yang memverifikasi isi amplop yang dikembalikan.

“Tidak ada saksi yang verifikasi isi amplop yang dikembalikan,” tulisnya.

Pernyataan Said Didu tersebut menambah daftar kritik terhadap polemik yang tengah menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK) juga telah menggelar aksi dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan gratifikasi yang menyeret nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan terbaru dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pernyataan Muhammad Said Didu tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Lembaga Independen Gerakan Perubahan Indonesia sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap dugaan pembohongan publik yang menyeret Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Hal itu diaampaikan langsung Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan Indonesia kepada media ini vis live Comfrens.

“Kami serang mendiskusikan dengan para pakar hukum untuk mengambil langkah hukum terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda yang patut diduga telah melakukan pembohongan publik”ujar Muslim Arbi.

Muslim Arbi menyampaikan, dugaan pembohongan publik itu terjadi saat Gubernur Maluku Utara itu menyampaikan laporan saat RDP dengan komisi II DPR RI beberapa pekan kemarin.Saat itu, Sherly Tjoanda kepada komisi II DPR RI menyampaikan akibat kebijakan efesiensi yang dilakukan Presiden Prabowo, pemerintahannya tidak lagi memiliki dana untuk membayar gaji P3K.Belakangan ungkap Muslim, Pemprov Maluku Utara ternyata masih memiliki dana di kas daerah sebesar 1,2 triliun, jumlah dana yang masih lebih dari cukup untuk membayar gaji PPPK yang hanya beberapa miliar saja.

Menurut Muslim Arbi, tindakan Gubernur Maluku Utara itu patut diduga sebagai bentuk pembohongan publik yang berdanpak sistimatis terhadap kebijakan keuangan negara.

“Itu diduga kuat sebagai pembohongan publik”simpul dia.

Menurut Muslim, sebagai Gubernur, Sherly tak bisa menyampaikan informasi bohong karena selain bertentangan dengan sumpah janji juga berpotensi mengacaukan tatanan keuangan negara.

“Bagaiaman jika pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan informasi bohong”ketus dia.

Muslim mengaku selaku warga bangsa asal Maluku Utara yang mengikuti perkembangan pemerintahan Maluku Utara mengaku khawatir atas nasib PPPK Pemprov Malut namun belakangan merasa dibohongi saat mengetahui bahwa Pemprov Malut ternyata masih memiliki dana segar yang lebih untuk membayar gaji PPPK bahka terhadap DBH.

“Kita lagi diskusikan dan hampir pada kesimpulan melaporkan dugaan pembohongan publik Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara”pungkasnya.

Kasus ini bakal menjadi kasus pertama yang menimpa Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda bakal memecahkan record : Gubernur pertama yang baru berkuasa belum genap 2 tahun telah tersandung kasus pembohongan publik

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan perkara dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo. Menurutnya, hingga kini Kejagung belum menunjukkan langkah tegas terhadap pihak-pihak yang disebut dalam pusaran perkara, termasuk politikus Partai Gerindra, Nistra Yohan, yang dalam berbagai pemberitaan disebut diduga menerima aliran dana sebesar Rp70 miliar.

Uchok menilai lambannya langkah Kejagung telah memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

“Kalau Kejagung tidak berani menangkap Nistra Yohan, maka Kejagung terlihat letoy. Publik melihat seolah-olah aparat penegak hukum tidak berdaya ketika berhadapan dengan kader partai penguasa,” kata Uchok dalam pernyataan kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, kasus BTS bukanlah perkara baru. Penanganannya telah berlangsung cukup lama dan telah menyeret sejumlah terdakwa hingga memperoleh putusan pengadilan. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa masih ada nama-nama yang disebut dalam berbagai proses hukum namun belum diproses lebih lanjut.

Uchok mengatakan masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum. Ia berpandangan bahwa setiap orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara seharusnya diproses berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik tanpa membedakan latar belakang politik maupun kedekatan dengan kekuasaan.

“Kasus ini sudah cukup lama. Publik perlu terus diingatkan agar penegakan hukum tidak berhenti di tengah jalan. Jangan sampai ada kesan hukum hanya berani kepada pihak tertentu, tetapi tidak berani kepada pihak lain,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Menurut Uchok, komitmen tersebut perlu dibuktikan melalui tindakan nyata aparat penegak hukum di lapangan.

“Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa penegakan hukum harus ditegakkan. Jangan sampai masyarakat kemudian menilai komitmen pemberantasan korupsi hanya menjadi slogan atau omon-omon,” tegasnya.

Lebih lanjut, Uchok menilai perkara BTS merupakan salah satu ujian besar bagi integritas Kejaksaan Agung. Ia mengatakan publik akan terus memantau apakah seluruh pihak yang diduga terlibat benar-benar diproses sesuai ketentuan hukum atau justru terdapat perlakuan yang berbeda terhadap pihak tertentu.

Menurut dia, penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Apabila terdapat dugaan keterlibatan seseorang, maka penyidik harus menjelaskan perkembangan penanganannya secara terbuka, baik dengan melanjutkan proses hukum apabila memiliki alat bukti yang cukup maupun memberikan penjelasan apabila tidak ditemukan dasar hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Kasus korupsi proyek BTS sendiri merupakan salah satu perkara korupsi terbesar di sektor telekomunikasi yang telah menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta ke meja hijau. Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis belum terdapat keterangan resmi dari Kejaksaan Agung yang menyatakan Nistra Yohan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kembali mengkritisi perkara dugaan suap impor yang melibatkan Blueray Cargo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

CBA menilai, pengusutan perkara dugaan suap Blueray Cargo dinilai belum dilakukan secara menyeluruh.

Fokus penyidikan KPK sejauh ini masih mengarah kepada oknum pejabat Bea dan Cukai serta pihak Blueray Cargo, termasuk John Field dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Terkait blueray cargo ini, kpk tebang pilih. Mereka hanya fokus kepada Djaka Utama. Blueray cargo ini kan 25 tahun harusnya mereka selidiki itu sebelum Djaka Utama,” kata Uchok Sky di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026.

CBA menyebutkan, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disebut berasal dari keterangan Hartanto, seorang pegawai Blueray Cargo, terdapat pengakuan mengenai penyerahan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum.

Dalam keterangannya, penyerahan uang tersebut disebut dilakukan atas perintah John Field. CBA menilai informasi yang muncul dalam dokumen tersebut perlu memperoleh penjelasan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga publik mendapatkan gambaran yang utuh mengenai konstruksi perkara.

Dalam forum diskusi publik berteman “suap blueray cargo : KPK jerat tentara, coklat muda dan coklat tua dilindungi?” di kawasan Menteng tersebut, CBA berharap muncul pembahasan yang komprehensif mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan suap impor blueray cargo.

“Kita akan bongkar semua patgulipat yang diduga sudah puluhan tahun, kenapa KPK hanya mengambil setahun atau enam bulan terkait suap ini,” ucap Uchok Sky.

Seharusnya, kata Uchok, dua jenjang Bea Cukai sebelum Djaka Utama harus difokuskan oleh KPK. Djaka Utama, kata Uchok, disebut dalam BAP itu mulai Juli sampai Januari, suap yang diberikan dari Blueray Cargo kepada bea cukai.

“Yang kedua, itu disitu ada polisi, ada jaksa, bpom dan BPK. Itu kok didiemin? kenapa KPK diemin? itu ada 20 pengusaha cargo atau ekspor impor atau provider kenapa itu didiemin sama KPK? Ini harus dibuka semua. Kalau ini gak dibuka berarti KPK ada unsur politik,” katanya.

CBA menantang KPK untuk buka-bukaan dalam penanganan kasus blueray cargo. CBA juga meminta agar KPK mengusut 20 provider lainnya terkait kasus tersebut.

“20 provider lainnya gak dibuka itu maksud saya. Jadi maksudnya, (pengungkapan kasus) tidak utuh, kalau ini belum dibuka oleh KPK nanti, nanti CBA bersama teman-teman akan melaporkan ke dewan pengawas (Dewas KPK),” ujarnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Sosok almarhum Jenderal Agus Wirahadikusumah kembali menjadi perbincangan di media sosial setelah akun RagilSemar mengunggah sebuah narasi panjang pada Selasa (30/6/2026) yang menyoroti perjalanan karier, upaya pemberantasan dugaan penyimpangan dana di Kostrad, hingga wafatnya mantan Pangkostrad tersebut.

Dalam unggahannya, akun tersebut memberi judul “JENDERAL JUJUR YANG DIKUBUR” dan menyampaikan berbagai klaim mengenai karier serta meninggalnya Agus Wirahadikusumah.

Menurut unggahan tersebut, Agus Wirahadikusumah merupakan lulusan Harvard Kennedy School pada 1992 dengan gelar Master of Public Administration. Ia disebut sebagai satu-satunya jenderal Angkatan Darat pada masanya yang membawa gelar dari kampus tersebut.

Unggahan itu juga membandingkan perjalanan karier Agus dengan Ryamizard Ryacudu yang sama-sama lulusan Akabri 1973. Dalam narasi tersebut disebutkan bahwa Ryamizard kemudian menjabat sebagai Pangkostrad, KSAD hingga Menteri Pertahanan, sementara Agus hanya menjabat sebagai Pangkostrad selama empat bulan sebelum dicopot.

Masih menurut unggahan itu, pada Maret 2000 Agus dilantik menjadi Pangkostrad oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Setelah menerima laporan mengenai kondisi dana Yayasan Dharma Putra Kostrad, Agus disebut memanggil auditor publik untuk melakukan pemeriksaan.

Unggahan tersebut mengklaim laporan awal menunjukkan dana yayasan tersisa Rp189,5 miliar setelah sebelumnya disebut terjadi penarikan dana sebesar Rp135 miliar dari Mandala Airlines milik yayasan serta Rp28,9 miliar yang disebut tidak jelas penggunaannya.

Dalam unggahan itu dijelaskan bahwa hasil audit internal Mabes AD saat itu menyimpulkan tidak ditemukan korupsi, melainkan hanya “ketidaksempurnaan administrasi”. Disebutkan pula bahwa bendahara Kolonel Fahmi menjadi pihak yang dikenai sanksi, sementara Djadja Suparman dinyatakan bersih. Agus, menurut narasi tersebut, justru dicopot dari jabatannya.

Unggahan itu juga menyebut mantan Panglima ABRI Wiranto pernah menyebut Agus sebagai “bad apple”.

Selain itu, akun tersebut mengklaim setelah pencopotan, Agus tidak lagi memperoleh jabatan strategis dan hanya berstatus sebagai perwira tinggi Mabes TNI. Dalam narasi yang sama disebutkan Agus kemudian menjual Harley Davidson, mobil, serta perhiasannya untuk disumbangkan kepada prajurit dan pembangunan masjid di Aceh.

Unggahan tersebut turut mengutip pernyataan Agus kepada Tempo yang berbunyi:

“Saya tak punya apa-apa lagi. Ibaratnya saya ini tengah menjalankan pati geni.”

Serta pernyataannya:

“90 persen jenderal tidak menyukainya.”

Narasi itu kemudian mengaitkan peristiwa pada 23 Juli 2001 ketika mantan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah disebut mengonfirmasi bahwa jabatan Panglima TNI telah ditawarkan kepada Agus.

Selanjutnya, unggahan tersebut mengisahkan bahwa pada 30 Agustus 2001 pukul 05.30 WIB Agus membangunkan istrinya untuk salat sebelum berolahraga pagi. Setelah istrinya keluar dari kamar mandi, Agus disebut sudah tidak dapat dibangunkan dan kemudian dinyatakan meninggal dunia di RS Pertamina pada pukul 06.19 WIB dalam usia 49 tahun.

Unggahan itu juga menyatakan Agus tidak memiliki riwayat penyakit, serta menyoroti bahwa tidak dilakukan otopsi terhadap jenazahnya.

Pada bagian akhir, akun tersebut menyebut Djadja Suparman memang akhirnya dipidana pada 2013, namun disebut bukan terkait perkara dana Kostrad melainkan perkara korupsi lain. Sementara itu, menurut narasi tersebut, perkara yang disebut sebagai kasus dana Kostrad hingga kini tidak pernah dibawa ke proses peradilan.

Unggahan tersebut kemudian ditutup dengan pernyataan bahwa orang yang membongkar dugaan korupsi di lingkungan militer disebut tidak pernah selamat kariernya, serta menyebut tindakan Agus membuka persoalan tersebut sebagai “satu-satunya hal benar yang pernah dilakukan seorang jenderal Indonesia di era reformasi.”

Catatan Redaksi: Berita ini mengangkat isi unggahan yang beredar di media sosial sebagai pernyataan dan opini dari pengunggah. Sejumlah klaim dalam narasi tersebut, termasuk mengenai dugaan penyimpangan dana, proses audit, pencopotan jabatan, penawaran posisi Panglima TNI, penyebab wafatnya Agus Wirahadikusumah, maupun tidak dilakukannya otopsi, memerlukan verifikasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait. Hingga berita ini ditayangkan, redaksi belum memperoleh keterangan atau tanggapan resmi dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), pihak-pihak yang disebutkan dalam unggahan, maupun instansi berwenang terkait klaim-klaim tersebut. Apabila terdapat tanggapan resmi, redaksi akan memperbarui pemberitaan sesuai prinsip keberimbangan (cover both sides).

MoneyTalk.id, Jakarta –  Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang memperluas penyidikan dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di seluruh puskesmas di Kabupaten Batang, tidak hanya berfokus pada kasus yang saat ini ditangani di Puskesmas Blado II.

Menurut Uchok, penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya pola penyimpangan serupa di puskesmas lain serta mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik praktik pemotongan dana tersebut.

“Kejari Batang harus memperluas dugaan korupsi dana BOK di puskesmas. Jangan hanya di Puskesmas Blado yang sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi tersebut,” ujar Uchok, Minggu (28/6/2026).

Ia juga meminta Kejari Batang mengusut pihak yang diduga memberikan perintah atau mengoordinasikan praktik pemotongan Dana BOK apabila memang ditemukan adanya pola yang sama.

“Kejari harus mencari aktor alias pejabat yang memerintah dilakukannya pemotongan dana BOK tersebut,” tegasnya.

Uchok turut menyoroti pertemuan sejumlah kepala puskesmas dan bendahara puskesmas yang berlangsung di sebuah rumah makan di Kota Pekalongan beberapa waktu lalu. Menurutnya, pertemuan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah proses penyidikan kasus dugaan korupsi Dana BOK yang sedang berjalan.

“Adanya pertemuan sejumlah kepala puskesmas di rumah makan memperlihatkan mereka panik, dan diduga sedang melakukan perlawanan atau penjinakan kepada Kejari Batang,” katanya.

Ia juga mengaku heran apabila agenda utama pertemuan tersebut hanya membahas persiapan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sebagaimana penjelasan yang disampaikan salah satu peserta.

Sebelumnya, pertemuan sejumlah kepala puskesmas dan bendahara puskesmas di Kabupaten Batang menjadi sorotan publik setelah beredar video yang memperlihatkan para aparatur sipil negara (ASN) berkumpul di Rumah Makan Sego Dalem, Kota Pekalongan, pada Selasa (23/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena berlangsung di tengah proses penyidikan dugaan korupsi Dana BOK di Puskesmas Blado II yang saat ini ditangani Kejari Batang. S

elain itu, kegiatan tersebut juga dilaksanakan pada jam kerja. Bahkan, beredar informasi bahwa sejumlah peserta tidak menghadiri agenda rapat bersama DPRD Kabupaten Batang.

Salah satu peserta yang hadir, Kepala Puskesmas Bandar, Dody, membantah bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi Dana BOK.

Menurutnya, agenda utama kegiatan adalah membahas persiapan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

“Jadi kami itu membahas terkait WBK. Kita akan bikin seminar dan lain-lain,” ujar Dody sambil menunjukkan pin berlogo WBK yang terpasang pada seragam dinasnya.

Saat ditanya mengenai isu dugaan pemotongan Dana BOK di sejumlah puskesmas, Dody mengaku tidak mengetahui adanya kebijakan yang dilakukan secara terkoordinasi. “Itu kan kesepakatan masing-masing saja,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Batang, Dr. Raymond Ali, sebelumnya menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai dugaan penyimpangan Dana BOK di puskesmas lain selain Puskesmas Blado II.

Menurut Raymond, penyidik masih memfokuskan penanganan pada perkara yang saat ini telah memasuki tahap pemberkasan.

“Sampai saat ini belum ada laporan resmi dari masyarakat ke kita terkait isu tersebut. Namun yang pasti saat ini kami masih fokus pada kasus yang sedang kita tangani yakni kasus dugaan korupsi Dana BOK di Puskesmas Blado II,” ujar Raymond.

Ia menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada laporan, data, maupun alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Raymond juga memastikan proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

“Jadi, jangan sampai terpengaruh. Dan tentunya saat ini Kejaksaan sedang bekerja keras untuk bisa menyelesaikan penanganan perkara ini secara tepat waktu,” katanya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Penanganan perkara dugaan suap impor yang melibatkan Blueray Cargo kembali menjadi sorotan.

Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui telah memproses hukum sejumlah pihak yang berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta pihak swasta dari Blueray Cargo.

Namun, sejumlah pihak menilai pengungkapan perkara tersebut belum sepenuhnya menyentuh dugaan aliran dana kepada pihak-pihak lain yang sempat muncul dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Atas dasar itu, Center for Budget Analysis (CBA) akan menggelar diskusi publik bertajuk “Suap Blueray Cargo: KPK Jerat Tentara, Cokelat Muda dan Cokelat Tua Dilindungi?” pada Selasa, 30 Juni 2026, pukul 12.00 WIB hingga selesai, di Wizzmie Menteng, Jakarta Pusat.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Koordinator Nasional Poros Muda NU Ramadan Isa, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI) Mus Gaber, serta Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi.

Acara akan dipandu oleh Koordinator CBA Jajang Nurjaman* sebagai moderator.

Soroti Dugaan Aliran Dana yang Disebut dalam BAP

Latar belakang penyelenggaraan diskusi ini berangkat dari penilaian bahwa pengusutan perkara dugaan suap Blueray Cargo dinilai belum dilakukan secara menyeluruh.

Menurut CBA, fokus penyidikan KPK sejauh ini masih mengarah kepada oknum pejabat Bea dan Cukai serta pihak Blueray Cargo, termasuk John Field dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disebut berasal dari keterangan Hartanto, seorang pegawai Blueray Cargo, terdapat pengakuan mengenai penyerahan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum.

Dalam keterangannya, penyerahan uang tersebut disebut dilakukan atas perintah John Field.

CBA menilai informasi yang muncul dalam dokumen tersebut perlu memperoleh penjelasan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga publik mendapatkan gambaran yang utuh mengenai konstruksi perkara.

Dorong Transparansi Penanganan Perkara

Melalui forum diskusi publik ini, Uchok Sky Khadafi Direktur Eksekutif Center of Budget Analisis (CBA) berharap muncul pembahasan yang komprehensif mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan suap impor Blueray Cargo.

“Kita akan bongkar semua patgulipat yang diduga sudah puluhan tahun, kenapa KPK hanya mengambil setahun atau enam bulan terkait suap ini,” ucap Uchok Sky.

Uchok berharap lembaga anti tasuah ini bisa melihat secara jernih ketika para saksi mengaku memberikan uang suap ke instansi lain.

Selain membahas aspek hukum, forum tersebut juga akan mengulas sejauh mana dugaan aliran dana yang sempat disebut dalam proses penyidikan perlu ditelusuri lebih lanjut berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut penyelenggara, diskusi ini bertujuan mendorong transparansi serta memperkaya perspektif publik mengenai proses pemberantasan korupsi, tanpa mendahului ataupun mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

CBA menegaskan bahwa seluruh dugaan yang berkembang tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan, penyelidikan, maupun persidangan sesuai prinsip praduga tak bersalah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga kini, KPK masih terus menangani perkara dugaan suap impor yang melibatkan Blueray Cargo. Sementara itu, proses hukum terhadap para terdakwa yang telah ditetapkan masih berlangsung sesuai mekanisme peradilan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Sosok Mufli Budi Ananda tengah menjadi sorotan usai ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Posco.

Mufli menjadi perhatian lantaran juga dikenal sebagai asisten dari Raffi Ahmad. Kini ia berhasil masuk ke dalam jajaran tinggi di perusahaan baja terbesar di Indonesia itu.

Ia menjadi komisaris mendampingi Brigjen TNI Bambang Sudono Sastroprawiro sebagai Komisaris Utama. Sementara posisi Presiden Direktur dijabat oleh Kim Young Joong.

Alhasil banyak orang yang mencari soal sosok Mufli hingga akhirnya ia bisa terpilih sebagai Komisaris PT Krakatau Posco.

Profil Mufli Budi Ananda, Asisten Raffi Ahmad

Dalam laporan dari beberapa media, Mufli adalah lulusan Diploma Teknik Listrik dari Politeknik Bunda Kandung pada 2007. Ia lulus diploma tiga atau D3 Teknik Listrik.

Mufli lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana di Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) pada 2012. Namun belum menyelesaikan pendidikannya, ia mengajukan pengunduran diri.

Lalu ia kembali mendaftar masuk ke kampus yang sama. Namun, menurut data dari Pangkalan Data Pengidikan Tinggi (PDDIKTI) Mufli tercatat telah mengundurkan diri pada tahun akademik 2018/2019. Sehingga Mufli diketahui memiliki gelar terakhir yaitu D3.

Mengetahui hal itu, netizen pun memberikan reaksi pedas usai Mufli terpilih sebagai komisaris di perusahaan besar. Artis Yusuf Mahardika pun ikut menyoroti asisten Raffi Ahmad itu memiliki jabatan penting di Krakatau Posco.

“WKWKWKWKWKWKWKW SERU BANGET NI NEGARA THE SIMS,” cuit Yusuf Mahardika

“S1 aja nggak, tp jadi komisaris Kemampuan ga ada Pendidikan ga jelas Pengalaman jadi asisten artis doang,” tulis warganet lain.

“Bahkan lulusan kampus negri ternama kalah sama kampusnya antah berantah,” tutur netizen lainnya.

“d3? dr poltek yg ud tutup? jd komisaris? nah adek2 brrt mending cr link aja drpd kuliah d kampus bgus wkwkwkwk,” komentar salah satu netizen.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik tajam terhadap penanganan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan Bea Cukai. Menurutnya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan terletak pada kerasnya pernyataan dalam konferensi pers, melainkan pada kemampuan aparat penegak hukum membuktikan seluruh dugaan di hadapan majelis hakim.

“Saya ini orang anggaran. Sudah puluhan tahun mengkritik uang negara. Jadi kalau ada perkara besar, saya selalu melihat satu ukuran sederhana: yang dibawa ke pengadilan apa, bukan yang diteriakkan ke kamera apa. Dalam negara hukum, konferensi pers bukan ruang pembuktian. Yang menentukan bukan mikrofon, tetapi majelis hakim,” kata Uchok dalam keterangannya, Ahad (28/6/2026).

Uchok mengaku heran karena pada awal pengungkapan perkara, publik disuguhi berbagai narasi mengenai dugaan jaringan besar mafia impor, mulai dari isu amplop hingga dugaan keterlibatan berbagai pihak. Namun, menurutnya, ketika perkara memasuki persidangan, masyarakat justru menunggu pembuktian yang dapat diuji secara hukum.

“Kalau memang ada alat bukti yang kuat terhadap siapa pun, silakan dibawa ke pengadilan. Jangan pandang bulu. Tetapi kalau ada informasi yang sejak awal ramai beredar namun ternyata belum menjadi bagian dari pembuktian terbuka di persidangan, publik juga berhak bertanya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pertanyaan publik tidak boleh dimaknai sebagai upaya mengganggu proses penyidikan, melainkan sebagai bentuk pengawasan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Menurut Uchok, ruang sidang harus menjadi pusat pembuktian, bukan konferensi pers.

“Jangan sampai ruang konferensi pers lebih gaduh daripada ruang sidang. Di ruang sidang orang disumpah, ada hakim, ada pembuktian. Sedangkan di luar ruang sidang, semua orang bisa berpendapat,” katanya.

Uchok juga mengingatkan agar penanganan perkara tidak berhenti pada sebagian pihak apabila alat bukti mengarah lebih luas.

“Kalau sistem impor memang melibatkan banyak kementerian, banyak lembaga, banyak perizinan, dan banyak jalur administrasi, maka pembongkarannya juga harus mengikuti ke mana alat bukti mengarah. Bukan mengikuti siapa yang paling ramai dibicarakan,” tegasnya.

Ia menyatakan menghormati kewenangan KPK dalam menentukan strategi penyidikan. Namun, menurutnya, lembaga antirasuah juga harus menjaga konsistensi komunikasi kepada publik.

“Kalau hari ini mengatakan akan mendalami, publik berhak mengetahui sejauh mana pendalaman itu berkembang. Kalau ada nama yang disebut dalam persidangan, biarkan mekanisme hukum yang menguji. Kalau tidak cukup bukti, katakan tidak cukup bukti. Kalau cukup bukti, proses. Yang jangan terjadi adalah publik dibiarkan hidup terlalu lama dalam ruang tafsir,” ujarnya.

Uchok menilai, musuh terbesar pemberantasan korupsi bukan hanya pelaku korupsi, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak kembali pada prinsip-prinsip hukum acara pidana, yakni pembuktian berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, dan putusan hakim.

“Kalau memang ingin membongkar mafia impor, bongkar semuanya berdasarkan alat bukti. Kalau memang hanya sebagian yang sudah siap dibuktikan, sampaikan apa adanya kepada publik. Jangan sampai masyarakat akhirnya bertanya-tanya sendiri, ini sedang membongkar seluruh bangunan atau baru membuka pintu depannya saja,” katanya.

Dalam pernyataannya, Uchok Sky juga mendorong aparat penegak hukum memeriksa seluruh pihak yang diduga terkait apabila didukung alat bukti yang cukup, termasuk dugaan keterlibatan oknum dari berbagai institusi maupun perusahaan jasa pengurusan logistik (forwarder). Menurutnya, seluruh proses harus dilakukan secara profesional, sesuai ketentuan hukum, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Keberanian sesungguhnya bukan terletak pada kerasnya pernyataan. Keberanian sesungguhnya adalah konsisten membawa setiap dugaan yang memiliki alat bukti yang cukup sampai memperoleh putusan pengadilan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.