23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai memanasnya hubungan antara institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menjadi persoalan serius yang dapat mengganggu agenda penegakan hukum sekaligus mencoreng citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Muslim Arbi, perseteruan yang berkembang di ruang publik antara “Trunojoyo”—sebutan yang merujuk pada Markas Besar Polri—dengan “Adhyaksa” sebagai simbol Korps Kejaksaan tidak boleh terus berlanjut. Presiden, kata dia, harus segera mengambil langkah tegas agar rivalitas antarlembaga tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang merugikan negara.

“Kalau benar terjadi saling serang antarpenegak hukum, ini sangat memprihatinkan. Yang dirugikan bukan hanya institusinya, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Muslim Arbi dalam pernyataan kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Ia menilai, publik menginginkan seluruh aparat penegak hukum bekerja secara profesional dalam memberantas korupsi, bukan justru mempertontonkan rivalitas yang memunculkan berbagai spekulasi.

Muslim mengatakan, apabila konflik tersebut tidak segera diselesaikan, maka Presiden perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan kedua institusi.

“Presiden harus berani mengevaluasi bahkan mencopot Jaksa Agung maupun Kapolri apabila keduanya tidak mampu menjaga soliditas penegakan hukum. Jangan sampai ego kelembagaan mengalahkan kepentingan bangsa,” ujarnya.

Muslim Arbi juga menyoroti dinamika yang muncul setelah aparat kepolisian menangani perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Menurutnya, Kejaksaan Agung semestinya tidak bersikap reaktif apabila terdapat proses hukum yang dilakukan kepolisian.

“Kalau memang ada dugaan tindak pidana, biarkan proses hukum berjalan. Jangan ada kesan institusi bereaksi berlebihan hanya karena yang diperiksa adalah pejabat kejaksaan,” katanya.

Sebaliknya, Muslim juga mengingatkan Polri agar tidak menghambat langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penyelidikan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

“Begitu juga Polri jangan melarang atau menghalangi ketika kejaksaan mengusut dugaan korupsi MBG dan SPPG. Semua harus tunduk pada hukum,” tegasnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah berkembangnya isu ketegangan antara kedua institusi setelah adanya sejumlah penyidikan yang saling bersinggungan. Di ruang publik juga beredar berbagai informasi mengenai langkah-langkah internal kedua lembaga, meskipun sebagian di antaranya telah dibantah atau diklarifikasi oleh pihak terkait.

Muslim menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi agenda bersama seluruh aparat penegak hukum.

Menurutnya, tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi hanya karena berasal dari institusi tertentu.

“Korupsi adalah musuh bersama. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena pelakunya berasal dari kejaksaan, kepolisian, kementerian ataupun lembaga negara lainnya.”

Ia menilai, apabila aparat penegak hukum justru sibuk mempertahankan citra institusi masing-masing, maka semangat pemberantasan korupsi akan kehilangan legitimasi di mata publik.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah sinergi, bukan persaingan. Jangan sampai publik melihat seolah-olah penegakan hukum berubah menjadi arena saling membalas,” ujarnya.

Muslim Arbi menilai Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk mengakhiri polemik tersebut.

Menurutnya, Kepala Negara perlu segera memanggil Jaksa Agung dan Kapolri guna memastikan koordinasi antarlembaga berjalan baik dan seluruh proses penegakan hukum tetap berada dalam koridor profesional.

Ia mengingatkan bahwa program prioritas pemerintah, termasuk pemberantasan korupsi, akan sulit memperoleh kepercayaan publik apabila muncul kesan adanya konflik di antara aparat penegak hukum sendiri.

“Presiden harus memastikan tidak ada dualisme, tidak ada ego sektoral, dan tidak ada kompromi terhadap korupsi. Polri dan Kejaksaan harus berdiri di barisan yang sama untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi,” kata Muslim.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat tidak menginginkan perseteruan antarlembaga, melainkan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berkeadilan.

“Rakyat tidak peduli siapa yang menang antara Trunojoyo atau Adhyaksa. Yang diinginkan rakyat adalah koruptor ditindak tanpa pandang bulu dan seluruh aparat penegak hukum bersatu melawan korupsi,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Majalah Tempo 12 Juli 2026 melaporkan adanya dugaan intervensi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam penanganan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Dalam laporan yang beredar, Tempo menulis bahwa Presiden Prabowo Subianto kembali memanggil Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada malam yang sama untuk membahas perkembangan penanganan perkara tersebut. Klaim tersebut berasal dari sumber yang dikutip oleh Tempo.

Menurut laporan itu, Sjafrie diduga melobi Presiden agar penanganan kasus Febrie Adriansyah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Disebutkan pula bahwa Sjafrie menyinggung peran dan kebutuhan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), di mana Kejaksaan Agung selama ini dinilai memiliki kontribusi penting.

Masih berdasarkan laporan Tempo, Presiden Prabowo kemudian disebut menyetujui agar penyidikan yang sebelumnya ditangani kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Seorang sumber yang dikutip media tersebut menyatakan bahwa Menteri Pertahanan memengaruhi Presiden agar perkara tersebut diserahkan kepada kejaksaan.

Laporan itu juga menyebut bahwa Febrie Adriansyah dikenal memiliki hubungan dekat dengan Sjafrie Sjamsoeddin. Kedekatan tersebut dikatakan semakin erat ketika keduanya bekerja sama dalam Satgas PKH.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Sjafrie Sjamsoeddin, Kejaksaan Agung, Istana Kepresidenan, maupun pihak terkait lainnya mengenai isi laporan tersebut. Karena itu, informasi tersebut masih berupa dugaan sebagaimana dimuat oleh Tempo dan belum memperoleh konfirmasi dari semua pihak yang disebutkan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Keprihatinan mendalam terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi Cargo Brury memicu reaksi keras dari kalangan seniman. hari ini, Kamis (16/7/2026), Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia akan menggelar aksi teatrikal bertajuk “KPK Sakit Jiwa” di depan Gedung KPK lama dan gedung baru, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam pernyataan resminya Rabu (15/07/26), Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia menegaskan bahwa aksi ini merupakan gugatan moral atas kinerja KPK yang dianggap telah kehilangan kompas keadilan. “Kami menyatakan bahwa KPK saat ini telah kehilangan nalar hukumnya. Panggung teater ini adalah medium perlawanan kami dalam menarasikan ‘kegilaan’ yang terjadi di dalam lembaga antirasuah. Kami tidak akan tinggal diam melihat penegakan hukum yang sarat dengan tebang pilih,” tegas Pamit Andrianto pernyataan persnya.

Koordinator Aksi, Rahmat Himran, menekankan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral seniman terhadap kondisi penegakan hukum nasional. Rahmat mendesak agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak pasif melihat karut-marut yang terjadi.

“Kami menuntut Dewas KPK untuk segera memanggil Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Ia harus mempertanggungjawabkan kinerjanya yang tebang pilih dan tidak profesional. Jangan sampai Dewas pun ikut ‘sakit jiwa’ dengan membiarkan integritas KPK hancur karena melindungi pihak-pihak tertentu,” ujar Rahmat Himran.

Sorotan pada Kasus Cargo Blueray

Di lapangan, Koordinator Lapangan, Pamit Andrianto, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penyidikan kasus Cargo Blueray. Menurutnya, terdapat upaya sistematis untuk menutupi fakta dan melindungi pejabat yang menikmati aliran dana korupsi tersebut.

“Kami hadir membawa pesan lewat panggung teater karena KPK hari ini benar-benar sedang ‘Sakit Jiwa’. Bagaimana tidak, nama anggota BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, sudah muncul di persidangan namun tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Ini adalah bukti nyata bahwa KPK tidak serius,” jelas Pamit Andrianto.

Pamit menambahkan bahwa KPK juga terkesan “tuli dan bisu” karena melakukan pembiaran terhadap 20 perusahaan forwarder serta perusahaan ekspor-impor yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Hingga saat ini, pihak-pihak tersebut belum tersentuh oleh penyidik. Ini adalah pengabaian keadilan yang nyata. Kami menuntut transparansi dan ketegasan. Jika KPK tetap enggan bekerja secara profesional, maka desakan agar pimpinan KPK diperiksa oleh Dewas menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi,” pungkas Pamit.

Aksi teatrikal ini diharapkan menjadi pengingat keras bagi para penegak hukum bahwa masyarakat sipil, khususnya elemen seniman, akan terus mengawal setiap proses keadilan di Indonesia demi terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah terkait munculnya nama yang disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api (JGSS).

Menurut Jalih, langkah pemeriksaan penting dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang muncul dalam persidangan serta menegaskan komitmen KPK dalam mengusut setiap dugaan aliran dana hasil tindak pidana korupsi.

“KPK harus bertindak profesional dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang namanya muncul dalam fakta persidangan dan diduga menerima aliran dana, wajib dimintai keterangan agar semuanya menjadi terang,” kata Jalih Pitoeng, Rabu (15/7/2026).

Jalih menegaskan, pemeriksaan terhadap Gus Miftah bukan berarti menyatakan yang bersangkutan bersalah. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum untuk menguji dan mengonfirmasi fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa ada pihak yang kebal hukum. Pemeriksaan justru diperlukan agar publik memperoleh kepastian apakah benar ada aliran dana atau tidak. Semua harus dibuktikan berdasarkan hukum,” ujarnya.

FORMASI, lanjut Jalih, akan terus mengawal proses penanganan perkara tersebut agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi.

“Kami meminta KPK mengembangkan penyidikan apabila ditemukan bukti yang cukup. Prinsipnya sederhana, siapa pun yang diduga menikmati hasil korupsi harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Desakan tersebut muncul setelah dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api disebut adanya dugaan aliran dana kepada Gus Miftah.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaganya akan mencermati seluruh fakta yang terungkap di persidangan.

“Kita akan lihat dulu untuk memastikan di proses pembuktian ini. Jika itu nanti betul terbukti merupakan hasil korupsi, maka KPK dapat melakukan penyitaan,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).

Budi juga menegaskan bahwa setiap fakta persidangan akan didalami melalui pemeriksaan saksi-saksi dan proses pembuktian di pengadilan. KPK akan menunggu penilaian majelis hakim terhadap keterangan maupun fakta yang terungkap selama persidangan sebelum mengambil langkah hukum lanjutan.

Hingga saat ini, belum ada penetapan status hukum terhadap Gus Miftah dalam perkara tersebut. Dugaan yang muncul masih merupakan bagian dari proses pembuktian di persidangan dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Desakan tersebut disampaikan menyusul munculnya polemik terkait mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang dinilai menimbulkan pertanyaan publik. Mutasi ini ditengarai setelah visa kunjungan Dody Hanggodo bersama keluarganya ke Amerika Serikat (AS) terbongkar di media sosial.

Menurut Muslim Arbi, langkah mutasi terhadap sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan maupun upaya membungkam pihak-pihak yang kritis di internal kementerian.

“Jika benar pejabat yang dipindahkan adalah mereka yang selama ini menyampaikan kritik atau mengungkap dugaan penyimpangan, maka hal itu harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai birokrasi justru menjadi ruang yang tidak memberikan perlindungan kepada aparatur yang berintegritas,” kata Muslim Arbi dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).

Muslim menilai setiap kebijakan mutasi memang merupakan hak prerogatif pimpinan kementerian. Namun, menurutnya, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip profesionalisme, merit system, dan kepentingan organisasi, bukan karena faktor subjektif maupun kepentingan tertentu.

Ia menyebut transparansi menjadi hal yang sangat penting agar publik memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan dilakukannya mutasi tersebut.

“Kalau mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja tentu harus dijelaskan secara objektif. Tetapi jika ada indikasi mutasi dilakukan sebagai bentuk pembalasan terhadap pegawai yang menyampaikan kritik atau dugaan penyimpangan, maka itu merupakan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Atas dasar itu, Muslim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bareskrim Polri melakukan penelusuran terhadap berbagai dugaan yang berkembang di lingkungan Kementerian PU.

Menurutnya, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan wewenang maupun dugaan pelanggaran hukum lainnya.

“Semua dugaan harus diuji melalui mekanisme hukum. Karena itu KPK, Kejaksaan Agung, maupun Tipidkor Polri perlu melakukan pendalaman agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Muslim menambahkan, pemeriksaan terhadap seorang menteri tidak boleh dipandang sebagai bentuk kriminalisasi, melainkan bagian dari prinsip persamaan di hadapan hukum.

“Semua pejabat negara harus memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena jabatan atau latar belakang politiknya,” katanya.

Dalam pernyataannya, Muslim juga mengkritik gaya kepemimpinan Menteri PU Dody Hanggodo yang dinilainya semakin menimbulkan keresahan di kalangan birokrasi.

Ia bahkan menyebut kepemimpinan yang dinilai anti kritik berpotensi menciptakan budaya kerja yang tidak sehat karena aparatur sipil negara menjadi takut menyampaikan masukan maupun laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran.

Menurut Muslim, birokrasi yang profesional justru membutuhkan ruang bagi pegawai untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun laporan dugaan penyimpangan tanpa rasa takut mendapat sanksi atau dimutasi.

“Budaya birokrasi yang sehat harus memberi perlindungan kepada pegawai yang bekerja secara profesional. Jangan sampai muncul kesan bahwa siapa pun yang bersuara kritis justru menjadi korban,” ujarnya.

Muslim juga meminta Menteri PU memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai alasan mutasi sejumlah pejabat tersebut.

Menurutnya, keterbukaan informasi akan mengurangi berbagai spekulasi yang berkembang sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian PU.

Ia menilai semakin lama polemik tersebut dibiarkan tanpa penjelasan resmi, semakin besar pula ruang munculnya berbagai dugaan yang dapat memengaruhi citra kementerian.

“Kalau memang tidak ada persoalan, jelaskan kepada publik dasar mutasinya. Transparansi adalah bagian dari akuntabilitas pejabat publik,” katanya.

Selain menyoroti Menteri PU, Muslim Arbi juga menyinggung posisi Dody Hanggodo sebagai kader sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kader yang menduduki jabatan publik menjalankan pemerintahan sesuai prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia berharap pimpinan Partai Demokrat memberikan perhatian terhadap polemik yang berkembang agar tidak memengaruhi citra partai di mata masyarakat.

Meski menyampaikan kritik keras, Muslim menegaskan bahwa seluruh dugaan yang berkembang harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan profesional. Ia meminta aparat penegak hukum bekerja secara independen berdasarkan alat bukti yang sah serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo terkait pernyataan Muslim Arbi maupun tudingan yang disampaikannya. Demikian pula belum ada keterangan resmi dari Kementerian PU mengenai dasar mutasi sejumlah pejabat yang menjadi sorotan tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pertemuan antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menegaskan soliditas hubungan Polri dan Kejaksaan memunculkan beragam spekulasi di ruang publik. Di balik narasi sinergitas yang disampaikan kedua pimpinan lembaga penegak hukum tersebut, muncul dugaan adanya dinamika internal terkait penanganan perkara yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Sejumlah sumber yang mengetahui dinamika tersebut, namun meminta identitasnya dirahasiakan, menyebut terdapat pembahasan yang lebih kompleks dibandingkan yang disampaikan kepada publik. Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Dalam konferensi pers usai pertemuan, Kapolri menegaskan hubungan Polri dan Kejaksaan tetap harmonis serta akan terus diperkuat hingga tingkat daerah.

Sementara Jaksa Agung mengatakan sinergi kedua institusi telah berlangsung sejak lama dan pertemuan tersebut bertujuan menunjukkan kepada publik bahwa koordinasi berjalan baik.

Namun, ketika awak media menanyakan perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah, Jaksa Agung tidak memberikan penjelasan rinci dan meminta agar penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum).

Situasi tersebut kemudian memunculkan berbagai tafsir di kalangan pengamat maupun warganet mengenai substansi pertemuan kedua pimpinan lembaga tersebut.

Seorang sumber yang mengaku mengetahui komunikasi antarpejabat negara, tetapi meminta namanya tidak dipublikasikan, mengklaim terdapat pembahasan mengenai mekanisme penanganan perkara yang melibatkan Febrie Adriansyah.

Menurut sumber tersebut, setelah berlangsungnya sejumlah rapat internal pemerintah, disebut-sebut terjadi komunikasi lanjutan yang melibatkan beberapa pejabat tinggi negara.

Sumber itu juga mengklaim terdapat pandangan bahwa penanganan perkara dinilai lebih tepat dilakukan melalui mekanisme di lingkungan Kejaksaan. Namun, klaim tersebut belum dapat dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan.

“Semua itu masih sebatas informasi yang berkembang di internal. Kami tidak bisa memastikan karena keputusan resminya tetap berada di institusi terkait,” ujar sumber tersebut.

Nama Febrie Adriansyah belakangan juga dikaitkan dengan aktivitas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang menangani berbagai persoalan penguasaan kawasan hutan oleh korporasi.

Menurut sumber tersebut, Satgas PKH telah melakukan penertiban terhadap sejumlah perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Namun demikian, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa penanganan perkara terhadap Febrie berkaitan langsung dengan aktivitas Satgas PKH maupun perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam berbagai narasi yang beredar.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun aparat penegak hukum yang mengaitkan kedua hal tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh konfirmasi dari Kementerian Pertahanan, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam informasi tersebut.

Berbagai klaim mengenai adanya lobi politik, pengalihan penanganan perkara, maupun motif tertentu di balik pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung masih berupa dugaan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Publik kini menanti penjelasan resmi dari aparat penegak hukum agar polemik yang berkembang tidak terus memunculkan spekulasi dan dapat memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

MoneyTalk.id, Jakarta – Wartawan senior Edy Mulyadi menilai penghentian pengumpulan data dan bahan keterangan terkait dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung memunculkan pertanyaan besar di tengah publik. Dalam rilis yang diterbitkan pada Selasa (14/7/2026), Edy Mulyadi menyebut langkah tersebut memunculkan dugaan adanya kompromi di balik memanasnya hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung.

Dalam tulisannya berjudul “Kejagung Injak Rem, Kasus Febrie Cincai? Sesama Setan Saling Melindungi”, Edy Mulyadi mengawali dengan menggambarkan ekspektasi publik terhadap memanasnya hubungan dua institusi penegak hukum tersebut.

“Gila! Benar-benar gila cara main elite kita. Publik awalnya mengira bakal ada pertunjukan adu otot yang menegangkan antara Polri dan Kejagung. Dua raksasa penegak hukum ini sudah tak malu-malu mempertontonkan ego sektoral masing-masing,” tulis Edy Mulyadi.

Namun menurut Edy Mulyadi, yang terjadi bukan sekadar ego sektoral, melainkan perebutan kepentingan dalam penanganan perkara korupsi bernilai besar.

“Tapi tunggu dulu. Ego sektoral? Bukan. Itu masih mending. Sejatinya mereka cuma sedang berebut lapak. Kalau preman kampung rebutan lapak lahan parkir atau uang jago di pasar tradisional. Polri dan Kejagung rebutan lapak kasus-kasus korupsi superjumbo. Maklum, dari sini para pejabat laknat itu berpeluang ikut menjarah duit hasil korupsi,” tulis Edy Mulyadi.

Edy Mulyadi kemudian menyinggung temuan hasil penggeledahan di rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah.

“Buktinya? Temuan hasil penggeledahan di rumah Jampidsus Febrie Ardiansyah itu, lah. Uang tunai ratusan miliar plus 74 kg batangan emas murni! Itu baru dari satu lokasi. Padahal polisi menggeledah belasan titik lain. Hmmm…” tulis Edy Mulyadi.

Menurut Edy Mulyadi, publik sebelumnya menyaksikan rangkaian dinamika yang disebutnya sebagai drama saling mengintai hingga muncul isu penggeledahan dan penetapan tersangka terhadap Jampidsus Febrie Ardiansyah. Situasi tersebut, menurut Edy Mulyadi, sempat memunculkan harapan akan adanya babak baru pemberantasan korupsi.

Namun, Edy Mulyadi menilai perkembangan berikutnya justru berakhir antiklimaks.

Namun Edy Mulyadi menilai alasan tersebut hanya menjadi pembenaran atas praktik penegakan hukum yang menurutnya semakin pragmatis dan transaksional.

Pada bagian penutup, Edy Mulyadi menyatakan penegakan hukum saat ini tidak lagi semata-mata berbicara mengenai keadilan, melainkan bergantung pada kepentingan pihak-pihak yang berkuasa.

Ia juga menyebut kesimpulan satir yang berkembang di kalangan netizen mengenai kolaborasi “setan dan setan” merupakan bentuk frustrasi publik terhadap kondisi penegakan hukum. Menurut Edy Mulyadi, “Kotak pandora MBG resmi ditutup buku. Kartu truf disimpan kembali ke dalam saku. Selanjutnya para pemainnya bisa kembali pesta pora dengan gempita.”

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Kejaksaan Agung, Polri, Jampidsus Febrie Ardiansyah maupun Badan Gizi Nasional terkait pandangan dan dugaan yang disampaikan Edy Mulyadi dalam rilis tersebut. Berita ini memuat substansi rilis dan opini penulis, sementara tanggapan dari pihak-pihak yang disebutkan akan dimuat apabila telah diperoleh.

MoneyTalk.id,Jakarta – Persidangan perkara dugaan suap importasi yang menjerat John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan Sukolo dari PT Blue Ray Cargo terus mengungkap peta jaringan yang jauh lebih luas daripada konstruksi awal perkara. Berbagai fakta terungkap di ruang sidang, mulai dari kode pembayaran seperti “sales 2”, pola penyerahan uang dalam dolar Singapura, fasilitas kendaraan, dugaan pengaturan sistem pemeriksaan kepabeanan (rule set targeting), hingga keterlibatan pihak dari berbagai kementerian dan lembaga.

Center for Budget Analysis (CBA) menegaskan bahwa temuan-temuan ini tidak boleh berhenti sebagai fragmen pemberitaan semata. CBA mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan verifikasi, koroborasi, dan penentuan status hukum setiap fakta secara profesional melalui audit digital dan pendekatan follow the money.

Menyikapi perkembangan persidangan hingga hari ini, Senin (13/07/26), Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyampaikan desakan keras kepada KPK untuk tidak membiarkan kasus ini jalan di tempat. “Hari ini saya kembali tegaskan, KPK jangan hanya memproses kulit perkaranya saja. Fakta persidangan Blue Ray ini ibarat gunung es. Banyak nama pejabat dari berbagai instansi—mulai dari Bea Cukai, BPOM, hingga Kementerian Perdagangan—yang sudah disebut secara gamblang. Jika KPK membiarkan nama-nama ini hanya menguap begitu saja tanpa status hukum yang jelas, publik akan menilai KPK tebang pilih atau takut menyentuh aktor-aktor yang lebih besar,” ujar Uchok.

Uchok menambahkan agar KPK bekerja lebih berani dengan menggunakan pendekatan follow the money dan follow the access. “Jangan sampai perkara ini hanya berhenti pada tiga terdakwa di kursi pesakitan, sementara para cukong dan oknum pejabat yang menikmati aliran uang puluhan miliar rupiah tersebut tetap melenggang bebas. KPK harus segera memastikan apakah petunjuk-petunjuk di persidangan ini merupakan bukti awal, atau perlu dieliminasi secara objektif, bukan dibiarkan menggantung di ruang abu-abu,” tegasnya di Jakarta.

Berdasarkan kajian CBA, terdapat sejumlah klaster yang wajib ditindaklanjuti secara serius oleh tim penyidik KPK agar perkara ini tidak berhenti di permukaan. Hal tersebut meliputi klarifikasi mendalam mengenai kode “sales 2” dan dugaan aliran dana Rp30 miliar terkait Ahmad Dedi; pengujian keterangan pemberian amplop kepada oknum Deputi dan Direktur BPOM; identifikasi empat oknum Kementerian Perdagangan (Aldison, Ronald, Rangga, dan Michael); serta penelusuran dugaan setoran rutin dari PT Infinity.

Selain itu, CBA mendesak KPK melakukan audit digital pada log aplikasi sistem kepabeanan untuk memastikan manipulasi rule set targeting, melacak asal-usul mobil Mazda CX-5 milik Enov Puji Wijanarko, mendalami kaitan perkenalan Nyoman Adhi sebagai pemetaan jaringan, serta merekonstruksi aliran dana ke klaster Semarang terkait Heri Black.

CBA menegaskan bahwa penyebutan nama di persidangan bukanlah vonis, namun juga bukan informasi sampah. KPK memiliki kewajiban untuk menempatkan setiap petunjuk ke dalam posisi hukum yang jelas: dikembangkan karena bukti mencukupi, didalami jika memerlukan bukti tambahan, atau dieliminasi jika tidak terkonfirmasi secara objektif.

“Ukuran keberhasilan KPK bukan pada berapa banyak nama yang dipanggil, tapi pada terciptanya kepastian hukum dan pembenahan tata kelola kepabeanan yang bobrok. Kami mendorong KPK membentuk matriks fakta per peristiwa dan membuka penyidikan terpisah apabila ditemukan rangkaian pidana dengan pelaku, modus, dan lokasi yang berbeda,” tutup Uchok.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, melontarkan kritik keras terhadap mekanisme pengalihan kelanjutan penyidikan kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febri Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan.

Mahfud menilai langkah tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dan berpotensi menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum.

Menurutnya, mengingat kompleksitas dan latar belakang politik dalam penanganan perkara tersebut, muncul anggapan bahwa pengalihan penyidikan merupakan hasil kompromi dari “perang proksi”, bukan murni proses penegakan hukum.

“Mengingat latar belakang penanganan kasus ini yang banyak ranjau politisnya, tidak salahlah jika ada yang mengatakan bahwa pengalihan perkara mantan Jampidsus Febri Adriansyah ini adalah produk kompromi dari perang proksi, bukan jalan penegakan hukum yang konsisten,” kata Mahfud, Ahad (12/7/2026).

Mahfud mengaku sempat mengira perkara tersebut telah dilimpahkan secara normal dari Polri ke Kejaksaan setelah penyidikan selesai. Dengan asumsi itu, ia sempat menilai proses tersebut sebagai langkah yang efisien.

Namun setelah memperoleh informasi lebih lanjut, ia menyatakan bahwa yang terjadi bukanlah pelimpahan perkara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan.

Menurut Mahfud, kondisi tersebut berbeda secara mendasar. Sebab, tersangka disebut belum pernah diperiksa oleh penyidik Polri sehingga syarat pelimpahan perkara belum terpenuhi.

“Yang terjadi bukan pelimpahan dalam arti KUHAP, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan. Mekanisme seperti ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa KUHAP tidak mengatur adanya mekanisme pemindahan penyidikan dari Polri kepada Kejaksaan ataupun sebaliknya.

Mahfud menjelaskan bahwa pengambilalihan penyidikan memang dimungkinkan, tetapi hanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Karena itu, ia mengingatkan agar praktik yang tidak memiliki dasar hukum tersebut tidak dijadikan kebiasaan dalam sistem peradilan pidana.

“Perang proksi yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara,” tegas Mahfud.

Pernyataan Mahfud tersebut menambah perdebatan mengenai legalitas mekanisme penanganan perkara Febri Adriansyah. Hingga kini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan mekanisme tersebut melanggar hukum, sehingga penilaian Mahfud merupakan pandangan hukum yang menjadi bagian dari diskursus publik dan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia.

MoneyTalk.id, Jakarta – Kolonel (Purn) Sri Rajasa Chandra, mantan perwira militer sekaligus purnawirawan Badan Intelijen Negara (BIN), mengemukakan analisisnya mengenai penggeledahan yang dilakukan Polri terhadap sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Dalam Podcast Forum Keadilan TV – Madilog yang tayang Jumat (10/7/2026), Sri Rajasa menilai penggeledahan tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai proses penegakan hukum, melainkan juga berkaitan dengan dinamika politik menjelang kemungkinan pergantian Jaksa Agung.

Menurut Sri Rajasa, Febrie Adriansyah merupakan salah satu figur yang dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Jaksa Agung.

“Ketika sekarang sudah mendekati adanya rencana pergantian Jaksa Agung, Jampidsus sudah dipanggil presiden terkait dengan jabatan itu,” ujar Sri Rajasa.

Ia berpandangan, situasi tersebut memunculkan berbagai kepentingan politik sehingga, menurutnya, muncul upaya untuk menghambat peluang Febrie melalui proses hukum.

Sri Rajasa juga mengaitkan pandangannya dengan kedekatan Febrie Adriansyah dan Hasyim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, apabila Febrie dipercaya menjadi Jaksa Agung, maka arah loyalitas institusi Kejaksaan akan mengalami perubahan.

“Kalau dia jadi Jaksa Agung selesai ini urusan. Loyalitasnya Jaksa Agung tidak lagi kepada Jokowi,” katanya.

Dalam podcast tersebut, Sri Rajasa juga menyinggung adanya kandidat lain yang disebut berasal dari unsur Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel). Menurut pandangannya, figur tersebut lebih dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan diduga mendapat dukungan dari kalangan tertentu.

Namun, seluruh pernyataan tersebut merupakan analisis dan pandangan pribadi Sri Rajasa yang disampaikan dalam podcast serta tidak disertai bukti yang dipaparkan dalam tayangan tersebut.

Sri Rajasa juga berpendapat bahwa penggeledahan terhadap sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan Febrie merupakan bagian dari tekanan politik. Ia mendasarkan pandangannya pada fakta bahwa hingga saat ini Febrie belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Sampai hari ini Febrie boleh jadi belum tersangka. Kalau orang lain habis itu langsung ditersangkakan. Ini membuka peluang bargaining,” ujarnya.

Ia bahkan memprediksi penyelesaian perkara tersebut berpotensi berakhir melalui kompromi.

Meski demikian, Sri Rajasa menegaskan apabila terdapat bukti pelanggaran hukum, proses hukum tetap harus dijalankan secara adil dan tidak dipolitisasi.

“Kalau memang terbukti melanggar hukum, kita setuju disikat. Tapi jangan kemudian dipolitisasi,” ucapnya.

Dalam podcast Forum Keadilan TV – Madilog tersebut, Sri Rajasa juga mengulas pandangannya mengenai hubungan antarlembaga penegak hukum, dinamika politik nasional, hingga sejumlah perkara yang menurutnya berkaitan dengan posisi Jampidsus.

Seluruh pernyataan dalam podcast tersebut merupakan pendapat pribadi narasumber dan belum dapat diverifikasi sebagai fakta.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Polri, Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Hasyim Djojohadikusumo, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pernyataan Sri Rajasa.

Status hukum Febrie Adriansyah juga tidak berubah dan hingga kini belum ada penetapan sebagai tersangka dalam perkara yang disinggung dalam podcast tersebut.