23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id, Jakarta – Kehadiran Ketua Kadin Sulawesi Tenggara sekaligus Direktur Utama PT Masempo Dalle, Anton Timbang, dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Negara menuai sorotan tajam.

Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, menilai peristiwa tersebut menjadi cerminan lemahnya penegakan hukum terhadap perkara yang melibatkan tokoh berpengaruh.

Menurut Jalih, publik berhak mempertanyakan konsistensi aparat penegak hukum karena Anton Timbang diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan aktivitas tambang nikel ilegal di kawasan hutan lindung sejak Maret 2026.

“Jika benar seseorang telah berstatus tersangka dalam perkara besar yang menyangkut kerusakan lingkungan dan kerugian negara, tetapi masih dapat menghadiri acara kenegaraan di Istana, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan keseriusan penegakan hukum di Indonesia,” kata Jalih dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026).

Ia menyebut, kondisi tersebut memperkuat persepsi publik bahwa hukum masih belum ditegakkan secara setara terhadap seluruh warga negara.

Jalih mengungkapkan, sebelumnya Anton Timbang disebut beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan kesehatan. Namun, di sisi lain, yang bersangkutan terlihat menghadiri agenda resmi bersama Presiden Prabowo Subianto saat menerima jajaran Kadin Indonesia pusat dan daerah serta pimpinan asosiasi dunia usaha di Istana Negara.

“Publik tentu akan membandingkan dua kondisi tersebut. Ketika seseorang tidak hadir memenuhi panggilan hukum karena alasan sakit, tetapi kemudian terlihat mengikuti agenda resmi berskala nasional, maka muncul pertanyaan mengenai konsistensi proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Anton Timbang telah diumumkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penambangan nikel ilegal di kawasan hutan lindung.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena aktivitas pertambangan diduga tetap berlangsung meskipun kawasan telah mendapatkan tindakan penyegelan.

Dalam proses penyidikan, aparat juga dikabarkan telah menyita dua tongkang bermuatan bijih nikel dengan nilai mencapai miliaran rupiah sebagai barang bukti.

Meski demikian, hingga kini publik masih mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk belum adanya informasi mengenai penahanan terhadap tersangka.

Jalih menilai aparat penegak hukum harus menyampaikan perkembangan perkara secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tidak semakin menurun.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar penetapan tersangka, tetapi kepastian proses hukum berjalan sampai tuntas tanpa melihat siapa yang diperiksa,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan dalam praktik.

“Jangan sampai muncul anggapan bahwa hukum hanya tegas kepada masyarakat kecil, tetapi menjadi lunak ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun akses politik,” katanya.

FORMASI menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi ujian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Menurut Jalih, komitmen pemberantasan korupsi, penindakan kejahatan lingkungan, dan penegakan hukum tidak cukup disampaikan melalui pidato, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata aparat penegak hukum.

Ia berharap Bareskrim Polri dapat memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penyidikan perkara tersebut, termasuk alasan belum dilakukan penahanan apabila seluruh unsur hukum memang telah terpenuhi.

“Penegakan hukum harus dapat dilihat masyarakat sebagai proses yang objektif, profesional, dan bebas dari intervensi. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap tersangka tertentu,” ujarnya.

Di sisi lain, kehadiran Anton Timbang dalam agenda resmi di Istana juga memunculkan perdebatan di ruang publik mengenai mekanisme seleksi tamu dalam kegiatan kenegaraan. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi yang menjelaskan status keikutsertaan Anton Timbang dalam acara tersebut maupun kaitannya dengan proses hukum yang sedang berlangsung.

Perlu dicatat, berdasarkan asas praduga tak bersalah, setiap orang yang berstatus tersangka tetap memiliki hak-hak hukum sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, proses penyidikan terhadap perkara dugaan tambang nikel ilegal tersebut masih berlangsung sesuai kewenangan aparat penegak hukum.

MoneyTalk.id, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk menyelidiki proyek pengadaan layanan internet dan jaringan komunikasi di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. CBA menilai terdapat dugaan penyimpangan dalam metode pengadaan yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp6,7 miliar.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kominfotik memiliki dua kegiatan operasional rutin yang berkaitan langsung dengan konektivitas antarperangkat daerah serta sistem layanan publik berbasis elektronik yang harus berjalan tanpa gangguan.

Menurutnya, kegiatan pertama adalah sewa link jaringan komunikasi Wide Area Network (WAN) dan bandwidth internet dengan nilai anggaran mencapai Rp184,5 miliar. Kegiatan kedua adalah penyediaan internet publik (JakWifi) di RW Terpadu, taman, dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan anggaran sebesar Rp131,3 miliar.

Namun, CBA menilai mekanisme pengadaan pada proyek tersebut patut dipertanyakan.

“Seharusnya pengadaan dilakukan melalui metode e-purchasing, tetapi justru dialihkan menggunakan kontrak penunjukan langsung,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Ia menilai penggunaan penunjukan langsung tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Menurut Uchok, perubahan metode pengadaan itu disebut tidak disertai dokumen kajian formal yang memadai sebagai dasar pelaksanaannya.

Selain itu, CBA juga menyoroti pola pembagian paket pekerjaan dalam proyek tersebut. Uchok mengungkapkan terdapat 31 paket proyek internet yang dibagikan kepada 15 perusahaan, dengan pola yang dinilai serupa karena sejumlah perusahaan memperoleh lebih dari satu paket pekerjaan.

“CBA meminta Kejati DKI Jakarta untuk menyelidiki proyek ini karena terdapat dugaan potensi kehilangan anggaran sebesar Rp6,7 miliar,” tegas Uchok.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta maupun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait pernyataan CBA tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Selain itu, Jalih juga mendesak agar Febrie menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan apabila terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pernyataan tersebut disampaikan Jalih sebagai bentuk kritik keras terhadap dugaan pelanggaran hukum yang menyeret mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung itu. Menurutnya, seorang pejabat penegak hukum semestinya menjadi teladan dalam menjaga integritas, bukan justru diduga melakukan tindakan yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Jika seorang penegak hukum yang memiliki kewenangan besar justru menyalahgunakan jabatan, maka dampaknya jauh lebih besar dibandingkan pelaku kejahatan biasa. Karena itu, hukumannya juga harus memberikan efek jera,” kata Jalih dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (3/8/2026).

Jalih menilai kasus yang menyeret mantan Jampidsus menjadi ujian besar bagi komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, masyarakat akan menilai apakah penegakan hukum benar-benar berjalan tanpa pandang bulu atau justru masih tebang pilih.

Ia menegaskan, prinsip equality before the law harus diterapkan secara konsisten. Siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk mantan pejabat tinggi penegak hukum, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya perlakuan istimewa.

“Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sedang dipertaruhkan. Jangan sampai publik beranggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ujarnya.

FORMASI berpandangan bahwa hukuman berat diperlukan apabila seseorang yang diberi mandat memberantas korupsi justru terbukti melakukan pelanggaran hukum. Jalih menilai, perbuatan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak citra institusi penegak hukum yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, apabila seseorang yang pernah menduduki jabatan strategis di bidang penegakan hukum terbukti bersalah melalui proses peradilan, maka hukuman maksimal layak dipertimbangkan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Selain meminta hukuman berat, FORMASI juga mendesak seluruh proses hukum dilakukan secara transparan dan profesional. Jalih berharap aparat penegak hukum membuka perkembangan perkara kepada publik secara berkala agar tidak menimbulkan spekulasi maupun dugaan adanya intervensi.

Ia menambahkan bahwa independensi aparat penegak hukum menjadi faktor utama dalam menjaga legitimasi proses peradilan.

“Jangan ada perlakuan khusus. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegasnya.

Di sisi lain, Jalih menyatakan bahwa seluruh proses hukum tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah. Penjatuhan sanksi pidana, menurutnya, sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah.

FORMASI berharap perkara tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi penegakan hukum di Indonesia, sehingga integritas aparat penegak hukum semakin terjaga dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat dipulihkan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pusat Kajian Anggaran atau Center For Budget Analisis (CBA) menyoroti keras kebijakan pengangkatan jajaran pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangannya pada Minggu (02/08/26), menilai PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) tengah menghadapi masalah serius yang berpotensi menyeret nama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Uchok mengibaratkan kondisi PT Jamkrida Jakarta saat ini seperti “makan biji buah mahoni”—pahit bukan main bagi BUMD milik Pemprov DKI tersebut. Rasa pahit itu dinilai berisiko menular dan dirasakan langsung oleh Gubernur Pramono Anung menyusul rencana Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang akan menyelidiki proses pengangkatan Komisaris baru PT Jamkrida Jakarta, Iman Satria, yang sarat dugaan pelanggaran aturan rangkap jabatan.

Berdasarkan penelusuran pada laman resmi struktur organisasi partai,https://gerindra.id/susunan-pengurus-dpd-dpc, Iman Satria tercatat aktif menjabat sebagai Bendahara DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta.

CBA menilai penunjukan tersebut tidak pantas dan cacat hukum karena telah menabrak sejumlah regulasi yang berlaku, di antaranya:

Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 (Pasal 6 huruf k): Secara tegas menyatakan bahwa salah satu syarat pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD adalah tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD: Menetapkan standar integritas yang mewajibkan pengelolaan BUMD secara profesional serta bersih dari segala bentuk intervensi politik praktis.

Melihat adanya potensi pelanggaran serius terhadap tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), CBA secara resmi melayangkan tuntutan kepada aparat penegak hukum.

“CBA meminta kepada Kejati DKI Jakarta untuk segera memanggil jajaran Direksi, Komisaris, hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna dimintai keterangan terkait alasan pengangkatan Iman Satria sebagai komisaris BUMD Jakarta,” tegas Uchok pada Minggu (02/08/26).

Lebih lanjut, CBA memandang bahwa pengangkatan Iman Satria mengindikasikan adanya unsur penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Oleh karena itu, Kejati DKI Jakarta didorong untuk membuka seterang-terangnya kasus ini demi menegakkan profesionalisme dan transparansi di tubuh BUMD DKI Jakarta.

MoneyTalk.id,Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti kontradiksi tajam dalam laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Di tengah tren penurunan laba bersih dan pendapatan operasional—yang turut dikonfirmasi oleh catatan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)—BRI justru mencatatkan lonjakan signifikan pada alokasi bonus, insentif manajemen kunci, serta pembayaran tantiem bagi jajaran direksi dan dewan komisaris.

Berdasarkan catatan audit BPK pada tahun 2020, BRI sempat mengalami penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp15.753.432 juta atau turun 45,78%, yang dipicu oleh penurunan pendapatan operasional dan kenaikan beban operasional. Tren penurunan ini kembali berlanjut pada tahun 2025.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan dalam keterangan nya sabtu (1/7/26) l, bahwa laba bersih BRI pada tahun 2025 merosot sekitar Rp3,1 triliun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut diakibatkan oleh melemahnya pendapatan operasional yang turun dari Rp53,9 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp53,6 triliun pada tahun 2025, serta membengkaknya beban operasional yang melonjak dari Rp82,1 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp88,4 triliun pada tahun 2025.

Kendati performa keuangan mengalami tekanan, CBA menemukan adanya lonjakan anggaran yang kontras pada kesejahteraan internal manajemen. Pos anggaran bonus dan insentif manajemen kunci melonjak drastis dari Rp228,6 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp396,3 miliar pada tahun 2025, atau terjadi peningkatan sebesar Rp167,6 miliar. Selain itu, data tahun 2025 menunjukkan BRI tetap mengalokasikan tantiem bagi jajaran direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem bagi dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.

Melihat kondisi tersebut, CBA mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memanggil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi. Pemanggilan ini mendesak dilakukan guna mengusut dugaan pelanggaran terhadap kebijakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang secara tegas melarang pemberian tantiem serta insentif bagi dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa seorang pejabat lingkaran Istana yang disebut berinisial SS dalam pusaran perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, menilai pemeriksaan terhadap pejabat tersebut penting dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan adanya intervensi maupun pengaruh politik dalam penanganan perkara yang kini menjadi perhatian publik.

Menurut Jalih, apabila benar terdapat pejabat yang berupaya memengaruhi proses hukum, maka hal itu harus diusut tanpa pandang bulu demi menjaga independensi aparat penegak hukum.

“KPK harus memeriksa pejabat berinisial SS agar perkara ini menjadi terang benderang. Jangan sampai ada kesan hukum dipengaruhi oleh kekuatan politik atau kepentingan tertentu,” kata Jalih dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).

Desakan FORMASI tersebut merujuk pada laporan investigatif Tempo yang menyebut adanya seorang pejabat lingkaran Istana berinisial SS yang disebut meminta Presiden Prabowo Subianto agar Febrie Adriansyah tidak dijadikan tersangka. Klaim tersebut berasal dari isi laporan media dan belum merupakan fakta yang telah diputuskan melalui proses hukum.

Menurut Jalih, informasi seperti itu tidak boleh berhenti sebagai konsumsi publik semata.

“Kalau benar ada komunikasi seperti itu, aparat penegak hukum harus menelusurinya. Jangan dibiarkan menjadi spekulasi yang terus berkembang,” ujarnya.

Ia mengatakan pemeriksaan terhadap SS justru akan memberikan kepastian apakah informasi tersebut benar atau tidak.

FORMASI menilai pemberantasan korupsi hanya akan memperoleh kepercayaan masyarakat apabila seluruh pihak yang diduga mengetahui suatu perkara diperiksa secara profesional.

Menurut Jalih, status jabatan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan.

“Prinsip equality before the law harus dijalankan. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, termasuk pejabat tinggi negara,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk meminta keterangan siapa pun apabila dinilai mengetahui atau memiliki informasi yang berkaitan dengan suatu perkara.

Kasus yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi salah satu perkara yang mendapat sorotan luas karena menyangkut mantan pejabat tinggi penegak hukum.

Di tengah perhatian publik tersebut, Istana sebelumnya menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media, Hasan Nasbi, menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena proses hukum akan berlangsung secara “clear dan terang benderang.”

FORMASI berharap komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum untuk memeriksa seluruh pihak yang relevan.

Selain meminta pemeriksaan terhadap pejabat berinisial SS, FORMASI juga mendesak KPK berkoordinasi dengan institusi penegak hukum lain apabila ditemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Jalih, langkah proaktif KPK akan menjadi ujian penting bagi komitmen pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo.

“Publik menunggu keberanian aparat penegak hukum. Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal hukum. Pemeriksaan terhadap siapa pun yang diduga mengetahui perkara ini merupakan bagian dari upaya mengungkap fakta secara utuh,” ujarnya.

FORMASI menegaskan bahwa desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan mendorong proses hukum yang transparan, objektif, dan berdasarkan alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah sendiri masih menjadi perhatian publik dan berbagai pihak menilai pengusutannya akan menjadi salah satu indikator independensi penegakan hukum di Indonesia. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi klaim mengenai pejabat berinisial SS sebagaimana disebut dalam laporan media, sehingga informasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku

MoneyTalk.id, Jakarta – ‎Ketua Umum Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BNI Cabang Jember, Jawa Timur. Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada pelaku di tingkat cabang, tetapi juga perlu menelusuri apakah terdapat kelemahan sistem pengawasan, tata kelola, maupun potensi pertanggungjawaban pada level yang lebih tinggi.

‎Desakan tersebut muncul setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi KUR Mikro BNI Cabang Jember. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut disebut mencapai sekitar Rp41,48 miliar.

‎”FORMASI menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun, kami berpandangan bahwa perkara dengan nilai kerugian negara yang besar harus diusut secara komprehensif. KPK memiliki kewenangan untuk memastikan apakah terdapat persoalan sistemik dalam tata kelola pengawasan internal maupun kemungkinan adanya pihak lain yang harus dimintai keterangan,” ujar Jalih Pitoeng dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

‎Menurut Jalih, pemeriksaan terhadap jajaran Direksi BNI, termasuk Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan, harus dipahami sebagai bagian dari proses klarifikasi dan pendalaman fakta, bukan sebagai bentuk penetapan kesalahan.

‎”Memeriksa seseorang dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan berarti yang bersangkutan telah bersalah. Justru pemeriksaan diperlukan agar penegak hukum memperoleh gambaran utuh mengenai mekanisme pengawasan, pengendalian internal, serta alur pertanggungjawaban dalam penyaluran KUR,” katanya.

‎Ia menilai, apabila dugaan penyimpangan dapat berlangsung dalam jumlah besar, maka aparat penegak hukum perlu memastikan apakah pengawasan internal telah berjalan sesuai standar manajemen risiko perbankan.

‎Jalih mengingatkan bahwa Kredit Usaha Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang didukung melalui skema penjaminan dan subsidi bunga oleh negara. Karena itu, setiap penyimpangan dalam penyaluran KUR tidak hanya berdampak terhadap lembaga perbankan, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara serta mengurangi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang berhak.

‎”KUR merupakan instrumen pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Apabila terjadi penyimpangan, maka yang dirugikan bukan hanya negara secara finansial, tetapi juga masyarakat kecil yang seharusnya memperoleh manfaat program tersebut,” ujar Jalih.

‎Jalih menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dalam sektor perbankan harus dilakukan secara menyeluruh agar kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan tetap terjaga.

‎Menurut Jalih, desakan agar KPK melakukan pendalaman memiliki dasar dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang.

‎Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat menjadi objek penegakan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

‎Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Sementara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal pada industri perbankan.

‎”Yang kami dorong adalah penegakan hukum yang objektif. Bila memang tidak ditemukan keterlibatan pihak lain, tentu harus dinyatakan demikian berdasarkan alat bukti. Tetapi apabila ada indikasi kelemahan tata kelola atau pihak yang turut bertanggung jawab, maka hal tersebut juga harus diungkap secara transparan,” kata Jalih.

‎Berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan oleh aparat penegak hukum, penyidik menduga terdapat sejumlah modus dalam perkara tersebut. Di antaranya penggunaan identitas masyarakat untuk pengajuan KUR, pengajuan debitur yang tidak memenuhi persyaratan, hingga proses verifikasi yang diduga tidak sesuai prosedur.

‎Dana KUR yang telah dicairkan diduga kemudian dikuasai oleh pihak tertentu untuk menutup kredit bermasalah maupun kepentingan pribadi. Dalam perkara ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni mantan Pemimpin Cabang BNI Jember berinisial MFH serta dua Collection Agent berinisial AM dan IIS.

‎Audit BPKP menyebut nilai kerugian negara mencapai sekitar Rp41,48 miliar.

MoneyTalk.id, Jakarta – Advokat Indonesia dan Australia, Denny Indrayana, kembali menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat yang ditulis pada Selasa pagi, Denny mengingatkan adanya tiga “alarm” yang menurutnya dapat menggerus legitimasi sebuah pemerintahan, yakni krisis ekonomi, skandal publik berupa korupsi, dan skandal pribadi.

Denny menyebut sejarah politik menunjukkan bahwa sebuah rezim umumnya tidak runtuh hanya karena satu persoalan, melainkan akibat akumulasi berbagai krisis yang terjadi secara bersamaan.

“Sejarah politik mengajarkan: kekuasaan jarang runtuh karena satu pukulan. Biasanya tiga alarm berbunyi bersamaan: krisis ekonomi, skandal publik berupa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta skandal privat yang menghancurkan kepercayaan,” tulis Denny dalam surat terbukanya, Rabu (29/7/2026).

Mengenai persoalan ekonomi, Denny menilai kondisi ekonomi nasional perlu menjadi perhatian serius. Ia menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah dan mengingatkan bahwa krisis ekonomi dapat mempersempit ruang gerak pemerintah apabila tidak segera ditangani dengan kebijakan yang kredibel.

Menurut Denny, persoalan ekonomi akan semakin berat apabila dibarengi dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada aspek kedua, Denny kembali menyoroti persoalan korupsi yang menurutnya telah merambah berbagai sektor. Ia menilai korupsi bukan hanya soal pencurian uang negara, melainkan juga penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Ia juga mengingatkan bahwa penegakan hukum yang dianggap tebang pilih dapat memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah.

“Rezim mulai kehilangan pijakannya ketika korupsi dianggap biasa, penegakan hukum dinilai pilih kasih, dan kekuasaan melindungi korupsi orang-orangnya sendiri,” tegasnya.

Selain itu, Denny menyoroti pentingnya menjaga integritas pejabat publik, termasuk dalam kehidupan pribadi apabila telah berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan jabatan.

Dalam surat tersebut, Denny menyinggung unggahan Amien Rais yang memuat dugaan adanya skandal privat di lingkaran Istana. Namun, ia menegaskan dirinya tidak menyatakan tuduhan tersebut benar, melainkan meminta agar isu itu diklarifikasi secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Denny, pemerintah sebaiknya memberikan penjelasan berbasis fakta apabila muncul tuduhan serius yang menjadi perhatian publik.

Menutup suratnya, Denny menegaskan bahwa ketiga persoalan tersebut tidak cukup dijawab melalui pidato semata. Ia berpandangan pemulihan ekonomi, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, serta penanganan dugaan skandal pribadi melalui proses hukum yang adil merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik.

“Saya tulus berdoa, semoga Bapak Presiden diberi kekuatan dan kejernihan untuk membawa kapal Republik Indonesia melewati tiga gelombang tsunami besar tersebut: krisis ekonomi, skandal publik, dan skandal pribadi,” tutup Denny.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Presiden Prabowo Subianto terkait isi surat terbuka tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpeluang memperoleh dukungan publik yang lebih besar apabila melakukan konsolidasi internal dengan menempatkan figur-figur yang dinilai memiliki loyalitas penuh terhadap agenda pemerintahan saat ini. Menurutnya, keberadaan orang-orang yang masih dianggap mewakili kepentingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di lingkungan pemerintahan berpotensi menghambat efektivitas kepemimpinan Prabowo.

Dalam pandangannya, pemerintahan yang baru membutuhkan soliditas politik dan birokrasi agar setiap kebijakan dapat dijalankan secara konsisten tanpa adanya tarik-menarik kepentingan.

Muslim Arbi mengatakan, masyarakat menginginkan Presiden Prabowo memiliki keleluasaan dalam menjalankan visi dan program yang dijanjikan saat kampanye. Karena itu, ia berpendapat bahwa penyegaran kabinet maupun birokrasi merupakan hak prerogatif presiden yang dapat digunakan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan.

“Kalau orang-orang yang masih membawa agenda Jokowi dibersihkan dari pemerintahan, maka dukungan rakyat kepada Prabowo akan semakin kuat,” ujar Muslim Arbi, Senin (27/7/2027).

Menurut Muslim Arbi, setiap pergantian pemerintahan lazim diikuti dengan proses konsolidasi politik. Presiden yang baru dinilai perlu memastikan seluruh pembantunya memiliki visi yang sama sehingga pelaksanaan program strategis tidak menghadapi hambatan dari dalam.

Ia berpandangan bahwa loyalitas menjadi salah satu faktor penting dalam pemerintahan. Seorang menteri maupun pejabat tinggi negara tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknokratis, tetapi juga komitmen terhadap arah kebijakan presiden yang sedang menjabat.

Muslim Arbi menilai bahwa apabila masih terdapat pejabat yang lebih berorientasi kepada figur politik sebelumnya dibanding kepada Presiden Prabowo, maka potensi terjadinya dualisme arah kebijakan akan semakin besar. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Ia menegaskan bahwa rakyat pada dasarnya memberikan mandat kepada Prabowo untuk memimpin pemerintahan sesuai visi dan program yang disampaikan kepada publik saat Pemilu Presiden 2024. Oleh sebab itu, pemerintahan dinilai perlu memiliki keleluasaan dalam menentukan komposisi tim yang benar-benar bekerja untuk merealisasikan janji politik tersebut.

Dalam analisisnya, konsolidasi pemerintahan juga akan memperkuat posisi politik Presiden Prabowo di tengah berbagai tantangan ekonomi maupun geopolitik yang dihadapi Indonesia. Dengan dukungan birokrasi yang solid, pemerintah dinilai akan lebih mudah menjalankan program-program strategis, mulai dari pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga penguatan pertahanan nasional.

Muslim Arbi juga menilai bahwa publik cenderung memberikan apresiasi terhadap pemimpin yang berani mengambil keputusan tegas. Menurutnya, langkah-langkah yang menunjukkan independensi Presiden Prabowo akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia berpendapat bahwa masyarakat ingin melihat pemerintahan yang bekerja secara efektif tanpa dibayangi persepsi adanya pengaruh politik dari kekuasaan sebelumnya. Karena itu, setiap kebijakan yang mempertegas arah kepemimpinan Presiden Prabowo dinilai berpotensi memperkuat legitimasi politik pemerintah di mata publik.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMASI), Jalih Pitoeng, menduga terdapat potensi permainan dalam proses hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Menurutnya, sejumlah indikasi sejak awal penanganan perkara memunculkan pertanyaan mengenai kesetaraan perlakuan di hadapan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Jalih menyusul bergulirnya proses hukum terhadap Febrie Adriansyah yang kini berstatus tersangka dan tengah menjalani proses peradilan. Ia menilai publik perlu terus mengawasi jalannya perkara agar tidak terjadi perlakuan istimewa terhadap mantan pejabat tinggi penegak hukum tersebut.

Menurut Jalih, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah ketika Febrie pertama kali ditahan. Ia menilai penampilan Febrie yang tidak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye maupun borgol berbeda dengan banyak tersangka kasus korupsi lainnya.

“Bagi kami, simbol-simbol tersebut memang bukan substansi hukum. Namun, perlakuan yang berbeda sejak awal bisa memunculkan persepsi adanya keistimewaan. Di negara hukum, semua warga negara semestinya diperlakukan sama,” kata Jalih kepada wartawan, Ahad (26/7/2026).

Ia menegaskan bahwa asas equality before the law harus benar-benar diterapkan tanpa membedakan jabatan, kekuasaan maupun pengaruh seseorang.

Selain proses penahanan, FORMASI juga menaruh perhatian terhadap tahapan persidangan yang akan berlangsung. Jalih menduga nantinya tim jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut berasal dari kalangan yunior di lingkungan kejaksaan.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai independensi penuntutan apabila tidak dilakukan secara transparan.

“Dari awal kami sudah melihat berbagai kejanggalan. Jika nantinya penuntut berasal dari jajaran yang selama ini berada di bawah struktur kepemimpinan terdakwa, tentu publik berhak mempertanyakan independensi proses tersebut,” ujarnya.

Jalih juga kembali menyinggung dugaan adanya pejabat tinggi negara berinisial “SS” yang disebutnya memberikan perlindungan terhadap Febrie Adriansyah.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan apabila memang ditemukan alat bukti yang cukup.

“Kalau memang ada pejabat yang ikut melindungi, jangan berhenti pada pelaku utama. Semua yang terlibat harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.

FORMASI meminta seluruh proses hukum dilakukan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Jalih, transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, terlebih perkara tersebut melibatkan mantan pejabat tinggi yang sebelumnya dikenal menangani berbagai kasus korupsi besar.

Ia berharap majelis hakim memutus perkara semata-mata berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa dipengaruhi tekanan maupun kepentingan pihak mana pun.

Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung, perkara pidana terhadap Febrie Adriansyah masih berjalan dan proses etik baru akan dilakukan setelah perkara pidananya memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Kejaksaan juga menyatakan proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Hingga saat ini belum ada putusan pengadilan mengenai perkara tersebut. Karena itu, seluruh dugaan yang disampaikan berbagai pihak, termasuk FORMASI, masih merupakan pendapat dan klaim yang belum diuji maupun dibuktikan dalam persidangan.