23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis pergerakan kebangsaan era 1990-an, Andrianto Andi, menilai rencana aksi massa pada 27 Agustus 2026 merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi sepanjang dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara tertib, aman, dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Hal itu disampaikan Andrianto dalam wawancara, Senin (24/8/2026), saat dimintai pandangan mengenai rencana aksi 27 Agustus, perkembangan pemberantasan korupsi, Undang-Undang Perampasan Aset, serta langkah aparat intelijen dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Andrianto mengatakan, sebagai aktivis yang telah mengalami berbagai proses gerakan sejak menjelang Reformasi hingga era Reformasi, dirinya memahami bahwa aksi massa merupakan bagian dari penyampaian aspirasi publik.

“Apapun bentuk aksi yang berdasarkan aspirasi masyarakat, kita harus menjunjung tinggi aspirasi yang disampaikan di muka umum dengan tertib dan aman,” ujar Andrianto.

Menurut dia, aksi besar yang direncanakan pada 27 Agustus tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa selama tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi.

“Jadi seperti aksi yang besar yang sekarang ini akan dilakukan, menurut saya itu hal yang wajar saja. Karena itu pun sama dengan aksi-aksi sebelumnya, menyuarakan aspirasi publik di muka umum,” katanya.

Tak Yakin Aksi Berujung Kerusuhan

Terkait kekhawatiran munculnya kerusuhan, Andrianto mengaku tidak terlalu yakin aksi tersebut akan berujung pada kekacauan.

“Tetapi apakah akan menimbulkan kerusuhan, saya tidak begitu yakin hal itu dilakukan,” ujarnya.

Ia menilai situasi aksi 27 Agustus perlu dilihat secara berbeda dengan berbagai aksi sebelumnya, termasuk aksi pada 25 Agustus yang menurutnya memiliki dinamika tersendiri.

Andrianto juga menyoroti meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan korupsi yang dinilainya semakin masif. Ia menyebut sejumlah tindakan aparat penegak hukum terhadap pejabat sebagai indikasi bahwa pemberantasan korupsi terus berjalan.

Ia juga menyinggung langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk reshuffle kabinet, yang menurutnya menjadi bagian dari upaya melakukan pembenahan pemerintahan.

“Presiden melakukan upaya keras terhadap koruptor. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya, misalkan pembenahan yang di antaranya melakukan reshuffle kabinet,” katanya.

Menurut Andrianto, pemerintahan saat ini juga menunjukkan sejumlah perubahan dibandingkan pemerintahan sebelumnya, termasuk melalui pergantian sejumlah pejabat strategis.

“Reshuffle ini dibersihkan dari unsur-unsur lama, meskipun hal itu belum cukup. Pemerintahan yang sekarang berbeda dengan sebelumnya, misalnya pergantian Kapolri dan Panglima TNI,” ujarnya.

Intelijen Dinilai Perlu Tetap Preventif

Mengenai langkah aparat intelijen dalam mengantisipasi aksi 27 Agustus, Andrianto menilai langkah preventif dan antisipatif tetap diperlukan. Namun, menurutnya, pendekatan intelijen harus tetap berada dalam koridor demokrasi.

“Apa yang dilakukan aparat intelijen sudah baik, langkah-langkah antisipasinya. Karena kita tidak bisa kembali lagi ke era Orde Baru,” tegasnya.

Ia mengatakan, tugas intelijen dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan tidak semestinya dimaknai sebagai upaya membatasi kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat.

“Intelijen melakukan langkah-langkah preventif, antisipasi yang tidak mengancam demokrasi,” kata Andrianto.

Karena itu, ia menilai aksi yang akan berlangsung pada 27 Agustus tetap dapat dilakukan sepanjang tidak mengarah pada kekerasan dan pelanggaran HAM.

“Jadi buat saya, oke-oke saja aksi yang sekarang ini, yang sangat agresif, dan tidak melanggar HAM,” ujarnya.

DPR Diminta Segera Sahkan UU Perampasan Aset

Selain persoalan aksi massa, Andrianto menilai pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sudah menjadi kebutuhan mendesak dalam pemberantasan korupsi.

“Memang sudah waktunya DPR segera mengesahkan undang-undang tersebut,” katanya.

Ia menilai keberadaan UU Perampasan Aset akan memperkuat upaya negara dalam mengembalikan kekayaan yang diduga diperoleh secara melawan hukum.

Andrianto juga menyoroti langkah Presiden Prabowo dalam menangani persoalan penguasaan sumber daya alam, termasuk melalui penertiban kawasan hutan, perkebunan sawit, dan pertambangan yang menurutnya berkaitan dengan kepentingan oligarki.

“Prabowo sudah mencanangkan kembalinya apa yang dilakukan, perampokan-perampokan yang dilakukan oleh oligarki yang sangat menguras kekayaan kita,” ujarnya.

Ia menilai sejumlah langkah pemerintah dalam mengembalikan aset dan sumber daya alam yang bermasalah menunjukkan adanya upaya lebih agresif dalam menghadapi persoalan tersebut.

“Yang saya lihat Prabowo saat ini sudah melakukan upaya yang hebat di PKH. Berapa banyak pengembalian di PKH yang dirampok oleh oligarki dikembalikan Prabowo, berupa sawit, tambang, dan lain-lain,” kata Andrianto.

Menurutnya, meskipun UU Perampasan Aset belum disahkan, pemerintah sudah dapat melakukan sejumlah langkah penertiban terhadap dugaan penguasaan sumber daya alam secara ilegal.

“Meskipun undang-undang perampasan aset belum bergulir, Prabowo sudah melakukan upaya dengan masif soal korupsi di tambang, sawit, terutama di PKH,” ujarnya.

Andrianto menambahkan, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut juga perlu terus dilakukan.

“Dan yang kita tahu ketua PKH sudah ditahan,” katanya.

Rencana aksi 27 Agustus 2026 dan pembahasan UU Perampasan Aset merupakan bagian dari dinamika politik dan hukum yang masih berkembang.

Pernyataan Andrianto merupakan pandangan pribadi yang disampaikan dalam wawancara, sedangkan perkembangan terkait aksi, penegakan hukum, maupun proses legislasi UU Perampasan Aset tetap perlu merujuk pada keterangan resmi pihak berwenang dan lembaga terkait.

MoneyTalk.id, Jakarta – Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia untuk segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan keuangan di tubuh PT Hutan Sanggam Berau (HSB). Desakan ini menguat menyusul kontras tajam antara lonjakan pendapatan perusahaan dengan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau yang nyaris jalan di tempat.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, membeberkan bahwa pendapatan PT HSB pada tahun 2025 meroket tajam hingga menyentuh angka Rp 18,8 miliar. Angka ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp 8,2 miliar.

Ironisnya, kenaikan fantastis tersebut tidak sejalan dengan kontribusi perusahaan kepada daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Berau Tahun 2025, realisasi PAD dari PT HSB hanya sebesar Rp 27 juta dari target Rp 28 juta. Jumlah ini bahkan mengalami penurunan tipis jika dikomparasikan dengan setoran tahun 2024 yang mencapai Rp 28,6 juta, di tengah pendapatan perusahaan yang saat itu jauh lebih kecil.

“Realisasi PAD Kabupaten Berau dari PT HSB tahun 2025 hanya sebesar Rp 27 juta doang. Ini sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan pendapatan perusahaan yang melompat hingga Rp 18,8 miliar,” tegas Uchok Sky. Sabtu (22/08)

CBA juga menyoroti pernyataan pihak manajemen PT HSB melalui Manajer Pamhut dan Bina Sosial, Anwar Kalfangare, yang sebelumnya mengklaim bahwa potensi PAD dari perusahaan bisa menyentuh kisaran Rp 1,9 miliar hingga Rp 2 miliar. Menurut Uchok, klaim tersebut hanyalah pemanis bibir untuk menutupi dugaan skandal keuangan yang terjadi di internal perusahaan.

Berdasarkan data dan temuan tersebut, CBA menilai Kejagung memiliki dasar yang kuat dan akurat untuk segera memulai penyelidikan formal. CBA mendesak Kejagung untuk memanggil pihak-pihak terkait guna mempertanggungjawabkan aliran dana perusahaan.

“Kami mendesak Kejagung untuk segera memanggil dan meminta penjelasan dari Direktur PT HSB, Roby Maula, serta Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas. Harus dijelaskan secara transparan, lari ke mana saja aliran dana PAD yang potensinya digadang-gadang bisa menyentuh Rp 2 miliar tersebut,” pungkas Uchok.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta pemerintah Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya cipta kondisi yang dapat mendorong Jakarta kembali mengalami kerusuhan seperti yang terjadi pada Agustus 2025.

Menurut Muslim, aparat intelijen dan seluruh unsur keamanan perlu melakukan langkah antisipatif sejak dini. Namun, kewaspadaan tersebut, kata dia, tidak boleh diterjemahkan menjadi tindakan represif terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.

Peringatan Muslim itu disampaikan di tengah munculnya rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 27 Agustus 2026.

Massa dari Pati telah tiba di Jakarta. Pada Jumat (21/8/2026), sejumlah warga Pati mendatangi kawasan Gedung DPR RI dan mendirikan posko yang mereka sebut sebagai “Kemping Keadilan”. Mereka berencana bertahan hingga pelaksanaan aksi pada 27 Agustus. Salah satu tuntutan utama mereka adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Muslim menilai pemerintah perlu membedakan secara tegas antara aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan tindakan provokasi, kekerasan atau perusakan.

“Demo aktivis dari Pati jangan represif,” kata Muslim kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).

Menurut dia, pendekatan keamanan yang salah justru dapat menjadi faktor pemicu eskalasi. Ketika massa yang awalnya datang membawa tuntutan tertentu berhadapan dengan tindakan aparat yang dianggap berlebihan, situasi dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

Karena itu, Muslim meminta aparat keamanan, khususnya unsur intelijen, bekerja lebih awal untuk membaca kemungkinan terjadinya provokasi maupun pihak-pihak yang berusaha menunggangi aksi.

Kekhawatiran tersebut memiliki konteks karena Indonesia pernah mengalami gelombang demonstrasi besar yang berkembang menjadi kerusuhan pada akhir Agustus 2025.

Pada 25 Agustus 2025, demonstrasi di sekitar Gedung DPR di Jakarta awalnya berkaitan dengan kritik terhadap tunjangan dan fasilitas anggota parlemen. Reuters melaporkan polisi ketika itu menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa, sementara sebagian demonstran melempar batu dan kembang api.

Situasi kemudian semakin memburuk setelah seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, tewas setelah tertabrak kendaraan taktis polisi dalam rangkaian kericuhan pada 28 Agustus 2025.

Kematian Affan menjadi titik penting yang memperbesar kemarahan publik. Demonstrasi meluas ke berbagai wilayah, sementara kerusuhan, pembakaran dan penjarahan terjadi di sejumlah daerah. Reuters mencatat aksi yang semula berpusat di Jakarta kemudian berkembang menjadi gejolak nasional.

Pada 30 Agustus 2025, sejumlah gedung parlemen daerah bahkan dilaporkan dibakar, termasuk di Nusa Tenggara Barat, Pekalongan dan Cirebon.

Kerusuhan tersebut kemudian menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar. Reuters melaporkan sedikitnya 10 orang meninggal dalam rangkaian demonstrasi dan kerusuhan tersebut.

Bahkan pada April 2026, sejumlah lembaga hak asasi manusia menyebut terdapat indikasi pelanggaran HAM yang luas dalam penanganan demonstrasi 2025. Reuters melaporkan temuan lembaga-lembaga tersebut menyebut 11 orang meninggal dalam kerusuhan yang juga disertai penjarahan rumah pejabat dan gedung pemerintah.

Dengan latar belakang itu, Muslim menilai pemerintah tidak boleh menganggap enteng potensi eskalasi ketika muncul kembali mobilisasi massa di Jakarta pada Agustus 2026.

Muslim menilai persoalannya bukan pada hak masyarakat untuk melakukan demonstrasi.

Dalam negara demokrasi, unjuk rasa merupakan salah satu instrumen masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Karena itu, pemerintah justru harus memastikan ruang demokrasi tetap terbuka.

Yang perlu diantisipasi, menurut Muslim, adalah kemungkinan munculnya aktor yang memanfaatkan momentum aksi untuk menciptakan kekacauan.

“Intelijen harus bisa membaca situasi sejak awal,” ujarnya.

Pendekatan tersebut, menurut dia, jauh lebih efektif daripada menunggu kerusuhan terjadi kemudian melakukan penindakan secara besar-besaran.

Apalagi, rencana aksi masyarakat Pati di Jakarta saat ini sudah mendapat perhatian berbagai kelompok masyarakat.

Pada 21 Agustus 2026, KAMMI menyatakan menolak rencana aksi AMPB pada 27 Agustus karena khawatir aksi tersebut ditunggangi kepentingan lain dan memicu benturan. KAMMI tetap menyatakan mendukung pemberantasan korupsi serta pengesahan RUU Perampasan Aset.

Di sisi lain, AMPB menyatakan aksi mereka akan dilakukan secara damai. Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan mereka datang ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan kepada pejabat negara, bukan untuk berkonflik dengan masyarakat Jakarta.

Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa potensi ketegangan bukan hanya berada antara massa aksi dan aparat, tetapi juga dapat muncul dari persepsi publik yang berbeda terhadap rencana demonstrasi.

Karena itu, Muslim meminta pemerintah tidak menciptakan suasana seolah-olah seluruh peserta aksi merupakan ancaman keamanan.

Menurut Muslim, fungsi intelijen justru sangat penting untuk mencegah konflik sebelum terjadi.

Intelijen, kata dia, harus mampu memetakan berbagai potensi ancaman, termasuk provokasi di media sosial, informasi palsu, ajakan kekerasan serta pihak yang berusaha membawa massa keluar dari tujuan awal demonstrasi.

Hal tersebut menjadi semakin penting karena pengalaman 2025 menunjukkan bagaimana sebuah isu dapat berkembang sangat cepat setelah muncul peristiwa pemicu.

Pada 2025, kematian Affan Kurniawan menjadi salah satu titik eskalasi yang kemudian memperluas kemarahan publik. Reuters mencatat demonstrasi yang sebelumnya berfokus pada isu tunjangan anggota parlemen berkembang menjadi kerusuhan dan penjarahan di sejumlah daerah.

Muslim berpandangan, pemerintah harus menghindari kesalahan komunikasi maupun tindakan lapangan yang dapat menjadi pemantik baru.

“Jangan sampai aparat justru menjadi pemicu,” tegasnya.

Karena itu, setiap operasi pengamanan demonstrasi harus mengutamakan komunikasi, negosiasi dan pengendalian massa secara proporsional.

Bagi Muslim, pengalaman Agustus 2025 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan Prabowo.

Kerusuhan tidak hanya mengancam keamanan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak politik dan ekonomi. Pada saat kerusuhan 2025 berlangsung, pasar keuangan Indonesia ikut terguncang. Reuters melaporkan IHSG mengalami tekanan dan rupiah ikut terdampak ketika kekerasan meluas.

Kerusakan fasilitas publik, gangguan aktivitas ekonomi, penutupan sekolah dan terganggunya mobilitas warga juga menjadi konsekuensi lain.

Karena itu, menurut Muslim, mencegah kerusuhan jauh lebih penting daripada sekadar melakukan tindakan setelah kerusuhan terjadi.

Pemerintah perlu membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat yang hendak melakukan aksi. Aparat keamanan juga harus berkomunikasi dengan koordinator lapangan agar mekanisme penyampaian aspirasi dapat berjalan tertib.

Pendekatan dialog juga dapat mengurangi ruang bagi pihak yang ingin memprovokasi.

Rencana aksi masyarakat Pati sendiri tidak muncul tanpa latar belakang. Pada 13 Agustus 2026, ratusan massa AMPB menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati. Salah satu tuntutan mereka adalah agar lembaga legislatif mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Pada 21 Agustus, sebagian massa kemudian datang ke Jakarta untuk mempersiapkan aksi lanjutan di Gedung DPR RI.

Media melaporkan tuntutan massa antara lain pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman yang lebih berat bagi koruptor.

Dengan demikian, pemerintah perlu melihat substansi tuntutan tersebut sekaligus menjaga agar proses penyampaian aspirasi berlangsung dalam koridor hukum.

Muslim menilai jangan sampai substansi kritik masyarakat justru hilang karena perhatian publik tersedot pada persoalan benturan antara massa dan aparat.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap rencana aksi 27 Agustus, sejumlah elemen masyarakat Jakarta juga menyerukan agar situasi ibu kota tetap kondusif.

Aliansi Masyarakat Jakarta, misalnya, mengajak warga menjaga keamanan dan tidak mudah terpancing informasi provokatif yang beredar di media sosial. Kelompok tersebut juga berencana menggelar apel siaga pada 27 Agustus.

Menurut Muslim, seruan menjaga Jakarta tetap aman tentu penting. Namun, menjaga keamanan tidak boleh berarti menutup ruang demokrasi.

Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat penyampaian aspirasi nasional. Karena itu, demonstrasi di Jakarta merupakan bagian dari dinamika politik demokratis selama dilakukan secara tertib dan tidak melanggar hukum.

Tantangannya adalah bagaimana negara mampu menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan kewajiban menjaga keamanan publik.

Muslim meminta pemerintah tidak terjebak pada pendekatan keamanan semata.

Pemerintah, kata dia, harus memastikan aparat tidak bertindak berlebihan terhadap peserta aksi yang damai. Pada saat yang sama, tindakan tegas tetap diperlukan terhadap individu yang terbukti melakukan kekerasan, perusakan atau tindak pidana lainnya—dengan proses hukum yang transparan dan berdasarkan bukti.

Pengalaman 2025 menunjukkan bahwa ketika demonstrasi berubah menjadi bentrokan, persoalan dapat berkembang jauh melampaui tuntutan awal.

Karena itu, menurut Muslim, kunci menghadapi rencana aksi di Jakarta bukan dengan mencurigai seluruh massa, melainkan dengan mendeteksi potensi provokasi, membuka kanal dialog, menjaga profesionalitas aparat, dan memastikan penegakan hukum dilakukan secara proporsional.

MoneyTalk.id, Jakarta – Tata kelola sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai memburuknya kinerja lima perusahaan daerah pada 2025 perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.

Sorotan paling tajam diarahkan kepada PT Indo Pusaka Berau (IPB), perusahaan daerah yang menaungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati. Perusahaan tersebut disebut mengalami kerugian hingga Rp133,88 miliar.

Menurut Uchok, kondisi tersebut menjadi gambaran serius mengenai buruknya tata kelola perusahaan daerah di Kabupaten Berau. Ia bahkan menyebut 2025 sebagai tahun yang kelam bagi Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas karena persoalan BUMD tidak hanya berkaitan dengan kerugian IPB, tetapi juga tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari lima perusahaan daerah.

“Pada tahun 2025 adalah tahun yang kelam bagi Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas. Bukan hanya harus menanggung kerugian IPB yang membengkak mencapai Rp133,8 miliar, tetapi semua target PAD dari lima BUMD juga tidak tercapai,” ujar Uchok, Jumat (21/8/2026).

CBA menilai kondisi tersebut tidak boleh berhenti pada persoalan kinerja bisnis semata. Menurut Uchok, apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, aparat penegak hukum perlu turun tangan untuk melakukan pemeriksaan.

Karena itu, CBA mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) apabila berdasarkan hasil telaah awal ditemukan indikasi pidana, sekaligus melakukan penyelidikan terhadap tata kelola perusahaan daerah di Kabupaten Berau.

Uchok mengatakan kegagalan perusahaan daerah memenuhi target kontribusi PAD perlu dibedah secara menyeluruh. Persoalannya bukan hanya mengenai berapa besar keuntungan yang berhasil disetorkan ke kas daerah, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola modal, aset, pendapatan, biaya operasional, investasi, serta berbagai keputusan bisnis yang diambil jajaran manajemen.

Lima perusahaan daerah yang menjadi perhatian CBA yakni BPD Kaltimtara, PT Hutan Sanggam Berau, PT Indo Pusaka Berau, Perumda Air Minum Batiwakal, dan Perumda Bhakti Praja.

Kelima perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Berau. Namun, berdasarkan data yang disampaikan CBA, kontribusi lima perusahaan daerah tersebut mengalami penurunan cukup tajam.

Pada 2024, kontribusi yang diberikan kepada PAD Kabupaten Berau disebut mencapai sekitar Rp17,9 miliar. Namun pada 2025, angka tersebut turun menjadi sekitar Rp11,3 miliar.

Artinya, terdapat penurunan kontribusi sekitar Rp6,5 miliar atau sekitar 36,63 persen hanya dalam satu tahun.

Bagi pemerintah daerah, penurunan tersebut tentu bukan angka kecil. BUMD dibentuk dengan salah satu tujuan penting untuk mengelola potensi ekonomi daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.

Ketika kontribusinya justru menurun secara signifikan, publik berhak mengetahui faktor penyebabnya.

“Target realisasi yang tidak tercapai termasuk dalam kategori mengelola perusahaan yang buruk akibat adanya dugaan penyimpangan keuangan yang harus diungkap oleh jaksa penyidik yang ditugaskan Kejagung,” kata Uchok.

Sorotan semakin kuat karena dari lima perusahaan daerah tersebut terdapat tiga BUMD yang disebut sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada kas daerah pada 2025.

Ketiganya adalah PT Indo Pusaka Berau, Perumda Air Minum Batiwakal, dan Perumda Bhakti Praja.

Kondisi ini menjadi pertanyaan besar karena perusahaan daerah pada prinsipnya tidak hanya dituntut mampu bertahan secara operasional, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sesuai tujuan pendiriannya.

Terlebih, PT Indo Pusaka Berau berada dalam posisi strategis karena menaungi PLTU Lati. Dengan posisi tersebut, kondisi keuangan perusahaan menjadi penting untuk diperhatikan, bukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat Berau.

Kerugian yang disebut mencapai Rp133,88 miliar semakin memperbesar tuntutan agar pengelolaan perusahaan dibuka secara transparan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana kerugian sebesar itu terjadi, apa penyebab utamanya, bagaimana kondisi aset dan kewajiban perusahaan, serta apakah seluruh proses pengambilan keputusan bisnis telah dilakukan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut CBA, harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh.

CBA mendesak Kejagung tidak hanya melihat angka kerugian di atas kertas. Aparat penegak hukum dinilai perlu menelusuri proses pengelolaan keuangan perusahaan secara detail.

Uchok meminta jajaran direksi, komisaris maupun pengawas perusahaan daerah dipanggil untuk memberikan keterangan apabila aparat menemukan indikasi penyimpangan.

Menurut dia, pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui aliran dana dan kebijakan pengelolaan keuangan perusahaan.

“Segera panggil jajaran direktur, komisaris maupun pengawas perusahaan untuk diminta keterangan, ke mana saja duit perusahaan tersebut,” tegas Uchok.

Dorongan tersebut sekaligus menempatkan persoalan BUMD Berau sebagai isu tata kelola pemerintahan daerah. Sebab, perusahaan daerah menggunakan dan mengelola kekayaan daerah yang pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan publik.

BUMD idealnya menjadi mesin ekonomi daerah. Perusahaan daerah dapat mengelola sektor-sektor strategis, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pelayanan publik, membuka peluang investasi, sekaligus menghasilkan keuntungan yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui PAD.

Namun ketika perusahaan daerah mengalami kerugian besar dan kontribusi terhadap PAD justru menurun, tujuan tersebut patut dievaluasi.

Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka penyebab penurunan kontribusi dari Rp17,9 miliar pada 2024 menjadi Rp11,3 miliar pada 2025.

Lebih jauh, kondisi tiga BUMD yang disebut tidak memberikan kontribusi kepada kas daerah juga perlu dijelaskan kepada publik. Apakah perusahaan memang sedang melakukan restrukturisasi? Apakah mengalami tekanan operasional? Atau terdapat persoalan manajemen dan keuangan yang belum terungkap?

Semua kemungkinan tersebut harus diuji berdasarkan data dan audit, bukan asumsi.

Di sisi lain, apabila benar ditemukan indikasi tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerah, persoalan tersebut tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Bagi CBA, langkah penegakan hukum diperlukan agar perusahaan daerah tidak berubah menjadi beban baru bagi APBD.

Sorotan terhadap lima BUMD Berau pada akhirnya bukan hanya soal angka Rp133,88 miliar. Di balik angka tersebut terdapat pertanyaan yang lebih besar mengenai bagaimana kekayaan daerah dikelola, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan bisnis, dan sejauh mana mekanisme pengawasan berjalan.

Karena itu, desakan CBA kepada Kejagung menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membuka data dan menjelaskan kondisi sebenarnya. Jika persoalannya murni karena risiko bisnis, publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan. Namun jika ditemukan dugaan penyimpangan, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya berdasarkan bukti.

Dengan demikian, polemik lima BUMD Berau tidak berhenti sebagai persoalan laporan keuangan tahunan, melainkan menjadi evaluasi serius terhadap tata kelola kekayaan daerah dan pertanggungjawaban para pengelolanya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Kasus dugaan korupsi rekrutmen 387 tenaga honorer atau paruh waktu fiktif di lingkungan Pemerintah Kota Metro, Lampung, yang menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah Welly Adiwantra sebagai tersangka, mendapat perhatian dari Center for Budget Analysis (CBA).

Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menilai persoalan tenaga honorer atau tenaga paruh waktu tidak hanya perlu dilihat di Lampung. Menurut dia, pola pengadaan tenaga pendukung juga terdapat di sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Menurut saya tidak usah jauh-jauh ke Lampung. Di Pemerintah Daerah DKI Jakarta saja, setiap dinas tenaga honorer atau paruh waktu selalu ada. Apakah ini fiktif atau legal, yang jelas perlu diselidiki aparat hukum,” kata Uchok Sky, Jumat (21/8/2026).

Uchok menyoroti sejumlah kegiatan pengadaan atau penyediaan tenaga pendukung di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Ia menyebut terdapat tiga kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan petugas atau tenaga pendukung bidang perhubungan.

Pertama, penyediaan Petugas Perhubungan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi.

Kedua, pengadaan Petugas Penanganan Lalu Lintas Jalan Raya.

Ketiga, Pengadaan Tenaga Pendukung Bidang Angkutan Jalan.

Menurut data anggaran yang disampaikan Uchok, penyediaan Petugas Perhubungan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi pada 2026 memiliki anggaran sebesar Rp21.180.761.550.

Sementara pada 2025, kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp24.599.703.375.

Untuk pengadaan Petugas Penanganan Lalu Lintas Jalan Raya, Uchok menyebut anggaran pada 2026 sebesar Rp868.834.650. Nilai tersebut sama dengan anggaran yang dialokasikan pada 2025, yakni Rp868.834.650.

Adapun Pengadaan Tenaga Pendukung Bidang Angkutan Jalan pada 2026 disebut memiliki anggaran sebesar Rp630.630.000. Pada 2025, kegiatan tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp595.980.000.

Uchok menilai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan tenaga tersebut perlu diikuti dengan transparansi mengenai proses pengadaan, jumlah tenaga yang direkrut, mekanisme pembayaran, hingga keberadaan tenaga yang dibiayai menggunakan anggaran negara.

Menurut dia, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar diterima dan digunakan untuk membiayai tenaga yang bekerja sesuai ketentuan.

“Banyak pengadaan tenaga honorer atau paruh waktu di Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini. Sebaiknya DKI segera melakukan penyelidikan agar duit negara bisa sampai ke para tenaga honorer tersebut,” ujar Uchok.

Sorotan tersebut muncul di tengah penanganan kasus dugaan korupsi rekrutmen tenaga honorer atau paruh waktu fiktif di lingkungan Pemkot Metro. Dalam perkara tersebut, Polda Lampung menetapkan Sekda Lampung Tengah Welly Adiwantra sebagai tersangka. Kasus itu disebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp11 miliar.

Uchok berharap transparansi dan pengawasan diperkuat sehingga program penyediaan tenaga pendukung yang menggunakan APBD benar-benar memberikan manfaat dan tidak menjadi celah penyalahgunaan anggaran.

“Yang penting harus diperiksa dan dipastikan apakah tenaga tersebut benar-benar ada, bekerja, dan menerima haknya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan,” tutupnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis CBA, Uchok Sky Khadafi, mendesak Jaksa Agung Muda Pidan Khusus (Jampidsus) untuk segera memanggil para pihak terkait dalam Penyidikan dugaan tindak pidana Korupsi pada Kerjasama PT Migas Perseroda Kota Bekasi dengan Foster Oil and Energy Pte. Termasuk aliran-aliran uang yang diberikan pihak Foster pada para Pejabat Pemkot Bekasi hingga Pertamina dan ESDM.

“Kami menduga,sejak terjalin Kerjasama yang sedari awal menyalahi aturan itu banyak aliran dana ke sejumlah pejabat,termasuk Walikota Bekasi dan para pejabat Pertamina dan Kementerian ESDM,”ungkap Uchok Sky Khadafi,Jumat 21/8/2026.

Terlebih, meski sudah memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah,PT Migas Perseroda Kota Bekasi tetap dinyatakan merugi sekalipun deviden yang diberikan itu dianggap keuntungan daripada bagi hasil Kerjasama dengan perusahaan asing asal Singapura tersebut.

“Jadi jika dicermati,sekalipun berikan Deviden itu tetap saja merugi, karena sedari awal prosesnya saja sudah salah,”

Kemudian sambung Uchok,ketika kontrak kerjasama yang dimulai periode Walikota Bekasi (MM) dan berkahir 2019 itu sudah terdapat banyak kesalahan yang didapat atas hasil temuan BPKP.

“Audit investigasi BPKP kan sudah sangat jelas,artinya Kerjasama Operasi itu banyak pelanggaran,Apalagi jika didapati hasil Migas itu dijual kenegara luar.

“Kemudian sudah diputus dan PD Migas digugat FOE ke PN dan PT Bandung Kalah, kemudian berakhir pada Kasasi Mahkamah Agung dan PD Migas dimenangkan,Kenapa justru diperpanjang lagi,jelas-jelas Kota Bekasi dirugikan,dan bahkan Negara pun ikut terbebani dirugikan atas Kerjasama itu, ko dilanjutkan,ini ada apa,”tanya Uchok.

Kini Uchok berharap kepada Jampidsus yang baru untuk segera bersih-bersih dan menuntaskan Penyidikan perkara Migas dengan profesional dan transparan.

“Dan ingat,Sprindik awal PD Migas yang sudah ada tetap berlaku sebagai dasar hukum bagi penyidik untuk bekerja dan menetapkan tersangka,”tutup Uchok.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyoroti vonis penjara seumur hidup terhadap pendiri Evergrande, Xu Jiayin, oleh Pengadilan Menengah Shenzhen, China. Kasus tersebut, menurut Denny, menjadi pengingat bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak semestinya menjadi tameng seseorang dari jerat hukum.

Xu Jiayin, yang juga dikenal sebagai Hui Ka Yan, pernah berada di puncak daftar orang terkaya di Asia. Kekayaannya pernah mencapai sekitar US$45,3 miliar pada 2017, menurut Forbes yang dikutip Reuters. Namun, pada 20 Agustus 2026, pengusaha tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas sejumlah kejahatan finansial.

Pengadilan juga memerintahkan seluruh harta pribadi Xu disita. Evergrande Group dijatuhi denda 8,82 miliar yuan, sementara Evergrande Real Estate didenda 7 miliar yuan. Pengadilan juga memerintahkan agar keuntungan ilegal terus ditagih dan kekurangan yang belum tertutupi harus diganti.

Denny melihat perkara tersebut bukan hanya sebagai cerita mengenai jatuhnya seorang taipan, melainkan juga sebagai pelajaran mengenai posisi hukum ketika berhadapan dengan kekayaan dan kekuasaan.

Menurut Denny, seseorang yang pernah memiliki kekayaan puluhan miliar dolar pun tetap dapat berhadapan dengan hukum ketika terbukti melakukan kejahatan.

Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan Indonesia.

“Satu pelajaran penting patut dicatat: kekayaan dan kekuasaan seharusnya tidak menjadi tameng dari hukum,” kata Denny, Jumat (21/8/2026).

Denny menilai Indonesia masih menghadapi persoalan serius ketika hukum berhadapan dengan kekuatan ekonomi dan politik.

“Bandingkan dengan Indonesia. Hukum dan penguasa seringkali menjadi hamba sahaya bagi pengusaha, apalagi dengan predikat terkaya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Denny sebagai kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian untuk memastikan hukum berlaku tanpa membedakan status sosial maupun kekayaan seseorang.

Bagi Denny, kekuatan hukum antikorupsi menjadi salah satu fondasi penting bagi kehidupan bernegara.

“Tanpa hukum antikorupsi yang tegak, Indonesia tak akan pernah merdeka,” tegasnya.

Ia bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan makna kemerdekaan Indonesia.

“Tak bisa berteriak lantang: MERDEKA! Tapi, korupsi,” kata Denny.

Kasus Xu Jiayin sendiri menjadi salah satu contoh paling mencolok mengenai kejatuhan seorang taipan yang pernah berada di puncak kekayaan. Evergrande, perusahaan yang dibangunnya sejak 1996, kemudian mengalami krisis utang besar dan gagal memenuhi kewajibannya. Total kewajiban Evergrande pernah mencapai lebih dari US$300 miliar.

Dalam persidangan, pengadilan menyatakan bahwa antara 2016 hingga 2021 Evergrande, Evergrande Real Estate, dan Xu melakukan manipulasi keuangan berskala besar, termasuk menggelembungkan aset dan menyembunyikan kewajiban. Perkara tersebut juga mencakup penghimpunan dana ilegal, penipuan dalam penghimpunan dana, penerbitan sekuritas secara curang, serta sejumlah pelanggaran lain.

Selain Xu, puluhan orang yang terkait dengan kasus Evergrande juga dijatuhi hukuman. Lima eksekutif senior lainnya mendapatkan hukuman penjara antara enam hingga 18 tahun. Secara keseluruhan, 56 orang dijatuhi hukuman dalam perkara yang diumumkan pada hari yang sama.

Bagi Denny, perkembangan tersebut memperlihatkan satu prinsip yang menurutnya harus menjadi pegangan dalam pemberantasan korupsi: hukum tidak boleh tunduk kepada kekayaan.

Kritiknya terhadap Indonesia pun diarahkan pada pentingnya memastikan institusi penegak hukum bekerja independen dan mampu menindak siapa pun yang terbukti melakukan korupsi atau kejahatan ekonomi, tanpa melihat seberapa besar kekayaan, pengaruh, maupun kedekatan politik yang dimiliki.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri lebih jauh dugaan korupsi dalam perkara pajak PT Toba Pulp Lestari (TPL), termasuk memeriksa pihak-pihak yang memiliki hubungan historis dan kewenangan dalam perusahaan tersebut.

Jalih secara khusus meminta penyidik Kejagung menelusuri kemungkinan keterkaitan Sukanto Tanoto dengan perkara yang diduga berlangsung pada rentang 2008–2025 tersebut.

Menurut Jalih, permintaan itu bukan berarti menuduh Sukanto Tanoto terlibat dalam tindak pidana. Namun, kata dia, penyidik perlu membuka seluruh mata rantai pengambilan keputusan, struktur kepemilikan, hubungan bisnis, serta aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Jangan sampai penyidikan hanya berhenti pada level pelaksana. Kalau ada dugaan kerugian negara sekitar Rp2 triliun, maka seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan kebijakan perusahaan dan transaksi yang diperiksa harus ditelusuri secara objektif,” kata Jalih kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

Jalih menilai keterkaitan historis Sukanto Tanoto dengan TPL menjadi salah satu alasan mengapa nama tersebut layak ditelusuri dalam proses penyidikan.

PT TPL sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama. Perusahaan tersebut didirikan pada 1983 dan kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari pada 2000.

“Hubungan historis itu tentu menjadi bagian dari informasi yang penting bagi penyidik. Tetapi sekali lagi, hubungan historis tidak otomatis berarti keterlibatan dalam perkara pidana. Karena itu, yang kami minta adalah pemeriksaan dan penelusuran berdasarkan bukti,” ujarnya.

Dalam perkara tersebut, Kejagung mengungkap dugaan manipulasi pelaporan nilai penjualan ekspor produk PT TPL. Penyidik menduga nilai penjualan yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan nilai transaksi sebenarnya.

Selain itu, produk yang diduga merupakan dissolving pulp disebut dilaporkan sebagai paper grade pulp atau BHKP. Perbedaan pelaporan tersebut diduga berdampak terhadap nilai transaksi dan kewajiban perpajakan perusahaan.

Kejagung juga telah menetapkan dua orang berinisial BP dan SR sebagai tersangka. Keduanya disebut berkaitan dengan pemeriksaan pajak PT TPL pada sejumlah tahun dan diduga memperoleh keuntungan terkait perkara tersebut.

Jalih mengatakan penetapan tersangka terhadap dua pihak tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan perkara secara lebih luas.

“Kalau memang ada rekayasa dalam proses pemeriksaan pajak, harus dicari siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, siapa yang menerima manfaat, dan bagaimana aliran uangnya. Jangan berhenti hanya pada orang yang berada di lapangan,” tegasnya.

FORMASI juga meminta Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen transaksi, laporan ekspor, dokumen perpajakan, struktur perusahaan, komunikasi internal, serta aliran dana yang berkaitan dengan dugaan perkara tersebut.

Jalih menekankan bahwa prinsip follow the money penting diterapkan untuk memastikan perkara tidak berhenti pada dugaan pelanggaran administratif atau hanya menjerat pihak tertentu.

“Kami mendorong Kejagung bekerja secara profesional dan transparan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum, tetapi siapa pun yang tidak terlibat juga harus dilindungi dari tuduhan tanpa bukti,” katanya.

Ia berharap penyidikan Kejagung dapat mengungkap secara terang apakah dugaan manipulasi pajak tersebut hanya dilakukan oleh oknum tertentu atau terdapat pihak lain yang memiliki peran lebih besar.

“Publik menunggu apakah perkara ini hanya sampai pada dua tersangka atau justru membuka jaringan yang lebih luas. Karena itu, semua pihak yang relevan harus diperiksa berdasarkan alat bukti,” pungkas Jalih Pitoeng.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Rais Faisal Ridho melontarkan kritik keras terhadap dugaan intervensi kekuasaan dalam dinamika pemilihan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Rais Faisal Ridho menyebut sejumlah nama yang menurutnya memiliki kedekatan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Salah satu nama yang disebutnya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Menurut Faisal, dugaan intervensi tidak hanya berlangsung pada perebutan posisi Ketua Umum PBNU, tetapi juga menyasar mekanisme penentuan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Ia mengklaim sejumlah kiai di Jawa Tengah mengaku mendapat tawaran uang sebesar Rp50 juta untuk mengatur proses penentuan AHWA.

“Kiai-kiai di Jawa Tengah mengaku diimingi-imingi uang Rp50 juta untuk mengatur penentuan AHWA. Perintah Istana,” kata Faisal di akun X (Twitter), Rabu (19/8/2026)

Faisal kemudian melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan saat ini.

“Rezim ini terlalu brengsek,” ujarnya.

AHWA merupakan mekanisme yang melibatkan ulama sepuh dalam proses pemilihan Rais Aam PBNU. Dalam mekanisme tersebut, sejumlah ulama dipilih untuk menjadi anggota AHWA dan kemudian bermusyawarah menentukan Rais Aam.

Posisi Rais Aam memiliki peran strategis dalam struktur kepemimpinan PBNU. Karena itu, menurut Faisal, proses penentuan AHWA menjadi bagian penting dalam dinamika menuju Muktamar NU.

Sebagai gambaran, mekanisme AHWA juga dikenal dalam organisasi keagamaan NU dan badan-badan di lingkungan NU. NU Online sebelumnya memberitakan penggunaan sistem AHWA dalam pemilihan kepemimpinan JATMAN Jawa Timur, dengan sembilan ulama yang bermusyawarah untuk menentukan rais dan mudir.

Dugaan adanya pemberian uang Rp50 juta dan klaim mengenai “perintah Istana” merupakan pernyataan Faisal yang belum dapat diverifikasi secara independen berdasarkan sumber terbuka yang ditemukan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Istana Kepresidenan, pihak yang disebut terkait, maupun panitia Muktamar PBNU yang membenarkan ataupun membantah tudingan tersebut.

Karena itu, dugaan tersebut perlu diklarifikasi dan dibuktikan agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.

Kontestasi kepemimpinan PBNU sendiri merupakan persoalan internal organisasi yang memiliki implikasi besar bagi arah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Transparansi, independensi ulama, serta proses musyawarah menjadi faktor penting agar hasil Muktamar mendapatkan legitimasi dari warga NU.

MoneyTalk.id,Jakarta – Praktisi intelijen Sri Radjasa melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola bisnis alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Indonesia. Ia menyoroti dugaan dominasi perusahaan swasta tertentu dalam rantai pengadaan Alutsista, termasuk peran Norman Joesoef, Founder Republikorp.

Dalam tulisannya berjudul “Jejak Hitam Bisnis Alutsista Ungkap Praktik Calo Rampok APBN dengan Narasi Patriotisme”, Sri Radjasa menuding terdapat praktik percaloan dan permainan dalam proses pengadaan Alutsista yang berpotensi membebani anggaran negara.

Menurut Sri, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut perusahaan yang menjadi mitra industri pertahanan, tetapi juga menyentuh proses sejak tahap perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis hingga pemilihan produk.

“Pembelian Alutsista dimonopoli oleh Republik Korpora Indonesia (RKI) yang dikomandoi Norman Joesoef,” tulis Sri Radjasa dalam pernyataannya, Rabu (19/8/2026).

Ia menilai dugaan praktik tersebut perlu diperiksa secara transparan karena pengadaan Alutsista menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyangkut kepentingan strategis pertahanan nasional.

Sri menduga terdapat pihak-pihak tertentu yang melakukan pendekatan sejak sebelum tender berlangsung. Menurut dia, apabila spesifikasi teknis sebuah pengadaan telah diarahkan kepada produk tertentu, kompetisi dalam proses tender berpotensi hanya menjadi formalitas.

Ia juga menyoroti dugaan penggunaan jaringan mantan pejabat atau purnawirawan militer untuk membangun akses ke institusi pertahanan.

Namun, tudingan tersebut merupakan klaim dari Sri Radjasa yang belum disertai bukti hukum yang menunjukkan adanya tindak pidana atau monopoli pengadaan Alutsista oleh Republikorp maupun Norman Joesoef.

Di sisi lain, data terbuka menunjukkan Republikorp memang memiliki peran yang semakin menonjol dalam industri pertahanan Indonesia.

Pada Agustus 2024, Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak kerja sama pengadaan rudal permukaan-ke-permukaan ÇAKIR dan rudal pertahanan udara SUNGUR dengan Republikorp Indonesia. Penandatanganan dilakukan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Marsdya TNI Yusuf Jauhari bersama Norman Joesoef selaku Founder Republikorp, disaksikan Menteri Pertahanan saat itu, Prabowo Subianto.

Republikorp juga menjalin sejumlah kerja sama dengan perusahaan pertahanan internasional. Di antaranya kerja sama dengan ASELSAN dan ROKETSAN dari Turki untuk produksi serta pengembangan teknologi pertahanan di Indonesia.

Pada 2026, Republikorp kembali memperluas kerja sama industrinya. ANTARA melaporkan Republikorp menggandeng Barzan Holdings dari Qatar untuk mengembangkan sejumlah kapabilitas industri pertahanan, mulai dari senjata ringan hingga kapal tanpa awak dan kapal selam mini.

Berbeda dengan tudingan Sri Radjasa, Republikorp selama ini menyampaikan bahwa aktivitasnya diarahkan untuk membangun ekosistem industri pertahanan nasional, termasuk transfer teknologi dan produksi di dalam negeri.

Dalam berbagai pernyataannya, Norman Joesoef menekankan pentingnya kerja sama dengan perusahaan pertahanan asing untuk membangun kemampuan industri nasional.

Republikorp, misalnya, menyebut kerja sama dengan ROKETSAN diarahkan pada produksi lokal sistem rudal ÇAKIR, ATMACA, HISAR dan SUNGUR secara bertahap di Indonesia.

Republikorp juga menyatakan kerja sama dengan mitra internasional tidak hanya berorientasi pada pengadaan perangkat keras, tetapi mencakup transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan fasilitas produksi dalam negeri.

Karena itu, tudingan bahwa Republikorp atau Norman Joesoef “memonopoli” pengadaan Alutsista perlu dibedakan antara fakta kerja sama yang terdokumentasi dan dugaan mengenai praktik monopoli atau percaloan.

Fakta bahwa Republikorp mendapatkan atau menandatangani sejumlah kerja sama pertahanan dengan pemerintah dan perusahaan asing tidak dengan sendirinya membuktikan adanya monopoli, pengaturan tender, mark-up atau kerugian negara.

Begitu pula tudingan mengenai adanya “calo Alutsista”, permainan spesifikasi teknis, penggelembungan harga maupun manipulasi skema pembayaran membutuhkan bukti dokumen pengadaan, kontrak, audit maupun hasil penyelidikan aparat penegak hukum.

Dengan nilai anggaran pertahanan yang besar, transparansi menjadi penting agar setiap proses pengadaan dapat dipastikan memenuhi prinsip persaingan sehat, akuntabilitas, efisiensi dan kepentingan pertahanan nasional.

Sorotan Sri Radjasa terhadap Norman Joesoef dan Republikorp pada akhirnya menimbulkan pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.

Apakah Republikorp hanya berperan sebagai mitra industri pertahanan dan integrator teknologi sebagaimana yang selama ini diklaim, atau memiliki pengaruh lebih jauh terhadap proses penentuan kebutuhan, spesifikasi teknis dan pengadaan Alutsista pemerintah?

Pertanyaan tersebut penting dijawab dengan data, bukan sekadar narasi.

Hingga berita ini disusun, belum ditemukan keterangan langsung dari Norman Joesoef yang secara spesifik menanggapi tudingan Sri Radjasa mengenai “monopoli” pengadaan Alutsista, praktik calo, maupun dugaan penggerusan APBN. Karena itu, tudingan tersebut masih merupakan pernyataan satu pihak dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.

Publik pun layak mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pertahanan dan Republikorp mengenai mekanisme pengadaan, posisi Republikorp dalam setiap proyek, proses penentuan spesifikasi, mekanisme tender serta dasar penetapan harga.

Sebab, modernisasi Alutsista memang penting untuk menjaga kedaulatan negara. Namun, modernisasi pertahanan juga harus berjalan beriringan dengan transparansi dan pertanggungjawaban agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk memperkuat pertahanan, bukan menimbulkan ruang bagi kepentingan bisnis yang tidak semestinya.

Catatan: Istilah “calo”, “monopoli”, “merampok APBN”, dan dugaan mark-up dalam artikel ini merupakan tudingan yang disampaikan Sri Radjasa dan bukan kesimpulan hukum.