23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id, Jakarta – Ambisi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur atau Bank Jatim untuk menjadi BPD nomor satu di Indonesia mendapat sorotan tajam dari Center for Budget Analysis (CBA).

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai visi Bank Jatim untuk menjadi BPD nomor satu masih belum sejalan dengan kondisi kinerja dan kekuatan bisnis yang dimiliki saat ini.

Menurut Uchok, jika melihat total aset hingga pengembangan anak perusahaan, Bank Jatim masih tertinggal dibandingkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB.

“Visi Bank Jatim untuk menjadi BPD nomor satu itu masih jauh di langit sana dan belum membumi. Kalau melihat total aset dan pengembangan anak perusahaan, Bank Jatim masih kalah dibandingkan Bank BJB,” kata Uchok Sky Khadafi, Minggu (6/9/2026).

Berdasarkan catatan yang disampaikan CBA, total aset Bank Jatim pada 2025 disebut mencapai Rp168,8 triliun. Sementara pada 2024, total aset Bank Jatim tercatat sebesar Rp118,1 triliun.

Namun angka tersebut masih berada di bawah Bank BJB. Total aset Bank BJB pada 2025 disebut mencapai Rp221,3 triliun, sedangkan pada 2024 mencapai Rp219,9 triliun.

Perbedaan nilai aset tersebut, menurut Uchok, menunjukkan bahwa Bank Jatim masih memiliki pekerjaan rumah besar apabila ingin benar-benar menempati posisi sebagai BPD nomor satu di Indonesia.

Tak hanya soal aset, CBA juga menyoroti struktur kepemilikan saham Bank Jatim pada sejumlah anak perusahaan.

Uchok menyebut Bank Jatim memang memiliki sejumlah anak perusahaan. Namun, porsi saham yang dimiliki disebut masih relatif kecil, bahkan berada di bawah lima persen pada sejumlah perusahaan.

Kondisi itu dinilai berbeda dengan Bank BJB yang, menurut Uchok, memiliki tingkat kepemilikan saham yang jauh lebih besar pada sejumlah anak perusahaan.

“Bank Jatim punya anak perusahaan, tetapi saham yang dimiliki di anak perusahaan hanya di bawah lima persen. Tidak seperti Bank BJB, rata-rata saham yang dimiliki di anak perusahaan hampir 100 persen,” ujarnya.

Selain membandingkan kekuatan bisnis kedua bank pembangunan daerah tersebut, Uchok juga menyoroti dugaan kasus fraud yang pernah muncul.

Menurutnya, pola kasus fraud yang terjadi di Bank Jatim dan Bank BJB memiliki karakter berbeda.

Uchok menilai dugaan fraud di Bank Jatim justru berdampak langsung terhadap kerugian keuangan bank karena dana disebut keluar akibat praktik pembobolan.

Ia menyinggung kasus dugaan pembobolan Bank Jatim melalui modus kredit fiktif yang disebut menyebabkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah.

Kasus tersebut, menurut Uchok, diduga melibatkan Bun Santoso bersama sejumlah pihak yang berkaitan dengan internal perbankan.

“Kasus pembobolan Bank Jatim dilakukan dengan modus kredit fiktif sehingga Bank Jatim harus mengalami kerugian dengan total nilai sekitar Rp299,39 miliar,” jelasnya.

CBA menyebut Bun Santoso sebagai pemilik Indi Daya Group yang dikaitkan dengan kasus tersebut.

Sementara terkait Bank BJB, Uchok menilai modus dugaan fraud yang muncul memiliki karakter berbeda dan berkaitan dengan persoalan yang terjadi di lingkungan anak perusahaan.

Uchok kemudian menyinggung kasus yang melibatkan Bank BJB Syariah Cabang Tebet dan menjadi perhatian publik setelah muncul video pengakuan seorang nasabah bernama William Gunawan.

Dalam pengakuannya, William menggunakan istilah “merampok” untuk menggambarkan dugaan persoalan terkait deposito emas Antam miliknya seberat 2,2 kilogram.

Kasus tersebut sempat viral setelah William membongkar dugaan penipuan dan penggelapan terkait emas yang disebut memiliki nilai sekitar Rp6,8 miliar lebih.

Menurut informasi yang disampaikan CBA, emas tersebut sebelumnya disimpan dan dikelola melalui Bank BJB Syariah Cabang Tebet.

“Modus fraud yang muncul baru ini adalah kasus di anak perusahaan BJB sendiri, yaitu Bank BJB Syariah Cabang Tebet. William Gunawan menyebut deposito emas Antam Mulia miliknya seberat 2,2 kilogram seperti dirampok,” kata Uchok.

Uchok menilai berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi industri perbankan daerah.

Menurutnya, ambisi untuk menjadi bank pembangunan daerah terbaik tidak cukup hanya dengan membangun slogan dan visi besar, tetapi harus dibuktikan melalui kekuatan fundamental, pertumbuhan aset, tata kelola anak perusahaan, serta sistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya fraud.

“Kalau ingin menjadi BPD nomor satu, tentu harus ada pembenahan yang serius. Bukan hanya soal visi, tetapi juga aset, pengembangan bisnis, kepemilikan anak perusahaan, dan pengawasan agar kasus fraud tidak terus menjadi persoalan,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi tak boleh berlindung di balik kata menelaah. Di depan KPK ada fakta persidangan tentang dugaan aliran US$400 ribu yang dikaitkan dengan Pansus Haji DPR 2024. Nama Nusron Wahid ikut disebut

Ketua Umum Angkatan Muda Prabowo sekaligus Wakil Komandan TKN-FANTA, Mesak Habari, mendesak KPK berhenti bersikap ragu-ragu.

“KPK jangan menye-menye. Kalau fakta persidangan, alat bukti dan konstruksi perkaranya cukup, tetapkan tersangka. Jangan tunggu gaduh politik baru bergerak,” kata Mesak.

Menurut Mesak, perkara kuota haji bukan sekadar soal angka dalam laporan keuangan. Ini menyangkut hak publik.

Jika uang puluhan miliar rupiah disebut bergerak di sekitar proses yang melibatkan lembaga negara, KPK wajib mengejar siapa yang meminta, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima dan untuk kepentingan apa.

“Jangan hanya berani kepada operator lapangan. Jangan hanya menangkap mereka yang tidak punya kuasa. Kalau korupsi berhenti di tangan orang kecil sementara aktor politiknya aman, itu bukan pemberantasan korupsi. Itu seleksi kelas dalam penegakan hukum,” kata Wakil Komandan TKN-FANTA

Dalam persidangan, terdakwa Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex menyebut penyerahan US$400 ribu melalui seseorang bernama Erik berkaitan dengan permintaan Zainal Abidin, yang disebut sebagai teman Nusron Wahid. KPK menyatakan keterangan yang muncul di persidangan akan dianalisis untuk melihat konstruksi perkara secara utuh.

“KPK bukan lembaga untuk mengoleksi keterangan. KPK adalah lembaga penegak hukum. Fakta harus diikuti dengan tindakan hukum.”tegas Mesak

Ia meminta penyidik membuka seluruh rantai transaksi dan memeriksa semua pihak yang disebut dalam persidangan.

“Kalau Nusron tidak terlibat, buktikan. Kalau terlibat dan alat buktinya cukup, proses. Jangan ada kasta dalam hukum, jangan ada pejabat yang diperlakukan lebih lunak hanya karena punya jabatan, jaringan politik atau kedekatan dengan kekuasaan.”

“Kuota haji adalah hak rakyat, bukan komoditas politik. Ketika kewenangan negara diperdagangkan, yang dirampok bukan cuma uang negara. Yang dirampok adalah kepercayaan rakyat terhadap negara.”

Olehnya itu, KPK harus membuktikan bahwa hukum tidak bekerja berdasarkan siapa yang kuat dan siapa yang lemah.

Jangan tebang pilih, jangan takut kepada kekuasaan. Telusuri uangnya, bongkar jaringannya, tetapkan tersangkanya jika bukti cukup. Rakyat sudah terlalu lama melihat hukum keras kepada yang lemah dan lunak kepada yang berkuasa.” tutup Ketua Umum Angkatan Muda Prabowo

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) kembali mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Nistra Yohan terkait dugaan aliran uang Rp70 miliar dalam perkara korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Ketua Umum FORMASI Jalih Pitoeng menilai kemunculan kembali nama Nistra Yohan dalam pemberitaan mengenai aktivitas politik dan gerakan masyarakat di Pati menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk kembali menelusuri keberadaannya serta meminta keterangannya terkait perkara BTS 4G.

“Ini kesempatan ada di Indonesia. Sebelumnya menghilang dan mangkir. Kejagung harus memeriksa Nistra Yohan,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Senin (7/9/2026).

Nama Nistra Yohan sebelumnya mencuat dalam persidangan perkara korupsi BTS 4G. Dalam persidangan, hakim mengungkap adanya penyerahan uang Rp70 miliar kepada Nistra Yohan, yang disebut sebagai staf ahli anggota Komisi I DPR RI, dengan tujuan menghentikan proses penegakan hukum terkait proyek BTS 4G.

Kejagung sebelumnya juga menyatakan Nistra Yohan telah dipanggil untuk diperiksa, tetapi tidak memenuhi panggilan. Pada November 2023, Kejagung menyatakan masih berupaya menghadirkan Nistra untuk dimintai keterangan. Bahkan saat itu, Kejagung menyebut tidak menutup kemungkinan menetapkannya sebagai buronan apabila terus tidak ditemukan.

Dalam pemberitaan lain, Nistra disebut telah dua kali mangkir dari pemeriksaan Kejagung terkait dugaan aliran Rp70 miliar tersebut.

Jalih mengatakan persoalan tersebut tidak boleh berhenti hanya karena Nistra berstatus saksi atau pihak yang keterangannya masih diperlukan. Menurut dia, aparat perlu memastikan seluruh informasi mengenai aliran dana dalam perkara BTS dapat diuji melalui proses hukum.

“Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke satu pihak, tetapi tumpul kepada pihak lain. Kalau memang ada informasi dan alat bukti, periksa secara terbuka dan profesional,” ujarnya.

Desakan FORMASI tersebut muncul setelah laporan Bocor Alus Tempo yang menyoroti dugaan keterlibatan Nistra Yohan dalam aktivitas kelompok masyarakat dari Pati yang melakukan aksi di Jakarta terkait tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Dalam unggahan Tempo di media sosial, disebutkan Nistra Yohan sempat menemui anggota kelompok masyarakat sipil di Pati.

Namun, informasi mengenai dugaan peran Nistra dalam mengoordinasikan kelompok dari Pati tersebut masih menjadi bagian dari pemberitaan dan tudingan yang perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Bahkan terdapat pemberitaan mengenai bantahan dari pihak AMPB yang menyatakan mereka tidak mengenal Nistra Yohan.

Sementara itu, aktivitas kelompok Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Jakarta terkait RUU Perampasan Aset memang tercatat dalam pemberitaan. Pada 27 Agustus 2026, pimpinan DPR menerima audiensi Supriyono alias Botok bersama sejumlah aktivis Pati. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menyatakan komitmen agar RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Bagi FORMASI, dua persoalan tersebut harus ditempatkan secara terpisah. Aktivitas politik atau aksi masyarakat tidak boleh dijadikan dasar untuk menuduh seseorang terlibat tindak pidana. Namun, apabila terdapat informasi baru mengenai keberadaan seseorang yang sebelumnya dicari penyidik, informasi tersebut, menurut Jalih, layak ditindaklanjuti secara hukum.

“Kalau keberadaannya sekarang diketahui, ya periksa. Jangan dibiarkan menjadi misteri. Publik berhak mendapatkan kejelasan mengenai perkara Rp70 miliar itu,” ujar Jalih.

Kasus dugaan korupsi BTS 4G sendiri telah menjerat sejumlah pihak. Dalam perkembangan penyidikan sebelumnya, Kejagung menyatakan perkara tersebut masih dapat berkembang dan nama Nistra Yohan termasuk pihak yang menjadi perhatian penyidik.

Dengan kembali mencuatnya nama Nistra Yohan, FORMASI meminta Kejagung membuka kembali penelusuran terhadap dugaan aliran dana tersebut sekaligus mengklarifikasi informasi mengenai aktivitas Nistra di tengah masyarakat.

MoneyTalk.id, Jakarta  – Aktivis Nicho Silalahi melontarkan kritik keras terhadap arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut dia, persoalan terbesar bangsa bukan semata-mata ketiadaan undang-undang baru, melainkan lemahnya pelaksanaan hukum serta masih adanya dugaan praktik korupsi dan mafia dalam sistem penegakan hukum.

Dalam pernyataannya, Nicho menilai korupsi telah berkembang jauh lebih luas dibanding masa lalu. Jika sebelumnya praktik korupsi lebih identik dengan lingkaran elite kekuasaan, kini, menurut dia, penyakit tersebut telah menjalar hingga berbagai tingkatan birokrasi.

“Masalah terbesar negeri ini adalah korupsi. Dahulu sebelum Soeharto tumbang, korupsi cuma di level elite. Tapi sekarang korupsi telah mewabah hingga ke perangkat desa,” ujar Nicho dalam pernyataannya yang diunggah melalui akun media sosialnya, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Nicho, persoalan menjadi semakin kompleks apabila aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru terseret dalam praktik korupsi. Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama mengapa pemberantasan korupsi kerap menghadapi hambatan.

Nicho juga menyinggung lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurut pandangannya, kehadiran lembaga antirasuah tersebut tidak dapat dilepaskan dari krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang telah lebih dahulu ada.

Ia menilai KPK pada awal pembentukannya dipandang sebagai jawaban atas tuntutan pemberantasan korupsi yang lebih independen dan efektif.

Namun, menurut Nicho, persoalan korupsi tidak hanya berada pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Ia menilai perhatian publik juga perlu diarahkan kepada proses penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan pidana.

“Bukan cuma di sana, bahkan lebih parah lagi di sistem peradilan kita. Korupsi sudah menjadi hidangan sehari-hari,” kata Nicho, seraya menyoroti berbagai kasus dugaan mafia peradilan yang pernah mencuat ke publik.

Pernyataan tersebut merupakan kritik dan opini Nicho terhadap kondisi penegakan hukum. Setiap dugaan pelanggaran oleh aparat maupun hakim, secara hukum, tetap harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan dan proses yang berlaku.

Salah satu poin utama yang disampaikan Nicho adalah kritik terhadap desakan sebagian kelompok agar DPR segera mengesahkan undang-undang baru, termasuk RUU Perampasan Aset.

Menurut dia, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk menjatuhkan pidana berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam ketentuan tersebut memang terdapat ancaman pidana yang berat, termasuk pidana penjara seumur hidup, pidana penjara hingga 20 tahun untuk tindak pidana tertentu, serta kemungkinan pidana mati dalam keadaan tertentu.

“Kalau mau jujur, sebenarnya bukan DPR RI yang harus terus-menerus didesak. Cukup optimalkan undang-undang yang sudah ada,” demikian inti pandangan Nicho.

Ia menilai persoalan utama justru terletak pada implementasi. Menurutnya, sebanyak apa pun regulasi baru yang dilahirkan tidak akan otomatis menyelesaikan persoalan apabila aparat penegak hukum tidak menjalankannya secara konsisten.

Nicho bahkan mengingatkan bahwa banyaknya regulasi dapat menimbulkan persoalan baru apabila penegakan hukum tidak dibarengi dengan integritas aparat.

“Jadi mau berjuta undang-undang pun dibuat, jika pelaksanaan atau implementasinya tidak berjalan, justru bisa menjadi masalah,” tegasnya.

Dalam sejarah pemberantasan korupsi, Indonesia memang telah mengalami beberapa perubahan regulasi. Nicho menyinggung keberadaan UU Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 dan diperbarui melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.

Menurutnya, regulasi yang berlaku saat ini telah menyediakan ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku korupsi.

Pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), sedangkan Pasal 2 ayat (1) membuka kemungkinan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, tergantung unsur tindak pidana yang terbukti.

Selain pidana badan, Undang-Undang Tipikor juga mengenal pidana tambahan, termasuk pembayaran uang pengganti dan perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Karena itu, menurut Nicho, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya apakah Indonesia membutuhkan aturan baru, melainkan sejauh mana aturan yang telah ada benar-benar diterapkan secara maksimal.

Untuk memperkuat argumentasinya, Nicho menyoroti sejumlah vonis perkara korupsi yang dinilainya tidak sebanding dengan besarnya dampak kejahatan terhadap negara dan masyarakat.

Salah satu contoh yang disebut adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam perkara suap pengadaan bantuan sosial COVID-19. Juliari dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan tersebut juga memuat kewajiban pembayaran uang pengganti sekitar Rp14,5 miliar.

Bagi Nicho, kasus-kasus semacam itu harus menjadi bahan evaluasi serius mengenai filosofi pemidanaan terhadap korupsi.

Ia mempertanyakan apakah vonis yang dijatuhkan telah cukup memberikan efek jera, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan dana publik dan kepentingan masyarakat luas.

Nicho juga menyinggung sejumlah perkara lain, termasuk kasus yang melibatkan mantan pejabat di lingkungan Mahkamah Agung, sebagai contoh pentingnya pembenahan internal lembaga peradilan.

Kasus Zarof Ricar, misalnya, telah menjadi perhatian besar publik. Zarof dijatuhi vonis 16 tahun penjara dalam perkara pemufakatan jahat terkait penyuapan hakim dan gratifikasi. Sementara itu, penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengannya juga terus dikembangkan oleh aparat penegak hukum. Dalam penyidikan, Kejaksaan Agung menelusuri aset dan aliran dana yang nilainya sangat besar.

Nicho, yang menyebut berasal dari Gerakan Lawan Mafia Peradilan, juga mengangkat persoalan mekanisme pengawasan terhadap hakim.

Ia menyatakan kelompoknya, melalui kuasa hukum Rumbi Sitompul SH, MH, telah beberapa kali menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran perilaku hakim kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Menurut Nicho, respons terhadap sejumlah laporan yang diajukan dinilai belum memuaskan. Karena itu, ia melontarkan kritik keras terhadap efektivitas pengawasan internal.

Namun secara kelembagaan, mekanisme pengawasan hakim memang melibatkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki tugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, termasuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Nicho menilai pengawasan terhadap hakim harus diperkuat agar tidak muncul persepsi bahwa penegakan disiplin internal justru melindungi pelanggaran yang dilakukan oknum.

Menurut Nicho, demonstrasi dan tekanan publik selama ini terlalu banyak diarahkan kepada DPR, khususnya dalam tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Ia tidak menolak pentingnya pembentukan atau penyempurnaan regulasi. Namun ia menilai perhatian publik juga harus diberikan kepada lembaga yudikatif dan keseluruhan rantai penegakan hukum.

“Pertanyaannya, mana yang lebih penting bagi bangsa ini, melahirkan undang-undang baru atau membenahi sistem peradilan?” ujar Nicho.

Menurut dia, undang-undang yang baik tidak akan menghasilkan keadilan apabila dijalankan oleh aparat yang tidak memiliki integritas. Sebaliknya, sistem pengawasan yang kuat, transparansi putusan, penindakan terhadap mafia peradilan, serta konsistensi dalam penerapan pidana dapat menjadi faktor penting dalam memulihkan kepercayaan publik.

Nicho meminta masyarakat tidak hanya memusatkan tekanan kepada lembaga legislatif, tetapi juga mendorong pembenahan serius di sektor peradilan.

Baginya, perang melawan korupsi tidak cukup dilakukan dengan menambah pasal atau membuat undang-undang baru. Yang lebih mendesak, menurut dia, adalah memastikan setiap aparat penegak hukum menjalankan aturan yang sudah ada secara konsisten dan bebas dari konflik kepentingan.

“Kalau undang-undangnya sudah menyediakan pidana berat, lalu vonis, pengawasan, dan pelaksanaannya masih menjadi persoalan, maka yang harus dibenahi adalah seluruh sistemnya,” demikian garis besar kritik Nicho.

Kredit Ratusan Miliar ke Crowde Diduga Terlalu Mudah, CBA Desak Kejati DKI Usut OJK, Bank Mandiri dan BJB

Penyaluran pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB kepada perusahaan teknologi finansial PT Crowde Membangun Bangsa menjadi sorotan tajam. Kasus penyaluran kredit pada rentang Tahun Anggaran 2020 hingga 2024 itu kini disebut telah mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak berhenti pada penelusuran pihak tertentu saja. Ia meminta aparat penegak hukum membongkar secara menyeluruh proses pemberian kredit, mekanisme pengawasan, hingga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam meloloskan pembiayaan kepada Crowde.

“Dari sini, Kejati DKI Jakarta harus segera menetapkan tersangka, baik dari unsur Otoritas Jasa Keuangan, para petinggi Bank Mandiri maupun Bank BJB,” kata Uchok Sky Khadafi ketika dimintai tanggapannya, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Uchok, pertanyaan mendasar yang harus dijawab penyidik adalah bagaimana penyaluran kredit dalam jumlah besar kepada sebuah perusahaan fintech dapat berlangsung hingga kemudian memunculkan persoalan hukum dan potensi kerugian.

CBA pun menyoroti fungsi pengawasan OJK terhadap perbankan, khususnya terhadap bank-bank pemerintah yang memiliki peran besar dalam sistem keuangan nasional.

Uchok secara khusus menyinggung posisi Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK, Defri Andri. Menurut dia, posisi tersebut memiliki fungsi strategis dalam pengawasan bank-bank pemerintah dan karena itu perlu dilakukan penelusuran mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan dalam kaitannya dengan penyaluran pembiayaan kepada Crowde.

“Lembaga pengawas seperti OJK seharusnya menjadi ujung tombak pengawasan. Jangan sampai pengawasan justru baru dipertanyakan setelah kredit bermasalah dan perkara mulai mencuat,” ujar Uchok.

Ia menilai posisi pengawasan terhadap bank pemerintah sangat krusial karena berada pada bagian hulu dari sistem pengendalian risiko perbankan. Jika terdapat kelemahan dalam proses pengawasan, maka persoalan tersebut, menurutnya, patut ditelusuri untuk mengetahui apakah terjadi kelalaian, pelanggaran prosedur atau bahkan dugaan perbuatan melawan hukum.

“Posisi dan kewenangannya strategis. Karena itu, penyidik perlu menelusuri secara serius bagaimana proses pengawasan terhadap penyaluran pinjaman bank kepada perusahaan fintech yang kemudian bermasalah,” katanya.

Sorotan terhadap Crowde semakin menguat setelah muncul fakta mengenai hubungan bisnis perusahaan tersebut dengan Bank Mandiri dan Bank BJB.

Berdasarkan informasi yang disampaikan CBA, Crowde sebelumnya memiliki rencana bisnis penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR kepada petani Indonesia dengan nilai mencapai Rp936 miliar pada tahun 2022. Selain itu, pada periode Oktober hingga Desember 2021 disebut terdapat rencana penyaluran sebesar Rp20 miliar yang dilakukan melalui kerja sama dengan Bank BJB.

Crowde juga menjalin kerja sama pembiayaan dengan Bank Mandiri. Namun, hubungan bisnis tersebut kemudian berujung sengketa hukum. Bank Mandiri diketahui telah mengajukan gugatan terhadap PT Crowde Membangun Bangsa dengan nilai kerugian yang diklaim mencapai Rp739,43 miliar hingga posisi 8 Juli 2025.

Bagi Uchok, gugatan perdata atau langkah hukum yang dilakukan bank terhadap Crowde tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya persoalan lain yang perlu didalami aparat penegak hukum.

Ia meminta Kejati DKI Jakarta menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan penyaluran kredit tersebut, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU apabila ditemukan indikasi transaksi mencurigakan atau pengalihan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit.

“Walaupun Bank Mandiri sudah melakukan gugatan kepada PT Crowde Membangun Bangsa, CBA tetap meminta Kejati DKI Jakarta untuk menelusuri kemungkinan TPPU, baik yang berkaitan dengan Bank Mandiri maupun Bank BJB,” tegasnya.

Uchok menilai penyidikan tidak boleh hanya berhenti pada pertanyaan apakah kredit telah macet atau apakah debitur mampu mengembalikan pinjaman. Lebih jauh dari itu, proses awal pemberian kredit harus diperiksa secara mendalam.

Menurutnya, penyidik perlu membongkar proses analisis kelayakan kredit, sistem mitigasi risiko, mekanisme persetujuan, jaminan, penggunaan dana hingga pola hubungan bisnis antara pihak perusahaan fintech dan pejabat bank.

“Karena kredit yang diberikan bank plat merah kepada Crowde itu terkesan terlalu mudah dan gampang. Kalau memang prosedurnya benar, tentu semuanya harus bisa dijelaskan secara transparan,” kata Uchok.

Ia bahkan menyebut adanya dugaan “kongkalikong” yang menurutnya harus dibuktikan melalui penyidikan.

“Karena itu perlu ditelusuri, apakah ada hubungan atau kesepakatan tertentu antara perusahaan fintech dengan pihak-pihak di kedua bank. Jangan sampai kredit dalam jumlah besar bisa lolos tanpa proses pengawasan dan analisis risiko yang ketat,” ujarnya.

Desakan CBA kepada Kejati DKI Jakarta juga diarahkan pada kemungkinan penerapan ketentuan tindak pidana korupsi apabila dalam proses penyidikan ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan atau tindakan lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara.

Dalam konteks penegakan hukum, penyidik dapat menelusuri ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, penetapan seseorang sebagai tersangka tetap harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan hasil penyidikan, bukan semata-mata pada adanya kredit bermasalah.

Selain itu, apabila penyidik menemukan adanya dugaan penyamaran, pengalihan atau penyembunyian hasil tindak pidana, maka penelusuran dapat dikembangkan dengan menggunakan instrumen hukum terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kasus ini, menurut CBA, harus menjadi pintu masuk untuk membongkar secara utuh mata rantai penyaluran dana, mulai dari tahap pengajuan kredit hingga penggunaan akhir uang tersebut.

“Jangan hanya melihat akibatnya ketika kredit sudah bermasalah. Yang harus dibongkar adalah bagaimana sejak awal kredit itu bisa lolos. Siapa yang menganalisis, siapa yang menyetujui, bagaimana pengawasannya, dan ke mana saja dana itu mengalir,” kata Uchok.

CBA berharap Kejati DKI Jakarta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terkait dalam proses tersebut. Mulai dari manajemen PT Crowde Membangun Bangsa, pejabat dan pengambil keputusan di Bank Mandiri dan Bank BJB, hingga pihak-pihak yang memiliki fungsi pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Meski demikian, seluruh dugaan yang disampaikan CBA tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang sah. Hingga terdapat penetapan tersangka dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, semua pihak tetap harus ditempatkan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Yang kini menjadi tuntutan CBA adalah keterbukaan dan keberanian aparat penegak hukum untuk menelusuri perkara ini sampai ke hulu.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Tetapi kalau ada pelanggaran hukum, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai kasus kredit besar ini hanya berhenti pada gugatan terhadap perusahaan fintech, sementara proses bagaimana uang ratusan miliar itu bisa dicairkan justru tidak pernah dibongkar,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Aliansi Masyarakat AntiKorupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji. Ketua Umum FORMASI Jalih Pitoeng menilai seluruh informasi yang terungkap di muka persidangan harus didalami secara serius, termasuk keterangan mengenai penyerahan uang sebesar 400.000 dolar AS yang dikaitkan dengan permintaan seorang teman Nusron Wahid.

Desakan tersebut muncul setelah persidangan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan kuota haji mengungkap rangkaian keterangan mengenai aliran uang. Berdasarkan pemberitaan ANTARA, dalam persidangan lanjutan pada 18 Agustus 2026 terungkap penyerahan 400.000 dolar AS kepada seseorang bernama Erik yang disebut sebagai perantara Zainal Abidin. Zainal dalam keterangan tersebut disebut sebagai teman Nusron Wahid, yang pada 2024 menjabat Ketua Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI.

Jalih Pitoeng menegaskan, fakta yang muncul di ruang sidang tidak boleh berhenti sebagai catatan persidangan. Menurutnya, aparat penegak hukum, khususnya KPK, memiliki kepentingan untuk menelusuri secara utuh siapa saja pihak yang mengetahui, meminta, menerima, menguasai, atau memiliki hubungan dengan aliran dana yang tengah diungkap dalam perkara tersebut.

“FORMASI mendesak KPK untuk segera mendalami dan memeriksa Nusron Wahid. Ketika sebuah nama atau relasi dengan seseorang muncul dalam rangkaian fakta persidangan, maka semuanya harus diuji secara objektif. Jangan sampai ada kesan bahwa proses hukum hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu, sementara kemungkinan keterlibatan atau pengetahuan pihak lain tidak ditelusuri,” tegas Jalih Pitoeng kepada wartawan, Sabtu (5/9/2026).

Namun demikian, Jalih menekankan bahwa pemeriksaan bukan berarti seseorang otomatis bersalah. Justru, menurutnya, proses pemeriksaan diperlukan untuk memberikan kejelasan terhadap informasi yang telah muncul di persidangan.

“Pemeriksaan adalah bagian dari proses klarifikasi dan pendalaman fakta. Prinsipnya harus jelas: siapa pun yang relevan dengan konstruksi perkara harus dimintai keterangan. KPK harus bekerja berdasarkan alat bukti dan fakta hukum, bukan berdasarkan kedekatan politik, jabatan, maupun tekanan dari pihak mana pun,” ujarnya.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, KPK telah membawa sejumlah terdakwa ke persidangan. Berdasarkan informasi yang disampaikan KPK melalui pemberitaan ANTARA, perkara tersebut menyangkut dugaan kerugian negara hingga Rp622,09 miliar. Empat pihak telah menjalani proses persidangan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Di persidangan, terungkap keterangan mengenai titipan uang yang awalnya disebut sebesar 406.000 dolar AS. Uang tersebut kemudian disebut tersisa 301.000 dolar AS karena sebagian telah digunakan. Setelah ditambah 100.000 dolar AS, jumlah uang yang diserahkan kepada Erik disebut mencapai sekitar 400.000 dolar AS.

Rangkaian tersebut menjadi perhatian publik karena menurut keterangan yang muncul di persidangan, penyerahan uang itu dikaitkan dengan permintaan Zainal Abidin yang disebut sebagai teman Nusron Wahid. Fakta inilah yang kemudian menjadi dasar desakan FORMASI agar KPK melakukan pendalaman lebih jauh.

Jalih mengatakan, dalam perkara korupsi, hubungan personal, komunikasi, maupun rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan dugaan aliran dana harus diuji secara profesional. Baginya, tidak cukup hanya berhenti pada penyebutan bahwa seseorang merupakan “teman” dari tokoh tertentu.

“Pertanyaan hukumnya harus dijawab secara terang. Untuk apa uang itu diberikan? Atas permintaan siapa? Siapa yang mengetahui? Siapa yang menerima manfaat? Apakah ada hubungan dengan pelaksanaan fungsi atau kewenangan tertentu? Semua itu harus dibuka melalui proses penyidikan dan pembuktian yang objektif,” kata Jalih.

Ia menilai pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang relevan justru penting untuk menjaga kredibilitas penegakan hukum. Jika memang setelah dilakukan pendalaman tidak ditemukan keterlibatan atau hubungan hukum dengan tindak pidana, hal tersebut juga harus dijelaskan berdasarkan proses yang transparan.

Menariknya, KPK sendiri telah menyatakan akan menelaah setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Jaksa Penuntut Umum akan melakukan telaah dan analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara kuota haji.

KPK juga menegaskan bahwa fakta persidangan merupakan bagian penting dalam upaya mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

Bagi Jalih, pernyataan tersebut harus diwujudkan dalam langkah konkret.

“Kalau KPK menyatakan seluruh fakta persidangan akan ditelaah, maka masyarakat tentu menunggu tindak lanjutnya. Jangan sampai fakta yang sudah muncul dengan jelas hanya berhenti pada analisis internal. Jika terdapat relevansi, pihak-pihak yang disebut atau memiliki hubungan dengan rangkaian peristiwa harus dipanggil untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

FORMASI, kata Jalih, akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut. Pengawalan masyarakat sipil dinilainya penting agar proses pemberantasan korupsi tidak kehilangan arah dan tetap berpijak pada prinsip persamaan di hadapan hukum.

Secara hukum, KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya menegaskan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK. Ketentuan tersebut juga menjadi salah satu dasar bahwa proses penegakan hukum oleh KPK harus mengikuti mekanisme hukum acara dan standar pembuktian yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi juga dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2023 menegaskan ruang kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks tertentu, sepanjang perkara tersebut ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK.

Sementara itu, hukum acara pidana Indonesia kini telah mengalami pembaruan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP sebelumnya. Undang-undang tersebut mengatur, antara lain, penguatan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, koordinasi proses penegakan hukum, serta berbagai mekanisme perlindungan hak bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan proses pidana.

Jalih menilai kerangka hukum tersebut memberikan ruang yang cukup bagi KPK untuk memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap memiliki relevansi dengan perkara, tentu dengan tetap berpegang pada prosedur dan prinsip pembuktian.

“Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Kalau seorang pejabat, mantan pejabat, politisi, pengusaha, atau siapa pun namanya relevan dengan fakta yang sedang didalami, maka proses klarifikasi harus dilakukan. Yang menentukan bersalah atau tidak bukan opini publik, tetapi proses hukum dan pembuktian,” katanya.

FORMASI juga menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan dan proses hukum. Munculnya nama seseorang dalam fakta persidangan tidak serta-merta membuktikan orang tersebut melakukan tindak pidana.

Karena itu, desakan untuk memeriksa Nusron Wahid, menurut Jalih, harus dipahami sebagai tuntutan agar KPK melakukan klarifikasi dan pendalaman terhadap seluruh fakta yang relevan.

“Jangan dibalik. Kami tidak mengatakan seseorang bersalah hanya karena namanya atau relasinya disebut dalam persidangan. Justru karena itu harus diperiksa. Negara hukum bekerja melalui klarifikasi, penyelidikan, penyidikan, alat bukti, dan pembuktian di pengadilan,” ujar Jalih.

Ia mengatakan publik berhak mengetahui bagaimana perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, mengingat perkara tersebut menyangkut dugaan penyimpangan dalam tata kelola kuota haji.

Lebih jauh, Jalih meminta KPK tidak membiarkan fakta-fakta penting menggantung tanpa penjelasan. Menurutnya, setiap informasi yang muncul di persidangan perlu ditempatkan dalam konstruksi perkara secara utuh.

Apabila sebuah aliran dana ternyata tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, hal itu harus dapat dibuktikan melalui pendalaman. Sebaliknya, apabila terdapat bukti permulaan atau petunjuk yang mengarah pada dugaan keterlibatan pihak lain, maka KPK harus mengambil langkah sesuai kewenangannya.

“KPK harus menunjukkan kepada publik bahwa tidak ada nama yang terlalu besar untuk diperiksa dan tidak ada pula orang yang boleh dipersalahkan tanpa bukti. Dua prinsip itu harus berjalan bersamaan,” tegas Jalih.

Desakan FORMASI ini menambah perhatian publik terhadap perkembangan persidangan perkara kuota haji. Kini, sorotan tertuju pada langkah lanjutan KPK setelah lembaga antirasuah tersebut menyatakan akan menelaah seluruh fakta yang muncul di persidangan.

Bagi FORMASI, pemeriksaan terhadap Nusron Wahid diperlukan untuk memperoleh kejelasan atas rangkaian informasi yang telah terungkap. Namun, hasil akhir mengenai ada atau tidaknya keterlibatan pidana tetap harus ditentukan berdasarkan proses hukum dan alat bukti yang sah.

“Yang kami minta sederhana: periksa semua yang relevan, dalami seluruh fakta, ikuti aliran uang, dan jangan berhenti sebelum konstruksi perkara benar-benar terang. KPK harus menjawab tuntutan publik dengan kerja hukum yang profesional dan tidak tebang pilih,” pungkas Jalih Pitoeng.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto terkait rangkaian dugaan korupsi yang tengah diusut di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Menurut Jalih, pemeriksaan terhadap kepala daerah penting dilakukan untuk memastikan sejauh mana pengetahuan, kewenangan, serta kemungkinan keterkaitan pejabat tertinggi di Pemkab Bogor dengan perkara yang sedang ditangani KPK.

“Jangan hanya pejabat teknis yang diperiksa. KPK juga perlu memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk mengurai apakah ada pengetahuan, kebijakan, perintah, atau keterkaitan dengan persoalan yang sedang disidik,” kata Jalih, Jumat (4/9/2026).

Desakan tersebut muncul di tengah langkah KPK yang tengah mengusut sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Bogor.

Salah satunya terkait dugaan pemotongan upah pungut atau insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Dalam perkembangan terbaru, KPK telah memeriksa empat saksi pada Senin (31/8/2026). Mereka yakni Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Adi Mulyadi, Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor Yunita Mustika Putri, Kepala Subbagian Keuangan Bappenda berinisial RS, serta seorang pegawai Bappenda berinisial GS.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses dan mekanisme pemberian upah pungut serta dugaan pemotongan yang terjadi. KPK juga menelusuri apakah pemotongan tersebut dilakukan secara rutin, berapa besarannya, serta ke mana aliran dana hasil pemotongan tersebut.

Selain perkara di Bappenda, KPK juga tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik adalah pengadaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard.

KPK sebelumnya melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada Jumat (28/8/2026) dan mengamankan sejumlah dokumen yang kemudian didalami penyidik. KPK menyatakan pengadaan smartboard merupakan salah satu proyek yang sedang ditelusuri dalam penyidikan tersebut.

Jalih menilai permintaan agar KPK memeriksa Rudy Susmanto bukan bentuk penghakiman terhadap bupati, melainkan dorongan agar proses hukum dilakukan secara menyeluruh dan transparan.

Secara hukum, kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Ketentuan tersebut memberikan tugas kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 mengatur kewenangan KPK menangani perkara korupsi antara lain yang melibatkan penyelenggara negara dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

Dalam konteks tersebut, pemeriksaan terhadap seorang kepala daerah dapat dilakukan apabila penyidik menilai keterangannya diperlukan untuk membuat terang perkara. Pemeriksaan sebagai saksi juga tidak serta-merta berarti seseorang telah menjadi tersangka.

“Prinsipnya sederhana, siapa pun yang keterangannya dibutuhkan untuk membuat terang perkara, harus dipanggil jika penyidik menilai memang relevan. Jabatan tidak boleh menjadi penghalang,” ujar Jalih.

Jalih juga menilai desakan CBA memiliki landasan dalam ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ruang kepada masyarakat untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuknya antara lain hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum.

“Jadi, masyarakat sipil seperti CBA memiliki ruang hukum untuk menyampaikan informasi, kritik, maupun rekomendasi kepada aparat penegak hukum. Yang penting dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan fakta,” kata Jalih.

Menurut dia, pemeriksaan Rudy Susmanto diperlukan bukan untuk membangun opini bahwa bupati terlibat korupsi, melainkan untuk memastikan seluruh rantai pengambilan keputusan dan pengawasan di lingkungan Pemkab Bogor dapat diuji oleh penyidik.

“Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada level pelaksana. Kalau ada kebijakan atau keputusan di level pimpinan yang berkaitan dengan perkara, itu juga harus diperiksa dan diklarifikasi,” tegasnya.

FORMASI juga mendorong KPK tidak hanya berfokus pada siapa yang menerima uang, tetapi menelusuri keseluruhan mekanisme perkara, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan hingga aliran dana.

Dalam perkara dugaan pemotongan upah pungut, KPK sendiri menyatakan penyidik masih mendalami apakah pemotongan dilakukan secara rutin, besaran pemotongan, serta pihak yang menerima atau menikmati dana tersebut.

Sedangkan dalam perkara pengadaan smartboard, penyidik masih menelusuri pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Sampai perkembangan yang diberitakan pada awal September 2026, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengadaan tersebut.

Karena itu, Jalih meminta KPK bekerja secara profesional dan tidak tebang pilih.

“Semua harus diuji berdasarkan alat bukti. Kalau Rudy Susmanto memang tidak memiliki keterkaitan, pemeriksaan juga dapat menjadi bagian dari proses untuk memperjelas posisi beliau. Tetapi kalau ada fakta atau keterangan yang mengarah kepada keterlibatan, KPK harus menindaklanjutinya sesuai hukum,” pungkas Jalih.

MoneyTalk.id, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Namun, ia mengingatkan agar aturan tersebut tidak justru membuka ruang perampasan hak milik rakyat tanpa adanya keputusan pengadilan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai melalui akun media sosial X pada Kamis (3/9/2026), sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengenai cakupan regulasi perampasan aset di sejumlah negara.

“Pada prinsipnya Saya mendukung UU Perampasan Asset ini. Tetapi ada catatan,” tulis Pigai.

Menurut Pigai, persoalan mendasar yang harus diperhatikan adalah perlindungan terhadap property rights atau hak milik rakyat. Ia mempertanyakan dasar hukum apabila aset milik masyarakat dapat dirampas hanya berdasarkan amanat undang-undang tanpa diperkuat keputusan pengadilan.

“Kalau UU Perampasan Asset tidak disasar ke koruptor tetapi juga kepada rakyat maka atas dasar apa hak milik rakyat (Property rights) dirampas hanya atas dasar amanat sebuah UU bukan berdasar keputusan pengadilan?” tegasnya.

Pigai menilai kewenangan negara untuk merampas hak milik rakyat tanpa mekanisme peradilan berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum.

“Kalau negara diberi kewenangan merampas hak milik rakyat itu hanya ada di negara komunis (sosialis) dan negara kekuasaan (machtaat). Kita negara hukum Rechstaat dan perampasan hak milik hanya berdasarkan UU dan diperkuat dengan keputusan pengadilan,” tulisnya.

Karena itu, Pigai menekankan agar sasaran utama perampasan aset diarahkan kepada pelaku kejahatan yang memang memperoleh keuntungan dari tindak pidana.

“Sasaran perampasan asset harus untuk para koruptor dan mafia serta pelaku spesific crime seperti: narkotika, terorisme, trraficking dan smuggling dll,” katanya.

Pigai secara khusus mengingatkan agar masyarakat umum yang tidak terlibat tindak pidana tidak menjadi sasaran penerapan aturan tersebut.

“Jangan ke rakyat umum yang tidak berdosa,” tegasnya.

Ia juga meminta pembentuk undang-undang memperhitungkan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan aturan perampasan aset. Menurut Pigai, rumusan undang-undang harus dibuat secara terukur agar tidak berubah menjadi instrumen untuk menekan masyarakat.

“Merumuskan UU harus memperhatikan dampak kalau disalahgunakan untuk memaksa rakyat. Apalagi rakyat yang belum tentu jadi suspect,” tulis Pigai.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa regulasi perampasan aset di sejumlah negara tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan lain yang berdampak luas terhadap negara dan masyarakat.

“Di negara lain, ruang lingkup UU Perampasan Aset bukan hanya tipikor. Sebab ada beberapa tindak pidana lain yang secara substansi juga merugikan negara dan masyarakat banyak,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Habiburokhman mencontohkan penerapan regulasi tersebut di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Menurut dia, di Amerika Serikat, rezim civil forfeiture dapat digunakan untuk menyita hasil kejahatan seperti narkotika, pencucian uang, penyelundupan, hingga manipulasi sekuritas pasar modal.

Sementara Inggris memiliki Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) yang diperkuat instrumen Unexplained Wealth Orders (UWO). Habiburokhman menyebut aturan tersebut mencakup perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana berat, penyelundupan pajak, hingga penipuan terorganisasi.

Adapun di Australia, mekanisme perampasan aset diatur melalui Proceeds of Crime Act 2002 yang antara lain menjangkau kejahatan terorganisasi, peredaran obat-obatan terlarang, kejahatan kepabeanan, serta kejahatan finansial berskala besar.

Di Indonesia, kata Habiburokhman, Komisi III DPR RI menerima berbagai masukan agar tindak pidana narkotika, terorisme, penipuan investasi, kejahatan lingkungan hidup, perpajakan, hingga sektor perasuransian turut dipertimbangkan dalam rezim perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture).

“Spektrum kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut jelas tidak kalah destruktif,” ujar Habiburokhman.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya integritas aparat penegak hukum agar kewenangan yang diberikan melalui undang-undang tidak disalahgunakan.

Di tengah perdebatan tersebut, Pigai menegaskan bahwa dirinya memiliki kewajiban sebagai Menteri HAM untuk mengingatkan DPR agar penyusunan RUU Perampasan Aset tetap memperhatikan perlindungan hak milik warga negara.

“Saya sebagai Menteri HAM wajib hukumnya untuk mengingatkan DPR agar terukur dalam merumuskannya,” tegas Pigai.

MoneyTalk.id,Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera memeriksa PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) menyusul dugaan hilangnya surat berharga di dalam Safe Deposit Box (SDB).

Harris menegaskan, permasalahan ini menyangkut hajat hidup konsumen dan nasabah sehingga harus ditangani sebagai prioritas utama. Terlebih lagi, industri perbankan merupakan sektor yang sangat bergantung pada faktor kepercayaan (trust) serta keamanan sistem.

“SDB pada dasarnya memang merupakan fasilitas yang disediakan bank untuk memberikan tempat penyimpanan yang aman bagi nasabah,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut. Rabu (02/09/26).

Menurut Harris, jika dugaan hilangnya isi SDB di MNC Bank tersebut benar terjadi, OJK perlu melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh. Pemeriksaan harus mencakup keandalan sistem keamanan, standar operasional prosedur (SOP), hingga pengawasan fasilitas SDB di bank tersebut.

Secara spesifik, penelusuran harus meliputi:

Akses fisik menuju ruang penyimpanan SDB, Rekaman kamera pengawas (CCTV), Mekanisme penggunaan kunci dan sistem akses ganda.

Buku pencatatan keluar-masuk ruangan dan Audit pihak-pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam mengakses area SDB.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, juga meminta OJK segera turun tangan guna melakukan penyelidikan secara objektif dan profesional.

Uchok menilai, video yang sempat viral di media sosial Instagram pada Minggu (30/8/2026) dapat dijadikan petunjuk awal yang valid bagi OJK untuk menelusuri duduk perkara yang sebenarnya.

“Seperti dilihat dalam video yang beredar dan viral di Instagram, Minggu (30/8/2026), hal itu sudah cukup menjadi panduan bagi penyidik OJK untuk membuka penyelidikan serta memanggil jajaran direksi dan komisaris Bank MNC,” tutur Uchok Sky, Senin (31/8/2026).

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat AntiKorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, menyoroti penanganan perkara dugaan suap pengurusan impor PT Blueray Cargo yang menyeret nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.

Jalih mempertanyakan tindak lanjut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap fakta-fakta yang muncul dalam persidangan perkara tersebut. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh menimbulkan kesan adanya perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan atau posisi seseorang.

“Hukum jangan sampai tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ketika dalam persidangan muncul fakta dan nama seorang pejabat tinggi disebut terkait aliran uang, maka aparat penegak hukum wajib memberikan penjelasan yang terang kepada publik mengenai tindak lanjutnya,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).

Sorotan FORMASI muncul setelah nama Djaka Budhi Utama beberapa kali muncul dalam proses persidangan perkara suap pengurusan impor PT Blueray Cargo di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam pemberitaan persidangan, jaksa KPK sebelumnya mengungkap dugaan adanya aliran dana kepada pejabat dengan kode “BC1” yang dikaitkan dengan posisi Dirjen Bea dan Cukai. Jaksa juga mengungkap dugaan aliran dana hingga sekitar Rp21 miliar dalam rangkaian pemberian yang dikaitkan dengan pengurusan kepabeanan.

Bahkan, dalam putusan perkara terhadap pihak-pihak dari Blueray Cargo pada 10 Juli 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan berdasarkan fakta persidangan bahwa Djaka Budhi Utama menerima bagian suap senilai Rp21 miliar dari pemilik Blueray Cargo, John Field. ANTARA melaporkan, penerimaan tersebut disebut terjadi dalam tujuh kali pemberian selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026.

Meski demikian, penting dicatat bahwa penyebutan nama dalam dakwaan, persidangan, maupun pertimbangan putusan perkara terdakwa lain tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti bersalah dalam proses pidana terhadap dirinya sendiri.

Jalih mengatakan, justru di titik inilah KPK perlu menjelaskan kepada publik langkah hukum yang telah dan akan dilakukan untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang berkembang di persidangan.

“Publik berhak bertanya. Kalau fakta persidangan sudah berkembang dan nama pejabat tinggi disebut, apakah sudah dilakukan pemeriksaan? Kalau belum, apa pertimbangannya? Jangan sampai masyarakat melihat bahwa hukum hanya berani mengejar orang-orang tertentu, sementara ketika menyentuh pejabat tinggi prosesnya berjalan lambat,” tegas Jalih.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan menganalisis fakta-fakta yang muncul dalam persidangan terkait dugaan aliran dana Rp21 miliar yang dikaitkan dengan Djaka Budhi Utama. Juru Bicara KPK saat itu menyebut fakta persidangan dapat menjadi bahan analisis dan pengembangan perkara.

Pada awal Juni 2026, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu juga menyatakan pihaknya menunggu laporan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai keterangan yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Namun, Jalih menilai publik membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan tindak lanjut tersebut, terlebih setelah putusan pengadilan memuat pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

FORMASI, kata Jalih, tidak bermaksud menghakimi siapa pun. Namun, organisasi tersebut mendesak KPK untuk menjalankan prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum.

“FORMASI tidak menghakimi Djaka Budhi Utama. Kami justru meminta proses hukum yang transparan dan objektif. Jika memang tidak ditemukan bukti yang cukup, sampaikan kepada publik. Tetapi jika terdapat bukti dan fakta yang perlu didalami, maka jangan ada keraguan untuk memeriksa siapa pun,” ujar Jalih.

Selain tindak lanjut penyidikan, Jalih juga mempertanyakan mengapa pihak yang namanya disebut dalam rangkaian fakta persidangan belum dihadirkan untuk memberikan klarifikasi langsung dalam persidangan perkara tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui suatu peristiwa merupakan bagian penting untuk membuat konstruksi perkara menjadi terang.

“Kalau memang ada fakta yang harus diklarifikasi, kenapa tidak diminta keterangannya? Jangan sampai publik melihat ada standar berbeda dalam penegakan hukum. Ini yang harus dijawab oleh KPK secara terbuka,” katanya.

Dalam perkara Blueray Cargo, tiga pihak dari perusahaan tersebut sebelumnya didakwa memberikan suap kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai agar proses pengeluaran barang impor dapat berjalan lebih mudah atau lebih cepat. Nilai suap yang diungkap dalam perkara tersebut mencapai puluhan miliar rupiah, ditambah dugaan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah.

Persidangan juga mengungkap adanya pertemuan antara Djaka Budhi Utama dengan sejumlah pihak, termasuk pemilik Blueray Cargo, John Field, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Juli 2025. Mantan pejabat Bea dan Cukai Rizal dalam persidangan memberikan penjelasan mengenai latar belakang pertemuan tersebut.

Djaka sendiri sebelumnya memilih tidak memberikan komentar panjang mengenai namanya yang muncul dalam perkara tersebut dan meminta publik mengikuti perkembangan persidangan. Sementara Ditjen Bea dan Cukai menyatakan menghormati proses hukum dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Jalih menegaskan bahwa kasus ini menjadi ujian bagi KPK untuk menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal pangkat, jabatan maupun kedudukan.

Menurutnya, apabila masyarakat kecil dapat dengan cepat diproses ketika terdapat dugaan dan bukti awal suatu tindak pidana, maka standar yang sama harus diterapkan terhadap pejabat negara.

“Jangan sampai muncul persepsi hukum dua kelas. Yang kecil cepat diperiksa, cepat dipanggil, bahkan langsung menjadi tersangka. Tetapi ketika nama pejabat tinggi muncul dalam fakta persidangan, publik justru menunggu tanpa kepastian,” ujar Jalih.

Ia mendesak KPK memberikan penjelasan terbuka mengenai status penanganan informasi dan fakta persidangan yang berkaitan dengan nama Djaka Budhi Utama.

“Ini bukan soal menyerang pribadi siapa pun. Ini soal konsistensi penegakan hukum. FORMASI meminta KPK membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku sama bagi semua. Jangan sampai kasus Blueray Cargo justru memperkuat anggapan masyarakat bahwa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” pungkas Jalih.