23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id,Bandung – Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan jasa agensi iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (bank bjb) periode 2021–2023 terus bergulir. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga pejabat aktif bank bjb untuk diperiksa sebagai saksi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertempat di Bandung. “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung,” ujar Budi kepada awak media, Selasa (15/9).

Adapun tiga pejabat bank bjb yang masuk dalam daftar pemanggilan penyidik meliputi Purwana Bagja selaku Manajer Grup Marketing Komunikasi atau Marcom bank bjb, Boy Panji Soedrajat selaku Pimpinan Divisi Hukum bank bjb, serta Juniardi Swastria selaku Pemimpin Divisi Operasi bank bjb.

Buat kamu yang ketinggalan update kasusnya, skandal pengadaan iklan yang menyimpang ini ditaksir bikin negara rugi hingga Rp223,6 miliar. Dalam penanganan perkara ini, KPK sebelumnya sudah melakukan penahanan terhadap 4 dari 5 tersangka sejak 10 Agustus 2026 lalu. Keempat tersangka yang sudah diamankan adalah Widi Hartoto selaku Pemimpin Divisi Change Management Office bank bjb sekaligus Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb tahun 2020–2024, Ikin Asikin Dulmanan selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT Antedja Muliatama (AM), Suhendrik selaku Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBSE), serta Elang Sophan Jaya Kusuma selaku Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB).

Sementara itu, satu tersangka lainnya yang belum ditahan adalah mantan Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi. KPK memastikan bakal terus mendalami aliran dana dan peran pihak-pihak lain yang terlibat dalam pusaran korupsi yang mencatut bank pelat merah ini. Stay tuned buat update berita hukum selanjutnya!

MoneyTalk.id,Jakarta – Kasus dugaan korupsi penyaluran fasilitas kredit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang menuai sorotan publik. Meskipun pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) secara resmi mengumumkan pada 18 Juni 2026 bahwa seluruh kerugian negara senilai Rp1,4 triliun telah dikembalikan secara lunas oleh debitur, proses hukum terhadap para terdakwa dinilai harus tetap berjalan hingga tuntas.

Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Koordinator Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI), Pamit Andrianto, pada Rabu (16/09/2026), saat menyikapi dinamika persidangan yang melibatkan delapan mantan pejabat BRI sebagai terdakwa. Ia menegaskan bahwa delapan mantan pejabat BRI yang duduk di kursi terdakwa tetap harus divonis sesuai dengan perbuatan mereka demi mencari kebenaran dan keadilan, meskipun kerugian negara sudah dilunasi dan tercatat tidak ditemukan adanya fee ilegal maupun aliran dana gelap ke pihak bank.

Pamit juga menepis anggapan bahwa langkah Kejaksaan merupakan bentuk kriminalisasi atas kredit macet Bank BRI. Menurutnya, pihak Kejaksaan sedang membuktikan di pengadilan bahwa kasus tersebut merupakan sebuah dugaan korupsi. Keberhasilan pengembalian kerugian negara hingga Rp1,4 triliun mustahil terjadi apabila Kejaksaan tidak melakukan penyelidikan secara mendalam sejak awal.

Berdasarkan catatan media dan publikasi resmi Kejati Sumsel, proses pemulihan kerugian negara ini berlangsung secara bertahap. Pada ekspose pertama di bulan September 2025, kejaksaan digadang-gadang menyelamatkan uang negara sebesar Rp509 miliar. Selanjutnya, pada ekspose kedua di awal Mei 2026, angka tersebut kembali bertambah sebesar Rp591 miliar sehingga total penyelamatan mencapai kisaran Rp1,2 triliun. Terakhir, melalui sisa lelang dan tambahan pembayaran dari debitur sebesar Rp219 miliar, total kerugian negara akhirnya ditutup lunas mencapai Rp1,4 triliun.

“Biarpun kerugian negara sudah dikembalikan, atau sudah tidak ada, penegakan hukum harus tetap berjalan, dan terdakwa tetap ada. Semua untuk mencari kebenaran dan keadilan,” ujar Pamit pada Rabu (16/09/2026). Ia menambahkan bahwa penegakan hukum ini tidak boleh dianggap sebagai paradoks maupun penyimpangan logika dalam sistem peradilan di Indonesia.

MoneyTalk.id,Jakarta – Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi sorotan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tambahan kuota haji 2023–2024. Pegiat media sosial Jhon Sitorus mempertanyakan alasan Jokowi belum pernah dimintai keterangan sebagai saksi, meski namanya disebut dalam sejumlah perkara yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pada masa kepemimpinannya.

Sorotan Jhon muncul setelah nama Jokowi kembali mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji. Pada 10 September 2026, kuasa hukum terdakwa Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex meminta agar Jokowi dihadirkan sebagai saksi. Menurut pihak terdakwa, keterangan Jokowi dinilai dapat membantu membuat perkara mengenai tambahan 20.000 kuota haji menjadi lebih terang.

Melalui unggahannya di media sosial, Jhon mempertanyakan pola penanganan hukum terhadap nama Jokowi yang menurutnya telah beberapa kali muncul dalam perkara korupsi.

“Lagi-lagi, nama Jokowi terseret dalam kasus KORUPSI, kali ini soal kasus korupsi kuota Haji,” kata Jhon Sitorus, Rabu (16/9/2026).

Menurut Jhon, nama Jokowi sebelumnya juga disebut dalam persidangan sejumlah perkara, termasuk perkara Tom Lembong dan Nadiem Makarim.

“Nama Jokowi sudah berkali-kali disebut di pengadilan seperti kasus Tom Lembong, Nadiem Makarim, kasus ASDP dll tapi tidak pernah dipanggil sekalipun sebagai saksi untuk mendengar keterangannya,” ujarnya.

Jhon kemudian mempertanyakan apakah aparat penegak hukum memiliki alasan tertentu sehingga Jokowi belum dimintai keterangan dalam perkara-perkara tersebut.

“Hukum seolah-olah takut atau berupaya melindungi Jokowi. Ada apa dengan hukum di negeri ini?” kata Jhon.

Ia bahkan mempertanyakan independensi proses hukum ketika nama mantan presiden tersebut muncul dalam persidangan.

“Mengapa pengadilan terkesan jadi PENGECUT ketika Jokowi disebut namanya?” ujarnya.

Namun, penyebutan nama seseorang dalam persidangan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa orang tersebut terlibat dalam tindak pidana. Pemanggilan seseorang sebagai saksi juga merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan kebutuhan pembuktian perkara.

Dalam perkara kuota haji, nama Jokowi memang telah beberapa kali muncul dalam proses hukum. Pada September 2026, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut terkait perannya sebagai Menteri Agama ad interim pada 2022.

Sementara itu, Jokowi sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai namanya yang dikaitkan dengan perkara kuota haji. Pada Januari 2026, ia mengatakan bahwa nama presiden memang dapat dikaitkan dengan berbagai perkara yang melibatkan menteri karena kebijakan kementerian berada dalam kerangka kebijakan pemerintah.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan perintah atau arahan untuk melakukan korupsi.

Dalam perkara Tom Lembong, nama Jokowi juga pernah disebut dalam persidangan. Tom Lembong bahkan menyampaikan bahwa menghadirkan Jokowi sebagai saksi dapat menjadi salah satu cara untuk membuat perkara tersebut lebih terang.

Dengan demikian, pertanyaan mengenai perlu atau tidaknya Jokowi diperiksa dalam suatu perkara harus dikembalikan pada relevansi keterangannya dengan perkara serta pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim.

Jhon sendiri menegaskan bahwa tuntutannya bukan agar Jokowi langsung dinyatakan bersalah. Ia meminta agar apabila memang terdapat informasi yang relevan dengan perkara, Jokowi diperiksa secara objektif.

“Kalau tidak terbukti yang nyatakan tidak terbukti bersalah, sebab dalam negara hukum yang harus dilindungi bukan orangnya tapi kebenaran dan proses hukumnya,” tegas Jhon.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta Presiden Prabowo Subianto segera memberhentikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

Menurut Muslim, pemberhentian Nusron dari jabatan menteri diperlukan agar proses hukum dapat berlangsung secara terbuka, objektif dan tidak terbebani oleh posisi politik maupun kekuasaan pemerintahan.

“Presiden Prabowo harus segera pecat Nusron Wahid. Ini penting agar proses hukum terhadap Nusron bisa berjalan secara terbuka dan tidak ada beban politik maupun jabatan,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).

KPK sebelumnya melakukan OTT pada Senin (14/9/2026) terkait dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Dalam rangkaian operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak dan kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. KPK juga menyita uang tunai dalam rupiah dan valuta asing dengan nilai total sekitar Rp106,3 miliar.

Perkara tersebut menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta pihak swasta. Salah satu pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur Jenderal di lingkungan ATR/BPN, Lampri.

Nama Nusron Wahid kemudian ikut menjadi perhatian publik setelah muncul informasi mengenai keterkaitan sejumlah tersangka dengan lingkaran pejabat Kementerian ATR/BPN.

Muslim mengatakan, munculnya nama Nusron harus menjadi perhatian serius KPK. Namun, ia menegaskan proses hukum tetap harus berdasarkan alat bukti dan tidak boleh didasarkan pada asumsi.

“Kalau benar berdasarkan pengakuan Gus Arif uang sekitar Rp100 miliar itu untuk atau milik Nusron Wahid, maka persoalannya menjadi sangat serius. KPK harus mendalami keterangan tersebut, termasuk asal-usul uang dan aliran dananya,” ujar Muslim.

Informasi mengenai uang sekitar Rp100 miliar yang disebut ditemukan dalam sekitar 20 koper dan kardus di rumah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto alias Gus Arif di kawasan Cibubur memang telah diberitakan sejumlah media. Namun, kepemilikan uang tersebut dan kaitannya dengan Nusron masih menjadi bagian dari pendalaman aparat penegak hukum.

Muslim menilai, dalam kondisi seperti ini Presiden Prabowo tidak perlu menunggu sampai Nusron berstatus tersangka untuk mengambil langkah administratif berupa pemberhentian dari jabatan.

“Pecat dulu dari jabatan agar proses hukumnya terang. Soal bersalah atau tidak, itu kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan. Jangan sampai jabatan menteri justru menjadi persoalan dalam proses pemeriksaan,” katanya.

Muslim kemudian mengaitkan usul tersebut dengan langkah Presiden Prabowo ketika mencopot mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada awal Juni 2026.

Dadan bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, dicopot Presiden Prabowo pada 2 Juni 2026. Sehari kemudian, Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan langsung melakukan penahanan.

Muslim berharap pola serupa dapat diterapkan apabila pemerintah menghadapi situasi hukum yang melibatkan pejabat aktif.

“Contohnya sudah ada pada Dadan Hindayana. Setelah diberhentikan dari jabatannya, langsung diperiksa Kejaksaan Agung dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ini menunjukkan bahwa pemberhentian dari jabatan tidak menghalangi proses hukum, justru bisa membuat proses pemeriksaan lebih terang,” ujar Muslim.

Karena itu, menurut dia, Presiden Prabowo dapat mengambil langkah yang sama terhadap Nusron Wahid apabila pemerintah ingin memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi jabatan.

“Muslim berharap langkah seperti yang dilakukan terhadap Dadan Hindayana juga bisa dilakukan terhadap Nusron. Kalau memang nanti ada bukti yang cukup, biarkan aparat penegak hukum memprosesnya. Presiden tidak perlu menunggu sampai persoalannya menjadi lebih besar,” katanya.

Ia menyebut keputusan administratif dan proses pidana merupakan dua hal berbeda. Presiden dapat mengambil keputusan politik-administratif, sementara KPK tetap memiliki kewenangan menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan alat bukti.

“Presiden Prabowo sangat berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Karena itu jangan sampai komitmen tersebut berhenti pada bawahan atau pejabat teknis. Kalau ada menteri yang namanya disebut dalam perkara yang sedang ditangani KPK, harus diberikan kesempatan untuk menjalani proses hukum secara objektif,” tegasnya.

Sementara itu, KPK memastikan Nusron Wahid tidak termasuk pihak yang diamankan dalam OTT 14 September 2026. Hingga saat ini, Nusron juga belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB tersebut.

KPK masih mendalami konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, serta asal-usul dan aliran uang yang disita dalam operasi tersebut. Pada tahap ini, keterkaitan nama Nusron dengan uang yang ditemukan di rumah Gus Arif belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum bahwa uang tersebut merupakan milik Nusron.

Muslim meminta KPK tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang mengarah kepada pihak lain.

“Jangan hanya berhenti di anak buah. Kalau ada keterangan yang mengarah kepada pihak yang lebih tinggi, termasuk menteri, harus diperiksa secara profesional. Semua harus berdasarkan alat bukti,” pungkas Muslim.

Menurut Muslim, kasus OTT BPN Bogor menjadi ujian bagi komitmen pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Ia meminta seluruh pihak yang disebut dalam perkara tersebut diperlakukan berdasarkan hukum dan pembuktian, tanpa melihat jabatan maupun kedekatan politik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali membuka ruang pertanyaan tentang tata kelola pertanahan dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Perkara ini menjadi sorotan setelah sejumlah pihak, termasuk mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, disebut diamankan. Nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid turut menjadi perhatian publik karena perkara tersebut berkaitan dengan institusi yang dipimpinnya.

‎KPK sebelumnya mengonfirmasi OTT terkait pengurusan HGB dan mengamankan sejumlah pihak. Pemberitaan mengenai operasi ini juga menyebut Fahd Arafiq serta sejumlah pejabat dan pihak swasta. Dalam perkembangan berikutnya, identitas orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan peran mereka menjadi bagian penting yang harus dijelaskan secara resmi oleh KPK.

‎Direktir Center Budget Analisa (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai sorotan terhadap Nusron Wahid tidak boleh berhenti pada fakta bahwa perkara terjadi di lingkungan kementeriannya.

‎” Sebagai pimpinan lembaga, publik tentu menuntut penjelasan mengenai sistem pengawasan, prosedur pelayanan pertanahan, serta kemungkinan adanya celah yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Namun, tanggung jawab politik dan administratif seorang menteri harus dibedakan dari tanggung jawab pidana. Sampai terdapat bukti dan keterangan resmi, tidak tepat menyimpulkan Nusron terlibat dalam praktik suap atau mengetahui tindak pidana yang sedang disidik,” kata Uchok Sky.

‎Perkara HGB sendiri menyentuh wilayah yang sangat sensitif. Hak atas tanah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan berkaitan dengan kepastian hukum, nilai ekonomi, investasi, dan kepentingan masyarakat. Jika pengurusan hak tersebut disusupi transaksi ilegal, dampaknya tidak hanya merusak integritas birokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu kepercayaan terhadap sistem pertanahan nasional.

‎”Karena itu, penyidikan KPK perlu mengurai secara jelas siapa yang meminta, siapa yang menawarkan, siapa yang memfasilitasi, dan siapa yang memperoleh keuntungan,” kata Uchok.

‎Nama Arif Sugiyanto menambah dimensi politik dalam perkara ini. Arif merupakan mantan Bupati Kebumen yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Kebumen. Ia juga memiliki riwayat hubungan dengan Nahdlatul Ulama (NU) di Kebumen. Sejumlah sumber pemberitaan menyebut Arif pernah menjabat sebagai Bendahara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kebumen.

‎”Latar belakang tersebut penting dicatat sebagai bagian dari profil dan jaringan sosial-politiknya, bukan sebagai bukti adanya hubungan antara NU, Arif Sugiyanto, dan dugaan korupsi HGB. Organisasi keagamaan tidak dapat diseret ke dalam suatu perkara hanya karena seseorang yang pernah aktif di dalamnya disebut dalam penyidikan. Begitu pula, kedekatan sosial, politik, atau organisasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya persekongkolan,” kata Uchok.

‎Pertanyaan yang lebih relevan adalah: dalam kapasitas apa Arif Sugiyanto disebut atau diamankan dalam OTT tersebut? Apakah ia diperiksa karena memiliki pengetahuan tentang suatu transaksi, berhubungan dengan pihak yang sedang disidik, bertindak sebagai perantara, atau diduga memiliki peran lain? Jawaban atas pertanyaan ini harus datang dari konstruksi perkara KPK, bukan dari asumsi yang berkembang di ruang publik.

‎Di sisi lain, posisi Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/BPN membuat tuntutan transparansi terhadap kementerian semakin besar. Publik berhak mengetahui apakah mekanisme pengurusan HGB telah berjalan sesuai aturan, apakah terdapat intervensi terhadap pejabat pertanahan, dan bagaimana pengawasan internal dilakukan. Jika ditemukan kegagalan sistemik, evaluasi tidak boleh berhenti pada individu yang tertangkap.

‎”Perbaikan prosedur, penguatan pengawasan, serta penindakan terhadap setiap pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus menjadi bagian dari penyelesaian,” katanya.

‎Operasi tangkap tangan tersebut disebutkan Uchok harus menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh rantai dugaan korupsi, termasuk pihak yang memberi, menerima, mengatur, maupun menikmati hasilnya. KPK harus bisa tanpa pandang bulu agar Marwah kembali.

‎Dalam perkara HGB ini, keberanian KPK mengungkap fakta secara utuh akan diuji: apakah penegakan hukum hanya berhenti pada pihak yang tertangkap, atau benar-benar mampu menjangkau seluruh jaringan yang terbukti terlibat.

‎”Pada akhirnya, nama Nusron Wahid dan Arif Sugiyanto harus ditempatkan dalam kerangka fakta hukum yang dapat diverifikasi. Jika ada bukti keterlibatan, siapa pun harus diproses tanpa pandang bulu. Publik membutuhkan penjelasan yang terang, bukan kabut spekulasi. Dalam perkara pertanahan yang menyangkut kepentingan negara dan masyarakat luas, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban,’ tandas Uchok.

MoneyTalk.id,Jakarta – Setelah menyoroti besarnya anggaran permainan golf Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Center for Budget Analysis (CBA) kini menyoroti penggunaan anggaran Bank Mandiri untuk kegiatan golf bersama stakeholder.

Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menyebut Bank Mandiri bahkan dinilai lebih “gila-gilaan” dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan golf. Ia pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan terhadap penggunaan anggaran tersebut.

“Ternyata bukan hanya OJK yang gila-gilaan menghabiskan anggaran untuk main golf. Rupanya Bank Mandiri juga lebih gila ikut-ikutan menghabiskan anggaran untuk main golf,” kata Uchok, Selasa (15/9/2026).

Menurut Uchok, sebelumnya CBA mencatat anggaran permainan golf Dewan Komisioner OJK mencapai sekitar Rp15,8 miliar pada 2023 dan Rp12 miliar pada 2024.

Lebih rinci, realisasi anggaran fasilitas golf dengan kode 5131024000 disebut mencapai sekitar Rp2,9 miliar pada 2023 dan sekitar Rp1,4 miliar pada 2024. Sementara realisasi anggaran fasilitas golf dengan kode 5131024002 disebut sekitar Rp1,2 miliar pada 2023 dan sekitar Rp1 miliar pada 2024.

Namun, kata Uchok, persoalan serupa juga perlu dilihat pada Bank Mandiri.

Ia mengatakan alasan yang digunakan Bank Mandiri dalam kegiatan golf tersebut adalah untuk menjalin hubungan baik dengan para stakeholder. Beban anggaran, menurut dia, ditempatkan pada pos Humas dan Pengembangan Usaha.

“Alasannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder, dan beban anggaran dibebankan pada Humas dan Pengembangan Usaha Bank Mandiri,” ujar Uchok.

Bagi CBA, alasan tersebut dinilai perlu diuji lebih jauh, terutama menyangkut transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Alasannya manis sekali, ‘menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan’. Pos biayanya ditaruh di bawah Humas dan Pengembangan Usaha,” katanya.

Uchok mempertanyakan apakah seluruh pengeluaran tersebut benar-benar memiliki dokumen pendukung yang memadai.

Menurut dia, kegiatan golf bersama stakeholder tersebut disebut tidak disertai bukti pendukung seperti kuitansi tagihan atas pengeluaran golf serta daftar nama stakeholder yang mengikuti kegiatan.

“Namun kegiatan golf bersama dengan stakeholder tidak disertai dengan bukti pendukung seperti kuitansi tagihan atas pengeluaran golf dan nama stakeholder yang mengikuti kegiatan tersebut,” tutur Uchok.

CBA kemudian meminta KPK tidak berhenti pada persoalan administratif, tetapi menelusuri penggunaan anggaran dan pihak-pihak yang menikmati fasilitas tersebut.

“Maka untuk itu, CBA mendesak kepada KPK untuk membuka penyelidikan atas Bank Mandiri yang melakukan kegiatan main golf,” tegasnya.

Uchok juga meminta lembaga antirasuah memanggil jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri apabila ditemukan indikasi yang perlu didalami.

“Sekali lagi CBA meminta KPK turun tangan. Panggil jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri,” ujarnya.

Ia mengatakan kegiatan golf yang menggunakan anggaran perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, terlebih Bank Mandiri merupakan bank milik negara yang mengelola dana masyarakat.

CBA menyoroti laporan pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut yang disebut mencapai Rp696.707.056.

Menurut Uchok, laporan pertanggungjawaban dengan nilai tersebut dinilai belum dapat diyakini kebenarannya, baik untuk kepentingan perusahaan maupun kemungkinan kepentingan pribadi.

“Laporan pertanggungjawaban Bank Mandiri atas kegiatan tersebut sebesar Rp696.707.056 tidak dapat diyakini kebenarannya untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi,” kata Uchok.

Karena itu, menurut dia, KPK perlu memastikan ke mana aliran dana tersebut, siapa saja yang mengikuti kegiatan, siapa yang menjadi stakeholder, serta apakah seluruh pengeluaran benar-benar berkaitan dengan kepentingan perusahaan.

“Karena di lapangan golf yang indah itu, bisa jadi ada hal yang jauh lebih penting daripada skor permainan. KPK harus tahu siapa yang benar-benar membayar dan siapa yang sebenarnya diuntungkan,” ujarnya.

Uchok Sky menegaskan, persoalan yang dipertanyakan CBA bukan olahraga golfnya. Yang menjadi sorotan adalah penggunaan uang perusahaan dalam kegiatan tersebut, terutama apabila dokumen pendukung dan penerima manfaat kegiatan tidak jelas.

“Ini bukan lagi soal olahraga. Ini soal, kalau setiap kali ingin akrab dengan mitra kita harus memukul bola dengan biaya ratusan juta tanpa bukti, lalu bedanya apa antara ‘menjalin hubungan’ dan sekadar menikmati fasilitas mewah gratis atas uang milik publik?” tanya Uchok.

Ia pun mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut bagi sebuah lembaga keuangan milik negara.

“Apakah ini kegiatan lembaga keuangan milik negara, atau sekadar pesta bola yang ditanggung duit para nasabah?” tutup Uchok Sky.

MoneyTalk.id,Jakarta – Penyitaan uang tunai sekitar Rp3,5 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan perkara gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari kembali menyeret nama politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali.

Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng mendesak KPK tidak berhenti pada penyitaan aset atau uang yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi. Menurut dia, lembaga antirasuah harus menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan sumber dana tersebut.

Jalih menilai penyitaan uang sekitar Rp3,5 miliar menjadi momentum bagi KPK untuk mengusut lebih jauh dugaan aliran gratifikasi, termasuk apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang mengarah kepada Ahmad Ali.

“Kalau memang uang yang disita KPK diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka jangan berhenti pada penyitaan hartanya. KPK harus membuka siapa yang memberikan, siapa yang menerima, dan siapa yang menikmati aliran uang tersebut,” ujar Jalih kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

Menurut Jalih, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti dan tidak boleh tebang pilih. Apabila penyidik menemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan seseorang, status hukum terhadap orang tersebut harus ditingkatkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kalau bukti-buktinya mengarah kepada Ahmad Ali, kami meminta KPK berani menetapkannya sebagai tersangka. Jangan sampai masyarakat melihat ada perlakuan berbeda dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Jalih mengatakan, pengembangan perkara gratifikasi Rita Widyasari seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyitaan aset. KPK perlu membongkar jejaring transaksi dan aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

“Korupsi itu bukan hanya soal uang yang ditemukan atau disita. Yang jauh lebih penting adalah membongkar jaringan dan aliran uangnya. Siapa yang memberikan, kepada siapa, untuk kepentingan apa, dan siapa yang akhirnya menikmati,” katanya.

Dia menilai KPK memiliki kewajiban menjelaskan secara terang kepada publik mengenai asal-usul uang yang disita serta kaitannya dengan perkara yang sedang dikembangkan.

“Kalau memang ada keterkaitan dengan perkara gratifikasi, publik berhak mengetahui sejauh mana hubungan uang itu dengan perkara Rita Widyasari. Jangan sampai penyitaan berhenti menjadi berita, tetapi tidak dilanjutkan dengan pengungkapan aktor-aktor yang bertanggung jawab,” kata Jalih.

Jalih juga meminta KPK tidak terpengaruh oleh posisi politik pihak-pihak yang namanya muncul dalam proses penyidikan. Menurutnya, hukum harus berlaku sama bagi siapa pun.

“Siapa pun orangnya, kalau alat bukti cukup dan memenuhi unsur pidana, harus diproses. Jangan karena dia politikus kemudian menjadi sulit disentuh,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyita uang tunai sekitar Rp3,5 miliar dalam pengembangan perkara gratifikasi di wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK menyatakan uang tersebut diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana korupsi yang tengah disidik.

Kasus gratifikasi yang berkaitan dengan mantan Bupati Kukar Rita Widyasari telah menjadi salah satu perkara yang terus dikembangkan KPK. Dalam perkembangan penyidikan, lembaga antirasuah melakukan penelusuran terhadap aset dan aliran dana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Bagi FORMASI, penyitaan uang dalam jumlah besar harus menjadi pintu masuk untuk membongkar perkara secara lebih luas.

“Kami mendorong KPK bekerja profesional, transparan dan berdasarkan alat bukti. Kalau memang Ahmad Ali terbukti terlibat, tetapkan sebagai tersangka. Kalau tidak terbukti, sampaikan juga secara terang kepada publik. Jangan biarkan kasus ini menggantung dan menimbulkan spekulasi,” pungkas Jalih.

MoneyTalk.id,Jakarta – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memunculkan desakan agar lembaga antirasuah itu tidak berhenti pada pejabat dan pihak-pihak yang diamankan.

Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mendesak KPK memeriksa Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid untuk mengungkap sejauh mana pengetahuan dan tanggung jawab pimpinan kementerian tersebut terhadap dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

“KPK harus memeriksa Nusron Wahid. Jangan berhenti pada anak buahnya. Kalau memang ada dugaan penyimpangan dalam pengurusan HGB, harus dibuka siapa yang mengetahui, siapa yang mengarahkan dan siapa yang menikmati hasilnya,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

Desakan itu muncul setelah KPK melakukan OTT di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang. Mereka antara lain pejabat di lingkungan ATR/BPN, pihak swasta dan sejumlah pihak lain yang diduga berkaitan dengan pengurusan HGB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut salah satu pejabat yang diamankan adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN Lampri. Selain itu, terdapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.

Kasus tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. KPK juga mengamankan pihak yang disebut terkait dengan PT Summarecon Agung Tbk. Dalam perkembangan pemeriksaan, nama politikus Partai Golkar Fahd A Rafiq turut mencuat dalam OTT tersebut.

Menurut Muslim, keterlibatan sejumlah pejabat ATR/BPN membuat pemeriksaan terhadap Nusron menjadi penting untuk memastikan apakah dugaan praktik korupsi tersebut hanya berlangsung pada level pelaksana atau memiliki mata rantai yang lebih luas.

“Menteri adalah pimpinan tertinggi di kementerian. Karena itu KPK harus melihat persoalan ini secara menyeluruh. Jangan sampai yang diperiksa hanya pejabat bawah, sementara kemungkinan adanya pengetahuan atau keterlibatan di level atas tidak ditelusuri,” ujarnya.

Muslim menilai KPK memiliki kewenangan untuk memanggil siapa pun yang keterangannya dibutuhkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, termasuk pejabat aktif apabila keterangannya berkaitan dengan perkara.

Apalagi, kata dia, sektor pertanahan merupakan bidang yang rawan praktik korupsi karena menyangkut aset bernilai besar dan proses administrasi yang bersinggungan dengan kepentingan pemerintah serta dunia usaha.

“Persoalan pertanahan ini jangan dianggap perkara administratif biasa. Kalau ada permainan dalam penerbitan atau pengurusan HGB, dampaknya bisa sangat besar karena menyangkut aset dan kepastian hukum atas tanah. KPK harus membongkar sampai ke akar-akarnya,” tegas Muslim.

Desakan Muslim juga memiliki latar belakang perhatian panjangnya terhadap persoalan mafia tanah. Pada 2024, ia pernah melaporkan dugaan kasus mafia tanah di Lombok Timur kepada Menteri ATR/BPN, Kapolri dan Satgas Mafia Tanah. Saat itu Muslim meminta pemerintah turun tangan karena menilai terdapat persoalan serius dalam sengketa kepemilikan tanah.

Ia juga pernah mendesak Kementerian ATR/BPN membatalkan HGB yang menurutnya bermasalah secara administratif dalam perkara lahan yang dikaitkan dengan pembangunan lapangan golf.

Karena itu, Muslim melihat OTT terbaru KPK di lingkungan ATR/BPN sebagai momentum untuk membongkar lebih jauh persoalan tata kelola pertanahan.

“Ini momentum bagi KPK untuk membersihkan sektor pertanahan. Kalau ada pejabat yang bermain, siapa pun orangnya harus diperiksa. Jangan ada yang kebal hukum, termasuk menteri, kalau memang keterangannya diperlukan penyidik,” katanya.

Sementara itu, KPK masih mendalami perkara OTT tersebut. Dari 17 orang yang diamankan, KPK belum pada tahap awal pemeriksaan langsung menyatakan seluruhnya sebagai tersangka. Status hukum masing-masing pihak ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti.

Besarnya barang bukti uang yang turut diamankan dalam operasi tersebut juga menjadi perhatian. Sejumlah laporan menyebut uang tunai dalam rupiah dan valuta asing ditemukan dalam lebih dari 20 boks, kardus dan koper, dengan nilai yang diperkirakan mendekati Rp100 miliar.

Menurut Muslim, besarnya nilai uang yang disebut dalam perkara tersebut semakin memperkuat alasan agar KPK tidak hanya memburu penerima atau pemberi di lapangan.

“Kalau uang yang ditemukan nilainya sangat besar, pertanyaan publik sederhana: untuk siapa uang itu, siapa yang mengatur dan siapa yang mendapat keuntungan? Semua harus dibuka KPK secara transparan,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Nusron Wahid terkait desakan Muslim Arbi tersebut. Sejumlah laporan media menyebut Nusron belum memberikan respons terkait OTT yang menyeret pejabat di lingkungan kementeriannya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Badan Usaha Milik Negara (LBH BUMN) resmi menyampaikan pendapat hukum (legal opinion) kepada Jaksa Agung RI, dengan tembusan Presiden RI, Kepala BPI Danantara, Jampidsus, dan Jamwas, pada Senin (14/09/2026). Langkah tegas ini diambil menyusul indikasi penyimpangan ekstrem dalam program KPR/KPA Instant Approval PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kepada developer bermasalah yang berpotensi merugikan keuangan negara triliunan rupiah.

Sorotan utama LBH BUMN tertuju pada deviasi masif plafon pembiayaan Citra Swarna Group. Berdasarkan memo internal, developer kategori Tier 2 tersebut ditetapkan memiliki limit Rp190 miliar dengan persyaratan uang muka (DP) minimal 20%. Namun, realisasi di lapangan melompat lebih dari 12 kali lipat hingga menyentuh angka sekitar Rp2,29 triliun untuk 6.979 unit.

Ekspansi ugal-ugalan ini berimplikasi langsung pada kualitas portofolio. Dalam periode Mei hingga Desember 2025 saja, tercatat lonjakan kredit macet Rp99 miliar di proyek Citra Swarna Grande dan Rp146 miliar di Kartika Residence—akumulasi Rp245 miliar hanya dari dua proyek tersebut. Kondisi ini belum termasuk catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait potensi kerugian BTN sebesar Rp707,18 miliar akibat penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut.

Temuan lapangan dari risalah rapat BTN tertanggal 6 Desember 2024 pada proyek Citra Swarna Tembong City semakin memperkuat dugaan pengabaian prinsip kehati-hatian (prudential banking). Petugas collection mencatat profil debitur bermasalah yang akut: 22 debitur pinjam nama (nominee), 143 debitur menolak membayar (refusal to pay), 7 debitur nir-kemampuan bayar, serta 377 debitur dengan agunan yang belum jadi.

Direktur Eksekutif LBH BUMN, Malvin Barimbing, SH, MH, menegaskan bahwa istilah instant dalam program tersebut seharusnya dimaknai sebagai percepatan proses administratif, bukan penghapusan analisis kemampuan bayar (repayment capacity) dan SLIK/OJK checking. Lemahnya efektivitas buyback guarantee dan tidak berfungsinya mekanisme stop and go saat NPL melewati ambang 3% menunjukkan kegagalan mitigasi risiko korporasi.

Lebih lanjut, LBH BUMN menyayangkan lambatnya respons dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK RI), BPI Danantara, dan BP BUMN dalam membendung pelebaran risiko sistemik ini. Penggerusan modal akibat impairment NPL besar secara otomatis mereduksi setoran dividen dan pajak negara. Unsur perbuatan memperkaya pihak tertentu atau penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan ini dinilai telah memenuhi elemen Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

”Ada indikasi para developer ini sudah tidak layak sejak awal, tetapi pemilik kebijakan di BTN tetap memberikan privilege fasilitas instant approval. Ini merugikan negara,” tegas Malvin Barimbing.

Atas dasar itu, LBH BUMN mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa secara objektif seluruh jajaran penanggung jawab kebijakan BTN pada periode terkait, meliputi Direktur Utama, Direktur Konsumer, Direktur Risk Management, Direktur Asset Management, Kepala Divisi Konsumer, hingga Kepala Divisi Risk Management agar kasus ini menjadi terang benderang.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketika masyarakat masih harus menghadapi naik-turunnya harga kebutuhan pokok, sorotan justru diarahkan kepada fasilitas yang diterima jajaran direksi dan komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyoroti temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemberian uang saku dan perjalanan dinas bagi jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri.

Menurut Uchok, berdasarkan hasil audit yang menjadi sorotan tersebut, terdapat pemberian uang saku sebesar USD96.300 dan uang perjalanan dinas sebesar USD57.000.

Uchok mempertanyakan dasar hukum pemberian fasilitas tersebut. Ia menilai mekanisme penetapan fasilitas bagi direksi dan komisaris perlu diperiksa lebih jauh karena menurutnya aturan yang menjadi dasar pemberian uang saku dan perjalanan dinas memiliki kelemahan.

“Payung hukumnya sangat lemah sehingga perlu diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Segera lakukan pemanggilan kepada jajaran direksi dan komisaris,” ujar Uchok kepada wartawan, Senin (14/9/2026).

Ia juga menyoroti Keputusan Dewan Komisaris Bank Mandiri Nomor KEP.KOM/03/2022 tanggal 30 September 2022 mengenai tunjangan, fasilitas, dan benefit bagi komisaris dan direksi.

Menurut Uchok Sky, keputusan tersebut perlu dikaji karena dinilai tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai definisi maupun mekanisme pemberian uang saku dan perjalanan dinas.

“Masak yang membuat payung hukumnya adalah keputusan komisaris,” kata Uchok Sky

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Menurut dia, perlu dipastikan apakah seluruh pemberian fasilitas tersebut memiliki dasar hukum dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama apabila terdapat kaitannya dengan keuangan negara.

Uchok Sky bahkan menggunakan istilah keras untuk menggambarkan persoalan tersebut.

“Ini jelas dugaan perampokan uang negara melalui Bank Mandiri yang elegan. Tidak pakai topeng, tidak pakai senjata, cukup tulis di keputusan internal, masuk ke rekening,” ujar Uchok Sky

Uchok Sky juga meminta Kejaksaan Agung mengusut lebih rinci besaran uang saku dan perjalanan dinas yang diterima masing-masing kelompok pejabat.

Ia menyebut Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama memperoleh uang saku perjalanan dinas sebesar USD300, sementara Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama juga disebut memperoleh USD300. Adapun direksi dan komisaris lainnya disebut menerima USD250.

Untuk uang perjalanan dinas, Uchok menyebut Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama memperoleh USD1.000. Besaran yang sama disebut diberikan kepada Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama, sedangkan direksi atau komisaris lainnya disebut menerima USD750.

CBA, kata Uchok, mendesak Kejaksaan Agung membuka penyelidikan terhadap dugaan penggunaan dana tersebut, termasuk memastikan apakah terdapat potensi kerugian negara sebesar USD96.300 untuk uang saku dan USD57.000 untuk perjalanan dinas.

Sampai berita ini dipublikasikan pihak Bank Mandiri belum memberikan penjelasan.

Bank Mandiri perlu menjelaskan dasar pemberian uang saku dan perjalanan dinas tersebut, termasuk apakah fasilitas itu merupakan bagian dari ketentuan remunerasi dan benefit yang telah disetujui sesuai tata kelola perusahaan, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dan pencatatannya.

Penting pula untuk memastikan apakah keputusan dewan komisaris yang menjadi dasar fasilitas tersebut telah melalui prosedur internal dan memperoleh persetujuan dari organ perusahaan yang berwenang.