23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id,Surabaya – Penanganan dugaan rasuah dengan taksiran kerugian mencapai Rp596 miliar di tubuh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menunjukkan babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) secara resmi menaikkan status penanganan perkara ini ke tahap penyelidikan setelah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) pada 23 September 2026.

Langkah hukum yang diambil Korps Adhyaksa ini langsung menuai sambutan positif dari kalangan aktivis anti-korupsi. Direktur Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP Jatim), Acek Kusuma, menyatakan dukungannya kepada penyidik Kejati Jatim agar bekerja secara profesional tanpa kompromi. Menurutnya, nominal yang terseret dalam kasus ini sangat besar dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas di Jawa Timur.

Sebelum Sprinlidik dengan nomor Print-882/F.2.12/Fd.2/09/2026 tersebut dikeluarkan, pengaduan masyarakat ini telah melalui serangkaian prosedur internal yang ketat. Kasi Pengendalian Operasi Pidana Khusus Kejati Jatim, I Made Agus Sastrawan, memaparkan bahwa laporan tersebut melalui proses telaah berlapis sebelum akhirnya mendapat lampu hijau dari unsur pimpinan.

Alur penanganan dimulai dari disposisi Kasidik kepada jaksa penelaah, dilanjutkan dengan analisa mendalam yang melibatkan Asisten Intelijen (Asintel) hingga Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim. Berdasarkan hasil gelar perkara dan kesepakatan bersama, pimpinan akhirnya memutuskan untuk menerbitkan Sprinlidik agar kasus tersebut dapat diusut tuntas oleh bidang penyidikan melalui mekanisme pengumpulan data dan keterangan yang mendalam.

Kendati proses hukum telah bergulir secara resmi di meja penyelidikan, pihak Kejati Jatim tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hingga laporan ini diturunkan, jajaran penyidik masih memfokuskan konsentrasi pada pendalaman materi perkara, sementara pihak manajemen Bank Jatim belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi terkait penyidikan yang tengah berlangsung.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) secara resmi meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk membuka kembali penyelidikan atas dugaan penyelewengan dana dalam proyek Pergelaran Kesenian Terpilih (PKT) dan Pergelaran Seni Budaya Berbasis Komunitas (PSBBK) di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Proyek ini tercatat memiliki total pagu anggaran senilai Rp27,6 miliar dengan realisasi mencapai Rp17,7 miliar atau sekitar 64,16%.

Koordinator ASNI, Pamit Andrianto dalam keterangannya Sabtu (26/09/26), menyatakan bahwa dari keseluruhan proyek tersebut, fokus utama penelusuran saat ini diarahkan pada pos anggaran Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia untuk proyek Pergelaran Kesenian Terpilih dengan nilai sebesar Rp3,3 miliar.

Berdasarkan analisis terhadap 373 bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) senilai Rp3,3 miliar tersebut, ASNI menemukan sejumlah kejanggalan serius yang mengarah pada dugaan kegiatan fiktif. Terdapat 79 transaksi pembayaran honorarium senilai Rp875 juta untuk kegiatan yang diduga kuat tidak pernah dilaksanakan selama periode Februari hingga November. Dari total nilai Rp875 juta tersebut, dana yang benar-benar disetorkan kepada pihak sanggar tercatat hanya sebesar Rp853 juta.

Seluruh dari 79 transaksi tersebut diduga hanya menggunakan modus peminjaman nama sanggar. Lebih mencurigakan lagi, sanggar-sanggar yang dicatut tersebut berlokasi di wilayah yang sama, yakni di Pengadegan, Jakarta Selatan, dengan rincian uang honorarium yang ditransfer kepada 19 pemilik sanggar di bawah naungan SA Community.

Pamit Andrianto juga menyoroti lemahnya dokumen pendukung dalam SPJ proyek ini. Pertanggungjawaban atas 79 transaksi tersebut hanya didasarkan pada bukti transfer kepada sanggar semata, tanpa disertai dokumen pendukung yang memadai, seperti dokumentasi foto atau video kegiatan, tanda terima honor resmi dari penerima, dokumen permintaan pengisi acara, maupun surat persetujuan resmi untuk mengisi acara dari pihak sanggar.

Melihat berbagai kejanggalan administratif serta indikasi kuat kegiatan fiktif ini, ASNI mendesak Kejati DKI Jakarta untuk segera bergerak cepat memanggil pihak-pihak terkait, khususnya pengelola anggaran di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan para pengurus SA Community di Pengadegan, guna mengusut tuntas aliran dana tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Temuan Ombudsman RI mengenai dugaan adanya fasilitas hunian mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memicu desakan agar dilakukan perombakan menyeluruh terhadap jajaran lapas tersebut.

Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kepala Lapas Cibinong dan mengganti seluruh pegawai yang bertugas di lapas tersebut.

Menurut Jalih, temuan Ombudsman tidak boleh dipandang sebagai persoalan fasilitas semata. Jika benar terdapat warga binaan yang dapat menempati hunian dengan fasilitas jauh berbeda dari blok narapidana pada umumnya, maka persoalan tersebut menyangkut tata kelola, pengawasan, keamanan, dan dugaan penyalahgunaan kewenangan.

“Kalapas Cibinong harus bertanggung jawab. Kalau perlu pecat Kalapas dan ganti seluruh pegawainya. Temuan Ombudsman ini menunjukkan ada persoalan serius dalam tata kelola dan pengawasan di dalam lapas,” kata Jalih Pitoeng, Jumat (25/9/2026).

Desakan tersebut muncul sehari setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang disebut menyerupai homestay atau klaster hunian. Di dalam salah satu bangunan, tim menemukan sofa, televisi, meja makan, kulkas, fasilitas kamar, hingga perlengkapan rumah tangga.

Ombudsman juga menemukan fasilitas kebugaran dan simulator golf yang masih dalam proses pembangunan. Di kawasan tersebut terdapat lebih dari 10 bangunan serta sejumlah kendaraan yang oleh Ombudsman dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai pola pengawasan di lingkungan lapas.

Yang menjadi sorotan lain adalah keberadaan warga binaan di kawasan tersebut. Ombudsman menyebut salah seorang penghuni mengaku sebagai warga binaan. Tim Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu kulkas.

Ombudsman menyatakan dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui siapa saja yang menempati bangunan tersebut, sejak kapan fasilitas dibangun, serta apakah terdapat dugaan maladministrasi atau perlakuan khusus terhadap warga binaan tertentu.

Selain persoalan fasilitas, Ombudsman menyoroti sistem keamanan Lapas Cibinong.

Di bagian belakang kompleks hunian ditemukan akses yang tidak dipagari dan terhubung dengan area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi jalur keluar-masuk yang tidak semestinya.

Ombudsman juga menyebut timnya sempat mengalami penolakan ketika hendak masuk ke area blok warga binaan meskipun telah membawa surat tugas. Menurut Ombudsman, penolakan tersebut bukan pertama kalinya dialami dalam pengawasan terhadap Lapas Cibinong.

Lebih jauh, Ombudsman menerima laporan dari keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan sebesar Rp150.000 per minggu di Blok A. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari persoalan yang perlu diverifikasi dan diinvestigasi lebih lanjut.

“Kalau dugaan-dugaan itu terbukti, berarti persoalannya bukan hanya soal adanya bangunan mewah. Ada dugaan lemahnya pengawasan, keamanan, bahkan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu harus ada pemeriksaan menyeluruh,” ujar Jalih.

Di sisi lain, pemerintah telah merespons temuan tersebut. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan pihaknya telah menurunkan tim yang terdiri atas Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat, Direktur Kepatuhan Internal, Direktur Intelijen, dan Kalapas Cibinong untuk memeriksa lokasi yang menjadi temuan Ombudsman.

Mashudi memberikan penjelasan bahwa bangunan yang disebut Ombudsman sebagai hunian berstandar apartemen antara lain merupakan rumah dinas Kalapas, rumah dinas kepala seksi, serta rumah asimilasi.

Menurut dia, rumah asimilasi digunakan warga binaan yang akan menjalani masa bebas dan mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian, seperti peternakan kambing, pertanian, perikanan, budidaya maggot, hingga produksi air mineral.

Dengan demikian, pihak Ditjenpas menyebut masih diperlukan pemeriksaan untuk memastikan fungsi masing-masing bangunan dan penggunaannya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga meminta persoalan tersebut dibuka secara transparan. Yusril mempersilakan media melihat langsung lokasi agar publik dapat mengetahui kondisi sebenarnya.

Yusril mengatakan, apabila pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan pejabat atau pegawai Lapas Cibinong, termasuk jika fasilitas tersebut dikomersialkan kepada narapidana, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan.

Sorotan terhadap Lapas Cibinong juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap narapidana, termasuk dalam pemberian fasilitas.

DPR mendorong Komisi II dan Komisi XIII menindaklanjuti temuan Ombudsman melalui rapat dengan pihak terkait. Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya juga menyatakan akan memanggil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Dirjen Pemasyarakatan, serta pihak Lapas Cibinong untuk meminta penjelasan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mendesak adanya tindakan tegas apabila pemeriksaan membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan. Ia menyebut pemecatan dapat dilakukan apabila pelanggaran terbukti.

Bagi FORMASI, Jalih menilai pemeriksaan tidak boleh berhenti pada klarifikasi administratif. Menurutnya, perlu ditelusuri siapa yang membangun fasilitas tersebut, siapa yang mengizinkan, siapa yang menempati, bagaimana pengawasan dilakukan, serta apakah terdapat transaksi atau pungutan untuk mendapatkan fasilitas tertentu.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, silakan dibuktikan secara terbuka. Tetapi kalau pemeriksaan menemukan penyalahgunaan kewenangan, jangan ada kompromi. Yang bertanggung jawab harus diberi sanksi,” tegas Jalih.

Ia meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak hanya mengevaluasi Lapas Cibinong, tetapi juga melakukan audit serupa terhadap lapas dan rumah tahanan lain untuk memastikan tidak ada fasilitas khusus bagi warga binaan tertentu.

Ombudsman sendiri telah meminta Kemenimipas melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari regulasi, sumber daya manusia, petugas, pejabat hingga Kalapas. Evaluasi tersebut, menurut Ombudsman, seharusnya tidak berhenti di Cibinong tetapi menjadi bahan perbaikan tata kelola pemasyarakatan secara nasional.

Dengan demikian, desakan FORMASI untuk mengganti Kalapas dan seluruh pegawai Lapas Cibinong menjadi bagian dari tuntutan agar proses pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Namun, mengenai siapa yang harus dikenai sanksi, keputusan tersebut tetap menunggu hasil pemeriksaan dan pembuktian dari pihak berwenang.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat sosial dan penulis Dandhy Laksono mengkritik keras kondisi di balik terungkapnya skandal fasilitas mewah lengkap dengan kulkas berisi minuman beralkohol di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Melalui akun media sosialnya, @Dandhy_Laksono, Dandhy menyampaikan pandangannya secara tajam terkait persoalan sistemik yang terungkap dari kasus ini:

“Kriminal diproses oleh mafia hukum, lalu diserahkan pada lembaga dan ekosistem yang korup. Setelah bebas, ia kembali ke masyarakat yang lebih menghormati pangkat dan harta daripada integritas,” ujarnya, Jumat (25/9/2026).

Pernyataan ini disampaikan beriringan dengan beredarnya laporan Ombudsman Republik Indonesia yang menemukan lebih dari sepuluh kamar berfasilitas layaknya apartemen — lengkap ruang tamu, dapur, kulkas, televisi, hingga peralatan olahraga — di area terpisah Lapas Cibinong. Di dalam salah satu kulkas ditemukan minuman beralkohol, dan warga binaan mengaku membayar untuk menempati hunian khusus tersebut.

Dandhy menegaskan, kasus ini bukan sekadar soal penyimpangan di satu lembaga pemasyarakatan. Ia mengaitkannya dengan alur panjang: perlakuan istimewa sejak proses hukum, pengelolaan di dalam lapas yang dikuasai kepentingan, hingga penerimaan masyarakat yang lebih memuja kekuasaan dan kekayaan daripada kebenaran.

“Fasilitas mewah di penjara bukan kebetulan. Itu adalah hasil kesepakatan berantai — di pengadilan, di kantor-kantor, hingga di balik tembok lapas,” ungkapnya. “Dan yang paling menyedihkan: saat mereka bebas, orang-orang ini justru dihormati seolah pahlawan.”

Sementara itu, pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membentuk tim pemeriksa, sementara Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan membuka akses penuh kepada media untuk memverifikasi langsung kondisi di lapas. Ombudsman menegaskan klaim bahwa bangunan itu adalah rumah dinas pejabat tidak dapat dipertahankan, karena penghuninya adalah warga binaan.

Dandhy mengakhiri pernyataannya dengan pesan: “Selama kita masih menilai seseorang dari pangkat dan kekayaannya, penjara mewah seperti ini akan terus ada.”

MoneyTalk.id,Jakarta — Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) secara tegas melayangkan kritik terbuka kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kebijakan pemungutan pajak reklame Totem Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilai tidak adil, aneh, dan janggal di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Koordinator ASNI, Pamit Andrianto, mengungkapkan hal tersebut dalam keterangan resminya pada Kamis (24/09/26). Ia menjelaskan bahwa totem SPBU yang biasa ditemukan di halaman depan fasilitas pengisian bahan bakar memiliki fungsi vital bagi konsumen untuk mengetahui lokasi serta jenis dan harga bahan bakar yang dijual.

Namun, praktiknya di lapangan justru menunjukkan ketimpangan yang luar biasa akibat perbedaan tindakan dari masing-masing Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD).

Lebih lanjut Pamit memaparkan, UPPPD Ciracas, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Kembangan, Tanjung Priuk, dan Cilandak terpantau hanya memungut pajak reklame pada totem SPBU milik perusahaan swasta saja. Sementara itu, UPPPD Cipayung, Makasar, Cempaka Putih, dan Cengkareng dinilai lebih aneh karena sama sekali tidak memungut pajak reklame, baik pada totem SPBU milik Pertamina maupun milik swasta.

Di sisi lain, UPPPD Setiabudi dan Kebon Jeruk justru bersikap rajin dengan memungut pajak reklame totem secara menyeluruh pada SPBU Pertamina maupun swasta.

Padahal, dasar hukum pemungutan pajak reklame pada SPBU sudah diatur dengan jelas melalui Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Gubernur Nomor 870 Tahun 2025, Surat Edaran Kepala Bapenda Nomor 23/SE/2023 tertanggal 18 Oktober 2023, hingga Surat Plt. Kepala Bapenda Nomor 570/-I.724 tertanggal 15 Maret 2021.

Melihat fenomena tidak dipungutnya pajak pada sejumlah totem SPBU milik Pertamina maupun swasta tersebut, ASNI mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk segera membuka penyelidikan. ASNI mempertanyakan apakah kelalaian tersebut terjadi karena petugas tidak memahami payung hukum dari satuan kerja yang lebih tinggi, atau justru disebabkan adanya indikasi kebocoran yang masuk ke kantong pribadi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Di tengah semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi kemudahan investasi, justru muncul batu sandungan berat di salah satu kementerian kunci, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Puluhan izin usaha tertahan berbulan-bulan, bahkan ada yang mangkrak lebih dari lima tahun. Kondisi ini kini menyeret 12 berkas permohonan perusahaan ke ranah hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI.

Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir, mengungkapkan hal tersebut berdasarkan pantauan mendalam. Baginya, persoalan ini bukan sekadar kelambatan birokrasi biasa ini adalah cerminan sistem yang tidak berjalan lurus, dan di sinilah peran Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menjadi kunci utama.

“Sekjen Kemenhut bukan sekadar pejabat administrasi. Ia adalah otoritas tertinggi sekaligus pengendali struktural atas seluruh jajaran di kementerian. Ia yang menetapkan kebijakan teknis, mengatur alur perintah, dan memastikan setiap pejabat dari kepala balai hingga pelaksana bekerja sesuai jalur,” kata Mukhsin Nasir kepada awak media, Kamis (24/9/2026).

Artinya, lanjutnya, jika terjadi penyimpangan, kelalaian, atau penahanan izin yang tidak wajar, Sekjen adalah pihak pertama yang wajib tahu dan wajib bertindak. Ia tidak bisa melepaskan diri dengan alasan “itu urusan bawahan”. Sebab, arah berjalan seluruh sistem ada di tangannya.

“Pejabat teknis hanyalah pelaksana. Jika arahnya melenceng, maka yang memegang kemudi wajib mengembalikannya ke jalur yang benar,” ujar Mukhsin.

Dari data yang dihimpun, 12 permohonan izin yang kini ditelusuri KPK dan Kejagung mencakup penetapan areal kerja serta izin pemanfaatan hutan di berbagai wilayah, PT Andalan Karya Pertiwi (Bangka Belitung), PT Wahana Mutiara Pratama (Kalimantan Timur), PT Trisula Kencana Sakti (Kalimantan Tengah), PT Warna Agung Sejahtera (Sumatera Selatan) seluas 6.435,61 hektare, PT Ekawana Lestaridharma (Riau), serta enam permohonan lainnya yang belum teridentifikasi secara rinci.

Pola ini terulang kembali, banyak pengusaha sudah melengkapi syarat dan membayar iuran sesuai ketentuan, namun izin tak kunjung turun. Baru setelah persoalan dibuka ke publik, izin keluar, kerugian waktu dan biaya tetap tak dapat dikembalikan.

“Ini bukan kebetulan. Dan yang lebih penting, saya tidak kenal satu pun dari pengusaha yang terdampak. Ini bukan soal pribadi, ini soal sistem yang sakit,” tegas Mukhsin.

Ia memperingatkan, jika tidak segera diselesaikan secara transparan, “sebentar lagi akan geger”. Beberapa petinggi di lingkungan Kementerian Kehutanan pun diduga akan segera diperiksa tim penyidik.

Kebijakan yang berjalan di bawah Menteri Kehutanan Raja Juli dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan penyederhanaan perizinan.

“Presiden sudah berpesan, permudah investasi. Tapi di lapangan, pintu seolah ditutup rapat oleh tumpukan berkas. Ini siapa yang tidak sejalan? Kalau tidak diperbaiki sekarang, kerugian negara jauh lebih besar daripada sekadar angka di atas kertas. Kepercayaan investor sedang diuji di sini,” tutup Mukhsin Nasir.

Kini publik dan pelaku usaha menanti, apakah penahanan izin ini murni kelalaian, atau ada kepentingan lain di baliknya? Dan mampukah Sekjen Kemenhut memastikan sistem kembali berjalan lurus, atau justru ia yang harus menjelaskan di hadapan penyidik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk segera membuka penyelidikan terkait dugaan penyimpangan anggaran bahan bakar minyak (BBM) pada Unit Pengelola Angkutan Perairan (UPAP) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Desakan ini disampaikan langsung oleh Koordinator ASNI, Pamit Andrianto, menyusul temuan ketidaksesuaian antara realisasi anggaran BBM senilai Rp1,8 miliar dengan aktivitas operasional sepuluh kapal penumpang milik instansi tersebut.

Adapun kesepuluh kapal yang masuk dalam sorotan ASNI meliputi Kapal Penumpang Batara, Kapal Penumpang Sangaji, Kapal Penumpang Chabing Nusantara, Kapal Penumpang Indra Kemala, Kapal Penumpang Dewandra, Kapal Penumpang Samudra Biru, Kapal Penumpang Sonar 1, Kapal Penumpang Sonar 2, Kapal Penumpang Sonar 3, dan Kapal Penumpang Sonar 4.

Berdasarkan data yang dihimpun ASNI, anggaran BBM sebesar Rp1,8 miliar telah direalisasikan untuk operasional kesepuluh kapal komersial tersebut. Namun, informasi resmi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Angke per 29 November 2022 menunjukkan fakta yang berbeda. Rekapitulasi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) periode Januari hingga September 2022 mencatat bahwa tidak ada sama sekali pengeluaran SPB bagi kapal-kapal UPAP tersebut.

Pamit Andrianto menegaskan bahwa kapal-kapal penumpang yang bersifat komersial wajib memiliki SPB dari Syahbandar sebagai syarat mutlak sebelum berlayar dan dikenakan retribusi. Penerbitan SPB didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Aturan ini merupakan proses pengawasan krusial oleh Syahbandar untuk memastikan keselamatan, keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim secara teknis dan administratif.

Mengingat kapal-kapal tersebut tidak mengantongi dokumen berlayar yang sah selama periode anggaran berjalan, ASNI menyimpulkan bahwa realisasi anggaran BBM sebesar Rp1,8 miliar tersebut sangat kuat diduga fiktif. Oleh karena itu, ASNI mendesak pihak Kejagung untuk segera memanggil dan meminta keterangan dari para pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta pengelola UPAP guna mengungkap kejelasan penggunaan keuangan negara tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Restrukturisasi piutang, pembiayaan dan pinjaman di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi sorotan setelah nilainya disebut mengalami peningkatan sekitar Rp8 triliun dari 2024 ke 2025.

Berdasarkan data yang disampaikan, nilai piutang, pembiayaan dan pinjaman yang direstrukturisasi BSI tercatat sekitar Rp15,7 triliun pada 2024 dan meningkat menjadi Rp23,7 triliun pada 2025. Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp8 triliun atau lebih dari 50 persen.

Kenaikan tersebut mendapat perhatian Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah. Ia menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diperiksa lebih jauh dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan BSI, khususnya terkait pembiayaan PT GENG yang bergerak di sektor distribusi gas.

Menurut Febri, persoalan tersebut perlu dilihat dari penerapan prinsip kehati-hatian, kelayakan usaha debitur, kemampuan membayar setelah restrukturisasi, serta pemenuhan berbagai persyaratan yang tercantum dalam akad pembiayaan dan adendum.

“Menurut kami ditemukan banyak keanehan dan hal yang janggal ketika BSI melakukan restrukturisasi terhadap pinjaman nasabah sehingga berpotensi merugikan BSI,” ujar Febri kepada wartawan, Rabu (23/9/2029)

Ia menilai penerapan prinsip kehati-hatian menjadi salah satu aspek penting yang harus diperiksa dalam kasus tersebut. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memang menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip dalam penyelenggaraan perbankan syariah.

Selain itu, Febri menyoroti ketentuan restrukturisasi pembiayaan dalam POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam ketentuan tersebut, bank wajib menganalisis pembiayaan yang akan direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Setiap tahapan restrukturisasi dan hasil analisis juga wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas. Ketentuan tersebut tetap berlaku terhadap restrukturisasi ulang.

“Restrukturisasi pembiayaan harus mempertimbangkan apakah nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi,” kata Febri.

Febri kemudian mempertanyakan restrukturisasi pembiayaan terhadap PT GENG. Menurut dia, perusahaan tersebut telah mengalami penurunan usaha sejak 2017, tetapi tetap mendapatkan restrukturisasi pembiayaan.

Ia menyebut PT GENG telah mengajukan restrukturisasi sebanyak tiga kali, yakni pada 2017, 2020 dan 2022.

“Restrukturisasi kepada PT GENG perlu dipertanyakan karena perusahaan mengalami penurunan usaha sejak 2017,” tegasnya.

Febri juga mengungkapkan sejumlah kewajiban dalam akad pembiayaan maupun adendum yang menurut dia belum dipenuhi oleh PT GENG.

Di antaranya kewajiban menyampaikan laporan keuangan internal setiap triwulan, laporan keuangan tahunan yang diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan BSI, pembentukan Debt Service Reserve Account (DSRA) dengan nilai sampai satu kali angsuran berjalan, serta perubahan rekening pembayaran penjualan gas dari pelanggan baru ke rekening PT GENG di BSI paling lambat dua bulan setelah restrukturisasi efektif.

Menurut Febri, pemenuhan kewajiban tersebut seharusnya menjadi bagian dari penilaian bank dalam menentukan keberlanjutan pembiayaan dan restrukturisasi.

Regulasi OJK sendiri mensyaratkan bank melakukan analisis terhadap prospek usaha dan kemampuan membayar nasabah sebelum restrukturisasi. Bahkan, OJK menekankan pentingnya dokumentasi lengkap atas setiap tahapan restrukturisasi.

Dalam FAQ POJK 16/POJK.03/2014, OJK juga menjelaskan bahwa keputusan restrukturisasi perlu dilakukan secara independen dan objektif. Pejabat yang memutuskan restrukturisasi pada prinsipnya perlu dibedakan dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan awal.

Febri selanjutnya menyoroti restrukturisasi yang diberikan BSI kepada PT GENG pada 2020. Ia mengaitkannya dengan ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai kegiatan usaha niaga gas.

Menurut dia, aspek regulasi sektor migas tersebut perlu diperiksa bersamaan dengan proses restrukturisasi pembiayaan untuk melihat apakah seluruh persyaratan usaha dan pembiayaan telah terpenuhi.

“Persoalannya bukan hanya restrukturisasi pembiayaan, tetapi juga apakah kegiatan usaha debitur pada saat itu telah memenuhi seluruh ketentuan sektoral yang berlaku,” ujarnya.

Febri juga menyebut adanya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas fasilitas pembiayaan PT GENG yang per 31 Desember 2024 disebut mencapai Rp18,4 miliar.

Menurut dia, angka tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melihat kualitas pembiayaan dan risiko yang dihadapi bank.

Namun, besarnya CKPN sendiri tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran atau kerugian akibat restrukturisasi. CKPN merupakan mekanisme pencadangan untuk mencerminkan potensi penurunan nilai aset berdasarkan penilaian risiko pembiayaan.

Dalam ketentuan OJK, penilaian kualitas pembiayaan antara lain memperhatikan prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar.

Karena itu, menurut Febri, proses restrukturisasi PT GENG perlu diperiksa secara menyeluruh, mulai dari analisis awal, kondisi usaha debitur, pemenuhan persyaratan akad dan adendum, keputusan komite pembiayaan, hingga perkembangan kemampuan pembayaran setelah restrukturisasi.

Ia menilai pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah keputusan restrukturisasi telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan perbankan syariah.

“Yang harus dilihat adalah apakah seluruh prosedur dan persyaratan telah dipenuhi serta apakah restrukturisasi tersebut benar-benar didasarkan pada analisis kemampuan membayar dan prospek usaha,” katanya.

Febri juga meminta aparat penegak hukum dan otoritas terkait tidak mengabaikan dugaan persoalan tersebut apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum.

Meski demikian, tudingan mengenai adanya kesengajaan, pelanggaran hukum atau potensi kerugian negara maupun perusahaan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang berwenang. Hingga berita ini ditulis, pernyataan Febri tersebut merupakan pandangan dan dugaan dari GSBK dan belum merupakan kesimpulan hukum.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan OJK, restrukturisasi memang merupakan instrumen yang dapat digunakan bank untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kualitas pembiayaan.

Dengan meningkatnya nilai restrukturisasi pembiayaan BSI dari sekitar Rp15,7 triliun pada 2024 menjadi Rp23,7 triliun pada 2025, sorotan terhadap kualitas restrukturisasi menjadi isu yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai kriteria debitur, proses analisis, tingkat keberhasilan restrukturisasi, serta dampaknya terhadap kualitas aset BSI.

GSBK berharap BSI maupun regulator dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses restrukturisasi yang dipersoalkan, termasuk pembiayaan PT GENG, sehingga publik dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai dasar pengambilan keputusan dan risiko pembiayaan tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) secara tegas mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera membuka penyelidikan resmi terkait penggunaan dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp5,8 triliun.

Koordinator ASNI, Pamit Andrianto dala. Keterangan nya pada selasa (22/09/26), mengungkapkan bahwa pinjaman yang seharusnya difokuskan secara mutlak untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat justru diduga mengalami penyimpangan peruntukan yang masif.

Berdasarkan data dan catatan ASNI, dari total pinjaman sebesar Rp5,8 triliun tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan Rp5 triliun di antaranya sebagai penyertaan modal kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro)—sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berorientasi pada profit (profit-oriented), bukan instansi langsung pemerintah daerah.

“Ibarat orang minta bantuan biaya berobat, tapi uangnya malah dipakai beli saham warung kopi, lalu bilang: ‘Sama-sama untuk kemajuan keluarga kok!’ Begitulah kira-kira logikanya,” ujar Pamit Andrianto dengan nada tajam.

Pelanggaran Regulasi yang Nyata

ASNI menilai langkah tersebut telah menabrak rambu-rambu hukum yang berlaku, di antaranya:

PMK Nomor 43/PMK.07/2021 (Perubahan Kedua atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020) tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa pinjaman tersebut diberikan untuk mendukung program pemulihan daerah yang terdampak pandemi, bukan untuk penyertaan modal korporasi komersial.

Kontradiksi Peruntukan: Surat permohonan awal pinjaman PEN Pemprov DKI Jakarta yang diajukan sebagai dukungan terhadap Pergub Nomor 4 Tahun 2019 secara eksplisit ditujukan untuk kegiatan peningkatan infrastruktur pariwisata, kebudayaan, dan olahraga.

Kaki Tangan Bisnis Berkedok Bencana

Pamit menyayangkan kontras tajam di lapangan pada masa krisis tersebut. Ketika banyak warga berjuang bertahan hidup, fasilitas kesehatan kekurangan alat pelindung serta tenaga medis kelelahan, dan pelaku UMKM gulung tikar secara permanen, dana triliunan rupiah justru mengalir mulus memperkuat aset badan usaha daerah.

“Bayangkan: Rp5 triliun uang pemulihan COVID yang seharusnya menyentuh langsung rakyat malah berubah jadi saham di perusahaan daerah. Kalau begini, apa bedanya pinjaman negara dengan modal ventura gratis? Pinjam atas nama bencana dan pemulihan rakyat, lalu dipakai memperkuat posisi bisnis perusahaan. Kreatif sekali, sampai-sampai patut dipertanyakan: apakah ini benar-benar untuk rakyat, atau memperbesar aset perusahaan daerah dengan utang negara?” imbuhnya.

Oleh karena itu, ASNI mendesak Kejaksaan Agung untuk tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak-pihak terkait guna mengusut tuntas aliran dana PEN Pemprov DKI Jakarta tersebut. Penyelidikan ini dipandang mendesak bukan atas dasar curiga tanpa alasan, melainkan demi menegakkan aturan yang dilanggar secara kasatmata.

“Pinjaman PEN itu untuk menyelamatkan rakyat, bukan menyuntik modal perusahaan daerah. Kalau aturan bisa begitu mudah dibelokkan, lalu apa gunanya hukum? Siapa yang akan menjamin uang rakyat tidak lagi jadi alat main kekuasaan?” pungkas Pamit.

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) memberikan dukungan penuh kepada Center for Budget Analysis (CBA) untuk mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta agar mengusut tuntas temuan dugaan ketidakberesan administrasi dalam pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal. Total anggaran BBM pada Unit Pengelola Angkutan Perairan (UPAP) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta periode 2022–2026 sendiri diketahui menembus angka fantastis hingga Rp156,7 miliar.

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, sebelumnya menyoroti pertanggungjawaban anggaran tahun 2022 senilai Rp5,4 miliar untuk lima unit kapal yang dinilai sangat rapuh secara administratif. Laporan penggunaan BBM tersebut dilaporkan hanya melampirkan invoice dan fuel order (FO) saja, tanpa dilengkapi dokumen pendukung sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti dokumentasi foto, struk resmi, maupun berita acara serah terima.

Adapun rincian penggunaan BBM lima kapal yang dipersoalkan meliputi:

Kapal Banawa 24: \approx Rp1,6 miliar

Kapal Sekolah 08: \approx Rp984,5 juta

Kapal Patroli Hiu 5: \approx Rp519,5 juta

Kapal Catamaran: \approx Rp406 juta

Kapal Sekolah 06: \approx Rp92,4 juta

Lemahnya kelengkapan berkas ini dinilai berpotensi memicu ketidakpastian volume BBM di lapangan serta membuka celah kerugian keuangan negara. CBA juga mencermati tren fluktuasi alokasi pada tahun-tahun berikutnya, seperti Rp24,3 miliar pada 2025 dan Rp28,5 miliar pada 2026, yang tidak bisa serta-merta dibenarkan hanya berlandaskan alasan pemeliharaan mesin atau docking kapal.

Menanggapi temuan tersebut, Ketua Umum FPPJ, Endriansyah, dalam keterangannya pada Selasa (22/09/2026), menyatakan sikap tegas lembaganya untuk mengawal dan mendukung penuh langkah investigasi ini. Menurut Endriansyah, praktik administrasi yang bobrok dalam pengelolaan anggaran bernilai jumbo ini jelas-jelas menciderai rasa keadilan dan berpotensi merugikan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono.

Melalui temuan dan dukungan kuat ini, CBA bersama FPPJ mendesak Kejati DKI Jakarta agar tidak meremehkan persoalan administratif bernilai miliaran rupiah tersebut. Pemeriksaan mendalam dari hulu ke hilir dinilai sangat mendesak demi memastikan transparansi, menyelamatkan keuangan daerah, serta menjaga akuntabilitas penggunaan uang publik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.