23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id,Jakarta – Penanganan laporan dugaan penyimpangan fasilitas kredit di PT Bank DKI Jakarta (Bank Jakarta) kini berada di persimpangan krusial setelah Kejaksaan Agung secara resmi melimpahkan berkas pengaduan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pelimpahan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disampaikan oleh LSM Lumbung Informasi Rakyat terkait indikasi kredit fiktif dan dugaan penyalahgunaan wewenang di tubuh BUMD perbankan tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat Kejaksaan Agung bernomor R-2489/F.6/Fo.2/09/2026 tertanggal 21 September 2026.

Isu utama yang kini menyita perhatian publik adalah sejauh mana proses penelusuran telah berjalan, termasuk kepastian jadwal pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo.

Langkah konfirmasi serta klarifikasi jajaran manajemen menjadi kunci utama untuk membuka tabir persoalan secara objektif, mengingat materi pengaduan mencakup dugaan fasilitas kredit tanpa jaminan senilai sekitar Rp1 triliun, indikasi 79 kredit fiktif di lingkungan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, hingga nilai fasilitas kredit sebesar Rp569,4 miliar.

Kendati demikian, pelimpahan surat pengaduan tersebut merupakan prosedur administratif penanganan laporan masyarakat dan tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi maupun penetapan status hukum seseorang.

Kejati DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan keterangan resmi secara berkala terkait perkembangan penanganan kasus ini demi menjaga transparansi, akuntabilitas penegakan hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

MoneyTalk.id,Jakarta – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi mengusut dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Bank Tabungan Negara (BTN) senilai Rp629,8 miliar kepada PT Anugrah Duta Sejati (ADS), perusahaan yang berada di bawah naungan Takke Group.

Dalam menangani perkara ini, tim penyidik kepolisian bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri secara mendalam alur dan aliran dana perusahaan tersebut.

Fasilitas kredit dengan nilai fantastis tersebut sedianya dikucurkan untuk membiayai proyek pembangunan Apartemen Metro Galaxy Park yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Namun, dalam proses verifikasi hingga pencairannya, penyidik menemukan indikasi kuat adanya ketidaksesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perbankan yang berlaku.

Kabag Ops Kortas Tipikor Polri, Kombes Ahmad Yusuf Afandi, mengonfirmasi bahwa proses hukum terhadap perkara ini terus berjalan secara intensif. Penyidik melakukan serangkaian tindakan mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti dokumen, hingga analisis forensik terhadap transaksi keuangan bersama PPATK.

Yusuf menjelaskan bahwa PT ADS yang berada di bawah Takke Group diduga memperoleh pembiayaan kredit dari Bank BTN sebesar Rp629,8 miliar untuk proyek apartemen tersebut.

Dalam perjalanan penanganan kasus ini, penyidik telah memeriksa Direktur Utama PT ADS, Laurence Martiady Takke (LMT). Pemeriksaan terhadap pimpinan perusahaan tersebut telah dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga perkara ini naik ke tingkat penyidikan, dengan jadwal pemeriksaan terakhir berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Selain memeriksa saksi kunci, tim penyidik Kortas Tipikor Polri juga mendatangi kantor Takke Group serta rumah kediaman pribadi Laurence untuk melakukan penggeledahan. Dari tindakan hukum tersebut, petugas mengamankan dan menyita sejumlah berkas krusial yang berkaitan langsung dengan aktivitas perbankan PT ADS.

Dokumen-dokumen penting yang disita meliputi dokumen umum perusahaan, berkas akad kredit awal, dokumen penambahan fasilitas kredit, catatan tahapan pencairan dana, hingga berkas restrukturisasi kredit. Seluruh barang bukti dokumen tersebut kini didalami penyidik untuk membongkar mekanisme pemberian kredit, proses pencairan dana, serta perubahan skema pembiayaan yang terindikasi bermasalah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan BNPB.

Desakan tersebut muncul setelah Suharyanto digantikan oleh Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB pada Kamis (15/10/2026), di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Jalih menilai, pengusutan perkara tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan mendalami kemungkinan adanya informasi atau tanggung jawab yang berkaitan dengan kepemimpinan BNPB sebelumnya.

Menurut Jalih, KPK perlu menelusuri bagaimana dana siap pakai kebencanaan dikelola, bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan, serta siapa saja yang mengetahui atau terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran tersebut.

Ia meminta agar pemeriksaan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan bukti-bukti yang ditemukan, tanpa membatasi penelusuran hanya pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Pencopotan jabatan tidak boleh menghentikan penelusuran hukum. KPK harus mengusut perkara ini secara menyeluruh dan memeriksa pihak-pihak yang dinilai mengetahui atau memiliki informasi penting terkait penggunaan Dana Siap Pakai kebencanaan,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai untuk penanganan bencana.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, penyidik menduga terdapat pengondisian dalam proses pengadaan dan penyaluran anggaran. Dana yang semestinya digunakan untuk kebutuhan kebencanaan itu diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak untuk kepentingan pribadi.

Dalam perkembangan perkara pada 14 Oktober 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas pejabat BNPB, tenaga ahli, dan pihak swasta.

Salah satu tersangka adalah Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB. KPK juga menetapkan Bima Setyawan dan Richard Erlangga sebagai tersangka, bersama dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.

KPK turut menduga praktik penyimpangan tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan penelusuran yang mengarah hingga sekitar 2022.

Pergantian pimpinan BNPB tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan mengenai pengelolaan dana kebencanaan yang kini tengah diselidiki. Karena itu, desakan FORMASI agar KPK mendalami peran pihak-pihak yang memiliki informasi relevan menjadi bagian dari tuntutan agar penanganan perkara dilakukan secara transparan.

Pemeriksaan terhadap Suharyanto, apabila dipandang perlu oleh penyidik, dapat digunakan untuk mengklarifikasi tata kelola anggaran, mekanisme pengawasan, serta proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Namun, pemeriksaan tidak dengan sendirinya menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Status dan tanggung jawab hukum setiap pihak harus ditentukan berdasarkan alat bukti serta proses hukum yang berlaku.

Dengan demikian, FORMASI mendorong KPK agar mengusut dugaan korupsi dana kebencanaan secara profesional, independen, dan tidak tebang pilih. Dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana menyangkut kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini disusun, desakan pemeriksaan terhadap Suharyanto tersebut merupakan tuntutan FORMASI. Belum ada keterangan dalam informasi yang dirujuk di sini yang menunjukkan bahwa Suharyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Proses hukum terhadap Sekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Anshor Mu’min, terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkembangan terkini menunjukkan upaya penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif menemui jalan buntu usai pihak pengusaha jalan tol Jusuf Hamka menyatakan penolakan.

Tawaran damai tersebut sebelumnya diajukan langsung oleh majelis hakim pada persidangan kedua. Langkah tersebut dinilai memungkinkan secara hukum karena pasal dakwaan dugaan pencemaran nama baik serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disangkakan kepada Anshor memiliki ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara.

Namun, pada agenda persidangan ketiga, kubu pelapor memutuskan menolak opsi perdamaian tersebut dan memilih melanjutkan proses perkara ke pembuktian materiil.

Saat ini perkara telah merampungkan sidang keempat dengan agenda pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau eksepsi dari pihak terdakwa. Majelis hakim dijadwalkan menggelar persidangan berikutnya dengan agenda pembacaan putusan sela guna menentukan apakah perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian saksi atau dinyatakan gugur.

GPM Nilai Ada Ancaman Partisipasi Publik

Bergulirnya proses hukum terhadap Anshor mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM). Organisasi kepemudaan ini menilai penindakan terhadap pelapor kasus dugaan korupsi berpotensi melemahkan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan anggaran dan aset negara.

Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPP GPM, Sugiarto Albert, meminta aparat penegak hukum tidak terpaku pada laporan pencemaran nama baik, melainkan menelusuri dugaan kejanggalan dalam perpanjangan konsesi Tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol–Pluit yang dikelola PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

“Negara yang seharusnya menjadi perisai pelapor justru menghunuskan pedang kepadanya. Kami sangat menyayangkan dan menolak. Jangan sampai suara keberanian dibungkam dengan jeruji besi,” tegas Sugiarto di Jakarta.

Menurut Sugiarto, perkara ini berawal dari laporan KAKI ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada Juni 2020. Amendemen tersebut memperpanjang masa kelola konsesi hingga tahun 2060, padahal izin semula disebut berakhir pada Maret 2025.

Dalam rangkaian pengusutan kasus di Kejaksaan Agung melalui Jampidsus, penyidik bahkan sempat memanggil Fitria Yusuf, putri dari Jusuf Hamka. Namun di tengah proses tersebut, Anshor dilaporkan balik ke Polda Metro Jaya hingga berkasnya dinyatakan lengkap dan berlanjut ke pengadilan.

Desak Pengusutan Pokok Perkara

Sugiarto memandang fenomena pelaporan balik ini sebagai bentuk gugatan strategis untuk membungkam partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.

“Pasal 68 Undang-Undang Jalan dilanggar terang-terangan. Aset rakyat tidak dikembalikan, malah dikunci untuk segelintir orang. Yang harusnya diadili itu aktornya, bukan pelapornya,” ujar Sugiarto.

Meski Anshor sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf secara pribadi apabila unggahannya dinilai menyinggung perasaan pelapor, kritik yang disampaikan ditegaskan murni berfokus pada advokasi fasilitas umum serta transparansi tata kelola jalan tol nasional.

Anshor sendiri telah melayangkan permohonan perlindungan kepada sejumlah instansi, mulai dari Komisi III DPR RI, Kementerian Hak Asasi Manusia, hingga Presiden Prabowo Subianto.

GPM mendesak aparat penegak hukum tetap memprioritaskan pemeriksaan dugaan kerugian keuangan negara pada perpanjangan konsesi tol tersebut agar penegakan hukum berjalan objektif dan transparan.

“Lindungi pelapor, usut aktornya. Negara jangan berkhianat,” pungkas Sugiarto.

MoneyTalk.id, Jakarta – Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/10/2026). Organisasi tersebut mendesak KPK menindaklanjuti dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang turut menyeret perhatian publik terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada KPK agar menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara independen, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (14/10/2026), Jalih membenarkan rencana aksi tersebut.

“Benar, kami akan menggelar aksi unjuk rasa di KPK besok,” ungkap Jalih Pitoeng.

Menurut Jalih, korupsi merupakan persoalan serius yang merugikan negara dan masyarakat. Karena itu, KPK diminta menunjukkan keberanian dalam mengusut perkara yang menjadi perhatian publik, termasuk ketika perkara tersebut bersinggungan dengan pejabat tinggi pemerintahan.

“Korupsi adalah musuh negara dan musuh kita bersama,” tegasnya.

Jalih menilai, jabatan dan kedudukan politik tidak boleh menjadi penghalang bagi penegakan hukum. FORMASI meminta KPK menjelaskan perkembangan penyidikan secara transparan serta mengambil langkah hukum sesuai dengan bukti yang ditemukan penyidik.

Desakan FORMASI muncul di tengah penyidikan dugaan korupsi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 15 September 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB yang berhubungan dengan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Dari delapan tersangka, KPK menyebut empat orang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Mereka adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.

Informasi tersebut membuat penanganan perkara menjadi sorotan karena menyangkut lingkungan kementerian yang membidangi urusan pertanahan nasional.

Namun, penting dibedakan bahwa penetapan delapan tersangka tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan Nusron Wahid sebagai tersangka. Status yang diberitakan untuk Nusron dalam perkembangan perkara tersebut adalah saksi.

KPK sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid sebagai saksi pada Rabu (7/10/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa keterangan Nusron diperlukan penyidik untuk memperjelas konstruksi perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

Namun, pada hari pemeriksaan, Nusron tidak hadir. Menurut penjelasan KPK yang diberitakan ANTARA, Nusron menyampaikan surat konfirmasi ketidakhadiran dengan alasan memiliki agenda internal di kementeriannya.

KPK menyatakan akan berkoordinasi untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut. Ketua KPK Setyo Budiyanto kemudian menyoroti alasan ketidakhadiran Nusron dan menilai pejabat tersebut kurang bisa mengatur waktu.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan pejabat ATR/BPN dan lokasi lain yang berkaitan dengan perkara. ANTARA melaporkan bahwa ruangan kerja Nusron tidak termasuk ruangan yang digeledah dalam kegiatan penggeledahan di kementerian pada 17 September 2026.

Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa penyidik sedang mengumpulkan dan mendalami bukti terkait perkara. Akan tetapi, pemanggilan sebagai saksi, ketidakhadiran dalam pemeriksaan, maupun penggeledahan di lingkungan kementerian tidak dapat langsung diartikan sebagai bukti bahwa seseorang melakukan tindak pidana.

Dalam aksi yang direncanakan berlangsung Kamis (15/10/2026), FORMASI akan menyoroti independensi KPK dan meminta agar proses hukum berjalan secara terbuka.

Jalih menilai, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Menurutnya, siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan alat bukti, tanpa perlakuan istimewa karena jabatan atau kedekatan politik.

FORMASI juga berencana mendesak KPK mengambil langkah hukum yang diperlukan, termasuk pemanggilan paksa apabila persyaratan hukum untuk tindakan tersebut telah terpenuhi.

Meski demikian, tindakan paksa dalam proses hukum harus mengikuti ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Desakan kelompok masyarakat sipil tidak serta-merta menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penangkapan.

Penetapan tersangka dan tindakan penahanan maupun penangkapan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan hasil penyidikan, bukan semata-mata tuntutan demonstrasi.

Kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor menjadi ujian bagi KPK untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Publik berhak mengetahui perkembangan penyidikan, termasuk hasil pemeriksaan para saksi, aliran uang yang diduga berkaitan dengan perkara, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.

Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Nusron Wahid belum dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana hanya karena sejumlah orang yang diduga merupakan orang kepercayaannya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Karena itu, pertanyaan penting dalam perkara ini bukan hanya apakah KPK akan memenuhi desakan FORMASI, melainkan sejauh mana penyidik mampu menjelaskan hubungan antara dugaan suap, proses pengurusan HGB, dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut berdasarkan alat bukti.

FORMASI berharap aksi di depan Gedung KPK dapat mendorong penanganan perkara yang transparan dan akuntabel. Bagi Jalih Pitoeng, pemberantasan korupsi harus dijalankan tanpa tebang pilih agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

Publik kini menantikan perkembangan pemeriksaan saksi dan langkah lanjutan KPK dalam perkara tersebut. Pada akhirnya, penegakan hukum yang kuat tidak hanya diukur dari keberanian memenuhi tuntutan publik, tetapi juga dari kemampuan membuktikan perkara secara sah, objektif, dan sesuai hukum.

MoneyTalk.id, Jakarta – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menolak membarkan indikasi penjarahan aset negara di sektor infrastruktur berlalu begitu saja. KAKI memastikan bakal kembali mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan berkas susulan jilid tiga terkait skandal dugaan korupsi dalam perpanjangan konsesi jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

​Langkah penyerahan berkas tambahan ini dilakukan guna merespons permintaan tim penyidik KPK yang membutuhkan penguatan bukti atas dua laporan resmi yang telah dilayangkan sebelumnya.

​Fokus pelaporan KAKI menyoroti indikasi pelanggaran sistematis dan amburadulnya regulasi pada perpanjangan konsesi ruas Tol Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Pluit, beserta proyek pengembangannya. Praktik dinasti konsesi ini dinilai culas, menabrak aturan hukum, dan berpotensi memicu kerugian keuangan negara dalam angka yang fantastis.
​Sekretaris Jenderal KAKI, Muh. Anshor Mu’min, menegaskan bahwa timnya saat ini tengah merampungkan seluruh dokumen krusial sebelum diserahkan langsung ke Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

​”Kami sudah dua kali melapor dan KPK meminta bukti yang lebih spesifik. Kami tidak akan mundur. Ini kedatangan kami yang ketiga kali untuk mengunci dan melengkapi seluruh bukti yang disyaratkan,” tegas Anshor Mu’min, Selasa (13/10/2026).

​Anshor mengungkapkan, laporan jilid tiga ini tidak sekadar berisi klaim, melainkan hasil pembongkaran data secara mendalam. Berkas yang disiapkan mencakup bedah temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, analisis tajam rekayasa aliran kas (cash flow), hingga bukti kejanggalan administratif pada amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) tahun 2020.

​Dalam audit BPK, penunjukan langsung pada proyek pengembangan ruas Tol Ancol Timur – Pluit tanpa lelang terbuka menjadi dosa utama yang disorot. Pola penunjukan karpet merah ini tak hanya menutup peluang penerimaan negara yang transparan, tetapi juga menguapkan potensi pendapatan bunga serta secara sengaja menunda pengembalian aset tol milik rakyat ke tangan pemerintah.

​KAKI menegaskan bahwa desakan pelaporan ini adalah ujian konsistensi bagi KPK. Penanganan skandal tol CMNP dituntut tidak mengendap di meja administrasi apalagi diintervensi kekuatan oligarki, melainkan harus segera dinaikkan ke tahap penyelidikan resmi demi merebut kembali kedaulatan serta kekayaan negara.

MoneyTalk.id,Kaltara – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Kejati Kaltara) resmi menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran fasilitas kredit jumbo senilai Rp759,42 miliar dari PT BRI Agroniaga Tbk (kini Bank Raya) kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sebaung Sawit Plantation (SSP). Penanganan perkara ini memasuki babak baru setelah penyidik menemukan indikasi penyimpangan sistematis yang terjadi sejak tahap awal pengajuan pinjaman.

​Dua sosok yang ditetapkan sebagai tersangka adalah TKSD selaku Direktur Utama PT SSP dan BF yang menjabat sebagai Group Head PT BRI Agroniaga. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Oktober 2026, keduanya langsung menjalani penahanan selama 20 hari pertama demi kepentingan penyidikan mendalam oleh tim penyidik Kejati Kaltara.

​Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltara, Samiaji, menjelaskan bahwa perkara ini bukan sekadar persoalan perusahaan yang meminjam dana lalu mengalami gagal bayar. Penyidik menduga kuat bahwa tersangka TKSD secara sengaja menggunakan dokumen yang direkayasa dan disesuaikan saat mengajukan kredit untuk meloloskan pencairan dana bernilai fantastis tersebut.

​Sementara itu dari pihak perbankan, tersangka BF dinilai telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Proses analisis kredit diduga tetap dilanjutkan tanpa penilaian objektif dalam Memorandum Analisa Risiko maupun Memorandum Analisa Kredit, sehingga dana fasilitas pinjaman tetap dapat dikucurkan kepada debitur.

​Fasilitas kredit jumbo tersebut disalurkan secara bertahap dalam kurun waktu 2017 hingga 2025 melalui beberapa skema pembiayaan. Alokasi dana tersebut mencakup fasilitas untuk KSU Bumi Putra dengan PT SSP sebagai mitra avalis sebesar Rp169,57 miliar, kredit langsung ke PT SSP senilai Rp407,35 miliar, serta kredit pembangunan pabrik minyak kelapa sawit sebesar Rp182,5 miliar.

​Setelah dana berhasil dicairkan, penyidik menemukan bahwa penggunaannya tidak sesuai dengan business plan yang telah disepakati awal. Alih-alih digunakan untuk operasional dan pembangunan sesuai peruntukan, dana justru disalurkan ke sejumlah perusahaan afiliasi melalui beberapa bilyet giro hingga akhirnya menyebabkan kredit mengalami kemacetan total.

​Kejati Kaltara menegaskan bahwa nilai Rp759,42 miliar merupakan total fasilitas kredit yang dikucurkan dan bukan angka kerugian negara final. Saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih melakukan penghitungan pasti terhadap nilai kerugian keuangan negara, sementara penyidik terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal ini.

MoneyTalk.id,Jakarta – Lembaga pengawas anggaran Center for Budget Analysis (CBA) membongkar indikasi kejanggalan dalam perpanjangan konsesi serta pengembangan Jalan Tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit (Jakarta Intra Urban Toll/JIUT) yang dikelola PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). CBA menilai proyek tersebut sarat masalah teknis maupun finansial, mulai dari dugaan klaim pendanaan fiktif hingga pembengkakan nilai proyek yang tidak wajar. Atas temuan ini, CBA siap menyerahkan laporan resmi ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan bentuk ‘uji keberanian’ bagi Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam mengusut potensi kerugian keuangan negara tanpa tebang pilih.

‎Uchok menyoroti kejanggalan utama yang terletak pada skema pembiayaan proyek Ancol Timur–Pluit Elevated. Pihak PT CMNP sebelumnya mengklaim bahwa pembiayaan proyek telah mencapai status Financial Close—artinya perjanjian pinjaman telah ditandatangani dan siap dicairkan untuk pengerjaan konstruksi.

Namun, penelusuran CBA menunjukkan kondisi sebaliknya. Klausul Financial Close tersebut terindikasi modus pendanaan fiktif alias terbukti tidak terealisasi. Untuk menutupi kebutuhan modal, CMNP justru melakukan penggalangan dana publik melalui Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) sebesar Rp1,39 triliun. Tak hanya itu, perusahaan juga menerbitkan Waran Seri I dengan batas maksimal Rp1,24 triliun, serta memanfaatkan kas internal yang disedot dari pendapatan operasional tol JIUT.
‎
‎”Kejagung harus menelusuri secara tuntas dari mana dan dari siapa sebenarnya sumber pendanaan PT CMNP ini. Klaim sudah financial close tetapi kenyataannya malah menarik dana dari mekanisme lain dan kas operasional,” ujar Uchok dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (12/10/2026).
‎
‎Di samping persoalan skema pembiayaan, CBA juga mengungkap lonjakan drastis pada biaya konstruksi proyek. Berdasarkan evaluasi awal, nilai konstruksi berada di angka Rp6,83 triliun, sementara usulan awal dari PT CMNP mencatatkan angka Rp7,04 triliun. Namun secara mendadak, estimasi biaya konstruksi melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp8,43 triliun, yang berarti terdapat pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp1,59 triliun.
‎
‎CBA menyayangkan tidak adanya evaluasi memadai dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terkait kenaikan biaya yang fantastis tersebut. Publik dinilai berhak mendapatkan transparansi atas rincian perubahan komponen pekerjaan, dasar perhitungan biaya, hingga pihak penanggung jawab evaluasi.
‎
‎Menindaklanjuti berbagai temuan tersebut, CBA memastikan bakal menggelar aksi unjuk rasa sekaligus menyerahkan berkas laporan dugaan penyimpangan ini secara resmi ke Kejaksaan Agung. Uchok menegaskan bahwa laporan ini akan menjadi ajang pembuktian independensi dan integritas Korps Adhyaksa dalam menegakkan hukum di sektor infrastruktur.
‎
‎”Laporan CBA ini menjadi uji nyali bagi Kejagung untuk berani membuka penyelidikan atas konsesi jalan tol ini, meskipun prosesnya harus berhadapan dengan pihak yang disinyalir memiliki keterkaitan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres),” tegas Uchok.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dugaan penyimpangan dalam perpanjangan konsesi dan pengembangan Jalan Tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit milik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) kembali menjadi sorotan. Dalam diskusi publik bertajuk pembongkaran dugaan mafia oligarki era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Senin (12/10/2026), sejumlah narasumber mendesak aparat penegak hukum mengusut proses perpanjangan konsesi, pengadaan tanah, hingga potensi kerugian keuangan negara.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menurutnya belum menunjukkan perkembangan penanganan persoalan tersebut secara terbuka. Ia menyebut nilai persoalan yang perlu diperiksa mencapai belasan triliun rupiah.

“PT CMNP menjual saham. Kejaksaan Agung bisa masuk ke pembiayaan PT CMNP. Total anggarannya Rp15 triliun. Hasil audit BPKP sudah matang. Kenapa Kejaksaan Agung diam?” kata Uchok dalam diskusi tersebut.

Uchok juga menyoroti pengadaan tanah yang disebutnya mencapai Rp2,3 triliun. Menurut dia, persoalan yang harus ditelusuri bukan hanya besarnya anggaran, melainkan kelengkapan dokumen dan rincian pengadaan untuk setiap bidang tanah.

“Pengadaan ini tidak diketahui, per bidang datanya tidak ada. Ini barang bagus bagi Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Pernyataan Uchok tersebut menjadi desakan agar aparat penegak hukum menelusuri dokumen pengadaan, aliran pembiayaan, realisasi biaya investasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Praktisi hukum Munarman mengungkapkan persoalan yang menurutnya perlu diketahui publik adalah proses penambahan pembangunan jalan tol layang Harbour Road II atau Ancol Timur-Pluit Elevated pada ruas Tol Ir. Wiyoto Wiyono.

Munarman menilai polemik ini harus dilihat dari sejarah konsesi jalan tol, kepentingan masyarakat, dan keputusan pemerintah yang memberikan ruang bagi pengembangan proyek baru.

Ia menjelaskan, ruas tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit memiliki riwayat perjanjian pengusahaan sejak 1987. Menurut Munarman, ketika masa konsesi berakhir, pemerintah perlu memastikan apakah pengelolaan jalan dikembalikan kepada negara, dialihkan kepada BUMN, atau tetap dioperasikan melalui skema lain yang sah.

“Kalau normal, jalan tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit seharusnya menjadi milik rakyat setelah konsesi habis. Konsesi habis diserahkan ke negara. Pertanyaannya, apakah akan digratiskan dan dinikmati rakyat?” kata Munarman.

Ia kemudian menyoroti proses pengembangan jalan tol layang yang menurutnya bermula dari pembahasan penanganan kemacetan. Dalam pandangannya, perubahan lingkup pengusahaan jalan tol dan perpanjangan masa konsesi harus diperiksa secara menyeluruh agar tidak merugikan kepentingan publik.

Munarman juga menyinggung dugaan adanya kesepakatan antara pihak perusahaan dan penguasa menjelang berakhirnya masa konsesi. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan pemerintahan Jokowi dan meminta aparat menelusuri proses pengambilan keputusan.

Sorotan terhadap proyek ini bukan hanya berasal dari pernyataan para pembicara diskusi. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memuat temuan terkait pengembangan Jalan Tol Ancol Timur-Pluit Elevated.

BPK menemukan penambahan lingkup pengembangan jalan tol tersebut dilakukan tanpa melalui proses pelelangan. Akibatnya, pemerintah dinilai tidak memperoleh jaminan bahwa skema investasi yang dipilih merupakan skema terbaik.

BPK turut mencatat persoalan pengadaan tanah yang berlarut-larut sehingga berpotensi meningkatkan biaya investasi dan memengaruhi tarif serta masa konsesi. Selain itu, terdapat persoalan pertanggungjawaban realisasi biaya operasional dan biaya pendukung, keterlambatan penyelesaian konstruksi, serta pemenuhan pembiayaan proyek.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan evaluasi ulang atas penunjukan langsung kepada CMNP untuk pengembangan Ancol Timur-Pluit Elevated dan peninjauan kembali perjanjian pengusahaan jalan tol.

Salah satu pokok persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah perubahan masa konsesi ruas tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

Berdasarkan dokumen perusahaan yang dipublikasikan, pada 23 Juni 2020 CMNP dan pemerintah menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol yang mencakup pengembangan Harbour Road II. Pengembangan jalan tol layang tersebut memiliki panjang sekitar 8,95 kilometer dan diikuti penambahan masa konsesi selama 35 tahun, hingga 31 Maret 2060.

Sebelumnya, masa konsesi ruas tersebut dijadwalkan berakhir pada 31 Maret 2025. Perubahan perjanjian itu menjadi salah satu pokok yang dipersoalkan dalam pengaduan masyarakat dan pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan konsesi.

Informasi mengenai perubahan konsesi tersebut tercantum dalam prospektus CMNP tahun 2020. Sementara itu, laporan tahunan CMNP 2018 juga mencatat adanya perubahan rencana usaha pada 4 Oktober 2018 terkait pengembangan Ancol Timur-Pluit Elevated.

Persoalan hukumnya bukan semata-mata apakah pemerintah memberikan perpanjangan konsesi, melainkan apakah prosedur, dasar perhitungan investasi, pembagian risiko, dan manfaat ekonomi bagi negara telah sesuai dengan ketentuan.

BPK secara khusus merekomendasikan evaluasi ulang atas penunjukan langsung dan peninjauan kembali perjanjian pengusahaan jalan tol tersebut. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan tindak lanjut rekomendasi audit dan memastikan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Munarman juga menyoroti dugaan kerugian masyarakat akibat keputusan pengembangan jalan tol dan proses pengadaan tanah. Ia mempertanyakan apakah biaya investasi, pengadaan lahan, dan penambahan struktur jalan telah dihitung secara transparan.

Sementara itu, Muslim Arbi menyoroti hubungan antara pengusaha besar dan kekuasaan politik. Ia menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya kepentingan bisnis yang berjalan beriringan dengan keputusan pemerintah dan berpotensi merugikan masyarakat.

Muslim mempertanyakan bagaimana negara melindungi kepentingan publik apabila keputusan mengenai konsesi infrastruktur lebih menguntungkan pihak usaha tertentu daripada masyarakat.

Ia juga menyinggung pemerintahan Jokowi dalam kritiknya terhadap dugaan hubungan pengusaha dan penguasa tersebut. Menurut Muslim, persoalan ini perlu diusut agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa keputusan strategis pemerintah dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu.

MoneyTalk.id, Jakarta –  Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membuka penyelidikan terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan golf pegawai Bank Mandiri yang menelan biaya mencapai Rp696.707.056 tanpa dokumen pertanggungjawaban (LPJ) yang jelas.
​Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengkritik keras alokasi dana yang dibebankan pada pos Humas dan Pengembangan Usaha Bank Mandiri tersebut. Ia menilai penggunaan anggaran tersebut berisiko merugikan dana nasabah serta keuangan negara di tengah situasi ekonomi yang menantang.

​”Dan rupanya Bank Mandiri juga lebih gila ikut-ikutan menghabiskan anggaran untuk main golf. Alasannya indah dan manis sekali, yaitu untuk menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Tapi sayang, manisnya itu yang bikin ‘diabetes’ uang nasabah dan keuangan negara. Main golfnya di lapangan, yang caddy-in rakyat juga toh,” ujar Uchok dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

​Uchok juga menyoroti ketimpangan penggunaan anggaran publik ini dengan kondisi pemerintah daerah saat ini. Menurutnya, di saat para kepala daerah kesulitan mencari pendapatan daerah, Bank Mandiri justru menghabiskan dana besar untuk fasilitas olahraga elit. “Untuk bola yang dipukul memang bola, namun yang terpukul ya anggaran yang dihabiskan,” tuturnya.

​Selain itu, pemilihan lokasi kegiatan golf tersebut juga dinilai memanfaatkan fasilitas berbiaya tinggi. Berdasarkan temuan CBA, beberapa tempat favorit yang digunakan antara lain Mountain View Golf Club Bandung, Pondok Indah Golf Course, Sedayu Indo Golf, Executive Club House Sedayu Indo, Suvarna Jakarta Golf Club, Palm Hill Golf Club, Klub Golf Bogor Raya, Modern Golf & Country Club, serta Senayan Driving Range.

​Atas dasar temuan tersebut, CBA meminta lembaga penegak hukum, khususnya KPK, untuk segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas transparansi penggunaan anggaran kegiatan golf Bank Mandiri demi memulihkan akuntabilitas keuangan BUMN.