MoneyTalk.id, Jakarta – Pengangkatan tenaga ahli di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menjadi sorotan setelah beredarnya dokumen yang disebut sebagai Lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026. Dua nama yang tercantum dalam daftar tersebut disebut merupakan putra Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan.
Berdasarkan dokumen yang beredar dan informasi yang disampaikan, terdapat sembilan nama dalam daftar Tenaga Ahli Menteri. Dua di antaranya adalah Barbarossa Muhammad Farros pada urutan ketiga dan Gibran Muhammad Fawwaz pada urutan ketujuh.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses rekrutmen, kualifikasi profesional, serta mekanisme pengawasan terhadap pengangkatan tenaga ahli di lingkungan kementerian.
Meski demikian, keaslian dokumen, status pengangkatan, hubungan keluarga yang disebutkan, dan rincian persyaratan jabatan perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi serta keterangan kementerian. Pencantuman nama anggota keluarga pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya pelanggaran hukum.
Dalam lampiran keputusan yang beredar, sembilan nama yang tercantum adalah:
1. Suci Annisa
2. M. Andy Rahmad Wijaya
3. Barbarossa Muhammad Farros
4. Ichsan Marsha
5. Abdul Rahman Syah Putra Batubara
6. Thobibuddin
7. Gibran Muhammad Fawwaz
8. Maria Assegaff
9. Muftiono
Dua nama yang menjadi perhatian adalah Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz. Keduanya disebut sebagai putra Menteri Haji dan Umrah.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya mengenai hubungan keluarga, melainkan juga bagaimana proses penetapan dilakukan. Apakah terdapat persyaratan kompetensi yang terukur? Apa latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional masing-masing tenaga ahli? Apakah terdapat mekanisme seleksi, evaluasi, dan pengawasan yang dapat diketahui publik?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk membedakan pengangkatan yang memiliki dasar kompetensi dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan dari dugaan penunjukan yang berpotensi menimbulkan persoalan etika.
Persoalan ini dapat ditelaah melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasal 42 mengatur bahwa pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan atau melakukan keputusan maupun tindakan terkait konflik tersebut. Pasal 43 menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat berkaitan dengan kepentingan pribadi, bisnis, hubungan keluarga, dan sejumlah hubungan lain yang relevan. Ketentuan ini dapat dibaca melalui dokumen UU Nomor 30 Tahun 2014.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu rujukan penting untuk menguji apakah dalam suatu keputusan pemerintahan terdapat benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan jabatan.
Namun, penerapan aturan konflik kepentingan tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat adanya hubungan keluarga. Perlu diteliti siapa yang mengambil keputusan, bagaimana prosesnya berlangsung, apakah terdapat kepentingan pribadi yang memengaruhi keputusan, serta bagaimana prosedur yang berlaku diterapkan.
Karena itu, pengangkatan dua nama yang disebut sebagai putra menteri perlu diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan yang relevan, bukan langsung dinyatakan sebagai pelanggaran.
Pengangkatan tenaga ahli pada dasarnya perlu dapat dijelaskan melalui kebutuhan organisasi dan kompetensi yang diperlukan. Publik berhak mempertanyakan dasar penetapan apabila sebuah keputusan menyangkut penggunaan sumber daya kementerian dan jabatan yang menjalankan fungsi pendukung pemerintahan.
Ada beberapa informasi yang layak dibuka atau dijelaskan oleh Kementerian Haji dan Umrah.
Pertama, dasar hukum pengangkatan dan tugas masing-masing tenaga ahli. Penjelasan ini diperlukan agar publik mengetahui fungsi yang akan dijalankan serta kebutuhan organisasi yang hendak dipenuhi.
Kedua, persyaratan dan pertimbangan kompetensi. Riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, serta relevansi keahlian dengan bidang tugas dapat menjadi bahan untuk menilai kesesuaian seseorang dengan jabatan yang diberikan.
Ketiga, mekanisme seleksi atau penetapan. Apabila pengangkatan dilakukan melalui mekanisme khusus, kementerian perlu menjelaskan dasar dan prosedurnya, termasuk bentuk evaluasi yang digunakan.
Keempat, status kepegawaian dan pembiayaan. Publik perlu memperoleh kejelasan apakah posisi tersebut merupakan tenaga ahli non-ASN, tenaga profesional dengan perjanjian kerja, atau kategori lain, serta bagaimana pembiayaannya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi tersebut akan membantu masyarakat menilai persoalan secara objektif. Tanpa penjelasan yang memadai, ruang spekulasi mengenai dasar penunjukan akan semakin terbuka.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf selaku pejabat yang disebut menandatangani keputusan tersebut perlu memberikan penjelasan mengenai proses penetapan sembilan tenaga ahli, termasuk dua nama yang menjadi perhatian publik.
Klarifikasi yang diperlukan antara lain mengenai keaslian dan status Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 2026, latar belakang kompetensi para tenaga ahli, dasar penetapan, serta mekanisme untuk memastikan keputusan diambil sesuai peraturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Hingga informasi tersebut diverifikasi melalui sumber resmi, belum dapat disimpulkan bahwa pengangkatan itu melanggar hukum. Demikian pula, belum tersedia dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa seluruh proses rekrutmen dilakukan tanpa seleksi atau bahwa penunjukan tersebut semata-mata didasarkan pada hubungan keluarga.
