11 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengangkatan tenaga ahli di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menjadi sorotan setelah beredarnya dokumen yang disebut sebagai Lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026. Dua nama yang tercantum dalam daftar tersebut disebut merupakan putra Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan.

Berdasarkan dokumen yang beredar dan informasi yang disampaikan, terdapat sembilan nama dalam daftar Tenaga Ahli Menteri. Dua di antaranya adalah Barbarossa Muhammad Farros pada urutan ketiga dan Gibran Muhammad Fawwaz pada urutan ketujuh.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses rekrutmen, kualifikasi profesional, serta mekanisme pengawasan terhadap pengangkatan tenaga ahli di lingkungan kementerian.

Meski demikian, keaslian dokumen, status pengangkatan, hubungan keluarga yang disebutkan, dan rincian persyaratan jabatan perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi serta keterangan kementerian. Pencantuman nama anggota keluarga pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam lampiran keputusan yang beredar, sembilan nama yang tercantum adalah:

1. Suci Annisa

2. M. Andy Rahmad Wijaya

3. Barbarossa Muhammad Farros

4. Ichsan Marsha

5. Abdul Rahman Syah Putra Batubara

6. Thobibuddin

7. Gibran Muhammad Fawwaz

8. Maria Assegaff

9. Muftiono

Dua nama yang menjadi perhatian adalah Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz. Keduanya disebut sebagai putra Menteri Haji dan Umrah.

Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya mengenai hubungan keluarga, melainkan juga bagaimana proses penetapan dilakukan. Apakah terdapat persyaratan kompetensi yang terukur? Apa latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional masing-masing tenaga ahli? Apakah terdapat mekanisme seleksi, evaluasi, dan pengawasan yang dapat diketahui publik?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk membedakan pengangkatan yang memiliki dasar kompetensi dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan dari dugaan penunjukan yang berpotensi menimbulkan persoalan etika.

Persoalan ini dapat ditelaah melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 42 mengatur bahwa pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan atau melakukan keputusan maupun tindakan terkait konflik tersebut. Pasal 43 menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat berkaitan dengan kepentingan pribadi, bisnis, hubungan keluarga, dan sejumlah hubungan lain yang relevan. Ketentuan ini dapat dibaca melalui dokumen UU Nomor 30 Tahun 2014.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu rujukan penting untuk menguji apakah dalam suatu keputusan pemerintahan terdapat benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan jabatan.

Namun, penerapan aturan konflik kepentingan tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat adanya hubungan keluarga. Perlu diteliti siapa yang mengambil keputusan, bagaimana prosesnya berlangsung, apakah terdapat kepentingan pribadi yang memengaruhi keputusan, serta bagaimana prosedur yang berlaku diterapkan.

Karena itu, pengangkatan dua nama yang disebut sebagai putra menteri perlu diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan yang relevan, bukan langsung dinyatakan sebagai pelanggaran.

Pengangkatan tenaga ahli pada dasarnya perlu dapat dijelaskan melalui kebutuhan organisasi dan kompetensi yang diperlukan. Publik berhak mempertanyakan dasar penetapan apabila sebuah keputusan menyangkut penggunaan sumber daya kementerian dan jabatan yang menjalankan fungsi pendukung pemerintahan.

Ada beberapa informasi yang layak dibuka atau dijelaskan oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Pertama, dasar hukum pengangkatan dan tugas masing-masing tenaga ahli. Penjelasan ini diperlukan agar publik mengetahui fungsi yang akan dijalankan serta kebutuhan organisasi yang hendak dipenuhi.

Kedua, persyaratan dan pertimbangan kompetensi. Riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, serta relevansi keahlian dengan bidang tugas dapat menjadi bahan untuk menilai kesesuaian seseorang dengan jabatan yang diberikan.

Ketiga, mekanisme seleksi atau penetapan. Apabila pengangkatan dilakukan melalui mekanisme khusus, kementerian perlu menjelaskan dasar dan prosedurnya, termasuk bentuk evaluasi yang digunakan.

Keempat, status kepegawaian dan pembiayaan. Publik perlu memperoleh kejelasan apakah posisi tersebut merupakan tenaga ahli non-ASN, tenaga profesional dengan perjanjian kerja, atau kategori lain, serta bagaimana pembiayaannya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi tersebut akan membantu masyarakat menilai persoalan secara objektif. Tanpa penjelasan yang memadai, ruang spekulasi mengenai dasar penunjukan akan semakin terbuka.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf selaku pejabat yang disebut menandatangani keputusan tersebut perlu memberikan penjelasan mengenai proses penetapan sembilan tenaga ahli, termasuk dua nama yang menjadi perhatian publik.

Klarifikasi yang diperlukan antara lain mengenai keaslian dan status Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 2026, latar belakang kompetensi para tenaga ahli, dasar penetapan, serta mekanisme untuk memastikan keputusan diambil sesuai peraturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Hingga informasi tersebut diverifikasi melalui sumber resmi, belum dapat disimpulkan bahwa pengangkatan itu melanggar hukum. Demikian pula, belum tersedia dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa seluruh proses rekrutmen dilakukan tanpa seleksi atau bahwa penunjukan tersebut semata-mata didasarkan pada hubungan keluarga.

MoneyTalk.id,Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) berkoordinasi bersiap untuk mengajukan gugatan prapeladilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).

Gugatan praperadilan yang akan diajukan terkait penanganan kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp 28,38 miliar yang dilakukan KPK dinilai mangkrak.

Penanganan kasus korupsi CSR BI saat ini, berjalan di tempat dan tidak ada perkembangan apapun. Bahkan terkesan ditutupi dengan berbagai kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang marak dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang.

Dua anggota DPR yang menjadi tersangka kasus CSR BI sejak 7 Agustus 2025, Satori dan Heri Gunawan, belum ditahan hingga kini.

Sehingga kasusnya belum dapat dilimpahkan ke tahap selanjutnya, apalagi perkaranya disidangkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan penyelesaian.

“Kita coba koordinasikan ke Pak Boyamin (Boyamin Saiman, Koordinator MAKI) untuk segera mengajukan praperadilan,” kata Marselinus Edwin Hardhian, Ketua Umum ARUKKI, Rabu (21/10/2026).

Menurut dia, publik patut mempertanyakan langkah KPK yang tidak menahan dua anggota DPR yang menjadi kasus CSR BI hingga kini.

“Patut dipertanyakan kenapa sampai dengan saat ini KPK belum mengambil sikap dan tindakan tegas,” katanya.

Oleh karena itu, sikap KPK tersebut dianggap sebagai bantuk penundaan penanganan perkara tanpa alasan sah sebagaimana diatur pasal 158 huruf e Undang-undang No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru)

“Tindakan KPK ini merupakan bentuk penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah sebagaimana pasal 158 huruf e KUHAP.,” tegasnya.

Edwin, sapaan akrab Marselinus Edwin Hardhian, menilai KPK jelas-jelas melanggar KUHAP dengan tidak menahan tersangka dan menuntaskan kasus CSR BI.

“Apapun alasan KPK, ini adalah bentuk ketidakseriusan KPK dalam menuntaskan perkara korupsi CSR BI yang melibatkan anggota DPR,” katanya.

Dalam pasal 158 huruf e KUHAP tersebut, kata Edwin, telah diatur bahwa masyarakat dapat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri, apabila penanganan perkara tertunda lama tanpa kepastian hukum atau tanpa alasan yang sah.

“Jika dikabulkan, hakim dapat memerintahkan penyidik atau penuntut umum untuk segera melanjutkan proses hukum terhadap perkara tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku berbagi tugas dengan Ketua Umum ARUKKI Marselinus Edwin Hardhian terkait penyelesian kasus CSR BI. Ia meminta Edwin mengambil langkah-langkah hukum untuk menuntaskan kasus CSR BI.

“Kita berbagai tugas, untuk kasus CSR BI kita serahkan ARUKKI. Kemarin sudah mengadukan Pimpinan KPK ke Dewas, kita berharap berlanjut ke praperadilan. ARUKKI yang mengajukan, lawyernya tetap saya nanti,” kata Boyamin Saiman.

Ia tak bisa menyembunyikan rasa kecewa sekaligus curiga terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Boyamin mempertanyakan komitmen penegakan hukum KPK saat menangani kasus korupsi CSR BI. .

Padahal dua anggota DPR yang menjadi tersangka, sudah lebih dari setahun, namun tak kunjung ditahan, berbeda tersangka kasus lainnya yang langsung ditahan.

“Saya betul-betul kecewa dengan kinerja KPK saat menangani kasus CSR BI. Segera tahan para tersangkanya, agar ada kepastian hukum. Kalau belum juga ditahan, kami akan gugat praperadilan,” kata Boyamin.

Hingga saat ini, KPK masih menyidik kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020-2023.

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat. Kemudian, KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan 2 anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024, yakni Satori dan Heri Gunawan (Hergun), sebagai tersangka kasus tersebut.

Saat ini, keduanya terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2024-2029.

Namun hingga kini, baik Satori maupun Hergun seolah mendapat keistimewaan. Meski status tersangkanya sudah berumur setahun lebih, keduanya masih bebas berkeliaran.

Tidak hanya itu keduanya juga mangkir dari panggilan KPK ketika sudah menjadi tersangka.

Satori mangkir dari pemeriksaan KPK pada Senin 31 Agustus 2026, sementara Heri Gunawan mangkir pada pemeriksaan Kamis, 11 Juni 2026.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengecam keras usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengubah definisi korupsi dengan menghilangkan unsur kerugian negara.

Said Didu menyebut usulan tersebut sangat berbahaya dan datang di tengah gencarnya Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi.

“Usulan DEN yang disampaikan oleh LBP untuk ubah definisi korupsi – bagaikan petir di siang bolong,” ujar Said Didu dalam rilisnya, Rabu (21/10/2026).

“Di tengah-tengah gencarnya Presiden @Prabowo memberantas korupsi, datang usulan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang disampaikan oleh Ketua DEN (Luhut Binsar Panjaitan) untuk mengubah pengertian korupsi – yaitu menghilangkan unsur kerugian negara,” kata Said Didu.

Said Didu menjelaskan, usulan DEN tersebut menyatakan yang dianggap korupsi hanyalah jika ada unsur suap.

“Usulan DEN bahwa yang dianggap korupsi hanyalah jika ada unsur suap. Jika tidak ada unsur suap walaupun kerugian negara ribuan triliun bukanlah korupsi. Betapa bahayanya usulan ini,” tegas Said Didu.

Ia mencontohkan bahaya usulan tersebut dalam pembelian energi.

“Sebagai contoh jika Pertamina beli minyak atau gas lebih mahal dengan nilai ratusan triliun di LN dan tidak ada suap ke pejabat Indonesia maka bukan korupsi,” ujarnya.

Said Didu menegaskan, dalam Undang-Undang Tipikor, unsur korupsi ada tiga yang berlaku kumulatif.

“Dalam Undang-Undang Tipikor, unsur korupsi ada 3 (tiga) yaitu : (1) melanggar hukum, (2) merugikan negara, dan (3) menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dan ini berlaku secara kumulatif. Unsur ketiga menguntungkan diri sendiri adalah suap,” jelasnya.

“Jika salah satu unsur tidak dipenuhi maka tidak dikategorikan sebagai korupsi. Artinya jika tidak ada suap tapi menguntungkan orang lain maka tetap dianggap korupsi,” lanjut Said Didu.

Menurut Said Didu, usulan DEN akan mengubah logika tersebut menjadi hanya suap yang dianggap korupsi.

“Betapa bahayanya usulan DEN yang disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Karena sesuai usulan tersebut, unsur korupsi hanya jika ada suap, maka jika terjadi pelanggaran hukum yang merugikan negara dan menguntungkan orang lain maka bukan korupsi,” katanya.

Said Didu memaparkan lima contoh berbahaya jika rumusan itu diterapkan:

“1) Kasus kereta api cepat Whoosh yang diduga merugikan negara dan kerugian tersebut menguntungkan China maka bukan korupsi,” ujarnya.

“2) Jika investasi Danantara menyebabkan kerugian negara dan menguntungkan pihak lain tapi tidak ada suap (tapi mungkin lewat cara lain) maka bukan korupsi,” kata Said Didu.

“3) Jika Pertamina, PLN, Pupuk dan BUMN lain membeli minyak, batubara, gas dan bahan baku lain dengan harga mahal dan kerugian tersebut menguntungkan pihak lain maka bukan korupsi,” lanjutnya.

“4) Jika Bank BUMN memberikan kredit kepada usaha yang tidak layak karena tekanan dan kreditnya macet tapi tidak ada suap – maka bukan korupsi,” tegasnya.

“5) Jika terjadi penyelundupan, under invoice, transfer pricing yang merugikan negara tapi tidak ada suap maka itu bukan korupsi,” ujar Said Didu.

Said Didu juga menyinggung rekam jejak Luhut saat membantu Presiden Jokowi.

“Saat LBP membantu Presiden Jokowi, beliau banyak sekali usulan yang merugikan negara, salah satunya memberikan karpet merah ke perusahaan tambang ke China dengan bebas pajak, kereta api cepat Whoosh dan lain-lain,” katanya.

Ia mempertanyakan motif di balik usulan tersebut.

“Pertanyaan mendasar dari usulan tersebut adalah : 1) apakah ada pihak yang ingin mereka lindungi ? 2) apakah usulan tersebut merupakan jebakan ke Presiden @prabowo ?” ujar Said Didu.

“Semoga Bapak Presiden @prabowo tidak tergoda dengan usulan jebakan DEN tersebut,” pungkas Said Didu.

Media memberi ruang tanggapan atau klarifikasi dari pihak yang disebutkan narasumber dan akan dimuat dalam berita.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, mengkritik arah penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya perlu lebih fokus dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi lama yang hingga kini belum selesai.

Menurut Habib Umar, maraknya penanganan kasus baru melalui operasi tangkap tangan (OTT) memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama ketika sejumlah perkara lama, seperti kasus Harun Masiku dan masih banyak lagi kasus-kasus lain belum juga tuntas.

“Gerakan KPK seperti lagu Potong Bebek Angsa, serong ke kanan dan serong ke kiri. Kasus baru di kejar-kejar, tapi kasus lama di tinggalkan. Bukan main hebatnya KPK ini,” ujar Habib Umar Alhamid dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (21/10/2026).

Habib Umar menilai gerakan KPK belakangan ini seperti ada yang janggal. Banyak kasus korupsi yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya tidak di tindaklanjuti. Seperti ada kepentingan politik di balik pola penindakan KPK ini.

Menurutnya, langkah penegakan hukum jangan sampai menimbulkan kesan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah menjalankan agenda pemulihan dan pembangunan nasional d tengah panasnya situasi global.

Habib Umar juga mengingatkan KPK agar kembali pada khitah pemberantasan korupsi dan menjaga independensinya. Ia meminta lembaga antirasuah tidak terseret ke dalam arena politik serta menuntaskan perkara-perkara lama secara transparan dan akuntabel.

“Sebagai Ketum Gentari, saya mengingatkan KPK untuk kembali ke khitah dan jangan bermain api. Negara ini sedang panas, nanti terbakar. KPK jangan ikut bermain dalam arena politik negeri ini,” tegasnya.

Selain itu, Habib Umar mengajak masyarakat untuk mendukung program Presiden Prabowo yang dinilainya berpihak kepada rakyat dan melawan oligarki jahat. Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai upaya adu domba dan pemutarbalikan fakta.

Habib Umar menutup pernyataan dengan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu. Ia meminta masyarakat Indonesia mencontoh rakyat negara Iran, dalam soal persatuan.

“Untuk itu, marilah kita semua mendoakan keselamatan bangsa dari segala malapetaka serta mendoakan Presiden Prabowo agar tetap sehat sehingga dapat mewujudkan cita-citanya bagi Indonesia,” ungkap Habib Umar.

MoneyTalk.id,Jakarta – Penanganan laporan dugaan penyimpangan fasilitas kredit di PT Bank DKI Jakarta (Bank Jakarta) kini berada di persimpangan krusial setelah Kejaksaan Agung secara resmi melimpahkan berkas pengaduan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pelimpahan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disampaikan oleh LSM Lumbung Informasi Rakyat terkait indikasi kredit fiktif dan dugaan penyalahgunaan wewenang di tubuh BUMD perbankan tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat Kejaksaan Agung bernomor R-2489/F.6/Fo.2/09/2026 tertanggal 21 September 2026.

Isu utama yang kini menyita perhatian publik adalah sejauh mana proses penelusuran telah berjalan, termasuk kepastian jadwal pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo.

Langkah konfirmasi serta klarifikasi jajaran manajemen menjadi kunci utama untuk membuka tabir persoalan secara objektif, mengingat materi pengaduan mencakup dugaan fasilitas kredit tanpa jaminan senilai sekitar Rp1 triliun, indikasi 79 kredit fiktif di lingkungan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, hingga nilai fasilitas kredit sebesar Rp569,4 miliar.

Kendati demikian, pelimpahan surat pengaduan tersebut merupakan prosedur administratif penanganan laporan masyarakat dan tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi maupun penetapan status hukum seseorang.

Kejati DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan keterangan resmi secara berkala terkait perkembangan penanganan kasus ini demi menjaga transparansi, akuntabilitas penegakan hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

MoneyTalk.id,Jakarta – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi mengusut dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Bank Tabungan Negara (BTN) senilai Rp629,8 miliar kepada PT Anugrah Duta Sejati (ADS), perusahaan yang berada di bawah naungan Takke Group.

Dalam menangani perkara ini, tim penyidik kepolisian bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri secara mendalam alur dan aliran dana perusahaan tersebut.

Fasilitas kredit dengan nilai fantastis tersebut sedianya dikucurkan untuk membiayai proyek pembangunan Apartemen Metro Galaxy Park yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Namun, dalam proses verifikasi hingga pencairannya, penyidik menemukan indikasi kuat adanya ketidaksesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perbankan yang berlaku.

Kabag Ops Kortas Tipikor Polri, Kombes Ahmad Yusuf Afandi, mengonfirmasi bahwa proses hukum terhadap perkara ini terus berjalan secara intensif. Penyidik melakukan serangkaian tindakan mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti dokumen, hingga analisis forensik terhadap transaksi keuangan bersama PPATK.

Yusuf menjelaskan bahwa PT ADS yang berada di bawah Takke Group diduga memperoleh pembiayaan kredit dari Bank BTN sebesar Rp629,8 miliar untuk proyek apartemen tersebut.

Dalam perjalanan penanganan kasus ini, penyidik telah memeriksa Direktur Utama PT ADS, Laurence Martiady Takke (LMT). Pemeriksaan terhadap pimpinan perusahaan tersebut telah dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga perkara ini naik ke tingkat penyidikan, dengan jadwal pemeriksaan terakhir berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Selain memeriksa saksi kunci, tim penyidik Kortas Tipikor Polri juga mendatangi kantor Takke Group serta rumah kediaman pribadi Laurence untuk melakukan penggeledahan. Dari tindakan hukum tersebut, petugas mengamankan dan menyita sejumlah berkas krusial yang berkaitan langsung dengan aktivitas perbankan PT ADS.

Dokumen-dokumen penting yang disita meliputi dokumen umum perusahaan, berkas akad kredit awal, dokumen penambahan fasilitas kredit, catatan tahapan pencairan dana, hingga berkas restrukturisasi kredit. Seluruh barang bukti dokumen tersebut kini didalami penyidik untuk membongkar mekanisme pemberian kredit, proses pencairan dana, serta perubahan skema pembiayaan yang terindikasi bermasalah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan BNPB.

Desakan tersebut muncul setelah Suharyanto digantikan oleh Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB pada Kamis (15/10/2026), di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Jalih menilai, pengusutan perkara tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan mendalami kemungkinan adanya informasi atau tanggung jawab yang berkaitan dengan kepemimpinan BNPB sebelumnya.

Menurut Jalih, KPK perlu menelusuri bagaimana dana siap pakai kebencanaan dikelola, bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan, serta siapa saja yang mengetahui atau terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran tersebut.

Ia meminta agar pemeriksaan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan bukti-bukti yang ditemukan, tanpa membatasi penelusuran hanya pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Pencopotan jabatan tidak boleh menghentikan penelusuran hukum. KPK harus mengusut perkara ini secara menyeluruh dan memeriksa pihak-pihak yang dinilai mengetahui atau memiliki informasi penting terkait penggunaan Dana Siap Pakai kebencanaan,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai untuk penanganan bencana.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, penyidik menduga terdapat pengondisian dalam proses pengadaan dan penyaluran anggaran. Dana yang semestinya digunakan untuk kebutuhan kebencanaan itu diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak untuk kepentingan pribadi.

Dalam perkembangan perkara pada 14 Oktober 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas pejabat BNPB, tenaga ahli, dan pihak swasta.

Salah satu tersangka adalah Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB. KPK juga menetapkan Bima Setyawan dan Richard Erlangga sebagai tersangka, bersama dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.

KPK turut menduga praktik penyimpangan tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan penelusuran yang mengarah hingga sekitar 2022.

Pergantian pimpinan BNPB tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan mengenai pengelolaan dana kebencanaan yang kini tengah diselidiki. Karena itu, desakan FORMASI agar KPK mendalami peran pihak-pihak yang memiliki informasi relevan menjadi bagian dari tuntutan agar penanganan perkara dilakukan secara transparan.

Pemeriksaan terhadap Suharyanto, apabila dipandang perlu oleh penyidik, dapat digunakan untuk mengklarifikasi tata kelola anggaran, mekanisme pengawasan, serta proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Namun, pemeriksaan tidak dengan sendirinya menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Status dan tanggung jawab hukum setiap pihak harus ditentukan berdasarkan alat bukti serta proses hukum yang berlaku.

Dengan demikian, FORMASI mendorong KPK agar mengusut dugaan korupsi dana kebencanaan secara profesional, independen, dan tidak tebang pilih. Dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana menyangkut kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini disusun, desakan pemeriksaan terhadap Suharyanto tersebut merupakan tuntutan FORMASI. Belum ada keterangan dalam informasi yang dirujuk di sini yang menunjukkan bahwa Suharyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Proses hukum terhadap Sekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Anshor Mu’min, terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkembangan terkini menunjukkan upaya penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif menemui jalan buntu usai pihak pengusaha jalan tol Jusuf Hamka menyatakan penolakan.

Tawaran damai tersebut sebelumnya diajukan langsung oleh majelis hakim pada persidangan kedua. Langkah tersebut dinilai memungkinkan secara hukum karena pasal dakwaan dugaan pencemaran nama baik serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disangkakan kepada Anshor memiliki ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara.

Namun, pada agenda persidangan ketiga, kubu pelapor memutuskan menolak opsi perdamaian tersebut dan memilih melanjutkan proses perkara ke pembuktian materiil.

Saat ini perkara telah merampungkan sidang keempat dengan agenda pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau eksepsi dari pihak terdakwa. Majelis hakim dijadwalkan menggelar persidangan berikutnya dengan agenda pembacaan putusan sela guna menentukan apakah perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian saksi atau dinyatakan gugur.

GPM Nilai Ada Ancaman Partisipasi Publik

Bergulirnya proses hukum terhadap Anshor mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM). Organisasi kepemudaan ini menilai penindakan terhadap pelapor kasus dugaan korupsi berpotensi melemahkan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan anggaran dan aset negara.

Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPP GPM, Sugiarto Albert, meminta aparat penegak hukum tidak terpaku pada laporan pencemaran nama baik, melainkan menelusuri dugaan kejanggalan dalam perpanjangan konsesi Tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol–Pluit yang dikelola PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

“Negara yang seharusnya menjadi perisai pelapor justru menghunuskan pedang kepadanya. Kami sangat menyayangkan dan menolak. Jangan sampai suara keberanian dibungkam dengan jeruji besi,” tegas Sugiarto di Jakarta.

Menurut Sugiarto, perkara ini berawal dari laporan KAKI ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada Juni 2020. Amendemen tersebut memperpanjang masa kelola konsesi hingga tahun 2060, padahal izin semula disebut berakhir pada Maret 2025.

Dalam rangkaian pengusutan kasus di Kejaksaan Agung melalui Jampidsus, penyidik bahkan sempat memanggil Fitria Yusuf, putri dari Jusuf Hamka. Namun di tengah proses tersebut, Anshor dilaporkan balik ke Polda Metro Jaya hingga berkasnya dinyatakan lengkap dan berlanjut ke pengadilan.

Desak Pengusutan Pokok Perkara

Sugiarto memandang fenomena pelaporan balik ini sebagai bentuk gugatan strategis untuk membungkam partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.

“Pasal 68 Undang-Undang Jalan dilanggar terang-terangan. Aset rakyat tidak dikembalikan, malah dikunci untuk segelintir orang. Yang harusnya diadili itu aktornya, bukan pelapornya,” ujar Sugiarto.

Meski Anshor sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf secara pribadi apabila unggahannya dinilai menyinggung perasaan pelapor, kritik yang disampaikan ditegaskan murni berfokus pada advokasi fasilitas umum serta transparansi tata kelola jalan tol nasional.

Anshor sendiri telah melayangkan permohonan perlindungan kepada sejumlah instansi, mulai dari Komisi III DPR RI, Kementerian Hak Asasi Manusia, hingga Presiden Prabowo Subianto.

GPM mendesak aparat penegak hukum tetap memprioritaskan pemeriksaan dugaan kerugian keuangan negara pada perpanjangan konsesi tol tersebut agar penegakan hukum berjalan objektif dan transparan.

“Lindungi pelapor, usut aktornya. Negara jangan berkhianat,” pungkas Sugiarto.

MoneyTalk.id, Jakarta – Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/10/2026). Organisasi tersebut mendesak KPK menindaklanjuti dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang turut menyeret perhatian publik terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada KPK agar menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara independen, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (14/10/2026), Jalih membenarkan rencana aksi tersebut.

“Benar, kami akan menggelar aksi unjuk rasa di KPK besok,” ungkap Jalih Pitoeng.

Menurut Jalih, korupsi merupakan persoalan serius yang merugikan negara dan masyarakat. Karena itu, KPK diminta menunjukkan keberanian dalam mengusut perkara yang menjadi perhatian publik, termasuk ketika perkara tersebut bersinggungan dengan pejabat tinggi pemerintahan.

“Korupsi adalah musuh negara dan musuh kita bersama,” tegasnya.

Jalih menilai, jabatan dan kedudukan politik tidak boleh menjadi penghalang bagi penegakan hukum. FORMASI meminta KPK menjelaskan perkembangan penyidikan secara transparan serta mengambil langkah hukum sesuai dengan bukti yang ditemukan penyidik.

Desakan FORMASI muncul di tengah penyidikan dugaan korupsi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 15 September 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB yang berhubungan dengan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Dari delapan tersangka, KPK menyebut empat orang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Mereka adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.

Informasi tersebut membuat penanganan perkara menjadi sorotan karena menyangkut lingkungan kementerian yang membidangi urusan pertanahan nasional.

Namun, penting dibedakan bahwa penetapan delapan tersangka tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan Nusron Wahid sebagai tersangka. Status yang diberitakan untuk Nusron dalam perkembangan perkara tersebut adalah saksi.

KPK sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid sebagai saksi pada Rabu (7/10/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa keterangan Nusron diperlukan penyidik untuk memperjelas konstruksi perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

Namun, pada hari pemeriksaan, Nusron tidak hadir. Menurut penjelasan KPK yang diberitakan ANTARA, Nusron menyampaikan surat konfirmasi ketidakhadiran dengan alasan memiliki agenda internal di kementeriannya.

KPK menyatakan akan berkoordinasi untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut. Ketua KPK Setyo Budiyanto kemudian menyoroti alasan ketidakhadiran Nusron dan menilai pejabat tersebut kurang bisa mengatur waktu.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan pejabat ATR/BPN dan lokasi lain yang berkaitan dengan perkara. ANTARA melaporkan bahwa ruangan kerja Nusron tidak termasuk ruangan yang digeledah dalam kegiatan penggeledahan di kementerian pada 17 September 2026.

Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa penyidik sedang mengumpulkan dan mendalami bukti terkait perkara. Akan tetapi, pemanggilan sebagai saksi, ketidakhadiran dalam pemeriksaan, maupun penggeledahan di lingkungan kementerian tidak dapat langsung diartikan sebagai bukti bahwa seseorang melakukan tindak pidana.

Dalam aksi yang direncanakan berlangsung Kamis (15/10/2026), FORMASI akan menyoroti independensi KPK dan meminta agar proses hukum berjalan secara terbuka.

Jalih menilai, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Menurutnya, siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan alat bukti, tanpa perlakuan istimewa karena jabatan atau kedekatan politik.

FORMASI juga berencana mendesak KPK mengambil langkah hukum yang diperlukan, termasuk pemanggilan paksa apabila persyaratan hukum untuk tindakan tersebut telah terpenuhi.

Meski demikian, tindakan paksa dalam proses hukum harus mengikuti ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Desakan kelompok masyarakat sipil tidak serta-merta menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penangkapan.

Penetapan tersangka dan tindakan penahanan maupun penangkapan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan hasil penyidikan, bukan semata-mata tuntutan demonstrasi.

Kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor menjadi ujian bagi KPK untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Publik berhak mengetahui perkembangan penyidikan, termasuk hasil pemeriksaan para saksi, aliran uang yang diduga berkaitan dengan perkara, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.

Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Nusron Wahid belum dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana hanya karena sejumlah orang yang diduga merupakan orang kepercayaannya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Karena itu, pertanyaan penting dalam perkara ini bukan hanya apakah KPK akan memenuhi desakan FORMASI, melainkan sejauh mana penyidik mampu menjelaskan hubungan antara dugaan suap, proses pengurusan HGB, dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut berdasarkan alat bukti.

FORMASI berharap aksi di depan Gedung KPK dapat mendorong penanganan perkara yang transparan dan akuntabel. Bagi Jalih Pitoeng, pemberantasan korupsi harus dijalankan tanpa tebang pilih agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

Publik kini menantikan perkembangan pemeriksaan saksi dan langkah lanjutan KPK dalam perkara tersebut. Pada akhirnya, penegakan hukum yang kuat tidak hanya diukur dari keberanian memenuhi tuntutan publik, tetapi juga dari kemampuan membuktikan perkara secara sah, objektif, dan sesuai hukum.

MoneyTalk.id, Jakarta – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menolak membarkan indikasi penjarahan aset negara di sektor infrastruktur berlalu begitu saja. KAKI memastikan bakal kembali mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan berkas susulan jilid tiga terkait skandal dugaan korupsi dalam perpanjangan konsesi jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

​Langkah penyerahan berkas tambahan ini dilakukan guna merespons permintaan tim penyidik KPK yang membutuhkan penguatan bukti atas dua laporan resmi yang telah dilayangkan sebelumnya.

​Fokus pelaporan KAKI menyoroti indikasi pelanggaran sistematis dan amburadulnya regulasi pada perpanjangan konsesi ruas Tol Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Pluit, beserta proyek pengembangannya. Praktik dinasti konsesi ini dinilai culas, menabrak aturan hukum, dan berpotensi memicu kerugian keuangan negara dalam angka yang fantastis.
​Sekretaris Jenderal KAKI, Muh. Anshor Mu’min, menegaskan bahwa timnya saat ini tengah merampungkan seluruh dokumen krusial sebelum diserahkan langsung ke Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

​”Kami sudah dua kali melapor dan KPK meminta bukti yang lebih spesifik. Kami tidak akan mundur. Ini kedatangan kami yang ketiga kali untuk mengunci dan melengkapi seluruh bukti yang disyaratkan,” tegas Anshor Mu’min, Selasa (13/10/2026).

​Anshor mengungkapkan, laporan jilid tiga ini tidak sekadar berisi klaim, melainkan hasil pembongkaran data secara mendalam. Berkas yang disiapkan mencakup bedah temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, analisis tajam rekayasa aliran kas (cash flow), hingga bukti kejanggalan administratif pada amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) tahun 2020.

​Dalam audit BPK, penunjukan langsung pada proyek pengembangan ruas Tol Ancol Timur – Pluit tanpa lelang terbuka menjadi dosa utama yang disorot. Pola penunjukan karpet merah ini tak hanya menutup peluang penerimaan negara yang transparan, tetapi juga menguapkan potensi pendapatan bunga serta secara sengaja menunda pengembalian aset tol milik rakyat ke tangan pemerintah.

​KAKI menegaskan bahwa desakan pelaporan ini adalah ujian konsistensi bagi KPK. Penanganan skandal tol CMNP dituntut tidak mengendap di meja administrasi apalagi diintervensi kekuatan oligarki, melainkan harus segera dinaikkan ke tahap penyelidikan resmi demi merebut kembali kedaulatan serta kekayaan negara.