23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id,Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti konstruksi surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Febrie Adriansyah dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 75/Pidsus-TPK/2026/PN Tipikor Jakarta Pusat. IPW menduga terdapat sejumlah perbuatan yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi hanya dimasukkan dalam uraian dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mempertanyakan alasan jaksa penuntut umum tidak mendakwakan secara tersendiri dugaan pemerasan dalam jabatan, suap, dan gratifikasi yang menurut IPW tercermin dalam uraian fakta penerimaan uang, saham, serta aset tanah dalam surat dakwaan.

Menurut Sugeng, persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kelengkapan konstruksi dakwaan dan kemungkinan pengaruhnya terhadap proses pembuktian serta tuntutan hukuman terhadap terdakwa.

IPW menegaskan, persoalan ini perlu dicermati dalam proses persidangan agar seluruh dugaan tindak pidana yang relevan dapat diuji secara terbuka sesuai ketentuan hukum.

Dalam siaran persnya, IPW menjelaskan bahwa surat dakwaan terhadap Febrie Adriansyah disusun dalam bentuk kumulatif dan alternatif.

Pada dakwaan pertama primair, terdakwa disebut didakwa melakukan pemerasan dalam jabatan terhadap Tan Kian. IPW menyebut uraian dakwaan itu berkaitan dengan penerimaan uang sebesar SGD 5 juta melalui Ferry Yanto Hongkiriwang, yang dikaitkan dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, pada dakwaan kedua kesatu primair, menurut IPW, jaksa mendakwakan tindak pidana pencucian uang atas penerimaan uang, saham, dan tanah dari sejumlah pihak.

IPW mempertanyakan mengapa dugaan perbuatan yang dinilai berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi tersebut tidak turut dirumuskan sebagai dakwaan pemerasan dalam jabatan, suap, atau gratifikasi.

“Jaksa penuntut umum bukannya tidak tahu atau kurang cakap,” demikian substansi kritik IPW dalam siaran persnya, Jumat (9/10/2026).

Organisasi tersebut menilai, penguraian perbuatan dalam dakwaan pertama menunjukkan bahwa jaksa memahami konstruksi pemerasan dalam jabatan, tetapi mempertanyakan tidak dicantumkannya dakwaan serupa dalam dakwaan kedua.

IPW juga menyoroti sejumlah penerimaan yang disebut dalam uraian surat dakwaan. Berdasarkan siaran pers Sugeng Teguh Santoso, penerimaan tersebut antara lain saham senilai Rp14 miliar dari Michael Njoman, uang Rp20,6 miliar dari Tria Bellitonito, serta uang Rp60 miliar dan aset tanah dari Andy Chandra Tan.

IPW menyebut aset tanah di Cilincing, Jakarta Utara, seluas 9.260 meter persegi dengan nilai sekitar Rp77,07 miliar. Selain itu, disebut pula sejumlah bidang tanah yang berkaitan dengan Hotel The Nyaman di Jalan Kubu Anyar, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Dalam siaran pers tersebut, IPW merinci tiga bidang tanah masing-masing seluas 296 meter persegi dengan nilai Rp4,44 miliar, 213 meter persegi senilai Rp3,55 miliar, dan 880 meter persegi senilai Rp12 miliar.

IPW juga menyebut penerimaan uang senilai Rp203,469 miliar dari berbagai pihak.

Menurut IPW, rangkaian penerimaan tersebut perlu diuji lebih lanjut untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi selain TPPU. Penentuan tersebut tetap harus didasarkan pada alat bukti, ketentuan hukum yang berlaku, serta penilaian pengadilan.

Pencantuman transaksi atau aset dalam uraian dakwaan TPPU tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa transaksi tersebut merupakan hasil pemerasan, suap, atau gratifikasi. Unsur tindak pidana dan hubungan antara tindak pidana asal dengan pencucian uang harus dibuktikan sesuai hukum acara yang berlaku.

IPW menilai, apabila dugaan tindak pidana asal tidak dirumuskan secara memadai dalam surat dakwaan, kondisi tersebut berpotensi memunculkan persoalan hukum dalam proses persidangan.

Sugeng berpendapat, kelemahan konstruksi dakwaan dapat menjadi dasar bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan. Salah satu persoalan yang menurut IPW perlu dicermati adalah kemungkinan dakwaan dinilai tidak jelas, tidak lengkap, atau kabur.

Namun, apakah suatu surat dakwaan memenuhi persyaratan hukum atau harus dinyatakan batal demi hukum merupakan persoalan yang harus dinilai berdasarkan isi surat dakwaan, ketentuan hukum acara pidana, dan putusan pengadilan. Kritik IPW tidak serta-merta berarti dakwaan tersebut cacat hukum.

IPW meminta masyarakat mengikuti perkembangan persidangan perkara Febrie Adriansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Menurut organisasi itu, pengawasan publik diperlukan agar proses hukum berlangsung transparan dan putusan yang dijatuhkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menariknya, dalam siaran pers yang sama, IPW juga mengakui bahwa kritik terhadap surat dakwaan tersebut bisa saja keliru.

Sugeng menyatakan, ada kemungkinan jaksa penuntut umum sengaja menyimpan dugaan tindak pidana asal untuk ditangani melalui perkara tersendiri pada tahap berikutnya.

Jika benar demikian, IPW meminta Kejaksaan Agung memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kemungkinan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru atas dugaan pemerasan dalam jabatan, suap, atau gratifikasi.

IPW turut menyinggung perlunya kejelasan langkah tim sembilan di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebagaimana disebut dalam siaran pers tersebut.

Menurut IPW, penjelasan mengenai strategi penanganan perkara diperlukan agar tidak muncul ketidakpastian di tengah masyarakat mengenai apakah dugaan tindak pidana asal akan ditangani dalam perkara yang sedang berjalan atau melalui perkara terpisah.

Pada akhirnya, IPW meminta agar penanganan perkara Febrie Adriansyah dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Organisasi tersebut menilai, seluruh dugaan tindak pidana yang relevan perlu ditangani sesuai hukum agar pertanggungjawaban pidana dapat ditentukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendadak riuh saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan untuk mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, pada Rabu (7/10/2026).

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno bersama empat hakim anggota tersebut mengungkap praktik rasuah bernilai fantastis dan skema pencucian uang yang rapi.

Modus “Kue” di Cafe De Clan dan Pemerasan Pengusaha Properti
Dalam uraian dakwaan, JPU mengungkap istilah sandi “kue” yang digunakan untuk menyamarkan transaksi uang haram dari perusahaan pemasok batu bara terkait krisis listrik (blackout), PT Oktasan Baruna Persada (PT OBP). Total aliran dana yang masuk mencapai Rp20,6 miliar selama rentang 2020–2025. Transaksi penyerahan uang terselubung ini intensif dilakukan di Cafe De Clan, Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, sebelum akhirnya ditukarkan ke mata uang asing melalui Koin Money Changer.

“Tom, ada kue (uang) untuk De Clan dari kantor,” bunyi ujaran dalam surat dakwaan JPU saat memperagakan komunikasi penyerahan uang dari pihak swasta.

Tak berhenti di situ, Febrie juga didakwa melakukan pemerasan sebesar SGD 5 juta (sekitar Rp.55 miliar) kepada konglomerat properti Tan Kian. Pemerasan dilakukan melalui perantara bernama Ferry Yanto Hongkiriwang dengan ancaman agar Tan Kian tidak terseret sebagai tersangka dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Pencucian Uang Lintas Sektor
Hasil pemerasan dan suap tersebut disamarkan melalui skema Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Uang tunai diputar seolah-olah sebagai modal usaha, dialokasikan ke puluhan perusahaan cangkang, hingga dibelanjakan aset berharga seperti emas, tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan penukaran valuta asing secara masif.

Bahkan, Restoran Prancis Gontran Cherrier di kawasan Cipete diakuisisi lalu diubah menjadi Cafe De Clan guna menampung hasil kejahatan. Total nilai penerimaan dan aset TPPU dalam perkara ini diperkirakan menembus angka ratusan miliar rupiah.

Persidangan dijadwalkan berlanjut pada Rabu (14/10/2026) dengan agenda penyampaian nota perlawanan (eksepsi) dari pihak terdakwa dan tim penasihat hukumnya. Mahtama persidangan menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan berjalan secara adil untuk menjamin hak-hak pembuktian di muka hukum.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan praktik politik uang (money politics) terkait pengondisian dukungan Rais Aam dalam arena Muktamar NU. Dalam kedatangannya, perwakilan pengurus menyerahkan barang bukti kronologi, tiket penerbangan, serta mengembalikan seluruh uang tunai yang diterima dari tim pemenangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Penyerahan berkas laporan dan uang tunai dilakukan langsung di bagian Humas/Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK dan diterima oleh penyidik KPK.

Ketua PCNU Kabupaten Sekadau, Bagus Fitrianto, bersama Katib Syuriah/perwakilan Rais Syuriah PCNU Sekadau menegaskan langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen menjaga integritas organisasi serta membersihkan NU dari praktik suap dan korupsi.

“Kami menyerahkan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah kami terima. Ini bukan kasus tunggal, setidaknya ada sekitar 27 Pengurus Cabang (PC) lain yang juga siap melakukan langkah serupa untuk mengembalikan uang yang mereka terima,” ujar perwakilan PCNU di Gedung KPK.

Pihak pelapor mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan ini, memproses hukum para oknum yang terlibat, serta merilis perkembangan kasus ini secara transparan kepada publik.

KRONOLOGI PENERIMAAN DAN PENGEMBALIAN DANA

Berikut adalah urutan kejadian berdasarkan dokumen tiket perjalanan, laporan kronologi tertulis, serta bukti pengaduan di KPK:

Pengondisian dan Keberangkatan Rombongan ke Jakarta (8 Agustus)

1. Koordinasi Wilayah: H. Kholil (pemilik PT Musdalifah Kalbar/Travel Haji & Umroh) bertindak sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Kalimantan Barat untuk mengoordinasi pengurus PWNU Kalbar dan PCNU se-Kalimantan Barat.

2. Keberangkatan: Pada tanggal 8 Agustus, rombongan pengurus berangkat dari Bandara Supadio Pontianak menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menggunakan maskapai Lion Air (Penerbangan IU691).

3. Agenda Formal: Setibanya di Jakarta, rombongan langsung diarahkan menghadiri acara Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni IKAPETE di Gedung MPR RI. Acara ini disinyalir menjadi kedok awal untuk pengondisian dukungan Rais Aam.

Penerimaan Uang Muka (DP) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta

1. Selesai kegiatan di Gedung MPR RI, seluruh rombongan diboyong dan diinapkan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan.

2. Di salah satu kamar hotel, H. Kholil mengarahkan para utusan PC/PWNU se-Kalbar untuk mengambil uang muka (down payment/DP) pengondisian sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per perwakilan.

Daftar Penerima di Jakarta mencakup:

1. PWNU Kalbar: KH. Ismail Ghofur (Rais Syuriah).

2. PCNU Kubu Raya: Abdussalam & Munif.

3. PCNU Kapuas Hulu: Mohammad Yusuf & HM. Kusyairi Usman.

4. PCNU Sanggau: Nasri & Amin Syukur.

5. PCNU Mempawah: Mahmud Jayadi & Bukhari.

6. PCNU Bengkayang: Damssir & Basori.

7. PCNU Kayong Utara: Kusnan & Nazril.

8. PCNU Kota Singkawang: Suhadi.

9. PCNU Kota Pontianak: Ahmad Faruki & Husni Mubarok.

10. PCNU Melawi: Rofingi.

11. PCNU Landak: Eko Santoso.

12. PCNU Sekadau: Bagus Fitrianto & Tim.

Pelunasan Dana di Hotel Fatma, Jombang

1. Memasuki arena Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jawa Timur, H. Kholil kembali menghubungi para pengurus PCNU yang telah menerima DP di Jakarta.

2. Rombongan diminta merapat ke Hotel Fatma, Jombang (hotel milik Saifullah Yusuf/Gus Ipul) untuk mengambil sisa uang pelunasan dari tim pemenangan Gus Ipul.

Laporan Resmi dan Pengembalian Uang ke KPK

1. Mengetahui adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi/gratifikasi politik, Ketua PCNU Sekadau Bagus Fitrianto bersama Katib Syuriah memutuskan memproses pengembalian dana tersebut.

2. Tim mendatangi Gedung Merah Putih KPK, menyerahkan berkas penerbangan, daftar kronologi, serta uang tunai (DP Hotel Royal Kuningan + Pelunasan Hotel Fatma) kepada penyidik KPK.

3. Pelapor mendesak KPK segera menerbitkan rilis resmi dan menindak para oknum aktor intelektual di balik aliran dana tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang pertama kepada Mantan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah sebagai terdakwa.

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Febrie Adriansyah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeras Tan Kian, saksi dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya, SGD 5 juta atau sekitar Rp55 miliar.

Dakwaan tersebut dibacakan Agus Sahat Jaksa Utama Madya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 7 Oktober 2026.

Menurut jaksa, pemaksaan terjadi saat Febrie menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung pada 2020.

Dalam dakwaan, Febrie disebut menggunakan Ferry Yanto Hongkiriwang sebagai perantara untuk menekan Tan Kian agar tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi PT Jiwasraya.

JPU menyebut Ferry menemui Tan Kian di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Ferry menyampaikan ancaman bahwa Tan Kian dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Tan Kian yang dalam dakwaan disebut merasa tidak memiliki keterkaitan dengan perkara Jiwasraya kemudian merasa tertekan dan menyanggupi permintaan tersebut.

Uang SGD 5 juta itu selanjutnya diserahkan secara bertahap kepada Ferry. Setelah menerima uang, Ferry melaporkannya kepada Febrie.

Menurut JPU, Febrie kemudian meminta uang tersebut “didinginkan” terlebih dahulu dan mengarahkan agar uang tunai itu diamankan serta disimpan di PT KOIN Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Telah memaksa Tan Kian memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu Tan Kian memberikan uang lima juta Dollar Singapura,” ujar Agus Sahat, seperti dilaporkan Antara, pada Rabu 7 Oktober 2026.

Febrie didakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada, Rabu 7 Oktober 2026.

Berdasarkan data SIPP dalam perkara tersebut, Febrie didakwa bersama-sama dengan Ferry Yanto Hongkiriwang melakukan tindak pidana terkait dugaan pemaksaan terhadap Tan Kian untuk memberikan sejumlah uang agar tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya.

Berdasarkan surat dakwaan yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perbuatan tersebut diduga terjadi pada sekitar tahun 2020 di sejumlah lokasi di Jakarta Selatan, antara lain Mall Pacific Place, Hotel The Ritz Carlton, kawasan Cipete Raya, serta Jalan Radio I.

Dalam dakwaan disebutkan, Febrie saat itu menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-372/A/JA/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Jaksa mendakwa Febrie bersama Ferry Yanto Hongkiriwang telah melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Adapun uang yang diduga diminta dari Tan Kian mencapai SGD5 juta atau sekitar Rp55 miliar.

Uang tersebut, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan, diberikan dengan tujuan agar Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asuransi Jiwasraya.

Dakwaan tersebut menyebutkan bahwa perbuatan Febrie dan Ferry dilakukan di sejumlah tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Atas perbuatan tersebut, Febrie didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Perkara selanjutnya akan diperiksa dalam rangkaian persidangan untuk menguji dakwaan, alat bukti, serta keterangan para pihak di hadapan majelis hakim.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Status Febrie sebagai terdakwa dalam perkara ini belum berarti dirinya terbukti bersalah.

Pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana terdakwa akan ditentukan berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai sorotan. Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng mendesak KPK mengambil langkah tegas dengan menjemput paksa Nusron apabila kembali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Nusron sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu (7/10/2026) dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Namun, Nusron tidak hadir dan menyampaikan surat konfirmasi kepada KPK dengan alasan memiliki agenda lain di internal kementerian.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang pemeriksaan Nusron. KPK menyebut keterangan Nusron diperlukan untuk membantu mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

Menanggapi hal tersebut, Jalih Pitoeng meminta KPK tidak memberikan perlakuan berbeda kepada siapa pun yang dipanggil untuk kepentingan penyidikan.

“KPK tidak boleh pandang bulu dalam menerapkan dan menjalani aturan serta perundang-undangan,” ungkap Jalih Pitoeng, Kamis (8/10/2026).

“Oleh karena itu, kami mendesak KPK segera jemput paksa Nusron Wahid,” pinta Jalih Pitoeng menegaskan.

Menurut Jalih, proses hukum harus berjalan tanpa melihat jabatan seseorang. Ia menilai status Nusron sebagai Menteri ATR/BPN tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan.

“Kalau memang sudah dipanggil secara resmi oleh penyidik, maka harus dihormati. Jangan sampai masyarakat melihat ada perlakuan berbeda antara pejabat negara dengan masyarakat biasa,” ujarnya.

Jalih juga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi apabila KPK dinilai tidak tegas dalam menangani ketidakhadiran Nusron.

“Jika KPK tidak berani, maka kami akan unjuk rasa secara besar-besaran mendukung sekaligus mendesak KPK agar segera menangkap Nusron,” pungkasnya.

Desakan FORMASI tersebut muncul setelah Ketua KPK Setyo Budiyanto turut menyoroti ketidakhadiran Nusron. Setyo mengatakan surat panggilan telah dikirim sejak awal pekan sebelumnya sehingga alasan adanya agenda internal kementerian dinilai seharusnya dapat diatur agar tidak berbenturan dengan jadwal pemeriksaan.

Setyo juga mengingatkan pernyataan Nusron pada 18 September 2026 yang menyatakan akan menghormati proses hukum KPK dan membantu penegakan hukum terkait perkara di lingkungan ATR/BPN.

Meski demikian, hingga Kamis (8/10/2026), KPK belum menyatakan melakukan penjemputan paksa terhadap Nusron. KPK masih menunggu penjadwalan ulang pemeriksaan dan meminta Nusron kooperatif memenuhi panggilan berikutnya.

Kasus yang menjerat lingkungan ATR/BPN tersebut bermula dari operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adhi, serta sejumlah pihak lain dari unsur swasta.

KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN, termasuk dugaan aliran uang dan alur perintah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik masih menelusuri apakah terdapat pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam perkara tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membawa penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin dekat dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

KPK memastikan telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan Nusron dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Perkembangan tersebut mendapat perhatian Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI). Ketua Umum FORMASI Jalih Pitoeng mendesak KPK tidak berhenti pada pemeriksaan Nusron sebagai saksi apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang mengarah kepada keterlibatannya.

Jalih meminta KPK menelusuri secara menyeluruh aliran uang, hubungan para tersangka dengan Nusron, serta keterangan mengenai dugaan uang yang diperuntukkan bagi Menteri ATR/BPN tersebut.

“Kalau dalam pemeriksaan dan pendalaman alat bukti ditemukan bahwa ada uang yang memang diperuntukkan kepada Nusron Wahid, maka KPK harus berani menaikkan status hukumnya sesuai dengan alat bukti yang ditemukan. Jangan berhenti hanya pada anak buah,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Menurut Jalih, pemeriksaan Nusron menjadi momentum penting untuk membuka konstruksi perkara secara lebih utuh. Apalagi, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus yang bermula dari OTT pada 14 September 2026.

Empat di antaranya, menurut KPK, diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Mereka adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin dan Muhammad Fakhry.

KPK juga sebelumnya mengungkap adanya dugaan skema pengumpulan uang melalui orang-orang kepercayaan Nusron. Dalam salah satu perkara, uang Rp2,1 miliar yang berkaitan dengan pengurusan HGB PT Bela Parahyangan disebut mengalir sebesar Rp1,8 miliar kepada Arif Sugiyanto, yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron.

Selain itu, KPK mendalami dugaan setoran Rp10 miliar kepada Arif Sugiyanto pada 7 September 2026. KPK menyatakan asal dan peruntukan uang tersebut masih ditelusuri.

Jalih menilai rangkaian fakta tersebut harus dibongkar sampai ke titik paling atas.

“Pertanyaannya sederhana, uang itu dikumpulkan untuk siapa, atas perintah siapa, siapa yang mengetahui, siapa yang menerima dan siapa yang menikmati. Semua harus dibuka oleh KPK,” tegasnya.

Nama Nusron memang menjadi sorotan setelah OTT KPK menyasar lingkungan ATR/BPN pada 14 September 2026. Ketika itu, keberadaan Nusron sempat menjadi perhatian karena ia tidak terlihat dalam sejumlah agenda publik dan absen dari rapat bersama DPR.

Namun, Nusron kemudian muncul ke publik pada 18 September 2026 dan menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

Nusron juga membantah anggapan bahwa dirinya menghilang setelah OTT. Dalam pemberitaan yang mengutip pernyataannya, Nusron mempertanyakan anggapan tersebut dan menyatakan dirinya tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/BPN.

Bagi Jalih, persoalan keberadaan Nusron setelah OTT bukan inti perkara. Yang jauh lebih penting adalah apakah ada hubungan hukum antara dirinya dengan aliran uang dan tindakan para tersangka.

“Kalau memang tidak ada kaitan, tentu pemeriksaan KPK akan menjelaskannya. Tetapi kalau dari pemeriksaan muncul alat bukti yang menunjukkan adanya perintah, penerimaan atau aliran uang kepada Nusron, maka tidak boleh ada perlakuan khusus,” ujar Jalih.

Ia menegaskan bahwa desakan FORMASI bukan berarti menyatakan Nusron telah bersalah. Menurutnya, status tersangka harus ditentukan berdasarkan kecukupan alat bukti yang dimiliki penyidik KPK.

KPK sebelumnya menyebut empat dari delapan tersangka dalam perkara tersebut merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid berdasarkan keterangan dan barang bukti yang telah diperoleh penyidik.

Delapan tersangka tersebut terkait dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor serta penerimaan lain yang berkaitan dengan mutasi-promosi jabatan dan pelayanan pertanahan.

KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di lingkungan ATR/BPN dan sejumlah lokasi lain untuk mengumpulkan dokumen serta barang bukti elektronik. Ruang kerja Nusron saat penggeledahan awal di Kementerian ATR/BPN tidak termasuk ruangan yang diperiksa. KPK menyatakan hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pemeriksaan atau tindakan penyidikan lain sesuai kebutuhan perkara.

Jalih menilai penyidikan harus diarahkan untuk mengungkap seluruh rantai perkara, bukan hanya pihak yang tertangkap dalam OTT.

“OTT itu pintu masuk. Setelah pintu terbuka, KPK harus membongkar seluruh jaringan dan aliran uangnya. Kalau alat bukti mengarah kepada siapa pun, termasuk pejabat tinggi, harus diproses sesuai hukum,” katanya.

Ia meminta publik tidak hanya melihat siapa yang ditangkap, tetapi juga mengikuti perkembangan pemeriksaan terhadap pihak yang berada di sekitar pusat pengambilan keputusan.

Jalih kembali menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk mengembangkan perkara berdasarkan alat bukti yang ditemukan.

“Kalau setelah diperiksa ternyata tidak ada bukti keterlibatan Nusron, tentu itu harus dihormati. Tetapi kalau justru ditemukan bukti yang cukup, KPK jangan ragu menetapkan tersangka,” ujarnya.

Desakan tersebut semakin mengemuka setelah KPK secara resmi memanggil Nusron Wahid sebagai saksi. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan surat pemanggilan telah dikirimkan pada pekan sebelumnya dan Nusron diharapkan memenuhi panggilan tersebut.

Bagi FORMASI, pemeriksaan tersebut harus menjadi kesempatan bagi KPK untuk menguji seluruh informasi mengenai dugaan aliran uang yang berkaitan dengan orang-orang di sekitar Nusron.

“Kami mendesak KPK bekerja berdasarkan bukti. Jangan karena seseorang pejabat, pemeriksaannya berhenti. Sebaliknya, jangan pula seseorang dijadikan tersangka tanpa bukti yang cukup. Kalau alat bukti mengarah kepada Nusron, tetapkan sesuai hukum,” pungkas Jalih Pitoeng.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemecatan Wisnu Hani Putranto sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat kasus fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, dinilai belum cukup untuk menjawab dugaan penyimpangan yang terjadi di balik keberadaan “klaster mewah” di dalam lapas.

Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemberian sanksi administratif. Ia meminta dugaan tindak pidana di balik fasilitas khusus tersebut ditelusuri hingga tuntas, termasuk kemungkinan adanya transaksi atau suap untuk mendapatkan fasilitas istimewa.

“Kalau memang ditemukan adanya pemberian uang atau keuntungan tertentu untuk mendapatkan fasilitas khusus di dalam lapas, maka persoalannya sudah masuk ranah pidana. Eks Kalapas harus diperiksa secara serius dan kalau alat buktinya cukup, harus ditetapkan sebagai tersangka,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Senin (5/10/2026).

Desakan itu disampaikan setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi memberhentikan Wisnu Hani sebagai ASN pada Senin, 5 Oktober 2026. Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan menyatakan Wisnu bersama Kalapas baru telah diperiksa dan dijatuhi hukuman.

Selain Wisnu, sebanyak 16 ASN lainnya di Lapas Cibinong juga mendapatkan sanksi dengan tingkat hukuman berbeda. Total terdapat 17 pegawai yang dikenai sanksi disiplin, terdiri atas satu pegawai yang diberhentikan, lima orang mendapat hukuman disiplin berat, dan 11 orang mendapat hukuman disiplin sedang.

Namun, bagi Jalih, pemecatan sebagai ASN belum otomatis menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting, yakni bagaimana fasilitas tersebut bisa tersedia, siapa yang menguasai, siapa yang mengizinkan, siapa penggunanya, serta apakah ada keuntungan finansial yang diterima pejabat atau petugas.

“Jangan sampai publik hanya disuguhi pemecatan. Pemecatan itu urusan disiplin kepegawaian. Kalau ada dugaan suap, pungutan atau jual beli fasilitas, itu harus dibuka dan diproses secara pidana,” tegasnya.

Kasus ini bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman RI ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada 23 September 2026.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan di lingkungan lapas yang diduga dihuni warga binaan dan memiliki fasilitas jauh berbeda dari blok hunian biasa. Tim menemukan bangunan yang menyerupai rumah atau apartemen dengan sofa, televisi, kulkas, meja makan, kamar tidur dan fasilitas rumah tangga lainnya.

Ombudsman juga menyebut terdapat lebih dari 10 bangunan serta sejumlah kendaraan mewah di kawasan tersebut. Tim bahkan menemukan fasilitas kebugaran dan simulator golf yang sedang dibangun.

Yang membuat persoalan semakin serius, menurut Ombudsman, tim sempat mengalami penolakan ketika hendak masuk ke area blok sel. Di lokasi lain, Ombudsman bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai warga binaan yang berada di kawasan hunian tersebut, tetapi petugas lapas menghalangi komunikasi lebih lanjut dengan orang tersebut.

Temuan tersebut kemudian memicu pemeriksaan terhadap jajaran Lapas Cibinong.

Pada 26 September 2026, Kemenimipas menonaktifkan lima pejabat struktural, yakni Kalapas Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum.

Jalih mengatakan, FORMASI tidak ingin menyimpulkan seseorang bersalah sebelum ada proses hukum dan alat bukti yang sah. Namun, menurutnya, aparat penegak hukum wajib menelusuri dugaan adanya transaksi apabila fasilitas khusus tersebut ternyata diberikan kepada warga binaan dengan imbalan tertentu.

“FORMASI tidak sedang menghakimi siapa pun. Tetapi negara juga tidak boleh berhenti pada pemeriksaan etik atau disiplin kalau ditemukan indikasi pidana. Telusuri aliran uangnya, siapa yang membayar, siapa yang menerima dan siapa yang memberikan fasilitas,” ujarnya.

Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menyatakan memantau persoalan Lapas Cibinong. KPK menilai pemberian fasilitas atau kemudahan tertentu kepada warga binaan yang diperoleh melalui pembayaran atau pemberian sesuatu memiliki kerawanan praktik transaksional yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) juga menyatakan akan mengusut lebih lanjut apabila ditemukan unsur pidana terkait dugaan komersialisasi hunian dengan fasilitas eksklusif di Lapas Cibinong.

“Artinya, ruang untuk masuk ke penyelidikan pidana memang terbuka. Sekarang tinggal keberanian aparat untuk membuktikan apakah benar ada transaksi atau tidak,” kata Jalih.

Sorotan terhadap Wisnu semakin kuat setelah dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI pada 28 September 2026, ia mengakui dirinya memerintahkan pemindahan sejumlah barang dari kawasan yang menjadi sorotan.

Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo ketika itu mempertanyakan menghilangnya sejumlah barang seperti AC dan sofa yang sebelumnya terlihat di lokasi.

Wisnu mengakui bahwa dirinya yang memerintahkan pemindahan barang tersebut. Ia beralasan barang-barang itu bukan Barang Milik Negara (BMN).

Bagi FORMASI, fakta tersebut harus ditempatkan dalam pemeriksaan yang lebih luas. Bukan berarti perintah pemindahan barang otomatis merupakan tindak pidana, tetapi harus dilihat apakah tindakan tersebut berkaitan dengan upaya menghilangkan atau memindahkan barang yang menjadi bagian dari temuan pemeriksaan.

“Ini yang harus didalami. Apa alasan pemindahan, siapa pemilik barang, dari mana barang berasal, siapa yang menggunakan dan mengapa fasilitas seperti itu bisa berada di dalam lapas. Jangan ada satu pun pertanyaan yang dibiarkan menggantung,” kata Jalih.

Di sisi lain, Kemenimipas menyatakan hasil investigasi internal menemukan adanya penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah ASN di lingkungan Lapas Cibinong.

Rudi Setiawan menyebut para pegawai yang dikenai sanksi terbukti melanggar ketentuan disiplin ASN. Sebanyak 17 orang telah dijatuhi hukuman dengan tingkat sanksi berbeda.

Namun, sampai saat ini pemberian status tersangka terhadap Wisnu dalam perkara pidana suap belum diumumkan aparat penegak hukum.

Karena itu, Jalih meminta proses pemeriksaan administratif dan proses hukum pidana berjalan beriringan.

“Kalau tidak ada suap, buktikan tidak ada suap. Kalau tidak ada jual beli fasilitas, buktikan tidak ada. Tetapi kalau ternyata ada uang yang mengalir, siapa pun yang menerima harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurut Jalih, publik juga berhak mengetahui siapa saja warga binaan yang pernah menempati fasilitas tersebut, bagaimana mereka memperoleh akses, berapa lama fasilitas digunakan, serta apakah terdapat pembayaran atau pemberian kepada petugas.

“Jangan hanya bongkar bangunannya. Bongkar juga mekanisme yang membuat bangunan itu bisa menjadi fasilitas istimewa bagi warga binaan tertentu,” tandasnya.

FORMASI, kata Jalih, mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara independen dan transparan. Jika bukti menunjukkan adanya tindak pidana, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.

“Pemecatan adalah satu tahap. Penegakan hukum adalah tahap berikutnya. Kalau memang ada pidana, publik menunggu tersangka, bukan hanya surat pemecatan,” pungkas Jalih.

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Mandiri Sekuritas, perusahaan jasa keuangan yang merupakan bagian dari ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menghadapi sejumlah tantangan tata kelola di tengah ekspansi bisnis pasar modal.

Sorotan publik terutama tertuju pada peningkatan liabilitas perusahaan yang mencapai Rp3,48 triliun pada 2025. Angka tersebut melonjak 56,82 persen dibandingkan posisi 2024 yang tercatat sebesar Rp2,22 triliun.

Kenaikan liabilitas ini menimbulkan pertanyaan mengenai struktur pendanaan, pengelolaan kewajiban, serta efektivitas pengawasan manajemen dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

Meski demikian, peningkatan liabilitas tidak serta-merta menunjukkan adanya gagal bayar atau persoalan utang bermasalah. Dalam industri sekuritas, liabilitas juga dapat berasal dari kewajiban transaksi efek, pendanaan operasional, serta aktivitas bisnis lainnya.

Namun, besarnya peningkatan kewajiban dibandingkan pertumbuhan modal tetap menjadi aspek yang patut dicermati oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan laporan tahunan Bank Mandiri 2025, posisi keuangan Mandiri Sekuritas memperlihatkan peningkatan aset, liabilitas, dan ekuitas.

Pada 2024, total aset perusahaan tercatat Rp4,39 triliun, liabilitas Rp2,22 triliun, dan ekuitas Rp2,17 triliun.

Setahun kemudian, aset meningkat menjadi Rp5,99 triliun, sementara liabilitas mencapai Rp3,48 triliun dan ekuitas Rp2,51 triliun.

Artinya, pertumbuhan liabilitas sebesar 56,82 persen jauh melampaui pertumbuhan ekuitas yang hanya 15,87 persen.

Perbedaan laju pertumbuhan tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi strategi pendanaan dan manajemen risiko perusahaan.

Publik berhak mengetahui secara lebih terperinci komponen kewajiban yang mengalami peningkatan, termasuk berapa bagian yang berasal dari aktivitas transaksi efek, kewajiban kepada lembaga keuangan, maupun kewajiban lainnya.

Transparansi mengenai komposisi liabilitas penting agar peningkatan angka kewajiban tidak menimbulkan spekulasi yang keliru mengenai kondisi keuangan perusahaan.

Di tengah kenaikan liabilitas, Mandiri Sekuritas masih mampu membukukan pertumbuhan laba.

Pada 2024, perusahaan mencatat pendapatan operasional Rp1,58 triliun dan laba bersih Rp278 miliar.

Pada 2025, pendapatan operasional meningkat menjadi Rp1,79 triliun, sedangkan laba bersih mencapai Rp367 miliar atau tumbuh 32,01 persen.

Kenaikan laba tersebut menjadi indikator positif bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan di tengah peningkatan kewajiban.

Beban perusahaan juga meningkat, dari Rp1,23 triliun pada 2024 menjadi Rp1,27 triliun pada 2025. Namun, pertumbuhan beban sebesar 3,09 persen masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 13,60 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan efisiensi operasional.

Dengan demikian, persoalan yang perlu dikaji bukanlah apakah Mandiri Sekuritas mengalami kerugian pada 2025, melainkan bagaimana perusahaan mengelola pertumbuhan bisnis, kewajiban, dan risiko keuangan secara berkelanjutan.

Selain kondisi keuangan, aspek integritas dan kepatuhan hukum menjadi bagian penting dalam penilaian terhadap perusahaan jasa keuangan yang berada dalam ekosistem BUMN.

Dalam penelusuran informasi publik, belum ditemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Mandiri Sekuritas sebagai institusi atau jajaran direksi dan komisarisnya terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Karena itu, dugaan korupsi tidak dapat dilekatkan kepada perusahaan maupun individu tanpa adanya dokumen hukum, hasil pemeriksaan aparat penegak hukum, atau putusan pengadilan yang mendukung.

Meski demikian, pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan, transaksi afiliasi, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan dana perusahaan tetap perlu menjadi perhatian.

Sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan perantara perdagangan efek dan penjaminan emisi efek, Mandiri Sekuritas dituntut menjaga standar kepatuhan, transparansi, dan perlindungan investor.

Setiap indikasi penyimpangan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme audit internal, pengawasan komisaris, serta pemeriksaan regulator apabila ditemukan bukti yang relevan.

Aspek kepemimpinan juga menjadi bagian yang patut dicermati.

Berdasarkan informasi pada laman resmi perusahaan, Alex Widi Kristiono tercatat sebagai Direktur Utama Pelaksana Tugas (Plt).

Sementara itu, jajaran direksi yang tercantum meliputi Theodora V. N. Manik sebagai Direktur Retail, Juwita Lestari sebagai Direktur Investment Banking, dan Faisal Rino Bernando sebagai Direktur Keuangan.

Status pelaksana tugas pada posisi direktur utama menimbulkan pertanyaan mengenai kesinambungan kepemimpinan, strategi jangka panjang, dan mekanisme pengambilan keputusan strategis.

Kondisi tersebut bukan berarti terjadi persoalan dalam manajemen. Namun, kejelasan mengenai proses penetapan direktur utama definitif penting untuk memastikan kesinambungan tata kelola perusahaan.

Dalam perusahaan jasa keuangan, kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor, mengendalikan risiko, serta memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan regulator.

Di samping direksi, komisaris memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi kebijakan pengurusan perusahaan.

Peningkatan liabilitas yang cukup signifikan semestinya menjadi salah satu bahan evaluasi dalam rapat pengawasan, terutama terkait kecukupan modal, manajemen risiko, dan efektivitas pengendalian internal.

Komisaris juga perlu memastikan bahwa direksi memiliki strategi yang terukur dalam mengelola pertumbuhan bisnis dan menjaga kualitas aset.

Dalam konteks perusahaan yang berada di bawah kelompok usaha BUMN, fungsi pengawasan tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi dan pelaporan rutin.

Pengawasan harus mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan setiap keputusan bisnis memberikan manfaat bagi perusahaan serta pemegang saham.

Publik juga berkepentingan mengetahui bagaimana komisaris mengevaluasi kenaikan liabilitas dan apa langkah korektif yang direkomendasikan kepada direksi.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pasar modal, Mandiri Sekuritas memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas investasi dan pembiayaan dunia usaha.

Karena itu, transparansi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan masyarakat.

Peningkatan liabilitas, meskipun diiringi pertumbuhan laba, tetap memerlukan penjelasan yang memadai mengenai struktur kewajiban dan strategi pengelolaannya.

Publik juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai efektivitas pengawasan komisaris, kesinambungan kepemimpinan direksi, serta mekanisme pencegahan penyimpangan.

Manajemen Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri perlu memberikan penjelasan yang komprehensif agar perkembangan keuangan perusahaan dapat dipahami secara proporsional.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perusahaan bukan hanya besarnya laba yang dibukukan, tetapi juga kemampuan menjaga kesehatan keuangan, integritas manajemen, dan kepercayaan pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

MoneyTalk.id,Jakarta – Program Kartu Prakerja yang digagas pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan. Di balik tujuan meningkatkan keterampilan dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, program yang mengelola dana negara hingga puluhan triliun rupiah itu dinilai menyimpan persoalan serius, mulai dari dugaan konflik kepentingan, tata kelola anggaran, hingga efektivitas pelatihan.

Wartawan senior Agustinus Edy Kristianto menilai desain dan pelaksanaan Kartu Prakerja patut diperiksa secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum. Ia bahkan menyebut program tersebut berpotensi menjadi perkara tindak pidana korupsi (tipikor).

Menurut Agustinus, persoalan mendasar terletak pada desain program yang dinilainya membuka jalan bagi perusahaan swasta untuk memperoleh keuntungan dari anggaran negara.

“Total angkanya untuk biaya pelatihan itu adalah Rp24 triliun. Suatu kebijakan itu dirancang secara khusus, didesain secara khusus untuk mengalirkan uang negara ke swasta,” kata Agustinus di podcast Forum Keadilan Madilog, Senin (5/10/2026).

Ia mempertanyakan siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas rancangan dan pelaksanaan program tersebut.

“Siapa yang paling bertanggung jawab dari desain dan pelaksanaan program Kartu Prakerja? Jokowi. Jokowi tidak bisa lepas dari program Prakerja ini,” tegasnya.

Pernyataan Agustinus tersebut menjadi kritik terhadap tanggung jawab politik Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang menggagas dan menjalankan program Kartu Prakerja. Namun, tanggung jawab politik dalam perumusan kebijakan perlu dibedakan dari pertanggungjawaban pidana yang harus dibuktikan melalui proses hukum.

Sorotan terhadap Kartu Prakerja bukan tanpa dasar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengungkap sejumlah persoalan dalam pemeriksaan program tersebut.

Dalam pemberitaan resmi Warta Pemeriksa pada 24 Agustus 2021, BPK menyatakan pembayaran kepada platform digital dan lembaga pelatihan tidak sepenuhnya didasarkan pada pelatihan yang benar-benar diikuti peserta.

BPK menemukan biaya pelatihan senilai Rp125,93 miliar telah dibayarkan, meskipun pelatihan tidak diikuti peserta atau status pelatihannya belum selesai hingga 31 Desember 2020.

Temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam mekanisme pembayaran dan pengendalian program. BPK juga menilai realisasi belanja belum dapat menggambarkan penyaluran dana yang sesungguhnya kepada penerima akhir.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar ketentuan pembayaran pelatihan ditinjau kembali supaya sesuai dengan tujuan program dan prinsip efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Tidak berhenti di situ, pemeriksaan BPK atas pengelolaan Kartu Prakerja tahun 2021 juga mengungkap sejumlah persoalan lain, antara lain:

-Sebanyak 191 lembaga pelatihan tidak memiliki akreditasi.

-Sebanyak 29 lembaga pelatihan menjual pelatihan yang tidak selaras dengan Nomor Induk Berusaha.

-Bantuan kepada 119.494 peserta senilai Rp289,85 miliar terindikasi tidak tepat sasaran.

-Sebanyak 68.733 peserta senilai Rp181,59 miliar tercatat sebagai penerima bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

-Sebanyak 165.544 peserta senilai Rp390,32 miliar masuk daftar hitam setelah ditetapkan sebagai peserta Kartu Prakerja.

Temuan tersebut tercantum dalam publikasi Warta Pemeriksa edisi Mei 2022 yang merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Kartu Prakerja.

Meski demikian, temuan administratif, kelemahan pengendalian, dan indikasi ketidaktepatan sasaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya korupsi. Penentuan unsur pidana tetap membutuhkan penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut.

Agustinus juga mempersoalkan besarnya aliran dana kepada sejumlah perusahaan swasta yang menjadi bagian dari ekosistem pelatihan Kartu Prakerja.

Dalam paparannya, ia menyebut sejumlah perusahaan yang memperoleh pembayaran terbesar berdasarkan data audit BPK yang dikutipnya.

Berikut rincian angka yang disampaikan Agustinus:

-Bukalapak Rp614,3 miliar

-Tokopedia Rp394,4 miliar

-PT Sekolah Integrasi Digital -(Sekolahmu) Rp109,4 miliar

-Pintaria Rp52,7 miliar

-Pijar Mahir Rp19,1 miliar

Agustinus menilai besarnya penerimaan perusahaan-perusahaan tersebut memperlihatkan bagaimana anggaran pemerintah dapat menjadi sumber pertumbuhan bisnis swasta.

“Menang banyak dong mereka. Menang banyak dapat duit dari negara, bisnisnya bertumbuh konkret, punya big data,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan yang perlu dijawab bukan hanya apakah peserta menerima pelatihan, melainkan juga apakah nilai yang dibayarkan pemerintah sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat.

Kritik tersebut menjadi penting mengingat Kartu Prakerja menggunakan uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan dari sisi manfaat, kualitas pelatihan, serta transparansi penerima pembayaran.

Salah satu polemik paling menonjol dalam pelaksanaan Kartu Prakerja terjadi pada 2020, ketika Ruangguru melalui Skill Academy terlibat sebagai salah satu mitra penyedia pelatihan.

Saat itu, pendiri sekaligus CEO Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara, juga menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi.

Agustinus menilai rangkap posisi tersebut menimbulkan persoalan etika dan potensi konflik kepentingan yang serius.

“Belva itu pemegang saham sekaligus pengurus direksi, kalau enggak salah, perusahaan Ruangguru. Belva juga berstatus sebagai staf khusus Presiden Jokowi. Bahkan Ruanggurunya si Belva ini juga bertindak sebagai lembaga pelatihan,” kata Agustinus.

Ia mempertanyakan bagaimana independensi pengambilan keputusan dapat dijaga ketika seseorang memiliki posisi di lingkaran kekuasaan sekaligus hubungan kepemilikan dengan perusahaan yang terlibat dalam program pemerintah.

Polemik tersebut memang pernah menjadi perhatian publik. Pada 21 April 2020, Belva mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Staf Khusus Presiden.

Dalam penjelasannya, Belva menyatakan bahwa proses verifikasi mitra Kartu Prakerja telah berjalan sesuai aturan dan dirinya tidak terlibat dalam penetapan mitra. Ia mengatakan pengunduran diri dilakukan untuk menghindari polemik dan persepsi negatif yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, pengunduran diri Belva merupakan fakta yang terdokumentasi, sedangkan dugaan adanya penyalahgunaan jabatan atau konflik kepentingan yang melanggar hukum tetap memerlukan pembuktian tersendiri.

Agustinus juga menyoroti keberadaan Komite Cipta Kerja yang memiliki peran dalam penyelenggaraan program Kartu Prakerja.

Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap program yang melibatkan banyak lembaga pemerintah tersebut, terutama karena di dalam struktur pengelolaan terdapat unsur pejabat tinggi negara.

Menurutnya, keberadaan institusi penegak hukum dalam struktur pemerintahan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan.

Ia menilai pengawasan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif.

Dalam pandangannya, jika ditemukan indikasi kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan, atau keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan hukum.

Agustinus mengungkapkan bahwa dirinya telah melaporkan dugaan korupsi dalam program Kartu Prakerja kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia berpendapat, berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut sudah cukup menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan hukum secara menyeluruh.

“Skandal Kartu Prakerja ini sudah matang untuk dibawa ke ranah penegakan hukum Tipikor. Saya sudah melaporkan program ini, dugaan korupsi ini ke KPK,” ungkapnya.

Laporan tersebut, menurut Agustinus, merupakan langkah untuk mendorong aparat penegak hukum menguji berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan anggaran Kartu Prakerja.

Namun, hingga terdapat keterangan resmi dari KPK mengenai status laporan, substansi pengaduan, dan tindak lanjutnya, laporan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi.

Program Kartu Prakerja pada awal peluncurannya pada 2020 memiliki alokasi anggaran Rp20 triliun. Pemerintah ketika itu menyatakan program ditujukan untuk membantu pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Dalam perkembangannya, skema Kartu Prakerja mengalami perubahan, termasuk ketika pemerintah menjadikannya bagian dari program penanganan dampak pandemi Covid-19.

Data dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2021 yang diaudit BPK mencatat alokasi biaya pelatihan sebesar Rp6,02 triliun dengan realisasi Rp3,41 triliun pada tahun tersebut. Sementara itu, alokasi insentif mencari kerja dan insentif survei mencapai Rp15,35 triliun.

Karena itu, angka Rp24 triliun yang disebut Agustinus perlu dipahami berdasarkan periode dan komponen anggaran yang dimaksud, terutama untuk membedakan total dana program, biaya pelatihan, serta pembayaran kepada mitra swasta.

Terlepas dari perbedaan penghitungan tersebut, satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik.

Kritik Agustinus membuka kembali pertanyaan mendasar mengenai Kartu Prakerja: apakah program tersebut benar-benar dirancang untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, atau justru menciptakan ruang bisnis yang menguntungkan perusahaan-perusahaan tertentu dengan menggunakan uang negara?

Pertanyaan itu perlu dijawab melalui keterbukaan dokumen, pemeriksaan independen, klarifikasi pihak-pihak yang disebut, dan penegakan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.

Sebab, dalam pengelolaan keuangan negara, besarnya anggaran bukan hanya menunjukkan kemampuan pemerintah membiayai program, melainkan juga besarnya tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah benar-benar kembali menjadi manfaat bagi rakyat.

Pamer Kemewahan, FORMASI Desak Deputi I Bakom Fahd Pahdepie Mundur

 

Polemik gaya hidup mewah pejabat Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI kembali menjadi sorotan. Setelah Deputi II Bakom, Timothy Ivan Triyono, mengundurkan diri akibat kontroversi unggahan di media sosial, kini giliran Deputi I Bakom, Fahd Pahdepie, yang didesak mundur dari jabatannya.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng. Ia menilai perilaku pejabat yang mempertontonkan kemewahan di ruang publik bertentangan dengan semangat kesederhanaan yang selama ini ditekankan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintahan.

Menurut Jalih, pejabat negara semestinya menunjukkan keteladanan, terutama ketika pemerintah tengah mendorong efisiensi anggaran dan meminta seluruh aparatur negara lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Sebagai pejabat publik, Fahd Pahdepie seharusnya memahami bahwa setiap perilaku dan aktivitasnya di media sosial menjadi perhatian masyarakat. Ketika gaya hidup mewah dipertontonkan, wajar jika publik mempertanyakan sensitivitas dan keteladanan seorang pejabat negara,” demikian sikap Jalih Pitoeng yang disampaikan kepada wartawan, Ahad (4/10/2026).

Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut hak pribadi seseorang untuk menikmati hasil kerja atau kekayaannya. Namun, ketika seseorang telah menerima amanah sebagai pejabat publik, terdapat tanggung jawab moral untuk menjaga kepatutan dan kepercayaan masyarakat.

Desakan FORMASI terhadap Fahd Pahdepie muncul setelah Timothy Ivan Triyono resmi mengundurkan diri dari jabatan Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Bakom RI pada Jumat (2/10/2026).

Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, membenarkan pengunduran diri tersebut. Dalam keterangannya, Qodari menyebut Timothy mengambil keputusan untuk melakukan introspeksi diri dan menata langkah ke depan agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Sebelumnya, Qodari juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kelalaiannya mengingatkan jajaran Bakom mengenai gaya hidup mewah. Ia mengaku telah menegur Timothy dan mengingatkan Fahd serta seluruh deputi agar lebih membatasi diri dalam menampilkan gaya hidup di media sosial.

Bagi Jalih Pitoeng, langkah pengunduran diri Timothy semestinya menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat pemerintah, termasuk Fahd Pahdepie.

Ia menilai kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui narasi komunikasi pemerintah, tetapi harus dibuktikan melalui perilaku dan keteladanan para pejabatnya.

“Jangan sampai pemerintah sibuk mengampanyekan kesederhanaan, sementara perilaku pejabatnya justru menimbulkan kesan sebaliknya. Rakyat membutuhkan keteladanan, bukan hanya slogan,” tegas Jalih.

Jalih juga menyoroti pentingnya konsistensi antara pesan politik Presiden Prabowo Subianto dan perilaku para pembantunya di pemerintahan.

Menurutnya, arahan Presiden mengenai efisiensi, penghematan, dan kesederhanaan seharusnya diterjemahkan secara nyata oleh seluruh pejabat negara, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam perilaku di ruang publik.

Apalagi, Bakom RI memiliki tugas strategis dalam mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, integritas dan kredibilitas para pejabatnya menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Fahd Pahdepie sendiri menjabat sebagai Deputi I Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI sejak April 2026. Posisi tersebut menempatkannya dalam jajaran pimpinan lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan strategi komunikasi pemerintah.

Jalih berpandangan, pejabat yang bertugas membangun citra dan menyampaikan pesan pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai yang dikampanyekan.

“Kalau ingin masyarakat percaya terhadap pesan pemerintah, maka pejabatnya harus terlebih dahulu memberikan contoh. Jangan sampai terjadi kesenjangan antara apa yang disampaikan kepada rakyat dengan apa yang dipertontonkan oleh pejabatnya sendiri,” ujarnya.

Atas dasar itu, FORMASI mendesak Fahd Pahdepie untuk mempertimbangkan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas polemik yang berkembang.

Jalih menegaskan bahwa desakan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, bukan serangan pribadi terhadap individu tertentu.

Menurutnya, langkah tegas diperlukan agar polemik gaya hidup mewah pejabat tidak terus berulang dan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jabatan publik adalah amanah, bukan panggung untuk mempertontonkan kemewahan. Ketika kepercayaan masyarakat mulai dipertanyakan, seorang pejabat harus berani melakukan evaluasi diri, bahkan mundur jika memang diperlukan,” pungkas Jalih Pitoeng.