23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id, Jakarta – Di balik perannya sebagai salah satu kontraktor pelat merah yang mengerjakan berbagai proyek infrastruktur strategis nasional, PT Brantas Abipraya (Persero) kini menghadapi sejumlah persoalan serius. Mulai dari tekanan likuiditas, tunggakan pembayaran kepada subkontraktor yang mencapai Rp1,5 triliun, proyek bendungan yang terancam tersendat, hingga kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menyeret seorang mantan pejabat perusahaan sebagai tersangka.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kesehatan keuangan, efektivitas pengawasan internal, serta tanggung jawab manajemen dalam menjaga keberlanjutan perusahaan negara.

Di tengah tuntutan pemerintah agar badan usaha milik negara (BUMN) menjadi motor pembangunan, kondisi Brantas Abipraya memperlihatkan bahwa besarnya proyek dan nilai kontrak tidak selalu berbanding lurus dengan kesehatan arus kas perusahaan.

Sorotan paling aktual datang dari pengakuan Direktur Keuangan Brantas Abipraya, Suradi, yang menyebut perusahaan memiliki tunggakan pembayaran kepada sekitar 500 subkontraktor dan pemasok material dengan nilai mencapai Rp1,5 triliun.

Pengakuan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), sebagaimana diberitakan Bisnis.com pada 18 September 2026.

Angka Rp1,5 triliun bukan persoalan kecil bagi perusahaan konstruksi. Di balik nilai tersebut terdapat ratusan perusahaan mitra, pemasok material, serta pekerja yang menggantungkan keberlangsungan usahanya pada kelancaran pembayaran proyek.

Suradi menjelaskan, tunggakan terjadi akibat tekanan likuiditas yang dipicu kenaikan harga material konstruksi dan tertahannya pembayaran restitusi pajak oleh pemerintah.

Menurut penjelasannya, restitusi pajak periode 2025–2026 yang belum dicairkan mencapai sekitar Rp800 miliar. Sementara itu, klaim eskalasi harga material yang diajukan perusahaan diperkirakan mencapai Rp700 miliar.

Manajemen menyatakan kedua komponen tersebut menjadi faktor utama yang menghambat penyelesaian kewajiban kepada mitra kerja.

Suradi mengaku telah meminta subkontraktor memberikan kelonggaran waktu pembayaran. Perusahaan juga menyiapkan skenario pengelolaan likuiditas, mencari fasilitas pinjaman perbankan, serta mengupayakan penggunaan uang muka proyek baru untuk membantu memenuhi kewajiban yang tertunda.

Ia menjanjikan kewajiban kepada subkontraktor akan dilunasi hingga tahun berikutnya.

Namun, manajemen juga mengakui penyelesaian tunggakan sangat bergantung pada pencairan restitusi pajak dan kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga kontrak.

Di sinilah persoalan menjadi penting. Ketika perusahaan negara mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kepada mitra kerja, dampaknya tidak berhenti pada neraca keuangan perusahaan, tetapi merembet ke keberlangsungan usaha kecil, tenaga kerja, dan rantai pasok konstruksi.

Tekanan keuangan Brantas Abipraya juga berdampak pada pelaksanaan proyek infrastruktur strategis.

Dalam pemberitaan Bisnis.com pada 18 September 2026, Suradi mengungkap sejumlah proyek bendungan yang menghadapi hambatan akibat keterbatasan pembiayaan dan kenaikan harga material.

Proyek-proyek tersebut meliputi Bendungan Cijurey, Bendungan Bener, Bendungan Jragung, Bendungan Cabean, Bendungan Mbay, hingga Bendungan Budong-Budong.

Manajemen menyebut kenaikan harga bahan bakar minyak berdampak pada harga semen, besi, baja, pasir, dan berbagai kebutuhan konstruksi lainnya.

Perusahaan telah mengajukan klaim eskalasi harga kepada pemerintah, tetapi proses penyelesaiannya belum memberikan kepastian yang dibutuhkan.

Kondisi ini memunculkan persoalan lebih luas mengenai kemampuan perusahaan dalam mengantisipasi risiko bisnis, terutama ketika menjalankan proyek jangka panjang dengan nilai kontrak besar.

Sebagai perusahaan konstruksi milik negara, Brantas Abipraya dituntut tidak hanya menyelesaikan pekerjaan fisik, tetapi juga memastikan pengelolaan risiko keuangan dan hubungan dengan mitra kerja berjalan secara sehat.

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tahun anggaran 2017–2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Salah satunya Herman Dwi Haryanto, yang menjabat Manajer Umum Divisi Regional III PT Brantas Abipraya periode 2015–2019.

Tiga tersangka lainnya adalah Mokh. Sukiman, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Lamongan; Ahmad Abdillah, Direktur PT Agung Pradana Putra; serta Muhammad Yanuar Marzuki, Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan sekaligus Direktur CV Absolute.

Berdasarkan keterangan KPK yang diberitakan ANTARA pada 2 Juli 2026, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp35,7 miliar.

KPK juga telah melakukan penahanan terhadap para tersangka pada awal Juni 2026.

Perkembangan perkara ini menunjukkan bahwa persoalan tata kelola proyek tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pengawasan, mekanisme pengadaan, dan pengendalian internal perusahaan.

Meski demikian, penetapan tersangka terhadap seorang mantan pejabat Brantas Abipraya tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seluruh direksi atau manajemen perusahaan. Pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak harus tetap didasarkan pada pembuktian hukum.

Dalam pengembangan perkara Lamongan, KPK juga memeriksa sejumlah pejabat Brantas Abipraya sebagai saksi.

Pada 3 November 2025, KPK memeriksa Suradi, yang saat itu menjabat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, untuk mendalami perkara dugaan korupsi pembangunan gedung tersebut.

Kemudian pada 1 Juli 2026, KPK memanggil Syarif, mantan Direktur Operasi I Brantas Abipraya periode 2015–2020.

Pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami konstruksi perkara, termasuk keuntungan yang diperoleh perusahaan dari proyek yang dikerjakan melalui kerja sama operasi (KSO).

Penting ditegaskan bahwa pemeriksaan sebagai saksi bukan berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti melakukan tindak pidana.

Namun, rangkaian pemeriksaan tersebut tetap menjadi alasan kuat bagi publik untuk meminta penjelasan mengenai sistem pengawasan proyek, mekanisme persetujuan kerja sama operasi, serta efektivitas pengendalian internal perusahaan.

Apalagi, perkara yang ditangani KPK berkaitan dengan proyek yang berlangsung ketika sejumlah pejabat perusahaan masih menduduki posisi strategis.

Di tengah persoalan likuiditas dan kasus hukum, laporan tahunan perusahaan memberikan gambaran yang perlu dibaca secara menyeluruh.

Dalam laporan tahunan 2024, Brantas Abipraya mencatat pendapatan usaha sebesar Rp5,35 triliun, meningkat 9,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,86 triliun.

Total aset perusahaan tercatat Rp9,74 triliun, naik dari Rp9,28 triliun pada 2023. Sementara ekuitas meningkat dari Rp2,14 triliun menjadi Rp2,63 triliun.

Data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki skala usaha dan basis aset yang besar.

Namun, pertumbuhan pendapatan dan aset tidak otomatis menggambarkan kondisi kas yang sehat. Dalam industri konstruksi, perusahaan dapat mencatat pendapatan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan, tetapi tetap menghadapi tekanan apabila pembayaran dari pemberi kerja terlambat atau biaya proyek meningkat.

Karena itu, untuk menilai kesehatan keuangan Brantas Abipraya secara utuh, diperlukan pembacaan terhadap laporan laba rugi, arus kas operasi, kewajiban jangka pendek dan panjang, piutang usaha, serta kemampuan perusahaan memenuhi pembayaran kepada mitra kerja.

Pengakuan manajemen mengenai tunggakan Rp1,5 triliun menjadi indikator penting yang perlu dijelaskan secara terbuka, meskipun belum cukup untuk menyimpulkan perusahaan mengalami kerugian atau gagal bayar secara menyeluruh.

Persoalan tata kelola juga menjadi perhatian dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pada 12 Maret 2026, BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pelaksanaan Quality Assurance Review atas penilaian kualitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Brantas Abipraya tahun 2025.

Kegiatan tersebut mencakup observasi lapangan pada proyek pembangunan BTN Learning Center Dago.

BPKP melakukan penilaian terhadap efektivitas pengawasan internal, penerapan manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan sistem pengendalian internal dan tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti adanya pelanggaran atau temuan korupsi baru.

Namun, di tengah persoalan yang dihadapi perusahaan, efektivitas SPI menjadi salah satu aspek yang patut mendapat perhatian. Pengawasan internal idealnya mampu mendeteksi risiko sejak dini, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Di sisi lain, manajemen Brantas Abipraya memiliki sejumlah dasar untuk menjelaskan bahwa perusahaan masih menjalankan fungsi bisnis dan pembangunan.

Laporan Direksi tahun 2024 menyebut perusahaan mencatat pertumbuhan pendapatan, peningkatan aset, dan kenaikan ekuitas. Perusahaan juga menyampaikan sejumlah capaian dalam bidang tata kelola dan tanggung jawab sosial.

Pada 2026, manajemen turut menyampaikan langkah-langkah penanganan tekanan likuiditas, termasuk negosiasi dengan subkontraktor, pencarian pendanaan perbankan, serta pengajuan penyesuaian harga kontrak kepada pemerintah.

Penjelasan tersebut penting untuk memberikan gambaran bahwa persoalan yang dihadapi perusahaan juga berkaitan dengan tekanan industri konstruksi secara luas, termasuk perubahan harga material dan mekanisme pembayaran proyek pemerintah.

Meski demikian, publik tetap berhak mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai strategi penyelesaian kewajiban, jadwal pembayaran kepada mitra, dan langkah konkret untuk mencegah persoalan serupa berulang.

Sebagai BUMN yang mengelola proyek-proyek strategis dan menggunakan sumber daya perusahaan milik negara, Brantas Abipraya memiliki tanggung jawab untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Persoalan tunggakan pembayaran kepada ratusan subkontraktor, hambatan proyek bendungan, serta perkara korupsi yang melibatkan mantan pejabat perusahaan merupakan rangkaian persoalan yang patut dievaluasi secara menyeluruh.

Evaluasi tersebut bukan untuk menghakimi seluruh jajaran direksi, melainkan memastikan apakah sistem pengawasan, pengelolaan risiko, dan mekanisme pengambilan keputusan telah berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pertanyaan yang kini menanti jawaban manajemen adalah bagaimana memastikan kewajiban kepada mitra kerja diselesaikan tepat waktu, bagaimana mencegah terulangnya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, serta bagaimana menjamin setiap rupiah yang dikelola perusahaan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Brantas Abipraya perlu membuktikan bahwa komitmen terhadap tata kelola yang baik tidak berhenti pada laporan tahunan dan penghargaan, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik pengelolaan perusahaan sehari-hari.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pergantian jajaran direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 4 September 2026 diwarnai kabar penegakan hukum yang menyita perhatian publik. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo menetapkan seorang mantan pegawai BTN berinisial AH sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana rekening yang merugikan keuangan negara hingga Rp3,29 miliar.

Kasus tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana rekening Bank BTN Kantor Cabang Sidoarjo dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tropodo selama periode 2020–2024.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, perkara ini ditaksir mengakibatkan kerugian sebesar Rp3.291.739.411.

Penetapan tersangka terhadap AH menjadi sorotan karena perkara tersebut diduga melibatkan penyalahgunaan akses internal perbankan, termasuk pemanfaatan sistem transaksi antar cabang dan penggunaan identitas digital sejumlah pegawai tanpa sepengetahuan mereka.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Sidoarjo, Sigit Sambodo, menjelaskan bahwa AH pernah menduduki posisi strategis di lingkungan BTN, yakni sebagai Accounting Control Unit Head pada Kantor Cabang Sidoarjo pada 2020 hingga 2021. Pada 2021, AH kemudian menjabat sebagai Kepala Bank BTN Kantor Kas Tropodo.

Dalam penyidikan, AH diduga memanfaatkan akses Rekening Antar Cabang (RAC) dengan kode 1931000 untuk memindahbukukan dana secara melawan hukum ke rekening pribadinya.

Transaksi tersebut diduga dilakukan sebanyak 24 kali.

Penyidik juga menemukan dugaan penggunaan user ID Branch Delivery System (BDS) beserta kata sandi milik sejumlah pegawai BTN tanpa sepengetahuan pemilik akun.

Identitas pegawai yang diduga dicatut meliputi staf Transaction Processing BTN Kantor Cabang Sidoarjo berinisial RH, RS, dan TAR, serta petugas Teller Service Kantor Kas Tropodo berinisial YE dan DTA.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya dugaan penyalahgunaan sistem dan kewenangan internal dalam pengelolaan dana perbankan yang kini tengah diusut aparat penegak hukum.

“Nilai kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.291.739.411,” ujar Sigit dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).

Penetapan tersangka ini mencuat di tengah perubahan susunan direksi BTN melalui RUPSLB yang digelar di Menara BTN, Jakarta, pada Jumat (4/9/2026).

Meski kedua peristiwa tersebut tidak secara langsung menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat, perkara korupsi yang terjadi di lingkungan kantor cabang BTN menjadi pengingat pentingnya pengawasan internal, transparansi transaksi, dan pengamanan akses sistem perbankan.

Dugaan penggunaan identitas digital pegawai tanpa sepengetahuan pemiliknya juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengendalian akses dan mekanisme verifikasi transaksi di lingkungan perbankan.

Dalam industri yang mengelola dana masyarakat, sistem pengawasan internal memiliki peran penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus menjaga kepercayaan nasabah.

Kejari Sidoarjo kini menangani perkara tersebut melalui proses hukum. Penetapan AH sebagai tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan, sementara pembuktian kesalahan tetap harus dilakukan melalui mekanisme peradilan yang berlaku.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen penguatan tata kelola perusahaan dan pengawasan terhadap aktivitas operasional perbankan, khususnya dalam memastikan setiap transaksi keuangan berlangsung sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

MoneyTalk.id,Jakarta – Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu institusi keuangan terbesar di Tanah Air yang mengemban kepercayaan jutaan nasabah. Namun, di balik pertumbuhan bisnis dan ekspansi pembiayaan, sejumlah persoalan pernah mencuat dan menjadi perhatian publik, mulai dari pembiayaan bermasalah, dugaan penyimpangan dana pelunasan nasabah, kehilangan uang dalam rekening, hingga gangguan sistem teknologi informasi yang melumpuhkan layanan perbankan selama berhari-hari.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan internal, manajemen risiko, keamanan dana nasabah, serta tanggung jawab jajaran direksi dan komisaris dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Sejumlah kasus yang mencuat tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh kegiatan operasional BSI bermasalah. Namun, setiap insiden yang menyangkut dana masyarakat dan tata kelola perbankan perlu mendapat penjelasan transparan, terutama ketika menyangkut hak nasabah dan potensi kerugian keuangan.

Menelusuri berbagai persoalan tersebut, terdapat sejumlah kasus yang patut menjadi perhatian, baik yang telah tercatat dalam pemberitaan maupun yang tercermin dalam laporan keuangan resmi perusahaan.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah laporan seorang nasabah BSI bernama Rochmat Purwanto yang mengaku kehilangan dana sebesar Rp378,25 juta dari rekeningnya pada Mei 2023.

Berdasarkan pemberitaan Kontan, nasabah tersebut menemukan bahwa dana dalam rekeningnya telah berpindah ke tiga rekening yang tidak dikenalnya. Ia kemudian berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui layanan pengaduan dan kantor cabang BSI, bahkan menyatakan akan menempuh jalur hukum.

Manajemen BSI memberikan penjelasan bahwa kasus tersebut diduga berkaitan dengan phishing atau penipuan digital yang terjadi pada April 2023, sebelum gangguan sistem perbankan pada Mei 2023.

Penjelasan tersebut menjadi penting karena persoalan kehilangan dana nasabah tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai penyebab teknis. Nasabah membutuhkan kepastian mengenai proses investigasi, mekanisme pengembalian dana apabila terbukti menjadi tanggung jawab bank, serta perlindungan agar kejadian serupa tidak terulang.

Kasus ini juga mengingatkan bahwa keamanan perbankan digital bukan hanya menyangkut kemampuan aplikasi beroperasi, melainkan juga kemampuan bank melindungi transaksi dan informasi keuangan masyarakat.

Persoalan yang lebih besar muncul dalam pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan dana pelunasan pembiayaan di BSI Cabang Kepulauan Anambas.

Pada Juli 2026, media Pena Bicara melaporkan dugaan penyimpangan dana sekitar Rp2,8 miliar yang disebut melibatkan 14 nasabah dalam rentang 2022 hingga 2024. Kasus tersebut dikabarkan telah bergulir di Pengadilan Negeri Natuna.

Perkara ini menjadi perhatian karena dana yang dipersoalkan merupakan uang pelunasan pembiayaan nasabah. Dalam pemberitaan tersebut, persoalan mulai terungkap ketika seorang nasabah yang merasa telah melunasi kewajibannya kembali mengajukan fasilitas pembiayaan.

Jika dugaan tersebut terbukti dalam proses hukum, kasus ini tidak hanya menyangkut kerugian finansial, tetapi juga menyentuh aspek pengendalian internal, pencatatan transaksi, dan pengawasan terhadap petugas yang berhubungan langsung dengan nasabah.

Penting untuk membedakan dugaan penyimpangan yang masih dalam proses hukum dengan fakta yang telah diputus pengadilan. Namun, perkara ini tetap menjadi alasan bagi manajemen untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan dan rekonsiliasi dana pelunasan dijalankan.

Persoalan lain yang meninggalkan catatan penting adalah gangguan layanan BSI pada 8 hingga 11 Mei 2023.

Selama periode tersebut, nasabah mengalami kesulitan mengakses BSI Mobile, melakukan transfer, menarik uang melalui ATM, hingga menjalankan transaksi perbankan lainnya. Gangguan tersebut bahkan berdampak pada aktivitas masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada layanan bank.

Pada awalnya, BSI menyampaikan bahwa gangguan terjadi karena pemeliharaan sistem. Namun, Direktur Utama BSI saat itu, Hery Gunardi, kemudian mengungkapkan adanya indikasi serangan siber dan menyatakan bahwa sejumlah kanal layanan sengaja dinonaktifkan sementara untuk menjaga keamanan sistem.

Kelompok peretas LockBit 3.0 mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka juga mengaku telah mencuri sekitar 1,5 terabyte data, termasuk informasi yang diklaim berasal dari 15 juta nasabah dan karyawan.

Klaim pencurian data tersebut diberitakan oleh sejumlah media, meskipun harus dibedakan dari hasil verifikasi independen atas seluruh data yang diklaim telah dicuri.

Kementerian Keuangan bahkan mengambil langkah preventif dengan memutus sementara koneksi BSI ke sistem kementerian sejak 8 Mei 2023. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan sistem informasi pemerintah.

Insiden ini memperlihatkan besarnya risiko ketika sistem teknologi informasi perbankan mengalami gangguan. Bagi masyarakat, persoalannya bukan hanya aplikasi yang tidak dapat digunakan, melainkan juga kepastian bahwa dana, data pribadi, dan transaksi tetap terlindungi.

Dalam bisnis perbankan syariah, pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kualitas aset dan efektivitas manajemen risiko.

Pengawasan juga perlu memastikan bahwa pembiayaan yang direstrukturisasi tetap dinilai secara transparan dan sesuai ketentuan akuntansi serta regulasi perbankan.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana bank memastikan bahwa setiap pembiayaan bernilai besar diberikan berdasarkan analisis kelayakan yang memadai, memiliki agunan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dipantau secara berkala.

Dari sisi kinerja keuangan, BSI mencatatkan laba bersih sebesar Rp6,94 triliun pada 2025, dengan total aset Rp456,19 triliun dan dana pihak ketiga Rp380,49 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa BSI tetap mencatatkan keuntungan dan pertumbuhan bisnis.

Namun, kinerja keuangan yang positif tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan terhadap potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah, fraud, gangguan teknologi informasi, maupun pengaduan nasabah.

Dalam industri perbankan, keuntungan perusahaan dan perlindungan konsumen merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan.

Keberhasilan menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar harus diikuti dengan tata kelola yang mampu memastikan keamanan dana, ketepatan pencatatan transaksi, dan penyelesaian pengaduan secara adil.

Berbagai persoalan yang pernah mencuat di BSI menempatkan tanggung jawab pengawasan sebagai salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian.

Direksi memiliki tanggung jawab dalam menjalankan operasional dan mengelola risiko perusahaan, sementara komisaris menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kasus dugaan penyimpangan dana nasabah, misalnya, perlu ditelusuri apakah prosedur pengendalian internal telah dijalankan, bagaimana proses investigasi dilakukan, serta apakah terdapat kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya persoalan.

Demikian pula dalam kasus gangguan siber, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai langkah pemulihan sistem, pengamanan data, dan evaluasi yang dilakukan setelah insiden.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana atau pelanggaran hukum, aparat penegak hukum dan regulator memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan.

Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa penyelesaian persoalan tidak berhenti pada petugas operasional semata apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tanggung jawab pada tingkat pengambil keputusan atau kelemahan pengawasan yang lebih luas.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah bank bukan hanya besarnya aset, pertumbuhan pembiayaan, atau laba yang dibukukan setiap tahun.

Kepercayaan nasabah juga ditentukan oleh bagaimana bank menghadapi persoalan ketika uang masyarakat dipermasalahkan, transaksi tidak tercatat sebagaimana mestinya, atau sistem perbankan mengalami gangguan.

BSI telah menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan dan perbaikan rasio pembiayaan bermasalah. Namun, sejumlah kasus yang pernah mencuat tetap menjadi pengingat bahwa transparansi, pengawasan, dan perlindungan nasabah harus terus diperkuat.

Publik membutuhkan jawaban yang jelas: bagaimana setiap pengaduan ditangani, bagaimana kerugian nasabah diselesaikan, dan bagaimana manajemen memastikan persoalan serupa tidak berulang.

Sebab, dalam industri perbankan, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama. Sekali kepercayaan itu terganggu, angka pertumbuhan dan keuntungan perusahaan saja tidak cukup untuk memulihkannya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) memberikan catatan kritis terhadap perjalanan panjang PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) yang kini telah bertransformasi menjadi PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya). Pergantian nama yang dilakukan sejak 2012 silam dinilai gagal membawa perbaikan fundamental apabila tidak dibarengi dengan pembenahan internal yang serius.

​Koordinator ASNI, Pamit Andrianto, menilai langkah historis pergantian nama tersebut awalnya dilandasi harapan besar untuk membawa peruntungan baru bagi korporasi.

​”Perubahan nama menjadi Bank BRI Agro dulu tujuannya mulia, mencari peruntungan supaya tidak kena sial di masa depan. Seperti orang yang merasa nasib hidupnya terus terhambat, lalu mengganti nama berharap nasib ikut berubah,” ujar Pamit dalam keterangannya, pada rabu (30/09/26).

​Namun, menurut ASNI, harapan tersebut justru berbanding terbalik dengan realitas yang ada saat ini. Alih-alih semakin kokoh dan sejahtera, berbagai persoalan hukum justru menghantam institusi perbankan tersebut.

​ASNI menyoroti rentetan masalah hukum yang menyeret para petinggi bank pelat merah tersebut. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & Enterprise Risk Management, Sumber Daya Manusia Bank Raya Indonesia, Danar Widyantoro, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC).

​Selain itu, kasus hukum lain juga tengah berjalan. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu sebelumnya telah melimpahkan berkas dan menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi fasilitas kredit oleh Bank Raya Indonesia kepada PT DPM.

​Kasus ini bermula dari fasilitas kredit dengan plafon mencapai Rp119 miliar yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan peremajaan dan operasional perkebunan sawit. Dalam proses penyidikan, ditemukan indikasi kuat penyimpangan aliran dana ke peruntukan lain yang tidak sesuai tujuan awal, sehingga menimbulkan kerugian negara.

​Akibat rentetan masalah hukum dan terseretnya sejumlah pejabat dalam proses peradilan, kinerja keuangan korporasi ikut terpukul telak. ASNI mencatat, laba bersih perusahaan pada tahun 2025 mengalami anjlok drastis hingga merugi Rp498,6 miliar. Padahal, pada tahun 2024 sebelumnya, bank tersebut masih mampu mencatatkan laba positif sebesar Rp50 miliar.

​Melalui catatan kritis ini, ASNI mengingatkan bahwa persoalan korporasi tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti identitas visual semata.

​”Pergantian nama bank seolah-olah masalahnya cuma di tulisan di papan nama. Padahal, kalau isi di dalamnya tidak dibenahi, ganti papan nama seribu kali pun tak akan mengubah apa-apa,” tegas Pamit.

​Sebagai penutup, ASNI menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan oleh para nasabah dan masyarakat luas bukanlah nama yang indah atau pencitraan korporasi, melainkan tata kelola manajemen yang jujur, sehat, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi publik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Prof. Dr. Trubus Rahardiansah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memberikan penjelasan terbuka terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp 28,38 miliar.

Kasus yang diduga melibatkan dua anggota DPR RI, yakni Satori (Fraksi NasDem) dan Heri Gunawan (Fraksi Gerindra), hingga kini dinilai terkatung-katung tanpa kejelasan progres yang pasti kepada publik.

Padahal keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 7 Agustus 2026, namun hingga kini belum dilakukan penahanan dan tidak bisa dilimpahkan ke tahap selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum.

“Sudah satu tahun lebih menjadi tersangka, tapi tidak ada perkembangan dan tindaklanjutnya. Jangan karena mereka Anggota DPR penanganan korupsi CSR BI ini seperti ditutup-tutupi KPK, dan ditangani setengah hati,” kata Trubus Rahardiansyah, Selasa (29/9/2026).

Trubus menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik.

Sebagai lembaga penegak hukum yang dibiayai negara dan dilindungi undang-undang, KPK seharusnya bertindak profesional, transparan, dan akuntabel.

“Publik sangat menunggu dan penasaran apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau terkatung-katung begini, persepsi publik bisa menganggap KPK ‘masuk angin’ atau tidak berani menyentuh orang-orang penting seperti Anggota DPR,” ujar Trubus.

Ia menambahkan, keterlibatan anggota legislatif bukan hanya menyangkut personal, melainkan juga merusak citra institusi DPR, BI, maupun KPK itu sendiri.

“Jika biarkan mengambang, hal ini dinilai dapat menimbulkan prasangka bahwa pejabat tertentu sakti dan kebal hukum,” katanya.

Trubus juga menyoroti pola penanganan kasus di lembaga antirasuah tersebut. Ia menilai KPK belakangan ini terkesan lebih banyak menangani kasus-kasus bernilai kecil atau sekadar mengandalkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) skala minor.

Seperti kasus korupsi di lingkup akademis di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), sementara kasus besar bernilai puluhan hingga ratusan miliar antara lain misalnya melibatkan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid terkesan tidak ditangani secara konsisten.

“Jangan sampai muncul dugaan di masyarakat bahwa OTT-OTT kecil ini hanya menjadi skenario atau pengalihan isu untuk menutupi ketidakmampuan KPK menuntaskan kasus besar seperti CSR BI ini,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar KPK tidak bekerja di bawah tekanan atau intervensi politik. Jika penanganan kasus terus dibiarkan tanpa kepastian hukum, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sebagai panglima perang pemberantasan korupsi dipastikan akan semakin merosot.

“Publik masih menunggu langkah konkret dan keterangan resmi dari pihak KPK mengenai status hukum serta penanganan berlanjut atas dugaan penyalahgunaan dana CSR BI-OJK tersebut,” pungkas Trubus.

Diketahui, KPK masih menyidik kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020-2023.

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat. Kemudian, KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Beberapa lokasi tersebut seperti Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut. Keduanya saat ini merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029.

Namun, hingga kini kasusnya masih berlarut-larut. Satori dan Heri Gunawan tak kunjung ditahan, meskipun penetapan tersangka keduanya sudah lebih dari satu tahun.

Tidak hanya itu keduanya juga mangkir dari panggilan KPK ketika sudah menjadi tersangka. Satori mangkir dari pemeriksaan KPK pada Senin 31 Agustus 2026, sementara Heri Gunawan mangkir pada pemeriksaan Kamis, 11 Juni 2026.

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Iwan Nurdin, mempertanyakan mengapa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum menjelaskan secara terbuka mengenai dugaan “struktur bayangan” di lingkungan kementeriannya yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan itu disampaikan Iwan Nurdin dalam podcast Forum Keadilan Madilog, Selasa (29/9/2026), saat membahas kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang menyeret sejumlah pejabat ATR/BPN dan pihak swasta.

Sebelumnya, KPK memang menyebut terdapat indikasi dua struktur di lingkungan ATR/BPN, yakni struktur organisasi resmi dan struktur yang disebut sebagai “bayangan”. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keberadaan struktur tersebut terlihat dari banyaknya pihak di luar struktur resmi yang memiliki akses kepada pejabat ATR/BPN.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan delapan tersangka. Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry. KPK menyebut sejumlah pihak tersebut berperan sebagai penghubung, pengepul atau pengelola uang, serta memiliki akses kepada pejabat ATR/BPN.

Iwan menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.

“Kenapa sampai hari ini dia tidak menjelaskan kepada publik bagaimana orang-orang itu terlibat dan bagaimana dia tidak terlibat? Orang-orang kepercayaannya ini memang benar-benar orangnya,” kata Iwan.

Menurut Iwan, pengungkapan struktur tersebut menjadi penting karena persoalan mafia tanah, apabila memang terbukti, tidak hanya berkaitan dengan satu atau dua orang. Ia menyebut praktik semacam itu dapat berlangsung secara sistemik.

“Yang KPK ini saya gembira karena itulah mafia. Karena mafia itu adalah satu, pasti aktor besar. Yang kedua sistemik,” ujarnya.

Iwan kemudian menyoroti berbagai kerja sama kelembagaan yang selama ini dimiliki ATR/BPN dengan aparat penegak hukum, termasuk dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

“MoU dengan Kejaksaan Agung ada. MoU dengan kepolisian ada. Tetapi apa hasilnya?” katanya.

Dalam dialog tersebut, Darmawan Supriyossa kemudian mempertanyakan keberadaan dan hasil kerja Satgas Mafia Tanah.

“Adakah hasil kerja Satgas Mafia Tanah?” tanya Darmawan.

“Tidak ada,” jawab Iwan singkat.

Iwan juga mengangkat persoalan yang lebih luas mengenai hubungan antara kekuatan modal dan birokrasi pertanahan. Ia menilai terdapat kemungkinan jaringan kepentingan ekonomi memengaruhi proses penempatan orang dalam birokrasi.

“Faksi-faksi modal yang itu bisa jadi oligarki. Itu mempromote orang bahkan kemudian memasukkan orang ke ATR/BPN suatu saat bisa berguna bagi para pengembang, para oligarki ini,” ujarnya.

Iwan juga menyinggung fenomena pejabat pertanahan yang setelah pensiun kemudian menduduki posisi komisaris di perusahaan.

“Bahkan sesudah pensiun, pejabat-pejabat entah di BPN pensiunnya menjadi komisaris-komisaris perusahaan-perusahaan,” katanya.

Menurut dia, fenomena tersebut perlu dilihat dalam kerangka hubungan antara birokrasi dan kepentingan kapital.

“Kalau kita periksa ini adalah bagian cerita klasik kita yang namanya kapitalisme birokrat,” ujar Iwan.

Ia kemudian menggambarkan kekhawatiran apabila jaringan birokrasi dan kepentingan bisnis saling menopang dalam persoalan sertifikat tanah. Menurutnya, jaringan tersebut berpotensi membuat suatu produk administrasi pertanahan tetap terlindungi ketika kemudian menghadapi persoalan hukum.

“Apabila sertifikat itu kelak dipersoalkan pengadilan sudah dijaga. Apabila kelak sertifikat-sertifikat itu mau ada internal, mau membenahinya, orang-orang itu tidak akan mendapatkan promosi. Dipindah ke tempat-tempat yang jauh,” tuturnya.

Iwan mempertanyakan apakah kasus yang kini ditangani KPK dapat menjadi titik masuk untuk membongkar pola tersebut secara menyeluruh.

“Apakah ini entry point bahwa itu akan menghabisi perilaku-perilaku begitu?” tanyanya.

Namun ia menyatakan masih khawatir persoalan serupa akan kembali muncul apabila pembenahan hanya berhenti pada penindakan terhadap individu.

“Sayangnya kita akan ketemu lagi cerita bahwa akan ada mungkin Dirjen lain, direktur lain yang ketangkap tangan dengan tata cara semacam itu,” kata Iwan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. KPK kemudian mengungkap adanya pihak-pihak di luar struktur resmi ATR/BPN yang disebut memiliki akses kepada pejabat kementerian. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, salah satu perantara disebut meminta uang terkait pembukaan blokir dan pemecahan HGB milik PT Summarecon Agung.

MoneyTalk.id, Jakarta – Persidangan perkara dugaan korupsi fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp992,8 miliar kembali memanas. Menyeret nama perusahaan yang terafiliasi dengan anak usaha Lippo, persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini mulai menyingkap tabir gelap aliran dana dan membedah siapa pihak yang sebenarnya menikmati gelontoran uang negara tersebut.

​Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (3/8/2026), dua terdakwa yang berkaitan dengan perusahaan tersebut—yakni pemilik manfaat PT Tebo Indah (PT TI) dan PT Pratama Agro Sawit (PT PAS), Handoko Limaho, serta Direktur PT TI, Liu Raymond—melalui kuasa hukumnya, Febri Diansyah, secara resmi menyerahkan ratusan alat bukti untuk meruntuhkan dakwaan jaksa.

​Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 172 alat bukti surat (87 bukti untuk Handoko Limaho dan 85 bukti untuk Liu Raymond) diserahkan dalam bentuk fisik (hard copy) maupun digital (soft copy) guna dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam proses pembuktian.

​Bantah Dinikmati Pribadi, Gelontoran Dana Diklaim Masuk ke Perusahaan
​Di hadapan majelis hakim, Febri Diansyah dengan tegas menepis asumsi bahwa fasilitas pembiayaan dari LPEI disalahgunakan untuk kepentingan pribadi kliennya. Ia memastikan seluruh aliran dana terdokumentasi secara rapi untuk keperluan pengembangan korporasi.

​”Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sama sekali tidak menggunakan dana yang berasal dari LPEI untuk kepentingan pribadi, melainkan dipergunakan untuk kepentingan perusahaan,” ujar Febri.

​Di antara tumpukan dokumen yang dibeberkan meliputi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT TI dan PT PAS, dokumen pengajuan pembiayaan investasi ekspor, rekening koran perusahaan, hingga akta jaminan fidusia.

​Lebih jauh, tim hukum juga memaparkan bukti konkret berupa dokumen penilaian aset yang mencatat luasan areal tanam PT TI mencapai sekitar 6.500 hektare pada 2020. Dokumen pembangunan pabrik kelapa sawit pun dilampirkan guna membuktikan bahwa pembiayaan tersebut benar-benar terserap untuk operasional—termasuk mendongkrak kapasitas pabrik dari 30 ton menjadi 45 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam.

​Sorotan paling tajam dalam pembelaan ini justru mengarah pada periode setelah Handoko Limaho dan Liu Raymond tidak lagi menjabat dan mengendalikan perusahaan.

​Dari hasil audit dan analisis mendalam terhadap mutasi rekening perusahaan, tim hukum menemukan kejanggalan berupa aliran dana pasca-kepengurusan yang diduga kuat disedot untuk kepentingan pribadi oleh pihak-pihak yang kemudian mengambil alih kendali perusahaan.

​Salah satu transaksi gelap yang diungkap secara terbuka di persidangan menyeret nama PT Agro Inti Semesta (AIS), yang dituding mengalirkan dana kepada Petrus Candra beserta anggota keluarganya.

​”Dengan bukti-bukti ini kami ingin membedakan siapa yang sebenarnya melakukan penyalahgunaan dana dan siapa yang menikmati dana tersebut,” tegas Febri, mengisyaratkan adanya aktor lain yang patut diseret ke meja hijau.

​Langkah ofensif kubu terdakwa ini berhadapan langsung dengan konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa mendakwa delapan orang—yang terdiri dari unsur petinggi swasta hingga jajaran pejabat dan mantan pejabat unit pembiayaan LPEI—atas tindak pidana korupsi sepanjang periode 2015–2020.

​Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per 9 Februari 2026, skandal korupsi yang turut menyeret anak usaha Lippo ini ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga Rp992,8 miliar. Jaksa membeberkan setidaknya terdapat 10 bentuk penyimpangan, termasuk lemahnya verifikasi dan pengawasan internal LPEI saat mencairkan dana.
​Dengan masuknya 172 alat bukti baru dan terkuaknya aliran dana misterius ke lingkaran Petrus Candra, babak pembuktian di Pengadilan Tipikor kini menjadi medan krusial untuk menguji validitas transaksi, sekaligus membongkar siapa otak di balik kerugian negara bernilai hampir Rp1 triliun tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Keyakinan publik akan sulitnya Plt Wali Kota Bekasi 2022 lolos dari pusaran dugaan mega korupsi tata kelola minyak dan gas bumi pada Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Migas Perseroda Kota Bekasi dengan Foster Oil and Energy Pte Ltd berpotensi menjadi perdebatan sengit di kalangan praktisi hukum dan aktivis anti korupsi.

Meski hingga kini Jampidsus Kejagung belum memberikan keterangan resmi terkait kapan agenda pemanggilan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, keyakinan publik bahwa pemeriksaan terhadap mantan Plt Wali Kota Bekasi 2022 itu dipastikan akan terjadi, menguat.

Jejak Kebijakan Januari 2022

Rangkaian kebijakan yang dilakukan Tri Adhianto saat menjabat Plt Wali Kota Bekasi sejak Januari 2022 — tepat setelah proses hukum Wali Kota non-aktif Rahmat Effendi berjalan pasca OTT KPK pada 5 Januari 2022 — menjadi sorotan.

– 24 Jan 2022:SK No.539/Kep.45.B-Ek/I/2022 mengangkat Apung Widadi sebagai Plt Dirut PT Migas.

– 06 April 2022: Kesepakatan Perdamaian Pasal 2 yang sepakat mengesampingkan apapun isi Putusan MA 985K yang belum diputus.

– 07 April 2022: Putusan MA 985K memenangkan PD Migas 100% oleh Majelis Dr. H. Panji Widagdo.

– 14 April 2022: RUPS-LB tetap membuka blokir rekening KSO No.115.0006735353 & 115.0006735361 di Bank Mandiri Hayam Wuruk dan memperpanjang KSO hingga 2035 — 7 hari setelah menang MA.

– 08 Agustus 2022: Risalah PN Bekasi oleh Jurusita Suriati Gulo memberitahukan resmi Putusan MA kepada Dirut Utama Arif Nurzaman.

– 25 Agustus 2022: SPT No.539/5612/Setda.Ek memerintahkan negosiasi JOA dengan Foster — 17 hari setelah pemberitahuan resmi MA.

– 14 Feb 2020: LHAI BPKP http://No.LHAI-7/D502/2/2020 sudah warning: PD Migas tidak memiliki kendali operasional dan keuangan, dikuasai FOE. Rekomendasi: negosiasi ulang JOA.

Secara hukum PP 54/2017, Plt Wali Kota adalah Kuasa Pemegang Modal (KPM) 100%.

Statemen Tegas Uchok Sky Khadafi — CBA

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi yang sejak awal mengawal kasus ini memberikan pernyataan keras yang ditujukan pada Jampidsus Kejaksaan Agung.

“Jika kejagung tidak menyentuh pada aktor intelektual Mens Rea nya, buat apa diambil alih Kejagung. Kalau hanya sebatas direksi atau mantan direksi dan mantan walikota yang ditarget, rusak penegak hukum kita,” tegas Uchok Sky Khadafi,Minggu 27/9/2026.

“Sejak awal saya katakan, ini perkara jalan sana jalan sini, tapi belum ada kejelasan tersangkanya. Sekarang sudah berjalan di gedung bundar kalau hanya kalangan bawah tapi pucuk pimpinan yang lebih bertanggung jawab tidak diamankan, sama saja APH melindungi dan mengamankan koruptor dong,” tambah Uchok.

Uchok merujuk pada konstruksi Pasal 2, Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 KUHP tentang turut serta. Jika terbukti ada arahan KPM dalam Perdamaian 06 April 2022 yang 24 jam sebelum Putusan MA 07 April 2022, maka aktor intelektual (intellectual dader) harus dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya pelaksana lapangan.

Jadwal Jampidsus dan Asas Praduga

– 17 Sep 2026: Geledah 6 lokasi (Setda, Bagian Hukum, PT Migas, DLH, Bapenda, Kantor Foster di Sampoerna Strategic Jakarta)

– 21 Sep 2026: Periksa 4 saksi HB, S, AW (Direksi PT Migas) dan TUE (Pemkot)
– 23 Sep 2026: Pemeriksaan lanjutan

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam rilis PR-359/057/K.3/Kph.3/09/2026 menyebut potensi kerugian negara hingga Rp 2 Triliun masih dihitung.

Publik kini menanti ketegasan Jampidsus — apakah akan menyentuh aktor intelektual Mens Rea atau hanya berhenti di direksi.

Prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung. Semua pihak yang disebut belum tersangka. Penetapan tersangka sepenuhnya kewenangan penyidik Jampidsus Kejagung berdasarkan alat bukti.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) berani menganulir Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Muslim Arbi pada Ahad, 27 September 2026, merespons gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon terkait pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya telah mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran ke MK. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Menurut Muslim Arbi, perkara tersebut dapat menjadi momentum bagi MK untuk membongkar persoalan yang menurutnya berkaitan dengan Putusan Nomor 90.

“Jadi, kalau ini dibiarkan terus, berarti melegalisir kejahatan. Ini berbahaya bagi keberadaan MK. MK dilumpuhkan kredibilitasnya karena dia itu final binding, tapi dalam persoalan ini ditemukan kejahatan di dalamnya,” ujar Muslim Arbi.

Ia menilai salah satu sejarah kelam di bangsa ini adalah politik KKN yang menurutnya diterapkan selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“KEMPALAN: Salah satu sejarah kelam di bangsa ini adalah politik KKN yang selama satu dekade diterapkan oleh Presiden Joko Widodo semenjak berkuasa dari 2014, 2019, 2019, 2024,” kata Muslim Arbi.

“Nah, selama 10 tahun kekuasaannya, dia itu KKN korupsi-korupsi dan nepotisme yang merajalela, dan ini menjadi salah satu penyebab keterpurukan di bangsa ini,” lanjutnya.

Muslim Arbi kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

“Kemudian sekarang ini pemerintahan Prabowo Subianto pun masih mewarisi itu dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapresnya. Sekarang ini Mahkamah Konstitusi (MK) yang pernah dipimpin oleh Anwar Usman yang telah meloloskan Gibran, itu dosa paling besar,” ujarnya.

“Oleh sebab itu, maka sekarang ini saatnya dalam gugatan Denny Indrayana dan teman-temannya yang menggugat tentang Gibran dalam persoalan ijazah ini menjadi momentum untuk Mahkamah Konstitusi mengakhiri sejarah KKN yang diterapkan oleh Jokowi selama 10 tahun ini,” kata Muslim.

“Jadi pesan saya adalah Mahkamah Konstitusi harus segera membebaskan negeri ini dari politik KKN rezim Jokowi. Karena bagaimanapun dalam sejarah perjalanan MK, MK pernah terlibat dalam persoalan Gibran saat dipimpin oleh Anwar Usman.” jelas Muslim

Muslim Arbi juga menyoroti keterlibatan Anwar Usman dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Anwar Usman tercatat sebagai Ketua MK sekaligus anggota majelis yang memutus perkara.

“Sebagai Ketua MK itu Anwar Usman mempraktikkan, menjadi pelaksana, menjadi operator terhadap politik KKN yang diterapkan oleh Jokowi dengan meloloskan sebagai Capres dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 itu,” ujar Muslim.

“Jadi sekarang saatnya tidak usah berpandangan bahwa putusan MM itu adalah final mengikat, tapi sekarang ini, karena itu cacat putusan. Karena itu salah satu di antaranya penyebab kerusakan di bangsa ini.” tampaknya.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sendiri dibacakan MK pada 16 Oktober 2023. Dalam perkembangan berikutnya, MK kembali menegaskan bahwa putusan tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Muslim Arbi juga menanggapi pernyataan mantan Ketua MK Mahfud MD yang menyebut putusan MK bersifat final and binding demi hukum.

“Menurut saya, pernyataan Mahfud MD itu menunjukkan bahwa dia melegitimasi kejahatan penggunaan ijazah Gibran yang tidak pernah bisa menunjukkannya di public. Sehingga, seolah-olah dia membenarkan apa yang dilakukan oleh Gibran dalam persoalan ijazah itu benar adanya,” katanya.

“Ini berarti kejahatan juga, kejahatan administrasi terhadap negara, administrasi negara yang dilakukan oleh timnya Gibran. Dan ketidakcermatan KPU, yang sudah terbukti dalam persidangan, dalam pemeriksaan perkara Denny Indrayana dan kawan-kawan ini.” tegasnya.

Muslim menilai gugatan Denny Indrayana dan kawan-kawan justru menjadi ruang untuk menguji kembali persoalan yang diperdebatkan tersebut.

“Ini sebetulnya membongkar itu. Jadi, Mahfud tak usah bela diri seperti itu. Begitu, ya kan. Jadi, kami dari rakyat Indonesia mendukung agar MK membuka kembali, karena ini kan kejahatan MK juga.”

Ia kembali menegaskan agar persoalan tersebut dibuka secara terang kepada publik.

“Jadi, kalau ini dibiarkan terus, berarti melegalisir kejahatan. Ini berbahaya bagi keberadaan MK. MK dilumpuhkan kredibilitasnya karena dia itu final binding, tapi dalam persoalan ini ditemukan kejahatan di dalamnya.” katanya.

“Harusnya dibongkar, diputuskan dan ini perlu menjadi terang-benderang di mata publik, begitu. Ini jangan dibela-belain sama Mahfud. Apalagi, karena Mahfud MD mantan ketua MK. Salah besar itu,” tegas Muslim.

Dalam perkara yang diajukan Denny Indrayana dan 11 pemohon lainnya, para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. MK dalam pemeriksaan pendahuluan juga meminta KPU membawa bukti dan kelengkapan risalah pembahasan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Pernyataan mengenai politik KKN, Putusan MK Nomor 90, Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman, Mahfud MD, KPU, serta dugaan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini merupakan pendapat dan penilaian Muslim Arbi. Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi Muslim Arbi. Muslim Ardi direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

MoneyTalk.id, Jakarta – Pusat Analisis Anggaran (Center for Budget Analysis / CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas kegiatan studi banding Bappeda DKI Jakarta ke Paris, Prancis. Program peningkatan kapasitas pegawai yang diklaim demi mendukung transformasi Jakarta menuju kota global itu dinilai sarat kejanggalan, mulai dari pembengkakan anggaran tiket pesawat, penyimpangan kelas penerbangan, hingga rute kunjungan yang dinilai melenceng dari Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan selisih anggaran yang signifikan dalam pengadaan tiket penerbangan rute Jakarta–Paris (PP) via Dubai untuk 19 orang peserta.

Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, total harga tiket yang dicatatkan mencapai Rp979 juta, atau sekitar Rp51,5 juta per orang untuk kelas ekonomi. Angka tersebut dinilai tidak masuk akal untuk kelas ekonomi standar.

“Merujuk temuan CBA, harga tiket ini jauh lebih mahal dari kewajaran kelas ekonomi. Bukti dokumen yang bersumber dari FGA Tour & Travel menunjukkan bahwa total riil biaya tiket untuk 19 penumpang tersebut sebenarnya hanya sebesar Rp573 juta,” ujar Jajang dalam keterangannya, minggu (26/09/26).

Tidak hanya soal pembengkakan harga, audit internal dan investigasi lapangan juga menemukan adanya anomali fasilitas penumpang. Terdapat indikasi boarding pass kelas bisnis yang digunakan oleh oknum pejabat dalam penerbangan Jakarta–Paris (PP), namun laporan pertanggungjawaban keuangan tetap dilampirkan sebagai kelas ekonomi.

Selain polemik anggaran transportasi, CBA menyoroti substansi akademis dan administratif dari kegiatan tersebut. Bappeda DKI Jakarta sebelumnya menjadikan Paris sebagai lokus studi banding karena posisinya yang strategis sebagai kota global—yakni peringkat ke-3 dalam Global Cities Index (GCI) dan peringkat ke-4 dalam Global Power City Index (GCPI) tahun 2023.

Kendati demikian, berdasarkan bukti pertanggungjawaban dari pihak Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (MPWK) Universitas Gadjah Mada (UGM), kegiatan tersebut ternyata juga diselenggarakan selama dua hari di Kota Bordeaux.

CBA menilai pemilihan Bordeaux sebagai lokus tambahan merupakan keputusan yang dipaksakan dan menyalahi aturan internal. Pasalnya, Bordeaux terletak sekitar 536 kilometer dari Paris dan bukan merupakan bagian dari wilayah aglomerasi ibu kota Prancis tersebut. Lebih jauh lagi, Bordeaux tidak masuk dalam jajaran 30 besar indeks GCI maupun GCPI.

“Karena tidak berada dalam Top 30 indeks kota global, kunjungan ke Bordeaux tidak memiliki korelasi langsung dengan tema riset dan inovasi daerah. Hal ini secara nyata telah melanggar Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun dan ditetapkan oleh Bappeda sendiri,” tegas Jajang.

Urgensi Pengawasan Anggaran Publik

Studi banding Bappeda DKI Jakarta ini sedianya bertujuan meningkatkan kualitas serta kompetensi teknis pegawai dalam bidang Riset dan Inovasi Daerah, guna menyukseskan Transformasi dan Inovasi Kota Jakarta yang Berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Namun, dengan adanya dugaan ketidaksesuaian rute dan potensi mark-up anggaran miliaran rupiah, CBA mendesak aparat penegak hukum agar segera memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai pertanggungjawaban demi menjaga akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta.