23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id,Jember  — Pengusutan dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Jember terus berkembang. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) kembali menetapkan satu tersangka baru sehingga total tersangka dalam perkara tersebut kini menjadi lima orang.

Tersangka terbaru adalah Siti Kholijah, yang disebut berperan sebagai collection agent. Dalam penjelasannya, Kejati Jatim menyebutkan bahwa sebagai collection agent, tersangka diduga berperan dalam mengajukan calon debitur fiktif (tidak memenuhi syarat), menggunakan identitas masyarakat untuk pengajuan kredit, serta meloloskan proses verifikasi yang tidak sesuai ketentuan.

Dana KUR yang seharusnya diterima debitur juga diduga dikuasai tersangka untuk menutup kredit macet dan kepentingan pribadi.

Penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan dugaan penyimpangan penyaluran KUR BNI Jember periode 2021–2023. Adapun perkara tersebut berawal dari laporan BNI kepada aparat penegak hukum setelah perseroan menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran KUR.

Belum lama ini, Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, sejak awal BNI memilih untuk membawa temuan tersebut ke ranah penegakan hukum agar dapat ditangani secara objektif dan transparan.

“Kasus ini berawal dari temuan internal BNI yang kemudian kami laporkan kepada aparat penegak hukum. Sejak awal, BNI berkomitmen untuk bersikap terbuka, kooperatif, dan mendukung proses penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Okki.

Dengan penetapan tersangka terbaru, Kejati Jatim sejauh ini telah menetapkan lima tersangka, dimana empat diantaranya adalah collection agent.

Dalam pengembangan perkara, penyidik juga mengungkap adanya dugaan penggunaan identitas calon debitur, ketidaksesuaian data usaha, serta penguasaan rekening dan dana pencairan oleh pihak selain debitur.

Berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur, nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp41,48 miliar.

Perbaikan

Okki menegaskan, BNI tidak hanya mendukung proses hukum, tetapi juga telah melakukan perbaikan terhadap mekanisme penyaluran KUR agar potensi penyimpangan serupa dapat dicegah.

“Selain mendukung proses hukum, BNI juga terus memperkuat tata kelola penyaluran KUR, mulai dari analisis kredit secara langsung kepada calon debitur, penguatan verifikasi, digitalisasi proses kredit, hingga monitoring dan audit secara berkala,” katanya.

Menurut Okki, penguatan tersebut dilakukan untuk memastikan KUR disalurkan kepada pelaku usaha yang memenuhi ketentuan dan digunakan sesuai tujuan pembiayaan.

“BNI menerapkan prinsip zero tolerance terhadap fraud. Setiap pelanggaran harus ditindak sesuai ketentuan, sementara pada saat yang sama sistem juga harus terus diperkuat agar KUR benar-benar memberikan manfaat kepada pelaku usaha yang berhak,” tegasnya.

Sebelumnya, BNI juga telah melakukan tindak lanjut internal terhadap sejumlah pegawai yang terkait dengan perkara tersebut.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa laporan awal BNI terus ditindaklanjuti aparat penegak hukum dengan penetapan tersangka secara bertahap. Kejati Jatim juga masih melakukan pengembangan penyidikan serta penelusuran aset untuk mendukung pemulihan kerugian keuangan negara.

BNI menyatakan akan terus kooperatif dalam mendukung proses tersebut dan menyediakan data maupun dokumen yang diperlukan sesuai kewenangan aparat penegak hukum.

Seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang belum memberhentikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di tengah pengusutan dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya dapat memunculkan persepsi negatif di mata publik.

Menurut Muslim, publik dapat mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi apabila Nusron tetap berada dalam jabatannya ketika sejumlah orang yang disebut memiliki hubungan kepercayaan dengannya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Publik bisa menilai Prabowo melindungi terduga koruptor kalau Nusron tidak segera diberhentikan,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Kamis (17/9/2026).

Muslim menyinggung komitmen Prabowo yang selama ini menyatakan tidak akan memberikan perlindungan kepada pejabat yang tersangkut persoalan hukum.

Menurut dia, pemberhentian sementara atau pencopotan Nusron dari jabatan menteri tidak serta-merta berarti menyatakan Nusron bersalah. Langkah tersebut, kata dia, dapat dipandang sebagai upaya menjaga independensi dan kredibilitas proses hukum.

“Prabowo selama ini selalu mengatakan tidak melindungi koruptor. Sekarang publik menunggu pembuktian dari sikap tersebut,” ujarnya.

Kasus yang menjadi sorotan bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026 terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Dari delapan tersangka tersebut, empat orang disebut KPK sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Keempatnya adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. KPK juga menyebut Arif berperan sebagai pengepul uang dari Erwin maupun Fakhry yang diduga berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan.

Dalam perkara tersebut, KPK menyita uang sekitar Rp106,3 miliar. Penyidik juga menemukan dugaan penerimaan lain, termasuk setoran tunai Rp10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening Arif Sugiyanto serta penerimaan sekitar Rp8 miliar yang dikaitkan dengan Lampri dan Arif.

KPK sendiri belum menyatakan Nusron sebagai tersangka. Bahkan, terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap Nusron, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan pemanggilan terhadap Menteri ATR/BPN tersebut akan bergantung pada kebutuhan penyidikan.

“Apakah nanti NW (Nusron Wahid) dipanggil? Ya, itu tergantung kebutuhan penyidikan ke depan,” kata Taufik, seperti diberitakan ANTARA.

Sorotan terhadap penanganan perkara semakin menguat setelah KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kementerian ATR/BPN pada Kamis, 17 September 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menggeledah tiga ruangan direktur jenderal serta sejumlah ruangan direktorat terkait. Ruang kerja Nusron Wahid tidak termasuk lokasi yang digeledah dalam kegiatan tersebut.

Tiga ruangan yang digeledah antara lain ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT). Salah satu pejabat yang ruangannya digeledah adalah Lampri, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Menurut KPK, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam penyidikan perkara yang bermula dari OTT.

Namun, fakta bahwa ruang kerja Nusron tidak digeledah menjadi sorotan tersendiri bagi Muslim Arbi.

Muslim menilai KPK seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap pejabat dan pihak yang berada di bawah struktur menteri apabila penyidik menemukan informasi yang mengarah kepada pejabat yang lebih tinggi.

“KPK juga terlihat letoy kalau ruang Nusron tidak digeledah. Kalau memang ada informasi mengenai aliran uang atau peruntukan uang yang menyebut nama Nusron, semuanya harus diuji dengan alat bukti,” kata Muslim.

Muslim menegaskan, proses hukum harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Namun, menurut dia, prinsip tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan setiap informasi yang muncul dalam penyidikan.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya menyebut empat tersangka merupakan orang yang diduga menjadi orang kepercayaan Nusron. KPK juga menyatakan masih mendalami asal-usul uang, pihak yang diperuntukkan menerima uang, serta aliran dana dalam perkara tersebut.

Karena itu, Muslim meminta KPK mengusut perkara secara menyeluruh, termasuk apabila ditemukan bukti yang mengarah kepada pejabat yang lebih tinggi.

“Kalau memang ada aliran uang yang disebut diperuntukkan kepada Nusron, KPK harus membuktikan. Jangan hanya berhenti pada orang-orang di bawahnya,” ujarnya.

Di sisi lain, sampai saat ini KPK belum menetapkan Nusron Wahid sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penyebutan nama Nusron dalam perkara juga masih berkaitan dengan keterangan mengenai sejumlah pihak yang disebut sebagai orang kepercayaannya serta penelusuran aliran uang oleh penyidik.

Dengan demikian, pembuktian mengenai ada atau tidaknya keterlibatan Nusron tetap menjadi kewenangan KPK berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berjalan.

Muslim mengatakan keputusan Prabowo terkait posisi Nusron kini akan menjadi perhatian publik.

Menurut dia, apabila Prabowo tetap mempertahankan Nusron, keputusan tersebut akan menjadi bagian dari penilaian publik terhadap konsistensi pemerintah dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi.

Sebaliknya, proses hukum terhadap Nusron, jika memang diperlukan berdasarkan alat bukti, menurut Muslim harus diserahkan sepenuhnya kepada KPK tanpa intervensi politik.

MoneyTalk.id, Jakarta – Penggeledahan senyap yang dilakukan Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung di 6 lokasi terkait dugaan mega korupsi KSO PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda Kota Bekasi dengan Pertamina EP dan Foster Oil and Energy Pte Ltd pada Rabu, 17 September 2026, mendapat tanggapan keras dari pengamat anti korupsi.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak penyidik Jampidsus untuk tidak berhenti pada penggeledahan dokumen, melainkan harus segera memeriksa pihak terkait yang paling bertanggung jawab, termasuk Wali Kota Bekasi Tri Adhianto selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) BUMD PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda Kota Bekasi.

Tanpa persetujuan KPM, direksi BUMD tidak mungkin tidak tau seputar KSO PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda Kota Bekasi dengan Pertamina EP dan Foster Oil and Energy Pte Ltd
,apalagi tentang berani melakukan perdamaian.

“Jika Kantor Sekda dan Bagian Hukum saja sudah digeledah, maka logika hukumnya KPM harus diperiksa. Tidak ada kebijakan BUMD tanpa sepengetahuan dan persetujuan KPM,” tutup Uchok.

“Gimanapun juga, Penyidik harus panggil dan periksa Kuasa Pemilik Modal (KPM) nya,” tegas Uchok saat dikonfirmasi awak media, Kamis (18/9/2026).

Ditegaskan Uchok, pihaknya sejak lama mendesak Kejaksaan untuk menuntaskan kasus skandal Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil and Energy Pte Ltd yang diduga melibatkan elit pusat.

“Sebelumnya kan kami mendesak Kejaksaan untuk segera menetapkan tersangkanya,” ucapnya.

Menurut Uchok, kasus ini sudah terlalu lama berlarut-larut, jalan sana jalan sini, sehingga publik lupa siapa yang diuntungkan dan dirugikan dan siapa yang harus ditetapkan sebagai tersangkanya.

Terkait Tim Jampidsus Kejagung melakukan penggeledahan ruangan Walikota Bekasi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan bahwa prihal tersebut merupakan kewenangan daripada penyidik.

“itu kewenangan penyidik,Mana yang urgen dulu dari segi pembuktian,”ucap Anang.

Saat ditanya kapan Gedung Bundar menjadwalkan Pemanggilan Walikota Bekasi Tri Adhianto, Anang mengaku belum mengetahui.

“Belum tau mas,”ucapnya singkat.

Memperkuat Bukti Pemberitahuan Foster Oil

Desakan CBA ini sejalan dengan temuan di lapangan. Dua dokumen kunci kini menguatkan dugaan adanya kejanggalan:

1. Siaran Pers Resmi Jampidsus No: PR-351/049/K.3/Kph.3/09/2026 tertanggal 17 September 2026 yang membenarkan penggeledahan di:
– Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi
– Kantor Bagian Hukum Setda
– Kantor Perseroda PT Migas Kota Bekasi
– Kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. Sampoerna Strategis, Sudirman, Jakarta
– Kantor DLH Kota Bekasi
– Bapenda Kota Bekasi

2. Dokumen Pemberitahuan Resmi Foster Oil & Energy Pte Ltd tertanggal 16 Februari 2026 yang menyatakan Foster Oil sudah tidak mengelola Area Operasi Jatinegara sejak 17 Februari 2026 dan telah diserahkan secara Own Operation ke Pertamina EP.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menggeledah sejumlah lokasi di Kota Bekasi dan Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009 hingga 2024.

Berdasarkan siaran pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Nomor PR-351/049/K.3/Kph.3/09/2026, penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dalam perkara tersebut.

Ada enam lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan tim penyidik.

Lokasi tersebut meliputi Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi, serta Kantor Perseroda PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi.

Kemudian, penyidik juga menggeledah Kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. yang berada di Sampoerna Strategic, kawasan Sudirman, Jakarta.

Dua lokasi lainnya adalah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Kegiatan penggeledahan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan masih berlangsung ketika siaran pers Kejaksaan Agung diterbitkan pada Kamis sore.

Kejaksaan Agung menyatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk memperoleh dan melengkapi alat bukti terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola kerja sama operasi antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.

Penyidikan tersebut mencakup kerja sama yang berlangsung dalam rentang waktu cukup panjang, yakni sejak 2009 sampai dengan 2024.

Namun, dalam siaran pers tersebut Kejaksaan Agung belum merinci bentuk penyimpangan yang tengah didalami, nilai kerugian negara yang diduga timbul, maupun pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kejagung juga belum menjelaskan secara rinci barang atau dokumen apa saja yang ditemukan dan diamankan dari enam lokasi yang digeledah.

Penyidik JAM PIDSUS masih melakukan serangkaian tindakan hukum untuk mengumpulkan alat bukti guna mengungkap perkara tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan informasi lebih lanjut terkait perkembangan penyidikan akan disampaikan melalui Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

MoneyTalk.id,Jakarta. Organisasi Aktivis Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menyuarakan desakan agar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, Bobby Rasyidin, segera mundur dari jabatannya. Sorotan ini mengemuka seiring dengan munculnya laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta sederet kontroversi yang membayangi rekam jejak kepemimpinannya.

Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski mengatakan, “sorotan publik terhadap menurunnya kualitas layanan dan pengelolaan perusahaan yang dinilai semakin jauh dari prinsip profesionalisme. Kritik tersebut muncul setelah berbagai persoalan pelayanan hingga keselamatan transportasi kereta api dinilai belum dibenahi secara serius. Kondisi itu dianggap mencerminkan lemahnya kepemimpinan di tubuh KAI saat ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyoroti sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan anak perusahaan terkait. Mulai dari perencanaan penggantian sarana KRL yang dinilai belum memadai, tarif angkutan batu bara yang tidak sepenuhnya dimanfaatkan, hingga pengelolaan aset nonangkutan yang berpotensi menggerus pendapatan perusahaan. KAMAKSI mendesak Bobby Rasyidin mundur dari jabatan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI),” tegas Joko.

Berdasarkan informasi yang dihimpun KAMAKSI, BPK menemukan sedikitnya sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari manajemen KAI. Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 67/LHP/XX/12/2024 tertanggal 18 Desember 2024 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2021 dan 2022 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), anak perusahaan terkait, di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan.

Persoalan yang paling menonjol adalah soal perencanaan PT KCI atas penggantian sarana KRL yang sudah tidak layak operasi. BPK menilai perencanaan tersebut belum memadai sehingga mengakibatkan belum tersedianya sarana KRL pengganti dan berpotensi tidak tercapainya tingkat pelayanan transportasi publik.

BPK juga menyoroti persoalan perjanjian kerja sama angkutan batu bara. Tarif angkutan batu bara yang telah ditetapkan sesuai Rencana Awal PT KAI (Persero), disebut belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan.

“Sehingga mengakibatkan potensi pendapatan batu bara berkurang,” demikian isi hasil pemeriksaan BPK.

Tak kalah serius, BPK menemukan persoalan dalam pengelolaan sewa aset nonangkutan yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan terkait mekanisme pembayaran dan pelaksanaan perjanjian.

Kondisi tersebut, menurut BPK, bahkan berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan sebesar Rp254,34 miliar.

Pengelolaan sewa aset non angkutan belum sesuai ketentuan terkait mekanisme pembayaran dan pelaksanaan perjanjian, sehingga menyebabkan potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp254,34 miliar,” kata BPK dalam pokok hasil pemeriksaan.

Catatan mengenai potensi kehilangan pendapatan Rp254,34 miliar, persoalan penggantian sarana KRL, hingga pengelolaan sejumlah aspek bisnis dan investasi menunjukkan masih adanya pekerjaan besar yang tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPK Nomor 67/LHP/XX/12/2024 tertanggal 18 Desember 2024 kini menjadi dokumen penting yang membuka sederet titik rawan dalam pengelolaan bisnis dan keuangan perusahaan transportasi milik negara tersebut.

Soroti Rentetan Kontroversi di KAI

Sederet masalah KAI yang menjadi sorotan publik antara lain, Masalah Teknis KRL Baru Produksi INKA (September 2026). Masalah paling hangat dialami oleh anak usaha KAI, yaitu KAI Commuter. Sebanyak tujuh rangkaian KRL baru seri iE305 buatan PT INKA terpaksa ditarik massal masuk bengkel untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh (General Check Up). Langkah darurat ini diambil setelah adanya rentetan gangguan teknis dan insiden KRL anjlok saat hendak memasuki Stasiun Jakarta Kota. Akibatnya, belasan jadwal perjalanan Commuter Line lintas Bogor dibatalkan hingga akhir September, yang memicu penumpukan penumpang luar biasa pada jam sibuk pagi hari.

Berikutnya, Beban Finansial dan Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh. Manajemen KAI sempat menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sebagai salah satu “bom waktu” bagi stabilitas keuangan perusahaan. Terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun) dalam proyek ini membuat KAI harus menanggung beban investasi dan bunga pinjaman yang sangat besar. Anggota DPR RI bahkan sempat memperingatkan potensi krisis keuangan KAI akibat tekanan biaya investasi Whoosh tersebut.

Kemudian, Masalah Kurang Bayar IMO dari Pemerintah. KAI mengalami kendala likuiditas akibat adanya selisih kurang bayar dana Infrastructure Maintenance Operation (IMO) atau biaya perawatan infrastruktur dari negara kepada KAI. Nilai akumulasi kurang bayar ini mencapai triliunan rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, KAI diwajibkan tetap membayar Track Access Charge (TAC) atau biaya penggunaan rel kepada pemerintah secara penuh.

Selanjutnya, Sengketa Lahan Aset Perusahaan. KAI memiliki puluhan juta meter persegi aset tanah yang masih terbelit sengketa dengan warga lokal maupun pihak ketiga. Salah satu polemik terbaru adalah rencana pengosongan lahan di wilayah Ledoksari, Solo, untuk perluasan Stasiun Jebres yang mendapat penolakan keras dan berujung pada gugatan perdata dari warga terhadap PT KAI. Sengketa lahan seperti ini kerap menghambat program reaktivasi jalur kereta mati. Sejumlah warga yang tinggal Ledoksari di RT 01, RW 07, Rejosari, Jebres, Solo melayangkan gugatan kepada PT KAI Daop 6 Yogyakarta, dan BPN Kota Solo. Gugatan didaftarkan, dan sudah diterima di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Lantas, Masalah Keselamatan dan Perlintasan Liar. Masalah klasik yang belum sepenuhnya tuntas adalah maraknya perlintasan sebidang liar yang tidak memiliki palang pintu resmi. Keberadaan ribuan perlintasan liar ini sangat rawan memicu kecelakaan fatal antara kereta api dan kendaraan bermotor. Selain itu, KAI di wilayah Daop 1 Jakarta juga masih mengeluhkan tingginya kasus kriminalitas minor seperti pelemparan batu ke arah kaca kereta oleh remaja yang membahayakan masinis dan penumpang.

PT KAI merupakan salah satu BUMN yang berada di bawah naungan ekosistem dan pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Bentuk Keterlibatan dan Peran Danantara terhadap PT KAI salah satunya Restrukturisasi dan Pembiayaan Strategis. Danantara berperan langsung dalam penyuntikan modal (PMN), restrukturisasi utang konsorsium BUMN terkait proyek infrastruktur (seperti Kereta Cepat/Whoosh), serta pendanaan proyek elektrifikasi jalur kereta api. “Atas sejumlah kontroversi dsn temuan BPK, KAMAKSI mendesak Danantara untuk tidak membiarkan krisis kepercayaan publik berlarut-larut dan segera melakukan audit menyeluruh serta pergantian pucuk pimpinan di tubuh PT KAI,” pungkas Joko Priyoski.

 

MoneyTalk.id,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penyidik menggeledah sejumlah ruangan di kantor kementerian tersebut, Kamis (17/9/2026), dalam rangka mencari dan melengkapi alat bukti perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

Penggeledahan tersebut berlangsung di tengah sorotan publik terhadap keberadaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang belum terlihat di hadapan publik dalam perkembangan perkara tersebut.

Namun, hingga penggeledahan berlangsung, KPK belum menetapkan Nusron Wahid sebagai tersangka. KPK masih mendalami aliran uang, hubungan para tersangka, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menggeledah sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Salah satu ruangan yang menjadi sasaran penggeledahan adalah ruang Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri.

“Kegiatan penggeledahan tersebut dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9).

Budi belum membeberkan barang atau dokumen apa saja yang ditemukan penyidik. Menurut dia, proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut.

“Saat ini kegiatan masih berlangsung, kami akan update terus perkembangannya sebagai bentuk transparansi dalam proses hukum di KPK,” ujarnya.

Penggeledahan tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (14/9/2026). Dalam operasi itu, KPK mengamankan 19 orang dari sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor serta penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN.

Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK pada 15 September 2026 menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Yang menjadi perhatian, KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Sementara Lampri dan Sontang merupakan pejabat di lingkungan ATR/BPN yang turut ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam berbagai pecahan mata uang serta barang bukti elektronik.

Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif Sugiyanto berupa Rp31,86 miliar, US$2.611.500, SG$1.974.500, SAR910 dan RM981.

KPK juga menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun Ni’am Aulawi, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang Coin Manurung.

KPK sebelumnya mengungkap dugaan pemberian uang Rp1,5 miliar terkait pembukaan blokir dan pengurusan sertifikat tanah Summarecon. Dari jumlah tersebut, Rp200 juta disebut diserahkan kepada Sontang untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

Selain perkara Summarecon, penyidik juga menemukan dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan layanan pertanahan serta mutasi dan promosi jabatan.

Kasus ini semakin menjadi perhatian karena empat tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid ikut terseret dalam perkara yang sedang dikembangkan KPK.

Meski demikian, penyebutan sebagai orang kepercayaan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan Nusron dalam tindak pidana. Sampai 17 September 2026, KPK belum menetapkan Menteri ATR/BPN tersebut sebagai tersangka.

KPK masih memiliki ruang untuk mendalami sejauh mana hubungan para tersangka dengan pihak lain, termasuk menelusuri asal-usul, peruntukan dan aliran uang yang ditemukan dalam perkara tersebut.

Penggeledahan di kantor ATR/BPN menjadi langkah lanjutan untuk mencari dokumen dan bukti elektronik maupun barang bukti lain yang dapat membantu penyidik mengurai proses pengurusan HGB serta peran masing-masing pihak.

Dengan penggeledahan tersebut, perhatian publik kini tertuju pada bukti apa yang ditemukan KPK dan sejauh mana temuan tersebut akan membuka rangkaian baru dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kabupaten Pati kembali menyita perhatian. Salah satu bus yang digunakan massa AMPB terlihat membawa tulisan bernada protes terhadap Bank Mandiri, yakni “Boikot Bank Mandiri, Sarang Koruptor”.

Tulisan tersebut menjadi bagian dari ekspresi protes massa AMPB menyusul polemik penundaan transaksi rekening milik koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, yang sebelumnya digunakan untuk menampung dana pribadi dan donasi masyarakat.

Aksi AMPB terhadap Bank Mandiri berlangsung selama September 2026. Pada Selasa (15/9/2026), massa mendatangi Kantor Bank Mandiri Pati dan melakukan aksi protes dengan membakar ban serta melempar telur busuk ke arah gedung bank.

Sehari berikutnya, Rabu (16/9/2026), massa kembali menggelar demonstrasi. Sejumlah spanduk protes dipasang di sekitar Kantor Bank Mandiri Cabang Pati. Salah satu tulisan yang dibentangkan massa berbunyi “Boikot Mandiri, Mandiri Antek Koruptor”.

Polemik bermula ketika rekening Supriyono alias Botok, koordinator AMPB, mengalami penundaan transaksi menjelang rencana aksi massa Pati di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.

Rekening tersebut dilaporkan berisi sekitar Rp80,9 juta yang menurut Supriyono berasal dari uang pribadi dan donasi masyarakat untuk mendukung kebutuhan massa AMPB selama melakukan aksi di Jakarta.

Bank Mandiri ketika itu menjelaskan bahwa tindakan terhadap rekening tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Bank juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami nasabah.

Namun, kepolisian kemudian memberikan penjelasan bahwa tindakan tersebut bukan pemblokiran permanen, melainkan penundaan transaksi untuk kepentingan penyelidikan. Pada 26 Agustus 2026, Polda Metro Jaya dan Bank Mandiri menyatakan rekening Supriyono telah dapat digunakan kembali.

Meski rekening telah kembali aktif, polemik tersebut belum berhenti. AMPB kemudian membawa persoalan itu ke tingkat daerah dengan menggelar aksi di Kantor Bank Mandiri Pati.

Koordinator AMPB Supriyono mempertanyakan dasar tindakan terhadap rekeningnya. Ia menilai penundaan transaksi tersebut telah mengganggu aktivitas mereka menjelang aksi di Jakarta.

Dalam aksi 15 September, Supriyono juga menyatakan kehilangan kepercayaan terhadap perbankan karena menurutnya tidak memperoleh klarifikasi yang memadai sebelum rekeningnya mengalami penundaan transaksi.

Pada aksi berikutnya, massa AMPB memperkeras tekanan. Selain memasang berbagai spanduk protes, massa juga melontarkan kritik terhadap dugaan persoalan kredit fiktif yang mereka kaitkan dengan oknum pegawai bank.

Sejumlah warga yang ikut menyuarakan persoalan tersebut juga mengaku menjadi korban dugaan pencatutan nama dalam kredit. Salah satu laporan menyebut perkara dugaan kredit fiktif tersebut telah dilaporkan ke Polda Jawa Tengah dan sejumlah saksi maupun pihak terkait telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Status dan kebenaran tudingan tersebut masih menjadi bagian dari proses penanganan dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Sebelum polemik Bank Mandiri, AMPB dikenal melalui aksi-aksi yang membawa isu pemberantasan korupsi. Dalam aksi menuju Jakarta pada Agustus lalu, AMPB menyampaikan dua tuntutan utama, yakni percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Koordinator AMPB Supriyono saat itu menegaskan aksi mereka tidak ditujukan untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kini, isu pemberantasan korupsi kembali muncul dalam aksi AMPB di Pati, tetapi dengan sasaran kritik yang lebih spesifik, yakni Bank Mandiri.

Tulisan pada bus “Boikot Bank Mandiri, Sarang Koruptor” pun menjadi simbol kerasnya protes massa terhadap bank pelat merah tersebut.

Aksi AMPB di depan Bank Mandiri Pati dijadwalkan berlanjut hingga 18 September 2026. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada tuntutan massa dan respons resmi Bank Mandiri terhadap berbagai persoalan yang disuarakan AMPB.

MoneyTalk.idJakarta – Nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

Di tengah proses hukum tersebut, sejumlah warganet di media sosial X bahkan mengaku telah menyiapkan bentuk syukuran apabila Nusron Wahid nantinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Salah satunya akun X @achmadnas99. Dalam unggahannya, akun tersebut menulis janji pribadi jika KPK menetapkan Nusron Wahid sebagai tersangka.

“Saya bernadzar, jika @KPK_RI tetapkan NW sebagai tersangka maka akan INGKUNGAN,” tulis @achmadnas99.

Ungkapan tersebut menjadi bagian dari percakapan warganet yang ramai menyoroti posisi Nusron Wahid setelah empat orang yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN ditetapkan sebagai tersangka.

KPK sebelumnya menyatakan empat dari delapan tersangka dalam perkara tersebut diduga merupakan orang kepercayaan Nusron. Mereka adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Keterangan tersebut disampaikan Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.

Selain @achmadnas99, percakapan mengenai kemungkinan Nusron menjadi tersangka juga muncul dalam unggahan Mohamad Guntur Romli melalui akun X @GunRomli pada 16 September 2026.

Guntur Romli mempertanyakan sejauh mana keterkaitan Nusron dengan perkara tersebut. Dalam unggahannya, ia menyoroti fakta bahwa empat dari delapan tersangka disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron serta mempertanyakan asal-usul uang yang disita penyidik.

Unggahan itu kemudian mendapatkan sejumlah respons dari pengguna X.

Akun @yana_udiyatna menulis harapan agar Nusron ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum.

“SEMOGA NUSRON WAHID JADI TERSANGKA DAN DIPENJARA !” tulis akun tersebut.

Sementara akun @Annas_Cim memberikan komentar singkat, “Nusron pinter banget ya.”

Akun @adopcrypto juga ikut membahas dugaan aliran uang dalam perkara tersebut dengan menyoroti level pejabat yang diduga terkait.

“Level dirjen hanya dibawah 100m..bhahaha seru seru…ingat KPK ini bukan level dirjen atau kepala kantor,” tulisnya.

Sedangkan akun @domino98264151 menanggapi istilah “orang kepercayaan” yang digunakan KPK.

“Semua org kepercayaan.. Kepercayaan kepada maling,” tulis akun tersebut.

Komentar lainnya datang dari @AwasAdaBOMB yang melontarkan tudingan terhadap Nusron terkait persoalan tanah. Tudingan tersebut merupakan pendapat pengguna media sosial dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum.

Percakapan di media sosial tersebut muncul setelah KPK mengungkap adanya empat tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron. KPK menyebut Arif Sugiyanto diduga berperan sebagai pengepul uang dari Erwin dan Muhammad Fakhry. Uang tersebut kemudian diduga diserahkan kepada Fahd El Fouz yang disebut sebagai penampung.

Dalam perkara yang sama, KPK juga menyita uang dalam jumlah besar dari sejumlah lokasi. Penyidik menduga terdapat penerimaan yang berkaitan dengan berbagai layanan pertanahan, termasuk proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan ATR/BPN.

Namun, sampai 16 September 2026, Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menyatakan kemungkinan memanggil Nusron masih bergantung pada kebutuhan penyidikan. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan pemanggilan Nusron akan dilakukan apabila penyidik membutuhkan keterangannya.

KPK juga menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan. Karena itu, status hukum Nusron harus dibedakan dari status empat orang yang oleh KPK disebut sebagai orang kepercayaannya dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Di media sosial, sementara proses hukum berjalan, sebagian warganet sudah membicarakan kemungkinan apabila Nusron nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ada yang mengaku bernazar akan mengadakan “ingkung”.

Ungkapan tersebut menunjukkan tingginya perhatian warganet terhadap perkembangan kasus ATR/BPN. Namun, penetapan seseorang sebagai tersangka tetap merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan kecukupan alat bukti dan proses penyidikan yang berlaku.

Dengan demikian, hingga berita ini ditulis, kabar mengenai Nusron Wahid sebagai tersangka belum merupakan fakta hukum. Yang telah dikonfirmasi KPK adalah penetapan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi HGB serta adanya empat tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan jasa agensi iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk (bank bjb) periode 2021–2023 terus bergulir. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga pejabat aktif bank bjb untuk diperiksa sebagai saksi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dilangsungkan di Kota Bandung guna mendalami materi penyidikan. “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung,” ujar Budi kepada awak media, Selasa (15/9).

Tiga pejabat bank bjb masuk dalam daftar pemanggilan penyidik KPK untuk dimintai keterangan. Dua di antaranya merupakan pejabat tinggi bank bjb, yakni Boy Panji Soedrajat selaku Pimpinan Divisi Hukum dan Juniardi Swastria selaku Pemimpin Divisi Operasi.

Boy Panji Soedrajat lahir pada tahun 1974 dan saat ini berusia 51 tahun. Ia meraih gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1997 serta mendapat gelar Magister di bidang Ilmu Hukum dari Golden Gate University pada tahun 1999. Perjalanan kariernya di bank bjb meliputi jabatan sebagai Pemimpin Grup Litigasi pada 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1127/SK/DIR-HC/2017, Pemimpin Kantor Cabang Cibinong pada 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0031/SK/DIR-HC/2019, dan menjabat sebagai Pemimpin Divisi Hukum sejak 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0511/SK/DIR-HCA/2021.

Sementara itu, Juniardi Swastria lahir pada tahun 1974 dan saat ini berusia 51 tahun. Ia meraih gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2000. Rekam jejak kepemimpinannya di bank bjb mencakup posisi sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Anak Perusahaan pada 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1127/SK/DIR-C/2017, Pemimpin Divisi Umum pada 2018 berdasarkan Surat Keputusan No. 1135/SK/DIR-HC/2018, serta Pemimpin Divisi Operasi sejak 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0495/SK/DIR-HCA/2024.

Selain kedua nama tersebut, penyidik KPK turut memanggil satu pejabat aktif lainnya dari bank bjb untuk melengkapi rangkaian proses penyidikan yang sedang berjalan. Kasus ini menjadi perhatian publik seiring komitmen penegak hukum dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

MoneyTalk.id,Pati – Aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Kantor Bank Mandiri KCP Pati pada Selasa, 15 September 2026, diwarnai dengan pengungkapan kasus dugaan praktik pencatutan nama warga untuk kredit fiktif. Kasus ini diduga melibatkan oknum pegawai Bank Mandiri KCP Batangan, Pati.

Kasus tersebut menimpa Subagyo, seorang warga Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Melalui kuasa hukumnya, Wahyu Seno Aji, serta anaknya, Desi, pihak keluarga membeberkan kronologi munculnya pinjaman ganjil senilai Rp150 juta atas nama Subagyo tanpa sepengetahuan maupun persetujuan yang bersangkutan.

Wahyu Seno Aji menjelaskan bahwa kliennya sempat mengambil fasilitas kredit pada tahun 2016 dan telah melunasinya secara resmi pada Juni 2017. Namun, saat mengecek rincian rekening koran, ditemukan adanya transaksi kredit baru pada tahun 2017 yang tidak pernah diajukan maupun ditandatangani oleh Subagyo.

“Orang tua Mbak Desi ini namanya dipakai dalam dugaan kredit fiktif oleh oknum Bank Mandiri KCP Batangan Pati. Klien kami sudah melunasi pinjaman awal pada 2017, tapi tiba-tiba muncul kredit baru Rp150 juta tanpa pernah ada tanda tangan notaris maupun konfirmasi,” ujar Wahyu Seno Aji di lokasi aksi, Selasa (15/9/2026).

Akibat dugaan pencatutan tersebut, nama Subagyo kini masuk ke dalam daftar hitam (blacklist) perbankan sehingga menutup akses keuangan keluarganya. Selain itu, sertifikat tanah yang dijadikan jaminan pada pinjaman awal hingga kini masih ditahan oleh pihak bank.

Upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah berulang kali dilakukan oleh pihak keluarga, mulai dari mendatangi Bank Mandiri KCP Batangan, KCP Pati, Cabang Kudus, hingga ke Semarang. Namun, manajemen perbankan dinilai terkesan saling lempar tanggung jawab.

“Kami dilempar dari Pati ke Kudus, lalu ke Semarang. Pimpinan yang baru merasa lepas tangan karena menganggap itu bukan masa jabatannya. Sementara oknum yang mendalangi dugaan kredit fiktif berinisial Z ini malah dipindahtugaskan ke Blora dan masih aktif bekerja,” ungkap Desi, anak korban.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pihak keluarga, korban dengan modus serupa diduga tidak hanya dialami oleh Subagyo saja, melainkan terdapat sekitar 10 warga lain yang mengalami nasib serupa.

Karena tidak mendapatkan iktikad baik dari pihak perbankan, tim kuasa hukum telah resmi melaporkan dugaan tindak pidana perbankan ini ke Polda Jawa Tengah.

“Kasus ini sudah kami laporkan ke Polda Jateng terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perbankan. Pihak kepolisian sudah memanggil beberapa saksi dan oknum terkait untuk klarifikasi,” tegas Wahyu.

Sementara itu, Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, menyatakan dukungan penuh terhadap para korban dugaan praktik curang perbankan tersebut. AMPB menegaskan akan terus mengawal kasus ini bersamaan dengan aksi maraton mereka di Bank Mandiri KCP Pati.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Bank Mandiri belum memberikan keterangan resmi ketika dimintai konfirmasi di lokasi kejadian, sementara nomor kontak internal yang dihubungi menyatakan masih harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak berwenang