23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id,Kota Bekasi  – Agenda pemeriksaan yang beredar di Pemkot Bekasi hari ini akhirnya terjawab secara resmi. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum) merilis Siaran Pers Nomor: PR – 359/057/K.3/Kph.3/09/2026.

Dalam rilis resmi yang ditandatangani Kapuspenkum Anang Supriatna, S.H., M.H.,tertanggal Jakarta, 21 September 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus telah memeriksa 4 orang saksi.

“Senin 21 September 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP tahun 2009 s.d. 2024.”terang Anang Supriatna dalam rilisnya.

Kasus KSO Migas Bekasi yang merugikan negara hingga Rp 2 Triliun.

Siapa 4 Orang yang Diperiksa Hari Ini?

Adapun keempat orang saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu:

1. HBselaku Direksi PT Migas Kota Bekasi (Perseroda).

2. Sselaku Direksi PT Migas Kota Bekasi (Perseroda).

3. TUE dari Pemerintah Kota Bekasi.

4. AW selaku Direksi PT Migas Kota Bekasi (Perseroda).

Sorotan tajam tertuju pada inisial *AW*. Jika merujuk pada SK Wali Kota No: 539/Kep.45.B-Eka/I/2022, AW kuat diduga adalah Apung Widadi,Dirut PT Migas Perseroda yang ditunjuk langsung oleh Tri Adhianto tanpa open bidding.

Inilah yang selama ini didesak CBA untuk segera diperiksa. Direktur CBA Uchok Sky Khadafi menyebut Apung adalah saksi kunci perdamaian KSO JOA dengan Foster Oil and Energy Pte Ltd.

“Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pembuktian dalam perkara dimaksud,” tulis rilis Kejagung.

“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.”

Langkah Menuju Wali Kota Tri Adhianto?

Pemeriksaan 4 saksi hari ini dinilai sebagai langkah pemanasan sebelum memeriksa aktor intelektualnya. Pasalnya, informasi yang beredar di lingkungan Pemkot Bekasi, Wali Kota Tri Adhianto juga dipanggil Jampidsus hari ini. Bahkan Kepala Bapenda Solikhin yang merupakan adik ipar Tri, juga diisukan melobi ke Gedung Bundar dan sudah membantah dengan sumpah “Demi Allah” dan “Masuk neraka”.

Jika AW alias Apung Widadi sudah bicara di depan penyidik, maka akan terbuka jelas siapa yang menugaskan membuat kebijakan berdamai (Van Dading) padahal PD Migas sudah menang di Putusan Kasasi MA No. 985 K/Pdt/2022.

MoneyTalk.id,Jakarta –  Gerakan Anti Korupsi Nusantara (GRANAT) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyeret sejumlah orang yang disebut sebagai kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Desakan itu disampaikan GRANAT dalam aksi yang digelar hari ini. Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Mesak Habbary, mengatakan penetapan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor tidak boleh menjadi titik akhir pengusutan.

“Jangan berhenti di orang-orang yang berada di sekitar Nusron. KPK harus membongkar sampai ke atas. Kalau dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang mengarah kepada Nusron Wahid, tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena dia seorang menteri,” kata Mesak.

KPK sebelumnya menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi layanan pertanahan yang berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Dari delapan tersangka tersebut, KPK menyebut empat orang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry. KPK juga mengungkap adanya penerimaan uang dalam jumlah besar yang diduga berkaitan dengan berbagai layanan pertanahan.

Dalam perkara tersebut, KPK menyita barang bukti uang tunai sekitar Rp106,3 miliar. Penyidik juga masih mendalami asal-usul, peruntukan, serta aliran uang dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pada Senin (21/9), KPK kembali menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor sebagai bagian dari penyidikan perkara tersebut.

Menurut Mesak, rangkaian perkara tersebut membuat pemeriksaan terhadap Nusron menjadi penting untuk memastikan apakah terdapat hubungan antara kebijakan, kewenangan, komunikasi, serta aktivitas orang-orang yang disebut sebagai orang kepercayaannya dengan perkara yang sedang ditangani KPK.

“Empat orang yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan menteri masuk dalam perkara ini. Ada pejabat tinggi ATR/BPN yang menjadi tersangka. Ada uang dalam jumlah besar. Maka publik berhak mengetahui sejauh mana hubungan mereka dengan menteri,” ujarnya.

GRANAT juga menyoroti munculnya nama Nusron dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024. Dalam persidangan, muncul keterangan mengenai uang sebesar US$400 ribu yang disebut diserahkan melalui seseorang yang disebut sebagai teman Nusron Wahid. KPK menyatakan akan menelaah fakta persidangan tersebut.

Pada persidangan berikutnya, nama Nusron kembali disebut ketika terdakwa Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex mengungkap adanya permintaan uang yang dikaitkan dengan Pansus Haji. Keterangan tersebut merupakan bagian dari proses persidangan dan masih harus diuji dalam pembuktian perkara.

Mesak mengatakan dua perkara tersebut tidak boleh dicampuradukkan, tetapi keduanya harus diperiksa secara serius sepanjang terdapat fakta atau bukti yang menghubungkan Nusron dengan perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

“Ini bukan soal siapa yang kita suka atau tidak suka. Ini soal apakah hukum bekerja ketika nama seorang menteri muncul dalam rangkaian perkara korupsi. Kalau memang tidak terlibat, periksa dan buktikan. Kalau ditemukan alat bukti yang cukup, proses secara hukum,” kata Mesak.

GRANAT juga menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Menurut Mesak, pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada pernyataan mengenai penegakan hukum tanpa pandang bulu, tetapi harus terlihat ketika perkara menyentuh pejabat pemerintahan dan lingkaran kekuasaan.

“Presiden Prabowo harus membuktikan komitmennya. Jangan sampai pemberantasan korupsi hanya keras kepada bawahan, tetapi lunak ketika perkara mulai mendekati lingkaran kekuasaan. Kalau memang pemerintah mengatakan tidak ada toleransi terhadap korupsi, kasus Nusron ini harus menjadi ujian konkret,” ujarnya.

Dalam aksinya, GRANAT menyampaikan sejumlah tuntutan kepada KPK. Pertama, meminta KPK memanggil dan memeriksa Nusron Wahid apabila kebutuhan penyidikan mengarah kepadanya. Kedua, mendesak penelusuran seluruh aliran dana yang berkaitan dengan perkara ATR/BPN, termasuk kemungkinan pihak lain yang menerima manfaat. Ketiga, meminta KPK mengusut dugaan praktik mafia tanah yang berkaitan dengan perkara tersebut.

GRANAT juga meminta KPK membuka secara terang hubungan antara pejabat ATR/BPN, pihak swasta, serta orang-orang yang disebut sebagai kepercayaan Nusron Wahid.

“Jangan ada kasta dalam pemberantasan korupsi. Kalau bukti mengarah kepada siapa pun, termasuk menteri, maka proses hukumnya harus sama,” kata Mesak.

Terkait tuntutan agar Nusron ditetapkan sebagai tersangka, GRANAT menyebut hal itu harus didasarkan pada kecukupan alat bukti yang ditemukan penyidik.

“Kalau KPK menemukan bukti yang cukup, jangan ragu menetapkan siapa pun sebagai tersangka. Kami tidak meminta KPK menetapkan orang karena tekanan massa. Kami meminta KPK bekerja berdasarkan bukti dan tidak berhenti hanya karena orang yang diperiksa memiliki jabatan,” ujar Mesak.

GRANAT menyebut perkembangan perkara ATR/BPN sebagai ujian bagi KPK untuk menunjukkan sejauh mana lembaga antirasuah tersebut mampu mengusut perkara yang bersinggungan dengan pejabat tinggi pemerintahan. Bagi GRANAT, publik kini menunggu apakah penyidikan akan berhenti pada para tersangka yang telah ditetapkan atau berkembang berdasarkan bukti menuju pihak lain yang memiliki keterkaitan.

“Ini yang kami sebut jurus hattrick Nusron. Nama Nusron muncul dalam lebih dari satu perkara, sementara di ATR/BPN empat orang yang disebut sebagai orang kepercayaannya sudah menjadi tersangka. Pertanyaannya sederhana: apakah KPK berani memeriksa sampai tuntas, dan kalau alat buktinya cukup, berani menetapkan tersangka?” kata Mesak.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapal pada Unit Pengelola Angkutan Perairan (UPAP) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menjadi sorotan. Total kebutuhan anggaran BBM kapal selama periode 2022 hingga 2026 disebut mencapai sekitar Rp156,7 miliar.

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menilai pengelolaan anggaran tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait kelengkapan administrasi dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan BBM kapal.

Berdasarkan data yang disampaikan CBA, pada 2026 Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan anggaran kebutuhan BBM khusus kapal sekitar Rp28,5 miliar. Sementara pada 2025, alokasi anggarannya mencapai sekitar Rp24,3 miliar.

Jajang mengatakan, terdapat penurunan alokasi BBM kapal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, menurut dia, penurunan tersebut tidak serta-merta dapat dijelaskan hanya karena adanya kegiatan pemeliharaan mesin maupun docking kapal.

“Turunnya alokasi anggaran BBM untuk kapal bukannya disebabkan oleh adanya pemeliharaan mesin maupun docking kapal. Kemungkinan disebabkan tidak adanya kelengkapan dokumen dalam pengisian BBM kapal,” ujar Jajang kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Dia kemudian menyoroti penggunaan anggaran BBM pada 2022. Pada tahun tersebut, UPAP Dishub DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran belanja pengadaan BBM kapal sekitar Rp30,1 miliar.

Hingga Oktober 2022, realisasi anggaran disebut mencapai sekitar Rp23 miliar atau 76,46 persen.

Yang menjadi perhatian CBA adalah pertanggungjawaban penggunaan BBM sekitar Rp5,4 miliar untuk lima kapal. Menurut Jajang, dalam pertanggungjawaban tersebut UPAP disebut hanya melampirkan invoice dan fuel order (FO) pengisian BBM.

Lima kapal yang disebut dalam data tersebut yakni Catamaran sekitar Rp406 juta, Patroli Hiu 5 sekitar Rp519,5 juta, Sekolah 08 sekitar Rp984,5 juta, Sekolah 06 sekitar Rp92,4 juta, serta Banawa 24 sekitar Rp1,6 miliar.

Jika dijumlahkan, nilai penggunaan BBM lima kapal tersebut sekitar Rp5,4 miliar.

Menurut CBA, persoalannya bukan hanya mengenai besarnya anggaran, tetapi juga mengenai kelengkapan dokumen sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban penggunaan BBM.

Jajang menyebut lima kapal tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana standar operasional prosedur (SOP) pengisian BBM kapal. Dokumen yang dipersoalkan antara lain dokumentasi atau foto pengisian, struk pengisian BBM, serta berita acara pengisian BBM.

“Dalam SOP pengisian BBM kapal, ada persyaratan kelengkapan dokumen antara lain dokumentasi foto, struk pengisian BBM dan berita acara pengisian BBM,” kata Jajang.

CBA menilai tidak lengkapnya dokumen tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam memastikan apakah BBM yang dibayarkan benar-benar telah diterima dan digunakan sesuai peruntukannya.

Atas persoalan tersebut, CBA menyebut terdapat potensi kerugian negara sekitar Rp5,4 miliar. Namun, angka tersebut masih berupa dugaan atau potensi dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta penyelidikan aparat penegak hukum.

Jajang pun mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk menelusuri dugaan persoalan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan terhadap administrasi pengadaan dan penggunaan BBM penting dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan anggaran.

“Korupsi itu dimulai dari tidak ada administrasi seperti kelengkapan dokumen,” tegasnya.

Dia meminta aparat penegak hukum tidak hanya melihat besarnya nilai anggaran, tetapi juga menelusuri alur pengadaan, proses pengisian BBM, dokumen pendukung, volume BBM yang dibeli, kapal yang menerima BBM hingga pembayaran kepada penyedia.

Terlebih, anggaran BBM kapal UPAP Dishub DKI Jakarta mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya. Dengan nilai anggaran yang besar tersebut, menurut Jajang, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban semestinya dapat dilakukan secara ketat dan terdokumentasi.

“Kasus dugaan penyimpangan anggaran BBM UPAP di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta itu sangat empuk ketika dibuka penyelidikan oleh Kejati DKI Jakarta,” ujarnya.

Jajang juga menilai penelusuran terhadap anggaran BBM kapal perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap satu tahun anggaran. Dengan demikian, aparat dapat melihat apakah persoalan administrasi tersebut merupakan kejadian yang berdiri sendiri atau terdapat pola yang berulang.

Di sisi lain, informasi resmi Pemprov DKI menunjukkan UPAP memang merupakan unit yang menangani layanan angkutan perairan DKI Jakarta. Pada 2022, UP AP Dishub DKI Jakarta antara lain mengoperasikan layanan kapal penumpang menuju Kepulauan Seribu.

Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemprov DKI juga menunjukkan adanya penganggaran kegiatan terkait BBM dan operasional kapal di lingkungan Dinas Perhubungan. Dalam RUP 2022, misalnya, tercantum paket “Penyediaan BBM dan Operasional Kapal Hiu 3” dengan pagu sekitar Rp155,4 juta.

Karena menyangkut penggunaan uang publik, dugaan kekurangan dokumen pertanggungjawaban tersebut perlu diverifikasi melalui audit maupun pemeriksaan aparat penegak hukum. Kelengkapan administrasi yang tidak terpenuhi belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

Namun, jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan bahwa BBM yang dibayarkan tidak sesuai dengan volume yang diterima, terdapat pembayaran tanpa dasar yang sah, atau dokumen sengaja dibuat untuk menutupi transaksi yang tidak terjadi, persoalannya dapat berkembang menjadi perkara hukum.

CBA karena itu meminta Kejati DKI Jakarta tidak mengabaikan persoalan tersebut dan melakukan penelusuran terhadap seluruh dokumen pengadaan serta pertanggungjawaban BBM kapal UPAP.

“Ini yang harus diusut. Jangan sampai persoalan administrasi dianggap sepele, padahal nilainya miliaran rupiah,” pungkas Jajang.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Desakan ini dilayangkan menyusul adanya dugaan ketidakberesan dalam proyek pengadaan laptop guru di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp33,2 miliar.

Koordinator ASNI, Pamit Andrianto, menegaskan bahwa lembaga antirasuah harus bersikap independen, tegas, dan fokus menelisik kasus ini. Pasalnya, spesifikasi produk laptop yang akan dibeli pada tahun anggaran 2025 tersebut dinilai masih abu-abu dan belum tercantum secara jelas.

“KPK harus memanggil dan meminta klarifikasi kepada Gus Ipul karena tidak jelas spesifikasi laptop yang akan dibeli tersebut,” ujar Pamit Andrianto, Minggu (20/09/26).

Lebih lanjut, Pamit mengingatkan KPK agar tidak melunak atau terpengaruh oleh kunjungan yang pernah dilakukan oleh Gus Ipul ke Gedung Merah Putih KPK beberapa waktu lalu. Diketahui, kedatangan Mensos saat itu berdalih untuk meminta nasihat terkait proses pengadaan di Kemensos tahun 2026, khususnya program Sekolah Rakyat.

“Pesta Muktamar NU sudah selesai. Saatnya lembaga antirasuah fokus mengusut tuntas pengadaan laptop ini. KPK jangan lembek meskipun yang bersangkutan pernah berkunjung untuk meminta nasihat,” tegas Pamit.

Sebelumnya, desakan serupa juga disuarakan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.Ia meminta KPK untuk segera memeriksa Gus Ipul bersama Sekretaris Jenderal Kemensos guna memberikan keterangan transparan terkait proses pengadaan barang tersebut.

Uchok secara khusus menyoroti penggunaan metode e-purchasing melalui Katalog Elektronik (e-Katalog). Menurutnya, metode serupa pernah digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pengadaan laptop periode 2020–2022 dengan nilai fantastis hampir mencapai Rp10 triliun, yang pada akhirnya berujung pada proses hukum akibat sejumlah masalah penyimpangan.

ASNI berharap KPK dapat segera mengambil langkah proaktif demi mengawal keuangan negara dan mencegah potensi kerugian anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.

MoneyTalk.id,Jakarta – Filosofi Presiden Prabowo Subianto pada masa awal pemerintahannya yang menyatakan “ikan busuk dimulai dari kepalanya” dinilai relevan ketika sejumlah perkara korupsi menyeret pejabat maupun mantan pejabat di lembaga strategis negara menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai rangkaian perkara tersebut menjadi ujian serius terhadap konsistensi agenda pemberantasan korupsi sekaligus integritas lembaga negara yang berada di garis depan menjalankan program pemerintahan.

Menurut Hari, persoalan korupsi tidak cukup dilihat sebatas penindakan terhadap individu. Ketika perkara hukum menyentuh pejabat atau institusi strategis, evaluasi harus diarahkan pula pada sistem pengawasan, tata kelola, serta mekanisme pencegahan di dalam lembaga tersebut.

“Persoalan itu bukan hanya menyangkut penindakan terhadap individu, melainkan juga menyentuh integritas lembaga negara yang memiliki posisi penting dalam menjalankan agenda pemerintahan,” ujar Hari dalam diskusi “Dinamika Kasus Korupsi Jelang 2 Tahun Prabowo-Gibran”, dikutip Ahad (20/9/2026).

Fenomena “Memberantas Korupsi Sambil Korupsi”

Hari melihat persoalan menjadi semakin ironis ketika dugaan tindak pidana justru muncul dari lingkungan yang memiliki mandat strategis ataupun berkaitan dengan aparat penegak hukum.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena “memberantas korupsi sambil korupsi”.

“Ini fenomena miris, memberantas korupsi sambil korupsi,” kata Hari.

Menurut dia, kasus yang menyeret aparat penegak hukum memiliki dimensi yang lebih luas karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya berada di garda depan pemberantasan korupsi.

“Ketika aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi justru terseret perkara korupsi, ini menjadi persoalan serius yang tidak bisa dianggap biasa,” ujarnya.

BGN dan Ujian Tata Kelola Program Strategis

Salah satu perkara yang menjadi perhatian SDR berkaitan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang memiliki mandat penting dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bagi Hari, munculnya persoalan hukum di lingkungan lembaga tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan tata kelola.

“BGN ini lembaga yang dibentuk untuk menjalankan program strategis pemerintah. Ketika kemudian ada persoalan hukum di dalamnya, tentu harus menjadi evaluasi serius,” katanya.

Hari menilai pengawasan terhadap lembaga strategis harus diperkuat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan program, pengadaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

“Dengan demikian, pencegahan tidak hanya mengandalkan penindakan setelah perkara terjadi,” ucapnya.

Perkara Febrie Adriansyah Jadi Sorotan

Sorotan SDR juga diarahkan pada perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan penanganan perkara ASABRI dan Jiwasraya.

Bagi Hari, perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi aparat penegak hukum menjadi perhatian khusus karena menyangkut kredibilitas institusi penegakan hukum.

Ia menyebut rekam jejak Febrie sejak menjabat di lingkungan Jampidsus juga perlu dilihat dalam konteks proses hukum yang sedang berjalan.

“Ketika aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi justru terseret perkara korupsi, ini menjadi persoalan serius yang tidak bisa dianggap biasa,” ujar Hari.

Penindakan Jangan Berhenti pada Konferensi Pers

Di tengah munculnya sejumlah perkara besar, Hari mengakui aktivitas penindakan oleh aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi.

Kejaksaan Agung menangani perkara melalui penyidikan, penggeledahan hingga penyitaan aset. KPK juga terus melakukan penyidikan dan operasi tangkap tangan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi.

Sementara Polri memperkuat fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor).

Namun, menurut Hari, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah tersangka atau nilai uang yang ditampilkan dalam konferensi pers.

“Jangan sampai keberhasilan pemberantasan korupsi hanya diukur dari berapa banyak uang yang ditampilkan dalam konferensi pers. Publik juga berhak mengetahui bagaimana aset itu dikelola dan dikembalikan kepada negara,” katanya.

Ia menilai transparansi pengelolaan barang bukti dan aset hasil penyitaan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

“Ukuran keberhasilan semestinya mencakup kualitas pembuktian perkara, kepastian hukum, transparansi proses, serta kemampuan negara memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi,” ujar Hari.

Jangan Berubah Menjadi Adu Kinerja Antar-Lembaga

Hari juga mengingatkan agar peningkatan aktivitas penindakan tidak berkembang menjadi sekadar kompetisi antarlembaga penegak hukum untuk menunjukkan kinerja di hadapan publik maupun Presiden.

Menurut dia, setiap penanganan perkara harus berujung pada proses hukum yang transparan, pembuktian yang kuat, kepastian hukum, serta pemulihan kerugian negara.

“Jangan sampai penegakan hukum berubah menjadi sekadar kompetisi antarlembaga untuk menunjukkan kinerja di ruang publik,” katanya.

Ia menilai pengelolaan aset hasil penyitaan juga perlu mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan proses penindakan.

RUU Perampasan Aset Dinilai Penting

Selain memperkuat penindakan, SDR mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Hari berpandangan pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku. Negara juga harus memiliki mekanisme yang efektif untuk memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.

“Korupsi tidak boleh hanya berakhir pada orangnya dipenjara. Negara juga harus memastikan uang dan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan,” ujarnya.

Karena itu, masyarakat sipil dinilai perlu ikut mengawal pembahasan regulasi tersebut agar penguatan kewenangan negara dalam memulihkan aset tetap berjalan dengan prinsip hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

“Publik harus ikut mengawasi. Jangan sampai pemberantasan korupsi berjalan di menara gading tanpa melibatkan masyarakat,” kata Hari.

Evaluasi Pemerintahan Menjelang Dua Tahun

Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Hari juga mendorong evaluasi terhadap jajaran pemerintahan, khususnya pejabat yang terseret persoalan hukum.

Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk memastikan agenda pemerintahan berjalan efektif dan tidak kehilangan arah dalam menjalankan reformasi hukum.

“Presiden harus memastikan pemerintahan tidak berjalan autopilot. Kalau ada pejabat yang bermasalah, harus ada evaluasi dan tindakan tegas,” ujarnya.

Momentum dua tahun pemerintahan, kata Hari, dapat digunakan untuk memperkuat pengawasan internal, membenahi kelembagaan, memperkuat regulasi, dan meningkatkan pemulihan aset negara.

Pada akhirnya, Hari menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak perkara yang berhasil diungkap. Konsistensi kebijakan, integritas aparat penegak hukum, transparansi pengelolaan aset, kualitas pembuktian, serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Ia kemudian kembali mengingatkan filosofi yang pernah disampaikan Prabowo mengenai “ikan busuk dimulai dari kepala”.

“Kalau Presiden serius dengan prinsip bahwa ikan busuk dimulai dari kepala, maka pembenahan juga harus dimulai dari atas. Itu yang sekarang sedang diuji,” tutup Hari.

Pernyataan dan penilaian mengenai pemberantasan korupsi, integritas lembaga negara, serta perkara yang disebut dalam berita ini merupakan pandangan Hari Purwanto dan disampaikan dalam konteks diskusi publik. Media ini membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut maupun terkait untuk memberikan klarifikasi, bantahan, atau tanggapan sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id,Bekasi –  Pertemuan mantan Direktur Utama (Dirut) pertama PD Migas Kota Bekasi, Zubaidi Asnan, dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto setelah menjalani pemeriksaan terkait kasus KSO migas memunculkan pertanyaan baru.

Zubaidi diketahui merupakan Dirut pertama PD Migas Kota Bekasi yang menjabat pada periode 2009-2014. Ia juga disebut sebagai pihak yang menandatangani cikal bakal kerja sama dengan Foster Oil.

Informasi yang dihimpun menyebutkan Zubaidi menjalani pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi terkait kasus KSO PD Migas sekitar akhir April 2026. Setelah pemeriksaan tersebut, Zubaidi diketahui menemui Tri Adhianto di ruang kerja Wali Kota Bekasi.

‎Momen pertemuan itu bahkan sempat diunggah Zubaidi melalui status WhatsApp. Dalam foto tersebut, Zubaidi mengenakan batik cokelat berdiri di samping Tri Adhianto yang memakai PDL Pemkot Bekasi.

‎Keduanya terlihat berada di ruang kerja Wali Kota dengan latar Garuda Pancasila dan foto Presiden.

‎”Sehat & sukses selalu Pak Walikota, tawon Allahu minna wa minkum ????,” tulis Zubaidi dalam captionnya.

‎Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena Tri Adhianto bukan hanya Wali Kota Bekasi, tetapi juga Kuasa Pemilik Modal (KPM) BUMD yang berkaitan dengan perkara KSO tersebut.

‎Mengapa Zubaidi Langsung Menemui KPM?

‎Posisi Tri sebagai KPM membuat pertemuan dengan Zubaidi setelah pemeriksaan Kejari menjadi bagian yang dinilai perlu ditelusuri.

‎Terlebih, Zubaidi merupakan mantan Dirut PD Migas yang berada pada awal terbentuknya kerja sama dengan Foster Oil. Karena itu, muncul pertanyaan mengenai agenda pertemuan tersebut.

‎Apakah pertemuan itu berkaitan dengan permintaan perlindungan kepada KPM atau kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), atau terdapat pembahasan lain yang berkaitan dengan KSO PD Migas?

‎Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena Tri Adhianto juga tengah mendapat sorotan terkait dugaan pemberian karpet merah kepada Foster Oil & Energy Pte Ltd untuk kembali mengelola migas di Jatinegara. Padahal, KSO tersebut disebut telah dihentikan pada era Rahmat Effendi.

‎Direktur CBA Uchok Sky Khadafi sebelumnya mendesak penyidik memeriksa KPM dalam perkara tersebut.

‎”Gimanapun juga, Penyidik harus panggil dan periksa Kuasa Pemilik Modal (KPM)-nya,” ucap Uchok Sky.

‎Foster Oil dan Indikasi Keterlibatan Riza Chalid

‎Perkembangan perkara juga mengarah pada Foster Oil setelah Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna pada Jumat, 18 September 2026 mengungkap adanya indikasi perusahaan milik Muhammad Riza Chalid (MRC) yang berbasis di tax haven luar negeri terlibat dalam kasus tersebut.

‎Perusahaan itu diduga kuat adalah Foster Oil & Energy Pte Ltd. Kantor perusahaan tersebut di Sampoerna Strategis Sudirman juga ikut digeledah dalam rangkaian penyidikan.

‎Dengan posisi Zubaidi sebagai Dirut pertama yang membuka kerja sama dengan Foster Oil dan Tri Adhianto sebagai KPM yang kini disebut memberikan kesempatan kembali kepada Foster Oil, pertemuan keduanya setelah pemeriksaan menjadi rangkaian peristiwa yang perlu diperiksa lebih lanjut.

‎Bukan berarti pertemuan tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Namun, penyidik dapat menelusuri waktu, tujuan, materi pembicaraan, serta hubungan pertemuan tersebut dengan perkara yang sedang berjalan.

‎Hal itu penting untuk memastikan apakah pertemuan tersebut hanya sebatas agenda pribadi atau kelembagaan, atau terdapat hal lain yang berkaitan dengan proses penyidikan.

‎Jika nantinya ditemukan adanya tindakan yang bertujuan memengaruhi saksi, menghilangkan atau mengubah alat bukti, maupun menghambat proses hukum, barulah aspek obstruction of justice dapat dipertimbangkan sesuai fakta dan alat bukti yang ditemukan penyidik.

‎Jampidsus Diminta Telusuri Rangkaian Pertemuan

‎Pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar penanganan perkara tidak terpengaruh tekanan juga kembali relevan untuk menjadi perhatian dalam proses penyidikan.

‎”Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak mana pun. Pastikan perkara ditangani tuntas, tidak tebang pilih,” tegas Burhanuddin.

‎Kini, rangkaian hubungan antara Zubaidi, Tri Adhianto, Foster Oil dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan KSO PD Migas menjadi bagian yang dapat ditelusuri Jampidsus.

‎Termasuk pertemuan Zubaidi dengan Tri setelah pemeriksaan Kejari. Penelusuran tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh fakta perkara terbuka dan tidak ada tindakan yang berpotensi mengganggu proses penyidikan.

MoneyTalk.id,Jakarta + Penyidikan kasus dugaan korupsi Kerja Sama Operasi (KSO) PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda Kota Bekasi yang merugikan negara hingga Rp 2 Triliun kini memasuki fase krusial.

Setelah Tim Jampidsus menggeledah 6 lokasi dan menelusuri jejak perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Muhammad Riza Chalid (MRC), kini publik menunggu langkah berani Kejaksaan Agung: memanggil Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Desakan itu disampaikan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

“Gedung Bundar yang saat ini dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak boleh dapat diintervensi pihak manapun, termasuk internal PDI-P dalam mengungkap KSO PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda Kota Bekasi yang diduga menyeret nama nama mantan Walikota Mochtar Mohammad dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto,” ujar Uchok kepada Porosbekasi, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Uchok, peringatan ini penting karena ada irisan politik yang tidak bisa diabaikan.

Fakta: Kakak Kandung Jaksa Agung adalah Politisi PDI-P

Berdasarkan data Wikipedia yang beredar, tercatat Tubagus Hasanuddin (TB Hasanuddin) adalah kakak kandung dari Jaksa Agung ST Burhanuddin.

TB Hasanuddin adalah politisi senior PDI-Perjuangan, anggota DPR RI Fraksi PDI-P sejak 2009 hingga sekarang, dengan latar belakang Purnawirawan Mayor Jenderal TNI AD. Di biodata resmi tercatat: Partai politik: PDI-P, dan
Kerabat: ST Burhanuddin (adik)

Sementara itu, Tri Adhianto yang diduga memberikan karpet merah kepada Foster Oil & Energy Pte Ltd (FOE) untuk kembali mengelola migas di Bekasi, juga merupakan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi.

Potensi Konflik Kepentingan?

Uchok menegaskan, hubungan kekerabatan dan kesamaan partai ini rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan lobi dan intervensi, agar penyidikan tidak menyentuh Tri Adhianto.

“Justru di sinilah integritas Jaksa Agung ST Burhanuddin diuji. Publik ingin melihat pesan beliau sendiri: jangan takut tekanan, intervensi, dan intimidasi. Kasus ini menyangkut Rp 2 Triliun dan diduga ada perusahaan MRC yang berbasis di tax haven. Ini bukan kasus kecil,” tegas Uchok.

Sebelumnya, sudah diungkap bahwa kerugian negara di kasus ini mencapai Rp 2 Triliun dan ada indikasi keterlibatan jaringan bisnis Riza Chalid. Kapuspenkum Anang Supriatna juga membenarkan adanya perusahaan berbasis bebas pajak luar negeri yang digeledah, yang identik dengan FOE.

Foster Oil sendiri sudah menyatakan hengkang sejak 17 Februari 2026, CBA berharap Jampidsus di bawah pimpinan baru Kuntadi yang baru dilantik Jaksa Agung pada 24 Juli 2026, bisa bekerja independen.

“Jangan sampai karena Wali Kotanya Ketua PDI-P dan kakak kandung Jaksa Agung juga PDI-P, kasus ini berhenti pada tingkat bawah atau mantan. KPM harus diperiksa. Itu kunci,” tutup Uchok.

Redaksi membuka hak jawab bagi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, DPP PDI-P, dan Kejaksaan Agung.

MoneyTalk.id,Jakarta – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar transkrip percakapan WhatsApp yang memuat sinyal kepanikan para terdakwa kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Fakta ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (18/9/2026), saat Sisprian Subiaksono bersaksi untuk atasannya, Rizal.

Dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi mahkota tersebut, jaksa menyoroti pesan Sisprian kepada Rizal pada 2 Februari 2026 yang berbunyi, “Sembunyi dulu ditarget 3 huruf kita”, dan dibalas oleh Rizal dengan kalimat, “Komandan juga ditarget.” Sehari berikutnya, Sisprian juga mengirim pesan kepada Orlando Hamonangan (Ocoy) berbunyi, “Hati-hati Coy, kita sedang diintip.” Saat dicecar jaksa terkait sumber informasi dugaan operasi tangkap tangan (OTT) itu, Sisprian berdalih pesan tersebut murni didasarkan pada intuisi dan analisis pribadinya berdasarkan pengalaman masa lalu.

Persidangan juga menguliti pengakuan Sisprian terkait aliran dana di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ia mengaku menerima bagian Rp1 miliar setiap bulannya sejak bulan September dari bos Blueray, John Field, sementara Rizal disebut menerima porsi lebih besar. Sisprian juga mengungkap bahwa uang haram tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari membelikan lima unit iPhone bagi para informan hingga merenovasi ruangan kerja Rizal dengan memasang exhaust fan tanpa sepengetahuan atasannya karena takut dimarahi. Sisprian menegaskan seluruh tindakan penerimaan uang tersebut dilakukan tanpa adanya perintah resmi dari pimpinan.

Kasus korupsi jumbo ini menyeret tiga pejabat teras Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Kemenkeu sebagai terdakwa, yakni Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intelijen, serta Orlando Hamonangan selaku Kasi Intelijen Kepabeanan I. Ketiganya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan total nilai fantastis mencapai Rp78,8 miliar dalam bentuk mata uang rupiah maupun asing.

MoneyTalk.id,Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyampaikan ultimatum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menahan dua anggota DPR Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka korupsi dana corporate social responsibility (CSR) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp 28,38 miliar.

Hal itu agar ada kepastian hukum terhadap anggota DPR tersebut, yang telah menyandang status tersangka lebih dari satu tahun, tapi tidak dilakukan penahanan hingga kini, sehingga kasusnya belum dapat dlimpahkan ke tahap selanjutnya.

“Saya betul-betul kecewa dengan kinerja KPK dalam kasus CSR BI ini. Segera tahan agar ada kepastian hukum. Kalau belum juga ditahan, maka kami akan benar-benar ajukan praperadilan,” kata Boyamin Saiman, Koordinator MAKI di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Boyamin kembali menagih janji Ketua KPK Setyo Budiyanto yang akan segera menahan dua anggota DPR yang menjadi tersangka kasus korupsi CSR BI, namun janji tersebut tidak terbukti hingga kini.

Ia meminta KPK tdak bangga dengan operasi tangkap tangan (OTT). Menurut dia, maraknya OTT justru dinilai menurunkan kualitas pemberantasan korupsi, itu sendiri.

MAKI lantas menyoroti soal OTT di Kementerian ATR/BPN dan HGB Summarecon Bogor yang hanya menyasar pejabat eselon I, pejabat di kabupaten, pihak swasta dan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

“KPK bilang empat dari 8 tersangka, merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN. Dan uang yang disita Rp 106,3 miliar itu disebut miliknya Menteri ATR. Tetapi anehnya menterinya sama sekali tidak disentuh oleh KPK,” katanya.

Boyamin menilai KPK di era kepimpinan Setyo Budiyanto ada kencederungan tidak memiliki keberanian untuk menjerat pejabat negara setingkat menteri, termasuk anggota DPR.

KPK sekarang, lanjut dia, paling tinggi berani hanya menjerat wakil menteri, pejabat eselon I di pusat, kepala daerah dan pejabat daerah seperti kepala dinas dan lain-lain.

“Saya lihat KPK tidak memilliki keberanian untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan menteri dan anggota DPR. KPK mungkin mendapatkan tekanan secara politik dari penguasa, sehingga kasusnya jadi berlarut-larut,” ujarnya.

Karena itu, dalam kasus CSR BI, MAKI berharap KPK tidak menerus melakukan buying time atau mengulur-ngulur waktu, serta menebar janji terus akan menahan dua tersangka korupsi CSR BI.

“Proses hukum tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, harus ada kepastian hukum. Tahan tersangka dan segera limpahkan ke tahap selanjutnya agar perkaranya bisa segera disidangkan,” tandasnya.

Ia berpandangan, bahwa kasus CSR BI bisa segera dituntaskan, karena KPK telah mengumpulkan bukti yang dinilai cukup untuk melanjutkan proses hukum ke tahap selanjutnya.

Bahkan KPK disebut juga telah menyita sejumlah aset milik kedua tersangka selama penyidikan berlangsung.

“Jadi, dalam kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia, KPK itu sudah pegang lima alat bukti, yaitu saksi, dokumen, petunjuk, ahli, dan alat bukti elektronik. Apalagi yang ditunggu,” katanya.

Boyamin masih menunggu itikad baik dari KPK untuk segera menahan dua anggota DPR, Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka kasus CSR BI.

Namun, apabila tidak segera menahan tersangka, tidak menutup kemungkinan, MAKI akan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan, mengadukan pimpinan KPK karena dianggap membuat kasus CSR BI mangkrak.

“Sekarang kita masih full menangani kasus pro bono, gratisan advokasi publik. Ada Praperadilan Judol Budie Arie, Praperadiilan KPK kasus Menhut Raja Juli Antoni, PTUN pembatalan pelantikan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko dan masih banyak lagi. Kasus CSR BI mungkin akan segera kita masukan,” katanya.

Diketahui, KPK masih menyidik kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020-2023.

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat. Kemudian, KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Beberapa lokasi tersebut seperti Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut. Keduanya saat ini merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029.

Namun, hingga kini kasusnya masih berlarut-larut. Satori dan Heri Gunawan tak kunjung ditahan, meskipun penetapan tersangka keduanya sudah lebih dari satu tahun.

Tidak hanya itu keduanya juga mangkir dari panggilan KPK ketika sudah menjadi tersangka. Satori mangkir dari pemeriksaan KPK pada Senin 31 Agustus 2026, sementara Heri Gunawan mangkir pada pemeriksaan Kamis, 11 Juni 2026..

MoneyTalk.id,Bekasi – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024 memasuki fase paling menentukan. Pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin beberapa waktu lalu kini diuji di Bekasi.

“Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak mana pun,” tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin saat melantik Jampidsus baru Kuntadi, 24 Juli 2026 lalu.

“Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih, dan didukung oleh alat bukti yang cukup serta diikuti penelusuran dan pemulihan aset secara optimal.”tambahnya.

Pesan itu kini diterjemahkan Jampidsus dengan tindakan nyata.

Fakta 1: 6 Kantor Digeledah, Termasuk Kantor Foster Oil di Sudirman

Melalui Siaran Pers Resmi No: PR-351/049/K.3/Kph.3/09/2026 tanggal 17 September 2026, Kapuspenkum Anang Supriatna membenarkan Tim Jampidsus menggeledah 6 lokasi:

1. Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi

2. Bagian Hukum Setda

3. Kantor PT Migas Perseroda

4. Kantor Foster Oil & Energy Pte Ltd, Sampoerna Strategis, Sudirman, Jakarta

5. DLH Kota Bekasi

6. Bapenda Kota Bekasi

Fakta 2: Foster Oil Sudah Hengkang Sejak Februari, Buat Apa Perdamaian?

Dokumen Pemberitahuan Resmi Foster Oil & Energy Pte Ltd yang diperoleh Porosbekasi tertanggal 16 Februari 2026 menyebutkan, Foster Oil sudah tidak mengelola Area Operasi Jatinegara sejak 17 Februari 2026 pukul 00:00 WIB dan pengelolaan diambil alih secara _Own Operation oleh Pertamina EP. Urusan dokumen diserahkan ke YAR Law Firm di Menara Kuningan.

Kini objek KSO sudah diambil alih negara,namun publik masih bertanya-tanya apa urgensi PT Migas Perseroda melakukan perdamaian saat proses Perkara Kasasi Mahkamah Agung sedang berjalan pada 2022? Dan siapa yang memberi restu?

Fakta 3: Bombshell! Muncul Indikasi Perusahaan Riza Chalid

Sehari setelah penggeledahan, Jumat (18/9/2026), Kapuspenkum Anang Supriatna kembali membuat pernyataan mengejutkan.

“Terindikasi, salah satunya itu. Terindikasi ada dengan perusahaan yang dimiliki, anak perusahaan yang diinvestasikan oleh yang sedang kita mintai (keberadaannya), MRC. Ada irisannya,” kata Anang.

Anang menyebut perusahaan asing yang terafiliasi Riza Chalid itu berbasis di yurisdiksi bebas pajak luar negeri. Karakteristik itu identik dengan Foster Oil & Energy Pte Ltd yang berbasis di Singapura dan berkantor di Sudirman.

Riza Chalid sendiri saat ini berstatus dicari keberadaannya oleh Kejagung.

Rangkaian fakta ini menguatkan desakan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi:

“Gimanapun juga, Penyidik harus panggil dan periksa Kuasa Pemilik Modal (KPM) nya yaitu  Tri Adhianto”

Secara regulasi BUMD, tidak ada kebijakan strategis seperti perdamaian di MA tanpa persetujuan KPM. Jika Sekda dan Bagian Hukum saja digeledah, maka logika penyidikan harus naik ke KPM.

Apalagi jika benar ada irisan dengan perusahaan milik Riza Chalid yang berbasis di tax haven, maka kasus ini bukan lagi korupsi BUMD daerah, tapi skandal migas nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengharuskan pendekatan _follow the money dan follow the asset seperti pesan Jaksa Agung.

Dugaan konspirasi politik dari lengsernya Rahmat Effendi yang menghentikan KSO, hingga kembalinya KSO di era Tri Adhianto yang diduga dibarengi dukungan pembiayaan politik, adalah informasi yang masih berupa dugaan yang perlu diuji oleh Jampidsus. Namun dengan munculnya nama MRC, dugaan itu menjadi semakin rasional untuk didalami.

Jampidsus kini ditantang untuk membuktikan pesan Jaksa Agung: berani sikat Big Fish, tuntas, dan tidak tebang pilih.