23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id,Jakarta – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Gandjar Laksmana Bonaprapta, menilai praktik korupsi masih akan terus tumbuh subur di Indonesia selama masyarakat masih menjadikan pangkat, jabatan, gelar, dan kekayaan sebagai ukuran utama kehormatan seseorang.

Menurut Gandjar, budaya mengejar kekuasaan dan jabatan dengan segala cara menjadi salah satu persoalan mendasar yang harus dikoreksi apabila Indonesia benar-benar ingin serius dalam memberantas korupsi.

“Kenapa korupsi itu subur di Indonesia? Selama kita masih menjadikan pangkat, jabatan, gelar, kekayaan sebagai ukuran kehormatan, selama itu pula korupsi akan subur,” ujar Gandjar dalam video yang beredar di media sosial, Rabu (2/9/2026).

Ia menggambarkan bagaimana ambisi untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan dapat mendorong seseorang melakukan berbagai cara, termasuk membangun budaya menjilat kepada pihak yang memiliki kekuasaan.

“Kejar pangkat, kejar jabatan, gila-gilaan, jilat sana, jilat sini. Sampai saya pernah bilang, lantai istana makin licin, basah oleh liur para penjilat,” katanya.

Gandjar pun mempertanyakan keseriusan pemberantasan korupsi apabila struktur kekuasaan dan praktik politik masih membuka ruang terjadinya konflik kepentingan.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak seharusnya hanya diarahkan pada pencarian pelaku di tempat yang jauh atau pada kasus-kasus tertentu. Namun, harus dimulai dari lingkungan kekuasaan dan pejabat yang berada di sekitar masyarakat.

“Tidak perlu kejar ke Antartika, kejar saja antar kita. Tangkap saja sekitar kita. Lihat pejabat yang dikawal-kawal, diperlakukan berlebihan,” ujarnya.

Ia menegaskan, seorang pejabat pada dasarnya adalah warga negara biasa ketika berada di luar tugas dan jam kedinasannya. Karena itu, menurut Gandjar, budaya yang memberikan perlakuan berlebihan kepada pejabat juga perlu dievaluasi.

“Pejabat itu cuma pejabat di kantor dan di jam kantor. Di luar kantor, di luar jam kantor, Anda adalah warga negara biasa, sama dengan anggota masyarakat yang lain,” tegasnya.

Gandjar menilai perubahan cara pandang terhadap jabatan dan kekuasaan merupakan salah satu langkah penting dalam membangun budaya antikorupsi. Selama jabatan dianggap sebagai simbol kehormatan yang harus dikejar dengan segala cara, sementara kekayaan menjadi ukuran utama kesuksesan dan penghormatan sosial, maka praktik korupsi akan sulit diberantas hingga ke akar-akarnya.

Karena itu, ia mendorong agar pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada penindakan hukum terhadap pelaku. Namun, juga harus menyentuh persoalan budaya politik, etika kekuasaan, serta cara masyarakat memperlakukan pejabat.

Menurut Gandjar, keberanian untuk memulai perubahan dari lingkungan terdekat, termasuk mengawasi para pemegang jabatan dan membatasi kultus terhadap kekuasaan, menjadi langkah yang harus dilakukan jika Indonesia ingin membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih.

“Berani mulai dari situ,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Cirebon – Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang disebut mengundang Botok dan sejumlah aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat sorotan tajam dari aktivis asal Cirebon, Heru Cirebon.

Heru menilai langkah tersebut berpotensi menjadi “bunuh diri politik” bagi Dedi Mulyadi, terutama jika dikaitkan dengan perjalanan dan masa depan politiknya menuju Pemilu 2029.

Menurut Heru, Dedi Mulyadi saat ini merupakan salah satu figur politik dengan tingkat popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi. Namun, menurutnya, modal tersebut tidak akan cukup apabila tidak dibarengi keberanian politik dalam menghadapi berbagai persoalan publik, termasuk isu pemberantasan korupsi dan dugaan korupsi berskala besar di Jawa Barat.

“Saya sangat yakin bahwa hari ini KDM sedang mengalami kiamat dan mengubur dirinya dalam-dalam dalam kegiatan politik yang saya kategorikan sebagai politik membinasakan dirinya,” ujar Heru.

Heru menilai langkah Dedi Mulyadi mengundang aktivis yang selama ini dikenal menyuarakan pemberantasan korupsi, perampasan aset hasil korupsi, hingga hukuman berat bagi koruptor, justru dapat menjadi bumerang apabila tidak diikuti dengan langkah konkret.

Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan tantangan agar persoalan korupsi kelas kakap di Jawa Barat dibahas secara terbuka. Salah satunya melalui gagasan sayembara untuk menangkap koruptor.

“Saya, Heru Cirebon, yang juga penggagas Parlemen Bayangan di Insinyur Pasti, pernah dan berulang kali menyatakan tantangan untuk melakukan sayembara tangkap koruptor kakap, khususnya di Jawa Barat, atau minimal membicarakan masalah korupsi besar di Jawa Barat. Tetapi hasilnya nihil,” katanya.

Karena itu, Heru mempertanyakan langkah Dedi Mulyadi yang kini disebut mengundang aktivis antikorupsi dan kelompok yang selama ini konsisten menyuarakan agenda pemberantasan korupsi.

Menurutnya, pertemuan dengan aktivis antikorupsi tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai keberpihakan terhadap agenda pemberantasan korupsi apabila tidak disertai keberanian mengambil sikap dan tindakan konkret.

“Ini sekali lagi saya katakan: bunuh diri politik terhadap dirinya dan masa depannya,” tegas Heru.

Heru bahkan melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi. Ia menilai Dedi belum menunjukkan keberanian politik untuk berhadapan langsung dengan persoalan korupsi kelas kakap di Jawa Barat.

“Dedi Mulyadi adalah ‘ayam sayur’, Dedi Mulyadi adalah ‘raja kecil’, Dedi Mulyadi tidak punya nyali dalam hati kecil maupun keyakinan politiknya,” ujarnya.

Pertanyakan Kehadiran Aktivis

Tak hanya mengkritik Dedi Mulyadi, Heru juga mempertanyakan keputusan Botok dan sejumlah aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang memenuhi undangan tersebut.

Ia mempertanyakan apakah pertemuan tersebut benar-benar dapat memberikan dampak nyata terhadap agenda pemberantasan korupsi yang selama ini mereka perjuangkan.

“Jika seandainya Anda mengetahui juga, atau setidaknya tahu Dedi Mulyadi adalah pemimpin yang sangat takut dengan koruptor, mengapa Anda harus datang? Mengapa Anda melayani undangannya?” ujar Heru.

Menurut Heru, isu pemberantasan korupsi dan kemanusiaan seharusnya tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan elektoral ataupun pencitraan politik.

“Yang dilakukan Dedi Mulyadi dengan mengundang aktivis antikorupsi dan pendukung hukuman mati adalah sebuah pencitraan yang sangat naif dan vulgar,” kata Heru.

Ia menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan sikap politik dan pandangan pribadinya terhadap langkah Dedi Mulyadi. Karena itu, ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai tujuan dan dampak dari pertemuan tersebut.

“Masyarakat tentunya kita sudah bisa bijak, kita sudah pintar, kita juga sudah dewasa dan cerdik untuk bisa memberikan apresiasi, atau bahkan kritik, atau bahkan menghina siapa saja yang memanfaatkan isu-isu kemanusiaan, pemberantasan korupsi, dan tangkap koruptor kelas kakap, hukuman mati buat koruptor, tetapi justru dibelokkan untuk kepentingan yang sangat sempit sekali, kepentingan elektoral, kepentingan politik,” katanya.

Heru kembali menegaskan, penggunaan isu antikorupsi dalam komunikasi politik tanpa dibarengi keberanian menghadapi persoalan-persoalan besar justru berpotensi menjadi bumerang bagi seorang pemimpin.

“Ini kesempatan Dedi Mulyadi yang terakhir kalinya dalam karier politiknya memanfaatkan aktivis kemanusiaan, antikorupsi, hukuman mati bagi koruptor untuk kepentingan pribadinya,” pungkas Heru.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melontarkan kritik keras terhadap kondisi korupsi di Indonesia. Ia menilai praktik korupsi saat ini terjadi secara horizontal dan vertikal dengan cakupan yang jauh lebih masif dibandingkan era Orde Baru yang selama ini dikenal dengan istilah Orde KKN.

Mahfud menyebut praktik korupsi kini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi telah menjalar hingga daerah terkecil.

“Korupsi sekarang ini terjadi secara horizontal dan vertikal yang jauh lebih masif dibandingkan dengan Orde Baru yang kita katakan Orde KKN itu,” ujar Mahfud dalam video yang beredar di media sosial, Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, fenomena korupsi saat ini dapat ditemukan mulai dari pemerintahan pusat hingga tingkat pemerintahan paling bawah, termasuk kalurahan.

“Coba sekarang korupsi. Dari pusat sampai ke daerah terkecil, ke tingkat kalurahan pun korupsi-korupsi,” katanya.

Mahfud kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan era Orde Baru. Ia mengatakan, meskipun praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) juga terjadi pada masa tersebut, menurutnya terdapat perbedaan dalam pola dan cakupan korupsi.

“Dulu zaman Orde Baru tidak ada gitu ditangkep. Sekarang korupsi,” ujar Mahfud.

Ia menilai pada masa Orde Baru, praktik korupsi lebih banyak terjadi di ruang tertentu dalam pemerintahan, sementara struktur eksekutif pada bagian tertentu masih dinilainya relatif bersih dan menerapkan sistem merit.

“Dulu hanya di kamar kecil eksekutif, kamar besarnya eksekutif itu dulu cukup bersih dan ikut merit system di zaman Orde Baru itu,” tuturnya.

Namun, Mahfud menilai kondisi saat ini berbeda. Ia menyebut dugaan korupsi tidak lagi hanya dikaitkan dengan satu cabang kekuasaan, melainkan telah menyentuh berbagai institusi.

“Sekarang korupsi ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, badan-badan nondepartemen,” katanya.

Dalam pernyataannya, Mahfud juga menyebut sejumlah lembaga seperti Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia pun melontarkan kesimpulan yang sangat keras mengenai kondisi tersebut. “Sudah jauh lebih buruk dari zaman Orde Baru sekarang ini,” tegas Mahfud.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat Gerakan dan Perubahan Muslim Arbi menyoroti penanganan dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Ia mempertanyakan sikap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM yang dinilai belum menunjukkan ketegasan terhadap persoalan tersebut.

Muslim Arbi menyampaikan hal itu setelah dirinya berkunjung ke Bandung pada 31 Agustus 2026 dan bertemu sejumlah advokat serta aktivis. Menurut dia, para pihak yang ditemuinya mengeluhkan penanganan kasus yang berkaitan dengan Dadang Supriyatna.

“Mereka mengeluh tentang kasus di Kabupaten Bandung. Kasus Bupati Kabupaten Bandung – Dadang Supriyatna sudah begitu telanjang di mata publik. Tetapi aparat hukum belum juga menetapkannya tersangka, menahan dan mengadilinya,” kata Muslim Arbi, Selasa (1/9/2026).

Muslim menyebut sejumlah vendor mengaku mengalami kerugian dalam perkara yang berkaitan dengan BUMD Kabupaten Bandung. Ia merujuk pada keterangan dua vendor, Deded dan Dr Faisal, yang disebut menyetorkan dana ke BUMD Kabupaten Bandung hingga puluhan miliar rupiah.

“Dari keterangan Deded dan DR Faisal – dua vendor yang dananya disetor ke BUMD Kabupaten Bandung mencapai puluhan miliar. Total keseluruhan kerugian mencapai ratusan miliar,” ujarnya.

Menurut Muslim, dana tersebut diduga digunakan Dadang untuk kepentingan memenangkan dirinya sebagai Bupati Bandung. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

“Dana tersebut dicurigai digunakan Dadang untuk memenangkan dirinya sebagai Bupati,” kata Muslim.

Ia menyebut kasus tersebut kini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.

Soroti Pertemuan Dr Faisal dengan Dedi Mulyadi

Muslim juga menyinggung pertemuan Dr Faisal dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Indramayu beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, menurut Muslim, Dr Faisal telah menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan Dadang Supriyatna.

“Beberapa waktu lalu, Dr Faisal pernah menemui Gubernur Jawa Barat – Dedi Mulyadi di Indramayu. Dia sudah menyampaikan kasus DS ini secara jelas dan gamblang. Dedy Mulyadi – KDM – berjanji untuk membantu menyelesaikan,” ujarnya.

Muslim kemudian menyoroti pernyataan Dr Faisal di media sosial yang disebut mengancam akan mengembok Kantor Kabupaten Bandung apabila persoalan tersebut tidak kunjung diselesaikan.

“Bahkan belakangan di media sosial Dr Faisal itu mengancam akan mengembok Kantor Kabupaten Bandung – bila Bupati DS yang jelas dianggap korup dalam kasus BDS – Bandung Daya Sentosa itu tidak kunjung tuntas,” kata Muslim.

Meski demikian, Muslim menilai hingga kini belum terlihat langkah tegas dari KDM terkait persoalan tersebut.

“Meski demikian, hingga kini KDM seolah cuek dan acuh terhadap kasus KDM yang sangat meresahkan di Kabupaten Bandung itu,” ujarnya.

Muslim Arbi Pertanyakan Relasi KDM-Dadang Supriyatna

Muslim juga mengungkap adanya rumor mengenai hubungan politik antara Dedi Mulyadi dan Dadang Supriyatna. Ia menyebut keduanya pernah berada di Partai Golkar sebelum kemudian berpindah ke partai politik berbeda.

“Rumor berkembang antara DS dan KDM ini pernah sama-sama di Golkar. Dedy Mulyadi pernah jadi Ketua Golkar DPD 1 Jawa Barat. Sekarang pindah ke Gerindra. Demikian juga DS sebelum ke PKB dahulunya adalah kader Golkar,” katanya.

Menurut Muslim, dari hubungan politik tersebut berkembang rumor bahwa keduanya masih memiliki hubungan pertemanan. Bahkan, ia menyebut muncul rumor mengenai kemungkinan Dadang Supriyatna menjadi calon wakil Dedi Mulyadi jika Dedi kembali menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Akibat itu antara KDM-DS masih terjalin pertemanan. Rumor lain – adalah jika Dedy Mulyadi menjabat dua periode Gubernur Jawa Barat. Maka DS dapat menjadi wakilnya,” ujar Muslim.

Selain itu, Muslim menyebut adanya dugaan lain yang berkembang di masyarakat Kabupaten Bandung mengenai kemungkinan pemberian “hibah” kepada KDM oleh Dadang.

“Dugaan lain. Publik Kabupaten Bandung menduga KDM diberi ‘hibah’ oleh DS? Karena DS ini doyan berikan hibah baik ke KPUD maupun ke Polda Jabar senilai 19 miliar?” kata Muslim.

Muslim kemudian mempertanyakan apakah berbagai rumor dan dugaan tersebut menjadi faktor yang membuat Dedi Mulyadi tidak bersikap tegas terhadap Dadang Supriyatna.

“Apakah tiga hal yang diurai terakhir itu menyandera KDM sehingga seolah melindungi DS?” ujarnya.

Pertanyakan Rating Survei Dedi Mulyadi

Muslim juga mengaitkan persoalan tersebut dengan citra dan tingkat popularitas Dedi Mulyadi yang disebut dalam sejumlah survei memiliki elektabilitas tinggi.

“Kalau begitu apa yang dibanggakan oleh publik atas perilaku KDM semacam itu yang belakangan rating surveinya malah disebut melampaui Prabowo?” katanya.

Ia menilai ketegasan kepala daerah dalam menyikapi dugaan korupsi semestinya tidak bergantung pada kepentingan politik maupun tingkat popularitas.

“Dari kasus DS ini saja KDM tidak berani bersikap tegas soal kasus korupsi di Jawa Barat. Lalu KDM mengejar rating survei itu untuk apa?” kata Muslim.

Pernyataan Muslim Arbi tersebut merupakan pandangan dan dugaan yang disampaikannya berdasarkan informasi serta pertemuannya dengan sejumlah advokat dan aktivis di Bandung.

Redaksi memberi ruang klarifikasi dan penjelasan dari dari yang dituduhkan dan pihak-pihak yang disebutkan narasumber dan Redaksi akan memperbaharui keterangan serta dipublikasikan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami secara menyeluruh dugaan korupsi terkait proses perpajakan yang berkembang dari perkara di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, meminta KPK tidak berhenti hanya pada pemeriksaan pejabat atau pegawai pajak maupun pihak-pihak yang selama ini telah muncul dalam konstruksi awal perkara. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri seluruh rantai pengambilan keputusan, komunikasi, transaksi, serta pihak yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan proses perpajakan yang sedang dikembangkan KPK.

Desakan itu disampaikan menyusul perkembangan penyidikan perkara di KPP Madya Banjarmasin. KPK diketahui telah melakukan serangkaian penggeledahan di delapan lokasi rumah dan kantor milik pihak swasta di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru pada 26–28 Agustus 2026. Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang selanjutnya akan dianalisis untuk melihat relevansinya dengan konstruksi perkara.

“Kami dari FORMASI meminta KPK bekerja secara profesional, independen dan berani membuka seluruh fakta. Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada level pelaksana atau pihak-pihak tertentu, sementara pihak yang berada pada struktur pengambilan keputusan atau yang mengetahui substansi persoalan justru tidak pernah dimintai keterangan,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Selasa (1/9/2026)

Secara khusus, Jalih mendesak KPK untuk memanggil dan meminta klarifikasi Garibaldi ‘Boy’ Thohir, terkait dugaan yang dikaitkan dengan perusahaan dalam kelompok usaha Adaro.

Menurut Jalih, pemanggilan atau pemeriksaan seseorang dalam proses penyidikan tidak serta-merta berarti orang tersebut bersalah. Pemeriksaan, kata dia, justru merupakan instrumen untuk membuat perkara menjadi terang dan memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk menjelaskan fakta yang diketahuinya.

“Kalau memang ada perkembangan penyidikan yang mengarah pada aktivitas perpajakan perusahaan atau pihak-pihak yang pernah memiliki hubungan dengan perusahaan dalam kelompok usaha tersebut, maka KPK harus berani memeriksa siapa pun yang relevan. Termasuk Boy Thohir, apabila penyidik memandang keterangannya diperlukan untuk membuat perkara ini terang,” ujar Jalih.

Ia menegaskan bahwa desakan tersebut bukan merupakan tuduhan bahwa Boy Thohir telah melakukan tindak pidana.

“Ini penting digarisbawahi. FORMASI tidak sedang menghakimi atau menyatakan seseorang bersalah. Kami justru meminta KPK melakukan pemeriksaan berdasarkan hukum, fakta dan alat bukti. Kalau tidak ada keterlibatan, tentu pemeriksaan dapat menjelaskan posisi yang sebenarnya. Tetapi kalau ada fakta lain, masyarakat juga berhak mengetahui bahwa hukum bekerja tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Berdasarkan dokumen korporasi yang tersedia secara publik, Garibaldi Thohir tercatat pernah dan masih memiliki posisi penting dalam struktur sejumlah perusahaan yang terkait dengan kelompok usaha Adaro. Dokumen perusahaan sebelumnya juga mencatat Garibaldi Thohir sebagai Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

Karena itu, menurut Jalih, aspek struktur korporasi, kewenangan manajerial, alur pengambilan keputusan dan pihak-pihak yang mengetahui persoalan perpajakan harus menjadi bagian dari pendalaman penyidik.

Perkembangan perkara ini tidak berdiri sendiri. KPK sebelumnya menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap seorang pegawai PT Adaro Andalan Indonesia yang pernah bekerja di PT Adaro Energy Indonesia dilakukan untuk mengonfirmasi dugaan pemberian kepada pemeriksa pajak dalam pengembangan perkara hasil tangkap tangan di KPP Madya Banjarmasin.

Keterangan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, pada 19 Agustus 2026. KPK menyebut pemeriksaan saksi tersebut berkaitan dengan upaya mengonfirmasi dugaan pemberian kepada pemeriksa pajak dalam pengembangan perkara yang sedang ditangani.

Jalih menilai fakta bahwa KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki latar belakang pekerjaan di perusahaan terkait menunjukkan bahwa penyidikan masih terus berkembang.

“Kalau KPK sendiri sudah menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengembangan perkara dan untuk mengonfirmasi dugaan pemberian kepada pemeriksa pajak, maka kami berharap pengembangan ini benar-benar dilakukan sampai ke akar. Jangan hanya berhenti pada orang yang membawa, menyerahkan atau menerima. Harus dilihat juga siapa yang mengetahui, siapa yang memberi instruksi, siapa yang mengambil keputusan dan siapa yang memperoleh kepentingan dari sebuah proses perpajakan,” kata Jalih.

Menurut dia, perkara perpajakan yang diduga melibatkan hubungan antara wajib pajak dan aparat pemeriksa harus dibedah secara utuh.

“Dalam perkara seperti ini, KPK harus menelusuri keseluruhan mata rantai. Mulai dari proses pemeriksaan pajak, komunikasi antara pihak perusahaan dan aparat, perubahan atau penetapan nilai perpajakan, sampai dugaan adanya pemberian. Semua harus diuji dengan dokumen, keterangan saksi dan bukti elektronik,” ujarnya.

Desakan FORMASI semakin menguat setelah KPK melakukan penggeledahan di delapan lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru selama tiga hari, yakni 26 sampai 28 Agustus 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan dilakukan di rumah maupun kantor milik pihak swasta. Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

KPK menyatakan dokumen-dokumen tersebut akan ditelaah dan dianalisis lebih lanjut untuk menilai relevansinya dengan konstruksi perkara. Sejumlah pihak yang mengetahui substansi atau keterkaitan dokumen tersebut juga dapat dimintai keterangan dalam rangka membuat perkara menjadi terang.

Jalih mengatakan, penyitaan dokumen harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang komprehensif.

“Jangan sampai dokumen hanya menjadi barang sitaan tanpa ditelusuri secara maksimal. Kami berharap penyidik membuka seluruh jaringan informasi yang ada dalam dokumen tersebut. Siapa yang berkomunikasi, siapa yang memberi persetujuan, bagaimana prosesnya, dan apakah terdapat aliran uang atau keuntungan yang tidak semestinya,” kata Jalih.

Ia meminta KPK menggunakan seluruh kewenangan penyidikan secara proporsional untuk mengurai dugaan tersebut.

“Apabila ada fakta yang mengarah kepada pihak tertentu, tentu harus diklarifikasi. Kalau nama Boy Thohir memang relevan berdasarkan alat bukti atau keterangan saksi, maka panggil dan periksa. Sebaliknya, apabila setelah pendalaman tidak ditemukan keterkaitan, itu juga harus menjadi bagian dari kepastian hukum,” tegasnya.

Bagi Jalih, salah satu ujian utama dalam penanganan perkara korupsi adalah keberanian aparat penegak hukum untuk memeriksa siapa pun tanpa mempertimbangkan status sosial, kekuatan ekonomi maupun posisi seseorang.

“FORMASI ingin mengingatkan bahwa hukum tidak boleh mengenal istilah orang kecil diperiksa, sementara orang besar tidak disentuh. Kalau penyidik membutuhkan keterangan seorang direksi, komisaris, pemilik kepentingan, mantan pejabat atau siapa pun, panggil. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat untuk tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak membangun vonis melalui opini publik.

“Kita jangan terjebak pada penghakiman. Yang kami dorong adalah proses pemeriksaan. Pemeriksaan bukan vonis. Pemanggilan bukan berarti seseorang bersalah. Justru dengan pemeriksaan, seluruh pihak mempunyai kesempatan memberikan penjelasan berdasarkan fakta,” ujar Jalih.

Menurutnya, transparansi informasi dari KPK juga penting sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan.

“Masyarakat perlu mengetahui bahwa kasus ini benar-benar ditangani secara serius. Tetapi tentu KPK juga harus menjaga kerahasiaan materi penyidikan. Yang paling penting adalah hasil akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tambahnya.

KPK sebelumnya juga menyatakan pengembangan perkara KPP Madya Banjarmasin dilakukan untuk mendalami dugaan penerimaan lain yang diduga berkaitan dengan proses perpajakan oleh wajib pajak. Dalam proses pengembangan tersebut, penyidik mencari tambahan alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dalam perkembangan sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur serta menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pengembangan perkara.

Jalih mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perkara tidak bisa dilihat secara sempit.

“Ketika KPK melakukan pengembangan, penggeledahan di berbagai daerah, memanggil sejumlah saksi dan mencari alat bukti tambahan, tentu publik berharap semua fakta benar-benar dibuka. Jangan sampai ada bagian dari perkara yang berhenti karena menyentuh kepentingan besar,” katanya.

Ia menambahkan, sektor perpajakan merupakan salah satu sektor vital karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara.

“Pajak adalah tulang punggung pembiayaan negara. Kalau dalam proses administrasi atau pemeriksaan pajak terdapat dugaan permainan, penyimpangan atau pemberian yang bertentangan dengan hukum, maka dampaknya bukan hanya soal satu perusahaan atau satu kantor pajak. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan institusi negara,” ujar Jalih.

FORMASI, kata Jalih, akan terus mengawal perkembangan penyidikan perkara tersebut dan meminta KPK bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas serta independensi.

“Kami akan mengawal kasus ini. Bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk menghakimi siapa pun, tetapi untuk memastikan tidak ada fakta yang disembunyikan. Kalau memang ada dugaan yang harus dibuktikan, buktikan. Kalau ada pihak yang harus diperiksa, periksa. Kalau ada yang tidak terbukti, sampaikan secara objektif,” katanya.

Jalih juga meminta seluruh pihak yang dipanggil KPK untuk kooperatif.

“Pemberantasan korupsi membutuhkan kerja sama semua pihak. Jangan ada yang merasa kebal hukum. Sebaliknya, jangan pula ada kriminalisasi. Semua harus berdasarkan bukti,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Boy Thohir, sebagaimana desakan FORMASI, harus ditempatkan dalam konteks kebutuhan penyidikan dan bukan sebagai kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.

“Kami mendesak KPK memeriksa Boy Thohir apabila keterangannya diperlukan dalam pengembangan perkara dugaan korupsi perpajakan ini. Biarkan penyidik menguji semua informasi dan bukti. Prinsipnya sederhana: siapa pun yang relevan harus diperiksa, siapa pun yang tidak terlibat harus mendapatkan kepastian, dan siapa pun yang terbukti bersalah harus diproses sesuai hukum,” pungkas Jalih Pitoeng.

Hingga berita ini ditulis, perkembangan yang telah disampaikan secara terbuka menunjukkan KPK masih melakukan pendalaman atas perkara korupsi di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, termasuk melalui pemeriksaan saksi dan penggeledahan sejumlah lokasi. KPK menyatakan dokumen yang diamankan akan dianalisis dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui substansi perkara. Karena proses penyidikan masih berjalan, keterkaitan maupun pertanggungjawaban pidana setiap pihak tetap harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memanggil dan memeriksa Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau, Saipul Rahman, serta Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan kejanggalan dalam laporan keuangan dan pengelolaan dividen Perumda Air Minum Batiwakkal yang dinilai perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

Uchok mengungkapkan, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 22 Mei 2026, dividen Perumda Air Minum Batiwakkal pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp0 atau nihil.

Namun, kondisi tersebut dinilai berbeda dengan catatan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Perumda Air Minum Batiwakkal disebut tercatat memberikan dividen kepada kas daerah sebesar Rp1.476.611.399.

“Dalam laporan BPK tertanggal 22 Mei 2026 tertera dividen Perumda Air Minum Batiwakkal pada tahun 2025 adalah nol. Tetapi pada tahun 2024, tercatat dividen yang diberikan mencapai Rp1.476.611.399,” kata Uchok Sky Khadafi, Senin (31/8/2026).

Menurut Uchok, terdapat hal yang perlu diklarifikasi apabila dibandingkan dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik Ahmad Raharjo Utomo.

Berdasarkan hasil audit tersebut, kata Uchok, Perumda Air Minum Batiwakkal pada tahun 2025 disebut meraup keuntungan sebesar Rp1.533.443.213. Namun, dividen yang disetorkan ke kas daerah justru tercatat nihil.

Sebaliknya, pada tahun 2024, Perumda Air Minum Batiwakkal disebut mengalami kerugian hingga Rp5.423.218.781. Meski demikian, perusahaan daerah tersebut tercatat memberikan dividen kepada kas daerah sebesar Rp1.476.611.399.

“Pada tahun 2025 perusahaan untung Rp1.533.443.213, tetapi dividen ke kas daerah nol besar. Sementara pada tahun 2024 mengalami kerugian sebesar Rp5.423.218.781, tetapi bisa memberikan dividen kepada kas daerah mencapai Rp1.476.611.399,” ujar Uchok.

CBA menilai perbedaan antara kondisi keuntungan dan kerugian perusahaan dengan pencatatan dividen tersebut merupakan persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.

Menurut Uchok, kejanggalan dalam laporan keuangan yang disajikan, baik yang tercantum dalam laporan BPK maupun hasil audit Kantor Akuntan Publik Ahmad Raharjo Utomo, seharusnya menjadi perhatian serius Kejagung.

“Adanya keanehan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh BPK dan Kantor Akuntan Publik Ahmad Raharjo Utomo ini sudah cukup berbicara kepada Kejagung,” katanya.

Karena itu, CBA meminta Kejagung segera membuka penyelidikan untuk menelusuri persoalan tersebut, termasuk terkait mekanisme pembagian dividen dan pengelolaan keuntungan Perumda Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau.

“Segera Kejagung membuka penyelidikan atas keanehan dividen perusahaan dan adanya dugaan kejanggalan dalam mengelola keuntungan perusahaan Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau ini,” tutup Uchok.

MoneyTalk.id, Jakarta – Video yang memperlihatkan seorang nasabah menangis saat memeriksa isi safety box miliknya viral di media sosial. Dalam narasi video yang beredar, sejumlah barang milik nasabah tersebut diduga telah hilang atau raib.

Video tersebut disebut beredar luas di Instagram dan menarik perhatian publik. Peristiwa dalam video itu juga dikaitkan dengan layanan safety deposit box di Bank MNC.

Menanggapi viralnya video tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan secara objektif dan profesional.

Menurut Uchok, rekaman video yang telah beredar di ruang publik dapat menjadi informasi awal bagi OJK untuk menelusuri duduk perkara yang sebenarnya.

“Seperti dilihat dalam video yang beredar dan viral di Instagram, Minggu (30/8/2026), cukup buat penyidik OJK sebagai panduan untuk membuka penyelidikan dan pemanggilan kepada jajaran direksi dan komisaris Bank MNC,” tutur Uchok Sky, Senin (31/8/2026).

Ia menilai, OJK perlu segera melakukan klarifikasi terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, termasuk pihak manajemen bank dan nasabah yang terlihat dalam video.

Menurut CBA, video yang beredar telah memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat mengenai keamanan barang berharga yang disimpan nasabah dalam safety box.

“Video yang beredar sudah cukup berbicara kepada publik dan OJK agar segera kasus ini ditangani secara objektif dan profesional agar bisa terungkap siapa dalang di balik dugaan hilangnya barang-barang di safety box,” tegas Uchok.

Uchok juga meminta OJK tidak hanya berhenti pada pemeriksaan terhadap manajemen bank. Menurut dia, nasabah yang terlihat mengenakan kemeja hitam dan menangis sambil membuka satu per satu amplop yang tersimpan di dalam safety box juga perlu dimintai keterangan.

“Dan OJK juga bisa memanggil seorang nasabah berkemeja hitam yang terlihat menangis sambil membuka satu per satu amplop yang tersimpan di dalam safety box yang terekam dalam video tersebut,” katanya.

Dalam video yang beredar, tampak seorang nasabah bersama sejumlah orang berada di lokasi yang disebut berkaitan dengan pemeriksaan safety box.

Selain nasabah tersebut, terlihat empat orang lainnya. Dua orang diduga merupakan pegawai bank, sementara dua orang lainnya tampak melakukan perekaman.

Nasabah bersama seorang yang diduga pegawai bank terlihat memeriksa satu per satu amplop yang tersimpan di dalam safety box. Dalam rekaman tersebut, pegawai yang berada di lokasi juga tampak menunjukkan sejumlah amplop bertuliskan angka-angka ke arah kamera.

Suasana kemudian berubah emosional ketika nasabah tersebut menyampaikan bahwa barang-barang yang menurutnya tersimpan di dalam amplop sudah tidak ditemukan.

“Saya sedih, Pak. Semua enggak ada lagi. Nih, Pak, kosong, Pak. Bener enggak, Pak? Saya mau bohong bagaimana, Pak?” kata nasabah tersebut sambil menangis dalam video.

Viralnya rekaman tersebut memunculkan desakan agar persoalan ini segera mendapat penjelasan secara terbuka dan transparan.

CBA menilai OJK memiliki peran penting untuk memastikan fakta sebenarnya di balik peristiwa tersebut, termasuk menelusuri prosedur pengamanan, akses, pencatatan, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait safety box yang dimaksud.

Uchok menekankan, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai dugaan hilangnya barang-barang milik nasabah tersebut masih memerlukan pendalaman dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Pernyataan resmi dari Bank MNC dan hasil pemeriksaan OJK diperlukan untuk memastikan fakta serta kronologi sebenarnya.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut kepercayaan nasabah terhadap sistem keamanan penyimpanan barang berharga di lembaga perbankan. Publik kini menanti langkah OJK dan penjelasan resmi dari pihak Bank MNC terkait video viral tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta  – Aktivis pergerakan Nicho Silalahi mendukung lahirnya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi koruptor. Namun, ia mengingatkan agar UU tersebut tidak justru menjadi instrumen yang dapat disalahgunakan oleh oknum penegak hukum untuk menekan dan memeras masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Nicho Silalahi pada 31 Agustus 2026. Menurutnya, pengawasan terhadap implementasi UU Perampasan Aset menjadi penting agar kewenangan yang diberikan tidak digunakan secara sewenang-wenang.

“Kita mendukung lahirnya UU Perampasan Aset dan Hukum Mati Koruptor, tapi kita juga harus mengawal agar isi dari UU Perampasan Aset tidak menjadi pisau yang justru malah digunakan para oknum penegak hukum korup untuk memeras Rakyat,” kata Nicho.

Nicho menilai praktik penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat penegak hukum harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan maupun penerapan UU Perampasan Aset.

“Kita sudah sama-sama tau bahwa prilaku korup yang dilakukan oknum penegak hukum sering mempraktekkan jual beli pasal untuk memeras rakyat, dari mulai tingkat penyidikan hingga proses persidangan rakyat selalu dirampok oleh para oknum penegak hukum,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dugaan permainan pasal pidana yang menurutnya dapat digunakan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang.

“Para oknum penegak hukum jahanam itu sering memainkan pasal yang ancaman hukumnya diatas 5 Tahun agar legal penahanan yang mereka lakukan,” kata Nicho.

Menurut dia, persoalan kemudian dapat berkembang menjadi dugaan permintaan uang dengan iming-iming perubahan pasal atau penanganan perkara.

“Setelah ditahan maka masuklah para penyidik bangsat dengan berdalih akan membantu tapi dengan kompensasi puluhan juta hingga milyaran rupiah untuk merubah pasal-pasal yang bisa diperjualbelikan itu,” tuturnya.

Nicho selanjutnya meminta agar mekanisme perampasan aset tidak hanya diarahkan kepada masyarakat atau pelaku tindak pidana tertentu, tetapi juga dapat menyasar penyelenggara negara dan aparat penegak hukum apabila terdapat ketidaksesuaian antara kekayaan dengan sumber penghasilan yang sah.

“Lihat saja para oknum penegak hukum korup itu dengan pangkat kecil tapi memiliki harta kekayaan yang fantastis, bahkan yang pangkat lebih tinggi jauh lebih parah lonjakan Harta kekayaannya,” ujar Nicho.

Ia mempertanyakan adanya lonjakan kekayaan yang menurutnya tidak sebanding dengan penghasilan resmi seorang pejabat atau aparat.

“Sementara jika mengacu pada penghasilan resmi mereka maka tidak masuk akal terjadi lonjakan Harta kekayaanya, bahkan sudah banyak Oknum Polisi, Oknum Jaksa, Oknum KPK, Hingga Oknum Hakim yang ditangkap karena melakukan praktek² merampok rakyat dengan menjadikan hukum sebagai barang dagangan mereka,” katanya.

Karena itu, Nicho mendorong agar UU Perampasan Aset memiliki mekanisme yang kuat untuk menguji asal-usul kekayaan para penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum.

“Untuk itu kita harus mendorong UU Perampasan Aset Menyasar para penyelenggara negara termasuk penegak hukum agar membuktikan lonjakan harta kekayaan mereka, jika tidak bisa dibuktikan lonjakan harta kekayaan mereka dari hasil yang Sah maka harta kekayaan mereka harus segera disita untuk Negara,” tegasnya.

Lebih jauh, Nicho bahkan mengusulkan agar hukuman mati dapat diberlakukan terhadap penyelenggara negara maupun penegak hukum yang terbukti melakukan korupsi.

“Bila perlu dalam UU Perampasan Aset diberlakukan hukuman mati pada penyelenggara negara termasuk para penegak hukum yang korup, itu baru namanya UU yang berisi spirit pemberantasan korupsi,” pungkas Nicho.

Pernyataan Nicho Silalahi tersebut merupakan pandangan dan penilaiannya terhadap praktik penegakan hukum serta urgensi UU Perampasan Aset. Tuduhan terhadap individu atau institusi tertentu dalam pernyataan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan hukum.

Redaksi memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atau disebut dalam pernyataan tersebut untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, maupun penjelasan yang akan dipublikasikan secara proporsional.

MoneyTalk.id,Jakarta – Center for Energy and Resources Indonesia (CERI) meminta aparat penegak hukum menelusuri proses pengambilan keputusan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN/PGAS) dalam kontrak LNG dengan Gunvor Singapore Pte Ltd (Gunvor).

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris CERI Hengki Seprihadi menyusul diterimanya putusan arbitrase parsial dari London Court of International Arbitration (LCIA) oleh PGAS pada 26 Agustus 2026.

Putusan tersebut berkaitan dengan sengketa kegagalan PGAS merealisasikan pasokan 8 kargo LNG per tahun kepada Gunvor sejak 1 Januari 2024. Dengan periode kontrak hingga akhir 2027, kewajiban tersebut berpotensi mencakup 32 kargo LNG.

Menurut Hengki, sengketa tersebut bermula setelah Gunvor mendaftarkan perkara ke LCIA pada September 2024, menyusul penolakan terhadap klaim force majeure yang disampaikan PGAS pada November 2023.

Diketahui, PGAS telah menunjuk kantor hukum Mayer Brown dalam melawan gugatan Gunvor tersebut.

Terkait adanya informasi yang beredar bahwa Mayer Brown sebelumnya merupakan konsultan hukum Gunvor, CERI telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Corsec PGAS Fajriyah Usman pada Sabtu (29/8/2026).

Fajriah Usman pada Minggu (30/8/2026) telah memberikan jawaban atas konfirmasi CERI tersebut dengan menyatakan Mayer Brown tidak memiliki Confict of Interest dalam mewakili PGAS melawan gugatan Gunvor.

Klaim Gunvor Capai USD130,4 Juta

CERI menilai besaran potensi kewajiban PGAS perlu menjadi perhatian serius. Berdasarkan informasi yang muncul dalam proses tribunal periode Juli-September 2026, klaim Gunvor mencapai USD130,4 juta atau sekitar Rp2,3 triliun dengan asumsi kurs Rp17.700 per dolar AS.

Angka tersebut juga perlu dibandingkan dengan hasil pemeriksaan BPK RI dan pencadangan yang telah dilakukan perseroan.

“LHP BPK RI mencatat potensi kerugian selama empat tahun kontrak sekitar USD117 juta hingga USD376 juta berdasarkan angka klaim atau denda 33 persen dari nilai kargo. Sementara dalam laporan keuangan per Desember 2025, PGAS hanya mencadangkan provisi LNG terkait sengketa Gunvor sebesar USD72,02 juta,” kata Hengki.

Menurut dia, perbedaan angka tersebut perlu dijelaskan secara transparan, terutama setelah PGAS menerima putusan arbitrase parsial.

PGAS, kata Hengki, juga telah menyatakan masih mempelajari putusan tersebut secara menyeluruh, termasuk implikasinya terhadap perseroan dan langkah mitigasi yang akan ditempuh.

CERI Soroti Proses Penandatanganan Kontrak

CERI juga mempertanyakan proses pengambilan keputusan saat PGAS menandatangani Master Sale and Purchase Agreement (MSPA) dan Confirmation Notice (CN) dengan Gunvor pada 23 Januari 2022 di Jenewa, Swiss.

Hengki menilai perlu ditelusuri apakah keputusan tersebut telah didasarkan pada kepastian harga dan alokasi kargo LNG dari portofolio Pertamina.

“Sejak awal kami mempertanyakan mengapa PGAS berani menandatangani kontrak dengan Gunvor sebelum memastikan harga dan alokasi kargo LNG dari portofolio Pertamina, termasuk kontrak pembelian dengan Woodside Energy Australia,” ujarnya.

Menurut CERI, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena PGAS ketika itu dinilai belum memiliki pengalaman internasional yang kuat dalam transaksi LNG dan sebelumnya lebih banyak berfokus pada bisnis gas pipa domestik.

Kehadiran Direksi Pertamina Perlu Diklarifikasi

CERI juga menyoroti kehadiran Direktur Keuangan Pertamina saat itu, Emma Sri Martini, dalam penandatanganan perjanjian PGAS-Gunvor di Jenewa.

“Kalau persoalannya disebut sebagai lemahnya koordinasi antara Pertamina sebagai holding dan PGAS sebagai subholding, kehadiran Direktur Keuangan Pertamina dalam penandatanganan tentu menimbulkan pertanyaan publik. Apakah penandatanganan tersebut diketahui dan mendapat persetujuan manajemen Pertamina?” kata Hengki.

Karena itu, CERI meminta aparat penegak hukum tidak hanya melihat persoalan dari sisi kegagalan pasokan LNG, tetapi juga menelusuri proses pengambilan keputusan sejak kontrak ditandatangani.

Minta Aparat Usut Dugaan Pelanggaran

Hengki mengatakan PGAS masih memiliki ruang untuk menempuh langkah hukum terkait putusan arbitrase tersebut, termasuk proses pelaksanaan atau eksekusinya di Indonesia.

Namun, menurut dia, langkah hukum korporasi tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengusut proses pengambilan keputusan yang menjadi awal munculnya sengketa.

“Meski PGAS belum membuka secara final berapa kewajiban yang harus dibayarkan kepada Gunvor dan masih mempelajari langkah hukum selanjutnya, aparat penegak hukum sudah dapat menelusuri apakah terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses direksi PGAS ketika menandatangani MSPA dan CN dengan Gunvor,” tegas Hengki.

CERI berharap seluruh proses tersebut diperiksa secara profesional, objektif dan transparan, termasuk kemungkinan adanya kelalaian, pelanggaran tata kelola maupun tindakan lain yang menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan dan negara.

MoneyTalk.id,Jakarta – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kembali menindak tegas dugaan penyimpangan di sektor perbankan. Berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B‑7943/M.3/Fd.2/08/2026 tanggal 22 Agustus 2026, penyidik resmi melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka berinisial ISBL dan IW di Semarang, pada Kamis, 27 Agustus 2026 sekitar pukul 16.30 WIB.

Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pemberian kredit modal kerja di salah satu Bank BUMN wilayah Semarang yang terjadi pada kurun waktu 2009–2011. Kredit tersebut diberikan kepada CV. Mekar Jaya Makmur yang diwakili direkturnya, tersangka IW. Dalam proses pengajuan, tersangka menyerahkan jaminan berupa persediaan barang yang diikat fidusia namun ternyata tidak ada secara fisik atau fiktif. Sementara itu, jaminan berupa tanah dan bangunan diduga mengalami mark‑up nilai secara tidak wajar.

Di sisi lain, tersangka ISBL yang saat itu menjabat sebagai Senior Relationship Manager (SRM) diduga lalai dan/atau secara sengaja tidak melakukan verifikasi serta analisis yang benar terhadap data dan kondisi jaminan. Padahal hasil verifikasi dan analisis tersebut menjadi dasar usulan kepada Pemimpin Sentra Kredit Cabang Semarang untuk menyetujui pencairan kredit. Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian keuangan sebesar Rp4,9 miliar.

Setelah menjalani pemeriksaan mendalam di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, kedua tersangka kemudian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

“Kami menegaskan, penyimpangan dalam penyaluran kredit negara yang merugikan keuangan negara tidak akan kami biarkan berlalu begitu saja. Kasus ini membuktikan bahwa perbuatan yang mengorbankan aset negara demi keuntungan pribadi atau kelompok tetap akan kami kejar meskipun peristiwanya terjadi beberapa tahun lalu,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Arfan Triono lewat reallisnya, Jumat (28/8/2028)

Arfan juga mengingatkan bahwa setiap pejabat maupun pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit wajib bekerja secara profesional, jujur, dan teliti.

“Verifikasi dan kebenaran data adalah fondasi utama dalam menjaga keamanan keuangan negara. Jika fondasi itu dirusak dengan data palsu atau nilai yang dimanipulasi, maka kerugian yang ditanggung rakyat menjadi besar. Kejaksaan akan terus mengawal setiap perkara ini hingga tuntas dan dipertanggungjawabkan di pengadilan,” tegasnya.

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) Jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan secara subsidair disangkakan ketentuan lain terkait tindak pidana korupsi dan KUHP.

Penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta, peran masing‑masing pihak, serta besarnya kerugian yang sebenarnya.