23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id, Jakarta – Berulangnya pengungkapan dugaan korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sejumlah unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mendapat sorotan. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai rangkaian perkara tersebut menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pengawasan dan tata kelola penyaluran kredit.

Terbaru, Kejaksaan Negeri Samarinda menetapkan dan menahan delapan tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan pemberian kredit pada BRI Unit Temindung dan Unit Sei Pinang Dalam untuk periode 2023–2025. Kejari Samarinda menyatakan para tersangka telah ditetapkan berdasarkan alat bukti yang cukup setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan pendalaman perkara.

Dari delapan tersangka, dua merupakan pegawai internal BRI yang bertugas sebagai mantri atau pemrakarsa kredit. Enam lainnya diduga berperan sebagai pihak eksternal atau perantara dalam pengurusan kredit.

Modus yang diungkap penyidik antara lain dugaan rekayasa data dan identitas calon debitur agar memenuhi persyaratan memperoleh KUR. Penyidik juga menduga adanya keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengajuan kredit.

Kasus Samarinda menambah daftar perkara dugaan penyalahgunaan KUR yang menyeret pihak internal maupun eksternal BRI di berbagai daerah.

Di Majene, misalnya, Satreskrim Polres Majene menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyaluran Kupedes dan KUR pada BRI Unit Banggae periode 2021–2023. Ketiga tersangka terdiri atas seorang mantri BRI berinisial NR serta dua pihak yang diduga berperan sebagai calo atau perantara. Berdasarkan penghitungan BPK, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp5,26 miliar.

Sementara di Kota Bandung, Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada Agustus 2025 menetapkan seorang pegawai BRI berinisial II sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan penyaluran KUR di BRI Kantor Cabang Bandung Martadinata Unit Surapati periode 2020–2022. Nilai kredit yang menjadi perkara tersebut diberitakan mencapai sekitar Rp3,6 miliar.

Uchok menilai munculnya sejumlah perkara tersebut patut menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi manajemen BRI.

“Ditemukan korupsi KUR di BRI di beberapa daerah memperlihatkan bahwa visi BRI seperti gombal, karena ada kesenjangan antara visi yang disampaikan dengan kenyataan di lapangan,” kata Uchok.

Menurut dia, BRI membawa visi besar untuk memberikan nilai berkelanjutan dan solusi terintegrasi bagi pencapaian aspirasi Indonesia, sekaligus menjadi kelompok perbankan bernilai tinggi di Asia Tenggara dan menjadi champion dalam inklusi keuangan.

“Visinya bagus, tetapi sayang banyak pegawai BRI yang justru dijadikan tersangka oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.

Uchok menilai persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat sebagai kesalahan individu pegawai. Menurutnya, apabila modus rekayasa data debitur dan keterlibatan perantara dapat terjadi di sejumlah daerah, sistem pengawasan internal dan mekanisme kontrol penyaluran kredit perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Visi BRI itu seperti mengelabui publik kalau tidak sesuai antara keinginan dengan kenyataan. Bagaimana mau menjadi champion financial inclusion kalau penyaluran kreditnya masih ditemukan masalah hukum?” kata Uchok.

Selain persoalan penyaluran kredit, Uchok juga menyoroti kinerja keuangan BRI pada 2025.

Berdasarkan laporan kinerja yang diberitakan sejumlah media, laba bersih BRI pada 2025 tercatat sekitar Rp56,7 triliun, turun sekitar 5,5–5,8 persen dibandingkan 2024 yang berada di kisaran Rp60,1–60,2 triliun. Penurunan tersebut antara lain dikaitkan dengan tingginya pencadangan dan percepatan pembersihan kredit mikro lama.

Namun, di tengah penurunan laba tersebut, pemberian tantiem kepada jajaran manajemen tetap menjadi perhatian.

Data yang dikutip CBA dari laporan tahunan BRI menunjukkan total tantiem untuk direksi pada 2025 mencapai sekitar Rp181 miliar, sedangkan tantiem untuk dewan komisaris sekitar Rp12,5 miliar. Angka tersebut memang turun dibandingkan 2024, ketika tantiem direksi tercatat Rp648 miliar dan komisaris sekitar Rp259,8 miliar.

Uchok mempertanyakan kebijakan tersebut apabila tidak dibarengi dengan perbaikan pengawasan dan tata kelola.

“Yang paling disesalkan, bukannya memperbaiki manajemen Bank BRI, malah masih ada pemberian tantiem bagi jajaran direksi sebesar Rp181 miliar dan komisaris sekitar Rp12,4 miliar,” ujarnya.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukan berarti seluruh pegawai atau manajemen BRI terlibat dalam perkara hukum. Namun, menurutnya, banyaknya perkara yang muncul di sejumlah daerah harus menjadi alarm bagi BRI untuk memperketat pengawasan penyaluran KUR.

“BRI harus membuktikan bahwa slogan inklusi keuangan bukan sekadar jargon. Keberhasilan bank bukan hanya diukur dari besarnya kredit yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas tata kelola, ketepatan sasaran, dan kemampuan mencegah penyalahgunaan dana,” tutup Uchok.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menilai perjalanan 81 tahun kemerdekaan Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat tekad mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Henri mengatakan, pada usia 81 tahun, Indonesia idealnya sudah menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Menurutnya, tidak semestinya masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan keterbatasan akses pendidikan maupun layanan dasar.

“Harusnya dalam usia ini negara kita lebih maju dan lebih sejahtera dibanding sekarang. Idealnya tidak ada lagi rakyat yang hidup dalam penderitaan kemiskinan dan kebodohan,” kata Henri, Selasa (18/8/2026).

Namun, ia menilai cita-cita tersebut masih belum sepenuhnya terwujud. Kondisi Indonesia saat ini, menurut Henri, masih cukup jauh dari gambaran ideal Indonesia Raya yang besar, maju, dan sejahtera.

Karena itu, setiap peringatan Hari Kemerdekaan, kata dia, harus menjadi momentum untuk kembali menegakkan tekad bersama dalam mendorong kemajuan bangsa.

Henri menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan, menurutnya, harus memberi perhatian pada literasi, keterampilan, kemampuan berpikir kritis berbasis digital, serta kemampuan memecahkan masalah.

Selain pendidikan formal, pemerintah juga perlu memperluas akses pelatihan keterampilan, reskilling, dan upskilling, khususnya di daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi fondasi penting bagi daya saing Indonesia dalam jangka panjang.

Di bidang pemerintahan, Henri mendorong perbaikan tata kelola dan pemberantasan korupsi. Ia menilai penguatan institusi penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), transparansi anggaran, serta reformasi birokrasi diperlukan untuk meningkatkan investasi dan kepercayaan publik.

Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas di seluruh level pemerintahan dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.

“Jangan alergi kritik dan pengawasan, justru harus dijadikan alarm perbaikan,” ujarnya.

Menurut Henri, pembangunan ekonomi juga harus diarahkan agar lebih produktif dan inklusif. Diversifikasi komoditas ekspor, pengembangan manufaktur berbasis teknologi, ekonomi digital, pariwisata berkualitas, dan industri kreatif perlu terus diperkuat.

UMKM dan koperasi rakyat juga harus memperoleh kemudahan dalam mengakses pembiayaan, pasar, serta teknologi digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

Henri juga menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi makro dan perbaikan iklim investasi melalui kepastian hukum serta perizinan yang efisien. Hilirisasi, menurutnya, harus benar-benar memberikan nilai tambah berupa penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.

Di sektor infrastruktur, pembangunan dan perbaikan transportasi umum harus dilakukan secara lebih merata. Bersamaan dengan itu, Indonesia perlu mempercepat transisi energi bersih dan meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Pengelolaan sumber daya alam juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi tetap menjaga daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang.

Pada sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial, Henri mendorong modernisasi sistem kesehatan, pertanian, serta jaring pengaman sosial. Pemerintah juga harus terus mengatasi stunting, kemiskinan ekstrem, dan kesenjangan akses terhadap layanan dasar.

Namun, Henri menegaskan pembangunan bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan meningkatkan kompetensi diri dan keluarga, menaati hukum, bersikap jujur, serta menolak praktik korupsi dan nepotisme di lingkungan masing-masing.

Ia juga mendorong masyarakat untuk menjadi wirausaha, mendukung produk dalam negeri berkualitas, aktif dalam komunitas, menjaga lingkungan, serta membangun dialog konstruktif untuk mencegah polarisasi.

Selain itu, masyarakat perlu menggunakan hak pilih secara cerdas sekaligus aktif mengawasi kebijakan publik.

Henri menilai Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju, mulai dari bonus demografi, sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis strategis hingga semangat gotong royong masyarakat.

“Kalau kurang maju berarti itu karena kualitas pemimpinnya tidak mampu mengubah potensi menjadi realitas,” tegasnya.

Meski demikian, Henri mengingatkan tidak ada solusi tunggal atau “resep ajaib” untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Kemajuan, kata dia, membutuhkan kombinasi kebijakan yang konsisten, investasi pada manusia, serta budaya kerja yang produktif dan berintegritas di seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui fokus jangka panjang yang disiplin, sehingga Indonesia bisa maju sebagai negara yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan adil,” katanya.

Henri berharap Indonesia tidak membuat rakyat kehilangan harapan akibat kebijakan maupun pernyataan pemimpin yang justru menimbulkan frustrasi, kemarahan, dan kekecewaan.

“Bukan malah rakyatnya dibuat hopeless, frustrasi, marah, dan kecewa karena melihat kebijakan dan ucapan-ucapan pemimpinnya,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak serius menyelidiki kualitas kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, terutama kredit yang masuk kategori perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai peningkatan penyaluran kredit BRI perlu diikuti pengawasan ketat agar tidak berubah menjadi potensi kerugian negara maupun kerugian bagi nasabah.

Uchok mencatat, kredit yang diberikan BRI meningkat signifikan dari sekitar Rp1.354 triliun pada 2024 menjadi Rp1.521 triliun pada 2025, atau bertambah sekitar Rp166,8 triliun.

Menurutnya, tidak seluruh kredit yang disalurkan berada dalam kondisi baik. Kredit dalam kategori Perhatian Khusus tercatat sekitar Rp65,2 triliun pada 2024 dan Rp58,4 triliun pada 2025.

“Selain itu, ada juga kredit dalam kategori kurang lancar dan diragukan. Jika tidak diselesaikan oleh manajemen BRI, ini bisa menjadi potensi kerugian negara dan kerugian uang nasabah,” ujar Uchok, Ahad (16/8/2026).

CBA juga menyoroti kredit kategori Kurang Lancar yang disebut meningkat dari sekitar Rp4,9 triliun pada 2024 menjadi Rp6,4 triliun pada 2025.

Sementara kredit kategori Diragukan disebut mencapai sekitar Rp9,2 triliun pada 2024 dan meningkat menjadi Rp11 triliun pada 2025.

Dengan demikian, menurut perhitungan CBA, nilai kredit kategori kurang lancar dan diragukan pada 2025 mencapai sekitar Rp17,4 triliun.

Uchok meminta Kejagung tidak hanya melihat angka rasio Non-Performing Loan (NPL), tetapi juga menelusuri secara lebih mendalam kredit-kredit bermasalah tersebut, termasuk proses pemberian, pihak penerima kredit, hingga potensi adanya penyalahgunaan kewenangan.

“Penyelidikan perlu dilakukan agar jelas bahwa ini bukan permainan orang dalam BRI dengan orang atau pengusaha yang mendapat kredit,” tegasnya.

Meski BRI mencatat NPL yang relatif terjaga, CBA menilai angka tersebut tidak boleh membuat aparat penegak hukum mengabaikan kelompok kredit bermasalah yang secara nominal bernilai besar.

Sebagai bentuk keseriusan, Uchok sky mendesak Kejagung segera meminta klarifikasi dari jajaran manajemen puncak BRI.

“Sebagai langkah keseriusan, sebaiknya Kejagung segera melakukan pemanggilan kepada manajemen top PT Bank Rakyat Indonesia, seperti Direktur Utama BRI, Hery Gunardi,” pungkas Uchok sky.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Menteri BUMN Muhammad Said Didu mempertanyakan kondisi Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang disebutnya sebagai salah satu pusat komando dalam upaya pemberantasan korupsi, penertiban oligarki, dan pengembalian aset negara.

Pertanyaan tersebut disampaikan Said Didu melalui video yang beredar pada 16 Agustus 2026. Ia mengangkat isu tersebut dengan judul, “Pusat Komando Presiden @Prabowo sudah lumpuh?”

Menurut Said Didu, Tim PKH sebelumnya menunjukkan sejumlah capaian yang dinilainya signifikan dalam penertiban kawasan hutan dan pengembalian aset negara.

“Fakta keberhasilan Tim PKH (sebelum berhasil dilumpuhkan) berupa penyitaan sktr 8 juta ha lahan, pengembalian ratusan trilyun rupiah ke negara, dan berkurangnya korupsi dan penyelundupan,” ujar Said Didu.

Ia kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan penahanan Ketua Pelaksana PKH yang disebutnya merupakan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

“Setelah Ketua Pelaksana PKH (mantan Jampidsus – Febrie) ditahan maka terlihat PKH lumpuh,” kata Said Didu.

Ia menyebut kondisi tersebut terlihat dari tidak adanya lagi sejumlah tindakan penegakan hukum dan penyitaan aset sebagaimana yang sebelumnya dilakukan.

“Tidak ada lagi penangkapan perampok negara, tidak ada lagi penyitaan denda hasil rampokan, tidak ada lagi operasi di lapangan penyitaan asset,” katanya.

Said Didu juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai semakin gencarnya serangan terhadap Tim PKH. Ia menyebut adanya serangan terhadap Ketua Tim Pengarah, Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsuddin, serta terhadap anggota Tim Pengarah dari BPKP yang bertugas menghitung kerugian negara.

“Geng SOP seakan sudah menang,” ujar Said Didu.

Selain itu, ia menyebut mulai muncul tuntutan pembubaran satgas di sejumlah daerah sebagai bagian dari dinamika yang menurutnya perlu mendapat perhatian pemerintah.

Di akhir pernyataannya, Said Didu berharap Presiden Prabowo Subianto tetap konsisten dengan pernyataan sebelumnya terkait Tim PKH.

“Semoga bapak Presiden @Prabowo konsisten melaksanakan pernyataan beberapa saat lalu bahwa siapapun melawan Tim PKH maka melawan Presiden dengan kembali membangkitkan semangat Tim PKH yang seakan sudah berhasil dilumpuhkan oleh Geng SOP,” kata Said Didu.

Pernyataan mengenai dugaan lumpuhnya Tim PKH, capaian penyitaan lahan, pengembalian aset, maupun adanya pihak yang disebut sebagai “Geng SOP” tersebut merupakan pernyataan dan penilaian Said Didu dalam videonya.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut maupun berkaitan dengan pernyataan tersebut. Hak jawab dan klarifikasi akan ditayangkan secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), Yuddy Renaldi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, dugaan korupsi tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap kinerja Bank BJB, termasuk kepercayaan publik terhadap bank milik pemerintah daerah tersebut.

“Gara-gara korupsi, efeknya bisa langsung kepada kinerja Bank BJB. Publik juga bisa menjatuhkan hukuman sosial kepada bank milik pemerintah daerah tersebut,” ujar Uchok, Sabtu (15/8/2026).

Menurut Uchok, salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Ia menyebut DPK Bank BJB mengalami penurunan dalam periode 2024–2025.

Berdasarkan data yang disampaikan CBA, DPK Bank BJB pada 2023 mencapai sekitar Rp126,4 triliun. Pada 2024, angkanya berada di kisaran Rp125,7 triliun. Namun, pada 2025 kembali turun sekitar Rp3,6 triliun menjadi Rp122 triliun.

“Penurunan ini mungkin disebabkan oleh kasus dugaan korupsi pengadaan iklan,” tutur Uchok.

Selain DPK, CBA juga menyoroti kinerja penyaluran kredit Bank BJB. Uchok menyebut kredit konsumer dan ritel, kredit UMKM, kredit korporasi dan komersial, kredit term loan, serta sejumlah segmen kredit lainnya mengalami penurunan.

Pada 2024, total kredit yang disebut CBA masih mencapai sekitar Rp119,4 triliun. Namun, pada 2025 turun sekitar Rp7,5 triliun menjadi Rp111,9 triliun.

“Ini menunjukkan kinerja operasional pinjaman Bank BJB juga jeblok,” kata Uchok.

CBA juga menyoroti penurunan jumlah pegawai Bank BJB. Berdasarkan data yang disampaikan Uchok, jumlah pegawai pada 2024 sebanyak 7.068 orang, sedangkan pada 2025 turun menjadi 6.801 orang.

Menurut Uchok, penurunan jumlah pegawai tersebut menjadi salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian karena dapat berkaitan dengan kondisi bisnis dan efisiensi perusahaan.

Di sisi kepemilikan, Bank BJB merupakan bank pembangunan daerah yang sahamnya dimiliki sejumlah pemerintah daerah serta masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan CBA, kepemilikan saham terdiri atas Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 38,52 persen, Pemerintah Provinsi Banten 4,95 persen, pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat 24,15 persen, pemerintah kabupaten/kota se-Banten 7,93 persen, dan publik sebesar 24,45 persen.

Uchok menilai, sebagai bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah daerah, persoalan tata kelola dan dugaan korupsi harus menjadi perhatian serius karena dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sekaligus kinerja perusahaan.

Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan yang menyeret mantan pimpinan Bank BJB tersebut kini ditangani KPK. Proses hukum terhadap Yuddy Renaldi diharapkan dapat mengungkap secara terang pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan kerugian negara, apabila ada, dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda), Nur Rahmawati, terkait sorotan terhadap kredit bermasalah di bank milik Pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut.

Uchok menilai persoalan kredit macet yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum. Menurut dia, posisi Direktur Utama membuat Nur Rahmawati harus dapat menjelaskan secara menyeluruh proses penyaluran hingga penanganan kredit bermasalah di Bank Daerah Lamongan (BDL).

“Sebagai Direktur Utama, tentu harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terkait persoalan kredit bermasalah tersebut. KPK perlu melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada unsur pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemberian kredit,” kata Uchok dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).

Sorotan terhadap BDL Lamongan mencuat menyusul adanya informasi mengenai lebih dari 1.500 kredit yang masuk kategori bermasalah atau macet. Nilai pencairan kredit kepada sejumlah debitur disebut mencapai miliaran rupiah.

Dalam sejumlah kasus yang menjadi sorotan, terdapat pencairan dana secara bertahap dengan nilai sekitar Rp3,2 miliar, Rp2 miliar hingga Rp3,25 miliar kepada debitur yang kemudian menghadapi persoalan dalam pengembalian kredit.

Selain itu, terdapat ratusan nasabah dengan total kredit yang disebut mencapai sekitar Rp386 miliar. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas penyaluran kredit, pengawasan internal, serta langkah penyelamatan aset bank.

Uchok meminta KPK tidak hanya melihat persoalan tersebut sebagai perkara kredit macet biasa. Menurutnya, perlu ditelusuri apakah terdapat kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau unsur pidana dalam proses pemberian kredit.

“Kalau jumlah kredit bermasalahnya besar, jangan hanya dilihat sebagai persoalan bisnis perbankan. Harus ditelusuri bagaimana kredit itu disetujui, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana analisis kelayakannya, dan mengapa kredit tersebut akhirnya bermasalah,” ujarnya.

Ia juga meminta proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dengan menelusuri seluruh dokumen penyaluran kredit, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, Direktur Utama BDL Nur Rahmawati, S.E., menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk menangani kredit macet sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami sudah melakukan berbagai upaya penyelesaian kredit macet, salah satunya kerja sama dengan Kejaksaan dalam proses penagihan,” jelas Nur Rahmawati.

Bank Daerah Lamongan merupakan bank milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah berdiri sejak 1952. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BDL berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan simpanan nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

BDL memiliki fokus usaha antara lain penyaluran kredit, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan deposito.

Uchok menegaskan, besarnya nilai kredit bermasalah perlu menjadi perhatian pemerintah daerah selaku pemilik bank. Ia meminta evaluasi menyeluruh dilakukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Pemilik bank harus memastikan tata kelola dan pengawasan berjalan dengan baik. Jangan sampai kredit bermasalah yang jumlahnya besar pada akhirnya menjadi beban keuangan daerah,” kata Uchok.

Ia berharap KPK dapat melakukan pendalaman secara objektif berdasarkan data dan hasil audit, sehingga dapat diketahui secara jelas apakah persoalan tersebut murni akibat risiko bisnis perbankan atau terdapat dugaan tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti.

Uchok juga mendorong agar hasil audit dan pemeriksaan terhadap kredit bermasalah BDL dibuka secara transparan kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anak Buah Zulhas Diperiksa KPK dalam Dugaan Korupsi Batu Bara

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota DPRD DKI Jakarta Bebizie Sri Mulyati, sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan pidana asal gratifikasi per metric ton batu bara di wilayah Kutai Kartanegara, Kamis (13/8).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.

Selain Bebizie, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya, yakni Noval Elfarveisa selaku Advokat dan Agus Mujianto selaku Staf Keuangan dan General Administrasi PT Alamjaya Barapratama.

Meski demikian, Budi belum mengungkapkan materi yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Bebizie juga merupakan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta Utara.

KPK baru saja menetapkan tiga perusahaan batu bara di Kutai Kartanegara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kasus tersebut masih berkaitan dengan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Tiga perusahaan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terbit pada bulan Februari lalu itu adalah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

Ketiganya merupakan perusahaan yang memproduksi batu bara dan berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, diduga menjadi alat untuk melakukan penerimaan gratifikasi oleh Rita.

Dalam proses berjalan, banyak saksi yang juga sudah dilakukan pemeriksaan. Di antaranya Rita Widyasari, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Nabil Husein Said Amin Al Rasydi, Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno, hingga pihak swasta bernama Geisz Chalifah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Kantor Cabang Jember, Jawa Timur, memasuki babak baru.

Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke sejumlah aparat penegak hukum (APH), mulai dari Kejaksaan Agung, Kortas Tindak Pidana Korupsi Polri, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum FORMASI Jalih Pitoeng mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan laporan yang tidak hanya menyoroti persoalan pada level kantor cabang, tetapi juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya persoalan dalam tata kelola, pengawasan, serta mekanisme penyaluran KUR di tingkat manajemen bank.

Dalam rencana laporannya, FORMASI menyebut sejumlah jajaran direksi BNI, termasuk Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan dan Wakil Direktur Utama Alexandra Askandar.

Selain itu, nama sejumlah direktur lainnya juga disebut FORMASI, yakni Hussein Paolo Kartadjoemena selaku Direktur Finance & Strategy, Corina Leyla Karnalies selaku Direktur Consumer Banking, David Pirzada selaku Direktur Risk Management, Agung Prabowo selaku Direktur Corporate Banking, Muhammad Iqbal selaku Direktur Commercial Banking, Rian Eriana Kaslan selaku Direktur Network & Retail Funding, Abu Santosa Sudradjat selaku Direktur Treasury & International Banking, Eko Setyo Nugroho selaku Direktur Kelembagaan, serta Munadi Herlambang selaku Direktur Human Capital & Compliance.

Jalih menegaskan, penyebutan nama-nama tersebut dalam rencana laporan bukan berarti pihak-pihak yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah atau terlibat dalam perkara pidana.

Menurut dia, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana sistem pengawasan dan pengendalian internal BNI berjalan dalam mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran KUR.

“Pihak aparat penegak hukum untuk memeriksa Dirut dan Direktur BNI agar kasus KUR tidak terulang lagi,” kata Jalih dalam pernyataan kepada wartawan, Ahad (9/8/2026).

Menurut Jalih Pitoeng, kejahatan dalam perkara KUR tersebut bukan hanya kejahatan perbankan secara finansial, tapi juga merupakan kejahatan kemanusiaan.

“Ini bukan soal kejahatan perbankan dan finansial saja,” ungkap Jalih Pitoeng.

“Tapi ini merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan,” sambungnya menegaskan.

“KUR yang seharus nya diberikan dan disalurkan secara benar demi kemakmuran rakyat melalui fasilitas kredit bank pelaksana koq justru menimbulkan masalah,” kata Jalih Pitoeng.

“Oleh karena itu kami mendesak Kejagung, Kortas Tipikor maupun KPK untuk segera membongkar secara tuntas kasus kejahatan perbankan ini,” pinta Jalih Pitoeng.

Sorotan FORMASI tersebut muncul setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran KUR Mikro pada PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember Tahun 2021–2023.

Penetapan tersangka dilakukan pada Rabu, 8 Juli 2026.

Informasi tersebut disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur Dr. IG. Punia Atmaja NR didampingi Asisten Intelijen, Kepala Seksi Penyidikan, serta tim penyidik.

Berdasarkan keterangan Kejati Jawa Timur, perkara tersebut bermula dari laporan yang disampaikan oleh BNI sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam pemberantasan fraud di lingkungan perbankan.

Laporan internal tersebut kemudian ditindaklanjuti penyidik Kejati Jawa Timur hingga berkembang menjadi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas KUR Mikro.

Tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial MFH, mantan Pemimpin Cabang BNI Jember; AM, Collection Agent (CA) CV Jawara Tani; serta IIS, Collection Agent CV Idris Afnan Jaya.

Dari hasil penyidikan, kejaksaan menemukan dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran KUR Mikro melalui pola channeling yang melibatkan Collection Agent.

Bagi FORMASI, penetapan tiga tersangka di tingkat cabang dan pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit tidak serta-merta mengakhiri persoalan.

Jalih menilai aparat penegak hukum perlu melihat kasus tersebut dari perspektif yang lebih luas, termasuk bagaimana kebijakan, sistem pengawasan, manajemen risiko, serta mekanisme kontrol internal bekerja sebelum dan selama KUR disalurkan.

Pertanyaan yang ingin didorong FORMASI antara lain bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyaluran KUR melalui pola channeling, bagaimana fungsi manajemen risiko bekerja, serta sejauh mana kantor pusat mendapatkan informasi mengenai potensi penyimpangan di tingkat cabang.

Menurut keterangan Kejati Jawa Timur, perkara dugaan korupsi KUR Mikro BNI Jember tersebut bermula dari laporan yang disampaikan oleh pihak BNI.

Artinya, berdasarkan informasi penyidik, BNI bukan pihak yang pertama kali dituding oleh kejaksaan sebagai pelapor, melainkan pihak yang melaporkan adanya dugaan fraud yang kemudian ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Langkah tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal dan pemberantasan fraud di sektor perbankan.

Meski demikian, laporan internal perusahaan tetap dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menguji lebih jauh apakah penyimpangan yang terjadi merupakan persoalan individual, kelemahan prosedur, kegagalan pengawasan, atau terdapat persoalan lain yang lebih luas.

Jalih mengatakan, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pihak yang berada di level operasional apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi adanya persoalan pada jenjang pengawasan yang lebih tinggi.

Menurut dia, pemeriksaan terhadap jajaran manajemen diperlukan terutama untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan sistem yang memungkinkan penyimpangan KUR terjadi selama periode 2021–2023.

Namun, pemeriksaan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum untuk mencari fakta, bukan sebagai kesimpulan bahwa para pejabat yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana.

Dalam konteks perbankan, pengawasan terhadap penyaluran kredit melibatkan sejumlah fungsi dan jenjang, mulai dari kantor cabang, unit bisnis, manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, hingga manajemen di tingkat pusat.

Karena itu, penyidikan dapat menjadi momentum untuk memetakan secara menyeluruh bagaimana pola penyaluran KUR yang bermasalah tersebut berlangsung.

Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah penggunaan pola channeling yang melibatkan Collection Agent.

Penyidik Kejati Jawa Timur menyebut adanya penyimpangan dalam penyaluran KUR Mikro melalui mekanisme tersebut.

Karena itu, pemeriksaan lebih lanjut terhadap alur pengajuan, verifikasi calon penerima, pencairan, penggunaan dana, pembayaran angsuran, hingga proses penagihan menjadi penting untuk mengungkap titik terjadinya penyimpangan.

Pola channeling pada dasarnya melibatkan pihak lain dalam proses penyaluran kredit sehingga sistem pengawasan menjadi aspek penting.

Jika terdapat dugaan manipulasi data penerima, penggunaan identitas pihak lain, kredit yang tidak sesuai peruntukan, atau bentuk penyimpangan lainnya, penyidik perlu mengurai siapa yang melakukan, siapa yang mengetahui, serta bagaimana mekanisme pengawasan berjalan.

FORMASI menyatakan akan mendorong laporan kepada tiga institusi penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung, Kortas Tipidkor Polri, dan KPK.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil tersebut menginginkan perkara KUR BNI Jember mendapat perhatian lebih luas.

Meski demikian, masing-masing lembaga tentu memiliki kewenangan dan mekanisme penanganan perkara yang berbeda.

Karena perkara KUR BNI Jember telah berada dalam proses penyidikan Kejati Jawa Timur, laporan baru yang disampaikan kepada lembaga lain perlu memperhatikan proses hukum yang sedang berjalan agar tidak menimbulkan tumpang tindih penanganan.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan perusahaan menghormati proses hukum yang saat ini berjalan. Perusahaan pelat merah itu berkomitmen terus mendukung penanganan perkara secara kooperatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kasus ini berawal dari laporan BNI kepada aparat penegak hukum setelah perseroan menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit,” kata Okki dalam keterangan tertulis pada Senin, 13 Juli 2026. Dia mengatakan pihaknya telah melaporkan perbuatan dugaan penyimpangan tersebut sejak 2024.

Langkah pelaporan tersebut, kata Okki, merupakan bagian dari komitmen BNI dalam menjaga tata kelola penyaluran kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian. Dia juga memastikan, setiap indikasi pelanggaran ditindaklanjuti melalui mekanisme internal maupun jalur hukum yang berlaku.

Okki menuturkan, BNI telah memeriksa secara internal. Pihaknya juga mengambil langkah penanganan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan perusahaan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal kembali menjadi sorotan di Kalimantan Selatan. Kali ini, aktivitas yang diduga menggunakan alat berat jenis ekskavator disebut berlangsung di wilayah Kabupaten Tabalong.

Pakar hukum tata negara dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengaku kembali menerima kiriman video yang memperlihatkan aktivitas penambangan emas yang diduga ilegal. Salah satu lokasi yang disebutnya berada di Desa Dambung Raya, Dusun Misim, Kabupaten Tabalong.

“Saya masih menerima kiriman video aktivitas tambang emas yang diduga ilegal dengan ekskavator. Ini salah satunya di Tabalong, tepatnya di Desa Dambung Raya, Dusun Misim,” kata Denny dalam pernyataannya yang beredar melalui media sosial, Sabtu (8/8/2026).

Denny menggambarkan perubahan fungsi kawasan dan sungai di Kalimantan Selatan yang menurutnya semakin memprihatinkan. Ia mengatakan, pada era 1990-an sungai di Kalsel menjadi jalur aliran kayu hasil tebangan. Memasuki era 2000-an, sungai berubah menjadi jalur tongkang pengangkut batu bara.

Kini, menurut Denny, sungai kembali menghadapi ancaman akibat aktivitas pengerukan yang diduga berkaitan dengan pertambangan emas.

“Dulu 90-an Kalsel, sungai kami menjadi jalur aliran tebangan kayu. Tahun 2000-an hingga kini menjadi jalur tongkang batubara. Sekarang sungainya sendiri yang dikeruk dan dirusak,” ujarnya.

Denny kemudian mempertanyakan implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Mana pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang katanya diperjuangkan Presiden Prabowo?” tegasnya.

Menurut Denny, maraknya dugaan aktivitas pertambangan ilegal menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.

Ia bahkan menuding adanya dugaan keterlibatan atau perlindungan dari oknum tertentu terhadap aktivitas tambang ilegal. Namun, tudingan tersebut belum disertai bukti hukum yang telah dipastikan melalui proses penyelidikan atau penyidikan resmi.

“Justru aktivitas ilegal makin marak, tidak ada penegak hukum. Karena, mafia tambang justru dibekingi aparat dan penegak hukum,” kata Denny.

Sorotan Denny terhadap dugaan tambang ilegal di Tabalong bukan isu pertama yang disampaikannya terkait aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, ia juga pernah menyoroti dugaan tambang emas ilegal di sejumlah wilayah Kalsel dan mempertanyakan efektivitas penindakan aparat.

Dalam konteks tersebut, Denny meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan pemberantasan praktik pertambangan ilegal berjalan secara konsisten. Menurutnya, komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum akan kehilangan makna apabila praktik perusakan sumber daya alam tetap berlangsung tanpa penindakan.

“Bapak Presiden, orasi antikorupsi tanpa konsistensi, akan makin menggerus legitimasi,” ujar Denny.

Dugaan aktivitas pertambangan di lokasi yang disebut Denny tersebut masih memerlukan verifikasi lapangan dan keterangan resmi dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum maupun instansi terkait.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum mengenai dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Dambung Raya, Dusun Misim, Tabalong, sebagaimana disampaikan Denny Indrayana.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pakar hukum tata negara dan aktivis antikorupsi Denny Indrayana mengunggah sebuah meme di platform media sosial X pada Kamis (6/8/2026) yang menyoroti ketentuan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 18 ayat (3) terkait syarat dokumen pendidikan bagi bakal calon presiden dan wakil presiden.

Dalam unggahan tersebut, Denny menampilkan kutipan bunyi Pasal 18 ayat (3):

“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”

Melalui narasi yang menyertai meme itu, Denny mempertanyakan apakah ketentuan tersebut berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

“Apakah pencalonan Gibran di Pilpres 2024, bukan saja mengakali syarat umur melalui putusan MK 90, putusan Paman Usman untuk Ponakan Gibran; tapi bahkan membaca Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 terkait syarat dokumen untuk minimal pendidikan SMA di atas, terkesan kuat juga dipersiapkan untuk Gibran?” tulis Denny dalam unggahannya.

Ia juga menambahkan:

“Baca aturan itu, kalau tidak bisa menunjukkan ijazah luar negeri yang setara dengan SMA, diberi ruang untuk cukup menunjukkan penyetaraan ijazah perguruan tingginya saja. Gibran banget ya? Dahsyat!”

Denny Indrayana diketahui merupakan pakar hukum tata negara, aktivis antikorupsi, dan pengacara berizin praktik di Indonesia dan Australia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011–2014.

Ketentuan PKPU yang Disorot

Pasal yang dikutip Denny merupakan bagian dari PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut mengatur pengecualian dokumen bukti kelulusan bagi bakal calon yang menempuh pendidikan menengah atas di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Unggahan Denny tersebut memunculkan beragam tanggapan dari warganet, terutama karena dikaitkan dengan polemik pencalonan Gibran yang sebelumnya juga menjadi sorotan publik menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Gibran Rakabuming Raka maupun tim yang bersangkutan terkait unggahan Denny Indrayana tersebut.

Redaksi memberikan ruang klarifikasi dan tanggapan dari pihak-pihak terkait, termasuk KPU RI, Gibran Rakabuming Raka, maupun pihak lain yang disebut atau berkepentingan dalam isu ini. Apabila pernyataan resmi telah diterima, redaksi akan memuatnya secara proporsional.