23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id, Jakarta – Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi menyoroti kembali persoalan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Menurutnya, ketentuan mengenai pidana mati terhadap pelaku korupsi sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak 1999.

Dalam rilisnya, Jumat (28/8/2026), Sutoyo Abadi menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah muncul sejak 2008 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“RUU Perampasan Aset pertama kali muncul pada 2008, pada era Presiden SBY, dan diinisiasi PPATK pada 2009 naskahnya diserahkan untuk mulai dibahas,” kata Sutoyo.

Ia juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai hukuman mati bagi koruptor bukanlah norma baru. Menurut Sutoyo, pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi telah tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Hukuman Mati Koruptor ‘sudah ada di tahun 1999.’ Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2) memang sudah memuat bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan,” ujarnya.

Sutoyo menambahkan, perubahan melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak menghapus ketentuan pidana mati tersebut.

“UU Nomor 20 Tahun 2001 mengubah UU 31/1999, bukan menghapus pidana mati, justru ketentuan itu tetap dipertahankan dengan UU Tipikor,” katanya.

Bukan Kekosongan Norma

Menurut Sutoyo, persoalan utama pemberantasan korupsi bukan terletak pada ketiadaan aturan hukum. Ia menilai persoalannya lebih berkaitan dengan keberanian politik untuk menerapkan ketentuan yang sudah ada.

“Persoalan penegakan hukum terhadap korupsi bukan soal ketiadaan aturan atau kekosongan norma melainkan keberanian politik untuk menjalankannya. Yang kurang hanyalah keberanian politik untuk mengubah teks hukum menjadi tindakan nyata,” tegas Sutoyo.

Ia kemudian menyinggung persoalan yang menurutnya jauh lebih rumit apabila korupsi melibatkan pejabat negara, termasuk aparat penegak hukum maupun pimpinan negara.

“Masalah yang lebih rumit kalau semua pejabat negara termasuk penegak hukum bahkan Presiden / Wakil semua terlibat korupsi. Kalau itu yang terjadi semua harus dibersihkan,” ujar Sutoyo.

Dalam konteks tersebut, Sutoyo menyebut diperlukan perubahan secara menyeluruh. Ia juga mengkritik aksi demonstrasi yang menurutnya tidak menyelesaikan persoalan apabila digerakkan oleh kepentingan koruptor.

“Jalan keluarnya bukan dengan demo badutan yang digerakkan oleh koruptor tetapi dengan revolusi total,” katanya.

Dorong Presiden Berani Basmi Koruptor

Sutoyo menyadari gagasan tersebut memiliki konsekuensi yang berat apabila diterapkan secara total. Namun, ia tetap menekankan perlunya tindakan tegas terhadap korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Sadis memang karena dampak revolusi kalau total semua pejabat negara termasuk Presiden dan Wakil Presiden mantan Presiden yang terlibat korupsi bukan hanya disita asetnya, sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2) terbukti terlibat korupsi harus diberlakukan hukuman pidana mati,” tegasnya.

Pada akhirnya, Sutoyo menilai Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk memastikan ketentuan hukum tidak berhenti sebagai teks peraturan, melainkan benar-benar diterapkan melalui proses hukum yang berlaku.

“Keberanian politik untuk mengubah teks hukum mati menjadi tindakan nyata, rakyat mutlak harus bisa memunculkan atau melahirkan presiden yang bersih, berani dan negarawan bernyali besar dan kuat untuk membasmi koruptor di Indonesia,” pungkas Sutoyo.

Pandangan mengenai penerapan pidana mati terhadap koruptor merupakan pendapat Sutoyo Abadi dalam rilis tersebut. Penerapan pidana mati tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta melalui proses peradilan yang sah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) menyerukan penguatan gerakan masyarakat dalam melawan praktik korupsi yang dinilai masih menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia.

Ketua Umum FABEM, Zainuddin Arsyad, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas, adil, dan tidak pandang bulu.

Seruan tersebut disampaikan FABEM melalui kampanye bertajuk “Seruan Aksi Perang Semesta Melawan Korupsi Jilid ke-II”. Dalam seruan itu, FABEM menekankan pentingnya menangkap dan mengadili para pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Zainuddin, korupsi bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi merupakan kejahatan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat dapat tergerus akibat praktik korupsi.

“Korupsi adalah kejahatan terhadap bangsa. Karena itu, pemberantasannya harus dilakukan secara serius dan menyeluruh,” tegas Zainuddin kepada wartawan, Kamis (27/8/2026).

Ia mengatakan, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen. Setiap laporan maupun dugaan korupsi yang memiliki bukti kuat harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan.

FABEM juga menyerukan agar tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum. Jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan seseorang terbebas dari proses hukum apabila terbukti melakukan korupsi.

Dalam pernyataannya, FABEM membawa pesan “Tangkap dan Adili Para Pejabat yang Korup”. Organisasi ini juga mendorong prinsip penegakan hukum yang tidak membeda-bedakan siapa pun yang terlibat.

Zainuddin menilai pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian politik sekaligus konsistensi aparat penegak hukum. Penindakan harus diarahkan kepada siapa pun yang terbukti bersalah, tanpa melihat latar belakang maupun posisi kekuasaannya.

“Jangan sampai pemberantasan korupsi hanya tajam kepada kelompok tertentu, tetapi tumpul kepada kelompok lainnya. Hukum harus berlaku untuk semua,” ujarnya.

FABEM juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap persoalan korupsi. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan melaporkan dugaan penyimpangan kepada lembaga yang berwenang.

Menurut FABEM, dampak korupsi tidak berhenti pada hilangnya uang negara. Korupsi juga dapat menyebabkan kualitas pembangunan menurun, pelayanan publik terganggu, serta memperlebar kesenjangan sosial.

Karena itu, Zainuddin menilai pemberantasan korupsi harus ditempatkan sebagai agenda bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya.

“Perang melawan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa,” katanya.

FABEM menegaskan akan terus mendorong kesadaran publik agar pemberantasan korupsi menjadi gerakan bersama. Seruan “Tangkap, Adili, dan Kejar Koruptor” menjadi bagian dari pesan organisasi tersebut dalam mendorong Indonesia yang lebih bersih dari praktik korupsi.

Zainuddin menambahkan, penegakan hukum yang konsisten merupakan salah satu kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Kalau koruptor dibiarkan, yang menjadi korban adalah rakyat. Karena itu, hukum harus benar-benar ditegakkan dan keadilan harus diberikan kepada masyarakat,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan menilai salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah keberadaan sejumlah pejabat yang sebelumnya mendapatkan posisi strategis pada era Presiden Joko Widodo.

Menurut Syahganda, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintahan Prabowo telah sepenuhnya mengendalikan institusi-institusi strategis negara.

Syahganda mencontohkan posisi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ia mengingatkan bahwa kedua pejabat tersebut mendapatkan jabatan strategis pada masa pemerintahan Jokowi.

“Semua orang Jokowi, Panglima TNI Agus Subiyanto juga orangnya Jokowi tadinya,” kata Syahganda dalam pernyataannya di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Rabu (26/8/2026).

Agus Subiyanto memang dilantik Jokowi sebagai KSAD pada 25 Oktober 2023. Tidak lama kemudian, pada 22 November 2023, Jokowi kembali melantiknya sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan tersebut berdasarkan Keppres Nomor 102/TNI Tahun 2023.

Sementara itu, ST Burhanuddin ditunjuk Jokowi sebagai Jaksa Agung pada Oktober 2019. Jokowi ketika itu menyebut Burhanuddin dipilih antara lain karena memiliki pengalaman internal di Kejaksaan Agung.

Syahganda mengatakan, keberadaan pejabat yang diangkat pada pemerintahan sebelumnya seharusnya tidak semata-mata dilihat dari siapa yang mengangkatnya.

Menurut dia, persoalan yang lebih penting adalah apakah pejabat tersebut menjalankan garis kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo atau masih membawa kepentingan politik pemerintahan sebelumnya.

“Presiden bisa enggak memerintahkan Panglima, nurut enggak? Kalau nurut berarti dia masuk ke rezim dia,” ujar Syahganda.

Menurutnya, hal serupa dapat dilihat dari institusi penegak hukum. Apabila Jaksa Agung menjalankan instruksi pemerintahan baru dalam pemberantasan berbagai tindak pidana, termasuk penindakan terhadap persoalan ilegal di sektor perkebunan dan sawit, maka secara politik hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa institusi tersebut telah bekerja dalam garis pemerintahan Prabowo.

Syahganda juga menyinggung posisi kepolisian. Menurut dia, efektivitas instruksi Presiden terhadap institusi keamanan dan penegakan hukum menjadi salah satu indikator penting untuk melihat apakah pemerintahan baru telah memiliki kendali politik dan administratif yang kuat.

Dalam konteks Kejaksaan Agung, Syahganda turut menyinggung mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Febrie telah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus pada 2026 dan kemudian diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU terkait PT Asabri periode 2020–2024.

Fakta tersebut membuat posisi Febrie menjadi salah satu perkembangan penting dalam dinamika penegakan hukum pada 2026.

Syahganda mengakui dirinya memiliki pandangan pribadi agar sejumlah pejabat yang diasosiasikan dengan pemerintahan Jokowi tidak lagi berada di posisi strategis.

Ia menyebut harapan tersebut sebagai bagian dari apa yang disebutnya sebagai “dendam masa lalu”. Namun, menurut dia, persoalan yang lebih penting bukan semata-mata pergantian orang karena alasan politik.

Syahganda menilai sebagian pejabat yang berada dalam lingkaran pemerintahan sebelumnya telah terbentuk oleh pola kekuasaan dan relasi ekonomi-politik pada era Jokowi.

“Yang paling penting sebenarnya beberapa orang-orang dari masa lalu itu mentalnya rusak,” katanya.

Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan apa yang disebutnya sebagai “serakanomik”, yakni pola hubungan antara pengusaha dan pejabat yang menurutnya berkembang pada masa pemerintahan sebelumnya.

Menurut Syahganda, hubungan antara pengusaha dan pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri. Jika ada kepentingan bisnis besar, menurut dia, pasti terdapat pejabat atau birokrasi yang menjadi counterpart dalam menjalankan kepentingan tersebut.

“Enggak mungkin serakanomik itu cuma pengusaha. Pasti ada mitranya, counterpart-nya. Itu ya pejabat-pejabat dari masa lalu,” ujar dia.

Meski demikian, Syahganda tidak menutup kemungkinan perubahan terhadap sejumlah pejabat strategis akan dilakukan secara bertahap.

Ia menduga pergantian tersebut bisa saja dilakukan bersamaan dengan perombakan atau reshuffle kabinet apabila Presiden Prabowo memutuskan melakukan langkah tersebut.

“Bisa jadi itu nanti barengan dengan reshuffle kabinet,” kata Syahganda.

Menurut dia, pergantian pejabat tidak selalu harus dilakukan secara mendadak. Pemerintah dapat menyiapkan proses transisi agar pejabat lama dapat berpindah posisi atau mengalami perubahan penugasan secara terukur.

Ia bahkan memperkirakan kemungkinan adanya perubahan terhadap sejumlah nama yang sebelumnya menjadi sorotan dalam waktu sekitar dua bulan mendatang.

“Bisa jadi dalam waktu dua bulan lagi beberapa nama yang kita singgung tadi ada kemungkinan untuk di-level,” ujarnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memanggil dan memeriksa jajaran direksi serta dewan komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait gugatan PT Toba Surimi Industries (TSI) terhadap Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota.

Menurut Uchok, gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan kerugian sekitar Rp124,4 miliar yang perlu mendapat perhatian serius dari otoritas pengawas perbankan.

“Pihak OJK sebaiknya segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada jajaran direksi dan dewan komisaris Bank Mandiri atas adanya gugatan dari PT Toba Surimi Industries kepada Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota yang merugikan senilai Rp124,4 miliar,” ujar Uchok.

Ia menilai pemeriksaan terhadap jajaran pimpinan Bank Mandiri penting dilakukan untuk mengetahui secara terang asal-usul dan mekanisme transaksi dana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Uchok menyoroti bahwa dana tersebut, berdasarkan informasi yang menjadi dasar kritik CBA, tidak sekadar berpindah melalui mekanisme transfer perbankan biasa. Ia menyebut terdapat penarikan dana secara tunai dalam jumlah besar.

“Direktur Utama Bank Mandiri Riduan sangat urgen dan relevan untuk menjelaskan asal muasal dana tersebut, yang mekanismenya bukan melalui proses transfer biasa, tetapi dana justru ditarik secara tunai dalam jumlah besar,” katanya, Rabu (27/8/2026).

Lebih lanjut, Uchok menduga dana tersebut kemudian mengalir ke sejumlah perusahaan yang disebut tidak memiliki hubungan bisnis dengan PT TSI.

Ia menyebut antara lain PT BLN yang diduga menerima sekitar Rp35,2 miliar, kemudian PT MJPS sekitar Rp11,6 miliar, serta sejumlah pihak lainnya dengan total aliran dana yang disebut mencapai sekitar Rp123 miliar.

“Uang tersebut kemudian diduga dialirkan ke sejumlah perusahaan yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan PT TSI, di antaranya PT BLN yang menerima sekitar Rp35,2 miliar serta PT MJPS sebesar Rp11,6 miliar dan lainnya hingga mencapai Rp123 miliar,” ujar Uchok.

Atas dasar itu, CBA meminta OJK tidak hanya melihat perkara tersebut sebagai persoalan antara nasabah dan bank, tetapi juga menelusuri aspek tata kelola, pengawasan internal, serta kepatuhan terhadap prosedur perbankan.

Menurut Uchok, pemeriksaan terhadap direksi dan komisaris diperlukan untuk memastikan apakah terdapat kelemahan pengawasan atau prosedur yang memungkinkan terjadinya transaksi dan penarikan dana dalam jumlah besar.

Namun, ia mengkritik respons OJK yang dinilainya lambat dalam menangani persoalan tersebut.

“Sepertinya OJK tidak akan melakukan secepat kilat untuk melakukan pemanggilan terhadap dewan komisaris dan direksi Bank Mandiri. Mereka bekerja sangat lambat seperti keong,” kata Uchok.

Uchok kemudian menyinggung penggunaan anggaran fasilitas golf bagi jajaran dewan komisioner OJK. Ia mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran apabila di saat yang sama terdapat persoalan serius di sektor perbankan yang membutuhkan pengawasan.

“Daripada melakukan pemanggilan kepada Direktur Utama Bank Mandiri Riduan, dewan komisaris akan lebih asyik main golf,” sindirnya.

Uchok menyebut berdasarkan catatan CBA, anggaran yang berkaitan dengan fasilitas golf dewan komisioner OJK tercatat mencapai sekitar Rp15,8 miliar pada 2023 dan Rp12 miliar pada 2024.

Lebih rinci, ia menyebut realisasi anggaran fasilitas golf dewan komisioner OJK dengan kode 5131024000 pada 2023 sebesar sekitar Rp2,9 miliar, sedangkan pada 2024 sekitar Rp1,4 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran fasilitas golf dengan kode 5131024002, menurut catatan CBA, mencapai sekitar Rp1,2 miliar pada 2023 dan sekitar Rp1 miliar pada 2024.

CBA menilai OJK seharusnya memprioritaskan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, terutama ketika muncul persoalan yang menyangkut transaksi bernilai besar.

“Yang lebih penting adalah OJK harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan serius. Jangan sampai masyarakat mempertanyakan keberadaan OJK ketika ada persoalan besar di sektor perbankan,” ujar Uchok.

Ia pun meminta OJK segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak terkait, termasuk jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri, serta menelusuri seluruh aliran dana yang dipersoalkan dalam gugatan PT TSI.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk memberikan kepastian mengenai apakah transaksi yang dipersoalkan telah sesuai dengan ketentuan perbankan, sekaligus memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan mengusut dugaan pencairan dana Kredit Modal Kerja (KMK) milik PT Toba Surimi Industries (PT TSI) senilai Rp124,4 miliar di Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota.

Uchok meminta Kejagung tidak hanya memeriksa pihak di level operasional, tetapi juga meminta pertanggungjawaban jajaran pimpinan Bank Mandiri, termasuk Direktur Utama Bank Mandiri Riduan.

Menurut Uchok, nilai dana yang dipersoalkan sangat besar sehingga tidak semestinya kasus tersebut hanya dilihat sebagai persoalan administratif atau kesalahan individu di tingkat cabang.

“Kalau benar terjadi pencairan dana Rp124,4 miliar menggunakan 54 lembar cek yang tanda tangannya dinyatakan tidak identik, maka ini harus diusut secara serius. Jangan berhenti pada pegawai di level bawah. Kejagung perlu memeriksa siapa yang bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan dan pengendalian internal,” kata Uchok dalam pernyataan kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Kasus tersebut mencuat setelah PT TSI mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Bank Mandiri dan sejumlah pihak terkait di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan pemberitaan mengenai perkara tersebut, gugatan PT TSI telah terdaftar dengan Nomor 879/Pdt.G/2026/PN Mdn. Perusahaan mempersoalkan penarikan fasilitas KMK sebesar Rp124,4 miliar pada periode 29 September hingga 23 Oktober 2025 menggunakan 54 lembar cek.

Pihak PT TSI melalui kuasa hukumnya, David Tobing, mendalilkan bahwa penarikan dana tersebut tidak pernah diperintahkan maupun disetujui oleh direksi perusahaan. PT TSI juga menyatakan dana tersebut tidak pernah diterima atau dinikmati oleh perusahaan.

Dalam perkara pidana yang berkaitan dengan kasus tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 580/Pid.B/2026/PN Mdn disebut telah menyatakan terdakwa Tepi terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dipertimbangkan dalam perkara itu juga disebut menyatakan tanda tangan pada 54 cek tidak identik dengan tanda tangan pembanding Direktur Utama PT TSI.

Uchok menilai fakta-fakta tersebut perlu menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menguji apakah terdapat kelalaian dalam penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pengawasan internal di Bank Mandiri.

Menurut dia, apabila benar terdapat transaksi bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah yang dilakukan berulang kali, maka mekanisme pengawasan bank perlu diperiksa secara menyeluruh.

“Yang harus dijawab adalah bagaimana transaksi sebesar itu bisa lolos dari sistem pengawasan bank. Apakah SOP dijalankan, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang memberikan persetujuan, dan apakah ada mekanisme konfirmasi kepada pihak perusahaan,” ujar Uchok.

Dia juga meminta Kejagung menelusuri aliran dana apabila dalam penyidikan ditemukan indikasi tindak pidana.

“Kalau ada dugaan tindak pidana, jangan hanya melihat siapa yang mencairkan. Harus dilihat ke mana uang itu mengalir, siapa yang menerima, siapa yang menikmati, dan apakah ada pihak lain yang memberikan fasilitas atau membiarkan transaksi tersebut terjadi,” katanya.

Uchok menilai pemeriksaan terhadap Dirut Bank Mandiri penting untuk mengetahui sejauh mana sistem pengawasan dan pengendalian internal perusahaan berjalan.

“Dirut harus dimintai penjelasan, setidaknya mengenai sistem pengawasan, manajemen risiko, dan mekanisme pengendalian internal Bank Mandiri. Jangan sampai ketika ada masalah besar, tanggung jawab hanya dilempar kepada pegawai di cabang,” ujar Uchok.

Menurut dia, pemeriksaan terhadap pimpinan bank bukan berarti menyimpulkan adanya kesalahan atau tindak pidana. Namun, langkah tersebut diperlukan untuk menguji fakta dan memastikan siapa yang memiliki tanggung jawab berdasarkan kewenangan masing-masing.

“Memeriksa bukan berarti menetapkan bersalah. Aparat penegak hukum harus mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Kalau tidak ada kesalahan, tentu harus dijelaskan. Tetapi kalau ada kelalaian atau pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban,” katanya.

Dalam gugatannya, PT TSI meminta agar penarikan atau pencairan KMK berdasarkan 54 lembar cek senilai Rp124,4 miliar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Perusahaan juga meminta penghapusan pencatatan bunga dan denda yang timbul dari penarikan tersebut serta pengembalian pembayaran bunga yang disebut mencapai sekitar Rp288,2 juta. Selain itu, PT TSI meminta kualitas kreditnya dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dipulihkan dari kolektibilitas 4 menjadi kolektibilitas 1.

PT TSI diketahui menggugat sekitar 30 pihak, termasuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri. Dalam gugatan, perusahaan mempersoalkan dugaan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta pengawasan terhadap proses pencairan dana.

Uchok menegaskan kasus tersebut harus dikawal secara transparan karena menyangkut dana dalam jumlah besar dan tata kelola bank milik negara.

“Bank Mandiri adalah bank BUMN. Karena itu, ketika muncul persoalan dana Rp124,4 miliar, publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Kejagung harus memastikan apakah ini murni kesalahan operasional, kelalaian pengawasan, atau ada unsur kesengajaan dan tindak pidana,” pungkasnya.

Hingga kini, perkara perdata PT TSI masih berproses di Pengadilan Negeri Medan. Seluruh dalil dan tudingan dalam perkara tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum, dan belum dapat dijadikan sebagai kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mendapat sorotan dari Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI).

Ketua Umum FORMASI Jalih Pitoeng mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan dengan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyusul mencuatnya tudingan mengenai dugaan transaksi dalam proses pengisian jabatan di lembaga tersebut.

Desakan tersebut muncul setelah beredarnya surat Nanik S Deyang yang memuat sejumlah tudingan serius terkait dugaan praktik transaksional dalam perekrutan atau pengisian jabatan di BP Taskin.

Dalam surat bertanggal 25 Agustus 2026 itu, Nanik mengaku memperoleh informasi dan bukti yang menurutnya mengarah pada dugaan adanya pembayaran untuk mendapatkan posisi tertentu di lingkungan BP Taskin.

Nanik bahkan menyebut adanya pihak yang disebut membayar hingga ratusan juta rupiah untuk dapat masuk ke lingkungan BP Taskin.

Salah satu tudingan paling serius menyangkut seorang perwira polisi yang disebut Nanik sebagai Kombes Tartono. Dalam surat tersebut, Nanik mengklaim perwira itu pernah mengadukan kepadanya bahwa dirinya telah menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar untuk memperoleh jabatan yang disebut berkaitan dengan kepentingan kenaikan pangkat atau “pecah bintang”.

Menurut Nanik, uang tersebut disebut terdiri dari Rp1 miliar yang diserahkan di Hotel Mulia dan tambahan transfer Rp500 juta kepada seseorang bernama Jehan. Nanik mengaku pernah diperlihatkan bukti transfer tersebut.

Jalih Pitoeng menilai munculnya tudingan tersebut tidak seharusnya hanya menjadi polemik di ruang publik. Menurut dia, aparat penegak hukum perlu melakukan klarifikasi agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai benar atau tidaknya informasi tersebut.

Bagi FORMASI, kata Jalih, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut bukan berarti langsung menyimpulkan adanya tindak pidana.

Sebaliknya, pemeriksaan diperlukan untuk menguji informasi, menelusuri aliran uang apabila memang terdapat transaksi, serta memastikan bagaimana mekanisme pengangkatan pegawai maupun tenaga ahli di BP Taskin berlangsung.

“Jangan sampai informasi mengenai dugaan jual-beli jabatan hanya menjadi isu liar. Kalau ada laporan, informasi atau bukti awal, maka aparat penegak hukum harus memeriksanya secara objektif,” ujar Jalih dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

Jalih juga meminta Kejagung tidak hanya memeriksa pihak yang disebut menerima uang, tetapi menelusuri keseluruhan proses pengisian jabatan.

Menurutnya, apabila benar terdapat transaksi untuk mendapatkan jabatan, maka penyidik perlu mengurai siapa yang menawarkan, siapa yang membayar, siapa yang menerima, serta siapa yang memiliki kewenangan dalam proses pengangkatan.

“Yang harus dicari adalah seluruh mata rantainya. Kalau memang ada transaksi, siapa yang meminta, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima dan bagaimana jabatan itu kemudian diberikan. Semua harus terang,” tegasnya.

BP Taskin sendiri merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Dalam regulasi tersebut, BP Taskin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu wakil kepala. Tugas utamanya adalah memberikan dukungan terhadap percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.

Presiden Prabowo Subianto juga masih menempatkan BP Taskin sebagai bagian penting dalam integrasi program pengentasan kemiskinan. Dalam rapat terbatas pada Februari 2026, Budiman Sudjatmiko menyampaikan kepada Presiden mengenai upaya BP Taskin mengintegrasikan berbagai program strategis pemerintah agar berjalan dalam satu ekosistem.

Karena posisinya yang langsung berada di bawah Presiden, Jalih menilai tata kelola dan integritas dalam proses pengisian jabatan di BP Taskin harus menjadi perhatian serius.

“BP Taskin bukan lembaga sembarangan. Ini lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Karena itu, jangan sampai ada praktik yang justru merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” kata Jalih.

Jalih juga meminta Budiman Sudjatmiko memberikan penjelasan terbuka mengenai tudingan yang muncul.

Menurutnya, klarifikasi dari pimpinan BP Taskin penting agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi dan tuduhan yang semakin luas.

“Budiman harus menjelaskan kepada publik. Kalau tudingan itu tidak benar, bantah dan buka mekanismenya. Kalau memang ada pelanggaran, jangan ditutup-tutupi. Pemeriksaan justru diperlukan untuk membersihkan nama baik semua pihak,” ujar Jalih.

Sikap tersebut sejalan dengan posisi FORMASI dalam sejumlah kasus sebelumnya. Jalih beberapa kali mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang namanya muncul dalam informasi atau perkara dugaan korupsi, dengan alasan pemeriksaan diperlukan untuk menguji fakta dan menghindari spekulasi.

Jalih menegaskan FORMASI tidak ingin membangun tuduhan tanpa dasar. Namun, menurutnya, informasi mengenai dugaan setoran Rp1,5 miliar dan dugaan pembayaran untuk memperoleh jabatan merupakan informasi yang cukup serius untuk diverifikasi oleh aparat penegak hukum.

“Kalau memang tidak ada, pemeriksaan akan membersihkan semuanya. Tetapi kalau ternyata ada, maka harus diproses sesuai hukum. Jangan ada pihak yang kebal hanya karena berada di lingkungan kekuasaan,” katanya.

Ia juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri dokumen pengangkatan, struktur jabatan, komunikasi terkait perekrutan, serta kemungkinan adanya transaksi keuangan apabila bukti awal mengarah ke sana.

“Prinsipnya sederhana: follow the money dan follow the decision. Telusuri uangnya dan telusuri siapa yang membuat keputusan,” ujar Jalih.

Jalih menambahkan, FORMASI akan terus mengawal perkembangan isu tersebut dan meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, transparan, serta tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

“Kalau memang ada bukti, silakan diproses. Kalau tidak terbukti, nama baik orang juga harus dipulihkan. Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan tekanan atau opini,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, tudingan mengenai dugaan jual-beli jabatan dan setoran Rp1,5 miliar tersebut masih merupakan klaim yang memerlukan verifikasi. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadi praktik jual-beli jabatan di BP Taskin. Konfirmasi dari Budiman Sudjatmiko maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam tudingan tersebut juga diperlukan agar pemberitaan berimbang.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mencuat ke publik. Nanik S Deyang melayangkan surat peringatan keras kepada Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.

Dalam surat tersebut, Nanik mengaku terpukul setelah memperoleh informasi dan bukti yang menurutnya mengarah pada dugaan adanya transaksi untuk mendapatkan jabatan di lingkungan BP Taskin.

Nanik bahkan menyebut dirinya mengetahui adanya orang-orang yang disebut harus mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah untuk dapat masuk ke lingkungan BP Taskin.

“Sungguh sesak dada ini, tadi malam saya tidak bisa tidur. Saat saya mengetahui secara langsung jual/beli jabatan terjadi di BP Taskin dilakukan orang-orang dekat Anda dan diketahui Anda, saya benar-benar shocked,” tulis Nanik dalam suratnya, Selasa (25/8/2026).

Ia juga mengaku memperoleh informasi mengenai sejumlah orang yang disebut masuk atas rekomendasi Kepala BP Taskin dengan membayar sejumlah uang.

Namun demikian, Nanik menegaskan selama ini dirinya memilih diam lantaran belum memiliki bukti yang dinilainya cukup kuat.

“Saya hanya kumpulkan data dan diam,” tulisnya.

Bagian paling serius dalam surat Nanik adalah pengakuannya terkait seorang perwira polisi bernama Kombes Tartono.

Nanik mengklaim Kombes Tartono pernah mengadukan kepadanya bahwa dirinya telah menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar untuk mendapatkan jabatan yang dapat menjadi jalan bagi proses kenaikan pangkat atau “pecah bintang” sebelum memasuki masa pensiun.

Menurut Nanik, uang tersebut disebut terdiri dari Rp1 miliar yang diserahkan di Hotel Mulia dan transfer tambahan sebesar Rp500 juta kepada seseorang bernama Jehan.

Nanik mengaku Kombes Tartono juga menunjukkan kepadanya bukti transfer tersebut.

“Setelah satu miliar, ditambah lagi uang transfer 500 juta ke Jehan. Dia menunjukkan bukti transfer,” tulis Nanik.

Nanik kemudian mempertanyakan proses pengangkatan Kombes Tartono yang awalnya disebut sebagai staf khusus, tetapi kemudian diarahkan untuk mendapatkan posisi tenaga ahli.

Menurut Nanik, posisi staf khusus tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk kepentingan “pecah bintang” sebagaimana yang disebutkan Kombes Tartono kepadanya.

Nanik juga mengungkapkan bahwa Kombes Tartono disebut dijanjikan posisi Tenaga Ahli Madya di BP Taskin.

Namun, menurut Nanik, struktur tenaga ahli yang ada telah terisi sehingga ia mempertanyakan bagaimana posisi tersebut akan diberikan.

“Saya bingung, lalu saya tanya, lah kan tenaga ahli di sini sudah lengkap? Dia jawab dijanjikan menggantikan Dina,” tulis Nanik.

Nanik menegaskan dirinya menolak membantu proses tersebut karena tidak ingin merusak tata kelola birokrasi BP Taskin.

Ia bahkan mengaku secara tegas menyampaikan kepada Kombes Tartono bahwa dirinya tidak akan membantu meskipun terdapat tenggat waktu pengurusan jabatan.

“Saya tidak mau merusak birokrasi BP Taskin, saya tidak mau merusak pemerintahan Presiden Prabowo. Saya loyal pada pemerintah dan presiden!” tegasnya.

Persoalan semakin membuat Nanik terkejut ketika ia mengaku kembali ke kantor BP Taskin dan memperoleh informasi bahwa Kombes Tartono telah mengantongi surat pengangkatan sebagai “Tenaga Ahli Pimpinan”.

Menurut Nanik, meskipun nomenklatur tersebut disebut tidak tercantum dalam struktur organisasi, surat itu disebut akan digunakan untuk kepentingan komunikasi dengan pihak Mabes Polri.

Nanik mempertanyakan bagaimana proses pengangkatan tersebut dapat terjadi setelah sebelumnya ia menolak membantu.

Ia juga meminta Kepala BP Taskin bertanggung jawab atas seluruh proses tersebut.

Dalam suratnya, Nanik menyampaikan peringatan keras kepada Budiman Sudjatmiko.

Ia meminta agar dugaan praktik transaksional dalam perekrutan atau pengisian jabatan di BP Taskin dihentikan.

“Ini surat peringatan saya pertama dan terakhir, kalau saya sampai mendengar dan melihat lagi hal demikian maka semua bukti saya laporkan ke mana-mana,” tulis Nanik.

Nanik juga meminta agar BP Taskin tidak menjadi sumber persoalan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jangan coreng pemerintahan Pak Prabowo!!!! Jangan ‘perkosa’ BP Taskin,” tegasnya.

Nanik menyatakan dirinya masih menyimpan sejumlah bukti lain yang menurutnya berkaitan dengan orang-orang yang direkrut ke posisi strategis.

Ia mengaku sebenarnya masih mempertimbangkan dampak dari langkah yang akan diambilnya.

“Saya menulis ini masih ngeman Anda, karier Anda, dan keluarga-keluarga Anda. Kalau tidak ngeman semalam saya sebarkan semua bukti dan foto-foto,” tulis Nanik.

Hingga berita ini ditulis, berbagai tuduhan yang disampaikan Nanik tersebut merupakan klaim dan kesaksian versi Nanik yang masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut. Belum terdapat putusan atau bukti hukum yang dapat menyimpulkan bahwa praktik jual-beli jabatan sebagaimana dituduhkan tersebut benar-benar terjadi.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dugaan praktik pengamanan situs judi online (judol) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), kembali menjadi sorotan. Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap para pegawai yang telah menjadi terdakwa, tetapi juga mendalami dugaan keterlibatan pihak yang disebut dalam rangkaian perkara tersebut.

Muslim Arbi meminta kepolisian kembali memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi serta mendalami kemungkinan peningkatan status hukumnya apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana.

Desakan itu muncul setelah nama Budi Arie tercantum dalam surat dakwaan perkara dugaan pengamanan situs judi online yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025.

Dalam dakwaan tersebut, jaksa menguraikan adanya skema pengamanan situs judi online agar tidak masuk dalam daftar pemblokiran. Perkara itu menjerat empat terdakwa, yakni Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhjiran alias Agus.

Menurut Muslim Arbi, munculnya nama seorang pejabat dalam uraian dakwaan, ditambah adanya keterangan saksi dan informasi yang disebut terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), merupakan alasan yang menurutnya cukup untuk mendorong aparat melakukan pendalaman secara serius.

“Polisi harus memeriksa Budi Arie secara menyeluruh. Kalau dari hasil pemeriksaan dan alat bukti ditemukan keterlibatan pidana, ya harus ditetapkan sebagai tersangka,” kata Muslim Arbi dalam pernyataan kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah uraian jaksa mengenai pembagian hasil dari praktik pengamanan situs judol.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut adanya kesepakatan pembagian uang hasil pengamanan situs judi online. Budi Arie disebut memperoleh bagian 50 persen, sementara Zulkarnaen Apriliantony disebut memperoleh 30 persen dan Adhi Kismanto 20 persen.

Dalam dakwaan tersebut menyebut tarif pengamanan situs semula ditawarkan Rp3 juta per situs, kemudian dinegosiasikan menjadi Rp8 juta per situs. Pembagian yang disebut jaksa dalam dakwaan adalah 50 persen untuk Budi Arie, 30 persen untuk Zulkarnaen, dan 20 persen untuk Adhi Kismanto.

Kepolisian sebelumnya telah memeriksa Budi Arie sebagai saksi pada 19 Desember 2024. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Mei 2025 juga menyatakan kepolisian terbuka untuk kembali memeriksa Budi Arie apabila ditemukan petunjuk baru dari proses persidangan.

Bagi Muslim Arbi, perkembangan persidangan justru harus menjadi pintu masuk untuk menguji seluruh keterangan yang muncul.

“Kalau ada nama yang disebut dalam dakwaan, kemudian ada keterangan saksi dan BAP yang mengarah kepada orang tersebut, jangan berhenti pada narasi. Semua harus diuji melalui proses hukum,” ujarnya.

Muslim Arbi juga menyoroti informasi mengenai sejumlah pejabat eselon yang disebut memberikan keterangan mengenai dugaan peran Budi Arie.

Dalam pemberitaan mengenai pernyataan Mahfud MD pada Juli 2025, disebutkan bahwa sejumlah pejabat eselon, termasuk direktur jenderal, memberikan kesaksian terkait peran Budi Arie. Pemberitaan tersebut juga menyebut adanya informasi dalam BAP mengenai uang hasil judi online yang dikirim ke rumah Budi Arie.

Muslim Arbi menilai informasi semacam tidak boleh diabaikan.

Menurut dia, tugas penyidik adalah menguji apakah keterangan tersebut benar, siapa pemberi uang, berapa jumlahnya, kapan uang diberikan, melalui siapa, serta apakah terdapat bukti elektronik, transaksi keuangan, komunikasi atau saksi lain yang menguatkan.

Sorotan lainnya berkaitan dengan uraian dakwaan mengenai pertemuan Budi Arie dengan sejumlah orang yang kemudian menjadi terdakwa.

Dalam pemberitaan mengenai isi dakwaan, disebutkan adanya pertemuan pada April 2024 di rumah dinas Menteri Kominfo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Setelah pertemuan tersebut, terdapat uraian mengenai persetujuan perpindahan sejumlah pegawai ke bagian yang berkaitan dengan pengajuan pemblokiran.

Jaksa juga menguraikan bahwa Zulkarnaen disebut menjadi penghubung dengan Budi Arie, sedangkan Adhi Kismanto disebut melakukan penyortiran daftar situs judi online yang akan diblokir.

Situs yang telah membayar kemudian disebut dikeluarkan dari daftar pemblokiran.

Rangkaian tersebut, menurut Muslim Arbi, harus dibedah satu per satu untuk menentukan apakah hubungan tersebut sekadar hubungan kedinasan dan personal, atau terdapat hubungan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

“Yang harus dibuktikan adalah hubungan antara keputusan, perintah, komunikasi, aliran uang dan perbuatan para pelaku,” tegasnya.

Budi Arie Membantah

Di sisi lain, Budi Arie telah berulang kali membantah tudingan bahwa dirinya menerima 50 persen uang hasil pengamanan situs judi online.

Dalam pernyataannya kepada wartawan pada 19 Mei 2025, Budi menyebut tudingan tersebut sebagai narasi jahat dan membantah mengetahui adanya kesepakatan pembagian uang.

Ia juga menyatakan tidak pernah menerima aliran dana dari para tersangka dan mengaku justru gencar melakukan pemberantasan judi online ketika menjabat Menkominfo.

Budi Arie juga menyatakan siap membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik pengamanan situs judol.

Muslim Arbi menilai kasus tersebut menyangkut kredibilitas pemberantasan judi online dan integritas lembaga negara.

“Kalau aparat di dalam institusi yang seharusnya memberantas judol justru diduga menjadi bagian dari jaringan pengamanan, ini persoalan serius. Negara harus menunjukkan bahwa tidak ada pejabat yang kebal hukum,” ujarnya.

Muslim Arbi menegaskan dirinya tidak sedang memvonis Budi Arie bersalah. Menurut dia, penetapan tersangka harus berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai hukum acara pidana.

Namun, dia mempertanyakan apabila aparat hanya berhenti pada pemeriksaan sebagai saksi sementara persidangan justru terus membuka fakta baru.

Bagi Muslim Arbi, pengungkapan perkara judi online tidak boleh berhenti pada orang-orang yang berada di level operasional.

“Kalau memang ada aktor yang lebih tinggi, harus dibuka. Hukum jangan hanya tajam kepada bawahan, tetapi tumpul ketika menyentuh orang yang punya kekuasaan,” tegasnya.

Ia pun meminta kepolisian bekerja secara profesional dan transparan dalam menindaklanjuti perkara tersebut.

“Periksa Budi Arie. Uji semua keterangannya. Periksa aliran uangnya. Kalau terbukti, tetapkan tersangka. Kalau tidak terbukti, juga harus disampaikan secara terbuka. Itu baru penegakan hukum yang adil,” pungkas Muslim.

MoneyTalk.id, Jakarta – Kasus dugaan kebobolan dana fantastis di lingkungan perbankan pelat merah menyeret Bank Mandiri ke dalam sengketa hukum. Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota disebut menghadapi gugatan terkait pencairan dana Kredit Modal Kerja (KMK) milik PT TSI senilai Rp124,4 miliar yang diduga dicairkan menggunakan 54 lembar cek.

Kronologi perkara tersebut menjadi sorotan setelah akun Threads @nenkmonica1985 mengunggah rangkaian informasi mengenai sengketa PT TSI pada 24 Agustus 2026. Dalam unggahannya, akun tersebut mempertanyakan penerapan standar operasional prosedur (SOP) perbankan dalam proses pencairan dana.

Menurut informasi yang diunggah akun tersebut, penarikan dana terjadi pada periode 29 September hingga 23 Oktober 2025 tanpa sepengetahuan manajemen resmi PT TSI.

Akun tersebut menyebut dana fasilitas KMK perusahaan dicairkan menggunakan 54 lembar cek yang tanda tangannya diduga tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan direktur utama perusahaan.

Dugaan pemalsuan tersebut, menurut unggahan itu, diperkuat hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang disebut menjadi bagian dari perkara pidana dengan nomor 580/Pid.B/2026/PN Mdn.

Dalam perkara tersebut, pihak PT TSI melalui kuasa hukumnya, Dr. David Tobing, disebut mempertanyakan sejumlah prosedur yang dijalankan dalam pencairan dana.

Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain pihak yang mencairkan dana disebut tidak memiliki surat kuasa dari direktur utama PT TSI. Selain itu, pihak penggugat mempersoalkan proses verifikasi tanda tangan serta tidak adanya konfirmasi langsung kepada manajemen perusahaan meski penarikan dilakukan berulang kali dengan nilai sangat besar.

Persoalan lain yang ikut disorot adalah mekanisme pencairan dana. Berdasarkan informasi yang beredar, dana disebut ditarik secara tunai dan kemudian disetorkan kepada pihak yang dinilai tidak memiliki hubungan dengan PT TSI.

Hal tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam gugatan perdata yang diajukan perusahaan.

PT TSI disebut tidak hanya menggugat pihak-pihak yang diduga terlibat langsung dalam transaksi, tetapi juga mengajukan gugatan terhadap sekitar 30 pihak, termasuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri.

Para tergugat disebut dimintai pertanggungjawaban karena dinilai gagal menjalankan pengawasan, manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan.

Dalam tuntutannya, PT TSI antara lain meminta agar transaksi yang disengketakan dibatalkan, pembayaran bunga sekitar Rp288,2 juta dikembalikan, serta status Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) perusahaan dipulihkan dari kolektibilitas 4 atau macet menjadi kolektibilitas 1 atau lancar.

Pemulihan status SLIK dinilai penting karena berkaitan dengan kemampuan perusahaan memperoleh pembiayaan serta keberlangsungan aktivitas bisnis dan nasib karyawan.

Kasus ini kini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan pencairan dana dalam jumlah sangat besar melalui puluhan cek yang dipersoalkan keabsahannya.

Meski demikian, seluruh tudingan tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum. Penentuan ada atau tidaknya kelalaian, pelanggaran SOP, serta pihak yang harus bertanggung jawab sepenuhnya bergantung pada pembuktian dan putusan pengadilan.

Persidangan gugatan perdata PT TSI masih berlangsung dan publik kini menunggu bagaimana majelis hakim menilai tanggung jawab masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyoroti penurunan pendapatan PT Indo Pusaka Berau (IPB) dari penjualan tenaga listrik kepada PT Berau Coal.

Uchok menduga penurunan tersebut berkaitan dengan ketidakadilan dalam penerapan harga jual beli listrik yang dibebankan kepada PT Berau Coal.

“Pada tahun 2024 pendapatan PT IPB dari penjualan tenaga listrik kepada PT Berau Coal mencapai Rp68 miliar. Namun pada 2025 turun sebesar Rp29,1 miliar menjadi hanya Rp38,9 miliar,” kata Uchok, Selasa (25/8/2026).

Menurut dia, salah satu kemungkinan penyebab penurunan pendapatan tersebut adalah tingginya harga jual listrik PT IPB kepada PT Berau Coal.

Uchok merujuk pada surat PT Berau Coal Nomor 042/BC/BOD-SWD/V/2023 tertanggal 3 Mei 2023 mengenai usulan perubahan kontrak jual beli listrik. Dalam surat tersebut, menurut Uchok, harga jual listrik berubah menjadi Rp2.135,12 per kWh.

Ia menilai harga tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tarif listrik PT PLN (Persero) maupun PLN wilayah Kalimantan Timur.

“Sebagai perbandingan, harga per kWh PT PLN (Persero) hanya sekitar Rp949/kWh, sedangkan PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur sekitar Rp836,5/kWh,” ujarnya.

Uchok menilai tingginya harga jual listrik tersebut perlu diperiksa lebih lanjut karena pada saat yang sama PT IPB justru mencatat kerugian yang semakin besar.

“Gara-gara permainan harga per kWh ini, pendapatan PT IPB setiap tahun selalu merugi. Pada tahun 2024 rugi sebesar Rp44 miliar, dan pada tahun 2025 kerugian makin tinggi mencapai Rp64,5 miliar,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Uchok, dalam kurun waktu dua tahun kerugian PT IPB mencapai sekitar Rp108,5 miliar. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena PT IPB merupakan perusahaan listrik yang dimiliki pemerintah daerah Berau.

“Ini benar-benar tidak masuk akal. Kejaksaan Agung harus turun tangan untuk melakukan penyidikan terhadap perusahaan listrik milik pemerintah daerah Berau,” tegasnya.

Uchok meminta aparat penegak hukum tidak hanya melihat besaran kerugian perusahaan, tetapi juga menelusuri proses penetapan harga jual beli listrik, dasar perhitungan tarif, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

“Langkah pertama yang harus dilakukan Kejagung adalah melakukan pemeriksaan dan pemanggilan kepada Direktur Utama PT Indo Pusaka Berau, Aan Wibowo, sebagai orang kepercayaan Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih Mas,” pungkas Uchok.