23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Direktur E Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Brigjen (Purn) Poernomo, menilai Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, salah satu hambatan utama berasal dari kekuatan oligarki yang dinilai masih memiliki pengaruh kuat di berbagai sektor.

Dalam keterangannya, Poernomo menyinggung perkembangan kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Ia menilai polemik mengenai kepemilikan emas dan mata uang asing yang dikaitkan dengan mantan pejabat tersebut telah berkembang menjadi perbincangan luas di ruang publik.

“Situasi terakhir terkait eks Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi bola liar. Muncul berbagai pertanyaan di masyarakat mengenai kepemilikan emas dan dolar AS. Publik tentu menunggu penjelasan yang terang dari aparat penegak hukum,” ujarnya, Senin (20/7/2026).

Poernomo mengatakan, proses hukum harus dilakukan secara profesional dan transparan sehingga tidak memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut dia, kebijakan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi telah menunjukkan arah yang jelas. Namun, implementasi di lapangan dinilai belum sepenuhnya berjalan seirama.

“Semangat pemberantasan korupsi Presiden Prabowo sudah terlihat. Persoalannya, kebijakan itu belum sepenuhnya diikuti oleh para menteri maupun jajaran pembantunya,” katanya.

Ia juga menyoroti sejarah terbentuknya kelompok oligarki bisnis sejak era Presiden Soeharto yang menurutnya masih memiliki pengaruh hingga saat ini.

“Era Soeharto melahirkan oligarki bisnis yang kemudian menikmati berbagai keuntungan sampai sekarang. Kelompok seperti ini tidak mudah diatur dan masih memiliki kekuatan ekonomi maupun politik,” ujarnya.

Karena itu, Poernomo berharap Presiden Prabowo berani mengambil langkah-langkah strategis, termasuk melakukan evaluasi terhadap para pembantunya di kabinet.

“Kalau memang ada pembantu yang tidak sejalan dengan agenda Presiden, perlu dilakukan reshuffle agar program pemberantasan korupsi berjalan efektif,” katanya.

Selain itu, Poernomo juga menilai dinamika politik nasional masih memperlihatkan adanya dua pusat pengaruh.

“Saya melihat ada semacam dua matahari, yakni Prabowo dan Jokowi. Kondisi seperti ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pemerintahan,” ujarnya.

Ia turut menyinggung aktivitas mantan Presiden Joko Widodo yang masih melakukan kunjungan ke sejumlah daerah. Di sisi lain, menurut Poernomo, polemik terkait gugatan ijazah Jokowi juga masih menjadi perhatian publik.

Poernomo berpandangan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo sangat bergantung pada ketegasan Presiden dalam mengambil keputusan terhadap para pembantunya.

“Prabowo jangan sampai berjalan sendirian. Jangan sampai Presiden berteriak mengenai pemberantasan korupsi tetapi tidak dijalankan oleh para menterinya,” katanya.

Dalam perspektif keamanan nasional, Poernomo menilai tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo memiliki kemiripan dengan tekanan yang pernah dihadapi Presiden Soeharto, termasuk dari aspek geopolitik dan ekonomi.

“Prabowo menghadapi kekuatan oligarki yang memiliki sumber daya keuangan besar. Karena itu Presiden harus berani mengambil sikap tegas agar agenda pemberantasan korupsi tidak terhambat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Poernomo menegaskan bahwa berbagai informasi yang berkembang mengenai dugaan kepemilikan emas dan dolar AS oleh mantan pejabat penegak hukum perlu dibuktikan melalui proses hukum yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai kepastian hukum menjadi penting agar tidak muncul spekulasi yang berlarut-larut sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat hukum dan kebijakan publik, Damai Hari Lubis, mempertanyakan belum dilakukannya penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah setelah status tersangkanya diumumkan oleh penyidik. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai konsistensi penegakan hukum.

Damai mengatakan, dalam sistem peradilan pidana, penetapan seseorang sebagai tersangka semestinya diikuti dengan langkah-langkah hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan. Meski penahanan merupakan kewenangan penyidik dan tidak bersifat otomatis, ia menilai aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan yang transparan apabila belum mengambil tindakan tersebut.

“Hukum jangan dipermainkan. Ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, publik tentu menunggu langkah hukum berikutnya. Jika belum ditahan, aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan yang objektif agar tidak memunculkan spekulasi,” kata Damai dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).

Menurutnya, kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum. Karena itu, penanganan perkara yang melibatkan pejabat tinggi harus dilakukan secara terbuka agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

Damai juga menyoroti munculnya berbagai narasi yang berkembang di ruang publik terkait barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang asing dan logam mulia yang disita penyidik.

Ia menilai, berbagai klaim yang beredar, baik yang menyatakan barang bukti tersebut milik tersangka maupun bukan, seharusnya tidak disimpulkan secara sepihak sebelum seluruh proses pembuktian di persidangan selesai.

“Jangan sampai masyarakat digiring oleh opini yang belum teruji. Status kepemilikan barang bukti adalah bagian dari materi pembuktian yang harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan hanya melalui pernyataan di ruang publik,” ujarnya.

Damai menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk memberikan keterangan atau pembelaan, namun penilaian akhir mengenai hubungan barang bukti dengan perkara pidana merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, dan pada akhirnya hakim di pengadilan.

Pernyataan tersebut muncul setelah kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, menyampaikan bahwa uang tunai dan emas yang ditemukan di dalam brankas sebuah rumah di kawasan Sentul bukan milik mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Handika menjelaskan, rumah tersebut telah dipinjam kliennya sejak awal 2023 untuk dijadikan kantor cadangan operasional sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam.

Menurutnya, yayasan tersebut membina sekitar 700 santri yang berasal dari Indonesia Timur, khususnya Papua dan Maluku, yang menjalani pendidikan di Banten.

Ia juga menyatakan bahwa penggunaan rumah itu sebagai kantor operasional telah berlangsung cukup lama sehingga keberadaan barang-barang di lokasi tersebut tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan Febrie Adriansyah.

Menanggapi klaim tersebut, Damai menilai setiap keterangan dari kuasa hukum merupakan bagian dari hak pembelaan yang dijamin oleh hukum. Namun demikian, ia mengingatkan agar proses pembuktian tetap diserahkan kepada mekanisme penyidikan dan persidangan.

“Silakan setiap pihak menyampaikan argumentasi hukumnya. Akan tetapi, aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan opini yang berkembang di media maupun media sosial,” katanya.

Damai juga mengingatkan pentingnya asas equality before the law atau persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Menurutnya, asas tersebut harus benar-benar diterapkan tanpa membedakan latar belakang jabatan maupun pengaruh seseorang.

“Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa ada perlakuan berbeda terhadap perkara yang melibatkan pejabat tinggi. Konsistensi penegakan hukum menjadi ukuran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” ujarnya.

Ia berharap aparat penegak hukum segera memberikan perkembangan resmi mengenai proses penyidikan, termasuk alasan-alasan hukum apabila belum dilakukan penahanan, sehingga tidak menimbulkan ruang bagi munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Damai juga mengimbau masyarakat untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Menurutnya, meskipun seseorang telah berstatus tersangka, seluruh proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus tetap menghormati hak-hak setiap pihak yang berperkara,” tutupnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik Muslim Arbi menduga terdapat operasi politik yang bertujuan melepaskan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dari jerat hukum. Dugaan tersebut, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari adanya sosok pejabat negara berinisial SS yang disebut memiliki pengaruh besar di lingkungan pemerintahan sekaligus mempunyai kedekatan dengan Febrie Adriansyah.

Muslim Arbi menilai perkembangan penanganan perkara yang menyeret nama mantan Jampidsus tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di ruang publik. Menurutnya, apabila benar telah ada penetapan status hukum terhadap seseorang, maka seluruh proses penegakan hukum semestinya berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi politik.

“Publik berhak mengetahui apakah proses hukum berjalan apa adanya atau justru ada kekuatan politik yang berusaha menghambatnya. Jangan sampai muncul kesan hukum hanya tajam kepada pihak tertentu tetapi tumpul terhadap pihak yang memiliki jaringan kekuasaan,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Senin (20/7/2026).

Ia mengatakan, dugaan adanya campur tangan pejabat negara berinisial SS perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Menurutnya, apabila benar terdapat upaya memengaruhi proses hukum, maka hal tersebut berpotensi mencederai komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Muslim Arbi menyebut, kedekatan antara pejabat berinisial SS dengan Febrie Adriansyah menjadi isu yang ramai diperbincangkan di berbagai kalangan. Meski demikian, ia menegaskan seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan sekadar berdasarkan opini ataupun isu yang berkembang.

“Kalau memang tidak ada intervensi, maka pemerintah dan aparat penegak hukum justru harus membuka prosesnya secara transparan agar semua spekulasi berhenti. Transparansi adalah cara terbaik mengembalikan kepercayaan publik,” katanya.

Menurut Muslim, Presiden Prabowo selama ini telah menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, ia berharap Presiden tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap pihak-pihak yang diduga mencoba melindungi siapa pun yang sedang menghadapi proses hukum.

Ia menilai kredibilitas pemerintahan akan dipertaruhkan apabila muncul persepsi bahwa terdapat kelompok tertentu yang memperoleh perlindungan politik.

“Kalau ada pejabat yang justru menjadi tameng bagi proses hukum, itu tentu bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini disampaikan Presiden,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muslim Arbi meminta aparat penegak hukum bekerja secara independen tanpa mempertimbangkan jabatan, kedekatan politik, maupun posisi seseorang dalam pemerintahan.

Menurutnya, prinsip equality before the law harus benar-benar diterapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

Ia juga mengingatkan bahwa berbagai kasus besar yang menjadi perhatian publik selalu mendapat sorotan luas dari masyarakat sipil. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara dinilai menjadi kebutuhan penting agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

“Negara hukum harus dibangun di atas asas keadilan, bukan berdasarkan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Siapa pun yang diduga terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Muslim Arbi juga mendorong pejabat negara yang disebut-sebut dalam berbagai spekulasi untuk memberikan klarifikasi secara terbuka apabila merasa tidak terkait dengan isu tersebut. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menghindari berkembangnya asumsi yang tidak berdasar di tengah masyarakat.

Ia menambahkan bahwa klarifikasi terbuka dari pihak-pihak yang namanya dikaitkan dengan suatu perkara dapat membantu menciptakan kepastian informasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi maupun bukti yang dapat memverifikasi dugaan mengenai adanya operasi politik ataupun keterlibatan pejabat negara berinisial SS sebagaimana disampaikan Muslim Arbi. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang berlaku.

Redaksi juga memberikan ruang hak jawab kepada pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini apabila ingin memberikan klarifikasi atau tanggapan atas pernyataan tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengusut dugaan aliran dana yang disebut berkaitan dengan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, yang meminta KPK memeriksa seorang pejabat negara berinisial SS.

Menurut Jalih, pemeriksaan terhadap pejabat berinisial SS diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan dugaan aliran dana yang disebut-sebut berasal dari perkara yang sedang menjadi sorotan publik.

“Jika benar terdapat dugaan penerimaan uang oleh pejabat negara, maka KPK harus segera mengambil langkah penyelidikan dan pemeriksaan secara profesional tanpa pandang bulu,” ujar Jalih dalam keterangannya, Ahad (19/7/2026).

Ia menilai, dugaan tersebut tidak boleh berhenti pada isu yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, seluruh informasi yang beredar harus diuji melalui mekanisme hukum agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Jalih menilai keterlibatan KPK menjadi penting mengingat perkara tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila hanya ditangani aparat penegak hukum yang memiliki hubungan kelembagaan dengan pihak-pihak yang disebut dalam kasus.

Menurut dia, independensi KPK diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan objektif dan tidak menimbulkan persepsi adanya tarik-menarik kepentingan antara institusi penegak hukum.

“Karena ada dugaan keterkaitan dengan aparat penegak hukum, maka KPK perlu hadir untuk memastikan proses hukum berlangsung transparan, independen, dan bebas intervensi,” katanya.

Ia juga meminta KPK menelusuri kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Jalih mengklaim pejabat berinisial SS memiliki kedekatan dengan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Namun, ia tidak mengungkap identitas maupun bentuk kedekatan yang dimaksud.

Menurutnya, justru karena adanya dugaan hubungan tersebut, proses pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses penegakan hukum.

“Semua pihak yang diduga mengetahui atau memiliki hubungan dengan perkara harus dimintai keterangan. Prinsip equality before the law harus ditegakkan,” ujarnya.

FORMASI juga meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap dugaan aliran dana menggunakan pendekatan follow the money. Jalih menilai metode tersebut penting untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang menikmati hasil tindak pidana apabila dugaan tersebut terbukti.

Ia menambahkan, penelusuran terhadap transaksi keuangan, aset, maupun hubungan para pihak akan memberikan gambaran lebih utuh mengenai konstruksi perkara.

Menurut Jalih, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus mengungkap seluruh jaringan yang diduga terlibat, termasuk pihak yang diduga menerima manfaat.

FORMASI berharap proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Jalih menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. Ia meminta seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari KPK maupun pihak pejabat negara yang disebut hanya dengan inisial SS terkait pernyataan FORMASI tersebut. Informasi mengenai dugaan keterlibatan pejabat tersebut masih berupa tuduhan yang memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi bahkan mencopot Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Jalih menilai berbagai kebijakan dan sikap Dody belakangan ini telah menimbulkan kegaduhan, merusak tata kelola birokrasi, serta mencederai semangat reformasi birokrasi yang tengah dibangun pemerintahan Prabowo.

Desakan tersebut muncul di tengah polemik mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU yang ramai dikaitkan dengan bocornya surat perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat yang memuat nama istri dan anaknya sebagai bagian dari rombongan perjalanan.

Menurut Jalih, meski Menteri PU telah membantah adanya hubungan antara mutasi dengan bocornya surat perjalanan dinas tersebut, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan mutasi yang dilakukan.

“Presiden Prabowo harus bersikap tegas. Jangan sampai kementerian dipimpin secara arogan dan keputusan-keputusan strategis diambil berdasarkan kepentingan sesaat yang justru merusak birokrasi,” kata Jalih Pitoeng dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

Jalih menilai mutasi besar-besaran yang dilakukan setelah muncul kontroversi di ruang publik telah memunculkan persepsi negatif di kalangan ASN maupun masyarakat.

Menurutnya, birokrasi seharusnya dibangun berdasarkan sistem merit, evaluasi kinerja, dan aturan kepegawaian, bukan karena munculnya persoalan yang berkembang di media sosial.

Selain itu, FORMASI juga mengkritik pernyataan Menteri PU yang sempat menyebut adanya ASN di lingkungan kementeriannya yang diduga terlibat praktik judi online.

Bagi Jalih, apabila memang terdapat dugaan keterlibatan ASN dalam tindak pidana, semestinya persoalan tersebut diproses melalui mekanisme hukum, bukan dijadikan alasan yang memunculkan stigma terhadap pegawai.

“Kalau memang ada ASN yang terindikasi judi online, laporkan kepada aparat penegak hukum. Sertakan hasil pemeriksaan Inspektorat, bukti-bukti yang cukup, serta rekomendasi resmi. Jangan kemudian membangun framing yang justru menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian di internal kementerian,” ujarnya.

Ia menambahkan, dugaan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana memiliki mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FORMASI menilai seorang menteri seharusnya mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap profesionalisme ASN.

Jalih juga menyoroti kontroversi perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat yang menjadi sorotan publik setelah dokumen perjalanan tersebut beredar di media sosial.

Menurutnya, polemik tersebut seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak memunculkan spekulasi berkepanjangan mengenai penggunaan fasilitas negara.

“Pejabat publik harus memberi contoh dalam penggunaan anggaran negara. Semua harus transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik,” katanya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo telah membantah keras tudingan bahwa mutasi ASN dilakukan akibat bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat.

Dody menegaskan mutasi merupakan hal yang lazim di lingkungan kementerian mengingat jumlah pegawai Kementerian PU mencapai sekitar 38 ribu orang.

Ia menyatakan tidak ada hubungan sama sekali antara kebijakan mutasi dengan beredarnya dokumen perjalanan dinas tersebut.

Selain itu, Dody juga membantah berbagai tuduhan lain yang berkembang di media sosial, termasuk isu nepotisme yang menyeret keluarganya. Bahkan ia sempat menyatakan siap memberikan hadiah umrah bagi siapa pun yang mampu membuktikan tuduhan tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Tantangan dan sayembara Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo kepada wartawan dan publik memancing polemik. Pasalnya politisi dari Partai Demokrat ini memberikan hadiah berupa umroh bersama keluarga bagi siapa saja yang bisa membuktikan nepotisme dalam keluarga Dody Hanggodo.

‎Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Dody di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah ia dicegat oleh awak media.

‎Tantangan yang diberikan Menteri PU Dody Hanggodo disebabkan pengangkatan Aisyah Zakkiyahme jadi komisaris PT Pembangunan Perumahan (PTPP) Tbk. Aisyah disebut-sebut sebagai keponakan dari Dody Hanggodo.

‎”Gue kasih sayembara kalau lu bisa buktikan. Gue kasih lu umrah sekeluarga lu semua,” kata Dody Hanggodo kepada wartawan di komplek Istana, Jakarta, Jumat, 17 Juli.

‎Dody memberikan tenggat waktu selama satu bulan bagi siapa pun untuk membawa bukti sah mengenai hubungan kekerabatan tersebut. Ketika wartawan terus mendesak jawaban apakah Aisyah benar-benar keponakannya atau bukan, Dody enggan menjawab secara gamblang dan hanya berseloroh, “Lu pikir sendiri dah.”

‎Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai pernyataan dari Dody Hanggodo terkesan arogan dan sombong. Uchok mengingatkan Dody Hanggodo untuk tidak perlu merasa lebih” tinggi ” dibandingkan yang lain.

‎”Dody Hanggodo tidak perlu lontarkan pernyataan arogan dan sombong seperti itu kepada publik. Dikhawatirkan saat jatuh akan sangat sakit jika terlalu tinggi hati,” kata Uchok sky.

‎Uchok menambahkan saat ini pihaknya sedang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk secepatnya memeriksa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo terkait penggunaan jet pribadi dalam agenda perjalanan dinas. Menurutnya, penggunaan pesawat tersebut perlu dijelaskan kepada publik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

‎”Jika benar Menteri PU menggunakan jet pribadi, maka publik berhak mengetahui siapa yang membiayai penerbangan tersebut, apakah menggunakan APBN, pihak ketiga, atau fasilitas lainnya. Semua itu harus dijelaskan secara terbuka,” kata Uchok dalam keterangannya, Jumat, 17 Juli.

‎Uchok menyebut pesawat yang digunakan memiliki registrasi PK-CCA, yang diketahui merupakan pesawat jenis Cessna Model 700 Citation Longitude, sebuah jet bisnis kategori super midsize yang lazim digunakan untuk penerbangan eksekutif.

‎”Di saat pemerintah sedang mengampanyekan efisiensi belanja negara, penggunaan jet pribadi tentu akan memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut,” ujarnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo terkait penggunaan jet pribadi dalam agenda perjalanan dinas. Menurutnya, penggunaan pesawat tersebut perlu dijelaskan kepada publik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Uchok menilai penggunaan pesawat jet pribadi oleh seorang menteri berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai sumber pembiayaan, urgensi penggunaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Jika benar Menteri PU menggunakan jet pribadi, maka publik berhak mengetahui siapa yang membiayai penerbangan tersebut, apakah menggunakan APBN, pihak ketiga, atau fasilitas lainnya. Semua itu harus dijelaskan secara terbuka,” kata Uchok dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, klarifikasi tersebut penting agar tidak memunculkan spekulasi yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Uchok menyebut pesawat yang digunakan memiliki registrasi PK-CCA, yang diketahui merupakan pesawat jenis Cessna Model 700 Citation Longitude, sebuah jet bisnis kategori super midsize yang lazim digunakan untuk penerbangan eksekutif.

Berdasarkan berbagai referensi industri penerbangan, biaya penyewaan jet pribadi di kelas tersebut dapat mencapai ratusan juta rupiah untuk satu kali penerbangan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menembus lebih dari Rp1 miliar tergantung rute, durasi, dan layanan yang digunakan.

Besarnya biaya tersebut, menurut Uchok, menjadi alasan mengapa penggunaan fasilitas itu perlu mendapat perhatian.

“Di saat pemerintah sedang mengampanyekan efisiensi belanja negara, penggunaan jet pribadi tentu akan memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut,” ujarnya.

CBA meminta KPK tidak hanya melihat persoalan penggunaan jet pribadi dari sisi etika, tetapi juga menelusuri apakah terdapat potensi pelanggaran hukum apabila fasilitas tersebut berasal dari pihak yang memiliki kepentingan tertentu terhadap Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut Uchok, apabila terdapat pemberian fasilitas oleh pihak swasta kepada pejabat negara, maka perlu dipastikan apakah hal tersebut telah dilaporkan sesuai ketentuan mengenai gratifikasi.

Ia menilai pemeriksaan oleh KPK diperlukan untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan maupun penyalahgunaan jabatan.

“Kalau memang semuanya sesuai aturan, tentu hasil pemeriksaan akan menjawab keraguan publik. Tetapi justru karena muncul pertanyaan di masyarakat, KPK perlu melakukan klarifikasi,” katanya.

Uchok juga mengaitkan penggunaan jet pribadi dengan kebijakan efisiensi anggaran yang beberapa kali ditekankan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kementerian dan lembaga.

Menurutnya, setiap pejabat negara semestinya memberikan contoh dalam penggunaan anggaran secara hemat dan proporsional.

Ia mengatakan, apabila biaya perjalanan mencapai ratusan juta rupiah untuk satu kali penerbangan, masyarakat akan membandingkannya dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih memerlukan anggaran besar.

“Coba bayangkan berapa panjang jalan desa yang bisa diperbaiki dengan anggaran sebesar itu. Karena itu publik mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran,” ujarnya.

CBA menilai polemik ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat transparansi dalam penggunaan fasilitas perjalanan dinas pejabat negara.

Menurut Uchok, penjelasan terbuka mengenai sumber pembiayaan, dasar penggunaan jet pribadi, serta urgensi perjalanan akan membantu menghindari berkembangnya berbagai spekulasi di ruang publik.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan keterangan resmi sehingga polemik tidak terus berkembang.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat pernyataan resmi dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengenai tudingan dan desakan yang disampaikan CBA.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus melontarkan kritik tajam terhadap penanganan kasus dugaan penyitaan uang dolar dan emas dari mantan Jampidsus Febrie Adriansyah yang belakangan menjadi sorotan publik. Ia mengaku pesimistis perkara tersebut akan diusut secara tuntas apabila hanya ditangani oleh aparat penegak hukum yang ada saat ini.

Menurut Deddy, berbagai kemungkinan dapat saja muncul dalam proses penanganan perkara tersebut, termasuk munculnya narasi yang dinilai tidak masuk akal untuk menjelaskan barang bukti yang telah disita.

“Nanti kita lihat lagi. Katanya sempat FBI diturunkan untuk memeriksa dolar itu. Jangan-jangan besok dibilang dolar itu palsu, hanya hiasan rumah. Emasnya juga nanti dibilang cuma disepuh, bukan logam mulia murni. Apa saja bisa terjadi,” kata Deddy dalam podcast Madilog, Jumat (17/7/2026).

Ia menilai, hingga kini publik masih menunggu kepastian mengenai nasib barang bukti tersebut dan bagaimana proses hukumnya akan berjalan.

Deddy mengatakan, satu-satunya harapan agar perkara dapat diusut lebih independen adalah dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, ia juga mempertanyakan independensi lembaga antirasuah tersebut.

“Saya tidak punya harapan kasus ini dibongkar habis-habisan kecuali melibatkan KPK sebagai pihak independen. Tapi pertanyaannya, KPK sekarang independen atau tidak?” ujarnya.

Politikus PDIP itu juga menyinggung proses pemilihan pimpinan KPK dan latar belakang Ketua KPK yang berasal dari institusi kepolisian. Menurutnya, hal itu dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai independensi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan aparat penegak hukum.

Selain itu, Deddy mengkritik dinamika penanganan perkara yang sempat melibatkan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Kejaksaan Agung. Ia menilai terdapat kejanggalan karena seseorang disebut telah berstatus tersangka, namun kemudian proses hukumnya disebut masih berada pada tahap penyelidikan.

“Yang lebih celaka lagi, sudah ditetapkan tersangka tapi belum ada proses penyidikan, baru penyelidikan. Akhirnya bingung, sudah tersangka lalu turun jadi saksi, kemudian balik lagi jadi tersangka. Ini sudah kacau menurut hukum acara,” katanya.

Lebih jauh, Deddy meragukan dugaan bahwa perkara tersebut hanya melibatkan satu orang.

Menurutnya, dalam struktur birokrasi penegak hukum yang bersifat komando, sulit membayangkan seorang pejabat tinggi dapat bertindak sendiri tanpa diketahui atasan maupun bawahannya.

“Kalau menurut saya, tidak mungkin seorang Jampidsus melakukan itu sendirian. Yang di bawahnya pasti tahu, yang di atasnya juga mestinya tahu. Di kejaksaan itu sistemnya tegak lurus kepada Jaksa Agung. Jadi kalau dibilang main sendiri, saya ragu,” ujarnya.

Deddy berharap penanganan perkara tersebut dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Menurutnya, pengungkapan yang terbuka akan menjadi ujian bagi kredibilitas lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi.

MoneyTalk.id, Jakarta- Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Bupati Gowa terkait berbagai dugaan yang mencuat dalam proses penyelidikan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, usai mendampingi sejumlah aktivis antikorupsi asal Sulawesi Selatan yang mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

“Kami mendesak KPK segera memeriksa Bupati Gowa. Semua dugaan yang berkembang dalam Pansus DPRD harus ditindaklanjuti secara hukum agar ada kepastian dan masyarakat mendapatkan kejelasan,” kata Jalih Pitoeng.

Menurut Jalih, lembaga antirasuah tidak boleh menunggu polemik politik berlarut-larut apabila terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan maupun dugaan tindak pidana korupsi yang telah menjadi perhatian publik.

Ia menilai, berbagai fakta yang terungkap dalam sidang Pansus DPRD Gowa sudah cukup menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman secara independen.

Selain dugaan penyimpangan anggaran, Jalih juga menyinggung persoalan dugaan perbuatan tercela yang ikut menjadi materi penyelidikan Pansus Hak Angket DPRD Gowa.

Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembahasan mengenai integritas kepala daerah merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional lembaga legislatif.

“Saya sangat setuju dengan sikap yang disampaikan beberapa anggota Pansus DPRD Gowa. Semua persoalan yang menyangkut pejabat publik memang menjadi bagian dari pengawasan wakil rakyat,” ujar Jalih.

Ia menambahkan, seorang kepala daerah tidak hanya dituntut mampu menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjaga integritas moral karena memegang amanah publik.

“Seorang aparatur pemerintah, apalagi seorang bupati yang notabene pejabat publik, tentunya harus menjaga nilai-nilai akhlak, moralitas, integritas, serta memberikan keteladanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Desakan FORMASI muncul di tengah berlangsungnya penyelidikan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Gowa.

Dalam prosesnya, Pansus mendalami sedikitnya tiga isu utama, yaitu: dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan beasiswa doktoral; dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan seragam sekolah gratis senilai sekitar Rp16 miliar; dugaan perbuatan tercela yang dinilai berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pansus telah memanggil dan meminta keterangan sejumlah saksi dari berbagai unsur, termasuk pejabat pemerintah daerah, penerima beasiswa, pelaksana proyek, hingga pihak-pihak yang dianggap mengetahui duduk perkara. Dalam laporan perkembangan penyelidikan disebutkan bahwa belasan saksi telah diperiksa dari total sekitar 20 orang yang dijadwalkan memberikan keterangan.

Salah satu fokus penyelidikan adalah proyek pengadaan seragam sekolah gratis senilai sekitar Rp16 miliar.

Dalam persidangan Pansus, sejumlah saksi mengungkap adanya dugaan keterlibatan pihak di luar struktur pemerintahan dalam proses penentuan harga maupun pelaksanaan proyek pengadaan tersebut. Pansus juga mendalami kemungkinan adanya intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa.

Sejumlah anggota Pansus menyatakan seluruh keterangan para saksi akan diverifikasi sebelum disusun menjadi rekomendasi resmi DPRD.

Selain proyek pengadaan seragam, Pansus juga menyoroti pencabutan beasiswa doktoral terhadap seorang mahasiswa yang sebelumnya menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Gowa.

Dalam persidangan, penerima beasiswa memberikan keterangan mengenai penghentian bantuan tersebut, sementara Pansus mendalami apakah keputusan tersebut telah sesuai prosedur administrasi atau terdapat penyalahgunaan kewenangan.

Bagi FORMASI, seluruh rangkaian fakta yang berkembang dalam Pansus semestinya menjadi bahan awal bagi KPK untuk melakukan telaah.

Jalih menegaskan, apabila ditemukan indikasi gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, maupun kerugian negara, maka proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.

“Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jika memang terdapat dugaan gratifikasi atau korupsi, maka harus diperiksa secara profesional berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia berharap penegakan hukum terhadap kepala daerah dilakukan secara objektif sehingga tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pejabat publik.

Di sisi lain, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang sebelumnya menyatakan keberatan terhadap sebagian materi yang berkembang dalam sidang hak angket dan telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan dua saksi ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan pemberian kesaksian palsu. Langkah tersebut menunjukkan bahwa sengketa ini juga bergulir melalui mekanisme hukum di luar forum Pansus DPRD.

Hingga kini, proses penyelidikan oleh Pansus DPRD Gowa masih berlangsung. Sementara itu, belum terdapat pernyataan dari KPK mengenai tindak lanjut atas desakan FORMASI tersebut. Dugaan-dugaan yang mencuat dalam sidang Pansus juga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

MoneyTalk.id,Jakarta – Keprihatinan mendalam atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara korupsi Blueray Cargo memicu aksi protes dari Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI). Hari ini, Rabu (16/7/2026), para seniman menggelar pertunjukan teater bertajuk “KPK Sakit Jiwa” di dua lokasi yakni Gedung KPK lama dan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Aksi tersebut merupakan bentuk gugatan moral atas apa yang mereka nilai sebagai degradasi integritas KPK dalam menegakkan keadilan. Koordinator ASNI, Pamit Andrianto, dalam orasinya secara tegas menyebut KPK saat ini sedang kehilangan arah atau “sakit jiwa”.

“Kami hadir lewat panggung teater karena KPK hari ini benar-benar sedang ‘sakit jiwa’. Penanganan kasus Blueray Cargo terindikasi sangat tebang pilih, sengaja menutupi perkara baru, serta terkesan melindungi pejabat yang menikmati aliran uang korupsi tersebut,” ujar Pamit di sela aksi.

ASNI membeberkan sejumlah poin krusial yang mendasari aksi mereka. Salah satunya adalah munculnya nama anggota BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam fakta persidangan. Namun, hingga saat ini, nama tersebut seolah luput dari tindakan penyidik KPK.

“Nama Nyoman Adhi Suryadnyana muncul di persidangan, tapi KPK hanya berani memunculkannya tanpa pernah memanggil atau memeriksanya sebagai saksi. Ini menunjukkan adanya ketidakberanian penyidik,” tegas Pamit.

Selain itu, ASNI menuding KPK melakukan pembiaran terhadap 20 perusahaan forwarder serta sejumlah perusahaan ekspor-impor yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi Blueray Cargo. Hingga detik ini, perusahaan-perusahaan tersebut belum tersentuh proses hukum oleh lembaga antirasuah tersebut.

Desak Dewas Panggil Ketua KPK
Melalui aksi teater ini, ASNI mengajukan tuntutan keras kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mereka mendesak Dewas untuk segera memanggil Ketua KPK, Setyo Budiyanto, guna memberikan pertanggungjawaban atas buruknya penanganan kasus ini.

“Agar Dewan Pengawas KPK tidak ikut ‘sakit jiwa’, kami menuntut mereka segera memanggil Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Dia harus mempertanggungjawabkan kinerjanya yang tebang pilih dan tidak transparan,” tutup Pamit.

Aksi ini menjadi pengingat bagi publik bahwa pengawasan terhadap lembaga penegak hukum harus terus dilakukan, terutama saat muncul indikasi adanya perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu dalam sebuah skandal korupsi besar.