23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, menegaskan bahwa pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tidak serta-merta menghapus proses hukum apabila ditemukan bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana.

Pernyataan tersebut disampaikan Jalih menyusul berkembangnya informasi mengenai penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dalam penyidikan perkara dugaan korupsi.

Dalam berbagai informasi yang beredar, salah satu lokasi yang disebut menjadi objek penggeledahan adalah sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diklaim memiliki keterkaitan dengan Jampidsus Febrie Adriansyah. Namun, hingga kini aparat penegak hukum belum menyampaikan secara resmi hasil penggeledahan maupun keterkaitan lokasi tersebut dengan pihak tertentu.

Menyikapi perkembangan tersebut, Jalih Pitoeng meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan.

“Pengunduran diri dari jabatan tidak menghapus pertanggungjawaban hukum. Jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup, maka siapa pun harus diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Jalih, Sabtu (11/7/2026).

Ia juga menilai penyidik perlu memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui ataupun terkait dengan perkara yang sedang diselidiki.

Menurutnya, apabila proses penyidikan menghasilkan bukti yang memenuhi ketentuan hukum, maka tidak tertutup kemungkinan status hukum seseorang dapat meningkat sesuai mekanisme yang berlaku.

Meski demikian, Jalih mengingatkan agar seluruh proses tetap dilakukan berdasarkan alat bukti dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, Kejaksaan Agung mengonfirmasi bahwa Febrie Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri tersebut pada Sabtu (11/7/2026).

Dalam keterangan resminya, Anang menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah untuk menjaga integritas institusi di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.

“Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Anang.

Ia menegaskan Kejaksaan Agung menghormati keputusan Febrie Adriansyah dan memastikan seluruh tugas serta penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan normal.

“Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Anang juga mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik Polri masih melakukan proses penyidikan. Belum ada keterangan resmi dari penyidik mengenai penetapan tersangka ataupun hasil akhir penggeledahan yang dikaitkan dengan perkara tersebut. Oleh karena itu, seluruh pihak yang disebut dalam proses penyidikan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai keputusan Febrie Adriansyah mundur dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) merupakan sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan toleransi terhadap dugaan tindak pidana korupsi, sekalipun menyangkut pejabat tinggi penegak hukum.

Menurut Amir, dalam perspektif intelijen negara, langkah tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai pergantian pejabat semata, melainkan bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum.

“Pengunduran diri Febrie Adriansyah harus dibaca sebagai pesan politik dan pesan negara bahwa tidak ada lagi ruang bagi siapa pun untuk berlindung di balik jabatan ketika muncul proses hukum,” kata Amir Hamzah, Sabtu (11/7/2026).

Ia menilai pemerintahan Prabowo sedang berusaha membangun standar baru dalam pemberantasan korupsi, yakni memastikan seluruh aparat negara diperlakukan setara di hadapan hukum.

Dari sudut pandang intelijen, Amir mengatakan pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut keamanan nasional.

Menurutnya, korupsi pada level elite dapat melemahkan daya tahan negara karena membuka ruang infiltrasi kepentingan ekonomi maupun politik terhadap lembaga-lembaga strategis.

“Korupsi pada pejabat tinggi bukan sekadar tindak pidana ekonomi. Dalam kajian intelijen, korupsi merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional karena dapat melahirkan jaringan kekuasaan informal yang memengaruhi pengambilan keputusan negara,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah harus memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa intervensi politik maupun tekanan kelompok kepentingan.

“Yang harus dijaga sekarang adalah independensi proses hukumnya. Jangan sampai ada upaya mengaburkan perkara melalui pembentukan opini ataupun konflik antarlembaga,” katanya.

Amir juga mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk menciptakan friksi di antara aparat penegak hukum.

Menurutnya, setiap lembaga memiliki kewenangan yang diatur undang-undang sehingga harus saling mendukung dalam pemberantasan korupsi.

“Koruptor biasanya memperoleh keuntungan ketika aparat penegak hukum saling berhadapan. Karena itu jangan sampai institusi negara dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk saling diadu domba,” ujarnya.

Ia menilai koordinasi antarpenegak hukum justru menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian perkara korupsi besar.

Amir turut menyoroti dukungan Menko Polkam Djamari Chaniago terhadap langkah Kepolisian dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi antarpenegak hukum.

“Dukungan pemerintah kepada Polri harus dimaknai sebagai penguatan institusi dalam memberantas korupsi, bukan sebagai bentuk persaingan dengan lembaga lain. Semua aparat memiliki tujuan yang sama, yakni menyelamatkan keuangan negara,” katanya.

Ia menambahkan keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kemampuan aparat menjaga soliditas serta menghindari ego sektoral.

Pernyataan Amir disampaikan setelah adanya penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dalam penyidikan perkara dugaan korupsi.

Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu lokasi yang disebut menjadi objek penggeledahan adalah sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diklaim memiliki keterkaitan dengan Febrie Adriansyah.

Dalam informasi tersebut juga disebutkan penyidik menyita uang senilai SGD 3.130.000, USD 889.965, serta Rp259.159.000 dengan total nilai yang diperkirakan mendekati Rp60 miliar.

Selain itu, beredar pula informasi bahwa sebelumnya penyidik menemukan barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan dari sebuah rumah di kawasan Sentul yang dikaitkan dengan Febrie Adriansyah dalam penyidikan tiga perkara dugaan korupsi. Disebutkan pula adanya penyitaan uang dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura dengan nilai keseluruhan sekitar Rp282,4 miliar.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kolonel (Purn) Sri Rajasa Chandra, mantan perwira militer sekaligus purnawirawan Badan Intelijen Negara (BIN), menyampaikan sejumlah pernyataan terkait Ferry Yanto Hongkiriwang dalam tayangan podcast Narasi Pinggiran yang dikutip pada Sabtu (11/7/2026).

Dalam keterangannya, Sri Rajasa menyebut Ferry Yanto Hongkiriwang, yang dikenal sebagai pemilik Cafe De’clan, merupakan sosok yang penting untuk mengungkap dugaan pelanggaran yang menurutnya melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Menurut Sri Rajasa, Ferry merupakan orang yang sangat dekat dengan Jampidsus.

“Pemilik Cafe De’clan Ferry Yanto Hongkiriwang seorang Markus (makelar kasus), peliharaan Jampidsus,” ujar Sri Rajasa.

Ia kemudian menjelaskan alasan mengapa Ferry dinilainya menjadi sosok penting dalam perkara tersebut.

“Kenapa Ferry menjadi penting dalam masalah ini? Untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Jampidsus, pintu masuknya melalui Ferry. Karena Ferry orang terdekat Jampidsus, yang selama ini kita tahu adalah Markus yaitu makelar kasus dan debt collector. Tentunya ketika Ferry ditangkap kemudian dimintai keterangan pasti ada temuan baru tentang keterlibatan, tentang adanya nama Febrie di situ,” katanya.

Sri Rajasa juga menyinggung peristiwa yang menurutnya berkaitan dengan upaya penegakan hukum.

“Cuma persoalannya, kalau saja saat itu polisi membawa surat perintah kemudian dijelaskan kepada pihak pengamanan dalam negeri, yaitu TNI, saya yakin TNI tidak akan menghalang-halangi kegiatan proses hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Rajasa menceritakan latar belakang Ferry yang menurutnya mulai dikenal di lingkungan Kejaksaan Agung.

“Ferry sebelumnya cuma anak muda yang tinggal di gang di Mangga Besar. Tapi dia punya kemampuan membawa mobil balap. Ini sekitar 10 tahun lalu,” tuturnya.

Menurut Sri Rajasa, terdapat pejabat di Kejaksaan Agung yang memiliki hobi balap mobil sehingga Ferry diminta membawa kendaraan milik salah seorang pejabat tinggi.

“Ada pejabat-pejabat di Kejaksaan Agung yang juga hobi balapan. Dimintalah Ferry untuk membawa mobil seseorang pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Nah di situlah Ferry mulai berinteraksi. Kelicikan Ferry mulai kelihatan di situ. Dia mulai melakukan kegiatan Markus (makelar kasus),” ucapnya.

Sri Rajasa juga mengungkap dugaan peristiwa lain yang menurutnya pernah dilakukan Ferry.

“Sampai suatu saat Ferry pernah mengatasnamakan Wakil Jaksa Agung untuk memeras bandar narkoba dengan alasan bisa dikeluarkan Rp25 miliar,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Sri Rajasa menyampaikan kritik terhadap dugaan kedekatan aparat penegak hukum dengan makelar kasus.

“Ketika misalnya seorang Jampidsus penegak hukum kemudian mereka memelihara Markus (makelar kasus), ya kan sama saja mereka menjual beli hukum,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan maupun klarifikasi dari Ferry Yanto Hongkiriwang maupun pihak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terkait pernyataan Sri Rajasa Chandra tersebut. Redaksi memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menilai mundurnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sekaligus Ketua Pelaksana Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Ferry Ardiansyah, seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap lembaga penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu dalam podcast Kompas TV yang tayang pada Jumat (10/7/2026). Menurutnya, Presiden perlu segera membenahi institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus mundurnya Jampidsus dan Ketua Pelaksana Tim PKH Ferry Ardiansyah hendaknya dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo membenahi lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK,” kata Said Didu.

Ia berpandangan, apabila langkah pembenahan tidak segera dilakukan, tekanan terhadap pemerintahan Prabowo melalui instrumen penegakan hukum akan semakin kuat.

“Jika tidak atau terlambat maka serangan Geng SOP lewat penegak hukum ke Presiden Prabowo akan makin keras,” ujarnya.

Said Didu menegaskan masyarakat menunggu keberanian Presiden untuk mengambil langkah pembenahan yang menurutnya belum dilakukan selama dua tahun terakhir.

“Masyarakat di luar menunggu Presiden Prabowo masuk melakukan pembenahan di lembaga hukum. Ini kan yang tidak dilakukan selama dua tahun,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Said Didu menggunakan istilah “to kill or to be killed” untuk menggambarkan situasi yang menurutnya sedang dihadapi Presiden dalam upaya penertiban sektor hukum.

“Momentum ini lewat maka saya katakan ke Pak Prabowo, Pak Prabowo itu ada di titik to kill or to be killed penertiban hukum. Kalau Bapak terlambat maka Bapak yang di-kill,” ucapnya.

Ia juga berpendapat, apabila momentum tersebut tidak dimanfaatkan dan kondisi yang ada dibiarkan berlanjut, maka kelompok oligarki yang selama ini dinilainya memanfaatkan instrumen hukum akan semakin menguat.

“Kalau momentum ini lewat dan Pak Prabowo masih membiarkan ini berlangsung maka mohon maaf saja, oligarki yang selama ini menunggangi hukum selama ini kita tahu. Kalau hukum alatnya oligarki, bukan alatnya Presiden, maka Presiden yang di-kill,” tutur Said Didu.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Muhammad Said Didu yang disampaikan dalam podcast Kompas TV mengenai kondisi penegakan hukum dan dinamika politik nasional.

MoneyTalk.id, Jakarta -– Mahasiswa Muda Transparansi (MMT) menyoroti tajam beredarnya video viral yang diduga memperlihatkan aktivitas pengambilan sisa bahan bakar solar secara ilegal atau “kencing solar” dari truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. MMT menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar pelanggaran oknum semata, melainkan alarm keras adanya celah sistemik dalam tata kelola armada dan aset publik milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Andi, perwakilan MMT, menyatakan bahwa dugaan penyimpangan ini tidak boleh hanya diselesaikan secara internal. Mengingat adanya potensi kerugian negara dan dugaan praktik yang terstruktur, MMT secara tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk segera melakukan penyidikan proaktif. Menurut Andi, APH tidak boleh menunggu bola dalam menyikapi temuan ini sebagai pintu masuk untuk membongkar jaringan atau pola penyimpangan yang mungkin terjadi. Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan aset daerah, pihak-pihak yang terlibat harus diproses hukum tanpa pandang bulu. Selain itu, Andi juga menyoroti klaim mantan sopir terkait adanya pembebanan biaya operasional ilegal kepada pengemudi yang perlu segera diverifikasi oleh pihak berwenang sebagai bagian dari materi penyidikan.

MMT menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan mencari “kambing hitam” di tingkat pelaksana. Pihaknya mendesak Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan audit tata kelola secara menyeluruh yang mencakup perbaikan sistem distribusi serta monitoring BBM agar tidak ada celah penyalahgunaan, pengetatan mekanisme kontrol kendaraan dinas di lapangan, audit transparan atas biaya pemeliharaan armada, serta pemberian perlindungan bagi whistleblower atau pegawai yang berani membongkar praktik penyimpangan di internal instansi.

MMT mengingatkan bahwa setiap liter bahan bakar dan biaya operasional truk dinas bersumber dari uang pajak masyarakat, sehingga akuntabilitas adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar. Kepercayaan publik menurut MMT hanya bisa dibangun melalui keterbukaan dan keberanian untuk membenahi sistem yang korup. Pemerintah diminta menunjukkan komitmen nyata terhadap tata kelola yang bersih dan akuntabel. MMT memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, baik melalui jalur audit internal maupun penegakan hukum.

MoneyTalk.id, Jakarta – Konflik yang mencuat antara Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri belakangan ini kembali memantik sorotan publik. Di tengah berbagai pengusutan kasus dugaan korupsi bernilai fantastis, hubungan antarpenegak hukum dinilai semakin memanas dan menimbulkan pertanyaan mengenai soliditas aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar, menilai ketegangan yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari kepentingan dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan oknum dari berbagai institusi.

Menurut Aziz, masyarakat justru melihat adanya kesan saling mempertahankan kepentingan masing-masing institusi ketika dugaan tindak pidana korupsi menyentuh internal aparat penegak hukum.

“Kalau ada oknum di kejaksaan yang diduga terlibat korupsi kemudian dibongkar oleh Polri, muncul kesan adanya perlawanan. Sebaliknya ketika ada oknum Polri diproses Kejaksaan, juga timbul resistensi. Publik akhirnya melihat adanya konflik yang berakar pada persoalan saling melindungi,” ujar Aziz kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).

Ia menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena perhatian publik bergeser dari substansi pemberantasan korupsi menjadi perseteruan antarlembaga negara.

Aziz mengatakan masyarakat berharap seluruh aparat penegak hukum bekerja secara profesional tanpa memandang asal institusi seseorang.

Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga pemberantasannya tidak boleh diwarnai ego sektoral maupun persaingan kewenangan.

“Yang diharapkan rakyat sederhana, siapa pun yang korupsi diproses. Tidak peduli berasal dari Polri, Kejaksaan, TNI, kementerian ataupun lembaga lainnya,” katanya.

Ia menilai apabila masing-masing institusi justru sibuk mempertahankan citra dengan melindungi oknum, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin menurun.

Belakangan sejumlah perkara korupsi besar memang menyeret perhatian publik setelah aparat melakukan penggeledahan di berbagai lokasi dan membuka penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan proyek-proyek strategis.

Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi sorotan setelah muncul dinamika antarinstansi penegak hukum yang memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik.

Aziz mengingatkan bahwa seluruh aparat penegak hukum seharusnya memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum secara adil dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Jangan sampai rakyat justru disuguhi tontonan konflik antarpenegak hukum. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil nyata berupa penuntasan perkara korupsi, bukan persaingan institusi,” ujarnya.

Aziz menilai transparansi dalam proses penyidikan menjadi faktor penting untuk menghilangkan dugaan adanya perlindungan terhadap pihak tertentu.

Ia berharap setiap perkara yang telah memiliki alat bukti cukup dapat diproses secara terbuka sesuai ketentuan hukum tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun.

Menurutnya, supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila seluruh aparat penegak hukum menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan institusi.

“Jangan ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat hukum dan politik Muslim Arbi mendesak Jaksa Agung untuk menonaktifkan sekaligus mencopot Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyusul dugaan keterlibatan dalam perkara korupsi yang belakangan menjadi sorotan publik.

Menurut Muslim Arbi, apabila dugaan tersebut memiliki dasar hukum dan tengah diproses oleh aparat penegak hukum, maka langkah paling tepat adalah membebastugaskan pejabat yang bersangkutan agar proses penegakan hukum berlangsung transparan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

“Jika benar ada dugaan tindak pidana korupsi dan proses hukumnya berjalan, maka demi menjaga marwah Kejaksaan Agung serta kepercayaan publik, Jampidsus sebaiknya dinonaktifkan atau dicopot dari jabatannya,” ujar Muslim Arbi dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).

Ia menilai Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Karena itu, menurutnya, seluruh aparat penegak hukum harus mendukung agenda tersebut.

Muslim juga mengkritik munculnya ketegangan antara sejumlah institusi penegak hukum yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh saling berhadapan karena hal tersebut justru dapat mengganggu upaya pemberantasan korupsi.

Ia berpendapat bahwa apabila benar terdapat dugaan tindak pidana yang melibatkan pejabat penegak hukum, maka proses penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui konflik antarlembaga.

“Semua pihak harus mendukung pemberantasan korupsi. Jangan sampai ada kesan bahwa institusi digunakan untuk saling berhadapan. Yang harus menjadi fokus adalah penegakan hukum terhadap siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar, tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan penyidikan perkara dugaan korupsi.

Salah satu lokasi yang disebut dalam informasi tersebut adalah sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang dalam berbagai klaim disebut diduga berkaitan dengan Jampidsus Febrie Adriansyah. Hingga berita ini disusun, belum terdapat putusan pengadilan maupun keterangan resmi yang menetapkan kepemilikan lokasi tersebut ataupun mengaitkannya secara hukum dengan Febrie Adriansyah.

Dalam informasi yang beredar, aparat disebut menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Disebutkan pula bahwa dari lokasi tersebut disita sekitar Rp7,2 miliar dalam 16 jenis mata uang asing beserta puluhan dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan.

Selain itu, penggeledahan juga disebut dilakukan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan yang beredar, dari lokasi tersebut aparat membawa sejumlah koper dan tas yang diduga berisi uang tunai serta emas batangan.

Informasi tersebut menyebutkan aparat menemukan sekitar 74 kilogram emas batangan, uang tunai sebesar 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta Rp100 juta. Nilai keseluruhan barang yang disebut ditemukan diperkirakan mencapai sekitar Rp476 miliar.

Selain emas, disebut pula terdapat penyitaan uang dalam berbagai mata uang asing yang ditaksir bernilai ratusan miliar rupiah.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan asal-usul maupun status hukum seluruh barang yang disebut ditemukan tersebut. Proses hukum masih menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Muslim Arbi mengatakan, apabila benar terdapat dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum, maka penanganannya harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ia juga meminta seluruh lembaga penegak hukum menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian kepada proses hukum yang berlaku.

“Jangan ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun. Jika ada dugaan tindak pidana, proses sesuai hukum. Jika tidak terbukti, nama baik yang bersangkutan juga harus dipulihkan. Semua harus berdasarkan alat bukti dan putusan pengadilan,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Febrie Adriansyah maupun Kejaksaan Agung terkait pernyataan Muslim Arbi maupun informasi mengenai dugaan temuan barang bukti tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta  – Unggahan Wakil Ketua DPR RI  Sufmi Dasco Ahmad di media sosial kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan muncul setelah Dasco membagikan lagu berjudul “Maafkan” yang dibawakan grup musik SDC melalui akun Instagram pribadinya dengan caption singkat, Selamat mendengarkan ‘Maafkan by SDC’. Ditunggu komen-komennya.

Unggahan tersebut memunculkan beragam tanggapan di media sosial. Sebagian warganet menilai Dasco hanya membagikan lagu yang sedang didengarkan, sementara sebagian lainnya mengaitkannya dengan dinamika politik dan penegakan hukum yang tengah menjadi perhatian publik.

Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PADHI), Musyanto atau yang dikenal sebagai Mus Gaber, menilai unggahan tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari komunikasi politik yang berkaitan dengan perkembangan penegakan hukum yang sedang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Menurut Mus Gaber, saat ini Kortastipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya tengah menangani sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi dan telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta dan sekitarnya sebagai bagian dari proses penyidikan.

Mus Gaber menyebut salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia juga mengklaim bahwa dari lokasi tersebut penyidik menyita puluhan kilogram emas batangan serta uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing.

“Bagi saya, unggahan lagu ‘Maafkan’ oleh Dasco tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dan penegakan hukum yang sedang berkembang saat ini,” ujar Mus Gaber.

Lebih lanjut, Mus Gaber berpendapat unggahan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pesan politik yang ditujukan kepada pihak-pihak yang sedang menjadi perhatian dalam dinamika penegakan hukum. Namun, ia menegaskan bahwa penilaian tersebut merupakan analisis pribadinya terhadap situasi yang berkembang.

“Gara-gara penggeledahan tersebut, saya melihat unggahan lagu ‘Maafkan’ bisa dimaknai sebagai pesan politik yang ditujukan kepada Kortastipidkor Polri maupun kepada Jampidsus Febrie Adriansyah,” kata Mus Gaber.

Meski demikian, hingga berita ini ditulis tidak ada pernyataan resmi dari Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut bahwa unggahan lagu tersebut berkaitan dengan proses penyidikan perkara korupsi atau ditujukan kepada pihak tertentu. Caption yang diunggah juga tidak menyebut nama individu maupun perkara hukum apa pun.

Demikian pula, pihak Kortastipidkor Polri, Polda Metro Jaya, maupun Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan yang menghubungkan unggahan tersebut dengan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, keterkaitan antara unggahan lagu “Maafkan” dan dinamika penegakan hukum masih merupakan pendapat atau interpretasi narasumber, bukan fakta yang telah dikonfirmasi.

Redaksi tetap membuka ruang bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan sesuai dengan prinsip keberimbangan dan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Sebuah dokumen yang disebut sebagai atensi internal Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Tengah beredar luas di berbagai grup percakapan pada Jumat (10/7/2026). Dokumen tersebut berisi arahan kepada seluruh Kasi Propam dan personel Polri di wilayah Polda Jawa Tengah terkait pemeriksaan terhadap pengurus atau pengelola SPPG Polri oleh Kejaksaan Negeri.

Dalam dokumen yang ditujukan kepada seluruh Kasi Propam dan personel Polri itu disebutkan bahwa semakin banyak pengurus maupun pengelola SPPG Polri dipanggil oleh Kejaksaan Negeri, baik secara lisan maupun melalui surat resmi. Menyikapi kondisi tersebut, disebutkan terdapat sejumlah petunjuk pimpinan yang harus dilaksanakan.

Salah satu poin yang paling menjadi perhatian adalah arahan agar tidak ada lagi personel Polri yang menghadiri panggilan Kejaksaan Negeri tanpa prosedur pendampingan yang sah.

Selain itu, para Kapolres dan kepala satuan kerja diminta berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing apabila terdapat pemanggilan terhadap anggota Polri.

Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa apabila pemeriksaan tetap harus dilakukan, pelaksanaannya diarahkan berlangsung di Mapolres dengan pendampingan dari Bidpropam, Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), serta Bidang Hukum (Bidkum).

Tidak hanya itu, para Kasi Propam juga diminta mendata kembali SPPG yang dikelola secara pribadi oleh anggota Polri maupun keluarganya, termasuk personel yang bertugas di luar Polda Jawa Tengah. Jika pengelola SPPG tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Negeri, diminta agar segera dilaporkan kepada Kabid Propam beserta materi pertanyaan yang diajukan penyidik kejaksaan.

Dokumen tersebut juga memuat instruksi peningkatan pengamanan di seluruh ruang pelayanan publik Polri. Di antaranya mewajibkan penjagaan oleh personel Provos, penerapan sistem satu pintu (One Gate System), pemasangan CCTV, pendataan setiap tamu yang datang dengan menyerahkan kartu identitas, hingga pemberian edukasi kepada personel mengenai proses hukum dan kewenangan aparat penegak hukum.

Selain itu, seluruh anggota yang bertugas di ruang pelayanan publik diingatkan agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apa pun.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polda Jawa Tengah mengenai keaslian dokumen yang beredar tersebut maupun latar belakang diterbitkannya arahan tersebut.

Demikian pula pihak Kejaksaan belum memberikan tanggapan terkait isi dokumen yang menyebut adanya pemanggilan terhadap pengurus atau pengelola SPPG Polri.

Apabila dokumen tersebut terbukti autentik, kebijakan tersebut berpotensi menjadi perhatian publik karena menyangkut mekanisme pemeriksaan terhadap anggota Polri oleh institusi penegak hukum lain. Namun demikian, konteks, dasar penerbitan, serta implementasinya masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.