23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengaduan yang disampaikan Center for Budget Analysis (CBA) kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kini mendapat konteks baru setelah muncul tanggapan dari anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, sebelumnya meminta Dewan Pengawas KPK mengevaluasi konsistensi penanganan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026. Dalam pengaduannya, CBA memetakan sedikitnya sepuluh klaster yang menurut mereka telah muncul dalam pernyataan resmi KPK, fakta persidangan, maupun dokumen yang dibacakan di pengadilan, namun perkembangan hukumnya dinilai belum dijelaskan secara utuh kepada publik.

Pengaduan tersebut tidak meminta Dewan Pengawas mengambil alih penyidikan, melainkan menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, akuntabilitas, serta komunikasi publik lembaga antirasuah tersebut.

Di tengah perdebatan mengenai kecepatan pengembangan perkara, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengingatkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi memang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dibanding perkara pidana biasa.

Menurut Nasir, penyidik harus mengumpulkan alat bukti secara hati-hati karena pelaku korupsi umumnya berupaya menyembunyikan aset, dokumen, maupun jejak transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Ia juga menilai keberadaan whistleblower dan informasi dari pihak yang mengetahui secara langsung suatu peristiwa sering menjadi faktor penting dalam mempercepat pengungkapan perkara korupsi.

Meski demikian, Nasir menegaskan bahwa kehati-hatian tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk menghentikan proses.

“Tidak ada kata lain bagi KPK untuk terus maju dan tidak ada kata untuk mundur bagi KPK,” ujar Nasir Djamil.

Pernyataan tersebut dinilai sejalan dengan substansi pengaduan CBA. Jika Nasir menekankan pentingnya ketelitian dalam pembuktian, CBA justru meminta agar setiap perkembangan yang sebelumnya telah dipublikasikan KPK benar-benar ditindaklanjuti secara konsisten berdasarkan alat bukti yang tersedia.

Dalam surat pengaduannya, CBA mengingatkan bahwa sejak awal perkara, KPK sendiri telah menyampaikan berbagai perkembangan kepada publik, mulai dari dugaan manipulasi jalur pemeriksaan impor, pemeriksaan sejumlah perusahaan forwarder, pengembangan terhadap beberapa entitas swasta, dugaan aliran dana kepada pihak di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penggeledahan di Semarang, dugaan perintangan penyidikan, hingga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

Menurut CBA, ketika suatu informasi telah diumumkan secara resmi oleh KPK atau muncul dalam persidangan terbuka, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana status penanganannya. Jika bukti telah memenuhi syarat hukum, maka pengembangan perkara perlu dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila suatu dugaan tidak memenuhi standar pembuktian, penjelasan kepada publik juga penting agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Di sinilah CBA menilai peran Dewan Pengawas menjadi relevan. Bukan untuk mengarahkan substansi penyidikan, melainkan memastikan bahwa prinsip akuntabilitas, keterbukaan, profesionalitas, dan kepastian hukum tetap terjaga dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Dari perspektif tata kelola, pengawasan internal melalui Dewan Pengawas serta pengawasan politik oleh DPR merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang memang dibangun oleh undang-undang. Mekanisme tersebut tidak dimaksudkan mengurangi independensi KPK, tetapi justru menjaga agar independensi tersebut berjalan seiring dengan akuntabilitas.

Karena itu, pernyataan Nasir Djamil dan pengaduan CBA sesungguhnya dapat dibaca sebagai dua sisi dari tujuan yang sama. Yang pertama mengingatkan bahwa penyidikan korupsi memerlukan ketelitian dan waktu, sedangkan yang kedua menekankan pentingnya konsistensi antara pernyataan publik, fakta persidangan, dan tindak lanjut proses hukum.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perkara ini bukan semata-mata cepat atau lambatnya penyidikan, melainkan apakah seluruh dugaan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat benar-benar diuji secara objektif berdasarkan alat bukti, sehingga hasil akhirnya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap KPK.

MoneyTalk.id, Jakarta – Advokat Mudah Muslim Indonesia (AMMI) merespon penggeledahan di rumah yang diduga kediaman Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. AMMI heran hasil penggeledahan ini belum diumumkan secara resmi namun sudah diketahui apa yang ditemukan di rumah lokasi penggeledahan.

“Penggeledahan ini tidak lazim karena belum diumumkan secara resmi namun publik sudah tahu apa yang ditemukan di lokasi penggeledahan,” kata Ketua AMMI, Ali Yusuf melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

Ali mengatakan, keadaan tersebut bisa dipermasalahkan karena melanggar hak-hak konstitusional pemilik rumah dan penggeledahan bisa dinyatakan tidak sah. Untuk itu Kortas Tipidkor Polri perlu hati-hati dalam menjalankan tugasnya.

“Hormati hak-hak konstitusional setiap warga meski orang tersebut telah diduga melakukan tindak pidana,” katanya.

Ali menyarankan, sebagai sesama penegak hukum harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tidak menyebarkan hasil penggeledahan ke publik sebelum pemilik rumah mengetahui status hukumnya.

“Demi menghormati asas praduga tak bersalah dan mendapat kepastian hukum harusnya hasil penggeledahan belum boleh diumumkan,” katanya.

Ali meminta Presiden Prabowo segera menata sistem hukum yang terjadi saat ini, agar setiap proses penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai standar dan tidak menjadi ancaman bagi masyarakat. Presiden harus memberikan arahan kepada institusi penegak hukum agar tidak melanggar hukum.

“Presiden Prabowo harus turun tangan menata kepastian hukum yang mulai diabaikan,” katanya.

Seperti diketahui Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya telah melakukan penggeledahan di kawasan Parahyangan Golf 2, Sentul, Kabupaten Bogor, kemarin (8/7/26). Penggeledahan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Di tempat penggeledahan itu, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan serta uang tunai dalam berbagai mata uang dengan total nilai ditaksir mencapai Rp476 miliar. Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, mengatakan bahwa seluruh barang berharga itu ditemukan di dalam sebuah brankas yang sebelumnya dalam kondisi terkunci.

“Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kilogram emas batangan. Kemudian USD 4.767.300. Kemudian SGD 14.083.800. Kemudian Rp 100. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar,” jelas Irjen Pol. Totok, Kamis (9/7/26) dini hari.

Selain emas dan uang tunai, ungkapnya, penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen, telepon genggam, hingga foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik rumah maupun barang yang tersimpan di dalam brankas tersebut. Meski demikian, polisi belum mengungkap identitas pemilik rumah maupun pihak yang diduga memiliki seluruh aset bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.

“Kami juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan,” ujarnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas langkah tegas dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan oknum petinggi di lingkungan kejaksaan agung (Kejagung)

Menurut Mardiansyah Semar, penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu merupakan fondasi utama dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Rampai Nusantara mengapresiasi keberanian Polri dalam mengungkap dugaan kasus korupsi yang menjadi perhatian publik. Kami mendukung penuh setiap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, petinggi kejaksaan sekalipun jika memang terlibat harus diusut tuntas,” ujar Semar di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Ia menambahkan, sinergi antarlembaga penegak hukum harus tetap dijaga agar proses pemberantasan korupsi berjalan efektif. Menurutnya, pengungkapan perkara hukum tidak boleh dipandang sebagai persaingan antarinstitusi, melainkan sebagai bentuk komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum.

“Yang harus dikedepankan adalah kepentingan bangsa dan negara. Masyarakat berharap seluruh aparat penegak hukum bekerja berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga keadilan benar-benar dapat ditegakkan, jangan juga gunakan kekuatan militer hanya untuk melindungi seseoranga yang diduga kuat melakukan pelanggaran hukum,itu sangat tidak baik karena rakyat yang dirugikan,” katanya.

Rampai Nusantara juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses hukum secara objektif serta memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkomitmen terhadap penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, Rampai Nusantara menegaskan dukungannya terhadap setiap langkah pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, dengan tetap menghormati proses hukum dan hak-hak setiap pihak yang terlibat.

“Demi kepentingan tertentu jangan juga institusi yang harusnya menjaga pertahanan kedaulatan negara justru dipakai untuk melindungi pelanggaran hukum yang diduga kuat dilakukan, jika itu terus dipaksakan terjadi maka dapat dipastikan akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” Pungkas Semar

Ketua Rampai Nusantara, Aswan Gazali, mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum petinggi kejaksaan agung (Kejagung), tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Aswan, nilai dugaan korupsi yang disebut sangat fantastis patut menjadi perhatian serius penyidik. Ia menilai, apabila dugaan tersebut benar, maka perlu dilakukan pengembangan perkara untuk mengungkap asal-usul maupun aliran dana yang diduga terkait dengan tindak pidana tersebut.

“Aswan menilai, jika hanya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi semata, akan sulit diterima akal sehat apabila dana dalam jumlah puluhan miliar rupiah dapat dikuasai dalam waktu lama tanpa memunculkan indikasi yang terdeteksi oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia juga menyoroti besarnya nilai uang yang diduga dimiliki oknum tersebut sehingga, menurutnya, penyelidikan tidak boleh berhenti pada dugaan tindak pidana korupsi saja.

Aswan mengatakan, apabila nantinya penyidik menemukan unsur tindak pidana pencucian uang, maka Polri memiliki dasar untuk melakukan penelusuran terhadap sumber dana, aliran dana, serta pihak-pihak yang diduga ikut menikmati hasil kejahatan tersebut.

“Jika terbukti terdapat unsur TPPU, tentu Polri akan melakukan penyelusuran terhadap sumber dana, ke mana saja aliran dana tersebut mengalir, serta mengembangkan penyidikan karena tidak menutup kemungkinan masih ada pihak lain yang menerima dana tersebut melalui kamuflase usaha maupun bisnis,” kata Aswan.

Ia berharap penyidik mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu agar mampu mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) menyatakan akan melaporkan PT United Tractors Tbk beserta anak usahanya, PT Pamapersada Nusantara (PAMA), kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Langkah tersebut diambil menyusul dugaan keterkaitan kedua perusahaan dalam perkara tata kelola impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) yang nilai kerugian negara dalam proses hukumnya disebut mencapai sekitar Rp958 triliun.

Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, mengatakan laporan tersebut disiapkan sebagai bentuk dorongan kepada aparat penegak hukum agar menelusuri seluruh pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari skema distribusi BBM nonsubsidi yang kini menjadi perhatian publik.

Menurut Jalih, penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Aparat penegak hukum, katanya, juga perlu mendalami dugaan adanya pihak lain yang menikmati manfaat ekonomi dari kebijakan atau praktik yang kini sedang diusut.

“Semua pihak yang diduga memperoleh keuntungan secara tidak sah harus diperiksa. Tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Prinsip equality before the law harus benar-benar diterapkan,” ujar Jalih kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).

FORMASI mengaku mendasarkan rencana pelaporannya pada berbagai dokumen serta informasi yang beredar mengenai dugaan pemberian harga solar nonsubsidi kepada PT Pamapersada Nusantara di bawah bottom price, bahkan disebut berada di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP).

Menurut Jalih, apabila dugaan tersebut benar, maka perlu dilakukan penyelidikan menyeluruh mengenai mekanisme penetapan harga, proses distribusi BBM, pihak-pihak yang memberikan persetujuan, hingga pihak yang menikmati manfaat ekonominya.

Ia menilai, pemberian harga yang berada di bawah biaya pokok berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara apabila dilakukan tanpa dasar hukum maupun mekanisme bisnis yang sah.

“Kami meminta aparat penegak hukum membongkar seluruh rantai distribusi dan aliran manfaatnya. Jangan hanya berhenti pada pelaksana teknis, tetapi juga mengusut siapa saja yang diduga menikmati keuntungan,” katanya.

Selain memeriksa individu, FORMASI juga meminta agar penyidik menggunakan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila ditemukan adanya keterlibatan badan usaha.

Menurut Jalih, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun sejumlah regulasi lainnya telah membuka ruang untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi apabila memenuhi unsur hukum.

Ia menegaskan bahwa penyidik perlu menelusuri dokumen kontrak, mekanisme pengadaan BBM, struktur harga, hingga hubungan bisnis antar perusahaan yang terlibat.

“Jangan sampai perusahaan yang diduga menikmati keuntungan justru luput dari proses hukum,” ujarnya.

PT United Tractors Tbk merupakan salah satu perusahaan alat berat dan pertambangan terbesar di Indonesia yang berada dalam kelompok usaha Astra. Salah satu lini bisnis utamanya adalah jasa kontraktor pertambangan melalui anak perusahaan PT Pamapersada Nusantara (PAMA), yang menyediakan layanan pertambangan terpadu mulai dari eksplorasi, penambangan, hauling hingga pengangkutan komoditas.

Sebagai perusahaan terbuka, United Tractors secara rutin menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan kepada publik sesuai ketentuan pasar modal.

FORMASI berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, independen, dan transparan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tata kelola impor minyak mentah dan BBM.

Jalih menilai besarnya nilai perkara menuntut proses penegakan hukum yang menyeluruh sehingga seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Ia juga meminta agar masyarakat diberikan akses terhadap perkembangan penyidikan sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan PT United Tractors Tbk maupun PT Pamapersada Nusantara bersalah ataupun bertanggung jawab dalam perkara dimaksud. Rencana pelaporan yang disampaikan FORMASI merupakan bagian dari upaya meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman atas dugaan yang mereka sampaikan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Gelombang pengaduan masyarakat yang mengaku menjadi korban penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah mulai berdatangan ke Padepokan Hukum Indonesia. Sejumlah jamaah menyampaikan keluhan karena keberangkatan yang dijanjikan tidak terealisasi, sementara dana yang telah mereka bayarkan belum dikembalikan.

Salah satu pengaduan yang kini telah memasuki tahap pendampingan hukum adalah perkara yang melibatkan PT Nurrumi Sanggabuana Berdikari. Atas nama kliennya, Padepokan Hukum Indonesia secara resmi melayangkan Somasi Kedua (Teguran Hukum Terakhir) Nomor 146/PHI/VII/2026 kepada Direktur Utama PT Nurrumi Sanggabuana Berdikari, Nur Aisyah Said.

Somasi tersebut merupakan kesempatan terakhir sebelum ditempuh langkah-langkah hukum yang tersedia menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut Hendri Wilman, perkara ini bukan sekadar sengketa keperdataan mengenai pengembalian uang, tetapi menyangkut perlindungan hak masyarakat yang telah mempercayakan dana ibadahnya kepada penyelenggara perjalanan umrah.

“Dana umrah bukan sekadar transaksi bisnis. Di dalamnya terdapat harapan, tabungan bertahun-tahun, bahkan cita-cita ibadah keluarga. Ketika keberangkatan tidak terlaksana dan dana tidak dikembalikan, persoalannya tidak hanya menyangkut kerugian ekonomi, tetapi juga menyentuh rasa keadilan masyarakat,” ujar Hendri Wilman.

Berdasarkan pengaduan yang diterima, klien telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan penyelenggara. Namun hingga saat ini, menurut klien, keberangkatan belum direalisasikan dan pengembalian dana juga belum dilakukan.

Dalam Somasi Kedua tersebut, Padepokan Hukum Indonesia memberikan waktu *tiga hari kalender* kepada pihak yang disomasi untuk:

mengembalikan seluruh dana klien secara penuh dan sekaligus;

memberikan kepastian penyelesaian secara tertulis;

memenuhi seluruh hak klien sesuai ketentuan hukum; dan

berkomunikasi dengan kuasa hukum guna menyelesaikan kewajibannya.

Padepokan Hukum Indonesia menegaskan bahwa klien tidak lagi bersedia menerima skema cicilan, penjadwalan ulang keberangkatan, voucher perjalanan, maupun bentuk penyelesaian lain selain pengembalian dana secara penuh.

Apabila tenggang waktu tersebut berakhir tanpa penyelesaian, kuasa hukum menyatakan akan menempuh langkah hukum yang dianggap perlu sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan unsur tindak pidana, pengajuan gugatan perdata untuk menuntut pengembalian dana dan ganti rugi, serta pelaporan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan instansi berwenang lainnya.

Hendri Wilman mengungkapkan bahwa sejak perkara ini mulai dipublikasikan, pihaknya menerima komunikasi dari masyarakat yang mengaku mengalami persoalan serupa. Seluruh laporan tersebut akan diverifikasi berdasarkan dokumen, bukti pembayaran, dan kronologi masing-masing sebelum diputuskan langkah hukum yang tepat.

“Kami melihat mulai muncul keberanian masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Setiap laporan akan kami verifikasi secara profesional. Apabila terdapat pola permasalahan yang sama dan didukung bukti yang memadai, tentu akan kami kaji kemungkinan penanganan hukum secara lebih komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku,”tegas Hendri Wilman.

Padepokan Hukum Indonesia juga mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar tidak hanya menyampaikan keluhan melalui media sosial, tetapi juga segera mengumpulkan seluruh dokumen penting seperti perjanjian, bukti pembayaran, kuitansi, rekening koran, korespondensi, dan identitas pihak penyelenggara untuk kepentingan pembuktian apabila diperlukan dalam proses hukum.

Lebih lanjut, Hendri Wilman menegaskan bahwa perlindungan terhadap jamaah umrah merupakan bagian dari perlindungan konsumen yang harus mendapat perhatian serius. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah umrah harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara perjalanan ibadah tetap terjaga.

Padepokan Hukum Indonesia membuka Posko Pengaduan Jamaah Korban Umrah bagi masyarakat yang merasa mengalami permasalahan serupa. Seluruh pengaduan akan dipelajari berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap langkah hukum yang ditempuh memiliki dasar pembuktian yang kuat.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aroma dugaan praktik tender “setingan” kini menerpa Pemerintah Kota Bekasi. Center for Budget Analysis (CBA) secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan membongkar dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam proyek Lanjutan Pembangunan Taman Kalimalang Tol Becakayu tahun anggaran 2026. Proyek yang dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi ini memiliki nilai pagu anggaran fantastis mencapai Rp26.760.354.000.

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman dalam siaran tertulisnya selasa (07/07/26), menyebut proses tender tersebut sebagai sebuah sandiwara birokrasi yang berbau korupsi. Ia menyoroti anomali serius di mana dari 15 perusahaan yang mendaftar, hanya satu perusahaan yakni PT. YANTI RECORD yang mengajukan penawaran. Tanpa adanya kompetisi, perusahaan tersebut akhirnya ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak Rp25.420.583.476,05. Jajang menilai kondisi di mana 14 peserta lainnya tidak mengajukan penawaran bukanlah hal biasa, melainkan indikasi kuat adanya pengondisian paket, persyaratan yang sengaja dikunci, hingga adanya hambatan sistemik yang disengaja untuk memuluskan pemenang tertentu.

Kecurigaan CBA semakin menguat pada penggunaan persyaratan teknis berupa SBU PB010 dan KBLI 43305 terkait Dekorasi Eksterior. Menurut analisis CBA, jika realitas pekerjaan di lapangan lebih didominasi oleh konstruksi sipil dibanding pekerjaan lanskap, maka persyaratan tersebut patut diduga sebagai “jebakan” diskriminatif yang sengaja dipasang untuk mempersempit ruang persaingan bagi kontraktor lain yang sebenarnya mampu mengerjakan proyek tersebut.

Selain itu, efektivitas proses negosiasi harga oleh Pokja Pemilihan turut dipertanyakan. Nilai penawaran sebesar Rp25,423 miliar hanya berhasil ditekan sebesar Rp2,7 juta, angka yang dianggap tidak rasional dan hanya formalitas belaka. CBA juga menyoroti status proyek sebagai pekerjaan lanjutan, yang membuat pemenang sangat rentan memiliki “keunggulan informasi” karena keterlibatannya dalam kontrak sebelumnya. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik persekongkolan yang mencederai prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Melihat indikasi kuat adanya persekongkolan jahat dalam penggunaan APBD Kota Bekasi tersebut, CBA mendesak KPK untuk tidak bersikap pasif. Jajang menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab, khususnya Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, sebagai pemegang otoritas tertinggi APBD, serta Kepala Dinas DBMSDA, Idi Sutanto, selaku Pengguna Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran publik di Kota Bekasi harus ditegakkan agar uang rakyat tidak dikuras melalui skema tender yang telah dirancang demi kepentingan segelintir pihak.

MoneyTalk.id, Jakarta – Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memanggil jajaran direksi dan komisaris PT United Tractors Tbk serta anak usahanya, PT Pamapersada Nusantara, terkait perkara dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah dan BBM nonsubsidi di PT Pertamina.

Desakan tersebut muncul setelah sebelumnya Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dalam perbincangan dengan awak media pada 28 Desember 2025, menyinggung keterkaitan PT Pamapersada Nusantara dalam pusaran kasus yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut Febri, hingga saat ini Kejagung belum menunjukkan langkah konkret untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan perusahaan tersebut. Ia menilai sikap aparat penegak hukum terkesan pasif sehingga memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.

“Hingga hari ini Kejagung belum melakukan pemanggilan ataupun pendalaman terhadap PT Pamapersada Nusantara. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa perkara tersebut didiamkan sehingga publik tidak terus menuntut perkembangan kasusnya,” ujar Febri dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).

GSBK menilai penanganan perkara dugaan korupsi impor BBM dan solar nonsubsidi belum menyentuh seluruh pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut. Dalam berbagai dokumen dan keterangan yang beredar, PT Pamapersada Nusantara disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang diduga menikmati harga solar nonsubsidi di bawah bottom price bahkan di bawah harga pokok penjualan (HPP).

Febri mengungkapkan, dalam perkara yang juga menjerat mantan pejabat Pertamina, Riva Siahaan, PT Pamapersada Nusantara disebut memperoleh keuntungan hingga Rp958.380.337.983.

“Angka yang disebut mencapai Rp958 miliar lebih tentu bukan nilai yang kecil. Karena itu perlu ada pendalaman dan pemeriksaan yang transparan agar publik mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.

Menurutnya, belum adanya pemanggilan terhadap pihak perusahaan menimbulkan persepsi adanya ketimpangan dalam proses penegakan hukum.

“Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Semua pihak yang diduga terkait harus diperiksa secara profesional dan proporsional,” katanya.

GSBK meminta Kejagung untuk memperluas penyelidikan dengan memanggil para pengambil keputusan di lingkungan PT United Tractors maupun PT Pamapersada Nusantara guna mengklarifikasi berbagai dugaan yang berkembang.

“Kami meminta Kejaksaan Agung memanggil jajaran komisaris dan direksi United Tractors, termasuk pihak-pihak terkait di PT Pamapersada Nusantara, ke Gedung Bundar Kejagung untuk memberikan penjelasan atas berbagai dugaan yang muncul dalam perkara ini,” ujar Febri.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari PT United Tractors Tbk maupun PT Pamapersada Nusantara terkait pernyataan GSBK tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga belum memberikan tanggapan atas desakan yang disampaikan organisasi tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mengajukan pengaduan Pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (6/7/2026), dengan meminta evaluasi terhadap konsistensi penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pasca operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan perkara yang semula berpusat pada PT Blue Ray Cargo kini berkembang menjadi sedikitnya 10 klaster berdasarkan pernyataan KPK, fakta persidangan, berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan di pengadilan, serta pemberitaan media nasional.

“Kalau KPK sudah mempublikasikan adanya klaster-klaster baru, maka publik berhak mengetahui apakah seluruh klaster tersebut benar-benar sedang disidik atau hanya berhenti sebagai publikasi. Jika alat buktinya cukup, proses sesuai hukum. Jika belum cukup, jelaskan kepada publik. Jangan sampai semuanya menggantung,” kata Uchok dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).

Menurut CBA, perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai tidak semestinya berhenti pada perkara induk PT Blue Ray Cargo. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan CBA, terdapat sedikitnya 10 klaster yang dinilai perlu mendapat perhatian dan penjelasan resmi dari KPK.

Klaster tersebut meliputi dugaan suap dan gratifikasi PT Blue Ray Cargo, dugaan manipulasi jalur merah-hijau dan rule set targeting, pemeriksaan sekitar 20 perusahaan forwarder dan importir, perkara yang berkaitan dengan PT Infinity dan Fasdeli, dugaan aliran dana kepada oknum di BPOM dan Kementerian Perdagangan, klaster Semarang, dugaan terkait cukai dan safe house, dugaan pengumpulan informasi dan perintangan penyidikan, rekening koran yang diduga memperlihatkan aliran dana kepada Heri Setiyono alias Heri Black, hingga kemunculan nama anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam fakta persidangan.

Uchok menilai KPK perlu menjaga keselarasan antara pernyataan kepada publik, proses penyidikan, dakwaan jaksa, dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

“Jangan sampai satu nama atau satu klaster menjadi sorotan besar dalam konferensi pers, sementara klaster lain yang juga muncul dalam BAP maupun persidangan tidak dijelaskan status hukumnya. Hal itu dapat menimbulkan persepsi ketidakseimbangan dalam penanganan perkara,” ujarnya.

CBA secara khusus menyoroti klaster rule set targeting. Dalam persidangan, disebutkan adanya keterangan saksi mengenai penyusunan target jalur merah terhadap PT Blue Ray Cargo. Menurut CBA, apabila sistem manajemen risiko kepabeanan terbukti dapat dipengaruhi, maka persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan suap, tetapi juga menyangkut integritas sistem pengawasan negara.

Selain itu, CBA juga mempertanyakan tindak lanjut pemeriksaan terhadap sekitar 20 perusahaan forwarder yang sebelumnya pernah disampaikan KPK kepada publik.

“Perlu ada peta perkara yang jelas. Dunia logistik jangan dibiarkan hidup dalam bayang-bayang dugaan tanpa kepastian mengenai posisi hukumnya,” kata Ucok.

Klaster Semarang juga menjadi perhatian. CBA menyinggung penggeledahan rumah Heri Setiyono alias Heri Black, penyitaan kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas, serta pemeriksaan sejumlah pihak yang telah dilakukan KPK. Menurut CBA, apabila seluruh rangkaian peristiwa tersebut didukung alat bukti yang memadai, maka klaster tersebut layak dievaluasi apakah akan dikembangkan menjadi perkara tersendiri.

CBA juga meminta penjelasan mengenai dugaan keterlibatan broker pengaruh dalam pengurusan cukai, termasuk informasi mengenai keberadaan safe house yang muncul dalam BAP maupun fakta persidangan.

“Narasi yang disampaikan kepada publik harus bertemu dengan alat bukti. Jika sudah memenuhi syarat, lanjutkan penyidikan. Jika belum, sampaikan batasannya kepada masyarakat,” ujar Uchok.

Dalam pengaduannya, CBA turut menyinggung kemunculan nama anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam persidangan pada 12 Juni 2026. Ucok menegaskan pihaknya tidak menyimpulkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak tersebut.

“CBA hanya memandang fakta persidangan itu layak dipetakan dari sisi tata kelola, jejaring relasi, dan potensi konflik kepentingan, tanpa menarik kesimpulan mengenai adanya pelanggaran hukum,” katanya.

CBA meminta Dewan Pengawas KPK menggunakan kewenangannya untuk meminta klarifikasi kepada pimpinan KPK mengenai status penanganan seluruh klaster tersebut. Menurut CBA, Dewas memiliki fungsi pengawasan terhadap aspek akuntabilitas, komunikasi publik, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum serta etik kelembagaan.

CBA juga mengingatkan adanya risiko partial network exposure, yakni hanya sebagian jaringan dugaan korupsi yang terungkap, sementara simpul lainnya belum memperoleh penjelasan. Selain itu terdapat risiko selective signal amplification, ketika satu klaster memperoleh perhatian besar, sedangkan klaster lain yang juga muncul dalam persidangan belum dijelaskan secara proporsional.

“Keberhasilan KPK tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditetapkan. Keberhasilan juga diukur dari kemampuannya membongkar keseluruhan ekosistem korupsi secara adil, utuh, dan berbasis alat bukti,” ujar Uchok.

CBA menegaskan pengaduan tersebut bukan bertujuan melemahkan KPK, melainkan mendorong penguatan pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas penanganan perkara. CBA juga menekankan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam perkara tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kalau KPK sudah membuka 10 klaster kepada publik, maka publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai perkembangan dan status hukum masing-masing klaster tersebut,” tutup Uchok.

MoneyTalk.id,Lamongan – Pemerintah Kabupaten Lamongan merevitalisasi bekas Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Jalan Kusuma Bangsa menjadi Puskesmas Lamongan 2–Kusuma Bangsa. Proyek yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 ini memiliki nilai kontrak fisik sekitar Rp1,11 miliar, dengan total pagu anggaran Rp1,3 miliar.

Berdasarkan penelusuran dokumen LPSE, proyek tersebut dimenangkan CV Raya Ilmi, perusahaan yang pada Desember 2025 kantornya pernah digeledah KPK dalam penyidikan dugaan suap dan gratifikasi di Kabupaten Ponorogo. Meski penggeledahan tidak otomatis membuktikan kesalahan perusahaan, kemenangan tender ini memunculkan pertanyaan mengenai proses verifikasi dan evaluasi penyedia oleh panitia pengadaan.

Dokumen pengadaan juga menunjukkan tender pertama dibatalkan pada 11 Maret 2026 dengan alasan revisi dokumen. Saat tender diumumkan kembali pada 20 April 2026, perusahaan yang sama kembali ditetapkan sebagai pemenang, sehingga memunculkan pertanyaan terkait transparansi proses lelang.

Dari sisi anggaran, nilai penawaran pemenang tercatat sekitar 20 persen lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kondisi tersebut semestinya disertai evaluasi kewajaran harga sesuai ketentuan pengadaan agar kualitas pekerjaan tetap terjamin.

Selain itu, terdapat selisih sekitar Rp185 juta dari total pagu anggaran yang belum dijelaskan secara rinci kepada publik. Sementara itu, rencana pengadaan alat kesehatan untuk operasional puskesmas juga perlu diawasi agar berlangsung transparan dan sesuai ketentuan.

Revitalisasi puskesmas ini diharapkan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Lamongan. Namun, di saat yang sama, publik berhak memperoleh kepastian bahwa seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.”Pewarta Hadi Hoy

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dijadwalkan mengajukan pengaduan sekaligus permohonan evaluasi pengawasan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin, 6 Juli 2026.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Bea Cukai pasca operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026.

Uchok Sky menegaskan, langkah yang dilakukan CBA bukan untuk mengintervensi proses penyidikan yang sedang berjalan di KPK. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah aspek penanganan perkara yang dinilai perlu mendapat pengawasan dan evaluasi dari Dewan Pengawas KPK.

“Pengaduan ini kami ajukan bukan untuk mengintervensi teknis penyidikan atas perkara Bea Cukai yang sedang berjalan atau menggelinding seperti koin. Yang satu dibuka terang-terangan oleh penyidik KPK, sedangkan yang lain masih disembunyikan dan belum diungkap atau dilanjutkan,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Ahad (5/7/2026).

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi sorotan CBA adalah klaster sekitar 20 perusahaan forwarder atau pengusaha importir lain yang sebelumnya disebut telah diperiksa oleh KPK.

Ia mengatakan, KPK pernah menyampaikan telah memeriksa sekitar 20 perusahaan forwarder di berbagai pelabuhan di Indonesia. Namun hingga kini, menurut Uchok, belum ada penjelasan terbuka mengenai status hukum maupun parameter penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

“Status mereka belum dijelaskan secara terbuka oleh KPK. Apakah hanya sebagai saksi pembanding atau bagian dari pemetaan jaringan yang lebih luas yang sengaja belum diungkap? Ini menjadi pertanyaan,” ujarnya.

Atas dasar itu, CBA meminta Dewan Pengawas KPK menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Uchok menilai, penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai perlu dievaluasi, baik dari sisi kinerja penanganan perkara maupun dari aspek kepatutan etik dan akuntabilitas.

“Kasus Bea Cukai harus dievaluasi secara kinerja, sekaligus dilakukan pengujian terhadap aspek kepatutan etik dan akuntabilitas penanganan perkara oleh Dewan Pengawas KPK,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengaduan tersebut diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas KPK.

Menurut CBA, evaluasi dari Dewan Pengawas diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dalam perkara dugaan korupsi di sektor kepabeanan yang tengah ditangani KPK.