23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk, Jakarta – Ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang memanas. Terdakwa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) aset tanah BUMD, Ahmad Yazid alias Gus Yazid, secara berani menantang aparat penegak hukum untuk menyeret Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, ke dalam pusaran kasus yang menjeratnya. Usai menjalani sidang putusan sela, Rabu (3/6/2026), Gus Yazid dengan lantang mempertanyakan objektivitas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) yang dinilainya tebang pilih dalam menangani perkara.

Gus Yazid menegaskan bahwa dirinya keberatan jika hanya ia yang dimintai pertanggungjawaban dalam sengketa aset negara tersebut. Ia secara spesifik menantang penyidik untuk segera memeriksa Sudaryono, yang ia sebut sebagai kader Partai Gerindra. Menanggapi manuver tersebut,

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik tajam terhadap Kejati Jateng. Ia menilai institusi tersebut tidak memiliki nyali atau keberanian untuk menyentuh pihak-pihak yang berada di lingkaran kekuasaan.

Dalam pernyataan terbarunya pada Rabu (10/6/2026), Uchok kembali menegaskan bahwa Kejati Jateng harus berhenti bersikap plin-plan dalam menghadapi perkara besar ini.

“Kejati Jateng harus menunjukkan taringnya. Jangan sampai publik berasumsi bahwa hukum hanya berani kepada yang lemah, sementara sosok seperti Sudaryono dibiarkan melenggang hanya karena status politiknya,” ujar Uchok.

Ia menduga Kejati Jateng akan berpikir dua kali untuk memeriksa Sudaryono karena posisi politiknya sebagai salah satu Wakil Menteri yang sangat disayangi Presiden Prabowo Subianto.

Uchok menyindir sikap penyidik yang seolah pura-pura tidak tahu menahu mengenai keterlibatan Sudaryono, padahal nama tersebut telah berulang kali disebut oleh Gus Yazid di ruang publik.

Menurut Uchok, penyidik seharusnya menindaklanjuti pengakuan terdakwa yang menyebutkan bahwa Sudaryono telah mengembalikan aset kerugian negara melalui sopir dan sekretaris pribadinya. Meski nama Sudaryono telah mencuat dari kursi pesakitan di Pengadilan Tipikor Semarang, hingga saat ini ia belum tercantum dalam dakwaan maupun temuan resmi penyidik.

Tantangan terbuka dari Gus Yazid ini kini menjadi ujian nyata bagi independensi Kejati Jateng dalam mengusut tuntas kasus tersebut tanpa memandang jabatan maupun latar belakang politik pihak yang terseret, demi membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas..

MoneyTalk,Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta melontarkan kritik keras terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang disebut telah menembus Rp16.000 per liter. Organisasi mahasiswa tersebut menilai lonjakan harga energi menjadi bukti kegagalan pemerintah mengendalikan kebutuhan pokok masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta, Gus Fakhier, menyatakan kenaikan harga BBM tidak bisa dilepaskan dari memburuknya situasi geopolitik dunia akibat konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, dampak global tersebut semakin memperberat kondisi ekonomi nasional yang dinilai sedang menghadapi tekanan serius.

“Di saat APBN kita kolaps dan dunia dihantam sentimen perang Timur Tengah, pemerintah harus realistis. Berhentikan proyek-proyek tersebut agar anggarannya bisa dialokasikan langsung untuk mengembalikan dan memulihkan perekonomian rakyat yang sedang sekarat,” kata Gus Fakhier bersama Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda SE, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Desak Hentikan Program Populis

Melihat kondisi yang disebut semakin darurat, DPD GMNI DKI Jakarta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai membebani keuangan negara.

Tiga program yang diminta untuk dihentikan sementara antara lain:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);

2. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP);

3. Program pembangunan 3 juta rumah rakyat.

Menurut GMNI, penghentian program-program tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memulihkan daya beli masyarakat dan menstabilkan kondisi ekonomi nasional.

Soroti Dugaan Maraknya KKN

Selain menyoroti persoalan ekonomi, GMNI DKI Jakarta juga mengkritik kondisi politik dan penegakan hukum yang dinilai masih diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain menyoroti persoalan ekonomi, GMNI DKI Jakarta juga mengkritik kondisi politik dan penegakan hukum yang dinilai masih diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Mereka menilai kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat semakin berat karena terjadi bersamaan dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap para penyelenggara negara.

“Situasi ini membuat rakyat semakin susah. Apabila rakyat marah, jangan salahkan rakyat. Karena pemerintah dan DPR sama sekali tidak mendengar keluh kesah rakyat yang semakin hari semakin sengsara,” tegasnya.

Kembali ke Amanat Konstitusi

DPD GMNI DKI Jakarta menegaskan pemerintah harus kembali berpegang pada amanat konstitusi, terutama dalam situasi yang mereka sebut sebagai kondisi darurat ekonomi.

Menurut organisasi tersebut, pemerintah semestinya lebih fokus pada upaya melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi ketimbang menjalankan program-program yang dianggap tidak mendesak.

“Sudah saatnya pemerintah menghentikan ambisi politik jangka pendek dan fokus pada tugas utamanya sesuai amanat konstitusi, yaitu hadir secara nyata untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” demikian pernyataan DPD GMNI DKI Jakarta.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas PT Pakuwon Darma terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kasus sengketa tanah yang melibatkan ahli waris almarhumah Satoewi di Surabaya.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Rabu (10/6/2026), Muslim Arbi menilai perusahaan properti besar yang beroperasi di Jawa Timur dan sejumlah wilayah lainnya tersebut patut mendapatkan sanksi tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Muslim, sengketa tersebut berkaitan dengan lahan seluas sekitar 2,3 hektare yang berada di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya.

Ia menuduh lahan milik almarhumah Satoewi diambil secara paksa sejak tahun 2006 melalui PT Artisan Surya Kreasi (ASK), yang disebutnya sebagai anak perusahaan Pakuwon Darma.

“Tanah warisan almarhumah Satoewi hingga kini digunakan sebagai lapangan golf. Jika benar terjadi penguasaan secara ilegal, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas,” ujar Muslim.

Ia juga menyebut berbagai upaya yang dilakukan ahli waris untuk mendapatkan kembali hak atas tanah tersebut belum membuahkan hasil, baik melalui kepolisian maupun instansi pertanahan.

Muslim menyinggung Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI pada 1 April 2026 yang menghadirkan pihak perusahaan, kepolisian, serta ahli waris almarhumah Satoewi. Namun, menurutnya, forum tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang memulihkan hak ahli waris.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pihak ahli waris sebelumnya telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan laporan serta melakukan aksi penyampaian aspirasi agar kasus tersebut mendapat perhatian lembaga antirasuah.

Dalam keterangannya, Muslim menduga terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya apabila terbukti terdapat penguasaan aset yang berasal dari perbuatan melawan hukum.

Ia menilai aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK, perlu melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan tersebut.

“Negara harus hadir untuk memberikan keadilan kepada warga negara yang merasa haknya dirampas. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan transparan demi kepastian hukum bagi semua pihak,” kata Muslim.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PT Pakuwon Darma maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut terkait tuduhan yang disampaikan Muslim Arbi.

Kasus ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses hukum yang berlaku.

MoneyTalk, Jakarta – Analis geopolitik Hendrajit mengingatkan publik agar tidak terjebak pada sosok yang ditangkap dalam berbagai operasi penegakan hukum belakangan ini. Menurutnya, yang lebih penting adalah memahami dampak strategis dari penangkapan tersebut terhadap institusi dan fungsi yang dijalankannya.

Dalam analisis yang disampaikan pada 9 Juni 2026, Hendrajit menilai perhatian publik seharusnya tidak berhenti pada penangkapan Kepala BGN dan dua wakilnya maupun penangkapan Wakil Menteri Imigrasi oleh KPK.

“Jangan terkesima dan heboh tentang siapa yang ditangkap. Tapi tanyakan, apa yang lumpuh gara-gara penangkapan Kepala BGN dan dua wakilnya. Ini baru namanya membaca koridor, bukan panggungnya,” ujar Hendrajit.

Ia mengaku melihat adanya pertanyaan yang muncul di ruang publik terkait kemunculan dua institusi penegak hukum dalam waktu yang hampir bersamaan. Di satu sisi, Kejaksaan Agung menangani perkara yang berkaitan dengan BGN, sementara di sisi lain KPK menangkap Wakil Menteri Imigrasi.

Menurut Hendrajit, jika kasus tersebut dibaca menggunakan pola tindak pidana korupsi konvensional, publik bisa saja melihatnya sebagai persaingan antar-lembaga penegak hukum. Namun, ia menawarkan sudut pandang berbeda.

“Saya sejak awal melihat kasus BGN bukan semata perkara korupsi. Korupsi hanya cangkangnya. Yang dibongkar bisa jadi lebih besar, yakni gerakan bawah tanah, sabotase struktural, bahkan upaya makar,” katanya.

Hendrajit menjelaskan bahwa BGN memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan akses terhadap lumbung pangan, distribusi logistik, dan jaringan massa. Karena itu, menurutnya, jika terdapat penyalahgunaan dalam institusi tersebut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya aspek keuangan negara, melainkan juga infrastruktur logistik yang menopang operasi tertentu.

“BGN menyentuh gudang, truk, distribusi dan tim lapangan. Semua itu membutuhkan pembiayaan. Karena itu saya melihat kasus ini lebih dekat pada upaya menghancurkan basis logistik sebuah jaringan dibanding sekadar pemberantasan korupsi biasa,” ujarnya.

Analisis serupa juga diterapkannya terhadap kasus yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi. Menurut Hendrajit, fungsi strategis Imigrasi sebagai pengawas lalu lintas orang dan barang keluar-masuk Indonesia membuat institusi tersebut memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas nasional.

“Kalau BGN memegang perut rakyat, maka Imigrasi memegang pintu masuk orang dan barang ke negeri ini. Dari titik itu keraguan saya bahwa ini dua panggung yang sama sekali terpisah mulai berkurang,” katanya.

Ia menilai kemungkinan yang lebih masuk akal adalah adanya dua panggung berbeda namun berada dalam satu skenario besar. Menurutnya, meskipun aktor yang tampil berbeda, bukan tidak mungkin terdapat keterhubungan dalam jaringan yang sama.

“Analisis yang lebih masuk akal, ini dua panggung tetapi satu skenario. Aktornya boleh jadi berbeda, tetapi bisa saja terhubung sebagai sebuah jaringan,” ujar Hendrajit.

Lebih jauh, ia menggambarkan skenario hipotetis yang menurutnya patut dicermati. Jika BGN mengalami gangguan, distribusi pangan dan logistik berpotensi terganggu. Sementara jika pengawasan keimigrasian melemah, maka pengendalian arus orang dan barang dapat menjadi lebih longgar.

“Dalam perspektif geopolitik, yang harus dilihat adalah dampaknya terhadap stabilitas nasional. Apakah ada hubungan antara pelemahan fungsi distribusi logistik dengan pengawasan lalu lintas orang dan barang? Pertanyaan seperti itu lebih penting dibanding sekadar siapa yang ditangkap,” katanya.

Meski demikian, Hendrajit menegaskan masih ada satu aspek yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih lanjut, yakni dimensi waktu dari berbagai penindakan tersebut.

“Sebelum penangkapan terjadi, ada peristiwa apa? Sesudahnya, apa yang berubah? Itu yang perlu disorot. Fokusnya bukan pada panggung, melainkan pada koridor yang menghubungkan seluruh peristiwa,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta resmi menyerahkan laporan pengaduan masyarakat beserta dokumen dan bukti awal terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin.

Laporan yang ditujukan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se.

Dalam laporannya, GMNI DKI Jakarta meminta Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyimpangan yang melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana program, serta mendalami peran Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Untuk memperkuat laporannya, GMNI menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti awal yang bersumber dari informasi publik dan pemberitaan media massa. Bukti tersebut antara lain berupa rekaman video investigasi mengenai rencana pengadaan sekitar 105 ribu unit mobil pikap, dokumen publikasi terkait dugaan korupsi proyek KDMP, analisis tata kelola pengadaan, serta pemberitaan mengenai dugaan mark-up anggaran dan potensi kebocoran keuangan negara.

Menurut GMNI, terdapat sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum. Salah satunya adalah dugaan selisih antara pagu anggaran sebesar Rp3 miliar per unit kegiatan dengan realisasi fisik yang diperkirakan hanya sekitar Rp1,6 miliar per unit.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam laporan tersebut, selisih sebesar Rp1,4 miliar per unit berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar apabila dikalikan dengan target nasional program yang mencapai 80 ribu koperasi.

Selain itu, GMNI juga menyoroti rencana pengadaan 105 ribu unit kendaraan pikap yang nilainya disebut mencapai Rp24,66 triliun. Pengadaan tersebut diduga dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan persaingan usaha.

Deodatus menegaskan bahwa langkah pelaporan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kami meminta Kejaksaan Agung melalui Jampidsus segera melakukan telaah dan penyelidikan berdasarkan bukti-bukti awal yang kami serahkan. Langkah ini penting untuk menyelamatkan keuangan negara dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan program nasional,” ujar Deodatus.

GMNI juga meminta Kejaksaan Agung memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat (SP2HP) paling lambat 10 hari kerja setelah laporan diterima, sesuai ketentuan pelayanan publik yang berlaku di lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai bentuk pengawasan bersama, laporan tersebut turut ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil), Ombudsman RI, serta Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

MoneyTalk, Jakarta – Praktisi hukum Damai Hari Lubis, mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini belum menetapkan maupun menangkap politikus PDI Perjuangan, Herman Hery, dalam pengembangan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang pernah mengguncang Indonesia.

Pertanyaan tersebut muncul setelah penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan terhadap sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan Herman Hery, termasuk kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, dan sebelumnya rumahnya di Depok, Jawa Barat. Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan kasus bansos Covid-19 yang merupakan turunan dari perkara korupsi yang telah menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

Menurut Damai Hari Lubis, publik berhak mengetahui sejauh mana hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK terhadap berbagai lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek pengadaan bansos Covid-19.

“Jika penggeledahan dilakukan, tentu masyarakat berharap ada tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas,” ujar Damai dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Sorotan terhadap Herman Hery bukan tanpa alasan. Dalam persidangan kasus korupsi bansos Covid-19 yang menyeret Juliari Batubara pada tahun 2021, nama Herman Hery sempat disebut terkait PT Dwi Mukti Graha Elektrindo (DGE), perusahaan yang disebut menjadi salah satu vendor penyedia paket bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek.

Kasus bansos Covid-19 sendiri merupakan salah satu skandal korupsi terbesar pada masa pandemi. KPK mengungkap adanya praktik suap dalam pengadaan paket sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19. Dalam perkara tersebut, Juliari Batubara didakwa menerima fee dari setiap paket bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. KPK saat itu mengungkap dugaan penerimaan uang hingga puluhan miliar rupiah dari para vendor pengadaan bansos.

Seiring berjalannya waktu, penyidik KPK terus melakukan pengembangan penyidikan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam proyek bantuan sosial Presiden dan Kemensos selama pandemi Covid-19.

Pada Juli 2024, KPK mengonfirmasi penggeledahan rumah Herman Hery di Depok sebagai bagian dari penyidikan perkara bansos Covid-19. Juru Bicara KPK saat itu menyatakan bahwa penggeledahan merupakan bagian dari kegiatan penyidikan di wilayah Jabodetabek terkait kasus bansos Covid-19. Namun, KPK tidak menjelaskan secara rinci barang bukti yang ditemukan maupun status hukum pihak-pihak yang diperiksa.

Bagi Damai Hari Lubis, tindakan penggeledahan tentu tidak dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, ia menilai wajar apabila publik mempertanyakan perkembangan penyidikan setelah hampir dua tahun sejak berbagai langkah penyelidikan dilakukan.

Menurutnya, apabila ditemukan alat bukti yang cukup, maka KPK seharusnya tidak ragu untuk meningkatkan status perkara terhadap siapa pun yang diduga terlibat, tanpa melihat latar belakang politik maupun jabatan.

Damai menilai transparansi menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah. Terlebih, kasus bansos Covid-19 menyangkut dana negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi.

“Ini bukan perkara biasa. Dana bansos adalah uang rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan luar biasa akibat Covid-19. Karena itu setiap pihak yang diduga terlibat harus diproses secara terbuka dan profesional,” katanya.

Ia juga menilai bahwa keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyidikan dapat menghindarkan munculnya spekulasi politik di tengah masyarakat.

Kasus bansos Covid-19 pertama kali mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan yang berujung pada penetapan Juliari Batubara sebagai tersangka pada akhir 2020. Dalam proses hukum berikutnya, Juliari divonis bersalah atas kasus suap pengadaan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi.

Namun, KPK kemudian menemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi lain dalam pengadaan dan distribusi bansos Covid-19. Temuan tersebut mendorong lembaga antirasuah melakukan penyelidikan dan penyidikan lanjutan terhadap sejumlah vendor serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek bansos.

Bahkan dalam perkembangan terbaru, KPK masih menelusuri keterlibatan sejumlah perusahaan yang terhubung dengan proyek pengadaan sembako bansos Presiden, termasuk PT Dwi Mukti Graha Elektrindo yang pernah disebut dalam proses persidangan sebelumnya.

Hingga kini, KPK belum mengumumkan status tersangka terhadap Herman Hery dalam perkara bansos Covid-19. Belum adanya penetapan tersangka tentu berarti proses hukum masih berada pada tahap penyidikan dan pendalaman alat bukti.

Meski demikian, desakan agar KPK memberikan kejelasan terus menguat. Damai Hari Lubis menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum atas kasus yang telah menyita perhatian publik selama bertahun-tahun tersebut.

“Jika memang tidak ada keterlibatan, sampaikan kepada publik. Jika ada bukti yang cukup, proses sesuai hukum. Yang terpenting adalah kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng mendesak KPK untuk bertindak tegas dan segera menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang hingga kini masih menjadi salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah penanganan pandemi di Indonesia.

Desakan tersebut mengemuka setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah properti milik politikus PDI Perjuangan, Herman Hery, dalam rangka pengembangan penyidikan perkara bansos Covid-19 yang sebelumnya menjerat Juliari Peter Batubara.

Menurut Jalih Pitoeng, langkah penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara terang keterlibatan seluruh pihak yang diduga memiliki hubungan dengan proyek bansos Covid-19 yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah.

“Jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika memang ditemukan bukti yang cukup, maka siapapun harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Jalih Pitoeng dalam keterangannya, Senin (8/7/2026).

Jalih Pitoeng menilai penggeledahan yang dilakukan penyidik tidak boleh berhenti sebatas pengumpulan dokumen. Organisasi antikorupsi tersebut meminta KPK segera menyampaikan perkembangan penyidikan secara transparan kepada publik.

Menurut Jalih Pitoeng, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana hasil penggeledahan tersebut, termasuk apakah ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proyek bansos Covid-19.

FORMASI juga mengingatkan bahwa kasus korupsi bansos memiliki dimensi moral yang sangat berat karena terjadi ketika masyarakat sedang menghadapi krisis akibat pandemi. Karena itu, setiap pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa memandang jabatan, afiliasi politik maupun kekuatan ekonomi.

Hingga kini, publik masih menunggu langkah lanjutan KPK dalam pengembangan perkara bansos Covid-19. Penggeledahan terhadap rumah Herman Hery menjadi salah satu perkembangan penting yang memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai arah penyidikan selanjutnya.

Namun secara hukum, penting untuk dicatat bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sampai saat ini, Herman Hery belum berstatus tersangka dalam perkara bansos Covid-19 dan belum ada pernyataan resmi KPK yang menyebutkan adanya keterlibatan pidana dirinya.

Karena itu, desakan FORMASI kepada KPK pada dasarnya merupakan tuntutan agar lembaga antirasuah tersebut bekerja secara profesional, transparan, dan menuntaskan seluruh rangkaian penyidikan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga tidak menyisakan tanda tanya dalam salah satu kasus korupsi paling menyita perhatian publik dalam satu dekade terakhir.

Kasus bansos Covid-19 menjadi ujian penting bagi komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Publik kini menunggu apakah pengembangan perkara yang telah menyeret sejumlah pejabat dan pelaku usaha itu akan mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab atau justru berhenti pada nama-nama yang selama ini telah diproses hukum.

MoneyTalk, Jakarta – Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK) menyoroti pengadaan aki (accu) kendaraan operasional di lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Selatan yang dinilai janggal. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan aki truk sampah dalam kurun waktu 2023 hingga 2026 mencapai Rp3,9 miliar, namun di lapangan banyak pengemudi mengeluhkan kualitas aki yang digunakan.

Koordinator Nasional GSBK, Febri Yohansyah, mengatakan pihaknya menemukan adanya ketimpangan antara besarnya nilai anggaran yang terserap dengan kualitas barang yang diterima oleh para sopir truk sampah.

“Berdasarkan hasil penelusuran data anggaran, Sudin LH Jakarta Selatan telah menghabiskan dana sebesar Rp3,9 miliar untuk pengadaan aki kendaraan operasional selama periode 2023 hingga 2026. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak armada yang sering mengalami kendala akibat aki yang cepat soak,” ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6/2026).

Menurut Febri, harga pengadaan aki per unit tergolong tinggi. Pada tahun 2026 rata-rata harga mencapai Rp1.301.379 per unit, tahun 2025 sebesar Rp1.272.036 per unit, sedangkan pada tahun 2024 berkisar antara Rp1.495.801 hingga Rp1.542.918 per unit.

Adapun spesifikasi aki yang dibeli tercantum sebagai Accu Basah N 70-12 Volt, 70 Ah lengkap dengan label orisinal dan air zuur. Dengan harga yang relatif tinggi tersebut, GSBK menilai kualitas barang yang diterima seharusnya mampu menunjang operasional kendaraan secara optimal.

Namun kenyataannya, kata Febri, ratusan pengemudi truk sampah mengeluhkan armada mereka yang kerap mogok akibat aki yang tidak memiliki daya tahan memadai.

“Jika memang barang yang dibeli sesuai spesifikasi dan harga premium, seharusnya tidak muncul keluhan masif dari para pengemudi. Kondisi ini patut dipertanyakan dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tegasnya.

GSBK menduga terdapat kemungkinan ketidaksesuaian antara spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak pengadaan dengan barang yang digunakan di lapangan. Oleh karena itu, organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Febri mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar segera turun tangan mengusut proses pengadaan tersebut, termasuk memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

“Kami meminta Kejati DKI Jakarta segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap pengadaan aki di Sudin LH Jakarta Selatan. Penggunaan uang pajak rakyat harus transparan dan akuntabel. Jika ditemukan penyimpangan, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

GSBK menilai langkah penegakan hukum penting dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan keuangan daerah serta menjamin operasional armada pengangkut sampah tetap berjalan optimal demi pelayanan publik kepada masyarakat Jakarta.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum BaraNusa, Adi Kurniawan, mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tidak ragu memeriksa maupun menetapkan tersangka terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keterangan Kejaksaan Agung yang membuka peluang pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi MBG, termasuk Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN pada periode yang kini tengah diselidiki aparat penegak hukum.

Menurut Adi Kurniawan, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu dan tidak boleh terpengaruh oleh jabatan yang saat ini diemban seseorang.

“Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk memeriksa secara menyeluruh seluruh pihak yang terlibat dalam tata kelola Program MBG. Jika ditemukan bukti keterlibatan Nanik S. Deyang dalam perkara ini, maka Kejaksaan Agung harus berani menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Adi Kurniawan.

Adi juga mengkritik keputusan pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN di tengah munculnya proses penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi yang terjadi pada masa ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

“Pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN di tengah berkembangnya dugaan korupsi MBG mencederai rasa keadilan masyarakat. Publik tentu bertanya-tanya mengapa seseorang yang pernah berada dalam struktur pimpinan lembaga pada periode yang sedang diusut justru mendapatkan promosi jabatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang berkeadilan,” tegasnya.

Menurut Adi, meskipun setiap warga negara harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis yang dapat memunculkan konflik kepentingan maupun menurunkan kepercayaan publik.

“Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Namun pemerintah juga harus memahami bahwa kepercayaan publik merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan. Ketika seorang pejabat yang memiliki keterkaitan dengan periode yang sedang diperiksa justru diangkat ke posisi yang lebih tinggi, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” katanya.

Ia meminta Presiden dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus tersebut secara independen dan transparan.

“Jangan ada perlindungan terhadap siapa pun. Siapa yang terlibat harus diperiksa, siapa yang bersalah harus dihukum. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kejaksaan Agung harus mengungkap seluruh aktor yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi MBG agar keadilan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Adi Kurniawan.

Dirinya menegaskan akan terus mengawal proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi MBG hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

MoneyTalk, Jakarta – Nama selebritas Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan dalam sidang kasus dugaan suap terkait jasa kepabeanan yang melibatkan perusahaan kargo, BlueRay Cargo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya upaya pengiriman perangkat elektronik, termasuk iPhone 17 dari Amerika Serikat (AS), yang melibatkan koordinasi dengan pihak BlueRay Cargo.

Berdasarkan keterangan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan bukti komunikasi WhatsApp antara asisten pribadi terdakwa John Field, Yohanes, dengan saksi Sri Pangestuti (Tuti). Dalam percakapan tertanggal 15 Oktober 2025 tersebut, terungkap adanya permintaan untuk mengirimkan laptop dan iPhone 17 dari AS ke Indonesia. Jaksa mengungkapkan adanya indikasi barang tersebut tetap masuk ke Indonesia melalui jalur udara di Bali dengan modus pengemasan yang menyamarkan jenis barang dalam dokumen kargo pelanggan lain.

Menanggapi fakta persidangan yang kembali mengemuka tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, memberikan pernyataan tegas pada Sabtu (06/06/2026). Ia mendesak aparat penegak hukum untuk tidak bersikap lunak terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik ini.

“Disebutnya nama figur publik dalam persidangan kasus impor ilegal oleh BlueRay Cargo bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Bea Cukai, tidak boleh silau dengan nama besar. Mereka harus bekerja secara profesional dan transparan untuk membongkar fakta yang sebenarnya,” ujar Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Sabtu (06/06/2026).

Uchok menekankan bahwa modus operandi yang terungkap—seperti pengemasan barang yang dicampur dengan barang pelanggan lain dan manipulasi dokumen kargo—merupakan pelanggaran serius terhadap sistem kepabeanan Indonesia.

“Jika memang ada bukti bahwa barang-barang tersebut masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur ilegal dan merugikan keuangan negara atau melanggar aturan importasi, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai kasus ini hanya menyentuh pelaku di level administratif, sementara pihak yang diuntungkan dari praktik ilegal ini justru terlindungi,” lanjut Uchok.

CBA mendesak majelis hakim dan jaksa penuntut umum untuk terus mendalami setiap keterangan saksi, termasuk BAP yang menyebutkan adanya titipan kargo atas nama Raffi Ahmad melalui pegawai BlueRay Cargo. Transparansi dalam penanganan kasus ini sangat dinantikan publik untuk memastikan tidak adanya praktik “jual beli perkara” atau pembiaran terhadap pelanggaran aturan impor.

“Kami dari CBA akan terus mengawal perkembangan kasus ini. Publik berhak tahu kebenaran di balik dugaan impor ilegal ini agar integritas sektor kepabeanan kita tetap terjaga,” pungkas Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Telkom Indonesia. KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dan memperkirakan potensi kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp2 triliun.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam membongkar dan menuntaskan kasus yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.

Mantan Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini menegaskan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi di lingkungan BUMN harus ditindak tanpa pandang bulu.

“Kami mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Siapa pun yang terbukti mengkhianati amanat rakyat dan mencuri uang rakyat harus diproses secara hukum dan diberikan sanksi yang tegas,” kata Anshar Ilo, Sabtu (06/06).

Menurutnya, kasus yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 triliun tersebut menjadi peringatan bahwa pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan milik negara harus diperkuat.

Anshar menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) semestinya juga berperan aktif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap BUMN yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Danantara seharusnya tidak hanya berfokus pada pengelolaan aset dan investasi, tetapi juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap BUMN yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pencegahan harus menjadi prioritas agar kasus-kasus seperti ini tidak terus berulang,” ujar mantan aktivis HMI ini.

Ia menambahkan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara.

“Kita semua harus berdiri bersama melawan korupsi. Uang negara adalah uang rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir oknum,” tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa lembaganya telah memulai penyidikan baru terkait dugaan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka karena penyidikan masih menggunakan sprindik umum.

KPK juga mengungkapkan bahwa hasil perhitungan sementara menunjukkan potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.