23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) secara resmi mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk segera mengusut tuntas dugaan rekayasa tender pada proyek Pembangunan Kandang Sapi dan Tempat Pengolahan Limbah di Kebun Ranukitri, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2026. Pernyataan tegas terkait temuan ini disampaikan oleh Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, kepada awak media pada Sabtu (06/06/2026), di mana CBA menilai proses tender tersebut cacat integritas dan penuh dengan kejanggalan yang terstruktur.

Data pengadaan menunjukkan tender dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp765.489.412,88 ini diikuti oleh 144 peserta. Namun, ironisnya, hanya 17 perusahaan yang mengajukan penawaran. Fakta ini mengindikasikan bahwa lebih dari 88% peserta sama sekali tidak menunjukkan iktikad untuk berkompetisi. Kejanggalan mencapai titik krusial ketika CBA menemukan adanya kesamaan nilai penawaran hingga dua digit desimal pada tiga perusahaan berbeda, yakni sebesar Rp612.391.530,30. Angka tersebut bukan merupakan sebuah kebetulan, melainkan tepat 80% dari total HPS. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa, nilai 80% dari HPS kerap disalahgunakan sebagai “kode” atau batas aman dalam upaya pengaturan pemenang tender. Adapun ketiga perusahaan yang terlibat adalah CV Yudha Perkasa Teknik, CV Pilar Jaya Persada, dan CV Buana Manunggal Sejati.

Jajang Nurjaman menegaskan bahwa secara statistik, mustahil bagi tiga entitas independen menghasilkan angka penawaran yang presisi hingga satuan sen tanpa adanya koordinasi atau persekongkolan. “Ini bukan kompetisi, ini adalah skenario. Jika penawaran identik hingga digit terakhir dan berhenti tepat di angka 80% HPS, ini adalah bukti nyata adanya persekongkolan horizontal. Proses ini terindikasi kuat telah dikondisikan sejak awal untuk memenangkan pihak tertentu,” tegas Jajang. Praktik ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. CBA menegaskan bahwa pola ini mencederai prinsip pengadaan barang dan jasa yang seharusnya transparan, adil, dan akuntabel.

Menyikapi temuan tersebut, CBA menuntut Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk segera mengambil langkah tegas, yaitu memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh proses tender di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, jika terbukti terdapat persekongkolan, tender harus segera dibatalkan dan dilakukan proses pengadaan ulang yang transparan, serta menindak tegas perusahaan yang terlibat maupun oknum pejabat yang memfasilitasi pengaturan tender tersebut. CBA berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas karena pengadaan barang dan jasa di Jawa Tengah tidak boleh menjadi “bancakan” pihak-pihak tertentu yang merusak iklim persaingan usaha yang sehat dan merugikan keuangan negara.

MoneyTalk, Jakarta – Penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah penting dalam penegakan hukum. Namun, langkah tersebut tidak boleh dipandang sebagai akhir dari upaya pemberantasan korupsi di tubuh BGN. Justru, berbagai fakta yang mulai terungkap menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi diduga tidak hanya melibatkan individu tertentu, melainkan berpotensi mencerminkan masalah tata kelola yang lebih luas dan berlapis.

Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional dengan anggaran yang sangat besar. Pada tahun 2026, program ini memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp286 triliun dan ditargetkan menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Untuk menjalankan program sebesar itu, pemerintah membangun jaringan pelaksana melalui puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG yang tersebar dari tingkat pusat hingga daerah.

Data pemerintah menunjukkan jumlah SPPG yang beroperasi telah mencapai lebih dari 27 ribu hingga 29 ribu unit pada tahun 2026. Namun, di tengah ekspansi yang masif tersebut, BGN juga mengakui bahwa ribuan SPPG pernah dikenai penghentian operasional sementara karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Tercatat lebih dari 8.000 SPPG pernah disuspend sejak program berjalan, sementara sekitar 1.700 SPPG sebelumnya juga dihentikan sementara untuk perbaikan kualitas layanan. Besarnya jumlah SPPG yang bermasalah ini menunjukkan bahwa persoalan pengawasan dan tata kelola dalam program MBG tidak dapat dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri ataupun sekadar kesalahan oknum tertentu.

Besarnya anggaran dan luasnya jaringan pelaksana membuat dugaan korupsi dalam program ini sulit dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara individual. Penyidikan yang sedang berlangsung mengarah pada dugaan adanya persoalan dalam proses verifikasi mitra, penunjukan yayasan pengelola, hingga hubungan afiliasi antara pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa praktik korupsi yang terjadi bukanlah korupsi yang bersifat tunggal, melainkan berpotensi berlangsung secara berjenjang melalui rantai birokrasi dan pelaksana program yang panjang.

Apabila dugaan tersebut benar, maka penangkapan Dadan Hindayana hanyalah pintu masuk untuk membongkar persoalan yang lebih besar. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada satu atau beberapa pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh mata rantai yang terlibat, mulai dari tingkat perumusan kebijakan, proses penunjukan mitra, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan program di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah juga harus membuktikan keseriusannya dalam memperbaiki kualitas Program Makan Bergizi Gratis. Langkah yang paling mendesak adalah melakukan audit nasional secara menyeluruh terhadap seluruh SPPG dan seluruh dapur MBG yang beroperasi di Indonesia. Audit tersebut tidak boleh hanya berfokus pada aspek administrasi dan keuangan, tetapi juga harus mencakup kualitas pelayanan, standar keamanan pangan, penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan bahan baku, serta potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan program.

Audit total menjadi penting untuk menjawab pertanyaan publik yang hingga kini masih mengemuka: apakah korupsi yang terjadi hanya dilakukan oleh segelintir pejabat di tingkat pusat, ataukah telah berkembang menjadi pola penyimpangan yang terstruktur dalam pelaksanaan program MBG secara nasional. Tanpa audit yang menyeluruh dan transparan, pemerintah akan sulit memastikan bahwa dana publik yang sangat besar tersebut benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan bukan menjadi ruang bagi praktik korupsi yang merugikan negara.

Karena itu, membersihkan BGN tidak cukup hanya dengan menangkap mantan kepala badan atau beberapa pejabat di lingkaran atas. Yang dibutuhkan adalah pembongkaran seluruh jaringan penyimpangan yang mungkin telah mengakar dalam sistem, audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG dan dapur MBG, serta reformasi tata kelola yang menjamin akuntabilitas dan transparansi program. Hanya dengan langkah seperti itulah kepercayaan publik dapat dipulihkan dan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dapat dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi ladang korupsi bagi segelintir pihak.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), Jalih Pitoeng, menyampaikan kekhawatiran serius terhadap potensi meningkatnya kemarahan publik apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segera memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, yang namanya mencuat dalam persidangan kasus dugaan suap impor yang melibatkan Bos Blueray Cargo, John Field.

Menurut Jalih, saat ini masyarakat tengah menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, sementara di sisi lain publik menuntut adanya penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara.

“Rakyat hari ini sudah berada pada titik kelelahan. Harga kebutuhan naik, daya beli menurun, lapangan kerja sulit, tetapi ketika muncul fakta-fakta persidangan yang menyeret nama pejabat tinggi, publik justru melihat belum ada langkah hukum yang tegas. Ini yang berpotensi memunculkan kemarahan rakyat,” ujar Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan Jalih merujuk pada sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam dakwaan dan keterangan yang muncul di persidangan, nama Djaka Budi Utama disebut dalam rangkaian pertemuan dengan Bos Blueray Cargo. KPK sendiri menyatakan akan mencermati dan menganalisis seluruh fakta yang muncul selama proses persidangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Lebih jauh, dalam persidangan juga muncul dugaan adanya aliran dana dengan kode tertentu yang dikaitkan dengan sejumlah pejabat Bea Cukai. Jaksa KPK mengungkap adanya amplop berkode “1” yang disebut merujuk kepada Dirjen Bea dan Cukai, dengan nilai yang disebut mencapai 213.600 dolar Singapura. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari fakta persidangan yang terus didalami aparat penegak hukum.

Bagi Jalih Pitoeng, fakta mengenai adanya enam kali penyerahan amplop berkode “1” sebagaimana terungkap dalam persidangan menimbulkan pertanyaan besar yang harus dijawab melalui proses hukum.

“Kalau dalam persidangan disebut ada enam kali penyerahan dengan kode yang sama, tentu publik akan bertanya. Sangat sulit diterima akal sehat jika peristiwa itu tidak ditelusuri secara mendalam. Justru karena itu KPK harus segera bertindak agar tidak muncul spekulasi liar di masyarakat,” kata Jalih.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan bukan berarti seseorang dinyatakan bersalah. Namun, menurutnya, pemeriksaan merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan publik.

“Pemeriksaan itu bagian dari proses mencari kebenaran. Jangan sampai masyarakat menilai ada perlakuan berbeda antara rakyat biasa dan pejabat tinggi negara,” ujarnya.

Jalih menilai kasus yang menyeret institusi Bea Cukai memiliki dampak yang sangat luas karena berkaitan dengan tata kelola perdagangan, penerimaan negara, dan iklim investasi.

Karena itu, Formasi meminta KPK menjaga kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan independensi dan keberanian dalam mengusut setiap pihak yang namanya muncul dalam fakta persidangan.

“Jangan sampai publik melihat hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. KPK harus membuktikan bahwa siapa pun yang disebut dalam fakta persidangan dan memiliki keterkaitan dengan perkara wajib diperiksa,” tegasnya.

Menurut Jalih, keterbukaan dan ketegasan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk meredam kekecewaan masyarakat yang selama ini menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu.

Jalih juga mengingatkan bahwa akumulasi persoalan ekonomi dan persepsi lemahnya penegakan hukum dapat menjadi kombinasi yang berbahaya bagi stabilitas sosial.

“Ketika rakyat merasa hidup semakin sulit dan pada saat yang sama melihat dugaan korupsi besar tidak ditangani secara cepat, maka yang muncul adalah ketidakpercayaan. Jika ketidakpercayaan itu terus menumpuk, kemarahan rakyat bisa berkembang menjadi gejolak yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Karena itu, ia mendesak KPK untuk segera memberikan kepastian mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh terkait nama-nama yang muncul dalam persidangan perkara Blueray Cargo.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan menganalisis seluruh fakta yang terungkap di persidangan dan tidak menutup kemungkinan memeriksa pihak-pihak yang namanya disebut dalam dakwaan maupun keterangan saksi.

Bagi Jalih Pitoeng, langkah cepat dan transparan dari KPK bukan hanya penting untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara dalam upaya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

MoneyTalk, Jakarta – Terdakwa kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Ahmad Yazid atau yang dikenal sebagai Gus Yazid, melontarkan pernyataan kontroversial usai menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (3/6/2026).

Gus Yazid yang tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan penerimaan aliran dana hasil korupsi penjualan aset tanah milik BUMD seluas sekitar 700 hektare itu menyinggung nama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Saat keluar dari ruang sidang dengan mengenakan rompi tahanan dan borgol, Gus Yazid mempertanyakan langkah aparat penegak hukum yang menurutnya belum memeriksa sejumlah pihak tertentu.

“Wamentan itu kapan diperiksanya? Itu, kan, kadernya Gerindra, Sudaryono,” ujar Gus Yazid kepada awak media di lingkungan Tipikor Semarang.

Tidak berhenti di situ, ia juga menyinggung persoalan pengembalian aset dalam perkara yang menyeret dirinya.

“Dia memperalat sopir sama sesprinya (sekretaris pribadi) untuk mengembalikan aset kerugian. Sedangkan dari kasus tuntutan saya Rp20 miliar, aset yang disita sudah Rp35 miliar,” katanya.

Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian karena disampaikan di tengah proses persidangan yang masih berlangsung. Gus Yazid saat ini didakwa dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan kasus korupsi penjualan aset tanah BUMD. Dalam perkara tersebut, ia diduga menerima aliran dana hasil korupsi sebesar Rp20 miliar.

Sidang putusan sela yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang merupakan bagian dari tahapan proses hukum sebelum perkara memasuki agenda pemeriksaan pokok perkara.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Wakil Menteri Pertanian Sudaryono terkait pernyataan yang disampaikan Gus Yazid. Aparat penegak hukum juga belum memberikan keterangan tambahan mengenai nama-nama yang disebut dalam pernyataan terdakwa tersebut.

Kasus yang menjerat Gus Yazid sendiri masih bergulir di Pengadilan Tipikor Semarang dan menjadi perhatian publik karena terkait dugaan korupsi aset bernilai besar yang melibatkan tanah seluas ratusan hektare milik BUMD.

MoneyTalk, Jakarta – Pesan yang disampaikan Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya kepada Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, mendadak menjadi sorotan publik. Di tengah proses hukum yang sedang dijalaninya, Sony menulis surat ucapan selamat yang dibalut dengan kalimat bernada sindiran tajam.

Dalam surat tertanggal 3 Juni 2026, Sony menyampaikan ucapan selamat atas penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN. Namun, perhatian publik tertuju pada satu kalimat yang dianggap memiliki makna mendalam dan menyimpan pesan politik.

“Kepada Yth. Ibu Nanik S Deyang, selamat atas jabatan baru sebagai Kepala BGN. Terimakasih atas hadiah indah yang telah diberikan kepada saya,” tulis Sony dalam surat tersebut, Kamis (4/6/2026).

Kalimat tersebut langsung memantik berbagai spekulasi. Banyak pihak menafsirkan bahwa “hadiah indah” yang dimaksud Sony berkaitan dengan proses hukum yang kini membuat dirinya harus berhadapan dengan jeruji penjara.

Meski demikian, dalam surat yang sama Sony tetap menyampaikan doa dan harapan baik kepada Nanik. Ia mengaku turut bahagia melihat rekannya mendapatkan amanah yang lebih besar dalam pemerintahan.

“Sebuah kebahagiaan melihat sahabat dan rekan yang baik mendapatkan amanah yang lebih besar untuk mengabdi kepada bangsa. Selamat atas jabatan baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas,” tulisnya.

Publik kemudian menilai surat tersebut memiliki dua lapis pesan. Di satu sisi berisi ucapan selamat dan doa, namun di sisi lain mengandung sindiran yang mengarah pada pihak-pihak yang dianggap berperan dalam persoalan hukum yang menimpanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Nanik S Deyang terkait surat yang beredar tersebut. Namun, isi surat itu telah ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial dan memunculkan beragam interpretasi dari masyarakat.

Sebagian pihak menilai surat tersebut sebagai bentuk kritik halus, sementara yang lain melihatnya sebagai ekspresi kekecewaan Sony terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Terlepas dari berbagai tafsir yang berkembang, surat tersebut berhasil menarik perhatian publik karena ditulis pada momentum pelantikan pejabat baru di salah satu lembaga strategis pemerintah.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai optimisme Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo terkait penguatan nilai tukar rupiah setelah Juni 2026 tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, pelemahan rupiah yang terjadi saat ini bukan semata-mata karena faktor musiman, melainkan dipengaruhi persoalan struktural ekonomi yang lebih serius.

Pernyataan tersebut disampaikan Uchok menanggapi penjelasan Perry Warjiyo yang menyebut pelemahan rupiah pada periode April hingga Juni bersifat teknikal dan musiman (seasonality). Menurut Perry, tingginya permintaan dolar Amerika Serikat oleh korporasi untuk kebutuhan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri menjadi faktor utama yang menekan nilai tukar rupiah pada kuartal kedua setiap tahun.

Namun, Uchok menilai penjelasan tersebut lebih merupakan upaya pembelaan diri di hadapan DPR dan kalangan elite politik agar posisi Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI tetap aman.

“Pernyataan Perry Warjiyo itu untuk membela diri di depan anggota DPR agar tidak disuruh mundur oleh para elite politik dan Presiden Prabowo Subianto,” kata Uchok dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Uchok, keyakinan bahwa rupiah akan kembali menguat setelah Juni hanya membuat para pengambil kebijakan terlena. Ia bahkan menyebut anggota DPR dan Presiden Prabowo telah terhipnotis oleh narasi yang disampaikan Bank Indonesia.

Padahal, lanjutnya, pelemahan rupiah berpotensi terus berlanjut setelah Juni. Ia menilai rupiah akan semakin sulit dikendalikan apabila faktor-faktor fundamental ekonomi tidak segera dibenahi.

“Setelah Juni rupiah akan terus melemah. Rupiah akan merdeka dari intervensi BI, merdeka dari kendali Gubernur BI Perry Warjiyo, dan merdeka karena tidak memiliki kolateral yang cukup untuk memperkuat nilai mata uang tersebut,” ujarnya.

Uchok juga menyoroti kondisi fiskal pemerintah yang menurutnya semakin berat akibat tingginya beban utang negara. Ia menyebut total utang Indonesia telah melampaui Rp9.000 triliun, sementara kewajiban pembayaran pokok utang dan bunga pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp800 triliun.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian investor dan kreditor mulai kehilangan kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia.

“Brankas pemerintah seperti tertutup karena investor dan kreditor kabur. Mereka tidak mau masuk ke pasar keuangan karena melihat beban utang yang sangat besar,” tegasnya.

Selain faktor ekonomi, Uchok juga mengaitkan menurunnya kepercayaan investor dengan sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai keterlibatan TNI dalam berbagai sektor sipil, mulai dari pengelolaan perkebunan sawit hingga sektor pertambangan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.

“Investor dan kreditor tidak percaya karena Presiden Prabowo mempersilakan TNI masuk ke ranah sipil, mengurus kelapa sawit, tambang, hingga merebut jabatan-jabatan sipil,” katanya.

Atas dasar itu, Uchok memperkirakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Ia bahkan menilai posisi Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat terancam apabila kondisi tersebut tidak segera membaik.

“Kalau setelah Juni rupiah tetap melemah, maka Perry Warjiyo harus siap-siap mundur atau dipaksa dicopot. Kalau mundur mungkin aman dari jeratan hukum. Tetapi kalau dicopot, siap-siap dipanggil dan diperiksa Kejaksaan Agung,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Bank Indonesia masih berpegang pada proyeksi bahwa nilai tukar rupiah akan kembali stabil seiring meredanya kebutuhan valas korporasi dan membaiknya kondisi pasar keuangan global.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi, meminta agar mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tidak hanya dicopot dari jabatannya, tetapi juga diproses secara hukum apabila ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurut Muslim Arbi, pencopotan pejabat publik seharusnya tidak menjadi akhir dari proses evaluasi pemerintahan. Jika terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan atau penyelewengan anggaran, maka aparat penegak hukum wajib melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional.

“Kalau memang ada dugaan penyelewengan anggaran selama menjabat, maka harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jangan berhenti pada pencopotan jabatan saja,” ujar Muslim Arbi, Selasa (2/6/2026).

Muslim Arbi menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana menunjukkan adanya evaluasi serius terhadap kinerja pelaksanaan program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

Menurutnya, Presiden tentu memiliki akses terhadap laporan internal, evaluasi birokrasi, hingga berbagai masukan dari masyarakat mengenai efektivitas pelaksanaan program tersebut.

“Presiden pasti memiliki pertimbangan yang matang. Saya melihat pencopotan ini menunjukkan bahwa Presiden mengetahui berbagai persoalan yang berkembang dan ingin memastikan program strategis nasional berjalan sesuai tujuan,” katanya.

Sejumlah kritik terhadap pelaksanaan program MBG memang sempat muncul dari berbagai kalangan. Di ruang publik berkembang berbagai keluhan terkait tata kelola program, distribusi, hingga efektivitas penggunaan anggaran. Bahkan, sejumlah survei dan opini publik di media sosial menunjukkan tingginya desakan agar dilakukan evaluasi terhadap pimpinan BGN.

Meski demikian, Muslim Arbi menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ia mengingatkan agar publik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Menurutnya, proses audit dan investigasi menjadi langkah penting untuk memastikan apakah benar terdapat kerugian negara atau penyalahgunaan kewenangan selama kepemimpinan Dadan Hindayana.

“Kalau ada indikasi penyimpangan, harus diaudit. Kalau ada unsur pidana, aparat penegak hukum harus bertindak. Tetapi semuanya harus berdasarkan fakta dan alat bukti,” tegasnya.

Lebih jauh, Muslim Arbi menilai langkah evaluasi terhadap pejabat negara merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo membangun pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

Menurutnya, masyarakat saat ini menaruh harapan besar terhadap pemerintahan untuk memberantas praktik korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan birokrasi yang tidak produktif.

“Publik ingin melihat bahwa setiap pejabat yang diberi amanah benar-benar bekerja untuk rakyat. Kalau ada yang tidak mampu menjalankan tugas atau bahkan diduga menyalahgunakan kewenangan, harus ada konsekuensi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program-program strategis nasional seperti MBG menyangkut kepentingan jutaan masyarakat dan menggunakan anggaran negara yang sangat besar sehingga pengawasannya harus dilakukan secara ketat.

Muslim Arbi juga meminta pemerintah membuka hasil evaluasi secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat apa dasar evaluasi yang dilakukan. Transparansi akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih,” katanya.

Hingga kini belum terdapat pengumuman resmi dari aparat penegak hukum mengenai adanya proses hukum terhadap Dadan Hindayana. Karena itu, seluruh dugaan yang berkembang masih memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Namun demikian, pernyataan Muslim Arbi menambah tekanan publik agar evaluasi terhadap pejabat negara tidak berhenti pada pergantian jabatan, melainkan juga menyentuh aspek akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan di jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam keputusan yang diumumkan di Istana Negara, Selasa (2/6/2026) malam, Dadan Hindayana resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala BGN dan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang.

Pengumuman pergantian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian di Badan Gizi Nasional. Pertama, saudara Dadan sebagai Kepala BGN, kedua saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala BGN, ketiga saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil BGN, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini,” kata Prasetyo Hadi di Istana Negara.

Selain mengganti Kepala BGN, Presiden Prabowo juga merombak posisi wakil kepala lembaga tersebut. Untuk mengisi jajaran pimpinan yang baru, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN.

“Untuk selanjutnya Presiden memutuskan mengangkat saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, kemudian saudari Agustina Arumsari, dan saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru,” lanjut Prasetyo.

Perombakan ini menandai langkah terbaru Presiden Prabowo dalam memperkuat struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional, lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjalankan berbagai program peningkatan gizi masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan saat ini.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum menyampaikan secara rinci alasan di balik pergantian pimpinan BGN tersebut. Namun, pergantian ini diperkirakan menjadi bagian dari upaya percepatan dan penguatan pelaksanaan program-program strategis nasional di bidang gizi dan ketahanan pangan.

Dengan susunan baru tersebut, publik kini menantikan langkah dan kebijakan yang akan ditempuh Nanik Sudaryati Deyang bersama jajaran wakil kepala yang baru dalam memastikan berbagai program BGN berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Gelombang desakan agar Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menguat menyusul pemadaman listrik massal yang melumpuhkan sebagian wilayah Sumatra pada 22 Mei 2026.

Padepokan Hukum Indonesia (PHI) menilai blackout yang berulang di berbagai daerah bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan cerminan kegagalan serius dalam tata kelola dan kepemimpinan perusahaan listrik negara tersebut.

Ketua PHI, Musyanto atau Mus Gaber, menyatakan Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi total jajaran Direksi dan Komisaris PLN. Menurutnya, pemadaman listrik yang berulang dari Bali, Sulawesi, Aceh, Jakarta hingga Sumatra menunjukkan adanya persoalan mendasar yang tidak pernah terselesaikan.

“Kalau listrik terus mati di berbagai daerah dengan skala besar, publik berhak mempertanyakan kemampuan manajemen PLN. Ini bukan lagi insiden sesaat, tetapi indikasi kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Mus Gaber, Senin (1/6/2026).

PHI bahkan secara resmi telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo yang berisi tuntutan agar pemerintah segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) guna mengevaluasi kinerja Direksi dan Komisaris PLN.

Menurut PHI, blackout Sumatra menjadi puncak kekhawatiran publik terhadap ketahanan sistem kelistrikan nasional.

Pasalnya, pemadaman massal tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada operasional industri, layanan kesehatan, transportasi, pelayanan publik hingga aktivitas ekonomi yang bergantung pada pasokan listrik.

“Kalau gangguan terus berulang tanpa ada pembenahan mendasar, maka evaluasi terhadap pucuk pimpinan PLN menjadi sebuah keniscayaan. Negara tidak boleh membiarkan kegagalan yang sama terjadi berulang-ulang,” tegasnya.

Selain meminta pencopotan Direksi yang dianggap gagal menjaga keandalan sistem, PHI juga mendesak pembentukan Tim Audit Independen Nasional yang melibatkan auditor negara, akademisi, pakar ketenagalistrikan serta aparat penegak hukum.

Tim tersebut diminta mengusut penyebab berulangnya blackout, termasuk menelusuri dugaan lemahnya pengawasan internal dan kemungkinan adanya penempatan pejabat strategis yang tidak berbasis kompetensi.

PHI menilai gangguan listrik berskala besar yang terus berulang berpotensi merusak kepercayaan investor terhadap infrastruktur nasional.

Di tengah ambisi pemerintah menarik investasi besar-besaran dan mempercepat hilirisasi industri, keandalan pasokan listrik menjadi faktor yang tidak bisa ditawar.

“Ketahanan energi adalah urat nadi pembangunan. Jika listrik masih mudah lumpuh, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan masyarakat, tetapi juga kredibilitas negara di mata dunia usaha,” ujar Mus Gaber.

Karena itu, PHI meminta Presiden Prabowo tidak berhenti pada evaluasi administratif semata, melainkan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas berulangnya krisis kelistrikan tersebut, termasuk opsi mencopot Direktur Utama PLN jika terbukti gagal menjamin keandalan pasokan listrik nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut secara menyeluruh kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang saat ini tengah menjadi perhatian publik.

Menurut Uchok, langkah KPK yang menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap pengusaha rokok Muhammad Suryo harus menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan praktik penyimpangan yang lebih luas di sektor kepabeanan dan cukai.

“KPK jangan berhenti pada pemeriksaan formalitas. Semua pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan praktik suap, gratifikasi, maupun penyalahgunaan fasilitas cukai harus diperiksa secara transparan dan profesional,” kata Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Uchok menilai kasus yang sedang ditangani KPK berpotensi mengungkap dugaan kerugian negara yang besar apabila benar terdapat praktik manipulasi cukai maupun pengaturan jalur impor yang melibatkan oknum tertentu.

Sebelumnya, KPK memastikan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan pengusaha rokok Muhammad Suryo dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan DJBC. Pemeriksaan ulang dilakukan setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebelumnya karena alasan pemulihan pasca kecelakaan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan penjadwalan ulang tersebut tinggal menunggu kebutuhan penyidik. KPK menegaskan proses pemeriksaan saksi sepenuhnya menjadi kewenangan tim penyidik yang menangani perkara.

CBA Soroti Potensi Kebocoran Penerimaan Negara

Uchok mengatakan sektor cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting.

Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan cukai harus ditindak secara serius.

“Kalau benar ada praktik manipulasi pita cukai atau permainan dalam proses kepabeanan, maka dampaknya bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara yang seharusnya masuk ke kas negara,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa publik menaruh harapan besar kepada KPK untuk mengungkap secara terang siapa saja pihak yang diduga menikmati keuntungan dari praktik tersebut.

Menurut Uchok, penegakan hukum yang tegas juga penting untuk memberikan efek jera serta memperbaiki tata kelola pengawasan di lingkungan Bea Cukai.

Minta KPK Buka Peran Seluruh Pihak

Lebih lanjut, Uchok meminta KPK tidak ragu menelusuri aliran dana maupun hubungan antara pelaku usaha dengan oknum pejabat yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

“KPK harus berani membuka secara terang apakah ada jaringan yang bekerja secara sistematis. Jangan sampai kasus ini berhenti pada beberapa nama saja, sementara aktor lain yang diduga berperan justru tidak tersentuh,” tegasnya.

Kasus yang saat ini ditangani KPK merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Februari 2026.

Dalam proses penyidikan, KPK juga mendalami dugaan pelanggaran terkait pengurusan cukai rokok dan praktik pengaturan jalur impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Uchok berharap KPK dapat bekerja secara independen dan profesional sehingga penanganan perkara tersebut mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Jangan ada tebang pilih. Semua pihak yang diduga mengetahui, menikmati, atau terlibat dalam praktik korupsi harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Uchok Sky Khadafi.