23 November 2026

Korupsi

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memanggil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, menyusul dugaan pelanggaran terhadap kebijakan BPI Danantara mengenai larangan pemberian tantiem dan insentif bagi dewan komisaris BUMN. Desakan ini muncul setelah ditemukannya indikasi ketidakpatuhan terhadap Surat Edaran CEO BPI Danantara Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 yang diterbitkan pada 30 Juli 2025, yang secara tegas melarang pemberian tantiem, insentif kinerja, serta insentif jangka panjang bagi komisaris di lingkungan BUMN portofolio Danantara.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi dalam keterang tertulisnya pada Jum’at (29/05/26), menilai bahwa manajemen BRI terkesan mengabaikan arahan tersebut.

Berdasarkan catatan laporan keuangan, CBA menemukan adanya lonjakan signifikan pada pos anggaran bonus dan insentif manajemen kunci di BRI, yakni dari Rp228,6 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp396,3 miliar pada tahun 2025, atau terjadi peningkatan sebesar Rp167,6 miliar. Selain itu, temuan data tahun 2025 menunjukkan BRI masih mengalokasikan tantiem bagi jajaran direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem bagi dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.

Uchok menegaskan bahwa pemberian tantiem bagi komisaris merupakan praktik yang tidak sejalan dengan instruksi BPI Danantara maupun arahan Presiden Prabowo. Menurutnya, manajemen BRI cenderung bersikap selektif dalam menjalankan kebijakan pemerintah, seolah-olah aturan penghapusan tantiem tersebut tidak berlaku bagi operasional perusahaan.

Atas dasar tersebut, CBA mendesak Kejagung untuk segera membuka penyidikan dan menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut guna memastikan transparansi serta kepatuhan BUMN terhadap kebijakan strategis pemerintah. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terkait tuduhan yang disampaikan oleh pihak CBA tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam program pembagian sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut mencapai nilai Rp100 miliar.

Dalam pernyataannya di Bandung, Jumat (29/5/2026), Rizal menilai penggunaan dana negara untuk pengadaan hewan kurban harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan terbuka kepada publik.

“KPK mestinya tidak peduli besaran nilai, yang penting hasil korupsi. Meski hanya Rp100 miliar, itu tetap uang rakyat yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan,” ujar Rizal.

Ia meminta KPK menelusuri proses pengadaan sapi kurban, mulai dari pihak penjual, harga pembelian, hingga distribusi ke daerah-daerah maupun komunitas penerima.

“Usut beli sapi ke siapa, dengan harga berapa, lalu dikirim ke daerah atau komunitas mana saja,” katanya.

Rizal juga menyinggung dugaan adanya kepentingan politik dalam program pembagian sapi kurban tersebut. Ia menilai program yang menggunakan dana negara berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral menuju Pemilu Presiden 2029.

Menurutnya, Presiden seharusnya dapat berkurban menggunakan dana pribadi mengingat latar belakang kekayaan yang dimilikinya.

“Prabowo itu orang kaya. Jika ingin menunjukkan kecintaan kepada rakyat, bisa saja berkurban dengan harta pribadi, bukan menggunakan APBN,” ucapnya.

Selain itu, Rizal mengkritik pernyataan Menteri Agama yang menyebut penggunaan APBN untuk kurban tidak menjadi masalah karena uang negara kembali kepada rakyat. Ia menilai pandangan tersebut terlalu sederhana dan mengabaikan prinsip tata kelola keuangan negara.

Dalam pernyataannya, Rizal turut meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kegiatan keagamaan tetap harus dilaksanakan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan aturan hukum yang berlaku.

“KPK jangan kembali gagal mengusut dugaan penyimpangan penggunaan uang negara. Jika memang ada masalah, harus dibuka secara terang kepada publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, publik ramai memperbincangkan program distribusi sapi kurban Presiden yang disebut mencapai lebih dari seribu ekor di berbagai daerah Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Polemik anggaran kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta mulai menjadi sorotan publik.

Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, mendesak Kejaksaan Agung untuk turun tangan menyelidiki penggunaan anggaran Paskibraka DKI Jakarta yang dinilai tidak masuk akal dan terlalu fantastis.

Menurut Febri, besarnya anggaran Paskibraka DKI Jakarta jauh melampaui logika kewajaran jika dibandingkan dengan anggaran kegiatan serupa di tingkat nasional.

“Tahun 2025 anggaran Paskibraka DKI Jakarta tercatat mencapai Rp13,5 miliar. Tahun 2026 memang turun sedikit menjadi Rp12,9 miliar, tapi angka itu tetap fantastis,” ujar Febri dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Ia membandingkan anggaran tersebut dengan anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menangani Paskibraka tingkat nasional.

“BPIP mengurus Paskibraka seluruh Indonesia, mulai dari seleksi tingkat provinsi, pelatihan, akomodasi, hingga pengiriman peserta ke Jakarta. Total anggarannya sekitar Rp9,1 miliar. Lah ini DKI Jakarta cuma satu provinsi, tapi anggarannya malah lebih besar. Ini logikanya bagaimana?” sindirnya.

Febri menilai perbedaan angka tersebut layak menjadi perhatian aparat penegak hukum karena dianggap tidak proporsional.

“Kalau satu provinsi anggarannya lebih besar dari kegiatan nasional, publik tentu bertanya-tanya. Apa saja yang dibelanjakan sampai angkanya bisa sebesar itu?” katanya.

Dari sejumlah rincian anggaran yang disoroti, Febri menyebut terdapat salah satu pos belanja yang menurutnya paling janggal, yakni pengadaan dua buah spanduk dengan nilai mencapai Rp1,2 juta.

“Kejagung cukup teliti satu item ini saja dulu. Di dokumen tertulis dua buah spanduk nilainya Rp1,2 juta. Publik tentu heran, spanduk seperti apa yang harganya bisa semahal itu,” tegasnya.

Ia pun meminta Kejaksaan Agung segera memanggil pihak terkait, termasuk Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, guna memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

“Karena ini menyangkut uang rakyat, maka harus ada transparansi. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan akibat anggaran yang terkesan terlalu jumbo dan tidak masuk akal,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kebijakan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani hanya sebatas wacana atau “omon-omon” belaka.

Pasalnya, menurut Uchok, masih ada BUMN sektor perbankan yang tetap memberikan tantiem bernilai fantastis kepada direksi dan komisarisnya.

“Pernyataan Presiden Prabowo dan Rosan Perkasa Roeslani hanya omon-omon saja. Ada BUMN perbankan yang tidak menjalankan perintah Presiden dan Danantara tersebut,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menghapus tantiem untuk jajaran komisaris dan direksi BUMN karena menilai banyak praktik yang tidak masuk akal di perusahaan pelat merah. Menurutnya, ada perusahaan yang merugi namun memiliki komisaris terlalu banyak.

Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani juga memastikan kebijakan penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN telah berjalan. Hal itu disampaikan Rosan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen pada 19 Agustus 2025.

Namun, Uchok menilai fakta di lapangan justru berbeda. Ia menyoroti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang masih mengalokasikan tantiem bagi direksi dan komisaris.

Menurut data yang ditemukan CBA dalam laporan keuangan BRI tahun 2025, perusahaan masih memberikan tantiem kepada direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem kepada dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.

“Angka yang bikin rakyat biasa pusing menghitung nol-nya,” sindir Uchok.

Uchok juga menyoroti Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, yang dinilai tidak menjalankan arahan Presiden dan Danantara terkait penghapusan tantiem.

“Dari data tantiem di atas, sepertinya Direktur Utama BRI Hery Gunardi hanya mau mendengar perintah Presiden saja. Dan tidak menjalankan lantaran belum tentu Presiden Prabowo dan Rosan bisa membaca laporan keuangan BRI,” ujarnya.

Menurut Uchok, kebijakan penghapusan tantiem seolah hanya berlaku bagi BUMN lain, sementara di BRI praktik tersebut tetap berjalan seperti biasa.

“Buat Hery Gunardi aturan itu hanya cuma kata-kata Rosan saja. Dan perintah Presiden Prabowo cuma arahan umum. Kebijakan penghapusan tantiem itu seolah cuma berlaku untuk BUMN yang lain saja. Kalau BRI, ya jalan terus seperti biasa,” tegasnya.

Ia juga mengkritik gaya kepemimpinan manajemen BRI yang dinilai bertolak belakang dengan arahan pemerintah.

“Benar-benar gaya kepemimpinan yang unik di manajemen BRI ini. Mendengar perintah, mengangguk hormat, lalu diam-diam melakukan hal sebaliknya. Yang bikin heran, bagaimana mungkin pembangkangan seterang ini bisa terjadi di badan usaha milik negara tanpa ada yang menegur dan tanpa ada yang memprotes,” katanya.

Selain tantiem, Uchok mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 BRI juga mengeluarkan anggaran gaji dan tunjangan direksi mencapai Rp240,8 miliar serta gaji dan tunjangan dewan komisaris sebesar Rp80,2 miliar.

Tak hanya itu, perusahaan juga mengalokasikan bonus dan insentif manajemen kunci sebesar Rp396,3 miliar.

Uchok menilai kondisi tersebut menunjukkan belum adanya keseriusan dalam melakukan efisiensi di tubuh BUMN, khususnya sektor perbankan pelat merah.

MoneyTalk, Jakarta – Kondisi keuangan PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan publik setelah utang perusahaan listrik negara itu disebut telah menembus angka Rp804,2 triliun pada 2025. Angka tersebut meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di level Rp736,4 triliun.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menilai manajemen PLN terlihat terus menambah beban utang tanpa menunjukkan tanda-tanda pengereman yang jelas.

“Dirut PLN seperti mengemudikan kendaraan raksasa yang remnya hilang entah ke mana. Kendaraan bernama PLN ini terus melaju kencang menuju jurang, tapi penumpang dan sopirnya malah terlihat tenang,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Menurut catatan CBA, tren penambahan utang PLN masih terus berlangsung sepanjang 2026. Pada 3 Februari 2026, PLN menerbitkan obligasi berupa Global Medium Term Notes dengan nilai maksimal USD500 juta untuk tenor lima tahun dan USD1 miliar untuk tenor sepuluh tahun.

Tidak berhenti di situ, pada 24 Februari 2026, perusahaan disebut menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank ICBC Indonesia senilai Rp4 triliun.

Kemudian pada 9 Maret 2026, PLN juga menandatangani pinjaman berbasis hasil atau Result Based Loan (RBL) untuk program percepatan transisi energi bersih Indonesia tahap pertama bersama KfW sebesar USD302 juta.

Selanjutnya, pada 20 April 2026, PLN kembali meneken perjanjian pinjaman belanja modal dengan PT Bank Maspion Indonesia Tbk senilai Rp1 triliun.

Uchok menilai, besarnya utang tersebut kontras dengan sikap manajemen yang dinilai tetap tenang menghadapi tekanan keuangan perusahaan. Menurut dia, ketenangan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa pemerintah akan tetap menjadi penyangga utama PLN.

“Manajemen PLN punya alibi bahwa perusahaan memiliki cadangan fasilitas kredit memadai, adanya jaminan pemerintah untuk pembayaran utang bank terkait, dan pendapatan subsidi dari pemerintah Indonesia atas penyediaan listrik,” katanya.

Ia menyebut alasan tersebut justru menunjukkan adanya potensi pengalihan tanggung jawab kepada negara apabila kondisi keuangan PLN memburuk di masa mendatang.

“Logikanya sederhana, kalau perusahaan tidak kuat bayar maka pemerintah yang tanggung. Kalau akhirnya bangkrut karena utang menumpuk, bebannya kembali ke negara,” tegasnya.

Menurut Uchok, pola tersebut berpotensi membebani masyarakat karena pada akhirnya tanggung jawab keuangan akan kembali menggunakan dana negara yang bersumber dari pajak rakyat.

“Manajemen bebas berutang, bebas ekspansi dan membuat proyek. Tetapi ketika tagihan datang atau keuangan ambles, tanggung jawab akhirnya kembali ke negara dan rakyat,” pungkasnya.

MoneyTalk,Depok – Center for Budget Analysis (CBA) melayangkan desakan keras kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan UPTD TPA Cipayung, Kota Depok. Praktik yang diduga merugikan keuangan daerah ini disebut melibatkan oknum operator alat berat yang memperjualbelikan sisa jatah solar kepada pengepul.

​Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, menuturkan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti awal terkait ketidaktertiban administrasi dalam pengelolaan BBM di area TPA Cipayung. Menurutnya, laporan penggunaan BBM selalu dicatat habis setiap bulannya, meski faktanya terdapat sisa yang kemudian “dijual” secara ilegal.

​”Ada pola yang tidak wajar. Dalam catatan, penggunaan selalu habis, tidak ada sisa. Namun, dari observasi kami di lapangan, selalu ada stok yang tersisa dari alat berat. Sisa inilah yang kemudian diduga dijual ke pengepul setempat,” ujar Uchok kepada awak media pada selasa (26/05/26).

​Berdasarkan investigasi CBA, praktik ini diduga telah berlangsung secara sistematis. Pengepul mengaku rutin mendapatkan pasokan sekitar 40 liter BBM per minggu dari setiap operator alat berat di TPA Cipayung. BBM tersebut dibeli dengan harga Rp5.000 per liter dan dijual kembali ke pasar gelap atau alat berat sewaan dengan harga Rp7.000 per liter.

​”Ini adalah bentuk kebocoran anggaran daerah. BBM yang dibeli dengan dana APBD justru dijadikan objek bisnis pribadi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

​Atas temuan tersebut, CBA mendesak Kejati Jawa Barat untuk memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok serta kepala UPTD TPA Cipayung. Pemanggilan ini dianggap perlu untuk memberikan klarifikasi mengenai mekanisme pengawasan dan pengelolaan BBM di lingkungan kerja mereka.

​Hingga berita ini diterbitkan, pihak DLHK Kota Depok maupun pengelola UPTD TPA Cipayung belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi terkait dugaan praktik ilegal tersebut. CBA menegaskan bahwa temuan ini harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk membongkar penyimpangan aset negara di tingkat pemerintah daerah

MoneyTalk, Jakarta – Pengelolaan belanja modal infrastruktur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 disorot tajam oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 8/T/LHP/DJPKN-V.JKT/PPD.03/01/2026, auditor negara mengungkap adanya praktik pemborosan dan perencanaan proyek yang dinilai jauh dari standar profesionalisme.

Berdasarkan dokumen audit yang terbit per 30 Januari 2026, realisasi belanja modal pada sejumlah dinas strategis—termasuk Dinas Bina Marga (DBM) dan Dinas Sumber Daya Air (DSDA)—mencapai Rp4,51 triliun dari total pagu Rp5,08 triliun. Namun, angka jumbo tersebut justru dibarengi dengan sederet temuan penyimpangan yang merugikan keuangan daerah hingga Rp2,79 miliar.

BPK mencatat tiga poin krusial yang menjadi biang kerok pemborosan anggaran:

Skandal Lampu Jalan Semanggi: Pengadaan armatur lampu RGB di kawasan Semanggi dinilai tidak sesuai kebutuhan lapangan. Selain spesifikasi teknis yang tidak terpenuhi, BPK menemukan tujuh unit lampu rusak sebelum dipasang dan kekurangan 15 unit lampu wall wash yang belum diselesaikan penyedia. Kondisi ini membuat aset yang ada berpotensi menjadi “barang rongsokan” karena masa garansi yang terbatas.

Dugaan Mark Up Harga Aspal: Proyek pengaspalan AC-BC dan AC-WC di bawah naungan Sudin SDA Jakarta Selatan terindikasi mengabaikan Standar Harga Satuan (SHS) Pergub No. 24 Tahun 2024. Akibat kelalaian ini, terjadi pemborosan anggaran sebesar Rp2,66 miliar akibat harga satuan yang jauh di atas standar kewajaran.

Proyek “Amburadul” di Kali Item: Penataan kawasan saluran PHB Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, senilai Rp26,2 miliar terancam mubazir. Proyek yang seharusnya mempercantik bantaran kali tersebut terpaksa di-adendum karena lemahnya perencanaan. Pembebasan lahan yang tidak tuntas sejak awal menyebabkan fasilitas jogging track dan taman gagal terealisasi.

BPK menegaskan bahwa deretan masalah ini berpangkal pada buruknya kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Perencanaan yang dilakukan dinilai tidak mencerminkan kondisi lapangan, yang pada akhirnya memicu inefisiensi anggaran secara sistematis.

Menanggapi audit tersebut, pihak Pemprov DKI melalui perwakilan DBM dan DSDA menyatakan komitmennya untuk memperbaiki prosedur perencanaan ke depan. Namun, publik kini menanti langkah konkret Pemprov dalam menindaklanjuti temuan tersebut, terutama terkait potensi kerugian negara yang sudah terlanjur terjadi, tulis BPk

BPK sendiri telah memberikan instruksi tegas agar setiap dinas wajib mematuhi ketentuan SHS, memastikan clear and clean lahan sebelum proyek dimulai, dan menyusun pengadaan barang yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mendesak pemerintah segera mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama setelah namanya disebut dalam persidangan kasus dugaan suap importasi yang menyeret perusahaan Blueray Cargo. Muslim menilai munculnya nama pejabat tertinggi Bea Cukai dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan persoalan serius yang tidak bisa dianggap sekadar isu administratif internal.

Menurut Muslim Arbi, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, apalagi jika dugaan tersebut berkaitan dengan praktik suap dalam pengurusan barang impor yang merugikan negara dan merusak kredibilitas institusi kepabeanan.

“Kalau benar dalam persidangan terungkap ada penerimaan uang hingga puluhan miliar rupiah dan nama Dirjen disebut berkali-kali dalam dakwaan jaksa KPK, maka Presiden dan Menteri Keuangan harus segera mengambil langkah tegas. Copot sementara dan proses hukum harus berjalan transparan,” ujar Muslim Arbi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Ia menegaskan, pencopotan pejabat yang sedang terseret perkara korupsi merupakan bagian penting untuk menjaga integritas lembaga negara. Terlebih, Bea Cukai merupakan institusi strategis yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara, arus perdagangan internasional, serta pengawasan keluar masuk barang.

Kasus yang kini menjadi sorotan publik tersebut bermula dari sidang dugaan suap importasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam surat dakwaan jaksa KPK, tiga terdakwa dari Blueray Cargo didakwa memberikan suap kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar proses importasi barang dipermudah dan pengawasan kepabeanan dilonggarkan.

Jaksa KPK mendakwa pimpinan Blueray Cargo, John Field, bersama sejumlah pihak lain memberikan suap senilai sekitar Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura serta fasilitas mewah senilai Rp1,8 miliar kepada pejabat Bea Cukai.

Dalam dakwaan tersebut, nama Djaka Budi Utama disebut hadir dalam pertemuan bersama sejumlah pejabat Bea Cukai dan pengusaha kargo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Juli 2025. Pertemuan itu diduga menjadi bagian dari rangkaian komunikasi antara pihak swasta dan pejabat Bea Cukai terkait pengurusan impor barang.

Jaksa mengungkap bahwa setelah pertemuan tersebut terjadi komunikasi lanjutan yang berujung pada praktik suap untuk mempermudah pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo. Modus yang diungkap di persidangan meliputi pengondisian jalur pemeriksaan, pengurangan hambatan dwelling time, hingga pengawasan yang lebih longgar terhadap barang impor tertentu.

Muslim Arbi menilai fakta persidangan itu cukup menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk memperdalam dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk pejabat level tertinggi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Jangan sampai publik melihat ada perlindungan terhadap elite tertentu. Kalau bawahan diproses, maka atasan yang namanya muncul dalam dakwaan juga harus diperiksa secara serius,” katanya.

Ia juga menyinggung pentingnya asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Menurutnya, KPK harus menunjukkan independensi dan keberanian dalam membongkar dugaan mafia impor yang selama ini dianggap merugikan negara triliunan rupiah.

Secara hukum, nama seseorang yang muncul dalam surat dakwaan memang belum otomatis membuktikan keterlibatan pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, fakta persidangan dan keterangan jaksa dapat menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mendalami kemungkinan adanya aliran dana, komunikasi, maupun peran pihak lain dalam perkara.

Dalam hukum acara pidana, jaksa dapat mengembangkan perkara apabila ditemukan fakta baru selama persidangan berlangsung. Keterangan saksi, dokumen transaksi, catatan komunikasi, maupun aliran dana dapat dijadikan alat bukti tambahan untuk memperluas penyidikan.

Kasus Blueray Cargo sendiri kini menjadi perhatian karena menggambarkan dugaan praktik korupsi sistematis dalam tata kelola kepabeanan. Jaksa menyebut praktik suap dilakukan secara bertahap sejak pertengahan 2025 hingga awal 2026.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihak Bea Cukai menegaskan tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai substansi perkara karena kasus tersebut telah masuk tahap persidangan.

Nama Djaka Budi Utama sendiri sebelumnya dikenal sebagai purnawirawan TNI yang mulai menjabat Dirjen Bea dan Cukai pada Mei 2025. Ia memiliki latar belakang militer dan pernah menduduki sejumlah posisi strategis sebelum masuk ke lingkungan Kementerian Keuangan.

Muslim Arbi menilai pemerintah tidak boleh menunggu tekanan publik semakin besar sebelum mengambil langkah. Ia meminta Presiden dan Menteri Keuangan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap negara. Kalau institusi strategis seperti Bea Cukai terus diterpa dugaan mafia impor dan suap, maka wibawa pemerintah ikut dipertaruhkan,” ujarnya.

Ia juga mendesak KPK membuka seluruh fakta persidangan secara terang kepada publik agar tidak muncul spekulasi maupun dugaan adanya upaya penghentian perkara di tengah jalan.

“Publik ingin melihat apakah pemberantasan korupsi benar-benar menyentuh aktor utama atau hanya berhenti di level bawah,” tegas Muslim Arbi.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti peristiwa padam listrik massal atau blackout yang terjadi di Sumatera.

Melalui unggahannya di media sosial X pada Senin, 25 Mei 2026, Said Didu menilai peristiwa tersebut bisa menjadi titik awal terbukanya persoalan besar di tubuh PLN.

“Ke jadian padamnya listrik (Blackout) di Sumatera bisa jadi titik awal masalah PLN yang mulai terbuka,” tulis Said Didu dalam unggahannya.

Ia menduga penyebab blackout tersebut berkaitan dengan berkurangnya pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh PLN dalam satu dekade terakhir.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar tidak meluas ke wilayah lain di Indonesia.

“Penyebabnya diduga karena berkurangnya secara drastis pembangunan infrastruktur oleh PLN selama 10 tahun terakhir. Ini perlu langkah ‘darurat’ agar kejadian tersebut tidak meluas ke daerah lain,” lanjutnya.

Unggahan Said Didu itu pun memantik perhatian publik di tengah sorotan terhadap keandalan pasokan listrik nasional, khususnya setelah terjadinya pemadaman listrik besar di wilayah Sumatera.

MoneyTalk, Jakarta – Akun media sosial Independen Sumatera atau Indepensumatera melontarkan kecaman keras terhadap manajemen PT PLN pasca pemadaman listrik massal yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera pada 22 Mei 2026.

Dalam unggahan di platform X pada Senin (26/5/2026), akun tersebut menyampaikan petisi terbuka yang menuntut pencopotan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyusul blackout yang disebut menyebabkan lumpuhnya berbagai aktivitas masyarakat di Pulau Sumatera.

“Pemecatan segera dan tidak hormat terhadap Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN,” demikian salah satu isi tuntutan dalam unggahan tersebut.

Independen Sumatera juga menyinggung kemungkinan tuntutan “merdeka” apabila blackout serupa kembali terjadi untuk ketiga kalinya.

Dalam narasinya, Independen Sumatera menggambarkan kondisi blackout pada malam Jumat, 22 Mei 2026, yang disebut berdampak luas mulai dari Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Jambi hingga Lampung.

Mereka menyebut rumah sakit harus mengandalkan genset, lalu lintas mengalami kekacauan, jaringan komunikasi terganggu, distribusi air bersih terhenti, hingga pelaku usaha mengalami kerugian besar.

Menurut Independen Sumatera, peristiwa itu dinilai bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola kelistrikan.

Independen Sumatera juga menilai Sumatera yang kaya sumber energi seperti batubara, gas, hidro, dan panas bumi justru masih rentan mengalami pemadaman massal.

Selain mendesak pencopotan Dirut PLN, mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya audit independen terhadap sistem transmisi PLN di Sumatera, pemberian ganti rugi kepada korban blackout apabila ditemukan unsur kelalaian, serta reformasi total sistem kelistrikan Sumatera.

Mereka juga meminta Prabowo Subianto mengambil langkah tegas melalui mekanisme RUPS untuk mengganti pimpinan PLN dengan figur yang dinilai lebih kompeten.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT PLN (Persero) maupun Darmawan Prasodjo terkait unggahan dan tuntutan yang disampaikan akun Independen Sumatera tersebut.