Benz Jono Hartono Archives -

Benz Jono Hartono Soroti Dugaan Mentalitas Kolonial dalam Kehidupan Berbangsa Praktisi media massa sekaligus Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat dan Executive Director HIAWATHA Institute, Benz Jono Hartono

Praktisi media massa sekaligus Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat dan Executive Director HIAWATHA Institute, Benz Jono Hartono

Benz Jono Hartono Soroti Dugaan Mentalitas Kolonial dalam Kehidupan Berbangsa

Hedi Batubara 30 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Praktisi media massa Benz Jono Hartono menyampaikan pandangannya mengenai kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui rilis yang diterima redaksi, Kamis (30/7/2026). Dalam rilis tersebut, ia menilai bahwa setelah berakhirnya penjajahan fisik oleh Belanda, masih terdapat persoalan yang menurutnya berkaitan dengan cara berpikir dan praktik kekuasaan yang dianggap tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

Benz memberi judul rilisnya “Penjajahan Jilid Dua Dilanjutkan Oleh Londo Ireng” dan menyertakan pernyataan berikut:

“Ketika Penjajah Pergi, yang Tetap Tinggal dan Menjajah adalah Londo Ireng sebagai Instrumen Kaum Kafir dan Kaum Munafik Penjajahan di Indonesia.” katanya.

Menurut Benz, proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 memang mengakhiri pemerintahan kolonial Belanda, tetapi ia mempertanyakan apakah seluruh bentuk penjajahan benar-benar telah berakhir.

“Jika penjajahan jilid pertama dilakukan oleh ‘Londo Bule’ melalui kekuatan militer, monopoli ekonomi, dan penguasaan politik, maka dalam penjajahan jilid kedua dijalankan oleh ‘Londo Ireng’, sebuah metamorfosis cara berpikir kolonial dan lebih setia kepada kepentingan Kaum Kafir dan Kaum Munafik, daripada kepada kepentingan rakyatnya sendiri yang Mayoritas Islam,” tulisnya.

Ia juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai persoalan perlakuan terhadap identitas dan aspirasi umat Islam dalam ruang publik.

“Identitas umat Islam, aspirasi mereka sering dipandang dengan penuh kecurigaan. Simbol-simbol keislaman terkadang menjadi bahan stereotip, sementara suara umat Islam dalam berbagai narasi publik, tidak memperoleh ruang yang setara,” ujarnya.

Dalam rilis tersebut, Benz menyampaikan pandangannya mengenai penanganan persoalan yang berkaitan dengan umat Islam.

“Ketika terjadi persoalan yang melibatkan Umat Islam, penanganannya sering di besar besarkan, sedangkan kasus lain yang tidak terkait Umat Islam selalu dipeti es kan,” tulisnya.

Ia menambahkan bahwa warisan kolonial yang paling berbahaya menurut pandangannya bukanlah bangunan peninggalan Belanda, melainkan cara berpikir kolonial.

“Warisan kolonial yang paling berbahaya bukanlah gedung-gedung peninggalan Belanda, melainkan mentalitas kolonial. Mentalitas yang memandang umat Islam sebagai masyarakat yang harus terus diawasi, dicurigai, diperangi, dan selalu di infiltrasi, juga dijauhkan dari pengaruh dalam kehidupan berbangsa,” katanya.

Benz juga menyatakan:

“Ironisnya, pelaku dari cara berpikir itu bukan lagi orang Belanda. Mereka adalah Londo Ireng anak-anak bangsa sendiri, yang memperoleh jabatan, kekuasaan, dan fasilitas dari Kaum Kafir dan Kaum Munafik.”

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa umat Islam memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan Indonesia.

“Padahal, umat Islam adalah bagian penting dalam sejarah Indonesia. Banyak ulama, santri, dan pejuang Muslim berperan dalam perjuangan melawan kolonialisme. Karena itu, muncul pertanyaan yang layak direnungkan, mengapa mayoritas umat Islam selalu dipecundangi oleh kaum kafir dan kaum munafik di Indonesia,” tulisnya.

Meski demikian, Benz menilai tantangan umat Islam tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam.

“Tantangan umat Islam tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam, perpecahan, rusaknya pendidikan, lemahnya ekonomi, dan berkurangnya semangat membangun persatuan umat. Tanpa pembenahan internal yang solid, sulit umat Islam untuk menjadi kekuatan yang mampu membawa perubahan,” ujarnya.

Di bagian akhir rilis, Benz menegaskan bahwa Indonesia tidak memerlukan kebencian antargolongan, melainkan penegakan keadilan bagi seluruh warga negara.

“Pada akhirnya, Indonesia tidak memerlukan kebencian antargolongan. Yang diperlukan adalah negara yang benar-benar berdiri di atas semua warga negara secara adil, menghormati kebebasan beragama sesuai konstitusi, dan membuka ruang yang sama bagi setiap kelompok untuk berkontribusi,” katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan makna kemerdekaan yang menurutnya harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa.

“Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi juga bebas dari segala bentuk ketidakadilan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Jika masih ada warga negara yang merasa dipinggirkan, maka pekerjaan besar bangsa ini belum selesai,” demikian pernyataan Benz Jono Hartono dalam rilis yang diterima redaksi.

Redaksi menyampaikan bahwa seluruh isi pernyataan di atas merupakan pandangan dan pendapat narasumber sebagaimana tercantum dalam rilis yang diterima. Pihak-pihak yang disebut atau merasa berkepentingan memiliki ruang yang sama untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, atau penjelasan lebih lanjut.

Politikus Bermental Follower Dinilai Jadi Ancaman bagi Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional IMG-20260620-WA0109

Politikus Bermental Follower Dinilai Jadi Ancaman bagi Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional

Hedi Batubara 20 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Praktisi media massa yang juga Wakil Direktur Center for Advanced Journalism (CAJ) PWI Pusat serta Executive Director HIAWATHA Institut, Benz Jono Hartono, menyoroti fenomena munculnya politikus yang lebih memilih menjadi pengikut kekuasaan dibanding tampil sebagai pemimpin yang memiliki keberanian moral.

Dalam rilis yang diterima, Sabtu (20/6/2026), Benz menyebut banyak politisi saat ini cenderung menjalankan aktivitas politik berdasarkan rasa takut, mulai dari takut kehilangan jabatan, fasilitas, akses kekuasaan hingga takut miskin. Kondisi tersebut, menurutnya, melahirkan budaya oportunisme yang menjauhkan politik dari nilai-nilai perjuangan dan pengabdian kepada rakyat.

“Yang lahir bukan keberanian moral, melainkan budaya menjilat. Yang tumbuh bukan sikap kenegarawanan, melainkan oportunisme. Mereka lebih sibuk menjaga kedekatan dengan penguasa daripada menjaga amanah rakyat yang telah memilihnya,” ujarnya.

Benz menilai politikus bermental follower tidak lagi berdiri di atas keyakinan dan prinsip, melainkan mengikuti arah kekuasaan demi mempertahankan posisi. Akibatnya, banyak tokoh yang terlihat kritis ketika berada di luar lingkaran kekuasaan, namun berubah menjadi pasif setelah memperoleh jabatan.

Menurutnya, sejarah bangsa justru menunjukkan bahwa perubahan besar lahir dari sosok-sosok yang berani menghadapi risiko dan tidak diperbudak rasa takut. Para pendiri bangsa, kata dia, tetap berjuang meski tidak memiliki jaminan kemenangan, kekuasaan, maupun kekayaan.

Ia juga menyoroti ketakutan terhadap kehilangan jabatan yang dinilai semakin dominan dalam perilaku politik. Padahal, jabatan hanyalah amanah sementara yang sewaktu-waktu dapat berakhir.

“Demi mempertahankan jabatan yang sementara itu, sebagian orang rela mengorbankan harga diri, integritas, bahkan kebenaran,” katanya.

Selain itu, Benz mengingatkan bahwa ketakutan terhadap kemiskinan maupun kematian seharusnya tidak menjadi alasan untuk meninggalkan prinsip. Dalam perspektif keimanan, menurutnya, manusia hanya patut takut kepada Allah SWT, bukan kepada kehilangan kekuasaan atau kenyamanan duniawi.

Karena itu, ia menegaskan Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang memiliki keberanian moral, berani menyampaikan kebenaran meski pahit, berani berbeda pendapat meski sendirian, serta berani mempertahankan amanah rakyat meskipun harus berhadapan dengan kelompok-kelompok kuat.

“Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar dan berpendidikan tinggi. Yang semakin langka adalah orang-orang yang memiliki keberanian moral,” tegasnya.

Benz berharap politik Indonesia ke depan tidak lagi didominasi oleh politikus bermental follower, melainkan oleh pemimpin yang mampu berdiri tegak di atas keyakinan, menjaga amanah rakyat, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurutnya, sejarah pada akhirnya tidak akan mencatat lamanya seseorang berkuasa, melainkan keberaniannya dalam membela kebenaran serta bagaimana amanah yang diemban dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Praktisi Media Benz Jono Hartono Soroti “Lingkaran Setan Kekuasaan” di Sekitar Prabowo Subianto

Hedi Batubara 18 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Praktisi media massa sekaligus Wakil Direktur Center for Analysis and Journalism (CAJ) PWI Pusat dan Executive Director HIAWATHA Institute, Benz Jono Hartono, menyoroti tantangan besar yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.

Melalui rilis yang diterima pada Kamis (18/6/2026), Benz menilai tantangan terbesar seorang pemimpin tidak selalu datang dari oposisi atau tekanan eksternal, melainkan dari lingkungan kekuasaan yang berada paling dekat dengannya.

Dalam tulisannya yang berjudul “Prabowo Subianto dan Lingkaran Setan di Sekitarnya”, Benz menjelaskan bahwa setiap pemimpin selalu dikelilingi oleh lingkaran kekuasaan yang terdiri dari para penasihat, elite politik, oligarki ekonomi, birokrasi, hingga kelompok pemburu keuntungan yang hidup dari kedekatan dengan penguasa.

“Sejarah mencatat bahwa tidak sedikit pemimpin yang pada awalnya datang dengan semangat perubahan, tetapi kemudian tersandera oleh lingkungan yang mengelilinginya,” tulis Benz.

Menurutnya, kondisi tersebut kerap melahirkan apa yang disebut sebagai “lingkaran setan kekuasaan”, yakni situasi ketika seorang pemimpin semakin sulit membedakan kritik yang tulus dengan pujian yang menyesatkan.

Dalam kondisi seperti itu, informasi yang diterima pemimpin sering kali telah melalui penyaringan sesuai kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan merupakan hasil kompromi dari berbagai tekanan yang bekerja di belakang layar.

Benz menilai saat ini banyak kalangan pengamat melihat Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi, Prabowo membawa narasi keberlanjutan pembangunan, stabilitas nasional, dan penguatan kedaulatan negara. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan publik mengenai sejauh mana kendali penuh berada di tangan presiden dalam menentukan arah pemerintahan.

Ia kemudian menguraikan empat lingkaran utama yang dinilai berpotensi mempengaruhi jalannya kekuasaan.

Pertama adalah oligarki ekonomi, yaitu kelompok pemilik modal besar yang memiliki akses luas terhadap sumber daya dan kemampuan mempengaruhi kebijakan publik.

“Kepentingan ekonomi segelintir orang bisa menjadi lebih dominan dibanding kepentingan jutaan rakyat,” ujarnya.

Lingkaran kedua adalah elite politik dan partai-partai pendukung yang masing-masing memiliki agenda serta kepentingan kekuasaan tersendiri. Menurut Benz, terlalu banyak kepentingan politik yang harus diakomodasi dapat menguras energi pemerintahan untuk menjaga keseimbangan koalisi dibanding menyelesaikan persoalan rakyat.

Lingkaran ketiga adalah birokrasi dan kelompok teknokrat yang menguasai informasi serta pelaksanaan kebijakan. Ia menilai visi besar seorang presiden tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan birokrasi yang profesional dan bersih.

Sementara lingkaran keempat adalah para penjilat kekuasaan yang dinilai selalu hadir dalam setiap rezim. Kelompok ini disebut lebih memilih membangun citra dan pujian dibanding menyampaikan realitas yang sebenarnya terjadi.

“Ketika kritik dianggap ancaman dan pujian dianggap kebenaran, maka proses pengambilan keputusan menjadi kehilangan koreksi,” tulisnya.

Benz mengingatkan bahwa banyak kekuasaan dalam sejarah justru runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan akibat persoalan yang tumbuh di lingkungan terdekat penguasa sendiri.

Karena itu, ia menilai tantangan sesungguhnya bagi Prabowo adalah keberanian untuk membersihkan lingkaran kekuasaan dari pemburu rente, makelar kebijakan, dan kelompok yang menjadikan negara sebagai alat memperkaya diri.

Menurutnya, rakyat pada akhirnya akan menilai seorang presiden berdasarkan keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan umum, bukan dari banyaknya pidato maupun pencitraan politik.

“Pertanyaannya adalah, mampukah ia memutus rantai lingkaran setan yang selama ini mengelilingi kekuasaan di Indonesia?” tulis Benz.

Ia menegaskan, apabila mampu keluar dari jebakan oligarki dan kepentingan elite, Prabowo dapat dikenang sebagai pemimpin yang berhasil melakukan perubahan. Sebaliknya, jika tidak, sejarah berpotensi mencatat pergantian pemimpin hanya sebagai pergantian wajah, sementara pola kekuasaan lama tetap bertahan.

“Sebab dalam politik, sering kali musuh terbesar seorang pemimpin bukanlah lawan yang berdiri di hadapannya, melainkan orang-orang yang berdiri paling dekat dengannya,” pungkasnya.

Tiga Pejabat Kabinet Diusir Mahasiswa UGM, Benz Jono: Sinyal Krisis Kepercayaan Atau Kemunduran Dialog Demokrasi?

Hedi Batubara 16 Juni 2026

MoneyTalk.id – Peristiwa pengusiran terhadap tiga pejabat kabinet Republik Indonesia dalam sebuah forum diskusi di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung ricuh dinilai sebagai fenomena yang perlu dicermati secara serius dalam kehidupan demokrasi nasional.

Praktisi Media Massa, Wakil Direktur Center for Advancement of Journalism (CAJ) PWI Pusat, sekaligus Executive Director HIAWATHA Institut, Benz Jono Hartono, menilai insiden tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai kericuhan biasa, melainkan sebagai gejala politik yang mencerminkan semakin lebarnya jarak antara pemerintah dan kelompok masyarakat kritis, khususnya kalangan mahasiswa.

“Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, kejadian tersebut sesungguhnya menggambarkan adanya persoalan yang lebih besar dalam kehidupan demokrasi Indonesia, yaitu semakin lebarnya jarak antara penguasa dan kelompok masyarakat kritis, khususnya kalangan mahasiswa,” kata Benz dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, sejak era pergerakan nasional hingga Reformasi 1998, mahasiswa selalu menempatkan diri sebagai kekuatan moral atau moral force yang berfungsi mengawasi jalannya kekuasaan. Kampus tidak hanya menjadi ruang akademik, tetapi juga ruang kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang dianggap menyimpang dari kepentingan rakyat.

Benz mengingatkan bahwa dalam sejarah Indonesia, suara mahasiswa kerap menjadi alarm ketika negara dinilai berjalan ke arah yang keliru. Mahasiswa pernah menjadi bagian penting dalam dinamika perubahan politik nasional, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi 1998.

Karena itu, ketika mahasiswa menunjukkan sikap penolakan terhadap kehadiran pejabat negara di kampus, menurutnya hal tersebut tidak dapat semata-mata dipahami sebagai tindakan emosional, melainkan perlu dibaca sebagai gejala politik yang lebih luas.

Meski demikian, Benz menegaskan bahwa demokrasi juga membutuhkan ruang dialog yang sehat. Kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan idealnya menjadi arena pertarungan gagasan, bukan sekadar pertarungan teriakan.

“Ketika forum diskusi gagal berlangsung karena salah satu pihak tidak diberi kesempatan menyampaikan pandangannya, maka yang hilang bukan hanya kesempatan berbicara, melainkan juga kesempatan menguji argumentasi secara ilmiah,” ujarnya.

Ia menambahkan, mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk mengkritik, menolak, bahkan memprotes kebijakan pemerintah. Namun, kritik yang paling kuat adalah kritik yang mampu mengalahkan argumentasi lawan melalui data, analisis, dan pemikiran yang lebih unggul.

Di sisi lain, pemerintah juga diminta tidak mengabaikan pesan yang terkandung di balik peristiwa tersebut. Pengusiran pejabat negara di lingkungan kampus, menurut Benz, dapat dibaca sebagai indikasi menurunnya tingkat kepercayaan sebagian kalangan akademik terhadap pemerintah.

Ketidakpuasan terhadap berbagai isu seperti kebijakan ekonomi, penegakan hukum, demokrasi, pemberantasan korupsi, maupun persoalan sosial lainnya dinilai berpotensi menjadi faktor yang memicu resistensi tersebut.

“Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali pemerintah gagal mendengar suara kritis dari kampus, maka ketegangan sosial akan terus membesar. Sebaliknya, ketika penguasa bersedia membuka ruang dialog yang jujur dan setara, maka konflik dapat berubah menjadi energi perbaikan bagi bangsa,” katanya.

Benz berharap peristiwa ricuh di UGM tidak berhenti sebagai berita sensasional yang hanya menjadi perdebatan di media sosial. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi momentum refleksi bersama bagi seluruh pihak.

Mahasiswa, lanjutnya, perlu memastikan semangat kritik tetap berada dalam koridor intelektual dan demokratis. Sementara pemerintah juga harus berani melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang menimbulkan ketidakpuasan publik.

“Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari konflik. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mengubah konflik menjadi dialog, mengubah perbedaan menjadi gagasan, dan mengubah kemarahan menjadi jalan menuju perbaikan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, apabila kampus dan pemerintah sama-sama kehilangan kemampuan untuk berdialog, maka yang tersisa hanyalah kecurigaan.

“Dan ketika kecurigaan telah menggantikan dialog, maka demokrasi sesungguhnya sedang menghadapi ujian yang sangat serius,” pungkasnya.

Marsinah Jadi Simbol Perlawanan terhadap Tirani dan Ketidakadilan Praktisi media massa sekaligus Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat dan Executive Director HIAWATHA Institute, Benz Jono Hartono

Marsinah Jadi Simbol Perlawanan terhadap Tirani dan Ketidakadilan

Hedi Batubara 18 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Praktisi media massa sekaligus Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat dan Executive Director HIAWATHA Institute, Benz Jono Hartono, menegaskan bahwa sosok Marsinah tetap menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap kekuasaan yang dinilai represif dan anti kritik.

Dalam rilisnya, Minggu (18/5/2026), Benz menyebut kematian Marsinah pada 1993 merupakan salah satu catatan paling kelam dalam sejarah penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Menurutnya, kasus tersebut memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat berubah menjadi tirani ketika suara buruh dan rakyat kecil dianggap ancaman.

“Nama Marsinah tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan sejarah bangsa Indonesia. Ia bukan pejabat negara, bukan pemilik modal besar, tetapi suara keberaniannya mengguncang kekuasaan yang saat itu berdiri dengan wajah keras dan penuh intimidasi,” ujar Benz.

Marsinah diketahui merupakan buruh perempuan di PT Catur Putera Surya, Sidoarjo, yang aktif memperjuangkan kenaikan upah dan hak-hak pekerja. Ia dilaporkan hilang sejak 5 Mei 1993 dan ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan pada 8 Mei 1993 di wilayah Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur.

Menurut Benz, hingga kini kasus pembunuhan Marsinah masih menyisakan pertanyaan besar karena pelaku utama belum pernah dipastikan secara hukum. Ia menyinggung bahwa sejumlah pihak sempat ditangkap dan diadili pada masa Orde Baru, namun akhirnya dibebaskan Mahkamah Agung lantaran pengakuan mereka diduga diperoleh melalui penyiksaan.

“Kasus ini sejak lama memunculkan dugaan keterlibatan aparat dan hingga kini masih dianggap sebagai misteri sekaligus pelanggaran HAM berat yang belum selesai,” katanya.

Benz menilai tirani modern tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan atau kudeta militer. Menurutnya, tirani dapat muncul melalui kelompok elite kecil yang menguasai ekonomi, media, hukum, dan kekuatan politik sehingga mayoritas rakyat kehilangan suara dalam menentukan arah bangsa.

Ia menyoroti kondisi ketika buruh dibungkam, petani digusur, mahasiswa diteror, serta aktivis diawasi dan ditekan. Situasi seperti itu, kata dia, menunjukkan demokrasi hanya tinggal formalitas karena keputusan penting lebih banyak berpihak pada segelintir elite dibanding kepentingan rakyat luas.

“Mayoritas rakyat bekerja keras menopang negara, tetapi kebijakan sering kali lebih menguntungkan kelompok tertentu yang hidup nyaman di atas penderitaan masyarakat,” ujarnya.

Benz juga menegaskan bahwa Marsinah menjadi simbol keberanian moral rakyat biasa dalam melawan ketidakadilan. Menurutnya, kekuasaan yang tidak adil selalu takut terhadap suara rakyat kecil yang berbicara tentang keadilan dan kebenaran.

Ia mengingatkan bahwa sejarah dunia menunjukkan pola tirani yang serupa, yakni membangun rasa takut, menciptakan propaganda, mengendalikan opini publik, dan memecah persatuan rakyat melalui konflik identitas maupun pertentangan politik.

Karena itu, Benz menilai tragedi Marsinah tidak boleh hanya dikenang sebagai kasus pelanggaran HAM semata, tetapi harus menjadi peringatan bagi bangsa agar negara tidak kehilangan nurani akibat kekuasaan yang terlalu lama berada dalam genggaman kelompok anti kritik.

“Bangsa yang besar bukan bangsa yang menutupi sejarah kelamnya, melainkan bangsa yang berani mengakui kesalahan dan memperbaiki masa depannya,” tegasnya.

Menurut Benz, nama Marsinah akan terus hidup sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan pengingat bahwa suara rakyat kecil tidak boleh diremehkan.

“Sebab ketika keadilan mati, sesungguhnya negara sedang menggali lubang kehancurannya sendiri,” tandasnya.

Jokowi Dan Terbitnya Perpu Untuk Mencabut UU MK 1000174619

Jokowi Dan Terbitnya Perpu Untuk Mencabut UU MK

Hedi Batubara 28 Agustus 2024

MoneyTalk,Jakarta – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan instrumen hukum yang dapat dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam keadaan genting dan memaksa. Ulasan ini membahas kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu untuk mencabut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dengan menganalisis konteks politik, hukum, dan sejarah penerbitan Perppu di Indonesia, ulasan ini berupaya menjawab pertanyaan apakah tindakan tersebut realistis dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

(lebih…)

Benz Jono Hartono

Benz Jono Hartono Soroti Dugaan Mentalitas Kolonial dalam Kehidupan Berbangsa

Politikus Bermental Follower Dinilai Jadi Ancaman bagi Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional

Praktisi Media Benz Jono Hartono Soroti “Lingkaran Setan Kekuasaan” di Sekitar Prabowo Subianto

Tiga Pejabat Kabinet Diusir Mahasiswa UGM, Benz Jono: Sinyal Krisis Kepercayaan Atau Kemunduran Dialog Demokrasi?

Marsinah Jadi Simbol Perlawanan terhadap Tirani dan Ketidakadilan

Jokowi Dan Terbitnya Perpu Untuk Mencabut UU MK

Baca Juga Berita Ini

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran