MoneyTalk, Jakarta – Praktisi media massa sekaligus Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat dan Executive Director HIAWATHA Institute, Benz Jono Hartono, menegaskan bahwa sosok Marsinah tetap menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap kekuasaan yang dinilai represif dan anti kritik.
Dalam rilisnya, Minggu (18/5/2026), Benz menyebut kematian Marsinah pada 1993 merupakan salah satu catatan paling kelam dalam sejarah penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Menurutnya, kasus tersebut memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat berubah menjadi tirani ketika suara buruh dan rakyat kecil dianggap ancaman.
“Nama Marsinah tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan sejarah bangsa Indonesia. Ia bukan pejabat negara, bukan pemilik modal besar, tetapi suara keberaniannya mengguncang kekuasaan yang saat itu berdiri dengan wajah keras dan penuh intimidasi,” ujar Benz.
Marsinah diketahui merupakan buruh perempuan di PT Catur Putera Surya, Sidoarjo, yang aktif memperjuangkan kenaikan upah dan hak-hak pekerja. Ia dilaporkan hilang sejak 5 Mei 1993 dan ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan pada 8 Mei 1993 di wilayah Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur.
Menurut Benz, hingga kini kasus pembunuhan Marsinah masih menyisakan pertanyaan besar karena pelaku utama belum pernah dipastikan secara hukum. Ia menyinggung bahwa sejumlah pihak sempat ditangkap dan diadili pada masa Orde Baru, namun akhirnya dibebaskan Mahkamah Agung lantaran pengakuan mereka diduga diperoleh melalui penyiksaan.
“Kasus ini sejak lama memunculkan dugaan keterlibatan aparat dan hingga kini masih dianggap sebagai misteri sekaligus pelanggaran HAM berat yang belum selesai,” katanya.
Benz menilai tirani modern tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan atau kudeta militer. Menurutnya, tirani dapat muncul melalui kelompok elite kecil yang menguasai ekonomi, media, hukum, dan kekuatan politik sehingga mayoritas rakyat kehilangan suara dalam menentukan arah bangsa.
Ia menyoroti kondisi ketika buruh dibungkam, petani digusur, mahasiswa diteror, serta aktivis diawasi dan ditekan. Situasi seperti itu, kata dia, menunjukkan demokrasi hanya tinggal formalitas karena keputusan penting lebih banyak berpihak pada segelintir elite dibanding kepentingan rakyat luas.
“Mayoritas rakyat bekerja keras menopang negara, tetapi kebijakan sering kali lebih menguntungkan kelompok tertentu yang hidup nyaman di atas penderitaan masyarakat,” ujarnya.
Benz juga menegaskan bahwa Marsinah menjadi simbol keberanian moral rakyat biasa dalam melawan ketidakadilan. Menurutnya, kekuasaan yang tidak adil selalu takut terhadap suara rakyat kecil yang berbicara tentang keadilan dan kebenaran.
Ia mengingatkan bahwa sejarah dunia menunjukkan pola tirani yang serupa, yakni membangun rasa takut, menciptakan propaganda, mengendalikan opini publik, dan memecah persatuan rakyat melalui konflik identitas maupun pertentangan politik.
Karena itu, Benz menilai tragedi Marsinah tidak boleh hanya dikenang sebagai kasus pelanggaran HAM semata, tetapi harus menjadi peringatan bagi bangsa agar negara tidak kehilangan nurani akibat kekuasaan yang terlalu lama berada dalam genggaman kelompok anti kritik.
“Bangsa yang besar bukan bangsa yang menutupi sejarah kelamnya, melainkan bangsa yang berani mengakui kesalahan dan memperbaiki masa depannya,” tegasnya.
Menurut Benz, nama Marsinah akan terus hidup sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan pengingat bahwa suara rakyat kecil tidak boleh diremehkan.
“Sebab ketika keadilan mati, sesungguhnya negara sedang menggali lubang kehancurannya sendiri,” tandasnya.
