22 November 2026

Bivitri Susanti

MoneyTalk.id, Jakarta – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang mempersoalkan keabsahan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menimbulkan persoalan ketatanegaraan yang tidak sederhana apabila permohonan tersebut dikabulkan.

Bivitri mengatakan, salah satu konsekuensi yang mungkin muncul adalah Gibran didiskualifikasi dari jabatan wakil presiden. Namun, menurut dia, mekanisme pengisian posisi wakil presiden dalam kondisi tersebut belum sepenuhnya jelas.

“Secara efektif sebenarnya sama karena implikasi dari putusannya nanti bila dikabulkan adalah Gibran didiskualifikasi. Sehingga kita belum punya mekanismenya sebenarnya,” kata Bivitri di Kompas TV, Kamis (1/10/2026).

Perkara tersebut saat ini menjadi perhatian karena petitum pemohon antara lain meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, membatalkan penetapan pencalonannya, hingga membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Pemohon juga meminta MPR menyelenggarakan pemilihan wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Bivitri kemudian melihat kemungkinan mekanisme pengisian jabatan tersebut apabila kerangka hukumnya disamakan dengan mekanisme ketika pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden.

“Kalau kerangkanya disamakan dengan pada saat pencalonan, maka koalisilah yang harus menentukan siapa yang akan menjadi wakil presiden,” ujarnya.

Namun, Bivitri menegaskan bahwa mekanisme tersebut belum dapat dipastikan karena belum ada putusan MK yang menentukan bagaimana persoalan tersebut harus diselesaikan.

“Sekali lagi kita belum punya mekanismenya,” katanya.

Menurut Bivitri, MK nantinya tidak hanya berhadapan dengan persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat pencalonan, tetapi juga dengan berbagai konsekuensi ketatanegaraan apabila putusan tersebut berdampak terhadap jabatan wakil presiden yang sedang berjalan.

Mahkamah Konstitusi sendiri pada sidang 30 September 2026 mencatat bahwa perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berkaitan dengan keabsahan pencalonan Gibran. Dalam persidangan tersebut, ahli pemohon berpendapat bahwa persoalan syarat calon dapat ditempuh melalui mekanisme electoral disqualification, bukan otomatis melalui mekanisme pemakzulan.

Dalam perkara itu, Bivitri Susanti juga tercatat sebagai salah satu ahli yang dihadirkan pemohon.

Bivitri memperkirakan MK akan mempertimbangkan secara serius implikasi ketatanegaraan dari setiap kemungkinan putusan.

“Saya kira kecenderungannya Mahkamah Konstitusi memang akan memperhatikan banyak persoalan atau implikasi-implikasi ketatanegaraan yang jauh lebih rumit,” tuturnya.

Ia kemudian mengibaratkan kemungkinan pendekatan MK dengan putusan mengenai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam perkara anggaran MBG, MK sebelumnya mengabulkan sebagian permohonan dan menetapkan bahwa anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan paling lambat dalam APBN 2028 atau dua tahun sejak putusan diucapkan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa MK dapat memberikan ruang waktu untuk penyesuaian terhadap konsekuensi putusannya, bukan selalu menerapkan perubahan secara serta-merta.

Bivitri mengatakan pola semacam itu dapat menjadi gambaran mengenai bagaimana MK mempertimbangkan dampak ketatanegaraan dari sebuah putusan.

“Misalnya dalam kasus MBG, APBN saja kan mereka bilang oke, tapi dua tahun lagi dilaksanakannya. Kira-kira seperti itu,” kata Bivitri.

Karena itu, ia membayangkan apabila MK menemukan persoalan hukum dalam proses pencalonan, Mahkamah dapat melakukan pelurusan dari sisi hukum tata negara dengan mempertimbangkan dampak terhadap sistem pemerintahan.

“Saya membayangkan nanti kalaupun ada pelurusan-pelurusan dari segi hukum tata negara oleh Mahkamah Konstitusi, ada kecenderungannya mereka tidak akan langsung melakukan pembatalan keseluruhan proses,” ujarnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang memasukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam komponen anggaran pendidikan. Ia menilai langkah tersebut tidak hanya keliru secara konseptual, tetapi juga berpotensi menimbulkan distorsi konstitusional dan fiskal.

Dalam pernyataannya, Bivitri menegaskan bahwa secara kelembagaan, program MBG jelas berada di luar domain pendidikan. Hal ini merujuk pada pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang melahirkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga non-kementerian dengan fokus utama pada pemenuhan gizi nasional.

“Dari penamaan fungsi, struktur, hingga mandatnya, BGN menunjukkan bahwa titik berat program MBG adalah gizi dan kesehatan masyarakat, bukan pendidikan,” ujar Bivitri, Senin (4/5/2026)

Ia menjelaskan, secara ontologis program MBG masuk dalam domain kebijakan gizi dan perlindungan sosial. Sementara pendidikan memiliki ruang lingkup berbeda yang mencakup proses belajar mengajar, kurikulum, tenaga pendidik, hingga mutu pembelajaran.

Perbedaan ini semakin terlihat dari indikator keberhasilan masing-masing sektor. Program MBG, kata Bivitri, diukur melalui kecukupan gizi, kualitas dan keamanan pangan, jangkauan penerima manfaat, efisiensi distribusi, serta dampak kesehatan masyarakat.

Sebaliknya, sektor pendidikan dinilai dari akses pendidikan, angka partisipasi, tingkat putus sekolah, kualitas pembelajaran, ketersediaan guru, hingga sarana dan prasarana.

“Ketika indikator utamanya berbeda, maka rezim hukumnya tidak boleh dicampuradukkan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menyoroti bahwa konstitusi Indonesia telah mengatur diferensiasi kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ketiganya memang saling berkaitan, namun memiliki dasar hukum, rezim kebijakan, serta instrumen pembiayaan yang berbeda.

Karena itu, menurut Bivitri, memasukkan program MBG ke dalam anggaran pendidikan sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN merupakan konstruksi yang keliru, baik secara ontologis, administratif, maupun konstitusional.

Ia menyebut terdapat dua jenis distorsi yang muncul dari kebijakan tersebut, yakni distorsi konstitusional dan distorsi fiskal.

“Ini adalah bentuk constitutional distortion through fiscal classification. Mahkamah Konstitusi harus menegaskan bahwa satu-satunya cara menghindari distorsi ini adalah dengan mengeluarkan program MBG dari komponen anggaran pendidikan,” jelasnya.

Dari perspektif hak asasi manusia, Bivitri menekankan bahwa pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak lainnya, terutama hak atas pendidikan.

Ia mengingatkan prinsip-prinsip dasar HAM seperti maximum available resources, progressive realization, dan non-retrogression yang mewajibkan negara menggunakan sumber daya publik secara optimal, proporsional, dan tidak menyebabkan kemunduran dalam pemenuhan hak warga negara.

“Jika program MBG dibiayai dengan mengurangi substansi anggaran pendidikan, maka itu berpotensi menjadi tindakan regresif terhadap pemenuhan hak atas pendidikan,” ujarnya.

Bivitri juga menekankan bahwa kebutuhan sektor pendidikan di Indonesia masih sangat besar. Dengan skala pengelolaan pendidikan nasional yang luas, setiap pengurangan ruang fiskal di sektor ini harus dipandang serius.

“Pendidikan adalah kewajiban struktural negara dalam skala nasional. Karena itu, tidak boleh ada kebijakan yang justru melemahkan kapasitas negara dalam memenuhinya,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai kondisi tata kelola pemerintahan di Indonesia tengah menghadapi sorotan serius, bahkan terkesan baru disadari ketika kritik datang dari lembaga independen luar negeri.

Menurut Bivitri, peringatan dari lembaga asing justru sering dianggap lebih valid oleh pemerintah dibandingkan kritik dari warga sendiri. Ia menyindir, ketika masyarakat dalam negeri menyampaikan kritik, tak jarang mereka justru dicap sebagai “antek asing”.

“Pemerintah kita nampaknya harus ‘ditampar’ oleh lembaga asing independen untuk diberi tahu bahwa tidak ada lagi good governance. Ini bisa menghancurkan berbagai aspek, terutama ekonomi,” ujar Bivitri, Ahad (8/2/2026).

Ia menambahkan, dalam sistem yang cenderung otoritarian, ruang kritik di dalam negeri sering menyempit. Akibatnya, suara kritis dari luar negeri menjadi satu-satunya yang relatif bebas menyampaikan penilaian.

“Di negara yang otoritarian, justru pihak luar yang bisa bebas mengkritik. Sementara yang di dalam sudah lebih dulu diframe sebagai antek asing,” katanya.

Bivitri juga mengingatkan publik untuk menunggu sejumlah indikator global lain yang akan segera dirilis, mulai dari pemeringkatan kondisi ekonomi oleh lembaga internasional hingga Indeks Persepsi Korupsi yang dijadwalkan keluar pada Selasa. Selain itu, ia menyoroti pentingnya memperhatikan berbagai indeks demokrasi sebagai cerminan kualitas tata kelola negara.

Menurutnya, rangkaian indikator tersebut akan menunjukkan secara lebih utuh arah pemerintahan Indonesia ke depan, baik dari sisi ekonomi, pemberantasan korupsi, maupun kualitas demokrasi.

“Semua indeks itu penting untuk melihat apakah tata kelola kita masih berada di jalur yang benar atau justru semakin menjauh dari prinsip good governance,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Proses penunjukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menuai kecaman keras. Constitutional and Administrative Law Society (CALS) secara terbuka menilai mekanisme seleksi hakim konstitusi oleh DPR sarat cacat fundamental dan berpotensi menjadi upaya sistematis untuk melemahkan MK sebagai penjaga konstitusi.

Penilaian tajam itu mengemuka dalam Diskusi Publik dan Press Briefing bertajuk “Membongkar Borok Seleksi Hakim MK” yang digelar CALS pada 30 Januari 2026 di Jakarta. Diskusi ini menyoroti penetapan Adies Kadir, mantan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, sebagai hakim konstitusi melalui proses yang dinilai tertutup, minim partisipasi publik, dan sarat konflik kepentingan.

CALS menilai, meskipun DPR mengklaim telah menjalankan prosedur formal, substansi proses seleksi justru bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Diskusi tersebut dimoderatori Denny Indrayana dan menghadirkan sejumlah akademisi hukum tata negara, antara lain Susi Dwi Harijanti, Iwan Satriawan, Titi Anggraini, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Charles Simabura, hingga Zainal Arifin Mochtar. Hadir pula tokoh penting perumus amandemen UUD 1945, Lukman Hakim Saefudin dan Dewa Gede Palguna, yang pernah menjabat sebagai hakim konstitusi.

Para pembicara menyoroti kuatnya indikasi politisasi MK, bukan hanya dari sisi figur yang ditunjuk, tetapi dari desain sistem seleksi yang membuka ruang besar bagi intervensi kekuasaan politik. Rekam jejak Adies Kadir sebagai pimpinan DPR dan politisi aktif dinilai menimbulkan benturan kepentingan serius dengan kewenangan MK, terutama dalam menguji produk undang-undang yang dibuat DPR.

“Seharusnya ada cooling off period untuk memastikan independensi hakim. Tapi ini sama sekali tidak diatur secara tegas dalam UU MK,” ujar Iwan Satriawan. Ia membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Korea Selatan yang memiliki standar ketat dan terbuka dalam pemilihan hakim konstitusi, termasuk mekanisme confirmation hearing yang partisipatif.

Masalah lain yang disorot adalah tafsir keliru terhadap frasa “diajukan oleh” dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Lukman Hakim Saefudin menegaskan, frasa tersebut tidak berarti hakim MK harus “mewakili” lembaga pengusul. “Hakim MK bukan perpanjangan tangan DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung. Mereka adalah penjaga konstitusi,” tegasnya.

Kekhawatiran CALS tidak berhenti pada satu kasus. Mereka menilai, preseden penggantian hakim di tengah masa jabatan—seperti kasus Aswanto yang digantikan Guntur Hamzah—serta wacana revisi UU MK yang memungkinkan evaluasi dan penggantian hakim kapan saja, merupakan sinyal berbahaya bagi demokrasi konstitusional.

“Ini pola klasik pelemahan demokrasi: lembaga pengawas kekuasaan dilemahkan agar tidak mengganggu agenda politik,” kata Charles Simabura. Ia menilai DPR justru berupaya melegitimasi praktik legislasi yang selama ini kerap dinilai ugal-ugalan, dengan cara menekan MK.

CALS menegaskan akan melanjutkan perlawanan melalui jalur akademik dan hukum. Selain membangun narasi tandingan di ruang publik, CALS bersama organisasi masyarakat sipil lainnya tengah menyiapkan gugatan dan permohonan ke berbagai lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK.

“Jika MK dilemahkan, maka demokrasi sedang dilucuti secara perlahan,” demikian kesimpulan keras yang mengemuka dalam diskusi tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Putusan MK yang bacakan pada 20 Agustus kemarin menciptakan semangat berdemikrasi makin tumbuh dan antusias masyarakat mendapatkan harapan yang seluas luasnya dalam kontestasi Pilkada 2024, sebagai mana yang menjadi konsen melalui press release tertulis sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Constitutional and Administrative Law Society (CALS) pada Rabu (21/08).

(lebih…)