23 November 2026

Budi Arie

MoneyTalk, Jakarta – Dalam episode terbaru kanal YouTube-nya, pengamat ekonomi dan keamanan Mardigu Wowiek mengkritik keras kebijakan Kominfo terkait perjudian online. Ia menilai pemerintah seolah membiarkan iklan judi berseliweran di berbagai media sosial hingga memicu kekhawatiran masyarakat. Bagi Mardigu, kasus ini bahkan sebanding dengan skandal besar lain yang pernah melibatkan pejabat tinggi.

Menurut Mardigu, di era digital saat ini, perjudian online semakin mudah diakses, terutama melalui iklan yang tersebar di berbagai platform media sosial. Mulai dari penawaran aplikasi taruhan hingga konten dari influencer yang mempromosikan gambling online. Fenomena ini dianggap mengancam tidak hanya stabilitas ekonomi masyarakat, tetapi juga kesehatan mental. Dengan estimasi sekitar 450 juta orang di seluruh dunia terlibat dalam perjudian online, masalah ini telah menjadi tantangan serius di tingkat global.

Mardigu mengatakan, “Kasino online kini telah menjadi bagian keseharian yang berisiko tinggi. Secara statistik, sekitar 5% dari populasi dunia telah kecanduan judi online, dan sebagian besar dari mereka mengalami gangguan mental akibat perjudian ini.”

Ia menyoroti efek domino pada kesehatan mental sebagai dampak serius dari kecanduan judi, setara dengan kecanduan narkoba yang sukar dihentikan.

Mardigu mempertanyakan peran Kominfo yang tampaknya gagal mengendalikan maraknya iklan judi online. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa pimpinan Kominfo, Budi Arie, perlu ditangani dengan tegas, layaknya proses hukum yang dihadapi oleh mantan pejabat yang terlibat dalam skandal besar seperti Tom Lembong. Bagi Mardigu, keberadaan judi online yang tidak terkendali merupakan bukti dari ketidakseriusan atau bahkan dugaan “permainan” di balik layar yang melibatkan pejabat Kominfo.

“Sejumlah orang di instansi pemerintah terkait seolah memiliki peran besar dalam ‘membiarkan’ perjudian ini tetap beroperasi,” ujar Mardigu.

Menurutnya, penanganan terhadap perjudian online ini menjadi tolok ukur integritas pemerintah, terlebih dalam konteks upaya membasmi mafia dan praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat luas.

Fenomena perjudian online membawa dampak besar bagi ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Di Indonesia, perjudian online diperkirakan bernilai hingga Rp300 triliun setahun. Selain itu, dengan pengguna smartphone yang luas, akses terhadap judi online sangat mudah. Mardigu menggambarkan, “Smartphone, tablet, laptop, kini telah menjadi ‘pintu’ ke dunia perjudian yang membawa jutaan orang semakin dalam terjerat utang dan kebangkrutan akibat judi.”

Ia juga menyampaikan, di era digital, negara maju dan negara berkembang berada di dua sisi yang berbeda dalam menyikapi judi online. Negara-negara maju seperti AS dan beberapa negara di Eropa telah melegalkan judi online sebagai sumber devisa. Sebaliknya, negara berkembang menghadapi dampak negatif berupa degradasi ekonomi dan moralitas masyarakat. Menurutnya, sikap permisif atau bahkan dukungan negara Tiongkok terhadap perjudian online menambah tekanan bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Menurut Mardigu, untuk menangani masalah perjudian ini, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah yang mencakup seluruh lini kementerian, terutama Kominfo. Sebagai langkah awal, ia menyarankan Kominfo untuk segera menertibkan seluruh iklan judi online yang beredar luas di internet dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memblokir platform perjudian.

Ia menegaskan, keterlibatan kementerian terkait sangat penting. Selain menertibkan iklan, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi serta pendidikan bagi masyarakat terkait bahaya judi online. Pemerintah juga didorong untuk menyediakan layanan bantuan bagi mereka yang mengalami kecanduan judi online guna mengurangi risiko kesehatan mental yang lebih lanjut.

Mardigu mengingatkan bahwa tantangan perjudian online akan terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Dengan potensi nilai hingga mencapai USD 1 triliun per tahun pada tahun 2027, perjudian online memiliki daya tarik besar yang sulit dihentikan. Ia berharap pemerintahan di era Prabowo dapat menindak tegas masalah ini dan membuat aturan ketat terhadap akses perjudian di internet.

“Bila tidak ada tindakan yang konkret, negara akan kehilangan banyak sumber daya, dan generasi mendatang akan terus terperangkap dalam jebakan perjudian online,” katanya.

Sebagai penutup, Mardigu menyerukan agar masyarakat juga berperan aktif dalam mengawasi peredaran judi online ini.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutia Hafid, tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan besar. Salah satunya isu pemblokiran situs yang mencuat dalam rapat dengan Komisi 1 DPR RI pada Selasa (5/11). Isu ini berawal dari dugaan bahwa situs yang diblokir oleh Kominfo di bawah kepemimpinan Budi Arie, yang sebelumnya menjabat sebagai Menkominfo, tidak hanya melibatkan situs judi online, melainkan juga mencakup situs WordPress, yang jelas berbeda dengan tujuan pemblokiran yang sebenarnya. Hal ini memicu pertanyaan serius tentang transparansi dan mekanisme pemblokiran situs yang terjadi di Kementerian Kominfo.

Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah mekanisme pemblokiran situs yang diterapkan oleh Kementerian Kominfo. Sebagaimana disampaikan oleh Anggota Komisi 1 DPR RI, Pak Abraham, dia telah melakukan pendalaman terkait dengan perkara pemblokiran ini dan menemukan beberapa ketidaksesuaian yang mencengangkan. Berdasarkan penelusurannya, terdapat bukti bahwa situs yang diblokir oleh Kominfo bukan hanya situs judi online, melainkan juga situs WordPress yang merupakan platform blogging terkenal dan sah digunakan oleh banyak individu dan organisasi di seluruh dunia.

Menurut informasi yang beredar, pada masa pemerintahan Budi Arie sebagai Menkominfo, sistem pemblokiran mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya. Hal ini membuat sejumlah situs yang tidak relevan dengan isu judi online ikut terblokir, yang tentunya menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pemblokiran terhadap situs yang dikelola oleh pegiat media sosial bernama Mr. Berd, yang pada Agustus 2024 dipanggil oleh Kominfo dan dihadapkan pada tuduhan terkait pemblokiran situs WordPress-nya, yang jelas-jelas tidak berhubungan dengan judi online.

Abraham juga mempertanyakan bagaimana proses pemblokiran dilakukan oleh Kominfo, terutama terkait dengan situs yang dianggap melanggar aturan. Dirjen Aptika Kemenkominfo diminta untuk menjelaskan secara rinci mekanisme pemblokiran yang berlaku di Kementerian Kominfo, terutama mengenai kriteria apa yang digunakan untuk memblokir situs, siapa yang mengumpulkan daftar situs tersebut, dan siapa yang melakukan verifikasi terhadap situs-situs yang akan diblokir.

Abraham menekankan bahwa pemblokiran situs oleh pihak pemerintah harus melalui mekanisme yang jelas dan transparan, terutama apabila ada dampak langsung terhadap hak-hak individu atau organisasi yang terdampak. Oleh karena itu, perlu ada sistem verifikasi yang kuat sebelum melakukan pemblokiran dan pihak yang terlibat dalam proses ini harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus pemblokiran situs WordPress yang disebutkan dalam rapat DPR menambah daftar masalah dalam sistem pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo. Pemblokiran situs WordPress, yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk berbagi konten dan informasi, menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem verifikasi yang ada. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar tentang kredibilitas dan transparansi proses pemblokiran yang seharusnya lebih ketat dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk menanggulangi situs judi online dan kejahatan dunia maya lainnya.

Selain mekanisme pemblokiran, pengawasan terhadap proses pemblokiran juga menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Abraham menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap keputusan pemblokiran situs yang dilakukan oleh Kominfo. Ini penting untuk memastikan bahwa pemblokiran yang dilakukan bukan hanya berdasarkan laporan sepihak atau tanpa proses verifikasi yang jelas. Jika tidak ada pengawasan yang memadai, tindakan pemblokiran bisa disalahgunakan atau keliru, seperti yang terjadi pada kasus pemblokiran situs WordPress.

Menkominfo Meutia Hafid, yang baru saja menjabat, mendapatkan tugas berat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait mekanisme pemblokiran yang ada di Kementerian Kominfo. Dalam menghadapi situasi ini, ia perlu mengonsolidasikan sistem yang ada dengan lebih transparan dan efisien, agar langkah-langkah pemblokiran situs dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kementerian Kominfo juga perlu memperbaiki mekanisme verifikasi dan pengawasan agar tidak ada lagi kesalahan dalam memblokir situs-situs yang tidak terkait dengan judi online atau kejahatan dunia maya lainnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bertugas menjaga dunia maya Indonesia tetap aman.

Isu pemblokiran situs oleh Kominfo, khususnya situs WordPress yang tidak berhubungan dengan judi online, memunculkan keraguan terhadap mekanisme dan sistem yang diterapkan oleh Kementerian Kominfo. Dengan adanya ketidaksesuaian dan masalah yang terungkap dalam rapat dengan Komisi 1 DPR RI, perlu ada evaluasi mendalam terhadap proses pemblokiran situs dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Menkominfo Meutia Hafid harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam menangani kasus ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga pemerintah ini.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Aparat kepolisian akan mendalami peran mantan Menteri Kominfo Budi Arie atas dugaan menjadi beking judi online.

“Akan kita dalami,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Wira Satya Triputra saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (5/11/2024) ketika ditanya wartawan terkait dugaan peran Budi Arie sebagai judi online.

Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan membuka pintu lebar-lebar untuk mendukung pemeriksaan oknum-oknum pegawai yang terlibat dalam aktivitas perjudian online.

“Yang jelas sekarang intinya adalah kita kooperatif. Kita mau bersih-bersih, ini seperti instruksi dari Bu Menteri. Kita mau membuka selebar-lebarnya (pintu) kantor kami,” kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Hokky Situngkir di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Ia menyampaikan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemkomdigi siap membantu aparat penegak hukum dalam memeriksa dan menangani perkara judi online.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan Polri terus mengusut kasus judi daring yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

“Kami saat ini bekerja sama dengan Ibu Menteri Kemkomdigi (Meutya Hafid) dan kami sepakat untuk melakukan pembersihan. Beliau mempersilakan kepada tim kami untuk mendalami lebih lanjut siapa saja yang terlibat. Oleh karena itu, saat ini tim terus bekerja,” kata Kapolri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI di Jakarta, Senin (4/11).

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebutkan tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertambah dua orang.

“Kita telah melakukan penangkapan terhadap dua tersangka lainnya. Jadi jumlah tersangka menjadi 16 orang,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Polisi Wira Satya Triputra dalam keterangan di Jakarta, Minggu (3/11).

MoneyTalk, Jakarta – Layanan pertukaran mata uang kripto Indodax sedang menjadi sorotan setelah terungkap adanya dugaan peretasan besar yang menimbulkan kerugian sekitar Rp 221 miliar. Perusahaan keamanan Web3, Cyvers Alerts, mengungkapkan bahwa terdapat alamat yang diduga menampung aset senilai US$ 14,4 juta (sekitar Rp 221 miliar) dan kemudian dikonversi menjadi Ether.

(lebih…)