23 November 2026

Budi Arie

MoneyTalk.id, Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik lebih cepat dari Pemilu 2029 menuai sorotan. Aktivis 98 Yulian Paonganan alias Ongen menilai pernyataan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan justru berpotensi menimbulkan spekulasi politik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ongen, yang dikenal sebagai salah satu pengkritik keras era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sekaligus pendukung berat Presiden Prabowo, meminta Budi Arie tidak membangun narasi seolah-olah pemerintahan Prabowo tidak akan bertahan sampai 2029.

Menurut Ongen, pernyataan mengenai kemungkinan kekuasaan Prabowo berakhir sebelum masa jabatannya selesai harus memiliki dasar konstitusional dan fakta politik yang kuat, bukan sekadar berdasarkan “insting” ataupun spekulasi.

“Budi Arie jangan mimpi di siang bolong. Jangan karena kecewa atau dendam setelah kena reshuffle kemudian mengeluarkan statement yang tidak punya dasar bahwa kekuasaan Presiden Prabowo tidak sampai 2029,” kata Ongen dalam pernyataan kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Pernyataan Ongen tersebut muncul setelah Budi Arie dalam sebuah video yang beredar berbicara mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum 2029. Budi Arie bahkan menyebut dirinya telah menyampaikan kepada Jokowi bahwa insting politiknya melihat sesuatu yang “lebih cepat dari 2029”.

Namun, pernyataan tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya Budi Arie juga menegaskan bahwa Projo tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029.

Dalam peringatan HUT ke-12 Projo di Jakarta, Minggu (23/8/2026), Budi Arie menyatakan dukungan organisasinya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tetap sesuai keputusan Kongres III Projo.

“Projo sesuai Kongres Ketiga Projo, tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029,” kata Budi Arie sebagaimana diberitakan sejumlah media.

Ongen menilai terdapat kontradiksi antara pernyataan Budi Arie yang menyatakan Projo mendukung pemerintahan Prabowo hingga 2029 dengan pernyataan lain yang membuka kemungkinan perubahan politik sebelum 2029.

Menurutnya, jika memang terdapat informasi serius mengenai ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan, seharusnya informasi tersebut disampaikan secara terbuka dengan dasar konstitusional dan fakta yang dapat diverifikasi.

“Kalau memang ada indikasi kuat pemerintahan akan berubah sebelum 2029, sampaikan dasarnya. Jangan hanya bicara insting politik. Negara ini berjalan berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan ramalan politik,” ujar Ongen.

Ongen juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo memperoleh mandat melalui Pemilu 2024 dan masa pemerintahan hasil pemilu tersebut secara konstitusional berlangsung hingga 2029.

Karena itu, menurut dia, pernyataan tentang kemungkinan berakhirnya pemerintahan sebelum 2029 tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar permainan wacana.

Selain mempersoalkan pernyataan mengenai masa pemerintahan Prabowo, Ongen juga meminta Budi Arie memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai berbagai informasi yang pernah muncul terkait perkara judi online.

Menurut Ongen, persoalan tersebut jauh lebih penting untuk dijelaskan daripada mengeluarkan pernyataan politik mengenai kemungkinan berakhirnya pemerintahan sebelum 2029.

“Budi Arie sebaiknya fokus melakukan klarifikasi mengenai adanya indikasi-indikasi yang mengaitkan dirinya dengan kasus judi online sebelum persoalan tersebut benar-benar bergulir lebih jauh,” ujar Ongen.

Ongen menilai polemik tersebut semestinya menjadi pelajaran bagi para elite politik agar tidak sembarangan melempar pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi seolah-olah terjadi krisis konstitusional.

Menurutnya, jika Budi Arie memiliki kritik terhadap pemerintahan Prabowo, kritik tersebut sah disampaikan. Namun, apabila menyangkut masa jabatan Presiden, argumentasi yang digunakan harus jelas.

“Kalau ada kritik kepada Prabowo, silakan. Kalau ada evaluasi terhadap pemerintah, silakan. Tetapi jangan membuat seolah-olah pemerintahan Prabowo akan jatuh atau berakhir sebelum 2029 tanpa menjelaskan dasar dan mekanismenya,” kata Ongen.

MoneyTalk.id, Jakarta – Situasi politik nasional kembali memanas setelah pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan terjadinya percepatan kepemimpinan nasional sebelum 2029 menjadi sorotan.

Aktivis 98, mantan Ketua Umum Humanika sekaligus eks Sekjen Prodem, Andrianto Andri, menilai pernyataan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pernyataan biasa, terlebih disampaikan Budi Arie di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Andrianto, posisi Budi Arie sebagai pimpinan organisasi relawan yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi membuat pernyataan tersebut memiliki dimensi politik yang serius.

“Sebagai relawan militan Jokowi, tentu ini bukan asal bicara. Apalagi ada Jokowi di sebelahnya,” ujar Andrianto dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Andrianto bahkan menilai pernyataan tersebut dapat memunculkan dugaan adanya agenda politik untuk mendorong percepatan pergantian kepemimpinan nasional sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029.

Ia menyebut, publik berhak mempertanyakan apakah pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Budi Arie atau mencerminkan sikap politik kelompok tertentu di sekitar Projo.

“Bisa jadi dugaan publik selama ini bahwa Projo bermain untuk menjatuhkan Prabowo sehingga Gibran naik menjadi relevan untuk dipertanyakan,” katanya.

Meski demikian, Andrianto menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan dengan fakta dan proses hukum, bukan sekadar spekulasi politik.

Ia juga mengkritik sikap Budi Arie yang dinilainya terlalu cepat memberikan penilaian terhadap pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menghadapi persoalan ekonomi, politik, dan tata kelola yang merupakan akumulasi persoalan selama bertahun-tahun.

“Presiden Prabowo sedang berupaya melakukan pembenahan. Semua kerusakan selama 10 tahun tentu tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat,” ujar Andrianto.

Terkait perkara judi online yang pernah menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika saat Budi Arie menjabat, Andrianto meminta aparat penegak hukum bekerja secara transparan dan mengusut seluruh pihak yang memang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti.

Ia menilai tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara tersebut.

Andrianto juga menyoroti laporan harta kekayaan Budi Arie yang menurutnya mengalami peningkatan signifikan selama menjabat sebagai menteri. Ia meminta seluruh kekayaan pejabat publik diperiksa secara transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau ada dugaan keterlibatan, silakan aparat membuktikan berdasarkan alat bukti,” tegasnya.

Lebih jauh, Andrianto mengingatkan bahwa wacana percepatan pergantian kepemimpinan nasional merupakan isu serius karena menyangkut konstitusi dan stabilitas politik nasional.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum maupun lembaga negara terkait mencermati setiap pernyataan politik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan atau mengarah pada upaya inkonstitusional.

“Kalau ada dugaan penghasutan atau upaya makar, tentu harus diuji secara hukum. Jangan dibiarkan menjadi bola liar,” katanya.

Andrianto menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, menurut dia, kritik harus dibedakan dengan upaya sistematis untuk mengganti pemerintahan di luar mekanisme konstitusional.

“Pergantian kepemimpinan nasional memiliki jalur konstitusional. Kalau ada keinginan mempercepatnya, harus jelas dasar hukum dan mekanismenya,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru saja mengguncang panggung politik nasional dengan melakukan reshuffle besar-besaran terhadap kabinetnya. Sejumlah nama penting seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menpora Dito Ariotedjo, hingga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding diganti. Langkah ini sontak menimbulkan reaksi keras, salah satunya dari kelompok relawan Laskar Cinta Jokowi yang menilai keputusan tersebut sebagai sebuah “bunuh diri politik”.

Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menegaskan bahwa pencopotan Budi Arie Cs merupakan langkah fatal. Menurutnya, Prabowo kehilangan insting politik dengan menyingkirkan sosok yang justru memiliki kedekatan dengan kalangan relawan Jokowi, serta mengganti Sri Mulyani yang dikenal luas sebagai menteri dengan reputasi global.

“Ini bukan sekadar reshuffle, ini langkah bunuh diri politik. Presiden seakan mengabaikan kredibilitas internasional dan jaringan relawan di dalam negeri. Efeknya sangat besar, baik di pasar keuangan maupun di akar rumput,” ujar Suhandono dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

Lebih jauh, ia menilai reshuffle ini hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo, yang belakangan sudah didera kritik tajam pasca-kerusuhan demonstrasi di Jakarta. Laskar Cinta Jokowi bahkan menyebut, bila arah kebijakan tidak segera diperbaiki, dukungan massa pro-Jokowi yang semula bisa diajak bekerja sama, justru akan berubah menjadi oposisi jalanan.

Penggantian Sri Mulyani Indrawati menjadi sorotan utama. Selama dua periode pemerintahan sebelumnya hingga awal kepemimpinan Prabowo, ia dikenal sebagai “penjaga kredibilitas fiskal” Indonesia. Reputasinya di mata internasional membuat investor percaya pada stabilitas ekonomi nasional.

Tak heran, begitu kabar pencopotannya beredar, pasar modal dan nilai tukar rupiah mengalami gejolak. Indeks saham anjlok, sementara rupiah tertekan akibat kekhawatiran bahwa disiplin anggaran akan melemah.

Penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, memang memiliki latar belakang ekonomi, namun analis menilai tantangan yang dihadapinya sangat berat. Ia harus membuktikan bahwa percepatan pembangunan yang dicanangkan Prabowo tidak mengorbankan kredibilitas fiskal.

“Pasar melihat Sri Mulyani sebagai simbol stabilitas. Tanpa kejelasan arah kebijakan fiskal, investor bisa kehilangan kepercayaan,” ungkap Suhandono.

Nama Budi Arie Setiadi juga tidak kalah kontroversial. Sebelum reshuffle, posisinya sudah tertekan akibat sorotan publik terkait dugaan keterkaitan beberapa tokoh dengan kasus judi online yang tengah disidangkan di Polda Metro Jaya. Meski Budi Arie tidak pernah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, opini publik yang berkembang membuat posisinya rawan.

Pencopotan Budi Arie dinilai sebagai upaya Prabowo meredam tekanan politik. Namun, di sisi lain, langkah itu dianggap mengorbankan jalur komunikasi dengan kalangan relawan Jokowi yang selama ini melihat Budi Arie sebagai representasi mereka di kabinet.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai ada tiga kemungkinan alasan di balik reshuffle besar-besaran ini:

-Menjawab Krisis Legitimasi Publik. Setelah gelombang demo besar di DPR dan beberapa insiden yang menimbulkan korban, Prabowo ingin menunjukkan respons cepat dengan mengubah jajaran menteri.

-Konsolidasi Kekuasaan. Pergantian menteri bisa dibaca sebagai upaya menyingkirkan tokoh yang dianggap tidak loyal atau rentan secara politik.

-Sinyal Perubahan Arah Ekonomi. Mengganti Sri Mulyani memberi tanda bahwa pemerintah ingin lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan, meski berisiko melemahkan disiplin fiskal.

Namun, Rokhmat memperingatkan bahwa jika reshuffle dilakukan tanpa strategi komunikasi politik dan ekonomi yang jelas, hal itu bisa menjadi blunder besar. “Alih-alih memperkuat, reshuffle ini bisa justru membuka front baru perlawanan, baik dari pasar maupun dari kelompok relawan yang dulu bersama Jokowi,” ujarnya.

Reshuffle ini juga memperlihatkan fragmentasi dukungan. Di satu sisi, partai politik koalisi masih solid di permukaan. Namun di sisi lain, jaringan relawan yang dahulu solid di era Jokowi kini mulai menaruh curiga pada langkah-langkah Prabowo. Laskar Cinta Jokowi bahkan sudah menyerukan agar presiden mundur jika tidak mampu menjaga stabilitas.

Bagi Prabowo, kondisi ini bisa berbahaya. Hilangnya kepercayaan relawan pro-Jokowi, ditambah keresahan pasar internasional, akan mempersempit ruang manuver pemerintah. Ia dituntut segera memberi kepastian arah kebijakan agar tudingan “bunuh diri politik” tidak menjadi kenyataan.

Reshuffle yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi, justru kini dipandang sebagian kalangan sebagai langkah yang melemahkan legitimasi pemerintah. Sri Mulyani, simbol kredibilitas fiskal, dicopot. Budi Arie, penghubung dengan relawan, tersingkir.

Dengan situasi politik yang panas dan pasar keuangan yang gelisah, bola kini ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah reshuffle ini akan menjadi strategi jitu memperkuat pemerintahannya, atau justru mencatatkan babak baru “bunuh diri politik” sebagaimana kritik keras Laskar Cinta Jokowi?

MoneyTalk, Jakarta – Isu judi online di Indonesia bukan sekadar problem moral atau kejahatan digital, melainkan telah menjelma menjadi hantu besar yang menyelinap di balik kekuasaan. Setelah mencuatnya dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam pusaran bisnis haram ini—meski telah dibantah oleh yang bersangkutan dan sejumlah koleganya dari Partai Gerindra serta aktivis 98—kini sorotan publik beralih pada nama lain yang tak kalah besar: Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Ketua Umum Projo, relawan pendukung mantan Presiden Jokowi. Budi Arie menjadi Menteri Koperasi di Pemerintahan Prabowo.

Majalah Tempo dan sejumlah media lain menjadi pemantik wacana ini, tetapi yang paling mencengangkan adalah informasi bahwa dugaan terhadap Budi Arie sudah sampai di meja Kejaksaan Agung, bahkan dilengkapi bukti fisik. Lebih mengejutkan lagi, Islah Bahrawi—pengamat terorisme yang selama ini dikenal dekat dengan aparat kepolisian menyampaikan kesaksiannya di media bahwa Budi Arie pernah menerima uang Rp 500 juta yang diserahkan dalam bungkusan bekas kopi di rumah dinasnya di Widya Chandra. Suatu detail yang terlalu spesifik untuk disebut sekadar rumor.

Pertama, karena ini bukan hanya soal Budi Arie atau Dasco. Ini soal pola. Judi online bukan sekadar kejahatan lintas batas, tapi telah menjelma menjadi sindikat transnasional yang membutuhkan perlindungan dari orang-orang yang memiliki akses terhadap sistem hukum, politik, dan teknologi. Dan siapa yang lebih strategis untuk dilibatkan (secara sukarela atau terpaksa) selain pejabat tinggi negara yang punya kuasa menentukan arah kebijakan komunikasi digital di negeri ini?

Kedua, posisi Budi Arie sebagai mantan Menkominfo memberi ironi tersendiri. Dalam pidato-pidatonya, ia kerap bicara soal pentingnya memberantas judi online, membentengi masyarakat dari pengaruh negatif internet, dan membangun ekosistem digital yang sehat. Namun di saat yang sama, namanya muncul dalam dugaan sebagai pelindung atau bahkan bagian dari jaringan bisnis judi online itu sendiri.

Fakta bahwa dua nama yang kini menjadi sorotan—Dasco dari Gerindra dan Budi Arie dari Projo—berasal dari poros kekuasaan yang menopang pemerintah menimbulkan pertanyaan serius: apakah sindikat judi online telah menjangkau titik-titik kunci dalam struktur pemerintahan dan kekuasaan politik kita?

Gerindra saat ini adalah partai besar yang tengah menjadi partai penguasa, dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih. Projo adalah jaringan relawan pendukung Jokowi yang kerap mengklaim diri sebagai penentu kemenangan sejak 2014. Bila dua kekuatan ini disusupi atau bahkan secara aktif melindungi jejaring judi online, maka kita sedang berhadapan dengan krisis integritas negara.

Pernyataan Islah Bahrawi soal penyerahan uang tunai di rumah dinas Budi Arie tentu bukan sekadar celoteh. Ia menyebut ada orang yang menyetor uang dalam bungkus kopi. Ini mengindikasikan praktik-praktik yang sangat khas dari dunia hitam: menyamarkan transaksi, menghindari jejak digital, dan memanfaatkan lokasi strategis seperti rumah dinas sebagai tempat bertemu yang “aman”.

Pertanyaannya: siapa yang menyerahkan uang tersebut? Dalam konteks judi online, apakah itu bagian dari setoran bulanan? Apakah ada imbal balik berupa perlindungan hukum, atau mungkin “pengabaian” dari pemblokiran situs-situs ilegal?

Kalau benar bukti-bukti ini sudah di tangan Kejaksaan Agung, maka publik harus menuntut transparansi. Kejaksaan tak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan teknis atau pencitraan penegakan hukum yang selektif. Harus ada pengusutan tuntas hingga ke akar-akar politiknya.

Kasus ini juga harus dibaca dalam konteks yang lebih besar: mengapa selama ini pemberantasan judi online seolah tidak pernah efektif? Situs-situs diblokir, tapi bermunculan kembali dengan domain baru. Operatornya ditangkap, tapi jaringan bisnisnya terus hidup. Semua ini menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang bekerja di balik layar, melindungi dan memfasilitasi operasi haram ini.

Kemungkinan keterlibatan pejabat tinggi negara bukan hanya membuat pemberantasan judi online menjadi ilusi, tapi juga membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap negara.

Apa yang Harus Dilakukan?

-Audit Komprehensif

Perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap aktivitas pemblokiran situs judi online oleh Kominfo. Apakah selama ini efektif? Siapa penyedia jasa IT yang bekerja sama? Apakah ada praktik kolusi di balik kontrak-kontrak tersebut?

-Pemanggilan dan Klarifikasi Publik

Kejaksaan Agung dan KPK harus secara terbuka menjelaskan status penyelidikan terhadap Budi Arie. Klarifikasi resmi diperlukan agar tidak berkembang menjadi kabar liar yang kontraproduktif.

-Gerakan Sipil dan Media Independen

Media dan LSM harus berani menuntut transparansi dan membongkar fakta-fakta yang ada. Demokrasi tak akan sehat jika kejahatan terselubung seperti ini dibiarkan menjadi bagian dari sistem.

Presiden Harus Bersikap

Presiden Prabowo Subianto harus menunjukkan bahwa tidak akan menoleransi kejahatan yang membonceng kekuasaan. Mereka harus mendorong proses hukum berjalan tanpa intervensi politik.

Jika elite kekuasaan tidak membersihkan diri dari lingkaran judi online, maka negeri ini tak sedang berada di ambang krisis, tapi sudah masuk ke dalamnya. Maka langkah pertama untuk menyelamatkan republik ini adalah jujur melihat ke dalam cermin: siapa di antara kita yang diam-diam menjadi kaki tangan kejahatan itu?

Majalah Tempo pernah menulis dugaan keterkaitan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco dalam dugaan keterlibatan judi online. Dasco, beberapa petinggi Gerindra dan aktivis 98 membantah keterlibatan Wakil Ketua DPR itu dalam judi online di Kamboja.

Namun berita yang paling mengejutkan dan sudah ada dalam bukti di Kejaksaan Agung dugaan keterlibatan Budi Arie dalam judi online. Bahkan pengamat teroris yang dekat kepolisian Islah Bahrawi menyakini Budi Arie terlibat judi online.

Islah mengungkapkan, ada beberapa orang menyetorkan uang Rp 500 juta dibungkus bekas pembubkus kopi diantar di rumah dinas Budi Arie di Widya Chandra.

Penulis : Muslim Arbi pengamat politik

MoneyTalk, Jakarta,Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil eks Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi alias Muni, terkait dugaan keterlibatan dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan situs judi online (judol).

Desakan ini muncul usai nama Budi Arie disebut-sebut dalam persidangan kasus TPPU dengan terdakwa Darmawati, istri dari Muhrijan alias Agus, yang menghadirkan Agus sebagai saksi kunci. Dalam keterangannya, Agus mengungkap bahwa Adhi Kismanto, terdakwa dalam kasus ini, merupakan tangan kanan Budi Arie saat menjabat sebagai Menteri Kominfo.

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai sudah saatnya KPK mengambil alih penanganan kasus ini dari Kejaksaan dan Kepolisian. “Ini bukan lagi semata kasus pidana judi. Sudah masuk ranah pencucian uang dan korupsi. Maka KPK harus turun tangan!” tegas Uchok dalam keterangannya kepada media, Ahad (8/6/2025).

Menurut Uchok, perkara-perkara korupsi yang menumpuk di Kejaksaan Agung justru akan menghambat penanganan cepat kasus besar seperti ini. Ia juga menyindir agar institusi penegak hukum tidak “masuk angin”.

Tak hanya mendesak pemanggilan Budi Arie, Uchok juga meminta KPK dan PPATK menelusuri asal-usul kekayaan mantan Menkominfo itu. Berdasarkan LHKPN 2023, harta kekayaan Budi Arie mencapai Rp102,1 miliar, yang terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, hingga kas.

“PPATK pasti tahu transaksi-transaksi dan kekuatan uang yang mengalir ke Budi Arie. Kalau benar dia terlibat, harus bertanggung jawab. Jangan cuma enak duduk sebagai menteri, tapi yang dikorbankan anak buahnya,” sindir Uchok dengan nada tajam.

Setelah lengser dari Kominfo, kini Budi Arie Setiadi menjabat sebagai Menteri Koperasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun masa lalu sebagai pejabat Kominfo di era Jokowi kini membayangi reputasinya.

“Kalau Adhi Kismanto adalah tangan kanan Muni di Kominfo, ya Muni tidak bisa lepas tangan begitu saja! KPK wajib panggil!” pungkas Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Trust Indonesia menyebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Asikin dan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi sebagai dua figur Menteri yang layak untuk diganti atau direshuffle. Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli beralasan kedua sosok tersebut paling banyak dibicarakan publik dengan sentimen negatif selama kurang lebih dua minggu terakhir. Menurutnya, tren negatif ini akhirnya menjadi faktor yang menguatkan upaya reshuffle terhadap keduanya harus segera dilakukan.

“Ya, Budi Gunadi dan Budi Arie ini memang layak direshuffle. Selain karena faktor blunder dan pemberitaan negatif yang dilakukan keduanya, dua figur tersebut juga dinilai berkinerja buruk (dalam survei Trust Indonesia) dan bukan bagian dari endorse partai. Jadi sebenarnya, tidak alasan untuk tidak mengganti Menteri Budi Gunadi dan Menteri Budi Arie ini,” ucap Fadhli dalam keterangan kepada awak media, Senin (19/5) pagi.

Fadhli menjelaskan survei Trust Indonesia pada akhir Maret lalu memang menunjukkan kinerja buruk kedua Menteri tersebut. Dalam penilaian para pakar atau key opinion leader (KOL), kepuasan atas kinerja keduanya tidak lebih dari angka 1,0 persen.

“Oleh para pakar (dalam survei Trust Indonesia), nilai kinerja mereka juga dianggap buruk. Misalnya nilai kepuasan terhadap kinerja Menteri Budi Gunadi sekitar 0,6 persen, sementara nilai kepuasan atas Menteri Budi Arie sebesar 0,3 persen. Ini buruk sekali jika dibandingkan dengan kepuasan terhadap kinerja Menteri Agama yang mendapat nilai 19,9 persen,” ungkapnya.

Namun demikian, dalam pandangan Fadhli, reshuffle Budi Gunadi dan Budi Arie erat kaitannya juga dengan keinginan untuk mulai meminimalisir pengaruh Jokowi dalam kabinet Prabowo. Pasalnya, menurut dia, Budi Gunadi dan Budi Arie bukanlah figur yang didorong oleh para pendukung Prabowo karena jelas merupakan rekomendasi dan endorse dari Jokowi.

“Me-reshuffle keduanya berarti memberi ruang bagi bertambahnya loyalis Prabowo di dalam kabinet, sekaligus mulai meminimalisir pengaruh Jokowi. Apalagi, semua orang tahu, selain orangnya Jokowi, kedua orang ini juga tidak mewakili unsur partai politik mana pun. Sekali lagi, tak ada alasan untuk tidak me-reshuffle Menteri Budi Gunadi dan Menteri Budi Arie,” tuturnya.

Seperti diketahui, sepanjang dua minggu terakhir, mendadak kedua Menteri Budi tersebut ramai diberitakan negatif media. Menkes Budi Gunadi ramai diserang akibat pernyataannya ngawur dan sembrono terkait ukuran lingkar pinggang dan penghasilan Rp 5 juta. Sementara itu, Menteri Budi Arie ramai disebut menerima setoran judi online di dalam dakwaan terdakwa kasus judi online.

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menominfo menuding Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Republik Indonesia, Budi Gunawan (BG) dan PDI Perjuangan adalah “otak” yang memframing dirinya terlibat judi online (judol).

Bahwa Budi Arie pada Sabtu malam (17/5/2025) tidak terima dengan judul pemberitaan “Busyet, Ternyata, Eks Menkominfo Budi Arie Minta Jatah Uang “Pengamanan” Judi Online 50 Persen”.
“Itu fitnah, framing. Itu si Tony (nama panggilan terdakwa Zulkarnaen Apriliantony) ditekan oleh PDI Perjuangan,” katanya dengan nada kencang kepada jurnalis RATASTV.CO yang diunggah akun @Nas_Lira

Menurutnya, judul berita tersebut sangat menyudutkannya. “Judulnya kalian itu, ‘saya minta (jatah pengamanan judi online 50 persen). Ini fitnah. Framing. Saya tahu, Tony ditekan untuk nyeret nama saya. Saya tidak pernah minta. Itu datanya Tony,” tegas Budi.

Lantas dia menuduh Budi Gunawan dan PDIP sebagai “otak” yang memframing dirinya terlibat skandal judi online.

“PDIP framing saya. Ini BG (Budi Gunawan) dan PDI Perjuangan otaknya,” tudingnya.

Saat ditanya mengapa PDIP yang dituding? Apakah karena PDIP dendam dengan Jokowi? Dan dirinya merupakan “orang” Jokowi? Budi menjawab dengan kesal “Nanti dijelaskan. Saya itu yakin, tenang. Cuma jengkel aja. Sudah saya jelaskan, tapi judulnya masih gini aja.”

Soal apakah dirinya tidak berbahaya menuding Menkopolkam Budi Gunawan kalau tidak mempunyai bukti-bukti kuat? Budi Arie mengatakan, nanti akan disiapkan bukti-bukti.

“Nanti bukti-bukti kita siapkan. Yang pasti ini PDIP,” cetusnya lagi seraya menambahkan dirinya tengah memetakan mana media kawan dan lawan.

Pun, Budi meminta media tidak ikut-ikutan mem-framing dirinya.

“Jangan ikut-ikutan orkestrasi mereka. Jangan dong. Jangan ikut-ikutan. Ini ujungnya PDIP semua,” katanya.

Lantas dia menyesalkan mengapa harus dia yang diserang. “Kenapa mesti Budi Arie? Kenapa tidak kalian tulis, semua (yang terlibat) itu kader PDIP semua. Itu fakta, lho. Bukan katanya-katanya,” katanya dengan nada tinggi.

Budi Arie yang pernah menjadi wakil ketua DPD PDIP DKI Jakarta di era Ketua Agung Imam Sumanto itu lantas mengklaim, bahwa dirinya 100 persen tidak terlibat dalam skandal judi online.

“Saya yakinin kamu, 100 persen, saya tidak terlibat,” klaimnya.

Dituding balik PDIP
PDIP menuding balik, bahwa apa yang dikatakan dan dituduhkan Budi Arie itu fitnah.

“Kalau benar dia (Budi Arie) menyatakan hal itu, berarti fitnah. Karena, informasi 50% (dia dapat) jatah, kan, dari dakwaan resmi jaksa. Itu yang muncul di publik,” tegas Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli.

Pun termasuk tudingan Budi Arie yang menuduh PDIP dan Budi Gunawan yang menekan terdakwa Tony dan kawan-kawan agar menyeret dirinya terlibat judi online, Guntur Romli menandaskan, itu fitnah.

“Bagus. Naikkan saja (beritanya)! Itu jelas-jelas fitnah. Sama saja dia menuduh kejaksaan diintervensi dan membuat dakwaan bohong,” demikian Guntur.

MoneyTalk, Jakarta – Kepolisian diminta untuk membuka penyelidikan baru dalam kasus judi online (judol). Permintaan disampaikan menyusul surat dakwaan yang menyebut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menerima jatah 50 persen dari situs judol agar tidak diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Polda Metro Jaya perlu melakukan penyelidikan baru dan menetapkan nama yang menerima jatah seperti dalam surat dakwaan sebagai tersangka,” kata Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada media sesaat lalu, Rabu pagi, 21 Mei 2025.

Uchok Sky berharap proses hukum terkait perkara suap judol tidak hanya menjerat pegawai kroco di Kominfo. Dia mengingatkan prinsip equality before the law, bahwa setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, atau latar belakang lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.

“Juga majelis hakim perlu memberikan atensi dengan memerintahkan perintahkan Polda Metro Jaya menetapkan tersangka baru. Bukan hanya mendalami surat dakwaannya di persidangan,” imbuhnya.

Uchok Sky mengaku ikut mendengar kabar adanya pihak-pihak terkait mencari jalan untuk meloloskan Budi Arie dalam perkara judol. Namun begitu dia berkeyakinan pada akhirnya Budi Arie yang kini menteri koperasi akan ditetapkan tersangka.

“Dakwaan disusun jaksa berdasarkan penyelidikan dan penyidikan kepolisian, sehingga kepolisian sebenarnya sudah mengantongi bukti-bukti keterlibatan yang bersangkutan,” tukas Uchok Sky Khadafi.

Nama Budi Arie Setiadi muncul dalam sidang kasus suap terkait pembukaan situs judol yang digelar Rabu, 14 Mei 2025. Dalam surat dakwaan, Budi Arie disebut menerima jatah 50 persen dari situs judol tidak diblokir oleh Kominfo.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mendakwa empat tersangka yakni Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus. Mereka didakwa dalam perkara suap terkait pembukaan blokir sejumlah situs judol oleh Kominfo.

Berdasarkan dakwaan jaksa, mereka bersama 11 orang lainnya telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dari praktik itu mereka diduga menerima total setoran senilai Rp 15,3 miliar sebagai imbalan untuk membuka blokir dan menjaga keberlangsungan sejumlah situs judol agar tidak ditutup. Uang setoran kemudian dibagikan sebagai komisi kepada pihak-pihak yang terlibat termasuk nama Budi Arie.

Merespons itu, Budi Arie memberikan bantahan. Dia menyatakan tidak pernah meminta uang dari bisnis judi online. Dia juga menyatakan tidak pernah memberi perintah siapa pun untuk melindungi bisnis judi online baik lisan maupun tulisan.

“Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar,” kata Budi Arie dikutip dari Antara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut merespons terkait nama Budi Arie Setiadi muncul dalam surat dakwaan kasus judol. Jenderal Sigit menyebut pihaknya masih akan menunggu petunjuk dari hakim mengenai tindak lanjut terhadap Budi Arie, dan tak menutup kemungkinan akan melakukan konfirmasi kepada Budi Arie.

“Tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan di PTIK, kemarin.

“Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila memang ada petunjuk,” tambahnya.

MoneyTalk, Jakarta. – Makna daripada pernyataan Prabowo tersebut tentu mudah dibaca, selain reshuffle memang hak (prerogatif) belaiu terhadap para menterinya.

Namun tentu siapa subjek “korban” pasca 100 hari dimaksud, tentu hanya Prabowo dan Tuhan semata yang mengetahuinya.

Diluar itu publik hanya bisa mengindikasikan daripada hasil kinerja mereka yang dirasakan langsung sebagai yang _ndableg_ dimaksud menunjukan kepada beberapa sosok “titipan” Jokowi, karena dahulu mereka adalah menteri di kabinet Jokowi, namun berdasarkan catatan publik tidak memiliki pretasi karena hasil kinerjanya cacat dari sisi pandang publik.

Umumnya publik meyakini jika ada 1 (satu) orang titipan Jokowi yang dimaksud ndableg sehingga patut direshuffle, sosok dimaksud adalah Budi Arie, karena yang bersangkutan keras tersangkut kasus judi online, karena para “agen”nya justru beraktivitas di Kantor Kemendigi/ Kemeninfo saat Budi Arie manjabat Menkoinfo.

Andai 2 (dua) orang yang direshuffle diyakini adalah Kapolri karena tidak cepat tanggap (tidak presisi) ketika diperintahkan bongkar pagar laut oleh Prabowo malah dari TNI AL yang langsung sigap mencabut pagar laut, juga diketahui beberapa artis yang terlibat judi online justru tidak jelas proses hukumnya.

Jika 3 orang maka Tito (mendagri) karena tidak jelas langkah administratif terhadap pera pelaku yang ditengarai punya keterlibatan dalam pemagaran laut, diantaranya kepala desa atau camat atau bupati Tangerang yang status semua para pejabat publik dimaksud memiliki hubungan struktural dibawah Kemendagri.

Bagaimana dengan Bahlil menteri ESDM yang membuat gas melon langka karena dibatasi kebijakannya, tentu ini uji nyali kepemimpinan bagi Prabowo, berani kah Prabowo memberhentikan Bahlil sang Ketua umum partai golkar?

Dan catatan penting.politiknya, ketika ketiga sosok dimaksud termasuk Bahlil, Sri Mulyani yang tanpa prestasi namun suka mengeluh, serta Airlangga Hartarto dan Zulhas berkepastian diproses hukum, maka dukungan publik dan kelompok (ormas) lintas SARA terhadap presiden prabowo akan lebih deras mengalir ke KMP (Kabinet Merah Putih).

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

MoneyTalk, Jakarta – Juru bicara tim sukses Pramono Anung-Rano Karno, Chiko Hakim, dalam sebuah dialog spesial di iNews TV pada Selasa (12/11/2024), dengan tegas menyatakan bahwa tim pemenangan Pramono-Rano akan membawa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop) Budi Arie ke ranah hukum.

Pernyataan ini muncul setelah Budi Arie menuduh tim pemenangan mereka terlibat dalam mafia judi online (judol) yang beroperasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Chiko menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah dan sangat merugikan nama baik tim pemenangan Pramono-Rano.

Dalam acara yang dipandu oleh Aiman Witjaksono itu, Chiko Hakim menjelaskan bahwa pernyataan Budi Arie tentang keterlibatan tim mereka dalam praktik mafia judi online sama sekali tidak benar.

“Ini adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar, yang kami anggap sebagai fitnah,” ujar Chiko.

Sebagai bukti, Chiko menyatakan bahwa seluruh nama tim yang terlibat dalam pemenangan Pramono-Rano dapat diperiksa melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana data tersebut bersifat transparan. Ia menekankan bahwa tim mereka tidak pernah terlibat dalam aktivitas yang dituduhkan oleh Budi Arie.

Chiko lebih lanjut menjelaskan, mereka telah mengeluarkan pernyataan klarifikasi sejak dua hari sebelum acara tersebut. Namun, menurut Chiko, Budi Arie tetap mempertahankan pernyataannya yang mengaitkan tim Pramono-Rano dengan mafia judi online.

Menanggapi hal ini, Chiko mengungkapkan timnya sudah mengirimkan somasi terbuka kepada Budi Arie, yang memberi waktu tiga hari bagi sang menteri untuk meminta maaf secara publik. Jika somasi tersebut diabaikan, tim Pramono-Rano tidak akan ragu untuk membawa Budi Arie ke jalur hukum, baik perdata maupun pidana.

Menurut Chiko, langkah hukum yang dimaksud mencakup gugatan perdata dan pidana atas tuduhan yang dilontarkan oleh Budi Arie.

“Kami akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Kami sudah mempertimbangkan untuk melaporkan Budi Arie atas pernyataannya yang merugikan,” tegas Chiko.

Dalam hal ini, Chiko juga menyebutkan beberapa pasal yang dapat digunakan dalam hukum pidana dan perdata, termasuk Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 27 dan Pasal 45 Ayat 4, serta Pasal 1365 KUH Perdata yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

Tuduhan ini muncul di tengah panasnya dinamika politik jelang Pilkada Jakarta 2024. Chiko mengingatkan bahwa dalam konteks Pilkada, berbagai pihak sering kali mencari celah untuk menjatuhkan lawan politik mereka. Hal ini terlihat jelas dengan munculnya tuduhan terhadap tim pemenangan Pramono-Rano. Menurut Chiko, meski ada foto-foto yang beredar memperlihatkan seorang individu dengan inisial “T” yang diduga terkait dengan mafia judi online, tidak berarti individu tersebut adalah bagian dari tim mereka.

Chiko juga menegaskan bahwa mereka tidak kenal dengan “T”, yang bahkan belum pernah terlibat langsung dalam kampanye Pramono-Rano. Ia juga menambahkan bahwa foto-foto yang menunjukkan sosok ini bersama sejumlah tokoh politik, termasuk Ridwan Kamil dan Presiden Joko Widodo, tidak bisa dijadikan bukti keterlibatan dalam kegiatan ilegal.

“Berkumpul dengan orang bukan berarti kita terlibat dalam tindak pidana mereka,” ujar Chiko, menyebut bahwa hal ini perlu dipahami dengan bijaksana.

Sebagai langkah konkret, Chiko memastikan timnya sudah mengambil langkah hukum dengan mengirimkan somasi. Jika dalam waktu tiga hari ke depan Budi Arie tidak meminta maaf secara publik, maka tim Pramono-Rano akan melanjutkan dengan melaporkan Budi Arie ke pihak berwajib.

Selain itu, Chiko juga menyoroti kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika yang dianggapnya tidak konsisten dalam menangani situs judi online. Ia mencatat, penutupan situs judi online di bawah kepemimpinan Budi Arie berbeda penanganannya dengan penutupan situs-situs porno, yang menurutnya lebih tegas.

“Ini perlu dipertanyakan. Kenapa perbedaan perlakuan ini ada?” kata Chiko, menambahkan bahwa hal ini seharusnya menjadi perhatian publik.(c@kra)