16 November 2026

Budi Arie

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti belum terungkap secara tuntas siapa aktor di balik kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2026. Ia menduga, pengungkapan perkara tersebut tidak mudah apabila terdapat jejaring orang-orang berpengaruh yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Ray mempertanyakan kemungkinan adanya kekuatan politik besar yang berada di sekitar lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, salah satu hal yang patut dicermati adalah pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya “patahan sejarah” sebelum Pemilu 2029.

“Agak kesulitan polisi mengungkap kerusuhan akhir Agustus 2026 karena itu mungkin tidak di luar. Ini mungkin berhubungan dengan orang-orang besar di republik ini yang sekarang berada di dalam lingkaran kekuasaan Pak Prabowo,” kata Ray di televisi swasta, Sabtu (19/9/2026).

Ray kemudian menyinggung pernyataan Budi Arie yang sebelumnya menjadi polemik. Dalam sebuah forum pada Agustus 2026, Budi Arie memang sempat berbicara mengenai kemungkinan terjadinya dinamika politik yang lebih cepat dari 2029 serta menggunakan istilah “patahan sejarah”.

Budi Arie saat itu mengatakan dirinya melihat adanya anomali di masyarakat dan membuka kemungkinan terjadinya percepatan politik. Ia juga menyinggung pengalaman sejarah 1998, ketika Pemilu yang semula dijadwalkan pada 2002 kemudian dipercepat menjadi 1999.

“Insting saya ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya mau membuka wacana saja teman-teman. Supaya berpikir jangan hanya berpikir 2029, harus ada pikiran lain alternatif apabila terjadi percepatan,” ujar Budi Arie dalam video yang beredar.

Pernyataan tersebut kemudian memicu kontroversi. Sejumlah relawan pendukung Prabowo bahkan meminta aparat penegak hukum memeriksa Budi Arie karena menilai pernyataan mengenai “patahan sejarah” dan kemungkinan percepatan politik tersebut perlu dijelaskan.

Namun, Budi Arie kemudian memberikan klarifikasi. Ia menyatakan pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadinya dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman.

Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik juga menjelaskan bahwa potongan video yang beredar bukan rekaman utuh. Menurutnya, Budi Arie sedang memaparkan berbagai kemungkinan mengenai situasi politik dan kondisi kebangsaan dalam sebuah forum internal bersama relawan.

Meski demikian, Ray Rangkuti menganggap pernyataan tersebut layak ditempatkan dalam pembacaan yang lebih luas mengenai dinamika politik nasional. Ia mempertanyakan siapa saja yang mempunyai kemampuan mengorganisasi massa dalam jumlah besar, terutama apabila terjadi gejolak politik di tengah masyarakat.

Ray juga menyebut jaringan politisi memiliki sumber daya, hubungan serta akses kekuasaan yang luas. Karena itu, menurut dia, penyelidikan terhadap kerusuhan akhir Agustus tidak cukup hanya melihat pelaku lapangan, tetapi juga perlu mengurai kemungkinan jejaring yang berada di belakangnya.

“Siapa itu? Ya, salah satu yang sudah beredar adalah potongan video Budi Arie yang sudah mengatakan siap kalau ada yang namanya patahan sejarah,” ujarnya.

Ray kemudian mempertanyakan apakah terdapat kekuatan politik tertentu yang memiliki kemampuan mengumpulkan massa dalam jumlah besar.

“Yang bisa mengumpulkan orang ribuan orang adalah para politisi. Dana mereka jelas banyak, hubungan mereka jelas banyak. Akses mereka terhadap kekuasaan jelas banyak,” katanya.

Ia pun menilai pengungkapan menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa kerusuhan akhir Agustus penting dilakukan agar publik tidak hanya mendapatkan informasi mengenai pelaku di lapangan.

“Peristiwa Agustus saja sampai sekarang ini belum ada pembongkaran terhadap peristiwa itu,” ujar Ray.

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya percepatan pergantian kekuasaan sebelum Pemilu 2029 memasuki wilayah hukum setelah dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan makar dan penghasutan.

Di tengah proses tersebut, pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta aparat kepolisian tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap Budi Arie. Menurut dia, polisi juga perlu meminta keterangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama karena pernyataan kontroversial tersebut disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Jokowi.

Muslim menilai posisi Jokowi dalam peristiwa tersebut penting diklarifikasi secara hukum maupun politik. Bukan berarti Jokowi otomatis dapat dianggap terlibat dalam dugaan tindak pidana, tetapi keberadaannya ketika pernyataan itu disampaikan, menurut Muslim, merupakan fakta yang patut dikonfirmasi kepada yang bersangkutan.

“Polisi harus memeriksa Jokowi,” demikian garis besar pandangan Muslim Arbi terkait polemik tersebut, Minggu (13/9/2026).

Menurut Muslim, pemeriksaan terhadap Jokowi diperlukan untuk mengetahui apakah mantan presiden tersebut mengetahui maksud pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan pergantian kekuasaan sebelum 2029, apakah pernah ada pembicaraan sebelumnya mengenai hal tersebut, serta bagaimana Jokowi memahami pernyataan yang disampaikan di hadapannya.

Persoalan itu menjadi penting karena pergantian kekuasaan nasional bukan persoalan politik biasa. Konstitusi telah mengatur secara tegas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 7 UUD 1945 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Sementara Pasal 6A mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Karena itu, Muslim berpandangan bahwa setiap pembicaraan mengenai percepatan pergantian kekuasaan harus dijelaskan secara terang: apakah yang dimaksud hanya analisis politik, wacana konstitusional, atau terdapat maksud untuk mengganti pemerintahan melalui mekanisme di luar ketentuan hukum.

Polemik bermula dari beredarnya video yang memperlihatkan Budi Arie menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan adanya “percepatan” sebelum 2029. Pernyataan tersebut menjadi kontroversial karena muncul dalam suasana politik yang sensitif dan ketika Jokowi berada di samping Budi Arie.

Sejumlah pihak kemudian menafsirkan pernyataan tersebut sebagai indikasi adanya gagasan untuk mempercepat pergantian kekuasaan. Bahkan Gerakan Cinta Prabowo (GCP) melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri pada 2 September 2026 dengan tuduhan dugaan makar dan penghasutan.

Kuasa hukum Budi Arie, Silas Dutu, meminta agar laporan tersebut diuji berdasarkan fakta, alat bukti, konteks pernyataan secara utuh, serta unsur pidana yang berlaku. Budi Arie sendiri telah menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi, serta membantah adanya kaitan pernyataan tersebut dengan Jokowi.

Di sinilah, menurut Muslim, justru penyelidikan polisi menjadi penting.

Muslim menilai aparat tidak boleh mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video atau tafsir politik. Sebaliknya, polisi harus menggali siapa yang mengetahui, siapa yang berbicara, apa maksud pembicaraan, apakah terdapat komunikasi atau perencanaan sebelumnya, dan apakah terdapat tindakan nyata setelah pernyataan tersebut.

Dengan kata lain, menurut Muslim, pemeriksaan terhadap Jokowi bukan berarti menetapkan Jokowi sebagai tersangka.

Pemeriksaan, kata dia, diperlukan untuk membuat terang suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Secara hukum, istilah makar mempunyai konsekuensi serius.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai makar terdapat antara lain dalam Pasal 191, Pasal 192 dan Pasal 193.

Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman pidananya sangat berat, mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, hingga penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 192 mengatur makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah Indonesia jatuh ke tangan kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Pasal 193 mengatur makar terhadap pemerintah.

Ayat (1) Pasal 193 menyebut setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara pemimpin atau pengatur makar dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun.

Artinya, untuk menyebut seseorang melakukan makar, penyidik tidak cukup hanya menemukan adanya pernyataan politik yang kontroversial.

Harus ditelusuri unsur pidananya.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah terdapat maksud untuk menggulingkan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 193, atau pernyataan tersebut sebenarnya hanya berupa analisis politik mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029.

Ini yang menurut Muslim harus dibuktikan melalui penyelidikan.

Selain dugaan makar, pihak pelapor juga mempersoalkan dugaan penghasutan.

Pasal 246 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda kategori V.

Penjelasan UU tersebut menerangkan bahwa “menghasut” berarti mendorong, mengajak atau membakar semangat orang supaya melakukan sesuatu. Penghasutan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tulisan dan harus dilakukan di muka umum.

Dengan demikian, polisi perlu melihat secara konkret apakah pernyataan Budi Arie memenuhi unsur tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya percepatan Pemilu sebelum 2029 terus menuai polemik. Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H. Kurniawan, bahkan menyebut Budi Arie berpotensi dipanggil aparat penegak hukum dan kemungkinan besar menjadi tersangka.

Kurniawan menilai pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan terjadinya pergantian kepemimpinan sebelum waktunya tidak bisa dilepaskan dari situasi politik nasional, terlebih pernyataan tersebut muncul hanya beberapa hari menjelang aksi demonstrasi 27 Agustus 2026.

“Pak Prabowo selama ini kan sangat menghormati Pak Jokowi mantan presiden sebelumnya. Kenapa balasan dari seorang Budi Arie justru mempersiapkan pergantian pemimpin, mempercepat pergantian pemimpin sebelum tahun 2029?” kata Kurniawan di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Kamis (10/9/2026).

Menurut dia, waktu penyampaian pernyataan Budi Arie menjadi salah satu hal yang patut dipertanyakan. Sebab, pernyataan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu tersebut muncul di tengah meningkatnya tensi politik menjelang aksi 27 Agustus.

“Apalagi disampaikan itu tiga hari sebelum aksi demo tanggal 27 Agustus kemarin. Berarti diam-diam kalian sudah mempersiapkan sesuatu,” ujarnya.

Kurniawan kemudian mengaitkan pernyataan tersebut dengan dinamika demonstrasi yang terjadi pada 27 Agustus 2026. Ia menilai ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan aksi massa untuk mengguncang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Kurniawan juga menyatakan bahwa pernyataan Budi Arie mengenai “percepatan sejarah” memiliki hubungan dengan kerusuhan 27 Agustus. Ia mempertanyakan mengapa pembicaraan mengenai percepatan pergantian kepemimpinan muncul begitu dekat dengan agenda demonstrasi tersebut.

Bagi Kurniawan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi spekulasi politik semata. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo harus menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.

“Saya akan buktikan bahwa di era Prabowo tidak ada orang kebal hukum,” tegasnya.

Kurniawan bahkan menyebut terdapat pasal yang menurutnya dapat digunakan untuk menjerat Budi Arie apabila aparat penegak hukum menemukan unsur pidana dari pernyataan maupun tindakan yang dipersoalkan.

“Pasal yang diterapkan itu ada dua, Pasal 193 dan 246. Pasal 193 ini makar dengan ancaman 12 tahun dan Pasal 246 penghasutan,” kata Kurniawan.

Ia memperkirakan proses hukum terhadap Budi Arie akan segera bergerak.

“Budi Arie dalam hitungan waktu, berapa waktu ke depan, akan dipanggil dan kemungkinan besar jadi tersangka,” ujarnya.

Sementara itu, Budi Arie sebelumnya telah memberikan klarifikasi atas polemik pernyataannya. Pada 26 Agustus 2026, ia menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu merupakan analisis pribadinya. Budi Arie juga menyatakan pernyataan tersebut tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie dalam klarifikasinya.

Budi Arie juga menegaskan bahwa pernyataannya tidak mewakili Jokowi. Sementara pihak relawan Jokowi yang hadir dalam pertemuan tersebut menyebut pembicaraan dengan Jokowi tidak membahas upaya mengganti pemerintahan Prabowo-Gibran dan menegaskan dukungan terhadap pemerintahan hingga 2029.

Meski demikian, bagi Gerakan Cinta Prabowo, klarifikasi tersebut belum otomatis menghapus pertanyaan mengenai timing pernyataan Budi Arie.

Kurniawan menilai aparat penegak hukum perlu menguji seluruh rangkaian informasi secara objektif, termasuk apakah terdapat hubungan antara pernyataan mengenai percepatan kepemimpinan, dinamika politik menjelang 27 Agustus, serta pihak-pihak yang berada di balik berbagai gerakan politik tersebut.

Jika nantinya ditemukan unsur pidana dan bukti yang cukup, menurut Kurniawan, siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa melihat posisi maupun kedekatan politiknya.

“Di era Prabowo tidak boleh ada orang kebal hukum,” tandasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, melontarkan analisis tajam terkait kemunculan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi bersama sejumlah tokoh dan elite relawan, termasuk Budi Arie Setiadi.

Menurut Syahganda, kemunculan sejumlah tokoh tersebut di ruang publik tidak bisa dilihat semata-mata sebagai pertemuan biasa. Ia menilai terdapat dinamika dan kepentingan politik yang patut dicermati, terutama setelah munculnya berbagai narasi mengenai masa depan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Syahganda menyoroti sebuah forum yang memperlihatkan Jokowi berada bersama sejumlah elite pendukungnya. Menurutnya, ketika pembicaraan dalam forum tersebut kemudian menjadi perhatian publik, pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan pun menjadi relevan.

“Jokowi dan Budi Arie ketika muncul di publik, itu rapat lengkap elite-elite Jokowi dan kemudian bocor di media. Mereka ini berpikir kalau lewat Oktober maka Prabowo akan selamat sampai 2029,” kata Syahganda di channel yang Forum Keadilan Madilog, Senin (31/8/2026).

Ia kemudian menyoroti pernyataan Budi Arie dalam forum tersebut. Menurut Syahganda, ketika seorang tokoh politik melontarkan pertanyaan kepada massa relawan dan mendapatkan jawaban serempak berupa kesiapan, publik wajar mempertanyakan konteks politik di balik pernyataan tersebut.

“Ketika Budi Arie bertanya siap, kemudian massa relawan mengatakan siap. Nah, apa sebetulnya yang dipersiapkan?” ujarnya.

Bagi Syahganda, Budi Arie bukanlah sosok yang dapat dilepaskan dari konteks politik. Karena itu, ia memandang setiap pernyataan yang disampaikan tokoh politik perlu dibaca dalam konteks kepentingan dan agenda yang mungkin sedang dibangun.

“Dia kan politisi. Jadi motifnya pasti motif politik. Kepentingannya pasti ada sebagai insan politik,” tegasnya.

Lebih jauh, Syahganda menyampaikan analisisnya mengenai kelompok politik yang selama ini dikaitkan dengan Jokowi. Ia menilai inti kekuatan politik tersebut akan terus memikirkan bagaimana menjaga dan memperkuat masa depan politik Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, munculnya berbagai wacana politik belakangan ini perlu dibaca sebagai bagian dari pertarungan narasi menjelang periode-periode politik penting ke depan.

“Intinya Jokowi, inti daripada intinya geng Jokowi, pasti akan mengagendakan bagaimana Gibran bisa jadi,” kata Syahganda.

Ia juga menilai Jokowi memiliki posisi sentral dalam jaringan politik tersebut. Karena itu, menurut Syahganda, berbagai pernyataan yang muncul dari tokoh-tokoh di sekitarnya tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kepemimpinan politik Jokowi.

“Sengaja Jokowi menginginkan agar urusan percepatan, agar urusan patahan sejarah itu menjadi wacana publik. Di forum itu pemimpinnya adalah Jokowi,” ujarnya.

Syahganda bahkan menyebut dinamika tersebut sebagai bentuk pembangunan agitasi dan propaganda politik melalui berbagai narasi yang secara bertahap dilemparkan ke ruang publik.

Ia mencontohkan sejumlah pernyataan dari tokoh-tokoh politik yang, menurutnya, turut membentuk atmosfer politik menjelang berbagai agenda aksi massa.

“Ada narasi yang dibangun. Pramono Anung membangun narasi silakan, tidak ada masalah asal aksi damai. Eggi Sudjana membangun narasi bahwa silakan menginap di kantor saya. Ditambah lagi narasi politik yang dilakukan oleh Budi Arie,” katanya.

Syahganda juga memberikan pandangannya mengenai aksi massa yang sebelumnya berlangsung. Ia menilai aksi tersebut tidak mencapai eskalasi seperti yang sebelumnya diperkirakan.

Menurut dia, salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian adalah langkah aparat terhadap sejumlah pihak yang diduga memiliki hubungan dengan pendanaan aksi.

“Melempemnya aksi kemarin itu, menurut saya, karena kerja aparat. Pemeriksaan rekening,” ujar Syahganda.

Ia secara khusus menyinggung isu pemblokiran rekening seseorang yang disebutnya sebagai “Mas Botok”. Menurut Syahganda, langkah tersebut menimbulkan efek psikologis bagi pihak-pihak yang sebelumnya memberikan dukungan finansial.

“Pemblokiran rekening Botok ini memang mengagetkan buat para donatur. Takut dong donatur, karena sudah ketahuan siapa-siapa donaturnya,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan analisis Syahganda mengenai dinamika politik dan dampak psikologis dari penindakan atau pemeriksaan yang dilakukan aparat. Klaim mengenai motif, keterkaitan politik, maupun dampak terhadap pendanaan aksi tersebut memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Dalam bagian lain pernyataannya, Syahganda menilai tanggung jawab atas narasi politik yang muncul dalam forum para relawan tidak seharusnya hanya dibebankan kepada Budi Arie.

Menurut dia, Jokowi sebagai tokoh yang dinilainya memiliki posisi kepemimpinan dalam forum tersebut seharusnya memberikan penjelasan langsung kepada publik.

“Presiden ketujuh Jokowi harus membuat statement resmi. Dia memohon maaf atas statement yang muncul di situ bahwa itu tidak akan terulang lagi,” ujar Syahganda.

Ia menegaskan, menurut pandangannya, permintaan maaf tersebut tidak cukup jika hanya disampaikan oleh Budi Arie.

“Jadi bukan Budi Arie-nya yang minta maaf. Jokowinya. Jokowi dong. Dia kan pemimpinnya di situ,” tegasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budianto Tarigan, melontarkan pernyataan keras terkait ucapan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang sebelumnya dikaitkan dengan isu masa depan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

Budianto menilai Budi Arie masih merepresentasikan kepentingan politik mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan, ia menduga Jokowi menikmati berbagai pernyataan yang dilontarkan mantan Menteri Koperasi tersebut.

 

“Saya percaya Mas Jokowi menikmati apa yang dikatakan Budi Arie yang menyebut kekuasaan Prabowo tidak sampai 2029. Jokowi dalang, benar ini. Pemain watak,” kata Budianto Tarigan di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Sabtu (29/8/2029).

Menurut Budianto, pernyataan Budi Arie tidak dapat dilepaskan begitu saja dari relasi politiknya dengan Jokowi dan keluarga Solo. Ia menyebut Budi Arie selama ini masih menjadi representasi Jokowi dalam organisasi relawan Projo.

“Budi Arie itu kalau bicara, tetap dia representasi Jokowi dalam organ. Seakan-akan dosa ini dosa Prabowo sendiri. Padahal kondisi hari ini enggak terlepas dari 10 tahun Bapak Jokowi,” ujarnya.

Budianto kemudian menyinggung situasi politik menjelang dan setelah Pilpres 2024. Menurut dia, keberhasilan mempertahankan keberlanjutan kekuasaan menjadi hal penting bagi kelompok politik Jokowi.

Ia mengutip pernyataan Budi Arie yang pernah menyebut adanya kekhawatiran apabila kelompok pendukung Jokowi kalah dalam Pilpres 2024.

“Kalau Pak Jokowi tidak berhasil menjaga anaknya untuk tetap berkuasa, maka kalau 2024 kemarin kita tidak menang, kata Budi Arie kan ke penjara semua. Mau apa lagi? Itu yang membuat Pak Jokowi hari ini gelisah,” katanya.

Budianto juga menilai wacana mengenai percepatan pergantian kepemimpinan nasional sebelum 2029 bukan persoalan yang bisa dianggap sepele.

Menurutnya, kemungkinan adanya embrio atau benih gerakan politik ke arah perubahan kepemimpinan perlu menjadi perhatian serius.

“Percepatan pergantian kepemimpinan nasional sebelum 2029 itu sesuatu hal yang serius. Benih, embrio mungkin sudah ada,” ungkapnya.

Ia menduga terdapat pihak-pihak yang berharap munculnya kekacauan politik yang dapat mengubah konstelasi kekuasaan nasional.

“Mereka berharap ketika ada huru-hara politik, nomor satu turun, nomor dua naik,” kata Budianto.

Budianto juga menyinggung pertemuan politik pada 24 Agustus 2026 yang menurutnya perlu dibaca secara lebih luas oleh Presiden Prabowo.

Menurut dia, persoalannya bukan semata-mata mengenai langkah politik Budi Arie, tetapi kemungkinan adanya kepentingan politik yang lebih besar di belakangnya.

“Setelah kejadian itu, pertemuan 24 Agustus yang dibaca Pak Prabowo bukan Budi Arie. Langkah Pak Jokowi,” ujarnya.

Budianto menilai posisi politik Jokowi dan keluarganya kini menjadi faktor penting dalam membaca dinamika hubungan antara kekuasaan lama dan pemerintahan Prabowo.

Ia kemudian mempertanyakan bagaimana masa depan keluarga politik Solo apabila terjadi situasi yang tidak menguntungkan secara politik.

“Kalau misalnya nanti terjadi situasi yang tidak menguntungkan bagi keluarga Solo, Gibran tidak bisa diharapkan, apa yang menjadi penjaga terakhir dari Dinasti Solo ini?” katanya.

Menurut Budianto, salah satu kemungkinan yang dibayangkannya adalah adanya harapan agar Prabowo tetap memberikan jaminan keamanan politik kepada keluarga Jokowi.

“Dia minta balas budi dari Prabowo. Mohon keluarga dijamin, dijaga, dijaga. Pertahanan dia bisa di situ,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Nasional (Unas), Yuddy Chrisnandi, menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait prediksi politik bahwa kekuasaan Presiden Prabowo Subianto tidak akan bertahan hingga 2029.

Yuddy mempertanyakan sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai tidak menunjukkan keberatan terhadap pernyataan Budi Arie tersebut. Menurutnya, posisi Jokowi dalam tayangan saat Budi Arie menyampaikan pandangan politiknya menjadi perhatian publik.

“Pak Jokowi sepertinya, mohon maaf ini, tidak keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi Arie terkait pernyataan insting politik kekuasaan Prabowo tidak sampai 2029,” kata Yuddy di podcast Forum Keadilan Madilog, Jumat (28/8/2026).

Ia menyebut Budi Arie selama ini kerap dianggap sebagai salah satu figur yang memiliki kedekatan politik dengan Jokowi. Karena itu, Yuddy menilai keberadaan Jokowi dalam situasi tersebut dapat memunculkan beragam tafsir politik.

Menurut Yuddy, apabila Jokowi mengetahui sebelumnya apa yang akan disampaikan Budi Arie, seharusnya Jokowi memilih untuk tidak berada dalam situasi tersebut.

“Pak Budi Arie ini dianggap corong Pak Jokowi. Andai saja Pak Jokowi mengetahui lebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, sebaiknya Pak Jokowi tidak berada di situ,” ujarnya.

Bahkan, kata Yuddy, jika Jokowi memang menyetujui Budi Arie menyampaikan pandangannya, seharusnya hal tersebut disampaikan secara terpisah tanpa melibatkan kehadiran Jokowi.

“Kalaupun Pak Jokowi menyetujui apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, dia mengatakan, ‘Silakan Anda bicara sendiri tanpa harus ada saya,’” lanjutnya.

Yuddy menilai tayangan berdurasi sekitar 2 menit 31 detik tersebut memperlihatkan keberanian Budi Arie dalam memberikan narasi politik yang dinilai menantang kekuasaan pemerintahan saat ini.

“Tayangan 2 menit 31 detik itu cukup berani. Pak Budi Arie men-challenge kekuasaan yang ada sekarang ini dengan pandangan-pandangan naratif berdasarkan insting arah pernyataannya,” katanya.

Guru Besar Unas itu menilai pernyataan Budi Arie perlu dianalisis secara serius untuk mengetahui pesan politik yang sebenarnya hendak dibangun. Ia mempertanyakan apakah narasi tersebut merupakan bentuk ajakan perlawanan politik, upaya agitasi, atau sekadar penegasan bahwa kelompok politik yang beraliansi dengan Projo dan Jokowi masih memiliki kekuatan.

“Apa? Apakah mengajak makar, sedang mengagitasi, menggerakkan satu semangat perlawanan, atau juga ingin memperlihatkan bahwa aktor-aktor politik yang beraliansi dengan Projo seperti Pak Jokowi ini masih ingin dianggap memiliki kekuatan atau apa? Kan perlu dianalisis,” tegasnya.

Namun demikian, Yuddy meminta agar pernyataan tersebut tidak dibiarkan berkembang menjadi narasi yang menimbulkan kesan adanya dualisme kekuasaan di tengah pemerintahan.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah harus tampil dengan narasi politik yang tegas bahwa kepemimpinan nasional saat ini berada sepenuhnya di tangan presiden yang sedang menjabat.

“Presiden Prabowo dan tim pemerintahnya tidak perlu ragu-ragu dengan narasi yang kuat yang menyatakan bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang,” ujar Yuddy.

Ia menegaskan pentingnya menghentikan berbagai narasi politik yang berpotensi memunculkan persepsi adanya pusat kekuasaan lain di luar pemerintahan resmi.

“Jadi tidak ada lagi dualisme dalam narasi-narasi politik di publik,” pungkasnya.

MoneyTalk.d,Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran kabinetnya menyusul kerusuhan dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.

Muslim secara khusus menyoroti keberadaan figur-figur yang disebutnya sebagai bagian dari “Geng Solo” di lingkungan pemerintahan Prabowo. Menurut dia, Presiden perlu mengambil langkah tegas dengan mengganti para menteri yang dinilai memiliki kedekatan dengan jaringan politik mantan Presiden Joko Widodo.

“Prabowo harus ganti semua menteri Geng Solo. Jangan sampai orang-orang yang ada di dalam pemerintahan justru menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan atau bahkan menjatuhkan Presiden Prabowo,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Menurut Muslim, kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi 27 Agustus 2026 perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Ia menduga terdapat skenario politik di balik situasi yang berkembang.

Muslim menilai, apabila situasi politik dan keamanan terus dibiarkan memburuk, kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan pemerintahan.

“Kerusuhan ini patut diduga bukan sekadar peristiwa biasa. Harus didalami, apakah ada skenario untuk menjatuhkan Prabowo sehingga kemudian terjadi perubahan kekuasaan dan Gibran yang naik,” ujarnya.

Meski demikian, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh aparat yang berwenang.

Muslim juga menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang belakangan menjadi polemik di tengah situasi politik nasional.

Menurutnya, aparat kepolisian perlu memeriksa Budi Arie untuk mendalami apakah terdapat unsur atau indikasi tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo.

“Polisi harus memeriksa Budi Arie. Pernyataannya perlu didalami karena ada indikasi yang bisa ditafsirkan sebagai upaya menjatuhkan atau melemahkan pemerintahan Prabowo,” tegas Muslim.

Ia menilai Presiden Prabowo tidak boleh mengabaikan berbagai dinamika politik yang berkembang, terutama jika terdapat kelompok-kelompok di sekitar kekuasaan yang memiliki agenda berbeda dengan kepentingan pemerintahan saat ini.

Karena itu, Muslim meminta Prabowo segera melakukan bersih-bersih kabinet dan memastikan seluruh pembantunya memiliki loyalitas penuh terhadap pemerintahan yang dipimpinnya.

“Presiden harus memastikan siapa yang benar-benar loyal kepada pemerintahannya dan siapa yang justru memiliki agenda politik lain. Jangan sampai Prabowo dikelilingi orang-orang yang bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Muslim menegaskan, pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut dia, momentum pasca kerusuhan 27 Agustus 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bagi Prabowo untuk melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh.

Di tengah meningkatnya tensi politik, Muslim berharap pemerintah dan aparat keamanan dapat mengusut secara transparan penyebab kerusuhan, termasuk kemungkinan adanya aktor atau kepentingan politik di balik aksi tersebut.

“Semua harus dibuka secara terang-benderang. Kalau ada pihak yang bermain dan memanfaatkan demonstrasi untuk agenda perebutan kekuasaan, maka harus ditindak sesuai hukum,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum Pemilu 2029 terus menjadi sorotan. Terlebih, pernyataan tersebut disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai situasi tersebut menimbulkan pertanyaan politik yang serius. Menurutnya, posisi Jokowi yang berada di samping Budi Arie ketika pernyataan itu disampaikan membuat publik wajar mempertanyakan apakah pernyataan tersebut sekadar pandangan pribadi atau memiliki konteks politik yang lebih luas.

“Jokowi menyetujui pernyataan Budi Arie,” kata Muslim Arbi dalam pandangannya terhadap polemik tersebut, Kamis (27/8/2026).

Muslim menilai, diamnya Jokowi ketika Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 tidak bisa begitu saja dilepaskan dari dinamika politik nasional.

Polemik bermula dari video pertemuan Budi Arie bersama Jokowi yang beredar luas di media sosial pada 25 Agustus 2026.

Dalam video tersebut, Budi Arie membicarakan kemungkinan terjadinya perubahan politik yang lebih cepat daripada jadwal Pemilu 2029. Ia bahkan menyebut telah menyampaikan insting politik tersebut kepada Jokowi.

Budi Arie mengatakan dirinya mempunyai insting bahwa situasi politik yang sedang berkembang bisa saja tidak berlangsung hingga 2029. Dalam video itu, ia juga mengajak para pendukungnya untuk menyiapkan berbagai kemungkinan politik.

Pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan sejumlah pihak sebagai sinyal mengenai kemungkinan perubahan pemerintahan sebelum masa jabatan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029.

Sejumlah pemberitaan bahkan menggunakan frasa “Prabowo tak sampai 2029” untuk menggambarkan implikasi politik dari pernyataan tersebut.

Padahal, secara resmi, Pemilu nasional berikutnya memang dijadwalkan pada 2029. KPU menyebut Pemilu 2029 sebagai pemilu nasional berikutnya, sementara Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengatur pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029.

Karena itu, ketika seorang elite politik berbicara mengenai kemungkinan “percepatan” sebelum 2029, pernyataan tersebut dengan sendirinya memiliki bobot politik yang besar.

Setelah pernyataannya viral dan menuai kontroversi, Budi Arie akhirnya memberikan klarifikasi.

Pada 26 Agustus 2026, Budi Arie meminta maaf atas pernyataan yang menimbulkan berbagai spekulasi. Ia menegaskan bahwa pernyataan mengenai kemungkinan percepatan politik tersebut merupakan analisis pribadi.

Budi Arie juga secara eksplisit membantah adanya kaitan antara pernyataannya dengan Jokowi.

“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” demikian pernyataan Budi Arie sebagaimana diberitakan ANTARA.

Ia juga mengatakan pernyataan tersebut tidak berhubungan dengan Jokowi.

Klarifikasi itu penting karena video yang beredar memperlihatkan Budi Arie duduk berdekatan dengan Jokowi. Posisi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat pernyataannya berkembang menjadi isu politik yang lebih besar.

Jokowi Tidak Memberikan Respons Terbuka

Di sisi lain, pemberitaan mengenai video tersebut menunjukkan bahwa Jokowi tidak memberikan respons terbuka ketika Budi Arie menyampaikan pernyataan tersebut.

Rmol.id melaporkan Jokowi tidak terlihat memberikan reaksi ataupun anggukan ketika Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan percepatan politik. Bahkan, dalam rekaman tersebut Jokowi disebut tidak melirik Budi Arie ketika pembicaraan berlangsung.

Fakta ini justru membuat persoalan menjadi menarik secara politik.

Sebab, ada dua kemungkinan pembacaan.

Pertama, diamnya Jokowi memang berarti tidak ada persetujuan apa pun dan Budi Arie benar-benar berbicara atas nama dirinya sendiri.

Kedua, diamnya Jokowi dapat dibaca sebagai pilihan politik untuk tidak memberikan respons terhadap pernyataan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

Dari fakta yang tersedia, belum dapat disimpulkan bahwa Jokowi menyetujui pernyataan tersebut.

Namun, menurut Muslim Arbi, persoalan tersebut tidak berhenti pada soal apakah Jokowi mengangguk atau tidak.

Muslim Arbi melihat persoalan ini dari perspektif yang lebih panjang.

Ia menilai Jokowi merupakan politisi yang mampu memanfaatkan momentum politik. Menurut Muslim, karakter tersebut membuat gerak politik Jokowi tidak selalu dapat dibaca dari pernyataan terbuka.

“Jokowi itu politisi ulung yang bisa memanfaatkan momentum dan ingin terus berkuasa,” ujar Muslim.

Menurut dia, Jokowi selama ini kerap dianggap remeh oleh lawan-lawan politiknya.

Muslim menyebut ada pihak yang membiarkan Jokowi “diolok-olok” atau dianggap tidak memiliki kemampuan politik yang kuat. Namun, menurutnya, di balik persepsi tersebut Jokowi tetap memainkan strategi politik.

“Lawan politiknya membiarkan mengolok-olok dengan plongo-plongo, tetapi dia terus memainkan catur politik di Indonesia,” kata Muslim.

Dalam pandangan Muslim, politik tidak selalu berjalan melalui pernyataan resmi. Jaringan, komunikasi politik, hubungan antarelite, organisasi relawan, serta posisi orang-orang yang pernah berada dalam pemerintahan juga menjadi bagian dari permainan kekuasaan.

Muslim juga menyoroti keberadaan orang-orang yang sebelumnya berada dalam lingkar pemerintahan Jokowi dan kemudian tetap memiliki posisi atau pengaruh di era pemerintahan Prabowo.

Pemerintahan Prabowo sendiri saat ini menjalankan Kabinet Merah Putih. Dokumen resmi Sekretariat Kabinet mencatat susunan kabinet dan sejumlah perubahan jabatan sepanjang pemerintahan berjalan.

Dalam konteks politik, keberlanjutan sebagian jaringan elite dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya merupakan hal yang tidak otomatis berarti adanya kendali politik dari pemerintahan sebelumnya.

Karena itu, klaim bahwa “jejaring Jokowi masih ada” perlu dibaca sebagai analisis politik, bukan sebagai bukti bahwa Jokowi mengendalikan pemerintahan Prabowo.

Namun Muslim menilai keberadaan jaringan tersebut tetap relevan untuk membaca dinamika kekuasaan.

Menurutnya, hubungan politik antara Jokowi, Prabowo dan Gibran tidak dapat hanya dibaca dari hubungan formal antara Presiden dan Wakil Presiden.

Di sisi lain, fakta politik saat ini menunjukkan pemerintahan Prabowo tetap berjalan.

Pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI. Dalam agenda tersebut, Prabowo hadir sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintah juga sedang memasuki tahun ketiga masa bakti DPR periode 2024-2029 dan menjalankan agenda pemerintahan serta penyusunan APBN 2027.

Artinya, secara konstitusional dan administratif, tidak ada informasi resmi yang menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo akan berhenti sebelum 2029.

Karena itu, pernyataan Budi Arie lebih tepat diposisikan sebagai spekulasi atau analisis politik, bukan fakta mengenai akan berakhirnya pemerintahan Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi sensitif karena tiga faktor.

Pertama, Budi Arie bukan tokoh politik biasa. Ia merupakan Ketua Umum Projo, organisasi relawan yang selama bertahun-tahun identik dengan dukungan terhadap Jokowi.

Kedua, pernyataan itu disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Jokowi.

Ketiga, pernyataan tersebut muncul ketika politik nasional mulai memasuki fase persiapan menuju Pemilu 2029.

Dalam situasi seperti itu, satu kalimat mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 dapat dibaca sebagai sinyal oleh berbagai kelompok politik.

Apalagi Budi Arie mengaku telah menyampaikan pandangannya kepada Jokowi.

Tidak mengherankan jika kemudian muncul spekulasi mengenai kemungkinan adanya skenario politik alternatif.

Projo kemudian berusaha memberikan konteks terhadap video yang beredar.

Sekjen DPP Projo Freddy Alex Damanik menyebut video yang beredar merupakan potongan dan tidak menggambarkan keseluruhan pembahasan dalam pertemuan tersebut. Projo juga menegaskan pembicaraan mencakup berbagai kemungkinan dinamika politik.

Artinya, potongan video tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa Projo sedang merancang perubahan pemerintahan.

Budi Arie sendiri kemudian memperkuat klarifikasi tersebut dengan menyatakan bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi.

Polemik ini pada akhirnya memperlihatkan bagaimana sebuah pernyataan elite dapat berkembang menjadi isu nasional.

Bagi pendukung pemerintahan Prabowo, pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai spekulasi yang tidak berdasar.

Bagi pihak yang kritis terhadap pemerintahan, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai indikasi bahwa terdapat dinamika politik di balik layar.

Sementara bagi pengamat seperti Muslim Arbi, persoalannya justru terletak pada bagaimana jaringan dan aktor politik memainkan pengaruh di tengah perubahan konfigurasi kekuasaan.

Muslim tetap melihat rangkaian peristiwa tersebut sebagai bagian dari permainan catur politik yang lebih panjang.

Menurutnya, Jokowi tidak bisa dipandang hanya sebagai mantan presiden yang sudah meninggalkan arena kekuasaan. Ia masih memiliki jejaring politik, relawan, serta hubungan dengan berbagai kelompok elite.

Namun, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa nama Jokowi masih menjadi salah satu faktor penting dalam kalkulasi politik menuju 2029.

Terlebih, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Jokowi saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo. Dalam berbagai agenda kenegaraan 2026, Prabowo dan Gibran masih tampil menjalankan pemerintahan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, polemik Budi Arie bukan hanya soal satu kalimat “tidak sampai 2029”.

Polemik itu membuka kembali pertanyaan yang lebih besar: seberapa jauh pengaruh Jokowi masih bekerja dalam peta kekuasaan pemerintahan Prabowo, dan bagaimana jejaring politik tersebut akan bergerak menghadapi Pemilu 2029?

Pertanyaan tersebut belum memiliki jawaban pasti.

Tetapi satu hal jelas, setelah video Budi Arie viral, perdebatan mengenai hubungan Jokowi, Prabowo, Gibran dan jaringan politik pendukung Jokowi kembali mengemuka.

Dan bagi Muslim Arbi, diamnya Jokowi justru menjadi bagian yang patut dicermati dalam membaca “catur politik” tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Menteri Negara Pemuda dan Olahraga periode 2004–2009, Dr. Adhyaksa Dault, meminta seluruh elite politik menahan diri dan tidak membuat spekulasi mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029.

Pernyataan Adhyaksa Dault itu disampaikan melalui surat terbuka berjudul “Jangan Gaduhkan Demokrasi, Jangan Percepat Pemilu demi Ambisi Kekuasaan”, Rabu (26/8/2026), menyusul viralnya video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi saat berbicara dalam sebuah forum yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam video tersebut, Budi Arie menyinggung kemungkinan adanya perubahan politik yang berlangsung lebih cepat dari Pemilu 2029. Ia bahkan mengatakan memiliki insting bahwa dinamika politik bisa bergerak lebih cepat dari jadwal tersebut dan meminta peserta forum memikirkan skenario apabila terjadi “percepatan”.

Adhyaksa menilai pernyataan mengenai kemungkinan percepatan pemilu tidak tepat disampaikan oleh seorang mantan menteri dan tokoh politik nasional.

“Saya menyesalkan pernyataan Budi Arie tersebut,” tulis Adhyaksa dalam surat terbukanya.

Menurut dia, demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, berbeda pandangan maupun mengkritik pemerintah. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab moral dan kebangsaan.

“Pemilu 2029 masih jauh. Bangsa Indonesia saat ini seharusnya sedang berkonsentrasi membangun negara, bukan sibuk membangun spekulasi tentang bagaimana mempercepat pergantian kekuasaan,” tegasnya.

Adhyaksa juga mengingatkan agar rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026 tidak dikaitkan dengan agenda pergantian kekuasaan.

Sejumlah kelompok memang telah menyampaikan rencana aksi di Jakarta pada 27 Agustus. Salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang membawa tuntutan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi.

Menurut Adhyaksa, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai hukum.

Namun, ia meminta agar hak masyarakat menyampaikan aspirasi tidak dicampuradukkan dengan spekulasi mengenai perubahan kekuasaan atau percepatan pemilu.

“Jangan mencampuradukkan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi dengan agenda politik pergantian kekuasaan,” katanya.

Dalam surat tersebut, Adhyaksa juga menyoroti posisi Joko Widodo yang berada di samping Budi Arie ketika pernyataan mengenai kemungkinan percepatan politik itu disampaikan.

Sebagai mantan Presiden RI, menurut Adhyaksa, Jokowi masih memiliki pengaruh dan dihormati sebagai tokoh bangsa. Karena itu, ia berharap pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dapat segera diluruskan.

“Jangan sampai diamnya seorang tokoh ditafsirkan sebagai pembenaran,” ujarnya.

Meski demikian, Adhyaksa mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai maksud Budi Arie.

Apalagi, Projo telah memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar merupakan potongan dari forum yang membahas berbagai kemungkinan politik dan situasi kebangsaan. Sekjen Projo Freddy Alex Damanik juga menyebut forum tersebut merupakan silaturahmi relawan bersama Jokowi dan menegaskan Jokowi meminta para peserta tetap tenang.

Karena itu, Adhyaksa meminta persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan tafsir liar di tengah masyarakat.

Adhyaksa menyebut setidaknya ada tiga hal penting yang harus dijaga dalam situasi politik saat ini.

Pertama, cara berpikir dan cara berkehendak para politisi. Menurutnya, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun ambisi kekuasaan.

Kedua, netralitas TNI dan Polri. Ia mengingatkan agar institusi negara tidak ditarik ke dalam kepentingan politik praktis.

Ketiga, kekuatan kepemudaan. Adhyaksa berharap generasi muda tidak diwarisi budaya politik yang penuh kecurigaan, provokasi dan perebutan kekuasaan yang tidak sehat.

“Pemuda harus kita ajarkan bahwa politik adalah jalan pengabdian, bukan sekadar jalan menuju kekuasaan,” tegasnya.

Adhyaksa juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan.

Karena itu, menurut dia, pemerintahan Prabowo harus diberi kesempatan untuk bekerja, membangun dan menyelesaikan program-programnya.

“Kalau kita memang mencintai Indonesia, mari kita kawal pemerintah agar bekerja dengan baik,” ujarnya.

Ia meminta kritik tetap disampaikan apabila terdapat kebijakan yang keliru, tetapi kritik sebaiknya disertai koreksi dan solusi, bukan dengan membangun spekulasi mengenai percepatan pemilu.

Adhyaksa juga mengingatkan kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak bencana alam di sejumlah daerah.

Dalam kondisi tersebut, kata dia, bangsa Indonesia lebih membutuhkan ketenangan, solidaritas dan gotong royong daripada kegaduhan politik.

“Rakyat sudah lelah menjadi korban bencana. Jangan pula rakyat dijadikan korban ambisi kekuasaan,” katanya.

Di akhir surat terbukanya, Adhyaksa mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga demokrasi, konstitusi, netralitas TNI dan Polri serta persatuan nasional.

“Kekuasaan akan datang dan pergi. Jabatan akan datang dan pergi. Tetapi Indonesia harus tetap berdiri tegak,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dugaan praktik pengamanan situs judi online (judol) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), kembali menjadi sorotan. Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap para pegawai yang telah menjadi terdakwa, tetapi juga mendalami dugaan keterlibatan pihak yang disebut dalam rangkaian perkara tersebut.

Muslim Arbi meminta kepolisian kembali memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi serta mendalami kemungkinan peningkatan status hukumnya apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana.

Desakan itu muncul setelah nama Budi Arie tercantum dalam surat dakwaan perkara dugaan pengamanan situs judi online yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025.

Dalam dakwaan tersebut, jaksa menguraikan adanya skema pengamanan situs judi online agar tidak masuk dalam daftar pemblokiran. Perkara itu menjerat empat terdakwa, yakni Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhjiran alias Agus.

Menurut Muslim Arbi, munculnya nama seorang pejabat dalam uraian dakwaan, ditambah adanya keterangan saksi dan informasi yang disebut terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), merupakan alasan yang menurutnya cukup untuk mendorong aparat melakukan pendalaman secara serius.

“Polisi harus memeriksa Budi Arie secara menyeluruh. Kalau dari hasil pemeriksaan dan alat bukti ditemukan keterlibatan pidana, ya harus ditetapkan sebagai tersangka,” kata Muslim Arbi dalam pernyataan kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah uraian jaksa mengenai pembagian hasil dari praktik pengamanan situs judol.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut adanya kesepakatan pembagian uang hasil pengamanan situs judi online. Budi Arie disebut memperoleh bagian 50 persen, sementara Zulkarnaen Apriliantony disebut memperoleh 30 persen dan Adhi Kismanto 20 persen.

Dalam dakwaan tersebut menyebut tarif pengamanan situs semula ditawarkan Rp3 juta per situs, kemudian dinegosiasikan menjadi Rp8 juta per situs. Pembagian yang disebut jaksa dalam dakwaan adalah 50 persen untuk Budi Arie, 30 persen untuk Zulkarnaen, dan 20 persen untuk Adhi Kismanto.

Kepolisian sebelumnya telah memeriksa Budi Arie sebagai saksi pada 19 Desember 2024. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Mei 2025 juga menyatakan kepolisian terbuka untuk kembali memeriksa Budi Arie apabila ditemukan petunjuk baru dari proses persidangan.

Bagi Muslim Arbi, perkembangan persidangan justru harus menjadi pintu masuk untuk menguji seluruh keterangan yang muncul.

“Kalau ada nama yang disebut dalam dakwaan, kemudian ada keterangan saksi dan BAP yang mengarah kepada orang tersebut, jangan berhenti pada narasi. Semua harus diuji melalui proses hukum,” ujarnya.

Muslim Arbi juga menyoroti informasi mengenai sejumlah pejabat eselon yang disebut memberikan keterangan mengenai dugaan peran Budi Arie.

Dalam pemberitaan mengenai pernyataan Mahfud MD pada Juli 2025, disebutkan bahwa sejumlah pejabat eselon, termasuk direktur jenderal, memberikan kesaksian terkait peran Budi Arie. Pemberitaan tersebut juga menyebut adanya informasi dalam BAP mengenai uang hasil judi online yang dikirim ke rumah Budi Arie.

Muslim Arbi menilai informasi semacam tidak boleh diabaikan.

Menurut dia, tugas penyidik adalah menguji apakah keterangan tersebut benar, siapa pemberi uang, berapa jumlahnya, kapan uang diberikan, melalui siapa, serta apakah terdapat bukti elektronik, transaksi keuangan, komunikasi atau saksi lain yang menguatkan.

Sorotan lainnya berkaitan dengan uraian dakwaan mengenai pertemuan Budi Arie dengan sejumlah orang yang kemudian menjadi terdakwa.

Dalam pemberitaan mengenai isi dakwaan, disebutkan adanya pertemuan pada April 2024 di rumah dinas Menteri Kominfo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Setelah pertemuan tersebut, terdapat uraian mengenai persetujuan perpindahan sejumlah pegawai ke bagian yang berkaitan dengan pengajuan pemblokiran.

Jaksa juga menguraikan bahwa Zulkarnaen disebut menjadi penghubung dengan Budi Arie, sedangkan Adhi Kismanto disebut melakukan penyortiran daftar situs judi online yang akan diblokir.

Situs yang telah membayar kemudian disebut dikeluarkan dari daftar pemblokiran.

Rangkaian tersebut, menurut Muslim Arbi, harus dibedah satu per satu untuk menentukan apakah hubungan tersebut sekadar hubungan kedinasan dan personal, atau terdapat hubungan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

“Yang harus dibuktikan adalah hubungan antara keputusan, perintah, komunikasi, aliran uang dan perbuatan para pelaku,” tegasnya.

Budi Arie Membantah

Di sisi lain, Budi Arie telah berulang kali membantah tudingan bahwa dirinya menerima 50 persen uang hasil pengamanan situs judi online.

Dalam pernyataannya kepada wartawan pada 19 Mei 2025, Budi menyebut tudingan tersebut sebagai narasi jahat dan membantah mengetahui adanya kesepakatan pembagian uang.

Ia juga menyatakan tidak pernah menerima aliran dana dari para tersangka dan mengaku justru gencar melakukan pemberantasan judi online ketika menjabat Menkominfo.

Budi Arie juga menyatakan siap membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik pengamanan situs judol.

Muslim Arbi menilai kasus tersebut menyangkut kredibilitas pemberantasan judi online dan integritas lembaga negara.

“Kalau aparat di dalam institusi yang seharusnya memberantas judol justru diduga menjadi bagian dari jaringan pengamanan, ini persoalan serius. Negara harus menunjukkan bahwa tidak ada pejabat yang kebal hukum,” ujarnya.

Muslim Arbi menegaskan dirinya tidak sedang memvonis Budi Arie bersalah. Menurut dia, penetapan tersangka harus berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai hukum acara pidana.

Namun, dia mempertanyakan apabila aparat hanya berhenti pada pemeriksaan sebagai saksi sementara persidangan justru terus membuka fakta baru.

Bagi Muslim Arbi, pengungkapan perkara judi online tidak boleh berhenti pada orang-orang yang berada di level operasional.

“Kalau memang ada aktor yang lebih tinggi, harus dibuka. Hukum jangan hanya tajam kepada bawahan, tetapi tumpul ketika menyentuh orang yang punya kekuasaan,” tegasnya.

Ia pun meminta kepolisian bekerja secara profesional dan transparan dalam menindaklanjuti perkara tersebut.

“Periksa Budi Arie. Uji semua keterangannya. Periksa aliran uangnya. Kalau terbukti, tetapkan tersangka. Kalau tidak terbukti, juga harus disampaikan secara terbuka. Itu baru penegakan hukum yang adil,” pungkas Muslim.