MoneyTalk, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutia Hafid, tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan besar. Salah satunya isu pemblokiran situs yang mencuat dalam rapat dengan Komisi 1 DPR RI pada Selasa (5/11). Isu ini berawal dari dugaan bahwa situs yang diblokir oleh Kominfo di bawah kepemimpinan Budi Arie, yang sebelumnya menjabat sebagai Menkominfo, tidak hanya melibatkan situs judi online, melainkan juga mencakup situs WordPress, yang jelas berbeda dengan tujuan pemblokiran yang sebenarnya. Hal ini memicu pertanyaan serius tentang transparansi dan mekanisme pemblokiran situs yang terjadi di Kementerian Kominfo.
Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah mekanisme pemblokiran situs yang diterapkan oleh Kementerian Kominfo. Sebagaimana disampaikan oleh Anggota Komisi 1 DPR RI, Pak Abraham, dia telah melakukan pendalaman terkait dengan perkara pemblokiran ini dan menemukan beberapa ketidaksesuaian yang mencengangkan. Berdasarkan penelusurannya, terdapat bukti bahwa situs yang diblokir oleh Kominfo bukan hanya situs judi online, melainkan juga situs WordPress yang merupakan platform blogging terkenal dan sah digunakan oleh banyak individu dan organisasi di seluruh dunia.
Menurut informasi yang beredar, pada masa pemerintahan Budi Arie sebagai Menkominfo, sistem pemblokiran mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya. Hal ini membuat sejumlah situs yang tidak relevan dengan isu judi online ikut terblokir, yang tentunya menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pemblokiran terhadap situs yang dikelola oleh pegiat media sosial bernama Mr. Berd, yang pada Agustus 2024 dipanggil oleh Kominfo dan dihadapkan pada tuduhan terkait pemblokiran situs WordPress-nya, yang jelas-jelas tidak berhubungan dengan judi online.
Abraham juga mempertanyakan bagaimana proses pemblokiran dilakukan oleh Kominfo, terutama terkait dengan situs yang dianggap melanggar aturan. Dirjen Aptika Kemenkominfo diminta untuk menjelaskan secara rinci mekanisme pemblokiran yang berlaku di Kementerian Kominfo, terutama mengenai kriteria apa yang digunakan untuk memblokir situs, siapa yang mengumpulkan daftar situs tersebut, dan siapa yang melakukan verifikasi terhadap situs-situs yang akan diblokir.
Abraham menekankan bahwa pemblokiran situs oleh pihak pemerintah harus melalui mekanisme yang jelas dan transparan, terutama apabila ada dampak langsung terhadap hak-hak individu atau organisasi yang terdampak. Oleh karena itu, perlu ada sistem verifikasi yang kuat sebelum melakukan pemblokiran dan pihak yang terlibat dalam proses ini harus dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus pemblokiran situs WordPress yang disebutkan dalam rapat DPR menambah daftar masalah dalam sistem pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo. Pemblokiran situs WordPress, yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk berbagi konten dan informasi, menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem verifikasi yang ada. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar tentang kredibilitas dan transparansi proses pemblokiran yang seharusnya lebih ketat dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk menanggulangi situs judi online dan kejahatan dunia maya lainnya.
Selain mekanisme pemblokiran, pengawasan terhadap proses pemblokiran juga menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Abraham menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap keputusan pemblokiran situs yang dilakukan oleh Kominfo. Ini penting untuk memastikan bahwa pemblokiran yang dilakukan bukan hanya berdasarkan laporan sepihak atau tanpa proses verifikasi yang jelas. Jika tidak ada pengawasan yang memadai, tindakan pemblokiran bisa disalahgunakan atau keliru, seperti yang terjadi pada kasus pemblokiran situs WordPress.
Menkominfo Meutia Hafid, yang baru saja menjabat, mendapatkan tugas berat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait mekanisme pemblokiran yang ada di Kementerian Kominfo. Dalam menghadapi situasi ini, ia perlu mengonsolidasikan sistem yang ada dengan lebih transparan dan efisien, agar langkah-langkah pemblokiran situs dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian Kominfo juga perlu memperbaiki mekanisme verifikasi dan pengawasan agar tidak ada lagi kesalahan dalam memblokir situs-situs yang tidak terkait dengan judi online atau kejahatan dunia maya lainnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bertugas menjaga dunia maya Indonesia tetap aman.
Isu pemblokiran situs oleh Kominfo, khususnya situs WordPress yang tidak berhubungan dengan judi online, memunculkan keraguan terhadap mekanisme dan sistem yang diterapkan oleh Kementerian Kominfo. Dengan adanya ketidaksesuaian dan masalah yang terungkap dalam rapat dengan Komisi 1 DPR RI, perlu ada evaluasi mendalam terhadap proses pemblokiran situs dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Menkominfo Meutia Hafid harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam menangani kasus ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga pemerintah ini.(c@kra)
