Cak Imin Archives -

Hendrajit: Hentikan Polemik HMI-PMII, Akar Masalah NU adalah Krisis Kepercayaan Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Hentikan Polemik HMI-PMII, Akar Masalah NU adalah Krisis Kepercayaan

Hedi Batubara 3 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat Geopolitik yang juga wartawan senior, Hendrajit, meminta Gus Ipul dan Cak Imin menghentikan polemik mengenai HMI-PMII dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, meski isu tersebut memiliki bagian yang benar, persoalan HMI-PMII bukanlah akar masalah yang sedang dihadapi NU.

Hendrajit menyampaikan pandangan tersebut, Kamis (3/9/2026). Ia menilai polemik tersebut justru berpotensi mengalihkan perhatian jamaah NU dari upaya menemukan persoalan mendasar yang perlu diselesaikan bersama.

“Sebaiknya Gus Ipul dan Cak Imin menghentikan saja polemik HMI-PMII dalam tubuh NU. Meski ada benarnya tapi bukan itu akar penyakit dalam tubuh NU sekarang,” kata Hendrajit.

Menurut dia, persoalan tersebut seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai latar belakang organisasi mahasiswa, melainkan diarahkan untuk menemukan penyebab utama persoalan di tubuh NU.

“Sehingga malah mengalihkan perhatian para jamaah untuk sama sama menemukan dan mengakui akar penyebab penyakit sesungguhnya. Lalu sepakat untuk sembuh bersama,” ujarnya.

Hendrajit juga menanggapi ihwal alumni HMI yang disinyalir Cak Imin menjadi penyebab kekisruhan. Ia mengatakan, jika tudingan tersebut benar, hal itu baru merupakan gejala atau simptom, bukan akar persoalan yang bersifat patologis.

“Ihwal alumni HMI disinyalir Cak Imin penyebab kusruh, kalaupun benar itu cuma simptom penyakit. Baru gejala tapi belum menggejala apalagi patologis,” kata Hendrajit.

Ia menambahkan, gejala serupa tidak hanya terdapat di HMI, tetapi juga dapat ditemukan di PMII.

“Gejala atau simptom ini juga ada di HMI begitu juga di PMII. Nah penyebab patologis inilah yang harus ditemukan yang kemudian dicarikan resep obatnya,” jelasnya.

Krisis Kepercayaan dalam Politik

Hendrajit menilai akar persoalan yang lebih mendasar adalah ketika kader NU memasuki dunia politik, tetapi secara sadar maupun tidak mengabaikan pentingnya membangun kepercayaan.

Menurutnya, kepercayaan dalam politik semestinya diperlakukan sebagai investasi jangka panjang, bukan sesuatu yang dibangun melalui bujukan maupun lobi sesaat.

“Penyebab patologisnya, menurut cermatan saya selama ini, ketika para kader NU beranjak ke politik, secara sadar atau tidak, mengabaikan pentingnya kepercayaan dalam berpolitik. Kepercayaan itu harus diinvestasikan atau ditanam. Bukan dengan bujukan atau lobi,” tuturnya.

Hendrajit mengatakan, ketika falsafah tersebut diabaikan, politik yang seharusnya merupakan seni memainkan peran dan strategi dapat berubah menjadi sekadar permainan.

“Politik sebagai seni yang mengharuskan bermain dalam permainan, sontak berubah jadi main main dalam permainan,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut kemudian mendorong terjadinya apa yang disebutnya sebagai devaluasi dan divestasi kepercayaan.

“Bukannya menanam benih kepercayaan, malah melakukan devaluasi dan divestasi kepercayaan,” ujar Hendrajit.

Dalam konteks itu, menurut Hendrajit, tudingan terhadap alumni HMI bisa saja memiliki sebagian kebenaran. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan serupa juga berpotensi menggejala di lingkungan organisasi tempat Cak Imin dahulu dibina dan ditempa sebagai kader.

“Dalam gejala yang kemudian jadi menggejala inilah, tudingan Cak Imin bisa jadi sebagian benar, tapi bisa juga sebagian lagi kebenarannya juga menggejala di organ tempat mana Cak Imin dulu dibina dan dipupuk watak kepemimpinannya,” paparnya.

Kepercayaan sebagai Investasi

Hendrajit berharap penyelesaian persoalan di tubuh NU dimulai dari kesadaran baru mengenai pentingnya kepercayaan dalam kehidupan politik dan organisasi.

Menurutnya, nilai kepercayaan bahkan melampaui kepentingan material berupa uang maupun jabatan.

“Berharap sembuh bersama berarti mulai dengan kesadaran baru bahwa kepercayaan itu investasi yang nilai intrinsik dan ekstrinsiknya melampaui uang dan jabatan,” tegasnya.

Ia juga mengajak alumni HMI dan PMII untuk melakukan introspeksi bersama apabila memang terdapat kecenderungan memainkan politik tanpa kesungguhan.

“Maka kalaupun alumni HMI dan PMII selama ini sadar atau tidak terpapar wabah senang main main ketimbang bermain dengan penuh kesungguhan, para alumni kedua organ besar mahasiswa itu harus mau dan berharap sembuh bersama,” kata Hendrajit.

Karena itu, Hendrajit mengingatkan agar polemik HMI-PMII tidak justru menjadi pengalih perhatian dari persoalan yang lebih mendasar.

“Kalau hanya meributkan HMI atau PMII nya, jangan jangan selain memang tidak mau sembuh dan menemukan obatnya, isu ini malah jadi tabir asap supaya akar penyakitnya tetap berkabut,” ujarnya.

Bahkan, Hendrajit menyebut kondisi tersebut dapat mengarah pada situasi ketika pihak-pihak yang terlibat justru secara tidak sadar menikmati persoalan yang sedang terjadi.

“Dengan kata lain, memang menikmati penyakitnya,” katanya.

Di sisi lain, Hendrajit menilai munculnya gagasan rekonsiliasi menunjukkan adanya kesadaran dari sebagian kader NU mengenai kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan secara lebih mendasar.

“Rupanya secara intuitif kondisi penyakit ini disadari betul oleh Gus Salam dan kader kader NU yang sepemikiran dengan Gus Salam. Sehingga menawarkan obatnya: REKONSILIASI TOTAL NU,” pungkas Hendrajit.

KH Yahya Staquf Diminta Mundur dari Ketum PBNU, Pengamat: Ini Kemenangan Cak Imin IMG-20251122-WA0031

KH Yahya Staquf Diminta Mundur dari Ketum PBNU, Pengamat: Ini Kemenangan Cak Imin

Hedi Batubara 22 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Permintaan Rais Aam Syuriah PBNU KH Miftachul Akhyar agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur dari jabatannya memicu dinamika besar di tubuh Nahdlatul Ulama (NU). Pengamat politik Muhammad Huda menilai, langkah mengejutkan ini justru menjadi kemenangan politik bagi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), meskipun ia secara terbuka tidak mencampuri urusan internal PBNU.

Menurut Huda, keputusan KH Miftachul Akhyar meminta Gus Yahya mundur bukan sekadar persoalan etika organisasi, melainkan menjadi sinyal kuat kepada publik bahwa tensi konflik antara kubu Gus Yahya dan kubu Cak Imin mencapai puncaknya.

“Cak Imin tidak perlu turun tangan. Ketika Rais Aam meminta Gus Yahya mundur, publik otomatis membaca bahwa ada konflik yang tak bisa ditutup-tutupi antara Gus Yahya dan jaringan NU yang dekat dengan Cak Imin. Secara politik, ini poin kemenangan bagi Cak Imin,” ujar Huda, Sabtu (22/11/2025).

Muhammad Huda menjelaskan bahwa ketegangan ini bukan muncul tiba-tiba. Sejak satu tahun terakhir, sejumlah PWNU diberitakan mengalami pergantian pimpinan yang diduga kuat terkait afiliasi mereka dengan Cak Imin.

Gus Yahya disebut Huda mengambil langkah konsolidasi untuk memperkuat kendali PBNU dari dinamika politik eksternal, terutama dari pengaruh PKB yang sejak lama memiliki akar kuat di basis nahdliyin.

“Ketika beberapa ketua PWNU yang dianggap dekat dengan Cak Imin dicopot atau digeser, itu dianggap sebagai bentuk resistensi terhadap ekspansi jaringan PKB. Langkah ini memperuncing ketegangan,” jelas Huda.

Situasi ini memunculkan persepsi bahwa terdapat pertarungan kendali atas basis massa NU menjelang pemilu dan dinamika politik nasional. Meskipun PBNU selalu menegaskan posisinya berada di luar politik praktis, friksi antara elite yang memiliki kedekatan dengan tokoh partai tak bisa dihindari.

Huda juga menyoroti dimensi lain yang memperburuk posisi Gus Yahya: munculnya dugaan keterlibatan dirinya dalam aliran dana terkait kasus kuota haji.

Meski belum ada bukti hukum yang menguatkan, isu ini telah beredar di kalangan internal NU dan menyeret reputasi Ketua Umum PBNU tersebut.

“Permintaan mundur dari Rais Aam tidak bisa dilepaskan dari isu aliran dana kuota haji. Meski sebatas dugaan, hal ini menambah tekanan moral dan politik kepada Gus Yahya,” kata Huda.

Isu dana kuota haji, lanjutnya, membuat posisi Gus Yahya semakin lemah di mata para kiai sepuh. Bahkan sebagian kalangan menilai PBNU membutuhkan figur yang tidak terbebani kontroversi untuk menjaga marwah organisasi.

Menurut Huda, setidaknya ada tiga alasan mengapa dinamika ini menguntungkan Cak Imin:

1. Menguatkan Narasi bahwa Gus Yahya Kehilangan Dukungan Ulama Sepuh

Jika Rais Aam posisi tertinggi dalam struktur syuriah turun tangan meminta mundur, artinya legitimasi moral Gus Yahya dinilai goyah. Dalam kultur Nahdliyin, dukungan kiai sepuh sangat menentukan.

2. Membuka Ruang Baru untuk Jaringan PKB

Jika Gus Yahya mundur atau melemah, maka ruang gerak bagi kiai dan pengurus yang dekat dengan PKB berpotensi terbuka kembali, terutama di PWNU.

3. Menguatkan Persepsi Publik tentang Rivalitas yang Dimenangkan PKB

Huda menekankan bahwa dalam persepsi politik, siapa yang terlihat “bertahan” dan siapa yang “diminta mundur” sudah membentuk pemenang dan pecundang.

“Persepsi adalah segalanya dalam politik. Dan saat ini, persepsi kemenangan itu jatuh kepada Cak Imin.”

Konflik elite ini berpotensi membawa PBNU ke titik kritis, terutama dalam menjaga jarak dari politik praktis. Kiai-kiai di daerah disebut mulai resah karena polemik internal berimbas pada kegiatan struktural dan kegiatan keumatan di wilayah masing-masing.

Bagi Huda, masa depan kepemimpinan PBNU pasca polemik ini akan menentukan arah hubungan organisasi dengan partai-partai politik dan stabilitas internal NU sendiri.

“Jika PBNU tidak segera menemukan titik keseimbangan, polarisasi bisa melebar. Apalagi NU memiliki peran strategis dalam menjaga moderasi sosial dan stabilitas kebangsaan,” ujarnya.

Pernyataan Cak Imin Dinilai Memecah Belah, Ketua Umum KNPI Desak Permintaan Maaf kepada Kader HMI IMG-20250715-WA0082

Pernyataan Cak Imin Dinilai Memecah Belah, Ketua Umum KNPI Desak Permintaan Maaf kepada Kader HMI

Hedi Batubara 15 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI (Menko PM RI), sekaligus mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Muhaimin Iskandar menuai kecaman. Dalam sebuah pernyataan yang viral, Cak Imin sapaan akrabnya menyebut bahwa, “kalau ada yang tidak tumbuh dari bawah, itu bukan PMII, itu HMI.”

Hal ini disampaikan Ketua Umum PKB ini dalam acara pengukuhan PB IKA PMII periode 2025-2030 di bawah kepemimpinan Fathan Subchi di Hotel Bidakara Jakarta, Minggu malam, 13 Juli 2025.

Pernyataan ini dinilai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunnisa, sangat mengandung unsur provokatif dan berpotensi memecah belah antar kader organisasi kemahasiswaan. Khususnya antara PMII dan HMI yang selama ini sama-sama menjadi pilar penting dalam dinamika kebangsaan.

Nissa sapaan akrabnya, yang merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), angkat bicara. Ia menyayangkan pernyataan tersebut dan menilai Cak Imin tidak mencerminkan sikap kenegarawanan sebagai pejabat publik.

“Seharusnya seorang pejabat, apalagi mantan Ketua Umum PB PMII, bisa menjaga ucapannya. Apa yang disampaikan Cak Imin sangat tidak bijak, justru berpotensi mengadu domba dan menyinggung jutaan kader HMI di seluruh Indonesia,” ujar Putri Khairunnisa dalam keterangannya.

Nissa menekankan bahwa semua organisasi kemahasiswaan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa. Tidak semestinya satu organisasi menyepelekan atau merendahkan organisasi lain.

“Kami menuntut Cak Imin untuk meminta maaf secara terbuka kepada kader HMI. Jangan sampai pernyataan ini melukai semangat persatuan di kalangan pemuda dan mahasiswa. Mulutmu adalah harimaumu,” tegasnya.

Nissa juga mengingatkan bahwa tokoh publik harus menjadi teladan dalam menjaga persatuan, bukan justru memperkeruh suasana. Apalagi Cak Imin pernah menjadi bagian dari dunia organisasi kemahasiswaan, ia seharusnya tahu betul bagaimana menjaga etika dalam berucap, karena mulut-mu harimau-mu.

Nissa juga mengajak seluruh kader organisasi kepemudaan untuk tidak terpancing, namun tetap mengawal ruang publik agar tetap sehat, konstruktif, dan berorientasi pada persatuan nasional.

“Mari kita jaga ukhuwah antarorganisasi. Kritik boleh, tapi jangan mencederai sejarah dan perjuangan kader organisasi lain,” pungkasnya.

Mujur Nih Muhaimin Bisa Lolos Lembong Langsung Ditahan Kejagung Kabar Beredar: Cak Imin Ingin Rebut Posisi Menteri Agama Melalui Pansus Haji, Benarkah?

Kabar Beredar: Cak Imin Ingin Rebut Posisi Menteri Agama Melalui Pansus Haji, Benarkah?

Mujur Nih Muhaimin Bisa Lolos Lembong Langsung Ditahan Kejagung

Hedi Batubara 31 Oktober 2024

MoneyTalk,Jakarta – “Saya ingin dipanggil Ketum,” kata Cak Imin menirukan, sambil tertawa terkekeh-kekeh. Hal tersebut mendapat asumsi publik, “Cak Imin sedang menyindir Anies Baswedan.”

Kesimpulannya, semua para tokoh bangsa di negara ini, sulit dicari yang benar-benar jujur dan role model. Dan kadang kala fenomenanya amat melucukan dan mengagetkan.

Airlangga dan Zulhas malah yang santer dalam beberapa kasus dan bolak balik dipanggil oleh lembaga penegak hukum malah aman-aman saja dan kembali jadi menteri.

Begitu juga Muhaimin, yang pernah dituduh melakukan beberapa kali penyimpangan, bahkan pernah menjadi lawan Gibran pada konstelasi politik serius Cawapres di pilpres 2024 tetap aman-aman saja

Kemudian kembali kepada sosok Anies yg inovatif, jujur, cerdas dan banyak punya bukti karya, namun mengecewakan banyak pendukungnya, barisan para pejuang yang berharap nyata pada angin perubahan. Ternyata Anies,

Pertama, Selain banyak kelebihannya, namun bukan tokoh proaktif dan progresif. Anies sosok sekedar aktif saja. Bukan tokoh dgn etos (naluri) pelawan radikal menuju cita-cita perubahan yang Ia gaungkan serta gayung bersambut, atau;

Kedua, Beliau sosok tokoh normatif. Sekedar ingin melawan melalui unsur badan yudikatif, padahal lembaga isinya rawan akan kroni rezim (MK dan PTUN, PN dll). Atau ibarat ” ingin melawan barisan abnormal dan bersenjata lengkap cukup dengan intifada air jernih segayung, atau dengan pola “sopan santun”;

Dan ketiga, ternyata jenis orang di sekeliling Beliau pun banyak yang “hampir identik” dengan rezim yang akan di reformasi akhlaknya, atau beda se-kulit ari.

Maka, andai “hasil normatif” Anies menang, kondisi amat rapuh, karena faktor para jenis mimikris didalam gerbong kepercayaan Anies, banyak punya catatan hitam ditangan rezim yang dikalahkan. Sehingga apa jadinya jika para koruptor kongsi dana lalu menggunakannya disertai bukti-bukti akurat untuk menjadi bahan pola turun rame-rame mendesak aparatur agar tangkap semua orang di kabinet Anies ?

Bisa jadi yang Maha Tahu atas Segala Isinya, tetap memberikan kesempatan kepada para aktivis untuk memperoleh lebih banyak pahitnya dunia nyata agar tidak tercebur kedalam yang lebih dalam, gelap dan bau bunga bangkai.

Pesan penulis, diskursus poltik hukum aneh-aneh era rezim yang lalu, sementara masih kental. Maka para advokat orang dekat Tim Hukum Anies mesti bersiap diri dan mengasah ilmu di bidang UU. TIPIKOR selain butuh mempertajam keberanian bukan show kuantitas saja (banyak tapi ecek-ecek) tapi berkualitas dan JAMIN TIDAK LUNTUR.

Penulis : Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212

Siap Jadi Mediator PKB dan PBNU, Yenny Wahid: Demi NU, Saya Singkirkan Perbedaan Pribadi dengan Cak Imin

Hedi Batubara 10 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator guna menyelesaikan konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Konflik ini telah lama menjadi perhatian publik, terutama bagi para anggota Nahdlatul Ulama (NU) yang merasa resah melihat perpecahan antara dua entitas yang merupakan bagian dari “keluarga besar” NU.

Dalam wawancaranya dengan wartawan pada Rabu (9/10), Yenny menyebutkan bahwa ia siap mengesampingkan hubungannya dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang lebih akrab disapa Cak Imin, demi mencapai solusi. Meskipun Yenny dan Cak Imin memiliki sejarah hubungan pribadi dan politik yang kompleks, Yenny menegaskan bahwa demi persatuan NU, ia akan menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas segala perbedaan.

“Ya karena apapun dua-duanya adalah menjadi bagian dari keluarga besar NU. Jadi kalau bisa ada perbedaan kepentingan politik, diselesaikan bersama-sama,” ujar Yenny.

Pernyataan ini menegaskan bahwa ia memahami kepentingan akar rumput NU yang mendambakan persatuan di antara sesama warga NU. Bagi Yenny, persatuan NU lebih penting daripada perselisihan atau kepentingan politik individu.

Yenny mengharapkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, yang juga dikenal sebagai Gus Yahya, dapat bertemu dengan Cak Imin. Pertemuan ini, menurutnya, dapat membuka ruang dialog dan mendekatkan kedua pihak yang saat ini berselisih. Ia menekankan bahwa setiap perbedaan politik sebaiknya diselesaikan bersama, bukan diabaikan. Baginya, kerukunan di antara para anggota NU lebih penting dari segala pertentangan politik yang mungkin terjadi.

Di tengah kesibukan dan agenda lainnya, Yenny mengisyaratkan bahwa kesediaannya sebagai mediator adalah kesempatan bagi Cak Imin dan Gus Yahya untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Yenny bahkan mengutarakan niatnya untuk melangkah maju, menawarkan diri sebagai mediator dan menanti respons dari kedua belah pihak.

“Demi NU, saya siap untuk menjadi mediator antara Cak Imin dan Gus Yahya. Ini kesempatan bagi keduanya untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap keluarga besar NU,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Yenny Wahid sempat berbagi cerita tentang pertemuannya dengan Gibran Rakabuming, putra Presiden Joko Widodo, yang juga tengah menjadi sorotan terkait isu kabinet. Ketika ditanya tentang kemungkinan dirinya masuk ke dalam kabinet, Yenny menegaskan bahwa saat ini ia sedang fokus pada panjat tebing dan belum tertarik untuk terlibat dalam pemerintahan. Namun, ia menyampaikan harapannya bahwa kabinet mendatang yang dibentuk oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran akan terdiri dari orang-orang yang profesional, bukan hanya sekadar berdasarkan transaksi politik.

“Harapan saya, kabinet nanti adalah kabinet yang profesional, bukan hanya sekadar dagang politik,” ujarnya.

Yenny juga menyatakan doanya agar para pemimpin bangsa mendatang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, dengan pemimpin yang mampu mengatasi berbagai tantangan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Pada akhir wawancaranya, Yenny Wahid menyampaikan harapannya bagi bangsa Indonesia ke depan. Baginya, penting bagi pemimpin bangsa untuk membawa kesejahteraan dan menghindari politik transaksional yang dapat merugikan masyarakat. Dalam peranannya sebagai mediator, ia berharap dapat memberikan sumbangsih nyata bagi NU dan bangsa Indonesia.

Yenny Wahid, sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam keluarga besar NU, menunjukkan komitmen tinggi terhadap persatuan NU di tengah konflik yang melibatkan PBNU dan PKB.

Dengan mengesampingkan perbedaan pribadinya dengan Cak Imin, Yenny berupaya membangun komunikasi dan jembatan yang dapat memulihkan persatuan dalam tubuh NU. Harapannya adalah terciptanya suasana yang harmonis di antara dua organisasi yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia.(c@kra)

Bawaslu Kabulkan Gugatan, Achmad Ghufron dan Irsyad Yusuf Akan Dilantik Jadi Anggota DPR

Hedi Batubara 29 September 2024

MoneyTalk, Jakarta, Sabtu (28/09) – Dinamika internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali mencuri perhatian publik setelah dua calon anggota DPR terpilih, Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf, yang sebelumnya dipecat oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mendapatkan kesempatan untuk dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Langkah tersebut terjadi setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan gugatan mereka terkait pergantian calon anggota legislatif (caleg) terpilih dari PKB.

Putusan Bawaslu ini menjadi babak baru dalam perjalanan politik kedua politisi tersebut, sekaligus menunjukkan adanya dinamika yang kompleks di internal PKB, terutama menjelang pelantikan anggota DPR RI yang akan datang.

Latar Belakang Kasus Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf adalah dua tokoh penting PKB yang berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dalam Pemilu 2024. Namun, sebelum pelantikan, keduanya dipecat oleh Muhaimin Iskandar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Pemecatan ini memicu spekulasi tentang adanya ketegangan di dalam tubuh partai, terutama terkait distribusi kekuasaan dan pengaruh dalam struktur PKB.

Cak Imin, yang juga menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan dalam Pemilu 2024, mengambil keputusan untuk menggantikan kedua caleg terpilih tersebut. Langkah ini dilakukan tanpa alasan publik yang jelas, tetapi banyak pihak menduga bahwa pemecatan tersebut berkaitan dengan persoalan loyalitas politik serta manuver internal di PKB.

Merasa keputusan tersebut tidak adil, Ghufron dan Irsyad mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka menolak pergantian caleg terpilih dan meminta Bawaslu untuk meninjau kembali keputusan partai terkait hal tersebut.

Putusan Bawaslu, Kemenangan Hukum bagi Ghufron dan Irsyad. Bawaslu akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf, yang menolak pergantian caleg terpilih dari PKB. Dalam putusannya, Bawaslu menegaskan bahwa hak mereka sebagai caleg terpilih tidak bisa diabaikan begitu saja oleh partai, tanpa adanya alasan yang kuat dan jelas.

Putusan ini menjadi kemenangan besar bagi kedua politisi, sekaligus menciptakan preseden penting dalam dunia politik Indonesia, di mana proses pergantian caleg terpilih harus dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, serta tidak boleh dilakukan atas dasar kepentingan politik semata.

Bawaslu juga menyoroti pentingnya menghormati hasil pemilihan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memastikan bahwa caleg yang terpilih melalui mekanisme pemilu harus mendapatkan hak mereka untuk dilantik, selama tidak ada pelanggaran serius yang melanggar hukum pemilu atau prinsip etika politik.

Dampak bagi PKB dan Internal Partai Keputusan Bawaslu ini memberikan implikasi yang luas bagi PKB, terutama terkait kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Pemecatan Ghufron dan Irsyad, yang pada awalnya mungkin dianggap sebagai upaya untuk memperkuat kontrol partai, justru berbalik menjadi kontroversi yang mencoreng citra PKB sebagai partai yang demokratis.

Di sisi lain, putusan ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum dan regulasi dalam politik Indonesia masih dapat berfungsi sebagai alat check and balance terhadap tindakan sewenang-wenang oleh pimpinan partai. Bawaslu dengan tegas membela hak-hak caleg yang terpilih secara sah dalam pemilu, meskipun mereka mendapatkan tekanan dari internal partai.

Di tingkat internal, keputusan ini bisa memicu ketegangan lebih lanjut di PKB. Muhaimin Iskandar mungkin perlu merespons putusan Bawaslu ini dengan cermat, mengingat langkah selanjutnya bisa berdampak pada citra dan soliditas partai menjelang Pemilu Presiden 2024, di mana Cak Imin berperan sebagai calon wakil presiden.

Pelantikan dan Langkah Selanjutnya Dengan putusan Bawaslu yang memenangkan gugatan mereka, Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf kini bersiap untuk dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Pelantikan ini merupakan bentuk realisasi dari hak politik mereka yang sebelumnya sempat dipertanyakan.

Kedua tokoh ini diprediksi akan memainkan peran penting di parlemen, terutama mengingat latar belakang dan pengalaman politik mereka yang solid. Kembalinya mereka ke panggung politik nasional melalui jalur hukum juga memperkuat pesan bahwa mekanisme politik yang sehat harus dijalankan dengan transparansi, tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pimpinan partai.

Bagi PKB, pelantikan ini juga menjadi ujian tersendiri untuk menunjukkan bagaimana partai ini akan mengelola konflik internal pasca putusan Bawaslu. Apakah PKB akan memprioritaskan rekonsiliasi dan konsolidasi, atau justru akan muncul konflik baru, masih menjadi tanda tanya besar.

Pelajaran dari Dinamika Internal PKB Kasus Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf adalah contoh nyata bagaimana dinamika internal partai politik bisa berujung pada konflik yang melibatkan hukum. Putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan mereka menjadi simbol penting bagi perjuangan hukum di ranah politik Indonesia, di mana hak-hak konstitusional caleg terpilih harus dihormati, terlepas dari dinamika internal partai.

PKB sebagai salah satu partai besar di Indonesia, menghadapi tantangan serius untuk menjaga soliditasnya setelah putusan ini. Ke depan, partai ini perlu belajar untuk lebih menghormati proses demokrasi internal, serta menjaga kesatuan di tengah tekanan politik yang semakin kuat menjelang pemilu. Pelajaran ini juga relevan bagi partai politik lain di Indonesia, bahwa kesewenang-wenangan dalam struktur kepemimpinan partai dapat berujung pada konflik hukum yang merugikan semua pihak.

Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf, yang tadinya dianggap sebagai korban politik internal, kini bangkit sebagai simbol bahwa hak politik tidak bisa diabaikan begitu saja, dan hukum tetap menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia.(c@kra)

Kabar Beredar: Cak Imin Ingin Rebut Posisi Menteri Agama Melalui Pansus Haji, Benarkah?

Hedi Batubara 26 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Belakangan ini, sebuah video yang dipublikasikan di kanal YouTube Generasi Muda Nusantara menjadi sorotan publik. Video berjudul “Bongkar Akal Picik Imin dalam Pansus Haji” mengangkat klaim bahwa Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, sedang merencanakan strategi politik licik untuk merebut posisi Menteri Agama melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji. Isu ini pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter).

Dalam video tersebut, narator menuduh Cak Imin sebagai politikus yang menggunakan cara-cara tidak etis untuk memperkuat kekuasaannya, terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Isu utamanya adalah Cak Imin diduga ingin mengkambinghitamkan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang juga seorang tokoh NU, dengan menggunakan Pansus Haji sebagai alat politik.

Menurut video tersebut, rencana Cak Imin sudah berjalan sejak sebelum pelaksanaan haji 2024. Ia diklaim ingin menciptakan tekanan dengan Pansus Haji, dengan harapan ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk menyingkirkan Yaqut dari kursi Menteri Agama. Bahkan, disebutkan bahwa target akhirnya adalah menyeret Yaqut ke ranah hukum dengan tuduhan korupsi.

Narasi ini semakin memanas setelah rumah dinas kakak Cak Imin, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dana hibah di Jawa Timur. Sejumlah uang turut disita dalam penggeledahan ini, menambah spekulasi tentang potensi keterlibatan Cak Imin dalam berbagai skandal.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada bukti konkret yang mendukung klaim bahwa Cak Imin sedang menjalankan skenario tersebut untuk merebut posisi Menteri Agama. Selain itu, KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait penggeledahan yang melibatkan kakak Cak Imin, yang dianggap sebagai “lumbung kuasa dan uang” bagi dirinya melalui pengaruh di program pendamping desa.

Video tersebut disajikan dalam rangka “edukasi publik”, namun isinya lebih berupa opini yang mengarah kepada kritik keras terhadap Cak Imin. Seperti semua klaim yang berkembang di media sosial, penting untuk melihat kebenaran berdasarkan bukti yang ada serta melalui proses hukum yang adil dan terbuka.

Apakah isu ini akan berujung pada langkah hukum atau hanya sekadar wacana politik? Masyarakat perlu menunggu klarifikasi dari pihak-pihak terkait termasuk KPK, Kementerian Agama, dan PKB. Bagi publik, penting untuk tetap waspada dan kritis dalam menerima informasi yang belum tentu terverifikasi kebenarannya.(c@kra)

Cak Imin Tersandera, Operasi Naga Hijau Atau Si Mulyono nih 1000169779

Cak Imin Tersandera, Operasi Naga Hijau Atau Si Mulyono nih

Hedi Batubara 15 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Situasi perpolitikan Indonesia terus memanas menjelang Pemilu 2024, terutama dengan munculnya isu-isu yang melibatkan tokoh-tokoh penting dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah dugaan bahwa Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal sebagai Cak Imin, Ketua Umum PKB, sedang dalam kondisi “tersandera” oleh dinamika kekuasaan. Hal ini disampaikan dalam sebuah video oleh Cak Den yang ditayangkan Seword TV pada Sabtu (14/09), yang merujuk pada fenomena intervensi politik dan konflik internal antara PKB dan NU.

PKB dari Lahirnya Partai hingga Tersandera

PKB, yang didirikan oleh Gus Dur, awalnya lahir sebagai representasi politik warga Nahdliyin, berafiliasi kuat dengan NU. Namun, hubungan antara PKB dan NU kini berada di persimpangan, di mana kedua belah pihak tampak saling berhadapan. Menurut Cak Den, salah satu pemicu konflik adalah peran PKB dalam mendorong pembentukan Pansus Haji di DPR, yang secara tidak langsung dianggap sebagai serangan terhadap Gus Yakut, adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, yang juga Menteri Agama.

Konflik ini diperparah oleh dugaan balas dendam politis antara kedua lembaga tersebut. Cak Den menyoroti bahwa PBNU, yang semula merupakan benteng moral bangsa, kini terlihat semakin tunduk pada kepentingan kekuasaan. Ia mengindikasikan bahwa PBNU semakin manut setelah menerima konsesi tambang dari pemerintah, meskipun hal ini mendapat penolakan di akar rumput.

Operasi Naga Hijau: Bayang-Bayang Masa Lalu

Dalam narasinya, Cak Den mengingatkan sejarah Operasi Naga Hijau, sebuah operasi yang diduga dijalankan di masa Orde Baru untuk mengekang kekuatan Islam politik, termasuk NU. Pada era tersebut, pemerintah berusaha mengendalikan organisasi-organisasi berbasis Islam melalui berbagai cara, baik melalui intervensi politik maupun militer. Cak Den khawatir bahwa sejarah kelam ini berpotensi terulang dalam konteks kekinian, di mana PBNU yang semestinya menjaga moral umat kini mulai terjebak dalam tarikan politik kekuasaan.

Intervensi Kekuasaan dalam PKB

Cak Den juga mencatat adanya pola intervensi kekuasaan terhadap partai politik, termasuk PKB, yang membuat partai-partai ini tersandera oleh agenda politik penguasa. Beberapa contoh yang diangkat adalah pengunduran diri sejumlah tokoh politik dari jabatan mereka karena tekanan kasus hukum, seperti Airlangga Hartarto dari Golkar, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Yusril Ihza Mahendra dari PBB.

PKB, dalam konteks ini, disebut sebagai salah satu partai yang menjadi target intervensi untuk dijadikan alat politik oleh kekuasaan yang akan berakhir. Menurut Cak Den, meskipun PKB menggelar Muktamar pada Agustus 2024 dan kembali memilih Cak Imin sebagai ketua umum, intervensi pemerintah terlihat jelas ketika Presiden Jokowi tidak menghadiri acara tersebut, melainkan hanya diwakili oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Apa Selanjutnya?

Narasi yang dibangun Cak Den memperlihatkan bahwa Cak Imin, sebagai ketua PKB, berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia harus menjaga keberlangsungan partai dan mengamankan posisinya menjelang Pilpres 2024, sementara di sisi lain, ia juga berhadapan dengan konflik internal di tubuh NU dan tekanan eksternal dari kekuasaan. Apakah PKB dapat melepaskan diri dari “sandera” politik ini dan kembali memperkuat posisinya sebagai partai berbasis keagamaan yang kuat? Hanya waktu yang akan menjawab.

Yang jelas, sebagaimana diingatkan Cak Den, PKB dan NU harus kembali pada khittah mereka, menjaga moral dan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh pendiri-pendiri mereka. Jika tidak, bayang-bayang Operasi Naga Hijau yang menghantui sejarah politik Indonesia mungkin akan terulang kembali, kali ini dengan wajah yang berbeda.(c@kra)

Hasil Konflik PKB lawan PBNU, Sekjen PBNU Dilantik Jadi Mensos ? Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul

Hasil Konflik PKB lawan PBNU, Sekjen PBNU Dilantik Jadi Mensos ?

Hedi Batubara 11 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Peristiwa yang mengguncang panggung politik Indonesia baru-baru ini tak bisa dilepaskan dari sorotan publik. Penggeledahan rumah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang disusul dengan pelantikan Saifullah Yusuf, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sebagai Menteri Sosial, memperlihatkan adanya dinamika besar antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

(lebih…)

Sadis Anies Harus Dilenyapkan 1000205359

Sadis Anies Harus Dilenyapkan

Hedi Batubara 5 September 2024

MoneyTalk,Jakarta – Jokowi dan Prabowo sepakat dan satu kata: Anies Baswedan harus dilenyapkan. Tidak boleh ada panggung buat Anies. Bagaimana cara melenyapkan Anies Baswedan? Lakukan operasi terhadap partai-partai yang akan usung Anies.

Hanan Supangat digeledah rumahnya, dan jadi tersangka. Kader Nasdem ini jadi pintu masuk. Dari sini, anak Surya Paloh dibidik.

Semula, Surya Paloh kekeuh ingin calonkan Anies di pilgub Jakarta. Operasi terhadap Surya Paloh cukup alot.Tapi, ketika anaknya disasar, ini bukan hal mudah bagi Surya Paloh untuk menjaga komitmen dengan Anies. Menurut sumber yang layak dipercaya, infonya rombongan aparat penegak hukum sudah standby di depan pulau pribadi ketum Nasdem yang ada di Pulau Seribu. Tentu bukan untuk jalan-jalan. Ada apa? Jangan bego. Akhirnya, Surya Paloh menyerah.

PKB tersandera dengan kursi ketua umumnya yang sedang muktamar. Resuffle Kemenkumham sebagai ancaman nyata buat Cak Imin. Mau aman? Tinggalkan Anies. Plus dapat jatah menteri, duta besar, wakil ketua DPR, dll.

Bagaimana dengan PKS? Gak perlu digoda. PKS bahkan menawarkan diri ke KIM. Presiden PKS sudah memberi sinyal yang lugas dan terang-terangan ke Dasco, ketua harian Gerindra saat acara PKB. “Pak Dasco jangan hanya ajak Nasdem dan PKB. PKS ajak-ajak juga lah…” Anda bego kalau masih gak paham. Bagaimana cara exit dari Anies? Bisa dibicarakan bareng. Diskusi sambil ngopi. Itu hal mudah. Yang penting dealnya cocok. Lalu bilang ke publik: “ini hasil ijtihad”. Beres !

PDIP coba-coba mau usung Anies pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara No. 60. Kasus Rano di Bank Banten pun muncul kembali. Belum urusan Puan Maharani dan keponakan Megawati. PDIP pun mundur teratur.

Dengan semua dinamika ini, Ridwan Kamil telah mendapatkan jaminan untuk menang dengan menyingkirkan Anies Baswedan. Sesuatu yang sulit dibantah. Inilah yang membuat Ridwan Kamil tinggalkan Jawa Barat. Sengaja skenario ini dibuat agar Gerindra bisa ambil Jawa Barat melalui Dedi Mulyadi. Win win solution. Clear !

Pokoknya, Anies tidak boleh dapat tiket pilgub Jakarta.

Penulisan: Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Cak Imin

Hendrajit: Hentikan Polemik HMI-PMII, Akar Masalah NU adalah Krisis Kepercayaan

KH Yahya Staquf Diminta Mundur dari Ketum PBNU, Pengamat: Ini Kemenangan Cak Imin

Pernyataan Cak Imin Dinilai Memecah Belah, Ketua Umum KNPI Desak Permintaan Maaf kepada Kader HMI

Mujur Nih Muhaimin Bisa Lolos Lembong Langsung Ditahan Kejagung

Siap Jadi Mediator PKB dan PBNU, Yenny Wahid: Demi NU, Saya Singkirkan Perbedaan Pribadi dengan Cak Imin

Bawaslu Kabulkan Gugatan, Achmad Ghufron dan Irsyad Yusuf Akan Dilantik Jadi Anggota DPR

Kabar Beredar: Cak Imin Ingin Rebut Posisi Menteri Agama Melalui Pansus Haji, Benarkah?

Cak Imin Tersandera, Operasi Naga Hijau Atau Si Mulyono nih

Hasil Konflik PKB lawan PBNU, Sekjen PBNU Dilantik Jadi Mensos ?

Sadis Anies Harus Dilenyapkan

Baca Juga Berita Ini

Dikala Politik Memanas Masjid Daarul Maarif Pondok Kelapa Diserang Tiga orang Luka luka

CBA Soroti Laba Sarana Jaya, Kinerja Dirut Bernard Yohanes Diminta Dievaluasi

Laskar Cinta Jokowi: Listyo Sigit Dikriminalisasi dengan Tudingan Menyadap Presiden Prabowo

Diplesetkan Jadi ‘Partai Sadap Indonesia’, PSI: Begitu Kejam dan Mengarah ke Fitnah