MoneyTalk, Jakarta – Situasi perpolitikan Indonesia terus memanas menjelang Pemilu 2024, terutama dengan munculnya isu-isu yang melibatkan tokoh-tokoh penting dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah dugaan bahwa Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal sebagai Cak Imin, Ketua Umum PKB, sedang dalam kondisi “tersandera” oleh dinamika kekuasaan. Hal ini disampaikan dalam sebuah video oleh Cak Den yang ditayangkan Seword TV pada Sabtu (14/09), yang merujuk pada fenomena intervensi politik dan konflik internal antara PKB dan NU.
PKB dari Lahirnya Partai hingga Tersandera
PKB, yang didirikan oleh Gus Dur, awalnya lahir sebagai representasi politik warga Nahdliyin, berafiliasi kuat dengan NU. Namun, hubungan antara PKB dan NU kini berada di persimpangan, di mana kedua belah pihak tampak saling berhadapan. Menurut Cak Den, salah satu pemicu konflik adalah peran PKB dalam mendorong pembentukan Pansus Haji di DPR, yang secara tidak langsung dianggap sebagai serangan terhadap Gus Yakut, adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, yang juga Menteri Agama.
Konflik ini diperparah oleh dugaan balas dendam politis antara kedua lembaga tersebut. Cak Den menyoroti bahwa PBNU, yang semula merupakan benteng moral bangsa, kini terlihat semakin tunduk pada kepentingan kekuasaan. Ia mengindikasikan bahwa PBNU semakin manut setelah menerima konsesi tambang dari pemerintah, meskipun hal ini mendapat penolakan di akar rumput.
Operasi Naga Hijau: Bayang-Bayang Masa Lalu
Dalam narasinya, Cak Den mengingatkan sejarah Operasi Naga Hijau, sebuah operasi yang diduga dijalankan di masa Orde Baru untuk mengekang kekuatan Islam politik, termasuk NU. Pada era tersebut, pemerintah berusaha mengendalikan organisasi-organisasi berbasis Islam melalui berbagai cara, baik melalui intervensi politik maupun militer. Cak Den khawatir bahwa sejarah kelam ini berpotensi terulang dalam konteks kekinian, di mana PBNU yang semestinya menjaga moral umat kini mulai terjebak dalam tarikan politik kekuasaan.
Intervensi Kekuasaan dalam PKB
Cak Den juga mencatat adanya pola intervensi kekuasaan terhadap partai politik, termasuk PKB, yang membuat partai-partai ini tersandera oleh agenda politik penguasa. Beberapa contoh yang diangkat adalah pengunduran diri sejumlah tokoh politik dari jabatan mereka karena tekanan kasus hukum, seperti Airlangga Hartarto dari Golkar, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Yusril Ihza Mahendra dari PBB.
PKB, dalam konteks ini, disebut sebagai salah satu partai yang menjadi target intervensi untuk dijadikan alat politik oleh kekuasaan yang akan berakhir. Menurut Cak Den, meskipun PKB menggelar Muktamar pada Agustus 2024 dan kembali memilih Cak Imin sebagai ketua umum, intervensi pemerintah terlihat jelas ketika Presiden Jokowi tidak menghadiri acara tersebut, melainkan hanya diwakili oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Apa Selanjutnya?
Narasi yang dibangun Cak Den memperlihatkan bahwa Cak Imin, sebagai ketua PKB, berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia harus menjaga keberlangsungan partai dan mengamankan posisinya menjelang Pilpres 2024, sementara di sisi lain, ia juga berhadapan dengan konflik internal di tubuh NU dan tekanan eksternal dari kekuasaan. Apakah PKB dapat melepaskan diri dari “sandera” politik ini dan kembali memperkuat posisinya sebagai partai berbasis keagamaan yang kuat? Hanya waktu yang akan menjawab.
Yang jelas, sebagaimana diingatkan Cak Den, PKB dan NU harus kembali pada khittah mereka, menjaga moral dan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh pendiri-pendiri mereka. Jika tidak, bayang-bayang Operasi Naga Hijau yang menghantui sejarah politik Indonesia mungkin akan terulang kembali, kali ini dengan wajah yang berbeda.(c@kra)
