MoneyTalk, Jakarta – Organisasi Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan yang dilontarkan oleh Garda Bangsa, sayap pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terkait wacana muktamar tandingan PKB.
Cak Imin
MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyebut bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan sulit melengserkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy, mengungkapkan pandangannya yang tajam terhadap kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.
Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored pada Jumat (30/08), Lukman menyatakan bahwa Cak Imin memiliki karakteristik yang licin, seperti belut, dalam mengelola PKB dan politik nasional.
MoneyTalk,Jakarta – Muktamar PKB ke – 6 di Bali sudah usai, dengan ditetapkannya KH. Ma’ruf Amin dan Cak Imin sebagai Ketua Dewan Syuro dan Ketum Dewan Tanfidz DPP PKB periode 2024-2029. meskipun ada beberapa personil dari pengurus lama DPP PKB menggugat keabsahan Muktamar Bali dan mereka berencana untuk mengadakan muktamar tandingan pada Bulan September mendatang di Jakarta.
MoneyTalk,Jakarta – Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa baru saja rampung kemarin, setelah diselenggarakan selama dua hari, 24-25 Agustus 2024. Hasil Muktamar Bali menetapkan KH. Maruf Amin dan H.A. Muhaimin Iskandar, sebagai Ketua Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz untuk periode kepengurusan 2024-2029. Tak berselang lama muncul konferensi pers wacana untuk mengadakan Muktamar tandingan Partai Kebangkitan Bangsa.
Wacana tandingan ini dimunculkan oleh eks Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy dan Abdul Malik Haramain, yang mengaku diberi Mandat agar membuat muktamar. Muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) gelaran Muktamar tandingan ini akan diselenggarakan di Jakarta pada Bulan September.
Mencermati fenomena ini, mengindikasikan bahwa ‘Gojlokan’ PBNU dan PKB belum selesai. Terutama personil dari elite PBNU, respon Gus Mus dalam sebuah tayangan Yout tube, pertikaian PBNU dan PKB adalah persoalan Cak Imin dan Gus Yahya secara personal menjadi tidak sederhana lagi. Seperti beliau katakan sudah masuk ranah publik, jadi tidak lagi sederhana seperti masih di pondok yang cukup diselesaikan dengan Kyai atau Orang tuanya.
Ngototnya PBNU yang menyatakan bahwa PKB telah menyimpang dari spirit awal pendiriannya, dan selalu ‘kerdilkan’ peran Ulama dijadikan narasi untuk mendiskreditkan PKB. Padahal, kita faham bahwa andil PKB dalam mengaplikasikan kebijakan PBNU dalam regulasi pemerintahan sangat masif dan jelas. Keberfihakan negara dalam ‘’cawe-cawe’’ pondok pesantren utamanya dalam pembiayaan dan peningkatan SDM pengelola pondok, merupakan salah satu iktiar dari para legislator PKB di DPR.
Ada anggapan di komunitas NU, jika anggota DPR dari PKB atau partai PKB membantu NU itu adalah kewajiban dan sudah seharusnya, tapi kalo ada partai politik lain membantu NU itu merupakan kedermawanan. Jadi tidaklah mengherankan jika PBNU sangat berterimakasih sekali kepada partai lain kalau di bantu, tapi kalo PKB membantu biasa saja, dan tidak perlu diapresiasi. Sebuah Ironi tapi itu fakta sebenarnya.
Karenanya kesiapan dan bersedianya KH. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB untuk periode 2024-2029, menjadi harapan bersama warga nahdliyin agar PKB dan PBNU bisa harmonis dan konsolidasi organisasi dengan meningkatkan peranmasing-masing institusi dapat berjalan dengan baik. Sebagai mantan Ketua Tim Lima pendirian PKB dan Ketua Dewan Syuro pertama, kita percaya bahwa KH. Ma’ruf Amin merupakan pilihan bijak para peserta Muktamar untuk dapat menigkatkan kinerja Partai Kebangkitan Bangsa dalam menghadapi pemilihan Umum, baik Legislatif maupun Kepala daerah pada masa mendatang.
Turun Gunungnya , Abah KH. Ma’ruf Amin dapat menjadi pemicu dan pemacu untuk terjadinya kolaborasi antara PBNU dan PKB. Kebijakan yang dibuat oleh PBNU dapat disinergikan dengan institusi lain oleh PKB, sehingga manfaat dapat dirasakan oleh semua warga nahdliyin di seluruh Indonesia. Anggapan PKB menafikan peran ulama terbantahkan karena ke depan apapun aktifitas PKB akan selalu dalam bimbingan dan doá para ulama.
Bagi PBNU pun bisa fokus melakukan aktifitas utamanya yaitu pada sosial budaya, Pendidikan dan kesejahteraan umat. Termasuk Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) dan tidak lagi mengurusi yang kaitannya dengan politik praktis. Sebab sering abainya Nahdlatul Ulama dalam kegiatan Masyarakat dikarenakan kepentingan dalam urusan politik praktis, baik untuk legislative maupun pemilihan eksekutif. Cukuplah Pemilihan Presiden yang baru lalu sebagai Pelajaran dan tidak lagi berlanjut.
Perselisihan dan perbedaan berhentilah. Apalagi Muktamar sudah diselenggarakan, seharusnya perbedaan itu diselesaikan di Muktamar, bukan karena tidak terakomodir membuat Muktamar lagi. Muktamar kok sampai berseri, nanti Muktamar mirip film drama Korea. Jadi, Stop gerakan unfaedah dan marilah kita Bersama menata ulang. Manusia adalah tempatnya khilaf, tapi manusia utama adalah yang mau memperbaiki kesalahannya.
Marilah Merawat Jagat dan membangun peradaban. Warga NU harus Bangkit, dengan persatuan yang kokoh (Solid) untuk meraih Kemenangan.
Penulis :Mahmud Hamdani,Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi) (KoPi GD)
MoneyTalk, Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru saja menyelesaikan Muktamar ke-6 yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 24-25 Agustus 2024. Hasilnya, Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, kembali terpilih sebagai Ketua Umum PKB untuk periode 2024-2029. Cak Imin terpilih secara aklamasi tanpa ada penantang lain, setelah mendapatkan dukungan penuh dari 514 perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang hadir dalam Muktamar.
MoneyTalk,Jakarta – Menjelang dua bulan berakhirnya masa jabatan, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pertanyaannya, apa alasan sesungguhnya di balik pergantian ini? Benarkah klaim pemerintah bahwa tujuan reshuffle ini demi efektivitas pemerintahan? hai ini menjadi perhatian Guntur Romli melalui tulisannya yang beredar di grup wastshapp Selasa (20/08)
JAKARTA, MoneyTalk – Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar mendukung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan terkait kebijakan terbaru investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Luhut diketahui menolak permintaan China yang bersikeras ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek KCJB.
“Saya kira bagus (keputusan Luhut menolak permintaan China jadikan APBN sebagai penjamin utang KCJB). Resikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera,” kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam keterangan yang diterima.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pemerintah harus lebih tegas dan memastikan proyek KCJB benar-benar business to business (B2B), sehingga seharusnya tidak membebani APBN sama sekali.
“Yang perlu dipastikan itu proyek KCJB seharusnya B2B, saya kira cukup lah dana PMN disuntikkan, jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin utang,” tegas Gus Muhaimin.
Gus Muhaimin menambahkan, jika APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB maka fiskal akan terbebani hingga puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek itu.
“Padahal kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandera,” tukas Gus Muhaimin.
Diketahui Sebelumnya, China Development Bank (CDB) disebutkan meminta adanya jaminan melalui APBN untuk memberikan pinjaman yang digunakan untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB, yang kemudian ditolak oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
“Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (China) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” Luhut kepada media.
