MoneyTalk,Jakarta – Menjelang dua bulan berakhirnya masa jabatan, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pertanyaannya, apa alasan sesungguhnya di balik pergantian ini? Benarkah klaim pemerintah bahwa tujuan reshuffle ini demi efektivitas pemerintahan? hai ini menjadi perhatian Guntur Romli melalui tulisannya yang beredar di grup wastshapp Selasa (20/08)
Guntur Romli menandaskan soal Efektivitas Pemerintahan hanyalah Alasan yang Dibuat-buat, klaim reshuffle dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan tampak kurang masuk akal, mengingat sisa masa jabatan yang hanya tinggal dua bulan.
Rasanya tidak mungkin bahwa perubahan menteri dalam waktu singkat akan membawa dampak signifikan terhadap efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, alasan ini patut dipertanyakan.
Ada dugaan bahwa langkah ini lebih didorong oleh keinginan Jokowi untuk mempersiapkan pengaruhnya dalam pemerintahan Prabowo mendatang, bukan semata-mata demi efektivitas.
selain itu Guntur menganggap jokowi telah Mempersiapkan Pengaruh di Pemerintahan Mendatang, meskipun Gibran, putra Jokowi, diperkirakan akan menjadi Wakil Presiden Prabowo, posisi ini sering dianggap sebagai “ban serep” yang tidak memiliki kekuatan signifikan.
Oleh karena itu, Jokowi perlu memastikan bahwa Gibran memiliki kekuatan politik yang cukup untuk mengimbangi dan bahkan menekan Prabowo. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mencoba menguasai Partai Golkar, yang sebelumnya semakin dekat dengan Prabowo.
mencermati Munaslub Partai golkar Guntur berpandangan Jokowi akan mengambil Alih Golkar, dan ini bagian dari Strategi Jokowi, bahwa Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, yang sebelumnya semakin merapat ke Prabowo, menjadi target strategi Jokowi.
Airlangga dihadapkan dengan berbagai kasus hukum yang membuat posisinya di partai menjadi rentan. Bahlil Lahadalia, loyalis Jokowi, disiapkan untuk merebut kepemimpinan Golkar, yang diharapkan bisa menjadi alat politik bagi Jokowi dan Gibran.
Laporan dari Majalah Tempo sebelumnya sudah mengungkap adanya skenario politik ini, dengan kasus-kasus hukum dan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang digunakan sebagai senjata politik. Partai-partai lain yang berani melawan Jokowi juga diancam dengan reshuffle kabinet dan isu hukum.
selain itu Nasib Menteri Kehutanan dari Nasdem yang tidak terkena reshufle masuk dalam bayang banayng jokowi. Sebelumnya, Menteri Kehutanan dari Nasdem, Siti Nurbaya, santer dikabarkan akan dicopot.
Namun, setelah Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, menegaskan bahwa partainya tidak akan mendukung Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta, serta melakukan pendekatan dengan Jokowi melalui kunjungannya ke IKN, Siti Nurbaya akhirnya selamat dari reshuffle.
selain partai Golkar partai lain seperti PKB dan Cak Imin dalam Incaran empuk, PKB telah menyatakan dukungannya kepada Bobby Nasution, menantu Jokowi, dalam Pilgub Sumut, serta tidak akan mendukung Anies Baswedan di Jakarta. Cak Imin juga sudah memberikan pujian terhadap proyek IKN.
Namun, jika tidak sejalan dengan pemerintah, keabsahan muktamar PKB dan kepemimpinan Cak Imin bisa dipertanyakan, yang menjadi salah satu alasan penggantian Menkumham.
proses penggantian Menteri Hukum dan ham terkait tekanan Politik dan Revisi UU MD3 yang mana Yasonna Laoly, kader PDI Perjuangan, menjadi salah satu menteri yang diganti. Sebelumnya, Majalah Tempo melaporkan bahwa Yasonna pernah ditegur oleh Jokowi karena mengesahkan perpanjangan masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tanpa memberitahukan susunan pengurus baru DPP PDI Perjuangan kepada Jokowi.
Yasonna juga hadir dalam deklarasi dukungan PDI Perjuangan Sumut untuk Edy Rahmayadi, yang menjadi rival Bobby Nasution dalam Pilgub Sumut. Pergantian Menkumham ini juga diduga sebagai langkah untuk mengamankan rencana revisi UU MD3, yang nantinya akan menentukan Ketua DPR RI dari Golkar, guna memperkuat pengaruh Jokowi dan Gibran di sektor legislatif.
terlkait Penggantian Menteri ESDM guna Mempertahankan Kekuasaan atas Sumber Daya Alam. Menteri ESDM, Arifin Tasrif, diganti dengan Bahlil Lahadalia, yang merupakan loyalis Jokowi. Ada beberapa alasan di balik pergantian ini.
Pertama, untuk melindungi Bobby Nasution yang disebut-sebut terlibat dalam penyelundupan nikel ke China. Arifin Tasrif selama ini ngotot agar kasus ini diusut tuntas.
Kedua, untuk memastikan bahwa para oligarki tambang tetap tunduk pada Jokowi, mengingat perizinan dan konsesi tambang masih dikuasai oleh orang-orang di lingkaran Jokowi. Ketiga, diduga juga terkait dengan sumber pendanaan politik untuk merebut Golkar serta persiapan finansial kubu Jokowi untuk 2029 mendatang.
lebih jauh Guntur romli menyimpulkan adanya Reshuffle kabinet yang dilakukan menjelang akhir masa jabatan Jokowi tampaknya lebih bermotifkan konsolidasi kekuasaan dan strategi politik untuk memperkuat posisi Jokowi dan lingkarannya di pemerintahan mendatang.
“Dengan langkah ini, Jokowi berupaya membangun kekuatan yang mampu mengimbangi dan menekan Prabowo, serta mengamankan kepentingan politik dan ekonominya ke depan”, Tutup Guntur.(c@kra)
