7 November 2026

PDI Perjuangan

MoneyTalk.id,Jakarta – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah memicu desakan politik dan hukum. Aktivis Nicho Silalahi bahkan meminta partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR RI segera mengambil langkah untuk memakzulkan Gibran.

Melalui akun X, Nicho Silalahi melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Nicho menyebut putusan MA tersebut sebagai babak baru untuk membongkar apa yang disebutnya sebagai kebrengsekan rezim Jokowi yang dinilainya menghalalkan segala cara demi membangun dinasti politik keluarga.

“Putusan @MahkamahAgung tentang anak haram konstitusi sebuah babak baru dalam membongkar kebrengsekan Rezim Jahanam @jokowi yang menghalalkan segala cara untuk membangun dinastinya,” tulis Nicho melalui akun X, Sabtu (31/10/2026).

Tidak berhenti di situ, Nicho mendesak partai-partai politik yang memiliki perwakilan di Senayan agar segera mengambil sikap politik terhadap putusan MA tersebut.

Ia secara khusus menyebut PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, Partai Demokrat, PKB, dan PKS sebagai partai yang harus mendorong pembahasan persoalan tersebut di DPR.

Menurut Nicho, partai-partai politik tidak boleh tinggal diam setelah MA menyatakan dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi salah satu persyaratan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada 2024 tidak sah.

“Seharusnya partai-partai yang memiliki perwakilan di Senayan segera menggelar paripurna untuk memakzulkan anak haram konstitusi,” tegasnya.

Selain mendesak pemakzulan, Nicho meminta aparat penegak hukum turun tangan mengusut proses administrasi yang membuat Gibran dapat mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

Ia meminta Kepolisian dan Kejaksaan menyelidiki dugaan tindak pidana dalam proses pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Nicho juga menyoroti pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan pencalonan Gibran.

Menurut dia, seluruh komisioner dan anggota KPU yang terlibat dalam proses tersebut harus diperiksa. Begitu pula pihak yang menerbitkan dokumen penyetaraan pendidikan.

“Seluruh Komisioner dan Anggota KPU yang meloloskan pencalonan anak haram konstitusi serta para pelaku dalam mengeluarkan Suket harus diperiksa dan ditangkap bila perlu dihukum berat,” tulisnya.

Nicho menilai terdapat indikasi persekongkolan dalam proses yang menurutnya telah menimbulkan persoalan serius bagi demokrasi dan konstitusi Indonesia.

Meski demikian, dugaan persekongkolan maupun tindak pidana yang disampaikan Nicho merupakan tuduhan yang perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan peradilan, bukan kesimpulan hukum yang otomatis lahir dari putusan MA.

Desakan Nicho muncul setelah MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Surat tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang menjadi bagian dari persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam amar putusannya, majelis hakim MA menyatakan:

“Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”

Majelis hakim yang menangani perkara tersebut diketuai Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

MA tidak hanya membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, tetapi juga mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Pihak yang menjadi tergugat dalam perkara ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

MoneyTalk id,Jakarta – Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menilai pertarungan politik menuju Pilpres 2029 mulai bergerak lebih dini. Sejumlah kekuatan politik yang saat ini berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut mulai menghitung kemungkinan politik masing-masing apabila tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan terus mengalami penurunan.

Selamat menyebut setidaknya terdapat dua kekuatan atau poros politik yang menarik perhatian, yakni Poros Solo dan Poros Cikeas.

Menurutnya, kedua poros tersebut memiliki kesamaan karena sama-sama memiliki keterkaitan dengan pemerintahan Prabowo.

“Yang menarik, kedua poros itu sama-sama berada di dalam pemerintahan Prabowo,” ujar Selamat Ginting di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Rabu (9/9/2026).

Ia menilai munculnya sejumlah hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo dapat menjadi semacam alarm bagi partai-partai politik.

Jika tren tersebut terus berlanjut, menurut Selamat, bukan tidak mungkin sejumlah kekuatan politik mulai mempersiapkan “sekoci” politik untuk menghadapi perubahan peta kekuasaan.

“Alarm pagi-pagi sudah dibunyikan bahwa kalau ini terus menurun, mereka siap-siap lompat ke sekoci baru. Mereka tidak mau disalahkan,” katanya.

Selamat melihat fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada satu partai. Menurut dia, partai-partai politik yang berada di pemerintahan memiliki kepentingan dan agenda suksesi masing-masing.

Ia bahkan menyebut ada kecenderungan partai politik mencoba “membajak” pemerintahan Prabowo dengan agenda politik menuju Pemilu 2029.

“Semua partai juga mencoba, dalam tanda petik, membajak pemerintahan Prabowo Subianto itu dengan agenda suksesi masing-masing,” kata Selamat.

Ia mencontohkan sikap Partai Demokrat yang dinilainya relatif jarang berbicara mengenai program-program prioritas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas dinilai masih banyak berbicara mengenai program pemerintahan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Selamat menyoroti pernyataan Zulhas yang sebelumnya menyebut program tersebut perlu diperbaiki karena memasuki masa hampir dua tahun pelaksanaan.

Bagi Selamat, penggunaan kata “gagal” terhadap program pemerintah juga dapat dibaca sebagai sinyal politik.

“Ini juga adalah sinyal bahwa dia enggak mau tanggung jawab sepenuhnya,” ujarnya.

Selamat menilai pertarungan politik menuju 2029 kini mulai memasuki fase yang lebih terbuka. Persaingan tidak hanya berlangsung dalam perebutan posisi politik nasional, tetapi juga merembet ke daerah.

Ia menyinggung dinamika politik terkait sejumlah kepala daerah, termasuk bupati dari Partai Gerindra yang menghadapi persoalan politik.

Menurutnya, partai politik mulai mencoba membaca siapa aktor atau kekuatan yang berada di balik berbagai gejolak politik tersebut.

“Partai Gerindra juga coba menganalisis kira-kira siapa otak di belakang jatuhnya bupati ini, dari partai mana?” katanya.

Selamat kemudian mengibaratkan dinamika tersebut seperti “berbalas pantun”, termasuk dalam konflik politik di Tapanuli Tengah.

Ia menyinggung adanya lima partai politik yang mengusulkan pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dari PDI Perjuangan.

Menurut Selamat, berbagai manuver tersebut memperlihatkan bahwa partai-partai politik sudah mulai menghitung posisi mereka untuk menghadapi pertarungan Pilpres 2029.

Selamat melihat salah satu arena pertarungan utama adalah posisi calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo jika kembali maju pada Pilpres 2029.

Namun, ia menilai partai-partai politik tidak hanya menyiapkan satu skenario.

“Mereka semuanya sedang bertarung ingin menjadi wakilnya Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang. Tapi kalau tidak memungkinkan, boleh dong saya jalan sendiri,” ujar Selamat.

Karena itu, menurut dia, dinamika politik yang saat ini terlihat sebagai bagian dari pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi menuju 2029.

Bagi Selamat, jika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan terus menurun, posisi partai-partai pendukung Prabowo juga berpotensi berubah.

Pertarungan politik, dengan demikian, bukan lagi sekadar soal mendukung atau tidak mendukung pemerintahan, melainkan tentang siapa yang paling siap mengambil posisi ketika peta kekuasaan mulai berubah.

Dengan kata lain, sekoci politik menuju 2029 dinilai sudah mulai disiapkan, bahkan ketika kapal pemerintahan Prabowo masih berlayar.

MoneyTalk.id, Jakarta – Program Bocor Alus Tempo yang ditayangkan pada Sabtu (4/7/2026) mengungkap adanya dugaan koordinasi politik di balikl serangan sejumlah politikus partai pendukung pemerintah terhadap PDI Perjuangan (PDIP).

Dalam episode bertajuk “Cara Pemerintah Prabowo Membendung Unjuk Rasa MBG”, Bocor Alus Tempo mengklaim memperoleh informasi dari seorang politikus yang menyebut adanya instruksi untuk menyerang PDIP. Menurut sumber tersebut, arahan itu disebut berasal dari “lantai 4 DPR”, yang merujuk pada ruang kerja Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Namun, saat dimintai konfirmasi oleh Tempo, Dasco membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah memberikan perintah kepada politikus partai-partai pendukung pemerintah untuk menyerang PDIP.

Dalam ulasan Bocor Alus Tempo, disebutkan pula bahwa Partai Gerindra berupaya menjaga jarak dari narasi penyerangan terhadap PDIP. Salah satu pertimbangannya adalah hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dinilai masih terjalin baik.

Tempo menggambarkan strategi tersebut sebagai upaya agar Gerindra tetap dipersepsikan berada di posisi netral dalam dinamika politik antara koalisi pemerintah dan PDIP. Klaim tersebut merupakan hasil pelaporan Tempo.

Isu ini mencuat di tengah meningkatnya dinamika politik nasional menyusul kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut evaluasi kebijakan pemerintah. Dalam beberapa pekan terakhir, DPR juga menjadi lokasi penyampaian aspirasi mahasiswa terkait pelaksanaan program MBG.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari PDI Perjuangan terkait isi laporan Bocor Alus Tempo tersebut. Sementara itu, bantahan Dasco menjadi satu-satunya respons langsung dari pihak yang disebut dalam laporan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut adanya “orang besar” di balik isu dugaan ijazah palsu kembali menuai polemik. Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut justru memperluas konflik politik dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.

Pengamat politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menilai, pernyataan Jokowi telah memicu kemarahan sejumlah elite politik nasional. Menurutnya, tudingan tersebut oleh sebagian kalangan diarahkan kepada tokoh-tokoh besar seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

“Akibat pernyataan itu, muncul respons keras dari Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Bahkan, langkah hukum berupa somasi sudah ditempuh,” kata Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima di Bandung, Sabtu (3/1/2026).

Rizal menyebut, pernyataan Jokowi berpotensi menjadi bumerang karena dapat ditafsirkan sebagai tuduhan tanpa dasar hukum yang jelas. Ia menilai, pihak-pihak yang selama ini dipersoalkan dalam isu ijazah justru memiliki peluang untuk menempuh jalur hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah.

“Alih-alih meredam polemik, pernyataan tersebut justru memperluas medan konflik. Jokowi kini bukan hanya berhadapan dengan para pelapor dan pengkritik, tetapi juga dengan kekuatan politik besar,” ujarnya.

Ia juga menyinggung isu berkembangnya spekulasi yang mengaitkan berbagai partai politik, mulai dari Demokrat, PDIP, hingga Partai Gerindra, dalam pusaran konflik politik yang sama. Namun demikian, hingga saat ini, belum ada bukti hukum yang secara resmi menguatkan tudingan adanya keterlibatan pihak-pihak tersebut.

Sementara itu, sejumlah tokoh politik yang namanya disebut dalam berbagai spekulasi telah membantah keras keterlibatan mereka. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), misalnya, sebelumnya menegaskan bahwa tuduhan yang mengaitkan partainya dengan isu tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terbaru dari Jokowi terkait penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan “orang besar” di balik isu ijazah tersebut. Sejumlah kalangan pun mendesak agar klarifikasi disampaikan secara terbuka untuk mencegah berkembangnya spekulasi liar di ruang publik.

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menominfo menuding Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Republik Indonesia, Budi Gunawan (BG) dan PDI Perjuangan adalah “otak” yang memframing dirinya terlibat judi online (judol).

Bahwa Budi Arie pada Sabtu malam (17/5/2025) tidak terima dengan judul pemberitaan “Busyet, Ternyata, Eks Menkominfo Budi Arie Minta Jatah Uang “Pengamanan” Judi Online 50 Persen”.
“Itu fitnah, framing. Itu si Tony (nama panggilan terdakwa Zulkarnaen Apriliantony) ditekan oleh PDI Perjuangan,” katanya dengan nada kencang kepada jurnalis RATASTV.CO yang diunggah akun @Nas_Lira

Menurutnya, judul berita tersebut sangat menyudutkannya. “Judulnya kalian itu, ‘saya minta (jatah pengamanan judi online 50 persen). Ini fitnah. Framing. Saya tahu, Tony ditekan untuk nyeret nama saya. Saya tidak pernah minta. Itu datanya Tony,” tegas Budi.

Lantas dia menuduh Budi Gunawan dan PDIP sebagai “otak” yang memframing dirinya terlibat skandal judi online.

“PDIP framing saya. Ini BG (Budi Gunawan) dan PDI Perjuangan otaknya,” tudingnya.

Saat ditanya mengapa PDIP yang dituding? Apakah karena PDIP dendam dengan Jokowi? Dan dirinya merupakan “orang” Jokowi? Budi menjawab dengan kesal “Nanti dijelaskan. Saya itu yakin, tenang. Cuma jengkel aja. Sudah saya jelaskan, tapi judulnya masih gini aja.”

Soal apakah dirinya tidak berbahaya menuding Menkopolkam Budi Gunawan kalau tidak mempunyai bukti-bukti kuat? Budi Arie mengatakan, nanti akan disiapkan bukti-bukti.

“Nanti bukti-bukti kita siapkan. Yang pasti ini PDIP,” cetusnya lagi seraya menambahkan dirinya tengah memetakan mana media kawan dan lawan.

Pun, Budi meminta media tidak ikut-ikutan mem-framing dirinya.

“Jangan ikut-ikutan orkestrasi mereka. Jangan dong. Jangan ikut-ikutan. Ini ujungnya PDIP semua,” katanya.

Lantas dia menyesalkan mengapa harus dia yang diserang. “Kenapa mesti Budi Arie? Kenapa tidak kalian tulis, semua (yang terlibat) itu kader PDIP semua. Itu fakta, lho. Bukan katanya-katanya,” katanya dengan nada tinggi.

Budi Arie yang pernah menjadi wakil ketua DPD PDIP DKI Jakarta di era Ketua Agung Imam Sumanto itu lantas mengklaim, bahwa dirinya 100 persen tidak terlibat dalam skandal judi online.

“Saya yakinin kamu, 100 persen, saya tidak terlibat,” klaimnya.

Dituding balik PDIP
PDIP menuding balik, bahwa apa yang dikatakan dan dituduhkan Budi Arie itu fitnah.

“Kalau benar dia (Budi Arie) menyatakan hal itu, berarti fitnah. Karena, informasi 50% (dia dapat) jatah, kan, dari dakwaan resmi jaksa. Itu yang muncul di publik,” tegas Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli.

Pun termasuk tudingan Budi Arie yang menuduh PDIP dan Budi Gunawan yang menekan terdakwa Tony dan kawan-kawan agar menyeret dirinya terlibat judi online, Guntur Romli menandaskan, itu fitnah.

“Bagus. Naikkan saja (beritanya)! Itu jelas-jelas fitnah. Sama saja dia menuduh kejaksaan diintervensi dan membuat dakwaan bohong,” demikian Guntur.

MoneyTalk, Jakarta – Baru-baru ini politisi PDI-P, Arteria Dahlan, mengungkapkan keputusannya yang kontroversial dalam sebuah konferensi pers di Komplek Senayan, Senin (30/09). Dalam pernyataannya, Arteria mengaku rela menyerahkan kursi DPR RI yang ia peroleh dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI kepada Romy Soekarno, cucu dari proklamator Indonesia, Soekarno. Keputusan ini menuai perdebatan di kalangan publik dan memunculkan pertanyaan. Apakah Arteria bertindak sebagai “joki politik” untuk kepentingan elite keluarga besar Bung Karno?

Arteria yang merupakan loyalis PDI Perjuangan ini dikenal sebagai tokoh dengan suara tinggi di Dapil Jawa Timur VI. Ia menyatakan bahwa ia rela mengundurkan diri demi memberi jalan kepada Romy Soekarno untuk duduk di kursi DPR.

“Saya ini bisa seperti ini karena Ibu Mega dan keluarga besar Bung Karno. Sudah saatnya saya membalas budi,” ujar Arteria.

Ia menekankan bahwa keputusan tersebut adalah bentuk rasa hormat dan balas budi kepada keluarga Bung Karno. Terutama kepada Megawati Soekarnoputri, yang ia anggap sebagai figur ibu politiknya.

Pernyataan Arteria bahwa menyerahkan kursi DPR kepada Romy merupakan bentuk balas budi memunculkan aneka persepsi. Publik menilai dirinya bersedia “berkorban” demi menjaga loyalitasnya kepada keluarga besar Bung Karno. Dalam politik, praktik semacam ini seringkali dipandang sebagai upaya mengokohkan kedudukan dinasti politik tertentu. Misalnya dengan mengorbankan tokoh-tokoh yang sebenarnya memiliki kekuatan elektoral yang lebih tinggi.

Namun, dalam kasus ini, Arteria mengaku bahwa keputusan tersebut diambil secara sukarela dan tanpa tekanan. Ia bahkan menegaskan bahwa baginya, “melayani keluarga besar Bung Karno adalah suatu kemuliaan”. Bagi Arteria jabatan di DPR tidak lagi menjadi prioritas utamanya. Keputusannya ini dinilai sebagai wujud kesetiaan dan loyalitas terhadap sejarah panjang PDI Perjuangan dan keluarga besar Soekarno.

Langkah Arteria untuk menyerahkan kursinya tentu saja mencerminkan dinamika politik internal PDI Perjuangan yang masih sangat dipengaruhi oleh kedekatan dengan keluarga besar Soekarno. Bagi sebagian pengamat, ini bisa dilihat sebagai bentuk subordinasi politik. Di mana tokoh-tokoh yang berprestasi elektoral harus rela memberikan posisinya kepada anggota keluarga elite partai. Namun, dari sudut pandang Arteria, loyalitas kepada keluarga Soekarno tampaknya lebih penting daripada ambisi politik pribadi.

“Bagi saya, kekuasaan di DPR ini tidak seberapa. Bagi saya, melayani keluarga besar Bung Karno adalah suatu kemuliaan,” katanya.

Sikap ini sekaligus mengirimkan pesan bahwa di dalam tubuh PDI Perjuangan, kesetiaan dan penghormatan kepada garis keturunan Soekarno tetap menjadi nilai yang dijunjung tinggi.

Keputusan Arteria tentu menuai beragam reaksi dari masyarakat. Di satu sisi ada yang melihatnya sebagai bentuk pengabdian yang tulus. Namun, di sisi lain tidak sedikit yang mempertanyakan apakah tindakan ini sebenarnya adalah bentuk penundukan diri terhadap dinasti politik yang kian mengakar di Indonesia. Fenomena ini juga memunculkan perdebatan lebih luas tentang praktik politik dinasti di Tanah Air. Kekuasaan dan kesempatan politik lebih sering diwariskan kepada anggota keluarga elite daripada berdasarkan prestasi dan meritokrasi.

Tantangan ke depan bagi Arteria adalah bagaimana ia menjaga reputasi politiknya sebagai tokoh yang kuat, namun tetap loyal terhadap partai dan ideologi yang ia junjung. Sementara bagi PDI Perjuangan, dinamika ini menjadi cermin bahwa kendali elite politik dalam menentukan posisi strategis di parlemen masih sangat dominan. Meskipun, hal tersebut bisa memicu kritik tentang bagaimana regenerasi kader di dalam partai seharusnya berjalan.

Apakah Arteria benar-benar rela menjadi “joki politik”, ataukah ini adalah bentuk loyalitas sejati terhadap keluarga besar Bung Karno? Keputusan tersebut menempatkan Arteria di persimpangan jalan antara menjaga nama baik partai dan mempertahankan nilai-nilai loyalitas dalam politik. Di tengah sorotan publik, langkah ini tentu saja membuka perbincangan tentang peran dinasti politik dalam demokrasi Indonesia dan bagaimana keseimbangan antara loyalitas dan kompetensi elektoral seharusnya dijaga.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara eksklusif di DC News Indonesia yang ditayangkan pada Minggu (29/09), pengamat politik M. Qodari memberikan pandangannya tentang dinamika politik menjelang pemilihan presiden 2024, khususnya terkait hubungan antara PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto. Qodari mengungkapkan bahwa meskipun PDI Perjuangan, terutama di bawah kepemimpinan Hasto Kristiyanto, kerap menunjukkan sikap yang tampak ideologis, nyatanya mereka juga memiliki kepentingan politis yang kuat dalam lobi-lobi kekuasaan.

Dalam wawancara tersebut, Qodari menekankan adanya dua kubu di PDI Perjuangan: kubu kooperatif yang dipimpin oleh Puan Maharani, dan kubu nonkooperatif yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dan para sekutunya, termasuk Sekjen Hasto Kristiyanto dan tokoh-tokoh seperti Adian Napitupulu dan Dedi Sitorus.

Kubu kooperatif, menurut Qodari, lebih realistis dalam pendekatannya. Mereka berupaya menjembatani komunikasi dengan koalisi Prabowo-Jokowi, dengan harapan tetap dapat menjaga posisi politik, seperti kepemimpinan Puan Maharani di DPR. Di sisi lain, kubu nonkooperatif menunjukkan sikap lebih agresif dan konfrontatif, namun faktanya juga terlibat dalam negosiasi dengan syarat-syarat yang dinilai sulit dipenuhi oleh kubu Prabowo.

Qodari menjelaskan bahwa Megawati belum menunjukkan tanda-tanda untuk mendukung Prabowo atau bergabung dengan pemerintahannya. Hal ini terlihat dari susunan kabinet PDI Perjuangan yang cenderung tidak kooperatif. Salah satu contoh yang ia soroti adalah pembagian jabatan pemenangan pemilu antara legislasi dan eksekutif. Dedi Sitorus, yang memimpin pemenangan eksekutif, dianggap sebagai sosok yang dekat dengan kubu nonkooperatif di PDIP.

Menurut Qodari, meskipun PDIP seringkali memposisikan diri sebagai partai yang berpegang teguh pada ideologi, kubu nonkooperatif ternyata memiliki agenda tersembunyi yang lebih bersifat politis. Kubu ini pun aktif dalam negosiasi dengan syarat-syarat yang, menurut Qodari, terlampau banyak dan sulit dipenuhi. Salah satu contoh yang ia singgung adalah tuntutan yang terlalu besar terkait pembagian kekuasaan di kabinet, yang pada akhirnya mempersulit proses negosiasi dengan Prabowo.

Qodari juga menyoroti posisi Prabowo dan koalisinya, yang saat ini sudah sangat kuat tanpa perlu tambahan dukungan dari PDI Perjuangan. Dengan lebih dari 80% kursi di DPR sudah berada di koalisi, Qodari menegaskan bahwa Prabowo tidak memiliki urgensi untuk memasukkan PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan. Bahkan, ia berpendapat bahwa lebih baik jika PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan untuk menjaga keseimbangan demokrasi.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa meskipun ada kubu kooperatif di PDI Perjuangan yang berharap dapat bergabung dengan pemerintah Prabowo, syarat-syarat yang diajukan oleh kubu nonkooperatif membuat situasi semakin rumit. Term and condition dari kubu nonkooperatif dianggap terlalu besar dan sulit untuk dipenuhi, sehingga memperkecil peluang rekonsiliasi antara PDI Perjuangan dan Prabowo.

Qodari secara tegas menyatakan bahwa meskipun Hasto dan kubunya terlihat sok ideologis, kenyataannya mereka juga bermain taktis dalam politik. Negosiasi yang dilancarkan kubu nonkooperatif, yang seolah-olah mempertahankan prinsip-prinsip ideologis, ternyata tidak lepas dari kepentingan politis dan kekuasaan.

Dengan demikian, wawancara ini membuka mata publik bahwa politik tidak selalu tentang ideologi semata, melainkan juga tentang kompromi dan kepentingan. Permainan politik PDI Perjuangan, terutama kubu nonkooperatif, membuktikan bahwa mereka tidak sepenuhnya ideologis seperti yang mereka klaim, tetapi juga pragmatis dalam mengejar kepentingan kekuasaan.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Bakal calon gubernur DKI Jakarta sekaligus Sekretaris Kabinet Pemerintahan Jokowi, Pramono Anung, mengibaratkan langkahnya dalam Pilkada Jakarta 2024 sebagai “pertarungan David dan Goliath.” Pernyataan ini disampaikan Pramono dalam program *Pilihan Indonesia* yang disiarkan oleh CNN Indonesia pada Rabu (28/08).

(lebih…)