MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyebut bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan sulit melengserkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Hal ini sekalipun dilakukan dengan membentuk tim atau Panitia Khusus (Pansus) untuk melancarkan rencana tersebut. Menurut Adi, PKB adalah entitas yang berbeda dengan PBNU, sehingga upaya PBNU untuk menggoyang Cak Imin akan menghadapi tantangan besar.
Dalam wawancara yang disiarkan di Garuda TV pada Selasa (03/09), Adi Prayitno menjelaskan bahwa perbedaan antara PBNU dan PKB sudah terjadi sejak lama, terutama setelah Gus Yahya Cholil Staquf menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Sejak saat itu, hubungan antara PBNU dan PKB menjadi tidak harmonis. “Biasanya, NU dan PKB adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun, setelah Gus Yahya memimpin PBNU, ia menyatakan bahwa NU tidak bisa dikapitalisasi untuk kepentingan politik partai tertentu. Ini jelas merugikan PKB, yang selama ini mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari NU,” kata Adi.
Adi juga menambahkan bahwa perbedaan pandangan antara elit PBNU dan PKB dalam isu politik praktis, termasuk sikap terhadap pemilihan presiden (Pilpres), telah memperburuk hubungan kedua belah pihak.
“Ketegangan ini semakin terlihat dengan adanya manuver-manuver politik yang berbeda antara kedua pihak, yang tidak hanya membuat suasana ‘panas-dingin’ tetapi juga bersitegang,” jelas Adi.
Muktamar Tandingan dan Pansus Haji Jadi Titik Panas
Adi Prayitno juga menyoroti isu Muktamar tandingan yang disebut-sebut akan digelar sebagai bentuk reaksi terhadap dinamika internal antara PBNU dan PKB.
“Jika benar ada Muktamar tandingan PKB, pertarungan utamanya akan terjadi di jalur hukum, bukan lagi di jalur politik,” jelas Adi. Ia mencontohkan kasus serupa yang terjadi sebelumnya, seperti konflik internal Partai Demokrat yang memakan waktu panjang untuk diselesaikan di jalur hukum.
Selain itu, Adi menilai pembentukan Pansus Haji oleh DPR yang diinisiasi oleh Muhaimin Iskandar adalah langkah politik PKB untuk menyerang balik PBNU. “Persoalan haji tahun ini menjadi isu panas, dan pembentukan Pansus Haji ini dapat dianggap sebagai respons politik PKB terhadap PBNU,” ujarnya.
Menurutnya, jika hubungan PBNU dan PKB baik-baik saja, mestinya Pansus ini bisa dikendalikan. Namun, karena hubungan yang tidak kondusif, wajar jika Pansus tersebut dianggap sebagai serangan balik ke PBNU.
Internal PKB Solid di Bawah Kepemimpinan Cak Imin
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pelengseran Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum PKB, Adi Prayitno menilai hal tersebut sangat sulit terjadi. “Dari segi internal PKB, ketaatan dan kepatuhan terhadap Cak Imin saat ini cukup luar biasa. Belum ada kader atau elit PKB yang meminta adanya Muktamar tandingan,” ungkap Adi.
Adi juga menegaskan bahwa isu Muktamar tandingan lebih banyak digulirkan oleh pihak luar yang bukan lagi bagian dari PKB.
“Mereka yang mengangkat wacana ini bukan kader PKB yang sah, tetapi pihak-pihak yang tidak lagi memiliki akses apa pun di dalam partai,” jelasnya. Oleh karena itu, jika benar ada Muktamar tandingan, besar kemungkinan akan ada perlawanan keras dari internal PKB.
Adi Prayitno mengakhiri pandangannya dengan mengatakan bahwa konflik ini kemungkinan besar akan berlangsung lama dan akan sangat tergantung pada legalitas yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Jika Muktamar tandingan benar-benar digelar, maka pertarungan akan berfokus pada pengesahan legal dari Kemenkumham, bukan lagi di tataran politik semata,” pungkas Adi.
lengsernya Cak Imin dari kursi Ketua Umum PKB tidak mudah terjadi, terutama karena soliditas internal partai dan perbedaan entitas antara PKB dan PBNU.(c@kra)
