MoneyTalk, Jakarta – Organisasi Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan yang dilontarkan oleh Garda Bangsa, sayap pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terkait wacana muktamar tandingan PKB.
Ketua Umum Pagar Nusa, Nabil Haroen, mengatakan bahwa organisasinya siap menerima tantangan jika dalam proses tabayun (klarifikasi) Garda Bangsa mengajak konfrontasi dengan Banom (Badan Otonom) NU.
“Kita lihat saat tabayun, kalau benar ya kita terima saja. Kalau mau konfrontasi fisik, Banser dan Pagar Nusa siap-siap saja, kita borong. Tinggal Garda Bangsa tentukan tempatnya, kapan, dan di mana,” kata Nabil dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (03/09).
Namun, Nabil menegaskan bahwa ia akan berkonsultasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlebih dahulu untuk meminta arahan dan pertimbangan dalam menanggapi situasi tersebut. “Dalam waktu dekat kami akan ke PBNU, minta pertimbangan dan arahan. Kita satu komando,” ujarnya.
Senada dengan Nabil, Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser, Syafiq Syauqi, menyatakan bahwa ancaman dari Garda Bangsa PKB perlu dipahami dengan jelas maksud dan tujuannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kami kemarin mendapatkan info ajakan perang itu. Tapi kami tidak mau gegabah, tidak ingin terpancing. Kami, Banser dan Pagar Nusa, meniatkan untuk tabayun ke Tommy (Ketua Garda Bangsa). Biar kami paham duduk perkaranya, konteksnya bagaimana,” kata Syafiq.
Syafiq menilai bahwa ancaman perang tersebut mungkin timbul dari konflik internal yang saat ini mengguncang PKB. Jika demikian, ia meminta agar Banom NU tidak ditarik ke dalam konflik internal partai oleh Garda Bangsa PKB.
“Ansor ini ormas, tidak terlibat politik praktis. Kalau ngajak perang karena konflik internal partai, malah aneh. Lebih baik Garda Bangsa bantu selesaikan masalah internal PKB, koreksi diri,” tambahnya.
Menurut Syafiq, PBNU telah memberikan arahan yang jelas bahwa setiap tindakan harus berdasarkan hak dan wewenang kepemimpinan ulama, bukan berdasarkan nafsu kekuasaan. Oleh karena itu, segala bentuk penentangan terhadap aspirasi ini harus dilihat sebagai penentangan terhadap hak dan wewenang ulama.
“Kami akan melapor kepada PBNU dan meminta perintah selanjutnya apa yang harus kami lakukan. Apapun keadaannya, kami minta semua kader dan anggota Ansor untuk tetap memegang teguh disiplin dan bertindak menurut komando pimpinan,” tegasnya.
Konflik ini berawal setelah PKB menggelar muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024, yang kembali mengukuhkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai ketua umum. Namun, kabar beredar bahwa mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, berencana menggelar muktamar tandingan. Meskipun demikian, ia belum mengungkapkan kapan muktamar tersebut akan digelar karena masih menunggu arahan dari PBNU.
Ketua Garda Bangsa PKB, Tommy Kurniawan, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya tidak akan segan untuk membubarkan secara paksa muktamar tandingan yang direncanakan akan digelar pada 2-3 September di Jakarta.
“Jadi, kalau memang skenarionya adalah perang, maka kita siap. Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando. Kalau sudah harus perang, maka kita perang, kita siap melawan,” kata Tommy, seperti dikutip dari Antara di Kantor DPP PKB, Jakarta.
Hubungan antara NU dan PKB memang memanas belakangan ini, terutama sejak bergulirnya Pansus Haji di DPR yang salah satu pengusulnya adalah Cak Imin. PBNU merespons langkah ini dengan membentuk tim khusus untuk mengkaji kembali hubungan antara NU dan PKB.
Dengan semakin meningkatnya tensi di antara kedua belah pihak, banyak pihak yang berharap agar ketegangan ini bisa diselesaikan dengan cara yang lebih damai dan dialogis, sesuai dengan semangat ukhuwah dan kebersamaan yang selalu dijunjung tinggi oleh NU.(c@kra)
