22 November 2026

Edy Mulyadi

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bikin gebrakan lagi. Dia melarang bank-bank Himbara penerima dana Rp200 triliun dari pemerintah mengucurkan kredit kepada para konglomerat. Duit itu untuk menggerakkan ekonomi. Jadi, harus menyentuh pelaku ekonomi lapisan bawah. UMKM. Purbaya juga melarang mereka membeli dolar. Rupiah bisa rontok.

Sebagai sebuah program, gagasan Purbaya pantas diapresiasi. Di tengah sistem ekonomi yang sudah lama berpihak ke pemodal besar, ucapan seorang pejabat tinggi negara seperti ini terasa segar dan langka.

Purbaya bahkan menegaskan, dia ingin dana Rp200 triliun itu digunakan untuk menggerakkan sektor riil. Membantu industri, dan mempercepat perputaran ekonomi. Secara teori, logikanya sederhana: pemerintah menambah likuiditas perbankan agar suku bunga turun. Kredit mengalir lebih mudah ke dunia usaha. Ujungnya, ekonomi rakyat bergerak.

Sayangnya, niat baik sering terantuk pada sistem yang tak mendukung. Uang sebesar Rp200 triliun memang tak mungkin begitu saja “disiram” ke masyarakat tanpa mekanisme distribusi. Tapi kalau jalurnya tetap lewat bank, maka orientasinya tetap profit, bukan maslahat.

Bank, betapa pun milik negara, tetap beroperasi berdasarkan logika pasar. Siapa yang punya agunan kuat, arus kas stabil, dan risiko rendah, dialah yang lebih dulu dilayani. Maka pada akhirnya, dana besar itu tetap lebih banyak mengalir ke korporasi menengah-besar ketimbang UMKM. Inilah dilema klasik kebijakan ekonomi kapitalistik. Niat membantu rakyat kecil, tapi instrumennya milik elite.

Langsung ke akar rumput

Padahal, kalau pemerintah serius ingin menyalurkan dana produktif langsung ke akar rumput, banyak cara yang bisa ditempuh. Menariknya, cara itu tanpa harus menggantungkan diri pada bank komersial. Misalnya, melalui dana bergulir berbasis koperasi atau BUMDes yang kredibel. Dengan sistem pengawasan digital dan audit terbuka, Rp200 triliun bisa dibagi ke ribuan koperasi produktif di seluruh Indonesia. Setiap koperasi bisa menyalurkan pinjaman mikro ke petani, nelayan, atau pengusaha kecil, dengan bunga minimal dan pendampingan usaha.

Cara lain, lewat program padat karya langsung. Dana ratusan triliun itu bisa dipakai untuk proyek-proyek rakyat. Irigasi, reforestasi, tambak, rumah produksi, dan sebagainya. Model ini langsung menyerap tenaga kerja. Menumbuhkan daya beli dan menyalakan ekonomi dari bawah. Jadi, bukan sekadar menambah likuiditas di laporan keuangan bank.

Dalam konteks ekonomi Islam, jalan terbaik adalah menyalurkan dana publik dengan semangat baitul mal. Seluruh harta negara dipakai untuk kemaslahatan rakyat.

Rasulullah SAW bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Maka, ketika negara menempatkan Rp200 triliun di bank, semestinya setiap rupiah diarahkan untuk melayani kebutuhan riil rakyat. Bukan menambah cadangan perbankan atau memperlebar margin keuntungan mereka.

Purbaya mungkin sedang berusaha menegakkan keadilan di tengah sistem yang timpang. Dia tahu bahayanya kalau dana besar itu kembali ke tangan konglomerat. Sementara rakyat kecil hanya dapat efek samping yang tak seberapa.

Niatnya patut dihormati. Tapi kita juga harus jujur: selama kebijakan fiskal masih disandarkan pada logika bank dan pasar, niat baik pejabat sejujur apa pun akan mentok di tembok sistemik.

Karenanya, tantangan terbesar bukan sekadar melarang bank memberi kredit ke konglomerat. Melainkan berani mencari jalan baru yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil.

Rp200 triliun itu seharusnya jadi alat pemerataan. Bukan sekadar pelumas pertumbuhan. Karena kalau semua stimulus ekonomi ujung-ujungnya tetap lewat bank, maka hasilnya akan sama seperti dulu. Uang rakyat kembali ke saku elite. Sementara rakyat hanya kebagian cerita dan katanya. Katanya mau begini. Ceritanya mau begitu. Cuma cerita dan katanya!

Penulis : Edy Mulyadi,Jurnalis Senior

MoneyTalk, Jakarta – Setelah bertahun-tahun publik mendesak, akhirnya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memperlihatkan ijazah aslinya. Tapi bukan di pengadilan, bukan di depan rakyat yang mempertanyakannya. Dia pamer ijazah di hadapan Budi Arie Setiadi dan rombongan Projo. Ironis, bahkan tragis.

Bukankah yang mempertanyakan keaslian ijazah itu rakyat Indonesia? Bukankah publik yang menuntut transparansi dari seorang bekas pejabat publik tertinggi di negeri ini? Lalu kenapa yang diperlihatkan justru kepada para penyembahnya. Bukankah mereka ini yang sejak awal sudah percaya tanpa perlu bukti? Ini seperti seorang terdakwa yang memperlihatkan barang bukti hanya kepada pengacara pribadinya. Bukan kepada hakim dan jaksa yang sedang mengadili perkaranya. Ini Drakor lagi. Drama kotor!

Lebih ironis lagi, Jokowi sendiri berkali-kali menegaskan bahwa dirinya hanya akan menunjukkan ijazah asli di pengadilan. “Kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada,” katanya di Solo, 16 April 2025.

Ngeles lagi, Drakor lagi!

Tapi apa yang terjadi. Jokowi kembali berbohong. Ketika pengadilan betul-betul memproses perkara ijazahnya, dia tak pernah muncul. Dalam sidang dan mediasi di PN Solo, Jokowi mangkir. Kuasa hukumnya berdalih, “tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan kepada pihak yang tidak berwenang.” Ngeles lagi. Drakor alias drama kotor lagi!

Padahal, di situlah letak masalahnya. Jika benar ijazah itu asli, apa sulitnya memperlihatkan ke pengadilan? Bukankah itu justru akan menutup perdebatan panjang, sekaligus membersihkan nama baiknya di hadapan seluruh rakyat Indonesia? Atau jangan-jangan, justru di situlah letak ketakutannya.

Karena di pengadilan, ijazah bukan hanya “dilihat”, tapi diperiksa. Nomor seri bisa diverifikasi. Nama di dokumen bisa dicocokkan dengan arsip sekolah. Tahun kelulusan bisa di-crosscheck dengan daftar alumni. Bahkan tandatangan rektor dan cap fakultas bisa dibandingkan dengan dokumen resmi universitas pada tahun yang sama. Singkatnya, keaslian ijazah akan diuji secara hukum dan administratif. Bukan sekadar diperlihatkan sambil ngopi di ruang tamu rumah pribadi.

Itulah yang tampaknya ditakuti. Bukan takut pada ijazah itu sendiri, tapi pada proses verifikasi yang menyertainya. Karena verifikasi berarti membuka kemungkinan perbandingan, audit, dan pencocokan data. Dan di era digital seperti sekarang, tak ada lagi ruang untuk sekadar “katanya asli”. Semuanya bisa dilacak, difoto, dan diuji publik.

Langkah Jokowi memperlihatkan ijazah kepada Projo juga memperlihatkan sesuatu yang lain: bahwa relasi antara kekuasaan dan relawan masih terus hidup. Dia seolah ingin memastikan bahwa barisan pendukungnya tetap solid. Tetap percaya kepadanya. Tetap siap mengawal narasi yang dibangunnya.

Budi Arie pun dengan cepat menegaskan, “Udah asli, asli ijazah Jokowi.” Pernyataan itu segera viral. Seolah menjadi stempel sakral dari tuan relawan kepada sang patron. Padahal, buat publik berakal waras, pernyataan itu hanya kembali membuktikan bahwa para penyembah Jokowi memang ber-IQ rata-rata cuma 58.

Bukti hukum, bukan testimoni!

Publik sama sekali tidak butuh testimoni Budi Arie. Publik butuh bukti hukum. Karena mandat kepemimpinan Jokowi berasal dari rakyat, bukan dari Projo. Maka yang berhak tahu kebenaran ijazah itu adalah seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir loyalis yang hidup dari recehan yang dibarter dengan pujian kepada majikan.

Kisah “ijazah asli” yang ditunjukkan di ruang privat ini akhirnya hanya menambah panjang daftar sandiwara kekuasaan. Semakin ditutupi, semakin besar rasa curiga. Semakin sering dibela oleh para relawan, semakin menegaskan bahwa kebenaran memang belum sepenuhnya tampil di ruang terang.

Kalau memang asli, buktikan di tempat yang seharusnya. Di pengadilan, di hadapan publik. Di bawah sumpah hukum. Itulah satu-satunya cara untuk menghentikan perdebatan ini secara terhormat dan bermartabat.

Sebab kalau keaslian hanya ditunjukkan kepada para penyembah, itu bukan transparansi. Itu kultus. Dan republik ini terlalu mahal untuk dibiarkan tenggelam dalam kultus individu yang menukar kebenaran dengan loyalitas.

Sebab di atas segalanya, bangsa ini butuh pemimpin yang jujur. Bukan pemain sandiwara yang pandai menata panggung. Bukan koruptor kelas dunia yang keranjingan berbohong dan terus berbohong.

Penulis ; Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Serangan ke Menkeu Pak Purbaya membesar, yaitu gabungan Geng SOP + PM6 (Solo, Oligarki, Parcok, Politisi, dan 6 Mafia).” Demikian cuit Muhammad Said Didu di akun X-nya (22/10/25).

Sebuah sindiran keras tapi padat makna. Publik paham, di balik akronim itu tersimpan realitas getir. Reformasi ekonomi yang sedang dijalankan Purbaya mulai mengguncang fondasi kekuasaan lama —sebuah jaringan panjang yang menggurita dari istana hingga ruang lobi para pemodal besar.

Purbaya tampaknya bukan tipe birokrat lembek yang sekadar mengamankan kursi. Sejak awal, dia langsung memutus rantai warisan rezim sebelumnya. Menolak utang luar negeri baru. Menertibkan bea cukai. Membongkar permainan impor-ekspor. Dia juga menolak akal-akalan “tax amnesty jilid tiga” yang hanya menguntungkan para konglomerat hitam. Rangkaian gebrakan ini jelas mengusik banyak kepentingan. Dari mafia pajak, sindikat kredit, hingga politisi busuk yang selama ini menikmati rente.

Tak heran jika muncul serangan terkoordinasi dari berbagai arah. Said Didu menyebutnya “gabungan Geng SOP + PM6”. Said menggunakan istilah satir yang sebenarnya menelanjangi jantung masalah bangsa ini. Yaitu, oligarki yang kian rakus, politisi yang menjual kedaulatan, dan mafia yang sudah lama menjadikan institusi ekonomi negara sebagai ladang rampasan.

Menariknya, publik justru merespons dengan gelombang dukungan besar. Di kolom balasan, akun-akun rakyat biasa bersuara lantang. Seorang warganet menulis, “Presiden Prabowo kayaknya harus bersih-bersih lagi… ganti anak-anak buah bekas Jokowi, terutama yang bekasannya Jokowi.”

Rakyat yang resah dan marah

Komentar ini menggambarkan keresahan yang sama. Rakyat mulai sadar bahwa reformasi ekonomi mustahil berhasil jika tim di sekeliling presiden masih terinfeksi virus lama. Virus kompromi terhadap kekuatan busuk.

Yang lain menulis, “Kalau Anda Pak Purbaya tahu siapa yang menyerang, kasih tahu rakyat, biar dinepalkan sekalian.” Sementara akun lain menambahkan, “Prabowo harus cari tandem baru buat Purbaya, biar para bedebah tak fokus menyerang satu orang.” Semua ini menandakan satu hal: rakyat mulai melihat Purbaya sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki.

Bahkan ada yang mengusulkan langkah konkret: membuat surat dukungan terbuka, ditandatangani tokoh-tokoh berintegritas. “Jadi Pak Purbaya tidak merasa berjuang sendirian melawan geng Solo dan oligarki,” tulis akun lain. Rakyat ingin memastikan, sang Menkeu tak dibiarkan menjadi martir baru. Dihabisi karena memilih berpihak pada kepentingan bangsa.

Fakta bahwa suara dukungan rakyat mengalir deras di dunia maya membuktikan satu hal: isu ini bukan sekadar pertarungan elit, tapi pertarungan moral. Sebagaimana ditulis akun @kamehadian, “Sang koboy dalam waktu singkat mampu membuat sarang penyamun bak dilanda gempa.” Kalimat ini mewakili perasaan banyak orang. Sistem ekonomi yang busuk sedang goyah. Mereka yang selama ini nyaman dalam korupsi mulai panik menyelamatkan diri.

Pertanyaannya sekarang: apakah Presiden Prabowo benar-benar akan berdiri di belakang Purbaya? Atau justru membiarkannya sendirian menghadapi serangan dari geng lama yang kini berganti baju kekuasaan? Sebab, sebagaimana ditulis netizen lain, “Kalau Prabowo serius mau memberantas mafia, dia harus dukung penuh Purbaya. Jangan cuma panen hasil kerja bawahannya nanti.”

Sejarah memberi tanda-tanda penting. Setiap upaya pembersihan sistem pasti diiringi perlawanan balik dari mereka yang merasa terusik. Purbaya kini di tengah pusaran itu. Dia sedang menyentuh syaraf paling sensitif kekuasaan. Uang, rente, dan oligarki.

Rakyat sudah menunjukkan keberpihakannya. Tapi pertempuran belum selesai. Dukungan moral harus berubah menjadi gerakan nyata. Pengawalan publik, tekanan politik, dan desakan agar Presiden tidak goyah. Karena jika reformasi ekonomi ini runtuh di tengah jalan, yang kalah bukan cuma Purbaya. Yang kalah adalah kita semua.

#WeStandWithPurbaya bukan sekadar tagar. Ia seruan moral bahwa negeri ini masih punya harapan. Itu sebabnya keberanian melawan kebusukan tak boleh lagi dibiarkan berjalan sendirian.

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Kabar pertemuan Jokowi dan Prabowo di Kertanegara beberapa hari lalu menimbulkan gelombang tafsir politik. Jika benar, sebagaimana disampaikan sejumlah sumber, kedatangan Jokowi itu bukan sekadar silaturahmi, melainkan upaya mencari “perlindungan”, maka inilah titik paling genting dalam perjalanan transisi kekuasaan nasional.

Sebab, di balik gestur akrab dan tawa basa-basi di meja makan itu, tersembunyi keresahan besar. Jokowi konon mulai gelisah terhadap potensi jeratan hukum pasca lengser. Dia tahu, sejumlah kasus yang selama ini tertidur perlahan mulai menggeliat bangun. Dan dia juga paham, Prabowo kini bukan lagi suksesor politik yang bisa dinegosiasi apalagi diperintah. Prabowo kini Presiden yang akan memimpin 280 juta rakyat dengan mandat penuh.

Di sinilah dilematika itu muncul. Prabowo dihadapkan pada pilihan pelik: menjaga harmoni transisi kekuasaan? Atau menegakkan prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang kebal di hadapan hukum. Dua hal yang kelihatannya bisa berjalan seiring. Tapi sejatinya sulit untuk tidak berbenturan.

Prabowo pidato, Jokowi panas dingin

Selama ini, Prabowo kerap menegaskan dalam berbagai pidatonya: hukum harus tegak. Negara harus di atas segalanya. Buat sebagian pihak yang skeptis, pidato itu tak lebih dari omon-omon. Tapi bagi Jokowi, berbagai pidato itu adalah pesan yang jelas baginya. Sebab “perlindungan” berarti jaminan politik bahwa hukum tak akan menyentuh dirinya. Sementara bagi Prabowo, jaminan seperti itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan sumpah jabatan.

Karena itu, permintaan perlindungan dari Jokowi saat mendatangi Kertanegara, sejatinya adalah ujian, bahkan ancaman terhadap integritas Prabowo sebagai Presiden. Sebab begitu dia tergelincir memberikan jaminan istimewa bagi seorang mantan presiden, maka kejatuhan moral pemerintahannya tinggal menunggu waktu. Hukum akan kehilangan wibawa. Bangsa ini kembali tersandera kepentingan personal.

Sayangnya, ada pihak-pihak yang mencoba memelintir keadaan. Mereka menekan Prabowo dengan narasi klasik: “Menyeret mantan presiden bisa memicu perpecahan bangsa.” Ini bukan nasihat kenegarawanan, tapi ancaman terselubung yang disiapkan dengan sangat rapi. Sebab yang dimaksud “guncangan” itu sejatinya bukan semata konflik horizontal antarwarga, melainkan perlawanan sistemik dari sisa-sisa kekuasaan Jokowi yang masih tertanam di mana-mana.

Jejak Jokowi digambarkan masih kuat di kabinet. Di birokrasi, di kepolisian, bahkan di tubuh militer. Di atas semua itu, ada jejaring oligarki yang selama satu dekade menjadi penopang ekonomi politik rezim, lengkap dengan jaringan media, konsultan citra, dan pasukan buzzer bayaran yang siap menciptakan turbulensi opini kapan saja. Inilah mesin lama yang bisa kembali dihidupkan untuk menekan Prabowo dengan berbagai cara. Mengguncang stabilitas, menggoyang pasar, memecah opini publik. Mereka juga mampu membentuk narasi chaos agar publik percaya bahwa menegakkan hukum bagi bekas presiden sama saja dengan mengundang kehancuran.

Hantu ciptaan

Narasi tentang berbagai potensi keguncangan, bahkan ancaman chaos tadi memang mungkin saja terjadi. Tapi tingkatannya baru sebatas “mungkin”. Bisa iya, bisa juga tidak. Sebab sejauh ini, kekuatan riil dari jaringan lama itu sudah tidak sekuat dulu seiring berjalannya waktu. Banyak yang mulai berpaling, banyak pula yang hanya menunggu momentum untuk sekadar menyelamatkan diri. Singkat kata, serbuan narasi guncang hingga chaos tadi tak lebih dari hantu yang sengaja mereka ciptakan. Sesuatu untuk menakut-nakuti Prabowo, juga rakyat.

Artinya, ancaman itu bukan alasan untuk membiarkan hukum lumpuh. Justru di titik ini, kepemimpinan Prabowo diuji. Apakah dia tunduk pada ketakutan? Atau berdiri di atas prinsip.

Sebab jika hukum berhenti karena takut terhadap bayang-bayang guncangan seperti itu, maka sejatinya negeri ini sudah mati sebelum sempat bangkit. Negara hukum hanya hidup ketika pemimpinnya berani berdiri tegak. Bukan ketika dia tunduk pada ancaman yang dikemas atas nama demi stabilitas nasional.

Karena itu, rakyat tak boleh diam. Prabowo membutuhkan dukungan moral dan politik dari seluruh rakyat. Bukan cibiran atau hujatan. Cukup hasutan yang ditebar gerombolan oportunis “gajah hitam berkepala merah”. Kita, rakyat, jangan ikut irama gendang mereka. Tanpa dukungan rakyat, siapa yang akan menjadi benteng bagi Presiden ketika tekanan elite dan arus intrik mengalir deras dari segala arah?

Hubungan baik Prabowo dengan Jokowi cukup menjadi jembatan bagi transisi kekuasaan yang damai. Tapi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menutup mata terhadap hukum. Sebab tugas seorang Presiden bukan menjaga keselamatan pribadi seseorang, tapi menjaga kehormatan negara dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Prabowo boleh lembut dalam tutur, tapi tegas dalam prinsip. Dia bisa hangat terhadap sahabat, tapi tak boleh tawar terhadap keadilan. Inilah momen di mana sikap kenegarawanan diuji. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan keberanian menegakkan hukum di atas segalanya.

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali bikin publik geleng-geleng. Di tengah desakan mundur pasca tragedi berdarah akhir Agustus, dia masih saja berkelit. Padahal aksi rusuh itu menelan korban 10 nyawa melayang, ratusan luka dan ditangkap. Boro-boro mundur, Listyo Sigit malah berkelit. Katanya, dia sudah bertanya ke para pejabat dan anggota Polri. Mereka sepakat: jangan mundur. Alasannya, mundur sekarang justru tidak bertanggung jawab.

Pernyataan ini jelas ironi. Ini jurus ngeles. Seolah publik bisa lupa, selama hampir lima tahun lebih memimpin Polri, apa tanggung jawab yang pernah Listyo Sigit tunaikan?

Ketika rakyat menuntut dirinya mundur, Listyo Sigit berdalih: mundur sama dengan tidak bertanggung jawab. Pertanyaan sederhana: kapan dia pernah bertanggung jawab? Saat Brigadir J. tewas? Saat mahasiswa ditembak? Saat puluhan aktivis digebuk? Saat rakyat dipaksa angkat kaki dari tanah leluhur demi proyek oligarki? Saat pemilu dicurangi di depan mata? Tak ada satu pun yang dijawab dengan tuntas.

Listyo Sigit ratusan kali terbukti sama sekali tak bertanggung jawab. Polri di bawah Listyo Sigit justru jadi bagian kartel rente. Dari tambang ilegal di Kalimantan, nikel di Sulawesi, sampai bisnis miras dan narkoba, Judi Online di banyak daerah. Semua ada jejak anggota polisi. Bukan rahasia, banyak perwira aktif justru jadi backing oligarki tambang dan sawit. Rakyat kehilangan tanah, hutan digunduli, konflik agraria berdarah-darah. Polri? Jadi centeng korporasi. Apakah pada skandal ini Listyo Sigit bertanggung jawab?

Hukum di tangan Polri berubah jadi komoditas. Barang dagangan. Kasus bisa naik-turun sesuai orderan. Mafia kasus tumbuh subur, dari level Polsek sampai Mabes. Dari kasus ijazah palsu elite, suap tambang, sampai skandal korupsi triliunan, semua bisa “disetel.” Rakyat kecil? Jangan harap dapat keadilan. Tukang ojek, pedagang kaki lima, atau mahasiswa yang demo langsung dihantam dengan pasal karet. Jadi, apa Listyo Sigit bertanggung jawab?

Lebih runyam lagi di panggung politik. Polri menjelma jadi wasit, supporter, sekaligus pemain. Dalam pilkada, pileg, hingga pilpres, netralitas aparat tinggal jargon. Ada calon yang dikerjain habis-habisan. Ada pula yang dipoles dan dilindungi. Tekanan, intimidasi, sampai kriminalisasi kerap dipakai untuk melicinkan jalan kandidat tertentu.

Fakta-fakta itu bukan rahasia lagi. Rakyat di banyak daerah tahu, menjelang pilkada selalu ada patroli intimidatif, penangkapan aktivis pendukung lawan, atau operasi hitam untuk melemahkan oposisi. Di Pileg, caleg yang berani melawan arus bisa digertak dengan kasus hukum. Dan di pilpres, siapa yang bisa menyangkal peran Polri dalam mengamankan skenario cawe-cawe Jokowi? Demokrasi tercabik. Diganti dengan pesta oligarki yang dibungkus “pengamanan negara.”

Jangan salah kaprah. Mundur di tengah desakan publik justru adalah bentuk tanggung jawab. Tetap bertahan di kursi empuk, itulah bentuk pengkhianatan. Pertanyaan Listyo Sigit kepada para bawahannya hanyalah mencari justifikasi. Mereka yang bilang tak perlu mundur hanya karena dua alasan. Pertama, ikut menikmati kekuasaan Listyo Sigit. Kedua, tak mungkin berani jujur berkata apa adanya. Persis guru killer di SMA yang bertanya kepada muridnya; saya ngajarnya enak, kan? Gak galak, kan?

Kalau cari pembenaran, kenapa tak sekalian tanya Jokowi. Pasti Jokowi akan menjawab, “kalau kamu mundur, siapa yang akan melindungi ijazah palsu saya dan pendidikan anak saya yang semrawut. Sudah, jangan mundur!”

Mari kita ingat. Di bawah Listyo Sigit, berulang kali polisi menjadi algojo bagi aktivis, mahasiswa, dan rakyat kecil. Dari kasus penanganan demo, sampai kematian mahasiswa seperti Iko Juliant di Semarang. Di mana tanggung jawab Listyo Sigit?

Dan Presiden Prabowo, kalau benar ingin berpihak pada rakyat, harus berani mencopot Listyo Sigit dan Seniornya Tito Karnavian. Tanpa itu, janji perubahan hanyalah pepesan kosong. Berhenti omon-omon!

Karena sejarah mengajarkan, kekuasaan yang menutup telinga atas jerit rakyat, cepat atau lambat akan digulung badai. Kapolri boleh berkilah, tapi rakyat tidak bodoh. Semua sudah mencatat jejak kegagalannya. Kalau Listyo Sigit masih punya sedikit rasa malu, dia mestinya berhenti ngeles. Letakkan jabatan, buka jalan reformasi Polri dari akar.

Baiknya Listyo Sigit belajar dari Nepal. Perdana menterinya mundur setelah rumahnya dibakar demonstran Gen Z. Itu baru pemimpin yang paham arti akuntabilitas politik. Sementara di Indonesia, Kapolri justru sibuk main logika jungkir balik, cari alasan agar tetap bertahan di kursi empuk.

Prabowo harus sat set. Jangan sampai rakyat bertanya, apa Listyo Sigit & Tito Karnavian perlu diNepalkan?!”

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Banyak pihak menilai reshuffle ketiga Presiden Prabowo pada 19 September 2025 bukan sekadar bongkar pasang kursi. Ini adalah konsolidasi besar-besaran. Dengan melantik 2 menteri baru, 3 wamen, dan 6 kepala badan, Prabowo meneguhkan peta kekuatan yang makin terkonsentrasi di tangannya. Kabinet kini berisi 49 menteri dan 55 wamen, dengan distribusi yang minim friksi internal.

Gerindra tampil sebagai pilar utama. Partai besutan Prabowo itu kini menguasai 9 menteri dan 9 wamen, total 18 posisi. Tidak tanggung- tanggung, posisi itu ermasuk yang paling strategis: Menko Polkam, Menlu, dan Mensesneg. Ditambah pos penting di keuangan dan desa, Gerindra bukan lagi sekadar tulang punggung, melainkan tulang sumsum pemerintahan. Inilah pula yang membuat banyak kalangan menyebut reshuffle kali ini sebagai “Gerindranisasi” kabinet.

Koalisi inti ikut menguat. Golkar menjaga sektor ekonomi dengan Airlangga di Menko Perekonomian dan Bahlil di ESDM. PAN menguasai pangan dan infrastruktur lewat Zulhas di Menko Pangan dan Sakti di KKP. Demokrat cukup puas dengan AHY di Menko Infrastruktur. PKB dan PSI kebagian jatah simbolis. Peta ini menutup ruang konflik anter partai. Setidaknya untuk sementara.

Namun perlu dicatat: tokoh-tokoh Golkar dan PAN itu sejatinya adalah loyalis Jokowi. Airlangga korban sandera yang jadi patuh kepada Jokowi. Bahlil tumbuh berkat kepercayaan Jokowi. Zulhas kembali ke kabinet atas titipan Jokowi. Sementara Sakti Wahyu Trenggono pernah terbukti loyal pada Jokowi pada kasus pagar laut. Artinya, meski struktur kini di bawah Prabowo, jejak Jokowi masih kuat menancap di sektor ekonomi dan pangan. Di sinilah paradoks reshuffle ini: politik dikuasai Gerindra, tetapi arus ekonomi masih bernuansa Jokowi.

Apakah Prabowo kini aman? Secara relatif, iya. Dengan Gerindra menguasai 18 posisi, risiko digoyang dari dalam kian tipis. Agenda besar seperti makan siang gratis atau reformasi birokrasi bisa dieksekusi lebih leluasa. Namun “aman” tetap bersyarat. Ekonomi yang memburuk atau kebijakan tidak populer bisa memantik gesekan, terutama dengan Golkar yang pegang banyak urat nadi ekonomi.

Dejokowinasi, Tapi Masih Rawan

Bagaimana dengan Jokowi? Reshuffle ini adalah sinyal dejokowinasi. Lima loyalisnya tergeser. Geng Solo yang dulu bertebaran di pos-pos strategis kini tersisa di sektor teknis semata, seperti Pratikno di Menko PMK dan Budi Gunadi di Menkes. Itu pun lebih berperan administratif ketimbang menentukan arah kebijakan. Bayang-bayang Jokowi memudar, meski belum hilang sama sekali.

Mungkinkah Jokowi masih bisa cawe-cawe? Peluangnya ada. Tapi kecil dan berisiko tinggi. Saluran formal sudah diputus. Jalur yang tersisa hanyalah informal. Lewat Gibran sebagai wapres, jaringan oligarki, atau basis massa Jawa Tengah. Namun efektivitasnya minim jika dibanding dengan mesin Gerindra yang kini menguasai keamanan, komunikasi, dan birokrasi inti.

Satu titik rawan masih tersisa: Kapolri dan Panglima TNI. Keduanya berasal dari Geng Solo. Jenderal Listyo Sigit dan Jenderal Agus Subiyanto masih jadi simbol pengaruh Jokowi di sektor pertahanan-keamanan. Tekanan publik agar Prabowo mengganti keduanya terus menguat. Jika pergantian ini dilakukan, maka sempurnalah konsolidasi kekuasaan Prabowo.

Non-partai juga menarik dicermati. Dari 49 menteri, sekitar 20 adalah non-partai. Di jajaran wamen, mayoritas juga teknokrat. Setengah kabinet ini sejatinya nonpartai, tapi bukan berarti netral. Sebagian, seperti Sjafrie Sjamsoeddin jelas dekat Prabowo. Sebagian lain, seperti Erick Tohir, Pratikno dan Budi Gunadi, masih berbau Jokowi. Sekitar 60-70 persen condong ke Prabowo. Sisanya rawan menjadi “matahari kembar” bila krisis datang.

Reshuffle ketiga ini menandai fase baru pemerintahan. Prabowo berhasil memutus matahari kembar dan menegakkan poros tunggal: dirinya. Tetapi konsolidasi kekuasaan hanyalah syarat awal. Tantangan nyata ada di depan mata. Mengendalikan harga pangan, menjaga stabilitas ekonomi, dan menata aparat hukum yang rusak parah. Tanpa capaian nyata di lapangan, reshuffle hanya akan tercatat sebagai manuver politik belaka.

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah akhirnya memberi kabar gembira yang nyata terasa bagi rakyat pekerja. Melalui Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah resmi membebaskan pajak penghasilan (PPh 21) untuk pekerja bergaji di bawah Rp10 juta. Aturan ini berlaku sejak Oktober 2025 dengan payung PMK No. 10/2025.

Boleh dibilang, inilah terobosan penting yang akan langsung dirasakan jutaan buruh dan pekerja kelas menengah bawah. Sebab, mereka kini bisa membawa pulang tambahan Rp60 ribu sampai Rp400 ribu per bulan. Angka itu mungkin kecil dan tak berarti bagi pejabat atau konglomerat. Tapi tidak begitu bagi tukang jahit, pekerja pabrik, pelayan restoran, hingga staf hotel. Buat mereka, tambahan ini bisa menutup biaya listrik, menambah uang belanja, atau menutup ongkos sekolah anak.

Bandingkan dengan era Sri Mulyani. Menteri keuangan langganan rezim sebelumnya itu dikenal sebagai “ratu pajak” yang doyan menghisap kantong rakyat kecil. Alih-alih memberi ruang bernapas, dia malah rajin memperluas objek pajak: dari sembako, pulsa, pendidikan, hingga jasa keuangan. Rakyat kecil dipaksa membayar aneka pajak. Pada saat yang sama, konglomerat kerap diguyur berbagai relaksasi perpajakan. Warisan itulah yang membuat ekonomi rakyat makin megap-megap.

Pajak Bukan Untuk Mencekik

Kini arah berbalik. Purbaya menghembuskan angin segar. Pajak bukan untuk mencekik, tapi untuk menopang rakyat. Perhitungan pemerintah sederhana tapi jitu. Hilangnya penerimaan negara akibat pembebasan PPh 21 pekerja gaji di bawah Rp10 juta hanya sekitar Rp0,5 triliun per tahun. Bandingkan dengan target penerimaan pajak 2025 yang tembus Rp2.280 triliun. Artinya hanya 0,02 persen. Kecil sekali.

Sebaliknya, dampak bagi rakyat luar biasa. Katakan ada dua juta pekerja di sektor padat karya dan hotel restoran kafe (Horeka) yang menerima manfaat ini. Jika rata-rata mereka mendapat tambahan Rp200 ribu per bulan, maka daya beli baru yang lahir mencapai Rp4,8 triliun per tahun. Rasio pengungkitnya mencengangkan. Ngara kehilangan Rp0,5 triliun, tapi rakyat mendapat Rp4,8 triliun. Nyaris 1 banding 10!

Dan jangan lupa, uang itu tidak menguap. Ia kembali berputar dalam perekonomian. Rp4 triliun belanja tambahan berarti omzet naik bagi pedagang, rumah makan, tukang ojek, pabrik, hingga ritel. Dari omzet itu, otomatis negara menarik PPN 11 persen, atau sekitar Rp528 miliar. Dari sini saja negara yang sebelumnya kehilangan Rp500 miliar sudah “balik modal”. Belum termasuk PPh Badan 22 persen atas laba perusahaan. Dengan kata lain, negara justru meraup untung beliung.

Lebih jauh, ada efek ganda yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator sederhana. Konsumsi yang meningkat mendorong produksi. Kalau sudah begini bakal memicu pembukaan lapangan kerja baru. Ujung-ujungnya, menambah basis pajak di masa depan. Insentif kecil di sisi pajak ternyata mampu memperbesar penerimaan secara total.

Di sinilah kita perlu jujur memberi kredit. Pertama, kepada Purbaya Yudhi Sadewa yang berani melakukan terobosan di awal masa jabatannya sebagai menteri keuangan. Dia menunjukkan beda gaya dengan pendahulunya. Purbaya tidak melulu menumpuk utang atau mengejar pajak dari rakyat kecil. Tapi dia justru memberi ruang hidup bagi pekerja.

Kredit kedua, kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini mustahil lahir tanpa restu politik dari istana. Terlepas dari berbagai kritik, Prabowo layak diapresiasi karena memberi jalan kebijakan yang pro-rakyat.

Tentu, pekerjaan rumah masih menumpuk. Pembebasan pajak untuk gaji di bawah Rp10 juta ini baru menyentuh sebagian sektor. Perlu keberanian memperluas ke semua lapisan pekerja formal. Selain itu, pemerintah juga harus serius menutup kebocoran pajak korporasi besar, memperketat aturan transfer pricing, dan mengoptimalkan pungutan di sektor digital serta ekspor SDA.

Namun satu hal jelas: arah kebijakan kini sudah berbeda. Dari era pajak mencekik menjadi pajak menolong. Dari paradigma rakyat sebagai obyek pungutan berubah menjadi rakyat sebagai subyek pembangunan. Bila arah ini konsisten, maka jargon “ekonomi yang berpihak pada wong cilik” tidak lagi sekadar retorika kampanye. Ia berubah jadi realitas yang bisa dirasakan setiap akhir bulan. Yaitu ketika pekerja kecil membawa pulang gaji utuh tanpa dipotong pajak.

Di tengah situasi ekonomi global yang masih gamang, langkah ini adalah angin segar. Memberi napas, menambah daya beli, sekaligus menggerakkan roda ekonomi. Sebuah kebijakan win-win. Rakyat tersenyum, perusahaan mendapat pasar. Dan, negara tetap mendapat pajak lewat jalur lain. Cerdas.

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Secara moral, rakyat mestinya sudah muak kepada bekas presiden Jokowi. Selama satu dekade berkuasa, dia telah meninggalkan jejak dahsyatnya kerusakan multidimensi. Utang negara melonjak tajam. Tanah rakyat dirampas. Olgarki diberi karpet merah. Hukum tajam ke atas tumpul ke bawah. Kedaulatan ekonomi dan politik diobral murah ke RRC.

Tapi di tengah kehancuran itu, muncul manuver menjijikkan. Jokowi memainkan isu ijazah palsu. Ini bukan hoaks, apalagi fitnah. Allah membongkar kedok ini justru lewat die harder Jokowi, Norman Hadinegoro. Kepada Sindo TV Ketum Pernusa itu menyatakan Jokowi punya tim khusus untuk memelihara isu ijazah palsu.

Disebut menjijikkan karena gorengan isu dilakukan bukan untuk menjawab tuduhan. Tapi untuk membangun citra sebagai korban. Dia memainkan strategi playing victim demi kepentingan politik. Hajatan 2029!

Perkembangan terbaru justru menguatkan dugaan ini. Jumat, 12 Juli 2025 gugatan hukum atas dugaan ijazah palsu Jokowi resmi digugurkan oleh PN Surakarta. Tapi bersamaan dengan itu, laporan pidana Jokowi terhadap Roy Suryo dkk justru naik ke tahap penyidikan. Apa artinya? Yang membongkar malah dikriminalisasi. Sementara Jokowi tampil sebagai “korban fitnah” yang harus dibela. Rapi dan sistematis.

Pertanyaannya: apakah strategi ini akan berhasil? Sayangnya, jawabannya: masih mungkin berhasil. Asal dikemas dengan narasi yang tepat dan dimainkan di waktu yang pas, ini bakal sukses. Ingatan kolektif rakyat kita penfek dan mudah lupa. Akses informasi terbatas. Banyak yang cepat percaya pada narasi klise. Pemimpin sederhana yang dizalimi. Sosok baik hati yang jadi korban fitnah keji. Inilah yang disebut strategi martyr complex. “Korban” yang disucikan oleh narasi.

Jokowi tahu betul cara mainkan itu. Strategi ini tak ditujukan untuk meyakinkan semua orang. Jokowi hanya butuh mempertahankan 25–30% loyalis agar tetap solid. Angka ini lebih dari cukup untuk menjaga peluang Gibran, Kaesang, atau siapa pun dari lingkar kekuasaannya di 2029. Itulah investasi politik yang sedang dirintis lewat drama ijazah ini.

Bukan Cuma Prabowo, Tapi Masa Depan Bangsa

Tapi ini bukan sekadar strategi elektoral. Sejatinya ini juga ancaman langsung terhadap Prabowo. Jika Jokowi berhasil tampil sebagai korban suci dan tetap populer, Prabowo bisa tersandera. Legitimasi Prabowo sebagai presiden baru akan digerogoti dari dalam. Oleh bayangan Jokowi yang tak pernah benar-benar hengkang dari panggung kekuasaan.

Dan lebih dari itu: masa depan bangsa dipertaruhkan. Jika strategi ini berhasil, bukan tak mungkin 2029 kita akan kembali dipimpin oleh Gibran atau sosok lain dari lingkaran Jokowi. Mereka adalah rang-orang yang akan melanjutkan politik dagang kuasa, tunduk pada oligarki, dan mengabaikan nasib rakyat.

Boleh saja, misalnya, Prabowo tak peduli dengan kekuasaan setelah 2029. Tapi ini bukan semata soal seorang Prabowo Subianto. Ini nasib NKRI ke depan. Bayang-bayang Indonesia bubar pada 2030 seperti yang pernah Prabowo ramalkan, bukan mustahil bakal jadi kenyataan.

Kalau rakyat membiarkan narasi playing victim ini berkembang tanpa kritik, kita sedang membuka jalan bagi babak baru dari sandiwara busuk yang sama. Sebaiknya bila kesadaran kolektif rakyat dibangkitkan, maka drama ini akan tumbang oleh kebenaran. Syaratnya, kita harus berani mengungkap luka dan kerusakan 10 tahun kekuasaan Jokowi. Sebagai pelajaran teramat penting agar jangan terulang kembali.

Rakyat harus diingatkan. Yang sedang dihadapi bukan korban fitnah. Orang ini pelaku kerusakan, kehancuran Indonesia. Penjahat besar yang berkhianat menyerahkan sumber daya alam dan kedaulatan negeri kepada RRC.

Kalau kita biarkan dia main drama kotor lagi, 2029 bisa benar-benar jadi titik balik paling kelam dalam sejarah republik ini. Na’udzu billahi min dzalik…

Penulis: Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk,Jakarta – Jujur penulis terinspirasi membuat artikel hukum ini dari sepotong video channel youtube rekan aktivis pejuang Edy Mulyadi,yang isinya terkait sambutan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis 12 Desember 2024 di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat (Jabar).

Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan, mengaku pernah bingung terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang kala itu memilih Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ ESDM namun pendidikannya bukan dari Amerika, stanford university, Berkeley, Harvard, atau setidaknya alumnus dari Inggris.

Maka publik balik tanya, “kenapa saat ini justru Prabowo mengangkat kembali Bahlil menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih untuk masa bakti 2024-2029?

Perspektif publik atas pernyataan Prabowo tentang biografi Bahlil, secara implisit sepertinya Prabowo hendak menyampaikan deskripsi kepada publik tentang kondisi perpolitikan yang pernah eksis tersebut, bahwa, “Bahlil sosok pilihan Jokowi yang tidak berkualitas” namun realitas, ternyata Bahlil piawai menjalankan tugasnya sebagai menteri ESDM?

Karena, jika Bahlil dianggap nir kualitas, pastinya melahirkan kebingungan publik atas kausalitas dari subtansial pernyataannya Presiden RI dimaksud, “seakan Presiden yang jelas-jelas sudah memperoleh legalitas oleh sebab de jure dan de facto dukungan kuat dari para oposisi paska pilpres 2019 sejak dirinya bergabung secara resmi dengan Jokowi 2019. Namun hingga kini masih tetap dapat “didikte” oleh Jokowi untuk terus menggunakan sosok Bahlil? Analoginya, serius kah hingga kini mantan Menhan RI yang sudah menjabat RI 1 “masih siap diintervensi” oleh Jokowi?

Sehingga menyisakan pertanyaan, kenapa seorang Presiden RI bisa sungkan terhadap seorang bekas presiden yang jati dirinya menyisakan begitu banyak kebohongan publik (100 lebih)?

Dosa pribadi apa yg pernah PS perbuat? Lalu sampai kapan PS. nunut kepada cawe-cawe-nya Jokowi. Sungguh publik khawatir akankah Presiden Prabowo secara politik bakal terus berlanjut memberikan karpet merah kepada Gibran?

Jika ada asumsi tentang  teori balas budi justru teori ilustrasi ini hal yang keliru, disebabkan bukan pada tempatnya, karena bukankah Prabowo justru amat berjasa kepada Jokowi, karena siap mengalah diperalat secara politik (2019-2024) demi mengawal Jokowi, agar Prabowo dan kader partainya yang duduk di Senayan tidak menjadi oposan terhadap pemerintahan Jokowi secara akumulatif dengan fakta banyaknya barisan kelompok oposan dengan berbagai gejala yang menuntut Jokowi di-impeach, oleh sebab begitu banyaknya dusta-dusta janji politik yang amat transparan, termasuk fakta realitas adanya dugaan Ijasah Palsu S.1 yang Jokowi gunakan dari fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, ditambah law enforcement yang tidak jarang (sering) dilakukan oleh Jokowi dengan menggunakan metode diskresi politik kekuasaan (ala suka-suka) yang di-implementasikan melalui pola obstruksi, disobidiensi dan kriminalisasi. Sehingga prediksinya, bisa jadi impeachment terhadap Jokowi terwujud walau disertai suasana chaos, andai Prabowo Subianto tidak mau mengalah untuk bergabung bersama Jokowi dalam kabinet Indonesia Maju.

Namun publik pun menyadari gaya politik seseorang tentu punya perbedaan kodrati yang spesifik.

Pastinya penilaian objektifitas publik, Prabowo belum 100 (seratus) hari masa kerja sudah banyak membuat diskresi politik ekonomi dan hukum yang cukup menakjubkan, apik dan populer khusunya perihal yang menyangkut tentang kenaikan gaji dan guru honorarium, kenaikan upah buruh dan tidak dapat dilepaskan terkait diskresi politik ekonomi dan hukum terhadap PROJEK STRATEGIS NASIONAL/ PSN PIK 2 DI TANGERANG-SERANG BANTEN, HARUS DIEVALUASI

Oleh karenanya diyakini publik mayoritas bangsa ini LiNTAS SARA bakal terus menguat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Presiden RI ke 8 sepanjang kepemimpinannya selalu beralaskan dan bersandar kepada prinsip-prinsip rule of law.

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

MoneyTalk,Jakarta – Forum Penyelamat Kedaulatan Rakyat mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dan isi surat tersebut memohon kepada Prabowo agar PSN (proyek strategis nasional) PIK-2 segera dibatalkan.

Dimana Forum Penyelamat Kedaulatan Rakyat dipimpin oleh Dhio Suharmunastrie, Edy Mulyadi,Sudrajat Maslahat,Julia Satari,Mila Baabad,M. Syahyan,Deasy Narulita,Herlinda,M. Nur Saman,Eka Jaya dan Yusuf Blegur

Dan Alasan Forum Penyelamat Kedaulatan Rakyat meminta batalkan PIK – 2 lantatan Proyek PIK-2 ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) melalui konspirasi jahat oligarki dengan penguasa melalui Permenko Perekonomian No.6/2024.

Padahal Sesuai ketentuan PP No.42/2021, ada tujuh manfaat yang didapat suatu proyek jika memperoleh status PSN:
1) kemudahan perizinan dalam percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi
2) kemudahaan pembiayaan
3) jaminan pemerintah jika biaya proyek bersumber pembiayaan lain;
4) fasilitas program dan anggaran untuk penanganan dampak sosial;
5) kemudahan penyelesaian masalah hukum yang timbul.
6) tax holiday yang berbeda dengan tax holiday yang berlaku saat ini.
7) mendapat fasilitas pajak daerah berupa pengurangan, pembebasan, pemotongan dan penundaan pembayaran pokok, maupun sanksi Pajak Daerah dan Retribusi daerah (PDRD).

Dari PP No.42/2021 ini Forum Penyelamat Kedaulatan Rakyat memandang bahwa  PSN PIK-2 tidak berdiri di atas kepentingan rakyat banyak, untuk kesejahteraan rakyat banyak, tetapi justru merupakan proyek perumahan yang lebih menguntungkan pengembang. Sementara rakyat kecil.menjadi termarjinalkan. Proyek PIK-2 juga memperlebar jurang kelas sosial dan mengundang kerawanan sosial. Penguasaan bibir pantai dan laut yang begitu panjang puluhan kilometer dan luas seakan hendak membangun negara didalam.negara. Jadi Proyek PIK-2 tak lebih dari pada proyek swasta yang diberi lebel Proyek Strategis Nasional.

Dengan status PSN, pengembang PIK-2 telah menjalankan proyek sesuka hati, kebal hukum dan amoral, terutama agar dapat keuntungan semaksimal mungkin, biaya seminimal mungkin dan target cepat tercapai. Pelaksanaan proyek dapat berjalan demikian karena didukung penuh aparat-aparat kepolisian, TNI, ASN, satpol PP dan kawanan preman, serta juga pejabat pemerintah mulai dari lurah, camat, bupati, gubernur, sejumlah menteri, hingga Presiden saat Jokowi berkuasa. Bahkan lembaga pengawasan seperti DPRD kabupatan/kota, DPRD provinsi dan DPR pusat, termasuk sejumlah partai pun bungkam atas praktik brutal dan biadab proyek PIK-2.

Pengembang PIK-2 terus melakukan ekspansi pembebasan tanah menuju wilayah utara Pantai utara Banten, terbentang sekitar 100 km ke arah Merak, suatu bentangan wilayah yang cukup panjang dan luas sulit untuk dikontrol. Rawan penyelundupan orang dan barang.