11 November 2026

Edy Mulyadi

MoneyTalk id,Jakarta – Bekas presiden Joko Widodo pamer Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saat bicara di Rapat Koordinasi DPD PSI Kota Bandung, dia mengatakan, saat ini banyak pihak yang takut dengan PSI. Padahal, lanjut dia, partai yang ketua umumnya Kaesang Pangarep itu hanyalah partai baru.

“Meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan. Wong (orang) sama partai baru aja kok takut,” ujarnya.

Bagaimana kita membaca pernyataan Jokowi itu? Apakah publik dan elite politik benar-benar takut? Atau ini sekadar retorika untuk memompa percaya diri kader?

Klaim bekas tukang mebel asal Solo itu bahwa lawan politik mulai gentar perlu dibaca ganda. Di satu sisi, PSI memang memamerkan ekspansi yang luar biasa. Kepengurusan dibentuk hingga tingkat kelurahan di seluruh Indonesia. Kartu Tanda Anggota (KTA) diterbitkan menggunakan chip emas. Safari politik digelar tanpa henti. Semua ini menunjukkan sokongan finansial yang nyaris tak terbatas.

Namun di sisi lain, kecemasan publik bukan lahir dari rasa kagum. Masyarakat elus dada melihat cara-cara kekuasaan bekerja. Gerilya politik diperagakan secara telanjang. Pengurus partai dan relawan lintas kubu dibidik secara masif. Konferensi pers pengalihan dukungan relawan Anies Baswedan menjadi relawan Gibran Joeara (GI Joe), Rabu, 23 September 2026, adalah salah satunya. Fenomena berpindahnya baju dukungan ini memperlihatkan pragmatisme yang parah.

Jika ditarik benang merahnya, ada skenario besar di balik pamer otot ini. Publik tidak bodoh. Kerja politik yang mahal ini bukan cuma demi meloloskan PSI ke Senayan. Ini adalah mesin pengumpul kekuatan untuk agenda yang lebih besar. Tujuannya, mengunci karpet merah menuju Istana untuk Gibran Rakabuming Raka. Mobilisasi relawan disiapkan untuk mengawal Gibran menuju kursi presiden pada 2029. Bahkan, mesin ini disiagakan jika momentum politik datang lebih cepat.

Bohir yang Pasti Tak Gratis

Pertanyaan krusialnya: dari mana asal dana tak terbatas itu? Tentu mustahil biaya raksasa ini berasal dari kantong pribadi atau gaji pejabat atau mantan pejabat. Kalau dana pribadi Jokowi, bagaimana caranya dia bisa menimbun dalam jumlah superjumbo? Apa saja yang dia lakukan selama 10 tahun berkuasa?

Dalam kalkulasi ekonomi politik, biaya membentuk struktur nasional hingga kelurahan menelan angka belasan triliun rupiah. Di sinilah peran para bohir politik atau oligarki bekerja. Selama sepuluh tahun Jokowi berkuasa, regulasi dan konsesi ekonomi telah menguntungkan kelompok tertentu. Dana melimpah hari ini adalah bentuk re-investment politik para bohir. Hampir bisa dipastikan, merekalah sumber logistik di belakang panggung.

Tapi di ranah politik, hukum besi yang berlaku adalah no free lunch. Tidak ada makan siang gratis! Para bohir menyetor dana untuk mengamankan dinasti politik Jokowi. Kompensasinya adalah jaminan keamanan bisnis, proteksi kebijakan, dan jaminan izin konsesi di masa depan. Selama 10 tahun terakhir, mereka menikmati begitu banyak privilese untuk menguras SDA. Pada saat yang sama, negara nyaris tidak memperoleh apa-apa, kecuali sedikit penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dicurangi.

Politik modal seperti ini mengaburkan hakikat demokrasi yang dipuja-puja. Demokrasi yang sehat menuntut kesetaraan arena bertarung. Ketika logistik melimpah dikombinasikan dengan gerilya kekuasaan, keadaban publik langsung runtuh. Etika dan nilai perjuangan dilucuti. Politik hanya dihitung berdasarkan angka, uang muka, dan janji jabatan.

So, Next What?

Lantas, apakah bahaya besar ini akan dibiarkan begitu saja? Kita semua ingat bagaimana jejak sejarah ini dimulai. Proses naiknya Gibran diawali dengan manuver menelikung Mahkamah Konstitusi melalui Ketua MK yang juga pamannya, Anwar Usman. Selain itu, soal kapasitas dan kapabiltasnya yang di bawah banderol. Fakta di lapangan menunjukkan kelemahan mendasar soal kapasitas dan kapabilitas. Sangat berbahaya jika masa depan bangsa sebesar Indonesia diserahkan kepada kepemimpinan semacam ini.

Belum lagi, belakangan ijazah SMK-nya dipertanyakan. Soal pendidikan ini digugat di MK oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI), Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan. Klaim Gibran lulusan luar negeri makin terbuka kebohongannya. Surat keterangan penyetaraan pendidikannya dengan SMK yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) juga tidak memenuhi segala persyaratan yang diharuskan.

Jika MK mengabulkan petitum para penggugat, maka Gibran dinyatakan diskualifikasi. Dia harus mundur sebagai Wapres karena pencalonannya tidak sah. Jika tak mau mundur, maka harus dimundurkan. Selanjutnya, sesuai dengan Konstitusi, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama sebagai Cawapres ke MPR untuk dipilih. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru. Batas waktu pemilihan ditargetkan paling lambat 60 hari setelah putusan MK dibacakan.

Rakyat harus sadar dan melek politik. Di belakang Gibran ada Jokowi. Di belakang keduanya ada barisan oligarki yang siap kembali menguras sumber daya alam secara brutal. Di belakang mereka, ada para elite global yang menjadi dalang. Satu hal yang pasti, tak satu pun dari mereka yang bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan serta kemakmuran Indonesia dan rakyatnya.

Sehubungan dengan itu, rakyat pun tidak boleh pasrah menjadi penonton. Kesadaran kritis masyarakat adalah benteng terakhir demokrasi. Rakyat harus menolak politik uang. Harus berani menelanjangi narasi kompromistis. Juga konsisten menuntut kepemimpinan yang berintegritas.

Demokrasi yang ditopang oleh fondasi logistik bohir sungguh sangat rapuh. Bangunan instan ini mungkin terlihat perkasa saat ini karena ditopang kekuasaan. Namun begitu kran logistik tersumbat dan rakyat bersatu bergerak atas dasar kesadaran moral, struktur tanpa etika ini akan roboh tersapu kesadaran publik.

Solusi Islam

Pada titik ini, Islam bisa memberi solusi perbaikan bangsa. Islam memandang kepemimpinan (imamah) sebagai amanah berat. Bukan panggung pamer modal atau barang dagangan politik.

Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kepemimpinan yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya hanya akan menunggu kehancuran. Syarat utama kepemimpinan Islam adalah Al-Qawiyyu Al-Amin, punya kapasitas yang mumpuni serta integritas yang teruji. Syarat ini langsung tak terpenuhi ketika proses politik diawali dengan manipulasi hukum dan sokongan oligarki.

Islam juga menolak keras dominasi modal dalam menguasai sumber daya alam. Prinsip kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) melarang hutan, tambang, dan kekayaan laut dikuasai segelintir bohir. Larangan itu kian tegas dan keras, jika penguasa melakukannya demi membayar utang politik. Penguasa wajib mengelola seluruh aset negara murni untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu, ulama dan tokoh masyarakat harus kembali menjalankan peran amr ma’ruf nahi munkar. Amar ma’ruf nahi munkar adalah kontrol sosial untuk mengoreksi penguasa yang melenceng. Rakyat tidak boleh menjual suara demi politik uang (riswah). Dalam pandangan Islam, pemberi dan penerima suap politik sama-sama merusak tatanan sosial.

Rakyat tidak boleh pasrah menjadi penonton. Kesadaran kritis masyarakat yang berlandaskan moral dan etika agama adalah benteng terakhir demokrasi. Rakyat harus menolak politik modal dan menelanjangi narasi kompromistis. Rakyat pun harus secara konsisten menuntut kepemimpinan yang berintegritas.

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk.id, Jakarta –  Wartawan senior Edy Mulyadi menyoroti beredarnya isu mengenai dugaan ancaman terhadap Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Sorotan itu disampaikan melalui tayangan di akun YouTube @BangEdyChannel pada Kamis (6/8/2026) dengan tema “!!Benarkah Ada Yang Mau Boen#h Kapolri? Perang Opini Dan Narasi, Listyo Sigit Mulai Playing Victim?”.

Dalam paparannya, Edy mempertanyakan narasi yang menyebut adanya pihak tertentu yang disebut marah terhadap Kapolri karena dianggap berani memberantas korupsi.

“Berdalih informasi intelijen, isu ada yang mau bunuh Kapolri Listyo Sigit digelindingkan. Katanya, ada pihak-pihak tertentu yang marah karena Listyo dianggap berani memberantas korupsi,” ujar Edy Mulyadi dalam tayangan tersebut.

Edy juga menyinggung posisi Kapolri yang disebut-sebut siap “pasang badan” untuk kepentingan civil society. Menurutnya, narasi tersebut perlu diuji secara kritis.

“Buat mereka yang agak melek politik sedikit saja, narasi ini sungguh menggelikan. Justru saat dia Kapolri korupsi merajalela. Termasuk dan terutama yang dilakukan para petinggi Polri,” katanya.

Lebih lanjut, Edy menyampaikan kritik terhadap penegakan hukum yang menurutnya kerap dianggap tidak berimbang.

“Polisi juga banyak menangkapi, mengkriminalisasi, bahkan menyiksa para aktivis yang kritis terhadap kekuasaan Jokowi. Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas,” ujarnya.

Di akhir komentarnya, Edy melontarkan kritik bernada satir terhadap pihak-pihak yang menurutnya terlalu membela pejabat tertentu.

“Mbok kalau mau jilat pejabat, agak sedikit cerdas, lahhh… Orang Jawa bilang, ngono yo ngono, ning ojo ngono,” ucapnya.

Tayangan tersebut dapat diakses melalui kanal YouTube @BangEdyChannel pada tautan yang dibagikan Edy Mulyadi.

Redaksi memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Divisi Humas Polri, pihak Kapolri, maupun pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan tanggapan atas tayangan dan pernyataan Edy Mulyadi tersebut. Apabila tanggapan resmi diterima, redaksi akan memuatnya secara proporsional pada pemberitaan lanjutan.

Pernyataan yang dimuat dalam berita ini merupakan pendapat dan pernyataan Edy Mulyadi sebagaimana disampaikan dalam tayangan YouTube yang bersangkutan. Redaksi menyajikannya sebagai informasi yang memiliki nilai berita dan tetap menjunjung asas keberimbangan serta praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Wartawan senior Edy Mulyadi menyoroti isu yang berkembang di media sosial mengenai potensi kerusuhan di Jakarta pada Agustus 2026. Dalam tayangan di akun YouTube pribadinya bertajuk “AGUSTUS BAKAL RUSUH? SIAPA BERMAIN? BENARKAH MEREKA MAU JATUHKAN PRABOWO?” yang disiarkan pada 3 Agustus 2026, Edy mempertanyakan siapa pihak yang diduga mengambil keuntungan dari beredarnya rumor tersebut.

Edy menyebut isu kerusuhan kembali mencuat setelah sejumlah pusat perbelanjaan dan mal di Jakarta memasang pagar dengan ukuran lebih tinggi dari biasanya.

“Gosip Jakarta bakal rusuh pada Agustus ini masih saja menggelinding liar. Apalagi sejumlah mal dan pusat perbelanjaan meninggikan pagarnya,” kata Edy Mulyadi dalam tayangan tersebut, Senin (3/8/2026).

Menurut Edy, langkah pengamanan itu memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Publik langsung menerjemahkan ini sebagai antisipasi jika kerusuhan benar-benar terjadi,” ujarnya.

Dalam video itu, Edy juga mengajukan sejumlah pertanyaan yang ia sebut sebagai bagian dari upaya membaca situasi politik yang berkembang.

“Lalu, siapa yang bermain dan mengail di air keruh? Benarkah ada jejak Geng Oslo? Betulkah mereka bekerja sama dengan para oligarki yang marah karena bisnis haram tambang dan sawit ratusan triliun mereka disikat Prabowo?” tutur Edy.

Namun demikian, Edy tidak menyampaikan bukti atau data yang dapat memverifikasi dugaan mengenai keterlibatan pihak tertentu dalam isu tersebut.

Pemprov DKI Bantah Isu Kerusuhan

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah adanya indikasi Jakarta akan mengalami kerusuhan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut Edy dalam tayangannya, bahkan telah meminta pengelola pusat perbelanjaan untuk membongkar pagar yang dianggap menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah. Dia bahkan sudah memerintahkan pengelola mal membongkar pagar tingginya,” kata Edy mengutip pernyataan pemerintah daerah.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pemprov DKI tidak melihat adanya kondisi darurat keamanan yang mengharuskan pemasangan pagar tinggi di pusat-pusat keramaian.

Polda Metro dan Pemerintah Pastikan Aktivitas Normal

Selain Pemprov DKI, Polda Metro Jaya juga disebut telah memberikan jaminan bahwa situasi keamanan Jakarta dalam kondisi terkendali.

“Polda Metro Jaya menjamin keamanan Jakarta,” ujar Edy dalam tayangan itu.

Sementara itu, Menteri Perdagangan disebut menyatakan bahwa aktivitas perdagangan berlangsung normal dan tidak terganggu oleh isu yang beredar.

“Menteri Perdagangan mengklaim aktivitas perdagangan berlangsung normal,” kata Edy.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah pusat yang mengonfirmasi adanya rencana kerusuhan di Jakarta pada Agustus 2026. Isu tersebut sejauh ini beredar dalam bentuk rumor dan spekulasi di media sosial. Sejumlah pengamat juga menilai rumor demonstrasi atau kerusuhan tidak otomatis menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap stabilitas pemerintahan.

Imbauan Tidak Berspekulasi

Pemberitaan mengenai isu keamanan memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kepanikan publik. Karena itu, informasi yang beredar di media sosial sebaiknya diverifikasi melalui sumber resmi pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga terkait sebelum disebarluaskan lebih lanjut.

MoneyTalk.id, Jakarta –  Wartawan senior Edy Mulyadi menyampaikan pandangannya mengenai dinamika penegakan hukum dan pemberantasan mafia tambang serta perkebunan sawit melalui tayangan di akun YouTube pribadinya @bangEdyChannel pada 20 Juli 2026. Dalam tayangan tersebut, Edy menilai keberhasilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Satgas Tambang telah memicu perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Menurut Edy Mulyadi, Satgas PKH berhasil mengembalikan 5,88 juta hektare kebun sawit yang dikuasai secara ilegal oleh oligarki, sementara Satgas Tambang merampas sekitar 12.300 hektare lahan tambang. Ia menyebut capaian tersebut membuat mafia tambang dan mafia sawit marah.

“Satgas PKH berhasil mengembalikan 5,88 juta ha kebun sawit yang dikuasai secara ilegal oleh oligarki. Satgas Tambang merampas sekitar 12.300 ha lahan tambang. Semua ini benar-benar membuat para mafia tambang dan sawit murka,” ujar Edy Mulyadi dalam tayangan tersebut.

Edy kemudian mengaitkan kondisi itu dengan posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas PKH.

Menurutnya, sejak 2024 Febrie telah menjadi sasaran operasi pihak-pihak tertentu. Dalam pernyataannya, Edy mengatakan, “Sebagai Ketua Harian Satgas, Jampidsus jadi target operasi sejak 2024. Dia bahkan dikuntit terus Densus 88. Penguntitan ini saja sudah membuktikan bahwa itu bukan tugas resmi lembaga. Bukan tugas pokok Densus menguntit pejabat tinggi negara.”

Ia juga menyampaikan tuduhannya bahwa terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat. “Jelas ini penyalahgunaan institusi negara oleh oknum petinggi Polri. Data yang didapat oleh intel densus inilah yang digunakan untuk menggrebek beberapa tempat sekaligus,” kata Edy.

Lebih lanjut, Edy Mulyadi menyampaikan pendapatnya bahwa setelah Jampidsus Febrie Adriansyah berhasil disingkirkan, sasaran berikutnya adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

“Keberhasilan menyingkirkan Jampidsus membuat mafia dan Geng Oslo merasa percaya diri. Mereka menjadikan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai target berikutnya untuk disingkirkan,” ujarnya.

Edy juga menyampaikan penilaiannya mengenai dampak politik yang mungkin terjadi apabila hal tersebut benar-benar terjadi.

“Kalau Menhan berhasil disingkirkan, maka artinya Prabowo tidak punya instrumen lagi untuk bertahan. Prabowo dalam bahaya!” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Edy Mulyadi yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya dan belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan atau klarifikasi dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kejaksaan Agung, Polri, maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut, termasuk mengenai dugaan penguntitan terhadap Jampidsus Febrie Adriansyah dan tudingan adanya keterlibatan “Geng Oslo”. Oleh karena itu, informasi tersebut perlu dipandang sebagai pernyataan narasumber yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sesuai prinsip.

MoneyTalk.id, Jakarta – Wartawan senior Edy Mulyadi menilai penghentian pengumpulan data dan bahan keterangan terkait dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung memunculkan pertanyaan besar di tengah publik. Dalam rilis yang diterbitkan pada Selasa (14/7/2026), Edy Mulyadi menyebut langkah tersebut memunculkan dugaan adanya kompromi di balik memanasnya hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung.

Dalam tulisannya berjudul “Kejagung Injak Rem, Kasus Febrie Cincai? Sesama Setan Saling Melindungi”, Edy Mulyadi mengawali dengan menggambarkan ekspektasi publik terhadap memanasnya hubungan dua institusi penegak hukum tersebut.

“Gila! Benar-benar gila cara main elite kita. Publik awalnya mengira bakal ada pertunjukan adu otot yang menegangkan antara Polri dan Kejagung. Dua raksasa penegak hukum ini sudah tak malu-malu mempertontonkan ego sektoral masing-masing,” tulis Edy Mulyadi.

Namun menurut Edy Mulyadi, yang terjadi bukan sekadar ego sektoral, melainkan perebutan kepentingan dalam penanganan perkara korupsi bernilai besar.

“Tapi tunggu dulu. Ego sektoral? Bukan. Itu masih mending. Sejatinya mereka cuma sedang berebut lapak. Kalau preman kampung rebutan lapak lahan parkir atau uang jago di pasar tradisional. Polri dan Kejagung rebutan lapak kasus-kasus korupsi superjumbo. Maklum, dari sini para pejabat laknat itu berpeluang ikut menjarah duit hasil korupsi,” tulis Edy Mulyadi.

Edy Mulyadi kemudian menyinggung temuan hasil penggeledahan di rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah.

“Buktinya? Temuan hasil penggeledahan di rumah Jampidsus Febrie Ardiansyah itu, lah. Uang tunai ratusan miliar plus 74 kg batangan emas murni! Itu baru dari satu lokasi. Padahal polisi menggeledah belasan titik lain. Hmmm…” tulis Edy Mulyadi.

Menurut Edy Mulyadi, publik sebelumnya menyaksikan rangkaian dinamika yang disebutnya sebagai drama saling mengintai hingga muncul isu penggeledahan dan penetapan tersangka terhadap Jampidsus Febrie Ardiansyah. Situasi tersebut, menurut Edy Mulyadi, sempat memunculkan harapan akan adanya babak baru pemberantasan korupsi.

Namun, Edy Mulyadi menilai perkembangan berikutnya justru berakhir antiklimaks.

Namun Edy Mulyadi menilai alasan tersebut hanya menjadi pembenaran atas praktik penegakan hukum yang menurutnya semakin pragmatis dan transaksional.

Pada bagian penutup, Edy Mulyadi menyatakan penegakan hukum saat ini tidak lagi semata-mata berbicara mengenai keadilan, melainkan bergantung pada kepentingan pihak-pihak yang berkuasa.

Ia juga menyebut kesimpulan satir yang berkembang di kalangan netizen mengenai kolaborasi “setan dan setan” merupakan bentuk frustrasi publik terhadap kondisi penegakan hukum. Menurut Edy Mulyadi, “Kotak pandora MBG resmi ditutup buku. Kartu truf disimpan kembali ke dalam saku. Selanjutnya para pemainnya bisa kembali pesta pora dengan gempita.”

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Kejaksaan Agung, Polri, Jampidsus Febrie Ardiansyah maupun Badan Gizi Nasional terkait pandangan dan dugaan yang disampaikan Edy Mulyadi dalam rilis tersebut. Berita ini memuat substansi rilis dan opini penulis, sementara tanggapan dari pihak-pihak yang disebutkan akan dimuat apabila telah diperoleh.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dinamika politik pasca-Pilpres selalu menyisakan cerita. Namun, apa yang dipertontonkan oleh pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini melampaui batas kewajaran. Kita seperti disuguhi drama dua babak yang dimainkan dalam satu panggung, tapi dengan naskah yang bertolak belakang.

Di satu sisi, Presiden Prabowo sedang babak-belur dikepung dari segala penjuru. Kritik tajam netizen. Gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Di sisi lain, Gibran tampak santai. Seolah steril dari berbagai problem yang membelit negara dan rakyat.

Kritik dan demo terhadap Prabowo nyaris tak pernah berhenti. Isunya pun berat: sengkarut program Makan Bergizi Gratis (MBG), kontroversi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), rupiah yang loyo, IHSG yang anjlok, dan tekanan fiskal kian mencekik. Juga ada soal kebijakan pajak yang dinilai gila-gilaan, serta polemik perpanjangan usia pensiun Kapolri. Proyek food estate yang sempat senyap, tiba-tiba mencuat lagi ke permukaan.

Namun, tengoklah ke sisi lain panggung. Wapres Gibran justru tampil begitu tenang, bahkan cenderung abai. Dia bak makhluk dari planet lain yang sama sekali terlepas dari seluruh kegaduhan ekonomi dan sosial yang melanda negeri. Gibran tidak pernah berkomentar soal nilai tukar rupiah, saham, atau carut-marut MBG. Ketika mahasiswa berdemo di mana-mana, Gibran justru sibuk memainkan narasi politiknya sendiri.

Ingat momen di Istana Wapres ketika Gibran menerima rombongan “mahasewa”? Disebut mahasewa karena terbukti merupakan massa bayaran. Belum lagi manuvernya membawa rombongan mahasiswa UI ke Papua tanpa izin rektorat.

Di lapangan, Gibran sangat rajin keliling daerah membagikan bantuan sosial (Bansos). Ini bukan sekadar tugas seremonial seorang wakil presiden. Ini adalah langkah konsolidasi politik yang taktis, sekaligus sebuah upaya membusukkan kepemimpinan Prabowo dari dalam.

Dengan semua manuvernya, Gibran sedang mengatakan: saya berbeda dengan Prabowo. Prabowo hobi marah-marah, menuduh sana-sini, boros, dan asyik dengan jalan-jalan ke luar negeri. Sedangkan saya cool, penuh senyum, ramah, mengayomi, dan perhatian pada rakyat jelata. Semua itu dilakukannya demi investasi politik menuju 2029. Bahkan bukan mustahil lebih cepat dari itu.

Gerilya PSI dan Serangan Udara

Manuver Gibran dari Istana Wapres diperkuat secara masif oleh gerakan eksternal keluarganya. Di garis depan, kita melihat pergerakan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dipimpin oleh adik kandung Gibran, Kaesang Pangarep, kini gencar melakukan gerilya politik ke akar rumput. PSI sengaja disiapkan sebagai “sekoci” dan infrastruktur politik cadangan untuk mengamankan jalur dinasti.

Gerakan darat PSI ini diperkuat oleh gempuran luar biasa di ruang digital. Pasukan buzzer dan influencer sewaan. Orang-orang yang oleh mantan Danjen Kopassus Soenarko disebut para pemakan bangkai ini, bergerak serentak di media sosial. Mereka menebar narasi fitnah, memutarbalikkan fakta, dan mendelegitimasi pemerintahan Prabowo.

Pola ini sangat terbaca. Bukan kejadian alamiah. Ini adalah cyber warfare yang diorkestrasi dari satu komando. Tujuannya menciptakan distrust (ketidakpercayaan) publik yang akut terhadap Prabowo. Masyarakat didorong untuk meragukan dan marah kepada kepemimpinan Prabowo akibat hasutan media sosial. Jika ini berhasil diwujudkan, saat itulah karpet merah digelar untuk Gibran agar tampil sebagai “pahlawan penyelamat”.

Orkestrasi politik ini kian benderang jika kita membaca pergerakan sang ayah, Joko Widodo. Mantan presiden ini tampak belum rela melepaskan panggung kekuasaan. Dia gencar melakukan safari politik keliling Indonesia. Tentu saja, publik yang melek politik membacanya bukan jalan-jalan, apalagi silaturahmi biasa.

Kunjungan ke Lampung, misalnya, memicu kegaduhan luar biasa. Ada penolakan masyarakat lapis bawah dari segala elemen; mahasiswa, aktivis, emak-emak, dan lainnya. Tapi pada saat yang sama, segelintir elite lokal justru menganugerahinya gelar “Paduka Pemuka Bangsa”.

Yang paling mencolok tentu saja prosesi adat yang menyertakan adegan menginjak kepala kerbau. Bagi sebagian kalangan yang paham akan bahasa simbol, ini adalah pesan politik tingkat tinggi. Banyak yang menafsirkan bahwa aksi menginjak kepala kerbau tersebut merupakan simbol keberanian Jokowi untuk “menginjak” partai lamanya. Faktanya, PDIP berlambang kepala banteng. Sebuah pesan intimidatif bahwa Geng Solo masih memiliki taji dan nyali untuk menggilas lawan politiknya.

Kolaborasi Jahat Jokowi dan Oligarki

Semua manuver dan gerilya tadi tentu membutuhkan dana sangat besar. Publik percaya, Jokowi punya uang sangat banyak. Politisi senior PDIP Beathor Suryadi, misalnya, yakin di rumah Jokowi ada bungker berisi duit. Jumlahnya sangat fantastis, ratusan triliun. Dia bahkan menyebut masih ada sejumlah bungker di beberapa tempat lain.

Meski begitu, ikhtiar menjatuhkan Prabowo dan segera menaikkan Gibran berkelindan dengan kepentingan oligarki. Mereka siap dengan senang hati mendanai semua gerakan kolosal ini. Biaya safari politik Jokowi, gerilya PSI, dan bayaran para buzzer/influencer cuma remah-remah bagi oligarki.

Di sinilah kita melihat kongkalikong jahat antara penguasa dinasti dan para oligarki hitam. Yang disebut terakhir adalah para penikmat Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, mereka telah mengeruk kekayaan alam kita dengan nilai fantastis hampir tanpa tersentuh hukum. Angkanya mencapai belasan bahkan puluhan ribu triliun rupiah.

Namun, kenyamanan mereka terusik di era Prabowo. Langkah tegas pemerintah yang mulai menyita jutaan hektare perkebunan dan pertambangan ilegal membuat para oligarki ini meradang. Kemarahan mereka makin memuncak ketika pemerintah membabat habis praktik under-invoicing (pemanipulasian nilai faktur yang lebih rendah) dan transfer pricing—modus klasik yang selama ini digunakan untuk melarikan modal ke luar negeri dan menghindari pajak.

Ditambah hadirnya kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI), menjadi pukulan telak yang mematikan bagi mereka. Kran-kran penyelundupan ditutup. Celah manipulasi disumbat. Kehilangan potensi jarahan ribuan triliun membuat para oligarki gelap mata. Mereka menemukan sekutu yang sepadan pada diri Jokowi yang juga sedang panik mengamankan masa depan politik anak-anaknya.

Maka, terjadilah kongsi jahat itu: Jokowi butuh kekuasaan dan proteksi untuk dinastinya. Sementara oligarki butuh kembali mengeruk SDA Indonesia tanpa gangguan. Tujuan akhir dari kongsi ini sangat mengerikan: menjatuhkan Prabowo secepatnya. Mereka tidak mau menunggu sampai 2029.

Tekanan fiskal. Rupiah yang digoyang. Demonstrasi yang dirancang dan ditunggangi. Fitnah yang ditebar buzzer di media sosial. Semua itu adalah peluru-peluru yang ditembakkan secara bersamaan untuk menciptakan instabilitas nasional.

Prabowo?

Melihat kenyataan yang kasat mata ini, muncul satu pertanyaan mendasar yang krusial bagi masa depan bangsa: Apakah Prabowo menyadari semua manuver di sekelilingnya ini? Jika jawabannya Ya, lantas strategi dan antisipasi apa yang sedang disiapkan oleh sang Jenderal?

Namun, jika jawabannya Tidak, mosok seorang Presiden, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrad tidak menyadari bahwa dia sedang dikepung dari dalam rumahnya sendiri? Bukankah presiden punya semua perangkat untuk mendeteksi setiap pergerakan seperti ini? Ibarat kata, tak ada sebatang jarum pun yang jatuh tanpa sepengetahuan presiden!

Sebagai rakyat, kita harus jujur melihat potensi ancaman ini. Kita wajib mengingatkan Presiden Prabowo untuk tetap tegak, waspada. Yang lebih penting lagi, publik harus mendorong agar Prabowo berani menyikat balik. Upaya kembalinya kekuatan Jokowi dan Geng Solo harus dicegah demi keselamatan negara.

Tidak bisa tidak, apa yang dilakukan Geng Solo dan oligarki ini adalah kudeta merangkak. Kudeta senyap tapi sistematis dan terencana dengan sangat baik. Jika upaya percepatan penggantian kekuasaan ini terjadi, Prabowo adalah korban pertama. Dia terjungkal dari kursi presidennya.

Tapi, korban kudeta ini bukan hanya Prabowo. Seluruh rakyat Indonesia akan menghadapi bencana besar. Kita terancam dipimpin oleh sosok nirkualitas seperti Gibran. Di belakang sosok Gibran yang minim pengalaman politik substansial itu, ada Jokowi yang mengendalikan benang merahnya. Di belakang Jokowi, bercokol kekuatan oligarki domestik yang serakah. Dan di belakang oligarki, ada kepentingan geopolitik raksasa seperti Republik Rakyat China (RRC) yang siap mencengkeram kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum kita.

Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Ini sangat berbahaya. Gibran ternyata terbukti tidak senaif yang dikira banyak orang. Dia makin pintar membaca celah dan taktis. Karena itu, dia makin berbahaya bagi stabilitas pemerintahan saat ini.

Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah tegas sebelum semua terlambat. Jargon satu musuh terlalu banyak dan seribu teman sedikit harus ditinjau ulang. Teman yang banyak artinya kompensasi yang banyak pula. Di antara para teman, banyak juga yang penjilat. Yang paling bahaya, justru teman yang diam-diam pengkhianat.

Prabowo harus waspada dan tegas. Bertindak cepat dan tepat. Eliminasi setiap potensi ancaman yang ada. Singkirkan sikap ewuh-pakewuh apalagi rasa utang budi. Kalaupun, sekali lagi: ini kalaupun, Prabowo berutang budi, cukup satu tahun untuk melunasi. Tidak boleh merasa utang budi politik sepanjang masa.

Prabowo harus menjaga jangan sampai istana yang megah runtuh dari dalam. Jangan sampai bangsa dan rakyat Indonesia terjerumus dalam derita berkepanjangan. Jangan sampai semua itu terjadi karena kelalaian mendeteksi musuh dalam selimut yang bekerja untuk “tetangga sebelah” dan mantan penguasa yang telah lengser. []

Penulis :

MoneyTalk, Jakarta – Suhu politik nasional mulai memanas meski Pilpres 2029 masih sekitar tiga tahun lagi. Wacana tentang kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi lawan politik Presiden Prabowo Subianto pada kontestasi 2029 kini mulai ramai diperbincangkan. Suhu politik nasional mulai memanas meski Pilpres 2029 masih sekitar tiga tahun lagi. Wacana tentang kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi lawan politik Presiden Prabowo Subianto pada kontestasi 2029 kini mulai ramai diperbincangkan.

Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, termasuk yang menilai peluang itu sangat terbuka. Menurut dia, Prabowo kemungkinan besar akan memilih figur calon wakil presiden lain yang dianggap lebih sesuai dengan kriteria kepemimpinannya.

“Gibran lebih berpotensi menjadi lawan Prabowo ketimbang pasangan,” kata Erizal seperti dikutip sejumlah media, Rabu (20/5/2026).

Pandangan itu memicu kembali perdebatan publik soal relasi politik antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait narasi “Prabowo-Gibran dua periode” yang beberapa kali disampaikan Jokowi dalam berbagai kesempatan.

Wartawan senior Edy Mulyadi menilai narasi tersebut tidak sesederhana dukungan politik biasa. Menurutnya, ada strategi penguncian kekuasaan jangka panjang yang sedang dibangun.

“Ucapan Jokowi tentang dua periode bukan sekadar dukungan. Itu upaya penguncian politik agar posisi Gibran tetap aman di lingkar inti kekuasaan sampai 2034,” tulis Edy Mulyadi dalam rilisnya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Edy, narasi dua periode mengandung pesan tersirat agar Prabowo tidak mengganti Gibran pada Pilpres mendatang. Jika itu terjadi, ia menilai potensi tekanan politik akan sangat besar.

Ia menyebut kemungkinan munculnya framing pengkhianatan terhadap kesinambungan kekuasaan, termasuk pergerakan kelompok relawan, jaringan loyalis, hingga mesin opini digital.

“Sejak sekarang pagar politiknya sedang dipasang,” ujarnya.

Edy juga menyoroti proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden. Ia menilai langkah itu merupakan bagian dari desain keberlanjutan kekuasaan dinasti politik.

Menurut dia, jika duet Prabowo-Gibran tetap bertahan hingga 2029, maka Gibran akan memperoleh pengalaman kekuasaan selama 10 tahun penuh yang menjadi modal besar menuju Pilpres 2034.

“Gibran bisa membangun jaringan birokrasi, militer, bisnis, internasional, dan partai politik. Itu modal luar biasa untuk menjadi capres utama pada 2034,” katanya.

Namun jika pada akhirnya terjadi pecah kongsi politik, Edy menilai keluarga Jokowi tetap berada pada posisi menguntungkan karena Gibran sudah memiliki panggung nasional dan basis politik sendiri.

Karena itu, ia mengingatkan Prabowo agar berhati-hati membaca arah dinamika politik ke depan.

“Prabowo adalah presiden. Mandat rakyat ada di tangannya. Jangan sampai pusat gravitasi kekuasaan perlahan bergeser ke kelompok lain yang punya agenda jangka panjang berbeda,” tegasnya.

Edy juga menilai sejarah politik Indonesia menunjukkan banyak pemimpin akhirnya terjebak dalam lingkar kekuasaan yang awalnya dianggap sekutu politik.

“Hari ini hubungan Prabowo dan Jokowi terlihat mesra. Tapi politik bukan soal perasaan. Ini soal kepentingan dan keberlanjutan pengaruh,” tulisnya.

Ia menegaskan rakyat memilih Prabowo untuk memimpin Indonesia, bukan menjadi jembatan bagi konsolidasi dinasti politik baru.

“Jika tidak hati-hati, demokrasi perlahan bisa berubah jadi kerajaan modern. Pemilu tetap ada, rakyat tetap datang ke TPS, tetapi kekuasaan hanya berputar di lingkar darah yang sama,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Kamis, 14 Mei 2026 The Economist menulis serangkaian kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Judulnya lumayan menohok. “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”. Tulisan tersebut menyoroti kekhawatiran atas kebijakan ekonomi populis, pelemahan demokrasi, serta peningkatan sentralisasi kekuasaan.

Kritik kepada penguasa boleh. Bahkan penting dan harus. Tapi, kita juga perlu melihat “siapa”. Bukan cuma “apa”. Ini penting. Bukan bermaksud denial. Tapi faktor “siapa” bisa mengungkap agenda penting di balik kritik yang disampaikan. Apakah kritik benar-benar objektif? Atau, bias karena ada motif tertentu dan atau kepentingan majikan yang harus dilayani.

Majalah The Economist, terbit kali pertama pada 1843 di London, Inggris. Sudah lama sekali. Dalam perkembangannya, ia menjadi “bacaan wajib” bagi para investor dan elit global. Pada titik ini, The Economist bukan sekadar jurnal ekonomi. Ia juga alat ideologis yang menyebarkan doktrin pasar bebas di balik balutan analisis objektif.

Karena latar belakang inilah, artikel terbaru The Economist tentang Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto sangat mungkin sarat bias struktural. Ia mewakili kepentingan majikan globalnya. Mereka para pemodal dan kaum liberal-demokrat yang ingin Indonesia tetap terbuka bagi investasi dan ekspansi pasar mereka.

Namun, sekali lagi, menguliti faktor “siapa” tidak serta merta membuat kita menolak mentah-mentah kritik. Terlalu mudah tersinggung dan menutup mata terhadap kebenaran yang terkandung dalam kritik jelas sikap yang memalukan.

*Ok, sih. Tapi…*

Sekarang mari kita objektif dan jujur. Beberapa kekhawatiran The Economist sesungguhnya punya dasar yang kuat. Program makan gratis untuk anak sekolah bertajuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi merah putih (KMP), misalnya. Mengutip si Manusia Merdeka Muhammad Said Didu, dia percaya dengan niat Prabowo. Tapi Said frustasi dengan caranya. Belakangan dia malah bilang “bisa gila” dengan cara Prabowo merealisasikan niat baiknya.

Dua program populis Prabowo itu, sekali lagi, mulia. Tapi perencanaan dan persiapannya tidak matang. Akibatnya, fakta di lapangan banyak bermasalah. Laporan dari berbagai daerah menyebut terjadinya keracunan makanan yang massif. Juga adanya penyalahgunaan anggaran dan proyek fiktif. MBG dan KMP jadi lahan subur praktik korupsi yang melibatkan elit politik, tentara dan polisi. Dalam sistem yang pengawasannya lemah, uang rakyat memang mudah ditelikung segelintir orang.

Disiplin fiskal yang dikhawatirkan The Economist juga masuk akal. Defisit anggaran 2025 tercatat mencapai 2,92% dari PDB. Angka ini melesat dari target 2,53%. Penyebabnya, realisasi pajak yang turun Rp 271,7 triliun. Rasio utang pemerintah per Maret 2026 mencapai Rp 9.920 triliun atau 40,75% dari PDB.

Ada lagi yang tidak kalah mengkhawatirkan. Bagaimana pengelolaan Danantara dengan aset US$1 triliun? Maaf, ini bukan sekadar angka-angkanya. Tapi soal transparansi. Tanpa mekanisme kontrol yang kuat, dana sebesar itu bisa dengan mudah berubah jadi alat legitimasi politik atau sumber baru korupsi. Begitu juga dengan inflasi yang menyentuh 4,76% pada Februari 2026. Artinya, tekanan ekonomi sedang nyata terasa.

Tapi di sinilah letak bias The Economist yang patut diwaspadai. Majalah ini mengabaikan sejarah dan konteks Indonesia yang jauh lebih kompleks daripada narasi liberalnya. The Economist tidak pernah membahas, misalnya, bagaimana di era Soeharto.

Di era penguasa Orde Baru dengan segala plus-minus kekuasaannya itu, pendapatan per kapita Indonesia meningkat drastis selama tiga dekade. Dari Rp1,5 juta jadi Rp30 juta. Model pembangunan yang menekankan kemandirian, proteksi industri strategis, dan sikap tegas terhadap kepentingan asing terbukti mampu mendorong pertumbuhan yang tinggi pada masanya.

Pelajaran pentingnya bukan untuk kembali ke otoritarianisme. Tapi ini bukti bahwa Indonesia memiliki hak untuk mencari model pembangunan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Bukan sekadar mengikuti resep liberal murni yang digariskan IMF, WB, dan World Trade Organization (WTO) sebagai trio lembaga penjaga kapitalisme global.

The Economist juga mengabaikan konteks demokrasi Indonesia sebagai sebuah proses belajar. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan populasi 290 juta jiwa, baru saja melewati transisi demokratis yang penuh kompleksitas.

Standar Barat yang sudah mapan tidak bisa menjadi satu-satunya patokan untuk menilai bangsa yang sedang mencari jalannya sendiri. Dalam demokrasi yang sesungguhnya, program populis–bagaimana pun cacat pelaksanaannya di lapangan—adalah bentuk legitimasi politik yang sah. Pemimpin yang terpilih memang harus merespon aspirasi rakyat.

Program populis seperti MBG, misalnya, bukanlah dosa itu sendiri. Banyak negara sukses menggunakan instrumen serupa untuk membangun human capital dan legitimasi politik. Brasil dan India bisa jadi contoh sukses yang bagus. Masalahnya di Indonesia adalah tata kelola dan akuntabilitasnya yang masih amburadul.

Pelayan Kapitalisme Dan Elit Global

Mari kita luruskan posisi The Economist dengan lebih jujur. Sejak lahir, media publikasi itu sudah jadi alat propaganda kaum kapitalis global. Majikan mereka adalah para pemodal besar di Wall Street, City of London, dan pusat-pusat keuangan Barat lainnya. Sejatinya, percayalah, mereka tidak peduli pada nasib rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tak ambil pusing pada suksesi kepemimpinan di Jakarta. Satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah keterbukaan pasar Indonesia yang seluas-luasnya. Dengan begitu barang-barang impor dan modal asing bisa mengalir deras ke Nusantara.

Pertanyaan fundamental yang tidak pernah mereka ajukan adalah: bagaimana Indonesia menjaga kedaulatan ekonominya? Kedaulatan ekonomi bukan sekadar soal harga saham di IHSG atau peringkat kredit dari S&P. Kedaulatan ekonomi adalah kemampuan Indonesia untuk menentukan sendiri arah pembangunan bangsanya. Kedaulatan yang tanpa bergantung pada keputusan Wall Street atau IMF dan Bank Dunia.

Mereka tidak suka negara yang punya industri dalam negeri kuat. Industri yang kuat berarti ketahanan ekonomi yang membatasi ruang gerak mereka. Mereka membenci subsidi pangan, subsidi energi, dan program perlindungan petani. Semua itu membuat rakyat Indonesia tidak tergantung pada pasar global.

Mereka tak rela Danantara berdiri. Karena dana sebesar US$1 triliun yang dikelola secara merdeka adalah ancaman serius terhadap dominasi lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Danantara, dengan visinya menggerakkan aset BUMN untuk pembangunan nasional, adalah wujud nyata kedaulatan ekonomi Indonesia—suatu hal yang sangat ditakuti kaum kapitalis global. The Economist, yang merupakan lobi terorganisir kaum kapitalis global, menulis artikelnya bukan untuk membantu Indonesia. Tapi untuk melemahkan Indonesia dari dalam agar bisa dimanfaatkan secara maksimal.

The Economist juga kerap menjadi corong bagi kaum liberal-demokrat global yang ingin mengontrol arah politik negara-negara berkembang. Mereka membenci program-program populis seperti makan gratis. Pasalnya, program-program itu bakal memperkuat legitimasi pemimpin yang tidak tunduk pada agenda Barat.

Mereka sangat tidak suka keterlibatan militer dalam proyek sipil. Karena militer yang kuat di mata mereka adalah ancaman bagi tatanan liberal yang mereka dogmakan. Mereka mati-matian mencegah Indonesia memilih jalur pembangunan mandiri. Karena jalan itu tidak ada dalam agenda IMF dan World Bank.

Pada akhirnya, artikel The Economist bisa dibaca sebagai cermin pandangan liberal-globalis. Hal itu tidak salah, karena jelas siapa yang mereka layani. Namun Indonesia bukanlah investasi belaka. Indoneia adalah rumah bagi 290 juta manusia dengan aspirasi dan hak menentukan jalannya sendiri. Kita perlu kritik jujur dari dalam negeri. Kritik tentang korupsi dalam program populis yang serampangan. Kritik atas rendahnya transparansi Danantara. Kritik atas efisiensi anggaran yang timpang.

Di sisi lain, kita juga perlu skeptis terhadap kritik dari luar yang sarat bias ideologis. Tapi yang tidak kalah berbahayanya dari bias liberal Barat, adalah bias lokal yang takut dikritik. Marilah kita kritis terhadap semua pihak—termasuk diri kita sendiri. Karena hanya dari kerendahan hati itulah, sebuah bangsa bisa belajar menjadi lebih baik.

Penulis : Edy Mulyadi,Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Selasa malam, 3 Maret 2026, suasana di Istana tidak biasa. Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, dan para ketua umum partai-partai parlemen. Mereka datang. Duduk satu meja. Bicara panjang lebar. Hampir empat jam.

Agenda resminya: perkembangan geopolitik. Pertanyaannya: mengapa harus sekaligus? Mengapa harus selengkap itu? Tentu ini bukan makan malam nostalgia. Bukan silaturahmi kebangsaan biasa. Ini adalah gerak politik tingkat tinggi.

Ketika seorang presiden mengumpulkan para pemimpin lintas rezim dalam satu forum tertutup, sedikitnya itu menandakan dua hal. Pertama, situasinya serius. Sangat serius! Kedua, keputusan yang akan diambil berdampak luas. Geopolitik dunia memang sedang bergejolak. Timur Tengah membara. Polarisasi global makin tajam. Iran, Rusia, Korut, dan China di satu sisi. Amerika, Israel, dan negara-negara Teluk di sisi lain. Juga blok-blok baru sedang menata ulang posisi.

Indonesia tidak mungkin berdiri di ruang hampa. Langkah Prabowo bisa dibaca sebagai upaya membangun konsensus nasional sebelum mengambil atau menegaskan sikap strategis. Kebijakan luar negeri yang menyentuh isu perang, blok kekuatan, dan stabilitas kawasan tidak boleh terlihat sebagai keputusan personal. Ia harus tampil sebagai sikap negara. Dan negara, dalam konteks ini, adalah kontinuitas. Bukan sekadar satu rezim.

Dengan menghadirkan para mantan presiden, Prabowo sedang memanggil “memori strategis” bangsa. Masing-masing pernah menghadapi krisis global di zamannya. Ada yang menghadapi krisis ekonomi Asia. Ada yang menghadapi perang melawan terorisme. Juga ada yang menghadapi rivalitas kekuatan besar. Pengalaman itu adalah aset amat berharga.

Indonesia solid!

Tapi ada pembacaan lain yang tak kalah penting. Pertemuan sebesar ini juga mengirim pesan keluar. Dunia melihat. Ketika elite lintas generasi duduk bersama, itu adalah sinyal stabilitas. Bahwa Indonesia solid. Bahwa kebijakan strategis tidak lahir dari kegelisahan sesaat atau tekanan opini publik. Di era diplomasi modern, simbol sering lebih kuat daripada komunike resmi.

Namun kita juga tak boleh naif. Konsolidasi elite biasanya lahir bukan hanya karena visi. Tapi juga karena kekhawatiran. Geopolitik yang memanas selalu membawa efek rambatan. Harga energi, rantai pasok, nilai tukar, bahkan potensi instabilitas sosial politik di dalam negeri.

Jika konflik global melebar dan ekonomi terguncang, tekanan domestik akan datang. Sejarah mengajarkan, gejolak ekonomi cepat berubah menjadi gejolak politik. Maka mengamankan barisan elite sejak awal adalah langkah preventif.

Ada pula dimensi kepemimpinan personal. Prabowo sedang membangun citra sebagai center of gravity politik nasional. Dia bukan sekadar presiden administratif. Prabowo menjadi pemimpin yang memanggil semua unsur bangsa ketika badai datang. Ini penting bagi legitimasi.

Konsolidasi, lalu apa?

Tetapi legitimasi tidak berhenti pada simbol. Rakyat menunggu arah. Apa posisi Indonesia dalam percaturan global yang kian keras? Apakah tetap konsisten pada politik bebas aktif? Apakah berani bersuara tegas ketika keadilan internasional dilanggar? Ataukah memilih jalan aman dan sunyi?

Pertemuan semalam baru tahap konsolidasi. Bukan keputusan akhir. Namun justru di situlah maknanya. Konsolidasi biasanya mendahului langkah besar. Dan langkah besar dalam geopolitik jarang sekali tanpa konsekuensi politik dalam negeri.

Seorang presiden yang kelewat percaya diri tidak merasa perlu mengumpulkan semua tokoh sekaligus. Dia cukup berbicara sendiri. Tapi seorang presiden yang membaca perubahan zaman akan sadar: dunia sedang memasuki fase turbulensi. Keputusan yang salah bisa fatal dan harus dibayar mahal.

Indonesia adalah negara besar. Populasinya ratusan juta. Ekonominya terbesar di Asia Tenggara. Suaranya diperhitungkan di dunia Islam dan Global South. Maka setiap sikap akan memiliki konsekuensi.

Pertemuan itu, bagi saya, adalah tanda bahwa Prabowo menyadari bobot sejarah yang sedang bergerak. Pertanyaannya kini sederhana: setelah konsolidasi, keberanian apa yang akan menyusul? Karena dalam geopolitik, netralitas tanpa arah hanya akan membuat kita menjadi penonton. Dan bangsa besar tidak diciptakan untuk menjadi penonton. Apalagi tersingkir.

Penulis : Edy Mulyadi,Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Jurnalis Edy Mulyadi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait perkara yang menyeret Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifa (RRT) dalam dugaan fitnah, penghinaan, serta pencemaran nama baik.

Usai menjalani pemeriksaan, Edy menyampaikan bahwa keterangan yang diberikan ketiganya kepada wartawan tidak mengandung unsur pidana. Ia menjelaskan kepada penyidik bahwa RRT datang ke Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 15 April 2024 sebagai alumni sekaligus peneliti.

Menurut Edy, saat memberikan keterangan kepada media, Roy Suryo dan rekan-rekannya hanya menjelaskan suasana pertemuan dengan pihak rektorat dan dekanat Fakultas Kehutanan. Termasuk di dalamnya pandangan mereka mengenai transparansi kampus serta sejumlah hal yang mereka anggap janggal dalam skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Tidak ada satu kalimat pun dari ketiganya yang memenuhi unsur pidana,” ujar Edy kepada penyidik di Polda Metro Jaya, Selasa (10/2).

Ia menilai proses hukum yang menjerat Roy Suryo dan pihak lainnya berpotensi menemui jalan buntu apabila unsur-unsur pidana yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan secara hukum. Edy menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan RRT lebih merupakan penilaian dan deskripsi atas peristiwa yang mereka lihat, bukan bentuk fitnah maupun pencemaran nama baik.

Kasus ini sendiri bermula dari laporan terkait tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi yang kemudian diproses secara hukum. Hingga kini, penyidik masih melakukan pendalaman melalui pemeriksaan saksi-saksi untuk menentukan kelanjutan perkara.

Perkembangan selanjutnya dari kasus ini masih menunggu hasil penyelidikan dan keputusan aparat penegak hukum.