22 November 2026

Edy Mulyadi

MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Edy Mulyadi menilai bahwa secara hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo memungkinkan dimintai pertanggungjawaban layaknya mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, namun secara politik hal tersebut nyaris mustahil terjadi di Indonesia saat ini.

Pandangan itu disampaikan Edy Mulyadi dalam sebuah catatan politik bertajuk “Bisakah Jokowi DiNajibkan? Bisa tapi Tidak”, yang dirilis pada 31 Desember 2025, merespons vonis pengadilan Malaysia terhadap Najib Razak dalam skandal mega korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Menurut Edy, vonis total 165 tahun penjara meski dijalankan secara bersamaan menjadi 15 tahun serta denda sekitar Rp47 triliun terhadap Najib Razak merupakan pesan kuat bahwa mantan kepala pemerintahan tidak kebal hukum.

“Malaysia sedang mengirim pesan tegas ke kawasan, termasuk Indonesia, bahwa kekuasaan tidak otomatis memberi imunitas dari hukum,” tulis Edy.

Edy menyoroti ironi perbandingan antara kasus Najib dan berbagai skandal korupsi di Indonesia. Skema 1MDB disebut merugikan negara Malaysia sekitar Rp175 triliun, dengan dana yang dinikmati langsung Najib sekitar Rp7,6 triliun.

Namun di Indonesia, kata Edy, publik justru disuguhi dugaan mega-korupsi dengan nilai kerugian negara yang mencapai ratusan triliun hingga mendekati Rp1.000 triliun, tanpa pernah menyentuh aktor puncak kekuasaan.

“Di Indonesia, dalang di balik wayang hampir selalu tak tersentuh,” tegasnya.

Dalam catatannya, Edy Mulyadi juga menyoroti berbagai tudingan terhadap pemerintahan Jokowi selama sepuluh tahun terakhir, mulai dari kolusi, nepotisme, hingga penguatan oligarki.

Ia menilai kebijakan strategis negara, terutama di sektor infrastruktur, tambang, dan sawit, cenderung menguntungkan kelompok ekonomi tertentu dengan konsekuensi serius bagi lingkungan dan masyarakat adat.

Edy juga menyinggung keras kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang menurutnya menjadi preseden buruk dalam praktik demokrasi dan konstitusionalisme.

“Konstitusi dibengkokkan demi dinasti. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi krisis legitimasi,” tulisnya.

Edy mengingatkan bahwa keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024 juga menuai kritik internasional. Ia menyebut laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch terkait dugaan intervensi aparat, politisasi bantuan sosial, serta stagnasi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang berada di kisaran 34–38 selama satu dekade terakhir.

Menjawab pertanyaan utama, Edy menyatakan bahwa secara normatif hukum Indonesia menyediakan instrumen untuk menjerat mantan presiden, mulai dari KPK, DPR, hingga mekanisme peradilan. Namun realitas politik membuat hal itu sulit diwujudkan.

Ia menilai Jokowi masih memiliki pengaruh kuat di birokrasi, aparat penegak hukum, serta jaringan oligarki yang diuntungkan selama pemerintahannya. Pelemahan KPK melalui revisi UU tahun 2019 disebut sebagai bukti konkret.

Selain itu, Edy menegaskan bahwa tidak terjadi “political rupture” di Indonesia, karena Presiden terpilih Prabowo Subianto justru lahir dari dukungan politik Jokowi.

“Status quo lebih mungkin dipelihara daripada dibongkar,” ujarnya.

Menutup tulisannya, Edy Mulyadi menyebut vonis Najib Razak sebagai cermin memalukan sekaligus peringatan keras bagi Indonesia.

“Keadilan hanya lahir dari lembaga yang independen dan tekanan publik yang konsisten. Tanpa itu, pertanggungjawaban elite akan terus menjadi wacana kosong,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Perpol 10/2025 benar-benar bikin masalah. Kritik membuncah dari segala arah. Bukan cuma datang dari obrolan warung kopi, tapi juga dari para akademisi sekelas Mahfud MD. Namun Kapolri Listyo Sigit Prabowo bergeming. Baginya, segala masukan dan kritik itu bak semilir angin yang memainkan anak rambut di pelipis perawan.

Yang membuat lebih miris lagi, Presiden Prabowo Subianto tetap saja abai. Dia sama sekali merasa tak terusik oleh polah pembantunya. Padahal Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan Perpolnya terang-benderang menabrak putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi aktif duduk di jabatan sipil. Padahal, kita paham betul putusan MK bersifat final dan mengikat. Siapa pun mesti tunduk dan mematuhinya. Perpol 10/2025 juga melabrak dua undang-undang sekaligus. Prabowo? Dia seperti tak peduli. Tak ada teguran. Apalagi pencopotan.

Pertanyaan publik hari ini bukan lagi soal teknis hukum. Ia telah berubah menjadi pertanyaan politik yang jauh lebih mendasar: mengapa Presiden Prabowo Subianto tidak bertindak tegas terhadap Perpol itu? Terhadap Kapolri Sigit?

Jawaban normatif tentu tersedia. Bahwa ini sedang dikaji. Bahwa pemerintah berhati-hati. Bahwa negara tak boleh gegabah. Namun dalam praktik kekuasaan, jawaban normatif sering kali justru menutupi persoalan yang lebih nyata: relasi kuasa.

Prabowo secara de facto dan de jure adalah presiden dengan mandat elektoral kuat. Dia punya dkungan parlemen dominan dan legitimasi politik penuh. Sulit diterima akal sehat bila Prabowo ragu mengambil langkah konstitusional yang sederhana: memerintahkan Kapolri mencabut Perpol yang cacat hukum. Keraguan ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia muncul dari realitas bahwa Polri hari ini berada dalam posisi sangat dominan dalam lanskap kekuasaan.

Polisi aktor politik?

Dalam satu dekade terakhir, Polri tidak lagi sekadar berfungsi sebagai penegak hukum. Ia menjelma menjadi aktor politik de facto. Mengelola keamanan, mengawal stabilitas, menangani konflik sosial, hingga memasuki ruang-ruang sipil yang sebelumnya dianggap tabu. Polisi juga jadi alat pemukul bagi lawan politik dan atau mereka yang dianggap mengganggu. Dalam beberapa kali hajatan demokrasi, Polri malah tampil sebagai mesin pemenangan yang efektif. Dalam konteks itu, Perpol bukan sekadar produk administratif. Ia sekaligus penanda arah konsolidasi kekuasaan.

Peralihan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo semula dipersepsikan sebagai momen koreksi politik. Paling tidak, begitulah yang diharapkan. Publik berharap ada jarak dari praktik kekuasaan lama. Namun tanda-tanda yang muncul justru menunjukkan kontinuitas. Bukan koreksi. Relasi mesra negara dengan aparat, khususnya Polri, tetap dipertahankan sebagai pilar utama stabilitas rezim.

Prabowo tentu membaca realitas ini dengan sangat sadar. Dia bukan politisi sipil yang asing terhadap peta kekuatan negara. Ia purnawirawan jenderal yang memahami arti loyalitas institusi bersenjata dan peran aparat dalam menopang kekuasaan. Maka wajar jika muncul dugaan bahwa sikap lunak terhadap Perpol bukan karena ketidaktahuan, melainkan kalkulasi politik.

Kalkulasinya sederhana dan klasik: Polri adalah instrumen penting stabilitas. Tanpa aparat yang solid dan “aman”, kekuasaan selalu berada di atas fondasi rapuh. Jokowi memahami hal ini dengan sangat baik. Sepanjang pemerintahannya, Polri ditempatkan sebagai garda depan pengamanan politik. Kritik dipersempit, oposisi ditekan, hukum kerap tampil sebagai alat kontrol. Stabilitas tercapai, tetapi dengan harga mahal: menyempitnya ruang kebebasan berpendapat dan demokrasi.

Pertanyaan krusialnya kini: apakah Prabowo sedang melanjutkan pola itu?

Sayangnya sinyal-sinyalnya tidak bisa diabaikan. Perpol yang membuka jalan bagi polisi aktif masuk ke jabatan sipil. Wacana Peraturan Pemerintah untuk “menyiasati” putusan MK. Dan di depan mata, pemberlakuan KUHP baru pada Januari 2026 dengan sejumlah pasal kontroversial yang memberi ruang luas kriminalisasi terhadap kritik. Semua ini membentuk satu garis lurus: negara dengan aparat kuat dan ruang oposisi yang kian sempit.

Dalam konfigurasi seperti ini, Polri menjadi aktor sentral. Bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai penjaga stabilitas kekuasaan. Dan kekuasaan, seperti selalu dicatat sejarah, cenderung memilih aparat yang patuh ketimbang konstitusi yang kaku.

Prabowo takut pada Polri?

Di titik inilah publik berhak bertanya lebih jauh: apakah Prabowo takut pada Polri? Atau, lebih tepatnya, apakah Prabowo memilih bergantung pada Polri? Dua-duanya sama berbahayanya bagi negara hukum.

Ketergantungan pada aparat selalu melahirkan simbiosis yang tidak sehat. Aparat diberi ruang dan privilese. Kekuasaan diberi rasa aman. Yang dikorbankan adalah konstitusi dan hak warga negara. Negara tampak stabil. Namun stabilitas semacam itu rapuh karena dibangun di atas ketakutan. Bukan keadilan.

Masihkah Prabowo bisa diharapkan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Jawabannya belum sepenuhnya tertutup. Namun waktunya sempit. Dan ujian itu ada di depan mata. Bukan pada pidato atau niat. Tapi pada tindakan nyata: berani menegakkan konstitusi meski berisiko mengganggu kenyamanan politik.

Jika Perpol yang jelas-jelas melanggar Putusan MK saja tidak berani dibatalkan, publik patut bersiap menghadapi masa depan yang lebih suram. Negara yang tampak tenang, tetapi perlahan kehilangan jiwanya sebagai negara hukum. Dan ketika kritik dipersempit, sejarah selalu memberi peringatan yang sama: negara tidak runtuh karena kritik. Negara roboh karena kekuasaan yang menutup telinga dari kritik.

Jadi, Prabowo adalah Jokowi periode tiga?

Penulis : Edy Mulyadi,Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Negara hukum runtuh bukan selalu karena kudeta atau kekerasan. Ia bisa roboh perlahan. Antara lain saat konstitusi ditafsirkan secara selektif. Secara suka-suka. Keras terhadap yang lemah. Lentur terhadap yang berkuasa. Di titik inilah Perpol Nomor 10 Tahun 2025 harus dibaca bukan sekadar produk administratif. Ia ujian serius atas konsistensi negara dalam menghormati putusan Mahkamah Konstitusi.

Perpol 10/2025 secara terang-benderang berhadap-hadapan dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Pelanggaran ini bukan kasus pertama. Publik masih ingat bagaimana putusan MK soal batas usia capres/cawapres pada Pilpres 2024 silam. Putusan MK ini meloloskan Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres. Putusan ini pula yang Jokowi pertahankan mati-matian. Dalihnya, final dan mengikat. Padahal ia banjir kritik dan hujatan arena aroma konflik kepentingan amat menyengat.

Majelie Kehormatan MK pun dibentuk. Jimly Ashidiqie ditunjuk jadi ketua. Putusannya, Anwar dicopot dari kursi Ketua MK. Tapi putusan yang meloloskan Gibran tak dicabut. Alasannya, putusan MK final dan mengikat. Nah…

Ujian serupa: Suka-suka

Kini standar itu diuji ulang. Ada Perpol yang jelas menabrak putusan MK dan melanggada dua UU sekaligus. Tapi, ia justru diperlakukan sebagai polemik yang bisa dinegosiasikan lewat Peraturan Pemerintah. Pertanyaannya menjadi tak terelakkan: apakah konstitusi masih ditegakkan secara konsisten? Atau hanya diberlakukan selektif sesuai kepentingan kekuasaan? Suka-suka penguasa?

Secara hukum, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bermasalah sejak lahir. Ia tidak hanya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga berhadap-hadapan langsung dengan dua undang-undang sekaligus: Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perpol berada jauh di bawah undang-undan Apalagi putusan MK. Maka tidak diperlukan tafsir rumit untuk menyimpulkan satu hal sederhana: Perpol ini cacat secara konstitusional.

Di negara hukum yang sehat, kondisi semacam ini tidak melahirkan polemik berkepanjangan. Tidak ada ruang kompromi. Tidak perlu perdebatan elit. Ketika peraturan yang lebih rendah bertabrakan dengan norma hukum yang lebih tinggi, satu-satunya tindakan yang sah adalah pembatalan.

Masalah justru muncul ketika pemerintah memperlakukan pelanggaran konstitusional ini seolah sekadar persoalan administratif. Lebih buruk lagi, penguasa menganggap ini hanya diskursus yang longgar dan cair. Lalu, pemerintah berpendapat bisa diredam melalui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP).

Logika ini keliru sejak awal. PP tidak akan pernah memiliki kedudukan untuk mengoreksi, apalagi menegasikan, putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan undang-undang pun tidak bisa. Putusan MK bersifat final dan mengikat bagi seluruh lembaga negara tanpa kecuali.

Ketika peraturan yang jelas-jelas melanggar putusan MK dibiarkan hidup, negara sedang mengirim pesan yang sangat berbahaya kepada publik: putusan MK ternyata bisa dinegosiasikan. Final dan mengikat berubah menjadi jargon kosong, tergantung siapa yang berkepentingan dan siapa yang sedang berkuasa. Suka-suka penguasa!

Preseden paling segar ada pada putusan MK soal batas usia capres–cawapres. Saat konflik kepentingan dipertontonkan secara telanjang, saat etika peradilan dipersoalkan luas oleh akademisi dan masyarakat sipil, jawaban elite hukum tetap sama: putusan MK tidak bisa dibatalkan karena bersifat final dan mengikat. Jalan keluar yang dipilih bukan membatalkan putusan, melainkan mencopot Ketua MK Anwar Usman. Putusannya tetap sah. Dampaknya tetap berjalan.

Kini, logika itu dipertaruhkan kembali. Jika Perpol yang nyata-nyata menabrak putusan MK justru dipertahankan, bahkan dicarikan jalan keluar melalui PP, publik berhak bertanya: mengapa standar yang sama tidak diberlakukan? Mengapa final dan mengikat dulu dijaga mati-matian, sementara hari ini justru dicari celah untuk dinegosiasikan?

Sepertinya negara mulai memilih-milih putusan MK mana yang ditegakkan dan mana yang bisa ditawar. Ini menggiring pada kesimpulan pahit tapi tak terelakkan: konstitusi tidak lagi berdiri di atas kekuasaan. Ia tunduk padanya.

Solusi sederhana: Prabowo

Sesungguhnya persoalan ini sederhana. Presiden Prabowo Subianto tidak perlu masuk ke labirin perdebatan hukum. Ia tidak membutuhkan PP baru. Tidak perlu ada Yusril, Jimly, Mahfud, atau siapa lah tim pakar lainnya. Juga sama sekali tak dibutuhkan penengah elite. Presiden Prabowo cukup menjalankan prinsip paling elementer dalam negara hukum: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Membatalkan Perpol yang menabrak putusan Mahkamah Konstitusi bukan tindakan politis. Itu kewajiban konstitusional. Sebaliknya, membiarkannya hidup adalah pilihan politik yang membawa risiko besar bagi fondasi negara hukum.

Hari ini Perpol. Besok peraturan menteri. Lusa undang-undang. Jika preseden ini dibiarkan, negara hukum perlahan bergeser menjadi negara tafsir kekuasaan.

Perkaranha amat terang benderang. Ini bukan soal diskusi atau polemik. Ini soal keberanian menegakkan konstitusi. Presiden tinggal memilih: berdiri bersama hierarki hukum, atau membiarkan standar konstitusi menjadi lentur ketika kekuasaan merasa terganggu. Dari pilihan itulah publik akan menilai, apakah konstitusi benar-benar dihormati, atau hanya dikutip ketika menguntungkan penguasa.

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Di penghujung 2025, pemerintahan Prabowo Subianto dihadapkan pada ujian serius. Sebuah gerilya hukum untuk mengakomodasi Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 sedang berlangsung. Perpol itu terang-terangan menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan dua undang-undang sekaligus. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI serta UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perpol ini membuka pintu bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga. Padahal putusan MK tegas melarangnya, kecuali setelah pensiun atau mundur. Sementara UU ASN Pasal 19 ayat (3) menegaskan jabatan sipil tak boleh dirangkap oleh personel keamanan aktif.

Presiden Prabowo seharusnya memerintahkan Kapolri Listyo Sigit segera mencabut Perpol ngawur itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia memerintahkan para pembantunya menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodasi Perpol. “Untuk mengakhiri polemik,” kata Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Penjelasan Yusril ini justru terlihat sebagai manuver untuk melegitimasi pelanggaran. Ia mengaburkan garis konstitusi demi konsolidasi kekuasaan. Berdiri di garis depan gerilya ini ada tiga profesor hukum tata negara: Yusril Ihza Mahendra, Moh. Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie. Dua yang disebut terakhir adalah Ketua dan Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Sangat mengherankan, tiga tokoh ini terlibat bahu-membahu “mengamankan” Perpol yang jelas cacat hukum. Mereka mestinya paham betul bahwa Perpol ini salah fatal sejak awal. Antara lain karena dalam konsiderannya sama sekali tak merujuk putusan MK yang melarang penugasan tersebut. Fakta ini membuat isu Perpol bukan sekadar persoalan teknis, melainkan pertaruhan integritas intelektual di hadapan kekuasaan.

NKRI bubar saja?

Muhammad Said Didu bicara keras dalam podcast Bang Edy Channel, Senin, 22 Desember 2025. Obrolan berbasis rangkaian cuitan tajamnya di X pada 21-22 Desember 2025. Dia menyindir ketiga profesor sebagai “bemper” yang melindungi pelanggaran konstitusi. Said bahkan menyebut ketiganya sebagai “cendekiawan Kanebo”, cendekiawan penghapus kotoran kekuasaan. “Jika putusan MK soal pensiun polisi bisa diakali via PP, apakah NKRI mau bubar saja?” tukasnya.

Kritik Said Didu jelas bukan serangan pribadi. Ini cerminan kegelisahan publik atas selective obedience terhadap konstitusi. Tiga tokoh tadi pasti paham benar bahwa putusan MK bersifat final dan binding. Namun dari gerilya yang tampak, putusan MK hendak diredam demi konsolidasi kekuasaan.

Jimly bahkan menjadikan final and binding ini sebagai alasan untuk tidak menganulir Putusan MK yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres di Pilpres 2024. Padahal karena putusan itu, Jimly sebagai Ketua Majleis Kehormatan MK, mencopot Anwar Usman dari kursi Ketua MK.

Polemik ini mencerminkan krisis lebih dalam. Elite hukum yang seharusnya jadi penjaga gerbang konstitusi malah menjadi arsitek kompromi. Keterlibatan para pakar hukum tata negara dalam bergerilya untuk menaikkan Perpol ke level PP justru bisa memperpanjang napas pelanggaran. Kapolri Listyo Sigit Prabowo sendiri enggan mengakui bahwa Perpolnya memantik konflik. Tapi dia berterima kasih atas PP yang disusun, seolah ini bukan pembangkangan melainkan sinergi.

Padahal, sejarah Indonesia penuh pelajaran. Pengaburan batas militer-sipil, seperti di Orde Baru. Fakta ini berujung pada erosi demokrasi dan praktik bernegara kita. Ini bukan isu sepele. Ini ujian eksistensial bagi supremasi konstitusi.

Jika dibiarkan, preseden ini bisa menular ke putusan MK lain. Publik berhak menuntut gerilya hukum yang sama untuk Putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres 2024 silam. Kalau putusan MK soal larangan aparat bersenjata duduk di jabatan sipil bisa “diralat” dengan PP, kenapa soal usia wapres tidak?

Para elit itu harus selalu diingatkan, bahwa rakyat bukan objek belaka. Rakyat adalah pemilik sah negeri. Kepercayaan mereka terhadap negara sedang dipertaruhkan. Said Didu menutup dengan seruan patriotik: “Selamatkan Indonesia!”. Sebuah panggilan rasional untuk introspeksi.

Prabowo, Yusril, Mahfud, dan Jimly harus berhenti bermain api. Cabut Perpol. Patuhi Putusan MK sepenuhnya. Kembalikan Polri ke koridornya. Hentikan syahwat kekuasaan para elit korps Bhayangkara ini. Indonesia adalah negara hukum. Pegang prinsip ini dengan teguh. Indonesia bukan arena tarik-menarik elit.

Waktunya Prabowo bertindak, sebelum retak konstitusi jadi jurang yang mencerai-beraikan NKRI. Jangan biarkan pertanyaan publik terus menggantung. Pertanyaan sederhana: kenapa Prabowo begitu takut pada Sigit? Sepertinya pertanyaan 280 juta lebih penduduk Indonesia itu hanya bisa dijawab oleh Prabowo, Sigit, dan Jokowi.

Penulis :

MoneyTalk, Jakarta – Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bikin masalah serius. Beleid Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini mengizinkan polisi aktif menduduki jabatan sipil. Ini bukan sekadar keliru. Ini berbahaya. Publik pun gaduh. Namun ada persoalan lain yang jauh lebih berbahaya. Presiden Prabowo Subianto membiarkan Perpol ini tetap hidup.

Di titik inilah masalah berubah dari isu administratif Polri menjadi krisis konstitusional. Secara hukum, Perpol ini semestinya sudah tamat sejak lahir. Ia bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, melabrak UU Polri, dan menyalahi UU ASN. Putusan MK tegas: anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil kecuali mengundurkan diri atau pensiun. UU Polri tidak memberi satu pun celah pengecualian. UU ASN menutup pintu bagi aparat bersenjata aktif masuk ke jabatan sipil. Tidak ada ruang tafsir. Tidak ada perdebatan akademik. Mahfud MD pun telah menyatakannya secara terbuka. Jelas. Lugas. Tanpa basa-basi.

Dalam negara hukum, situasi seperti ini seharusnya sederhana. Presiden memerintahkan Kapolri mencabut Perpol. Selesai. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Presiden memilih diam. Dia erputar, lalu menginisiasi penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dengan melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Seolah masalahnya adalah polemik, bukan pelanggaran berat terhadap hukum dan konstitusi. Di sinilah letak bahayanya.

Ketika sebuah peraturan yang jelas-jelas melanggar konstitusi tidak segera dicabut, negara sedang mengirim pesan berbahaya. Konstitusi bisa ditawar, asal pelanggarnya cukup kuat secara politik. Hari ini Perpol. Besok peraturan menteri. Lusa mungkin keputusan presiden. Semua bisa “diamankan” dengan dalih harmonisasi regulasi.

Sikap Presiden ini bukan semata soal menjaga relasi dengan Kapolri. Juga bukan sekadar urusan stabilitas kekuasaan jangka pendek. Ia menyentuh fondasi bernegara. Presiden membiarkan aparat di bawahnya mengabaikan putusan MK. Pesan yang sampai ke seluruh birokrasi dan aparat adalah satu: putusan konstitusi tidak lagi sakral. Tidak lagi final dan mengikat.

Keanehan sikap Presiden makin telanjang bila dibandingkan dengan banyak kasus lain. Dalam kisruh distribusi LPG 3 kg yang menyengsarakan rakyat bahkan menelan korban jiwa, Presiden bertindak cepat dan tegas. Dalam polemik investasi tambang di Raja Ampat yang mengancam lingkungan, Presiden segera memerintahkan evaluasi. Pada sengketa empat wilayah Aceh yang sempat “dipindahkan” ke Sumatera Utara oleh Mendagri, Presiden pun tak berlama-lama memerintahkan koreksi. Namun ketika yang dipertaruhkan adalah putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden justru ragu. Gamang? Atau, takut?!

Publik wajar bertanya: apakah Kapolri begitu istimewa hingga Presiden tidak berani bertindak? Ataukah benar sinyalemen pemerhati intelejen Sri Radjasa, bahwa Presiden mengetahui dan merestui penerbitan Perpol ini sejak awal? Jika yang kedua benar, maka persoalannya jauh lebih serius. Negara sedang dipimpin oleh Presiden yang secara sadar membiarkan pelanggaran konstitusi.

Dampaknya tidak berhenti hari ini. Ini adalah preseden berbahaya bagi masa depan republik. Ketika konstitusi dilemahkan di satu titik, ia akan runtuh di titik lain. Negara hukum pelan-pelan bergeser menjadi negara kekuasaan. Loyalitas pada hukum digantikan oleh loyalitas personal dan institusional.

Di sinilah sumpah jabatan Presiden berdiri sebagai cermin yang tak bisa dihindari:

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. ”

Membiarkan Perpol yang bertentangan dengan putusan MK tetap berlaku bahkan berupaya melegitimasinya melalui PP berarti menyimpang dari sumpah tersebut. Ini bukan soal selera politik. Bukan pula sekadar relasi Presiden dengan Kapolri. Ini soal kesetiaan tertinggi seorang Presiden kepada konstitusi.

UUD 1945 melalui Pasal 7A secara tegas mengatur bahwa pelanggaran terhadap konstitusi bukan perkara sepele. Ia bisa berujung pada pemakzulan. Prosesnya memang panjang dan berlapis. Namun prinsipnya terang: konstitusi tidak boleh dikalahkan oleh siapa pun, termasuk Presiden.

Sejarah mencatat, negara tidak runtuh karena kritik keras, tetapi karena pemimpinnya mulai membiarkan pelanggaran konstitusi dianggap wajar. Ada gejala Perpol 10/2025 dibiarkan lalu dilegitimasi dengan PP. Ini akan dikenang bukan semata sebagai kesalahan Kapolri, melainkan sebagai titik awal pembiaran konstitusi oleh Presiden Republik Indonesia.

Penulisan: Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Edy Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Ia menilai aturan tersebut bukan sekadar masalah administratif, melainkan telah berkembang menjadi persoalan serius konstitusi karena secara nyata bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Edy, Perpol 10/2025 menghidupkan kembali praktik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil, padahal MK melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah melarang secara tegas. Dalam putusan itu, MK menyatakan anggota Polri aktif hanya boleh menduduki jabatan sipil jika mengundurkan diri atau pensiun.

“Putusan MK itu final dan mengikat. Tidak boleh ditafsirkan ulang oleh siapa pun, apalagi lewat peraturan di bawah undang-undang,” tegas Edy dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (20/12/2025).

Edy menilai Perpol 10/2025 justru membuka kembali celah yang telah ditutup MK, dengan dalih penugasan, koordinasi, dan kebutuhan negara. Secara substansi, kata dia, aturan tersebut menghidupkan norma yang sudah dibatalkan oleh konstitusi.

Ia juga mengutip pernyataan mantan Ketua MK Mahfud MD yang menyebut Perpol 10/2025 bertentangan dengan putusan MK, Undang-Undang Polri, serta prinsip negara hukum. Bagi Edy, sikap Mahfud mempertegas bahwa persoalan ini bukan sekadar perbedaan tafsir, melainkan pembangkangan konstitusional.

“Ini bukan kritik dari aktivis jalanan, tapi dari orang yang paham betul anatomi dan daya ikat putusan MK,” ujar Edy.

Lebih jauh, Edy menyoroti pernyataan Juru Bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI), Laksma (Purn) Moeryono Aladin, yang menyebut langkah Kapolri sebagai bentuk “makar konstitusional”. Meski istilah itu terdengar keras, Edy menilai kegelisahan tersebut berangkat dari kekhawatiran yang rasional terhadap runtuhnya negara hukum.

Menurut Edy, dalam negara hukum tidak ada satu pun lembaga yang berhak menegosiasikan atau mengakali konstitusi. Putusan MK bukan rekomendasi, melainkan hukum tertinggi yang mengikat seluruh lembaga negara, termasuk Presiden, DPR, TNI, dan Polri.

Edy juga menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum memberikan pernyataan terkait polemik Perpol 10/2025. Ia menilai, diamnya Presiden justru memunculkan sinyal politik yang berbahaya.

“Kapolri adalah pembantu Presiden. Mustahil aturan sepenting ini terbit tanpa sepengetahuan Presiden. Diamnya Presiden bukan sikap netral, tapi sikap politik,” kata Edy.

Ia mengingatkan bahwa salah satu amanat utama Reformasi 1998 adalah menarik aparat bersenjata dari jabatan sipil demi menjaga profesionalisme, netralitas birokrasi, dan demokrasi. Jika Perpol 10/2025 dibiarkan, Edy menilai hal itu sebagai kemunduran serius reformasi.

“Jika putusan MK saja bisa diakali, publik wajar bertanya: siapa sebenarnya yang berdaulat di republik ini, konstitusi atau kekuasaan?” pungkas Edy.

MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Edy Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait penanganan bencana dan sikap pemerintah terhadap kontroversi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025. Menurut Edy, akumulasi sikap diam negara berpotensi menggerus kepercayaan publik dan menghabiskan “stok husnuzhon” rakyat kepada presidennya.

Dalam pernyataan tertulisnya yang beredar luas pada Kamis (18/12/2025), Edy menilai bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra telah membuka kembali persoalan klasik lemahnya kehadiran negara saat rakyat berada dalam kondisi paling rentan.

“Dalam situasi bencana, rakyat tidak membutuhkan pidato atau seremoni. Mereka hanya ingin memastikan bahwa negara hadir dan presidennya peduli,” kata Edy.

Ia menyoroti minimnya bantuan, tersendatnya distribusi logistik, serta aksi-aksi yang dinilai lebih bernuansa pencitraan ketimbang empati. Edy juga mengkritik penolakan pemerintah terhadap bantuan internasional, yang menurutnya tidak sensitif terhadap kondisi darurat kemanusiaan.

“Ketika warga saling membantu, justru muncul cibiran dari elit. Ini memperlihatkan jarak empati yang kian lebar antara penguasa dan rakyat,” ujarnya.

Kritik Edy semakin tajam ketika menyinggung terbitnya Perkap Nomor 10 Tahun 2025 yang membuka ruang bagi perwira Polri aktif menduduki jabatan sipil. Ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan semangat reformasi 1998.

Yang paling disesalkannya, kata Edy, adalah sikap Presiden Prabowo yang memilih diam. Menurutnya, diamnya presiden dalam persoalan konstitusional bukan sekadar kelalaian, melainkan sikap politik.

“Diam dalam politik bukan netral. Diam adalah keberpihakan,” tegas Edy.

Ia mempertanyakan keberanian Kapolri menerbitkan aturan tersebut tanpa adanya koreksi dari presiden. Situasi ini, menurut Edy, memunculkan kesan bahwa arah kekuasaan justru dikendalikan oleh aparat, bukan oleh pemimpin sipil yang dipilih rakyat.

Edy menyebut bahwa sejak pelantikan Prabowo sebagai presiden pada Oktober 2024, sebagian masyarakat masih berupaya memelihara prasangka baik. Namun rangkaian peristiwa belakangan ini dinilainya telah menggerus kepercayaan tersebut secara perlahan.

“Bukan karena kebencian, tapi karena akal sehat yang terus dipaksa untuk memaklumi,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang menyebut seolah Indonesia dipimpin oleh Kapolri. Meski keras, Edy menilai pernyataan itu lahir dari kegelisahan publik yang melihat pola keberlanjutan kekuasaan tanpa koreksi.

Menurut Edy, Indonesia tidak kekurangan aturan hukum, tetapi kekurangan keberanian politik. Ia menilai presiden seharusnya tampil sebagai penjaga batas konstitusi, bukan sekadar simbol kekuasaan.

“Jika presiden terus diam, jangan salahkan rakyat jika berhenti berharap. Husnuzhon yang dikuras terus-menerus pada akhirnya berubah menjadi kekecewaan, lalu kemarahan,” kata Edy.

Ia mengingatkan bahwa sejarah tidak mencatat niat, melainkan tindakan. Ketika pemimpin gagal bertindak, dampaknya akan dirasakan langsung oleh rakyat, baik dalam penanganan bencana maupun dalam pelemahan supremasi hukum.

“Negeri ini menunggu keberanian seorang presiden untuk berkata tidak pada pelanggaran, dan berani berdiri di hadapan siapa pun demi konstitusi,” pungkasnya.

MoneyTalk,Jakarta – Wartawan senior Edy Mulyadi menyoroti keras dugaan penyerangan terhadap anggota TNI yang melibatkan tenaga kerja asing (TKA) asal China. Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi sinyal serius terkait lemahnya pengawasan terhadap keberadaan TKA serta potensi ancaman terhadap kedaulatan negara.

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube, Edy Mulyadi mempertanyakan keberanian TKA yang disebut-sebut tidak hanya menyerang aparat TNI, tetapi juga merusak kendaraan milik perusahaan. Ia menilai insiden tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah.

“Bayangkan, TKA berani menyerang anggota TNI. Kalau aparat saja bisa diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan rakyat biasa?” ujar Edy.

Edy menilai, fenomena masuknya TKA China di Indonesia terjadi secara masif pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menyebut arus kedatangan TKA tetap berlangsung bahkan saat pandemi Covid-19 melanda dunia, ketika mobilitas masyarakat Indonesia justru dibatasi secara ketat.

Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan publik, terutama ketika pemerintah melarang warganya sendiri melakukan mudik Idul Fitri, namun di saat yang sama dinilai tetap membuka pintu bagi TKA asing.

Dalam kritiknya, Edy juga menyinggung peran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang disebut memiliki pengaruh besar dalam kebijakan terkait investasi dan tenaga kerja asing.

“Di bawah kebijakan itu, seolah tidak ada yang berani menghentikan masuknya TKA, meski di tengah situasi darurat pandemi,” katanya.

Edy menegaskan bahwa pemerintah perlu bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik, terutama terkait mekanisme pengawasan, izin kerja, serta penegakan hukum terhadap TKA yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

Ia juga mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas insiden tersebut secara transparan, demi menjaga wibawa negara dan memastikan kedaulatan hukum tetap ditegakkan tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah maupun aparat keamanan terkait detail insiden yang dimaksud dan status hukum para pihak yang terlibat.

MoneyTalk, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara yang kini menjadi Youtuber, Refly Harun, bersama koleganya meninggalkan audiensi (walkout) dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

Refly dkk hadir dalam kapasitasnya sebagai tamu undangan. Beberapa kolega Refly turut menemani.Mereka diantaranya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Rizal Fadillah, Said Didu, Edy Mulyadi, dan lainnya.

Kepada wartawan, Refly mengungkapkan kronologis pihaknya memilih untuk walkout.

“Jadi hari ini sesungguhnya kita diundang oleh tim reformasi sehari sebelum pemeriksaan terhadap mereka (Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dokter Tifa) lalu. Pada waktu itu kita berdebat dalam tanda kutip, apakah kita mau ramai-ramai ke Polda Metro Jaya mengawal mereka ataukah ada cara lain ya. Untuk katakanlah eh meminta atensi kasus ini yang kita anggap kriminalisasi,” ungkap Refly.

Satu diantara opsinya adalah menghubungi Komisi Percepatan Reformasi Polri guna mendapatkan atensi penetapan tersangka di kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dari dialog tersebut, Refly mengatakan bahwa Jimly menyambut baik tentang permintaan audiensi. Hingga melalui staf dari Jimly ditetapkan agenda audiensi yang berlangsung pada hari ini Rabu (19/11/2025).

Refly sempat mencantumkan beberapa nama yang akan hadir termasuk Roy Suryo yang berstatus tersangka.

Sebelum hadir, Refly sempat meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Jimly apakah memungkinkan Roy Suryo untuk datang audiensi.

“Bisa enggak RRT ikut? Karena asbabun nuzulnya kan soal kasus mereka sesungguhnya.” tanya Refly.

Kemudian Jimly menjawab “Silakan, kan kamu yang nentukan. Ya ajak aja. Yang lainnya terserah.”

Refly menyayangkan rupanya saat last minute Jimly me-WA kemudian mengatakan bahwa Roy, Rismon, Dokter Tifa tidak boleh masuk karena dalam status tersangka.

Refly mempertanyakan maksud larangan itu.

“Ini apa-apaan? Ini kan lembaga aspiratif, lembaga aspirasi. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang. Status tersangka itu, itu kan belum bersalah. Ya, apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi. Justru kita ingin mengadukan kasus ini kepada Komisi Reformasi ini agar mereka paham. Masa yang begini ini 12 tahun ancamannya kan sampai toh,” ucapnya.

Menurut Refly, Jimly memberikan pilihan agar Roy, Rismon, dan Dokter Tifa keluar dari ruang audiensi atau duduk di belakang.

“Mereka memilih keluar atau walkout mayoritas ya kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Makanya beberapa di antara kita, Mas Edy yang mestinya ngomong soal jin buang anak keluar. Kemudian Pak Said Didu ngomong tentang PIK eh pagar laut oligarki keluar. Rizal Fadillah yang nasibnya sama sebagai tersangka juga pasti keluar,” tuturnya.

MoneyTalk, Jakarta – Sehari setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dokter Tifauzia Tyassuma menulis siaran pers. Kata-kata yang dirangkai dokter pejuang ini sangat menyentuh, berani, inspiratif, dan memotivasi. Ia juga menjadi semacam refleksi yang amat berharga.

Dia memulai pointernya dengan: “Rakyat harus berani bersatu ketika muncul dugaan bahwa kekuasaan di masa lalu digunakan secara tidak semestinya.” Lugas. Tak bertele-tele. Langsung menancap ke ulu hati pergerakan menuju perubahan.

Kamis, 13 November 2025, Polda Metro memeriksa tiga tersangka terkait ijazah palsu Jokowi. Selain dr. Tifa, dua lainnya adalah Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Setelah pemeriksaan, justru makin terasa bahwa bangsa ini sedang memasuki persimpangan penting dalam sejarah moralnya.

Isu dugaan pemalsuan ijazah bukan perkara administratif. Ia menyentuh integritas seorang kepala negara. Kasus ini menentukan apakah Indonesia masih punya keberanian untuk membedakan yang benar dari yang menyesatkan. Rakyat berhak mempertanyakan. Berhak meminta bukti. Juga berhak memperoleh kejelasan. Itu bukan tindakan subversif. Itu kewajiban moral untuk menjaga akal sehat Indonesia.

Pada titik ini dokter Tifa teringat pada Perang Jawa 1825–1830, ketika Pangeran Diponegoro memimpin perang semesta melawan ketidakadilan kolonial. Bukan karena hari ini kita sedang mengangkat senjata. Tetapi karena saat itu, seperti sekarang, ada penghinaan terhadap nalar rakyat yang memaksa seorang pemimpin berdiri. Perang Diponegoro digerakkan oleh moral. Oleh perasaan “ada yang salah” dan “ini harus diluruskan”. Begitu pula hari ini. Ketika gelagat manipulasi mengemuka. Muncul kekhawatiran bahwa kekuasaan di masa lalu digunakan tidak semestinya. Karenanya publik wajib bersatu menjaga martabat negara.

Dokter Tifa berdiri bukan karena dendam atau kebencian. Dia bergerak karena ada sesuatu yang mengganggu nurani kolektif bangsa. Ketika dokumen pendidikan seorang presiden diperdebatkan selama bertahun-tahun tanpa jawaban ilmiah dan terbuka, itu tanda bahwa erosi kepercayaan sedang berlangsung. Dan bangsa yang membiarkan erosi itu mengalir tanpa koreksi artinya sedang menuju kehancuran perlahan-lahan.

Perlu keberanian di atas rata-rata

Indonesia terlalu besar untuk dikelola dengan manipulasi. Terlalu mahal dipertaruhkan oleh kebohongan. Dan terlalu berharga untuk dipimpin dengan standar etika yang rendah. Karena itu, keberanian di atas rata-rata menjadi syarat minimum untuk memperbaiki negeri ini. Keberanian bertanya, menguji, meneliti, dan mengungkap. Jika perkara seperti dugaan pemalsuan ijazah saja rakyat gentar menyuarakan, bagaimana mungkin bangsa ini bisa menghadapi oligarki, korupsi sistemik, atau perampasan hak rakyat yang jauh lebih besar skalanya?

Dokter Tifa yakin, jika dugaan pemalsuan ijazah ini tidak diselesaikan secara terang-benderang, ia akan jadi luka sejarah. Perkara ini harus dituntaskan secara ilmiah, terbuka, dan final. Jangan sampai luka seperti ini diwariskan kepada generasi mendatang. Anak cucu bangsa ini kelak mungkin bertanya: Mengapa kalian membiarkan ketidakjujuran menjadi preseden? Mengapa kalian lebih memilih nyaman daripada jujur? Dan kita takkan punya jawaban yang pantas.

Dalam ketegasannya, dr. Tifa memilih percaya pemerintahan Presiden Prabowo punya peluang besar untuk menuntaskan persoalan-persoalan warisan rezim sebelumnya. Apa pun dinamika politik yang terjadi. Keyakinan dokter ini sederhana: negara tidak boleh memelihara keraguan publik. Ketika integritas seorang presiden dipertanyakan, negara wajib hadir. Wajib menyelesaikan, bukan menutup-nutupi. Dia percaya Prabowo tidak ingin memimpin negara dengan fondasi yang rapuh akibat ketidakjelasan masa lalu.

Itulah sebabnya langkah dokter Tifa bersama Roy dan Rismon menuju Polda Metro dilakukan dengan tenang. Tanpa gemetar. Tanpa beban. Sebab sejak awal dia hanya menuntut satu hal: kebenaran. Sesuatu yang mestinya menjadi kebutuhan semua pihak, termasuk negara. Dan bila perjuangan ini berujung tekanan politik maupun risiko hukum, biarlah. Sejarah sudah terlalu lama membuktikan bahwa kebenaran memang kerap menuntut pengorbanan.

Harapannya, proses ini menjadi momentum pembelajaran nasional. Momentum untuk mengoreksi kesalahan masa lalu. Momentum untuk mengembalikan standar moral bangsa ke titik normalnya. Dan momentum bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan bahwa dirinya ingin menegakkan keadilan, bukan mewarisi manipulasi.

Pada akhirnya, perjuangan ini bukan soal selembar ijazah. Ini soal apakah Indonesia masih menghargai kejujuran? Masih punya keberanian, dan masih peduli pada integritas?

Penulis : Edy Mulyadi, Jurnalis Senior