22 November 2026

Edy Mulyadi

MoneyTalk, Jakarta – Narasi yang disampaikan oleh Edy Mulyadi di kanal YouTube-nya pada Jumat, 8 November 2024, mengejutkan banyak pihak. Dalam video tersebut Edy membahas laporan mengejutkan mengenai keterlibatan aparat negara dalam aktivitas perjudian online.

Jumlah yang diungkap sangat mengejutkan: 97.000 anggota TNI/Polri dan 461 pejabat negara terlibat dalam praktik judi online. Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait integritas dan moralitas pejabat yang seharusnya menjadi benteng penjaga moral bangsa. Bahkan, dugaan ini merambah hingga keterlibatan Budi Ari Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, yang selama ini dianggap memiliki peran besar dalam pembiaran judi online.

Menurut Edy Mulyadi, angka 97.000 anggota TNI dan Polri yang disebut terlibat dalam perjudian online sangat mencengangkan. Jumlah tersebut setara dengan hampir satu stadion Gelora Bung Karno (GBK) yang penuh dengan aparat negara. Ini menimbulkan pertanyaan tentang peran mereka sebagai penjaga keamanan dan ketertiban. Aparat yang seharusnya melindungi rakyat, justru terlibat dalam kegiatan ilegal yang merusak moral dan kepercayaan publik.

Apakah ini berarti sebagian dari mereka juga terlibat dalam tindakan represif terhadap masyarakat, seperti menjadi centeng oligarki atau pengamanan bagi proyek-proyek kontroversial? Edy mempertanyakan, apakah mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam penggusuran tanah rakyat demi kepentingan elit tertentu? Keprihatinan ini semakin mendalam ketika aparat yang seharusnya melayani rakyat justru diduga bermain di ranah ilegal.

Selain anggota TNI dan Polri, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, terdapat 461 pejabat negara juga terlibat dalam praktik judi online. Hal yang disesalkan publik adalah PPATK tidak merinci level pejabat yang terlibat. Apakah mereka berada di tingkat menteri, direktur jenderal, atau sekadar kepala bagian di lembaga pemerintah?

Jika benar adanya, keterlibatan pejabat negara dalam judi online menunjukkan betapa dalamnya krisis moral yang sedang melanda birokrasi kita. Judi online bukan hanya merusak individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ketika para pemimpin negara yang seharusnya menjadi contoh justru terjebak dalam perilaku seperti ini, apa yang bisa diharapkan dari moralitas bangsa?

Narasi semakin memanas ketika nama Budi Ari Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, kembali muncul dalam skandal ini. Edy Mulyadi menyinggung, Budi Ari selama ini diduga menjadi pelindung bagi jaringan judi online, bahkan melibatkan 16 pegawai kementeriannya dalam pengelolaan situs-situs judi. Situs-situs ini diduga diblokir dan dibuka kembali sesuai dengan instruksi pihak-pihak tertentu yang memberikan imbalan besar.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa para pegawai tersebut menerima sekitar Rp 8,5 juta per akun yang mereka kelola per bulan. Dengan ribuan akun yang dikelola, jumlah uang yang mengalir bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Ini jelas bukan angka kecil dan menimbulkan pertanyaan besar: apakah keuntungan ini hanya dinikmati oleh segelintir pegawai atau ada aliran ke tokoh-tokoh yang lebih tinggi?

Terkait skandal ini, Edy Mulyadi juga menyinggung pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo pada 3 November 2024 di Solo. Pertemuan tersebut menimbulkan spekulasi ada upaya dari Jokowi untuk menyelamatkan Budi Ari dari jerat hukum. Apakah benar Prabowo akan melanjutkan agenda politik Jokowi atau justru membuktikan bahwa ia adalah presiden yang independen dan berdaulat?

Ada dugaan kuat Prabowo akan menghadapi dilema antara mempertahankan integritasnya atau tunduk pada kekuatan politik lama yang masih memegang kendali. Masyarakat kini menanti apakah Prabowo akan bertindak tegas terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkaran pemerintahan sebelumnya.

Kasus ini membuka tabir betapa kompleks tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan semakin banyaknya data yang mengungkap keterlibatan aparat dan pejabat negara dalam judi online, masyarakat berharap ada langkah nyata dari Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahan dari para mafia judi yang merusak tatanan negara.

Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Aparat yang terlibat judi online harus diberikan sanksi tegas, mulai dari pemecatan hingga tindakan hukum lainnya. Selain itu, pejabat yang terlibat, termasuk jika terbukti Budi Ari Setiadi, harus segera diusut tuntas tanpa intervensi politik. Hanya dengan langkah tegas, Indonesia bisa keluar dari krisis moral yang semakin merusak bangsa.

Kita semua berharap bahwa pemerintah yang baru akan membawa angin perubahan. Masyarakat berharap bahwa era baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan benar-benar menjadi titik balik bagi penegakan hukum dan keadilan. Kini saatnya bagi para pemimpin bangsa untuk menunjukkan keberanian dan integritas dalam menghadapi segala bentuk kejahatan, termasuk praktik judi online yang telah merasuki berbagai kalangan.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani dan berintegritas, bukan sekadar pelanjut kebijakan yang membiarkan mafia berjaya. Mari kita nantikan bagaimana langkah pemerintah dalam menghadapi kasus ini dan apakah Budi Ari Setiadi akan benar-benar diseret ke meja hijau, ataukah ia akan selamat karena tangan-tangan kuat di balik kekuasaan.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Pada hari Kamis 7 November 2024, protes proyek oligarki property PIK 2 di Provinsi Banten, bukan hanya diprotes oleh sejumlah tokoh Nasional di Jakarta. Di Lokasi Proyek, di Kabupaten Tangerang, Proyek ini juga diprotes masyarakat.

Penulis bersama sejumlah tokoh seperti Letjen TNI (Purn) Fachrur Razi, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn) Suharto, Edy Mulyadi, Marwan Batubara, Eka Jaya (Ormas Pejabat), Bunda Merry (Lampung), Rizal Fadillah (Bandung), Syafril Sofyan, Refly Harun, Roy Suryo, Yusuf Blegur, dan yang lainnya, *mengadakan diskusi dengan kesimpulan meminta kepada pemerintah untuk mencabut status PSN proyek PIK 2. Ternyata dihari yang sama (Kamis, 7/11) pada sekitar pukul 08.30 telah terjadi musibah yang memilukan. Di daerah Jl. Salembaran Kecamatan Teluknaga (Depan Komplek Puri).

Seorang anak perempuan SD berusia 13 tahun, meninggal akibat terlindas mobil truck pengangkut material tanah untuk proyek PIK 2. Sontak, warga marah dan melakukan tindakan pengrusakan terhadap sejumlah truck dan alat mixer (molen) proyek PIK 2.

Sebenarnya, warga sekitar proyek sudah lama menahan amarah karena dirugikan oleh proyek PIK 2. Pasalnya, truck pengangkut material tanah untuk menimbun proyek melakukan aktivitas pengangkutan tanah secara terus menerus selama 1 x 24 Jam.

Padahal, merujuk ketentuan Pasal 3 Perbup Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2022, jam operasional truck semestinya hanya boleh beroperasi dari pukul 22.00 WIB (Jam 10 malam) sampai jam 05.00 WIB (pagi). Akibatnya, masyarakat dirugikan oleh aktivitas proyek PIK 2 yang menimbulkan polusi, kerusakan jalan, kemacetan dan kecelakaan, akibat hilir mudiknya truck pengangkut tanah untuk proyek PIK 2.

Aktivitas truck yang tidak patuh jam operasional ini, jelas melanggar hukum dan hanya melayani kerakusan proyek PIK 2. Tidak ada motif lain, yang menyebabkan truck beroperasi 24 jam selain untuk mengejar progres pembangunan PIK 2. Motifnya, hanya untuk tujuan keuntungan proyeknya Aguan, dengan mengabaikan hak masyarakat bahkan hingga menimbulkan korban jiwa masyarakat.

Proyek PIK 2 punya Aguan ini, jelas telah memakan korban bocah. Satu dasar yang kuat bagi pemerintah untuk segera membatalkan status PSN PIK 2, bahkan mengkaji ulang perizinan proyek agar tak semakin merugikan masyarakat.

Pihak PIK 2 hanya peduli pada target pencapaian pembangunan, agar mereka bisa segera dagang tanah kavling siap bangun dan sejumlah property yang mereka bangun. Di kepala mereka, hanya ada cuan dan cuan. Tak peduli, ekspansi proyek mereka merenggut nyawa rakyat.

Wajar saja, rakyat marah. Selain telah merampas kedaulatan tanah rakyat, proyek PIK 2 juga merampas hak-hak publik rakyat hingga merampas nyawa rakyat. Kerakusan PIK 2 ini harus segera dihentikan.

Proyek ini bukan saja merugikan Negara, melainkan juga merugikan rakyat. Negara dirugikan dari potensi pendapatan pajak yang mengempis karena nilai tanah yang dibuat murah melalui ganti rugi semaunya. Negara dirugikan, karena kendali negara hilang di area kawasan komersial tersebut. Kawasan ini telah menjadi Negara dalam Negara.

Sementara rakyat, dirugikan dalam banyak aspek. Kerugian finansial, spiritual, sosial, hingga kerugian kultural karena sejarah budaya Banten yang kental dengan nuansa Islam, akan diurug dan ditenggelamkan, diganti budaya hedonis kaum liberal.

Tak akan ada lagi yang beribadah dan menyembah Allah SWT. Tak ada lagi sholat berjama’ah, maulidan, pengajian, rathiban, dan syiar Islam lainnya, karena Madjid dan Mushola terancam tergusur, kehidupan kampung terancam punah, diubah menjadi kawasan elit yang ekslusif.

MoneyTalk, Jakarta – Pada Senin, 28 Oktober, Edy Mulyadi menyampaikan sebuah narasi mengejutkan di kanal YouTube-nya. Ia membahas mengenai proyek strategis nasional, PIK-2 (Pusat Informasi dan Kebudayaan 2). Proyek itu menurutnya telah “makan korban” di tengah ambisi pemerintah.

Dalam videonya, Edy menyuarakan kepedihan masyarakat yang terdampak oleh proyek ini. Terutama terkait penahanan ibu rumah tangga bernama Sulastri, yang merupakan ahli waris pemilik lahan. Kasus ini mencerminkan isu yang lebih luas terkait mafia tanah dan praktik ketidakadilan di Indonesia.

PIK-2 adalah proyek besar yang dirancang untuk mengembangkan wilayah pesisir utara Jakarta sebagai pusat ekonomi dan budaya. Namun, ambisi pembangunan ini membawa dampak negatif bagi warga lokal yang merasa hak-haknya terancam. Edy Mulyadi menekankan bahwa di balik setiap proyek besar seperti ini, ada individu-individu yang dirugikan, dan Sulastri adalah contoh terbaru dari korban tersebut.

Tuduhan Pemalsuan dan Diskriminalisasi

Edy Mulyadi mengungkapkan bagaimana para pemilik lahan seperti Sulastri dituduh melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan. Hal ini menjadi sorotan karena, menurut pengacara Sulastri, Aliudin, tidak ada bukti yang jelas atau pemeriksaan saksi yang dilakukan untuk mendukung tuduhan tersebut. Ini menunjukkan bagaimana sistem hukum bisa disalahgunakan untuk menghancurkan kehidupan masyarakat yang sebenarnya berhak atas tanah mereka.

Mafia Tanah yang Menghantui Rakyat

Edy Mulyadi juga menyoroti bagaimana mafia tanah telah merajalela, memanfaatkan ketidakpastian hukum untuk menguasai lahan milik warga. Dengan membayar aparat penegak hukum dan menggunakan kekuasaan yang ada, mereka berhasil mendiskreditkan para pemilik lahan, menjadikan mereka sebagai tersangka di mata hukum. Ini adalah praktik yang sangat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan yang mendalam.

Seruan untuk Prabowo

Edy Mulyadi langsung menyasar Presiden Prabowo Subianto, menyerukan agar ia mewujudkan janjinya untuk membela keadilan. Edy mencatat bahwa PIK-2 terletak hanya satu jam dari Istana Presiden, menandakan bahwa ketidakadilan ini seharusnya tidak luput dari perhatian pemerintah. Ia meminta agar Prabowo menunjukkan komitmennya terhadap rakyat dan menanggapi situasi yang merugikan mereka.

Harapan untuk Keadilan

Cerita Sulastri dan para pemilik lahan lainnya mencerminkan masalah yang lebih besar dalam konteks pembangunan di Indonesia. Pembangunan tidak seharusnya mengorbankan hak-hak masyarakat. Aliudin, pengacara Sulastri, menegaskan pentingnya investigasi yang adil dan transparan, di mana para pelaku kejahatan, baik yang ada di dalam sistem hukum maupun mafia tanah, harus diadili dengan semestinya.

Narasi Edy Mulyadi tentang PIK-2 menyoroti tantangan serius yang dihadapi masyarakat di sekitar proyek pembangunan. Kasus Sulastri menjadi simbol perjuangan untuk keadilan di tengah praktik mafia tanah dan penyalahgunaan kekuasaan.

Melalui pengakuan dan seruan untuk tindakan dari pihak pemerintah, diharapkan ada perubahan yang membawa keadilan bagi rakyat, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak mengorbankan hak-hak individu. Semoga situasi ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak, terutama bagi pemerintah yang berkomitmen untuk berdiri di sisi rakyat.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Di kanal YouTube-nya pada Sabtu, 26 Oktober, Edy Mulyadi mengangkat kritik pedas terhadap beberapa menteri di kabinet Prabowo Subianto dengan gaya yang sarkastik. Video bertajuk “KENAPA MENTERI KABINET PRABOWO ‘LUCU-LUCU,’ YA? BALADA KABINET BAGI-BAGI, KABINET BALAS BUDI” mempertanyakan kompetensi, integritas, dan prioritas para menteri kabinet Prabowo. Berikut adalah poin-poin utama yang disorot oleh Edy

Menteri yang Membantah Pelanggaran HAM 1998

Edy mengkritik pernyataan seorang menteri yang dengan cepat menyangkal tragedi 1998 sebagai pelanggaran HAM berat. Langkah ini dinilai Edy sebagai bentuk “penjilatan” yang menimbulkan pertanyaan mengenai ketulusan dan keberpihakan menteri tersebut dalam menghadapi sejarah kelam Indonesia. Tindakan ini juga dinilai sensitif, terutama bagi keluarga korban yang belum sepenuhnya mendapatkan keadilan.

Penggunaan Kop Kementerian untuk Kepentingan Pribadi

Di antara kritiknya, Edy menyebut ada seorang menteri yang memanfaatkan simbol resmi kementerian untuk urusan pribadi. Tindakan ini dipandang sebagai penyalahgunaan wewenang dan perusakan citra kementerian sebagai institusi yang seharusnya melayani publik, bukan digunakan untuk kepentingan individu. Edy menekankan bahwa tindakan semacam ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pejabat tinggi negara.

Permintaan Anggaran Tambahan Rp20 Triliun

Dalam narasinya, Edy juga menyoroti adanya menteri yang tiba-tiba mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp20 triliun. Bagi Edy, permintaan ini dianggap tidak masuk akal tanpa adanya rencana konkret yang menjelaskan alokasi dan efektivitas penggunaan dana sebesar itu. Sikap “ujug-ujug minta anggaran” ini, menurutnya, menggambarkan perilaku yang jauh dari profesionalitas dan akuntabilitas yang diharapkan dari seorang pejabat tinggi negara.

Kabinet Bagi-Bagi dan Balas Budi

Edy Mulyadi menyimpulkan bahwa kabinet Prabowo tampak lebih sebagai hasil “bagi-bagi” dan “balas budi” ketimbang penunjukan berdasarkan kapabilitas dan keahlian. Ia mempertanyakan, apakah pemerintahan Prabowo lebih memilih loyalitas atas kompetensi dalam menyusun jajaran kabinetnya. Bagi Edy, fenomena ini mencerminkan pola politik yang hanya berorientasi pada kepentingan elite tertentu, tanpa mempertimbangkan kualitas dan kebutuhan masyarakat luas.

Refleksi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah

Kritik yang disampaikan Edy Mulyadi mungkin mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di masyarakat, khususnya tentang ketulusan dan kredibilitas anggota kabinet baru ini. Masyarakat diharapkan tetap kritis dan meminta transparansi dari pemerintah, terutama mengenai kebijakan dan tindakan yang berdampak langsung pada kehidupan publik.

Pada akhirnya, Edy Mulyadi mengajak para pengikutnya untuk terus mengikuti dinamika kabinet ini, sembari berharap adanya evaluasi dan perbaikan di tubuh pemerintahan. Kritik dari masyarakat, termasuk melalui platform seperti YouTube, dapat menjadi kontrol sosial yang sehat agar pemerintah lebih responsif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Solo pada Minggu (13/10) menarik perhatian publik. Bukan sekadar pertemuan biasa, atau makan siang biasa.

Yang jelas momen seperti ini penuh spekulasi. Pasalnya, isu Gibran dengan seputar akun Fufufafa ditambah makan siang biasa dan dibumbui pertemuan Jokowi dengan Prabowo menjadi kontroversi.

Dan Isu ini disebut-sebut telah membuat Jokowi cukup pusing. Karena muncul ke permukaan, terutama terkait dengan dugaan sikap Gibran Rakabuming yang disebut “mesum” dan “jahat.”

Tetapi sudah ada Narasi dan Spekulasi di Balik Pertemuan Jokowi, Prabowo dan Gibran di video di kanal YouTube-nya, Edy Mulyadi  yang langsung menyoroti pertemuan ini dengan beberapa dugaan menarik.

Menurut Edy, pertemuan ini bukan sekadar makan siang santai seperti yang diungkapkan oleh Gibran.

Bagi Edy, pertemuan tersebut lebih menyerupai upaya Jokowi untuk menenangkan Prabowo, terutama terkait isu-isu yang melibatkan anaknya, Gibran.

Wow betulkah ?

“Fufufafa” yang disebut Edy mungkin merujuk pada skandal yang melibatkan Gibran dan menjadi alasan ketegangan antara Jokowi dan Wapres terpilih.

Narasi ini membangkitkan banyak tanda tanya di kalangan publik, apakah Jokowi dan Prabowo sedang merapatkan barisan terkait pemilu mendatang? Atau, apakah ini semata-mata untuk menjaga citra politik masing-masing?

Dalam analisis Edy, dampak Fufufafa tidak hanya mencemari nama Gibran tetapi juga menggoyahkan hubungan Jokowi dengan wakil presiden terpilih.

Pendapat Spekulasi ini menambah bumbu politik, terutama mengingat bahwa Prabowo dan Jokowi, meskipun memiliki hubungan baik, berasal dari partai berbeda dan memiliki basis pendukung yang berbeda pula.

Ketidakcocokan ini dapat berdampak pada kestabilan politik pasca pemilu. Edy meyakini bahwa pertemuan mereka di Solo adalah upaya untuk memperbaiki keretakan itu.

Dan Jokowi mungkin sedang berusaha meyakinkan Prabowo bahwa dukungannya kepada Gibran tidak akan mengganggu hubungan politik di masa mendatang.

Gibran menggambarkan pertemuan tersebut sebagai makan siang biasa. Namun, spekulasi yang beredar mengatakan sebaliknya. Apakah mungkin Jokowi dan Prabowo sedang membicarakan masa depan politik Indonesia? Dan isu pertemuan seperti ini memiliki bobot yang besar dan menjadi perhatian serius bagi kedua belah pihak.

Jika ini benar, maka makan siang ini bukan sekadar makan siang biasa. Ini adalah forum untuk membahas strategi politik, meminimalkan dampak negatif isu Fufufafa, dan mencari solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Bagaimanapun, keduanya punya alasan kuat untuk memastikan tidak ada yang merusak stabilitas politik yang sedang dibangun.

Edy Mulyadi dengan jelas menampilkan pandangan kritisnya terhadap pertemuan ini, mempertanyakan apa yang sebenarnya dibicarakan antara Jokowi dan Prabowo. Apakah pertemuan ini memang sekadar makan siang santai, atau ada pembahasan lebih dalam terkait isu yang menimpa Gibran?

Dengan konten yang penuh spekulasi dan analisis tajam, video Edy telah mengundang banyak respons dari publik, yang juga penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Publik kini menunggu perkembangan lebih lanjut dari isu ini, sambil bertanya-tanya apakah Jokowi dan Prabowo akan melangkah maju dengan solusi yang bisa menjaga keseimbangan politik di tengah kontroversi.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Selasa, 8 Oktober, Edy Mulyadi dkk datangi Mabes Polri bertujuan melaporkan Gibran Rakabuming Raka terkait Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian.

Laporan di tolak Mabes Polri?

Saya sebetulnya berkeinginan ikut hadir pada pelaporan itu. Akan tetapi, terlambat karena harus datang ke Senayan membersamai mahasiswa dalam aksi megadili Jokowi!

Sorenya saya mendapat info dari Edy Mulyadi: Laporan Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian Fufufafa ditolak.

Saya lalu bertanya. Apa alasan polisi menolak laporan Edy Mulyadi dkk?

Soal Chatting di akun Fufufafa itu sudah jelas dan terang benderang bukan?

Akun yang chattingan menghina presiden terpilih dan keluarganya, mantan Presiden SBY dan keluarganya, mantan capres Anies Baswedan, sejumlah artis, dan berbau porno dan kotor itu oleh BSSN -Badan Siber dan Sandi Negara. Firmed akun Fufufafa adalah milik Gibran. Kaesang. Adiknya juga sudah akui. “Itu milik Kaka”.

Publik dan netizen heboh dengan isi akun fufufafa yang penuh penghinaan sejumlah tokoh bangsa, para artis, dan doyan mesum dan porno itu.

Bahkan saking hebohnya soal fufufafa. Sang pemilik akun pun tak nampak batang hidungnya di acara pelantikan DPR, DPD dan MPR. Acara kenegaraan yang sangat penting karena MK menetapkan sebagai wakil presiden.

Bahkan dalam laporan Edy Mulyadi dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri memuat ada penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW.

Menjadi pertanyaan. Kenapa laporan Edy dkk ditolak?

Saking viral dan hebohnya persoalan Fufufafa ini. Maka publik mendesak kepolisian Republik Indonesia untuk menjelaskan. Alasan penolakan laporan Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian yang diduga dilakukan oleh Gibran pemilik akun itu.

Publik menunggu respon dari kepolisian. Apa alasan Polri menolak laporan Edy Mulyadi dan kawan-kawan? Jika tidak ada tanggapan dari kepolisian, polisi dianggap melindungi Gibran. Karena anak presiden?

Apakah dengan penolakan laporan Edy Mulyadi dkk itu POLRI membenarkan dan membiarkan akun fufufafa itu. Dan, tindakan Gibran itu dianggap benar karena putera Presiden?

Dan, jika memang benar demikian, Kapolri, Sigit Sulistyo Prabowo harus bertanggung jawab! Demikian juga Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Demikian disampaikan oleh Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

MoneyTalk, Jakarta – Habib Rizieq Shihab bersama beberapa tokoh masyarakat telah mengajukan gugatan perdata terhadap Presiden Joko Widodo dengan tuntutan yang mencengangkan, yakni ganti rugi sebesar Rp 5.246,75 triliun. Gugatan ini telah resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 661/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. Gugatan terdaftar pada 30 September 2024.

Berikut adalah rincian dari isi gugatan, respons pihak Istana, serta implikasi yang mungkin timbul dari proses hukum ini.

Dalam gugatan tersebut, penggugat tidak hanya Habib Rizieq. Ia juga didukung oleh beberapa tokoh lain seperti Munarman, Eko Santjojo, Edy Mulyadi, Mursalim, Marwan Batubara, dan Soenarko. Ada tiga tuntutan utama yang diajukan antara lain:

Mengabulkan Gugatan Secara Keseluruhan. Para penggugat meminta pengadilan agar mengabulkan gugatan ini tanpa perubahan apapun, sebagai bentuk pengakuan penuh atas klaim mereka terhadap Presiden.

Pernyataan Perbuatan Melanggar Hukum. Penggugat menginginkan agar pengadilan secara tegas menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum dalam konteks yang belum dijelaskan secara rinci dalam dokumen publik saat ini.

Tuntutan Ganti Rugi Sebesar Rp 5.246,75 Triliun. Tuntutan terbesar dalam gugatan ini adalah permintaan ganti rugi materiil yang mencapai Rp 5.246,75 triliun, yang akan disetorkan ke kas negara. Nilai ganti rugi yang begitu besar ini mencuri perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai dasar perhitungan dan logika hukum yang mendasarinya.

Merespons gugatan tersebut, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan hukum. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam mengajukan gugatan, terutama ketika melibatkan tokoh publik seperti Presiden Republik Indonesia.

Dini menekankan bahwa proses hukum harus dipandang sebagai sarana pencarian keadilan yang serius dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan sensasi atau provokasi. Menurutnya, prinsip dasar bahwa setiap orang yang mengajukan klaim harus membuktikannya dengan bukti konkret harus tetap dijunjung tinggi.

“Istana tidak dapat memberikan tanggapan lebih lanjut karena ini masih dalam proses pengadilan. Kita akan melihat perkembangan yang ada untuk mengetahui apakah gugatan ini ditujukan pada Presiden Jokowi sebagai kepala negara atau sebagai pribadi,” ujar Dini.

Gugatan ini mengundang perhatian luas dari masyarakat, terutama karena melibatkan sosok kontroversial seperti Habib Rizieq dan nilai tuntutan yang amat besar. Beberapa kalangan menilai gugatan ini memiliki unsur sensasional. Sebagian lainnya menganggapnya sebagai bentuk protes dari kelompok yang memiliki perbedaan pandangan politik dengan pemerintahan Jokowi.

Menurut beberapa ahli hukum, gugatan dengan nilai sebesar ini mungkin akan menghadapi tantangan di pengadilan. Terutama karena penggugat harus dapat membuktikan kerugian yang diklaim dengan detail yang jelas dan rinci.

“Gugatan dengan nominal fantastis seperti ini cenderung memerlukan pembuktian yang luar biasa berat. Selain bukti kerugian yang jelas, penggugat harus membuktikan hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan tergugat dengan kerugian yang diakui,” ujar seorang pakar hukum perdata.

Di dunia hukum perdata, nilai ganti rugi yang tinggi seperti ini harus didukung oleh bukti kuat terkait besaran kerugian yang dituntut. Dalam kasus ini, pengadilan perlu meneliti lebih lanjut bukti-bukti yang disiapkan penggugat, sementara tergugat (Presiden Jokowi) dapat saja mengajukan bantahan.

Jika gugatan ini dinilai tidak memiliki dasar bukti yang kuat, pengadilan dapat menolak gugatan tersebut. Namun, jika dinilai memenuhi unsur tertentu, pengadilan akan melanjutkan prosesnya dengan memanggil kedua belah pihak untuk persidangan dan penyampaian bukti-bukti.

Presiden Joko Widodo telah menjalankan kepemimpinannya selama hampir 10 tahun dan menghadapi berbagai bentuk kritik serta gugatan hukum sepanjang pemerintahannya. Meskipun demikian, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya tetap tinggi, dengan survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan mencapai sekitar 75%.

Jika gugatan ini terus berlanjut hingga sidang, maka hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik mengenai posisi hukum seorang presiden, khususnya dalam konteks kasus perdata yang melibatkan tuntutan triliunan rupiah.

Gugatan yang diajukan oleh Habib Rizieq dan rekan-rekan terhadap Presiden Jokowi ini merupakan salah satu kasus besar dalam sejarah peradilan Indonesia. Proses pengadilan yang menyertainya akan menjadi ujian bagi prinsip-prinsip hukum dan transparansi sistem peradilan. Pihak Istana menanggapi gugatan ini dengan sikap tenang sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses pengadilan.

Kini, semua mata tertuju pada PN Jakarta Pusat untuk melihat bagaimana kasus ini akan ditangani. Masyarakat dan berbagai pihak berharap agar proses hukum ini berjalan adil dan terbuka, serta tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam video yang diunggah di kanal YouTube “Official Chanel Edy Mulyadi” pada Rabu (28/08), Edy Mulyadi membahas secara mendalam dinamika politik terkini di Indonesia, terutama menjelang Pemilihan Presiden 2024. Video yang diberi judul “Posisi Pram di Antara Jokowi dan Megawati” ini mengungkap berbagai pandangan dan analisis tentang peran Pramono Anung serta berbagai tokoh politik lainnya.

Dalam diskusi yang merujuk pada percakapannya dengan Habib Umar Al Hamid, Edy mengungkapkan adanya upaya sistematis yang telah dilakukan sejak Februari lalu untuk mencegah Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Menurutnya, Anies dianggap sebagai ancaman besar dalam kontestasi politik mendatang, sehingga segala upaya dilakukan untuk memastikan ia tidak bertanding, bukan sekadar tidak menang. “Tanpa bermaksud mendahului takdir Allah SWT, hampir dipastikan angin akan memenangi pertarungannya siapapun lawannya,” ujar Edy.

Lebih lanjut, Edy mengkritik peran Presiden Joko Widodo yang disebutnya menggunakan berbagai cara untuk menjaga kendali politik, bahkan hingga memenjarakan dua menteri yang dianggap berpotensi mengalihkan dana korupsi ke pihak lain. Edy juga mengangkat pertanyaan tentang peran Megawati Soekarnoputri dalam dinamika ini, mengingat hubungan kompleks antara Jokowi dan Megawati yang menurutnya terjadi di balik panggung politik.

Edy juga membahas mengenai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang menurutnya menjadi sosok populer namun kontroversial. Ahok dianggap memiliki pendukung militan dan pernah menjadi bagian penting dari strategi politik Jokowi, terutama saat menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, Edy

menggarisbawahi bahwa meski ada banyak gesekan di antara para tokoh, Pramono Anung berhasil mempertahankan posisinya dengan sangat baik di tengah-tengah persaingan sengit antara Jokowi dan Megawati.

Edy menutup pembahasannya dengan pandangan kritis tentang para politisi yang sering kali menunjukkan dua wajah yang berbeda di depan publik dan di belakang layar. Ia juga menyatakan bahwa Anies terlalu berbahaya jika dibiarkan bertanding dalam Pilpres 2024 karena potensi kemenangannya sangat besar, yang dapat mengganggu peta politik hingga 2029.

“Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Namun, seperti kata Habib Umar Al Hamid, ada upaya-upaya untuk mencegah tokoh-tokoh tertentu bertanding karena mereka dianggap sangat berbahaya bagi agenda politik pihak tertentu,” pungkas Edy.
(c@kra)