MoneyTalk, Jakarta – Di kanal YouTube-nya pada Sabtu, 26 Oktober, Edy Mulyadi mengangkat kritik pedas terhadap beberapa menteri di kabinet Prabowo Subianto dengan gaya yang sarkastik. Video bertajuk “KENAPA MENTERI KABINET PRABOWO ‘LUCU-LUCU,’ YA? BALADA KABINET BAGI-BAGI, KABINET BALAS BUDI” mempertanyakan kompetensi, integritas, dan prioritas para menteri kabinet Prabowo. Berikut adalah poin-poin utama yang disorot oleh Edy
Menteri yang Membantah Pelanggaran HAM 1998
Edy mengkritik pernyataan seorang menteri yang dengan cepat menyangkal tragedi 1998 sebagai pelanggaran HAM berat. Langkah ini dinilai Edy sebagai bentuk “penjilatan” yang menimbulkan pertanyaan mengenai ketulusan dan keberpihakan menteri tersebut dalam menghadapi sejarah kelam Indonesia. Tindakan ini juga dinilai sensitif, terutama bagi keluarga korban yang belum sepenuhnya mendapatkan keadilan.
Penggunaan Kop Kementerian untuk Kepentingan Pribadi
Di antara kritiknya, Edy menyebut ada seorang menteri yang memanfaatkan simbol resmi kementerian untuk urusan pribadi. Tindakan ini dipandang sebagai penyalahgunaan wewenang dan perusakan citra kementerian sebagai institusi yang seharusnya melayani publik, bukan digunakan untuk kepentingan individu. Edy menekankan bahwa tindakan semacam ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pejabat tinggi negara.
Permintaan Anggaran Tambahan Rp20 Triliun
Dalam narasinya, Edy juga menyoroti adanya menteri yang tiba-tiba mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp20 triliun. Bagi Edy, permintaan ini dianggap tidak masuk akal tanpa adanya rencana konkret yang menjelaskan alokasi dan efektivitas penggunaan dana sebesar itu. Sikap “ujug-ujug minta anggaran” ini, menurutnya, menggambarkan perilaku yang jauh dari profesionalitas dan akuntabilitas yang diharapkan dari seorang pejabat tinggi negara.
Kabinet Bagi-Bagi dan Balas Budi
Edy Mulyadi menyimpulkan bahwa kabinet Prabowo tampak lebih sebagai hasil “bagi-bagi” dan “balas budi” ketimbang penunjukan berdasarkan kapabilitas dan keahlian. Ia mempertanyakan, apakah pemerintahan Prabowo lebih memilih loyalitas atas kompetensi dalam menyusun jajaran kabinetnya. Bagi Edy, fenomena ini mencerminkan pola politik yang hanya berorientasi pada kepentingan elite tertentu, tanpa mempertimbangkan kualitas dan kebutuhan masyarakat luas.
Refleksi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah
Kritik yang disampaikan Edy Mulyadi mungkin mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di masyarakat, khususnya tentang ketulusan dan kredibilitas anggota kabinet baru ini. Masyarakat diharapkan tetap kritis dan meminta transparansi dari pemerintah, terutama mengenai kebijakan dan tindakan yang berdampak langsung pada kehidupan publik.
Pada akhirnya, Edy Mulyadi mengajak para pengikutnya untuk terus mengikuti dinamika kabinet ini, sembari berharap adanya evaluasi dan perbaikan di tubuh pemerintahan. Kritik dari masyarakat, termasuk melalui platform seperti YouTube, dapat menjadi kontrol sosial yang sehat agar pemerintah lebih responsif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.(c@kra)
